Xcloud.id

Topik: APBN

  • Pemerintah kucurkan Rp757 triliun untuk pendidikan di APBN 2026

    Pemerintah kucurkan Rp757 triliun untuk pendidikan di APBN 2026

    ANTARA – Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa Pemerintah menganggarkan biaya sebesar 757 triliun rupiah untuk bidang pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026. Hal itu diungkapkan Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN di Jakarta, Jumat 15 Agustus.
    (Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Chairul Fajri/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pidato RAPBN Prabowo komitmen kuat pemerintah soal transparansi fiskal

    Pidato RAPBN Prabowo komitmen kuat pemerintah soal transparansi fiskal

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap transparansi fiskal dan arah pembangunan nasional.

    “Presiden Prabowo tidak hanya memaparkan visi fiskal dan ekonomi secara terbuka saja, tetapi juga menyampaikan pesan optimisme di tengah tantangan global dan domestik,” kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Misbakhun menilai Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang diajukan pemerintah mengandung potensi positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun tetap memerlukan kewaspadaan dalam pengelolaan risiko.

    Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026 adalah angka yang realistis, dengan catatan adanya konsistensi pelaksanaan program prioritas dan reformasi struktural.

    “Kurs rupiah yang dipatok pada Rp16.500 per dolar AS serta yield Surat Utang Negara 10 tahun sebesar 6,9 persen mencerminkan sikap hati-hati pemerintah dalam merespons gejolak pasar global,” kata Misbakhun.

    Namun, Misbakhun mengingatkan bahwa tantangan utama tidak hanya pada stabilitas makro, tetapi juga pada masalah struktural seperti produktivitas industri, ketergantungan pada impor pangan dan energi, serta perlunya memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi pendapatan negara.

    Selain itu, Misbakhun juga menyoroti target lifting minyak 610 ribu barel per hari dan lifting gas 984 ribu barel setara minyak per hari sebagai indikator penting bagi ketahanan energi.

    “Lifting minyak nasional kita saat ini sudah melebihi target APBN 2025, sudah menyentuh 608 ribu barel per hari. Jadi, saya kira target tersebut sangat realistis,” ujarnya.

    Di samping itu, ia juga mengingatkan adanya risiko global berupa perlambatan ekonomi China, dampak kesepakatan tarif impor Indonesia-AS, kenaikan harga komoditas akibat ketegangan geopolitik serta potensi arus keluar modal dari negara berkembang.

    Sementara, di sisi domestik, tantangan meliputi pengendalian inflasi pangan, percepatan hilirisasi industri, dan transformasi ekonomi digital.

    “Pendapatan negara yang ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun harus diimbangi dengan belanja negara yang berkualitas, bukan hanya besar secara nominal agar defisit sekitar 2,4 – 2,6 persen PDB atau Rp638,8 triliun benar-benar produktif untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan,” kata Misbakhun.

    Misbakhun pun menegaskan komitmennya bahwa DPR RI melalui fungsi anggaran akan mengawal ketat implementasi RAPBN 2026 agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional, menjaga stabilitas, dan mendorong kesejahteraan rakyat.

    “Kami di Komisi XI akan mendukung penuh langkah pemerintah dalam mengawal RAPBN 2026 ini agar menjadi instrumen fiskal yang mampu menjawab permasalahan fundamental dan mempersiapkan Indonesia menghadapi kompetisi global,” tuturnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AS tertarik kembangkan semikonduktor di Indonesia usai sepakati tarif

    AS tertarik kembangkan semikonduktor di Indonesia usai sepakati tarif

    Dengan ditandatangani perjanjian perdagangan, Amerika mulai tertarik untuk mendorong (pembangunan industri) semikonduktor di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Amerika Serikat (AS) mulai tertarik untuk mengembangkan ekosistem semikonduktor di Indonesia setelah kesepakatan tarif resiprokal tercapai.

    “Dengan ditandatangani perjanjian perdagangan (tarif resiprokal), Amerika sudah mulai tertarik untuk mendorong (pembangunan industri) semikonduktor di Indonesia. Jadi, ini yang sekarang juga sedang dipersiapkan ekosistemnya,” ujar Airlangga di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan bahwa upaya tersebut penting untuk melanjutkan program hilirisasi industri di Indonesia, sejalan dengan fokus pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Meskipun telah mencapai kesepakatan terkait tarif resiprokal, Airlangga mengatakan bahwa Indonesia berupaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat, yang termasuk salah satu pasar tradisional tujuan produk ekspor Indonesia.

    Ia menuturkan bahwa pemerintah akan melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperluas cakupan ekspor Indonesia ke sejumlah pasar non-tradisional, seperti Afrika dan Timur Tengah.

    Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah juga akan memperkuat kerja sama multilateral dengan meningkatkan perdagangan antarnegara anggota ASEAN, mengimplementasikan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) mulai tahun depan, serta mendorong penguatan peran Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) dan BRICS.

    “Langkah-langkah strategis yang didorong adalah untuk mengurangi ketergantungan pada pasar yang biasa (pasar tradisional perdagangan bilateral Indonesia, seperti Amerika Serikat dan China),” ucap Airlangga Hartarto.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat, menyinggung keberhasilan pemerintah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat sehingga yang semula tarif untuk Indonesia 32 persen, turun menjadi 19 persen.

    Terlepas dari keberhasilan itu, Prabowo menyebut Indonesia masih akan mengalami banyak tantangan dagang mengingat situasi geopolitik dan geoekonomi global yang serba tidak pasti.

    “Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional di panggung global. Pemerintah berhasil dalam negosiasi tarif bilateral dengan Amerika Serikat yang lebih rendah menjadi 19 persen dari awalnya 32 persen,” kata Presiden Prabowo.

    “Tentunya, ini masih merupakan tantangan, dan kita terus harus menyiapkan diri untuk keadaan di masa depan yang lebih berat bagi, untuk kita,” lanjutnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom UMY: Koperasi Merah Putih harus jadi penghubung ekonomi desa

    Ekonom UMY: Koperasi Merah Putih harus jadi penghubung ekonomi desa

    Yogyakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Rudy Suryanto menyebut 80 ribu unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto harus menjadi penghubung ekosistem ekonomi desa.

    “Hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini harus menjadi semacam wadah atau konektor berbagai elemen yang ada untuk membangun apa yang kita sebut sebagai ekosistem ekonomi desa yang saling hidup menghidupi,” ujar Rudy Suryanto di Yogyakarta, Jumat.

    Menurut dia, harus ada ruang diskusi dan kolaborasi Kopdes Merah Putih dengan elemen yang sudah ada di desa, seperti BUMDes, KUD, kelompok tani, dan UMKM.

    Rudy menyebut kebijakan itu berpotensi menggerakkan ekonomi perdesaan dengan perputaran modal mencapai Rp240 triliun, seiring dukungan pembiayaan hingga Rp3 miliar per desa melalui perbankan Himbara sesuai Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 49 Tahun 2025.

    Langkah tersebut, menurut dia, mencerminkan kesadaran pemerintah akan peran krusial desa dalam mewujudkan target Indonesia Emas 2045.

    Meski demikian, Rudy menekankan perlunya sinkronisasi lintas kementerian agar implementasi berjalan efektif.

    Ia mencontohkan kebijakan Presiden dan Menteri Keuangan harus diikuti oleh langkah konkret dari Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pengaturan jaminan koperasi ketika mengalami kesulitan membayar pinjaman bank.

    “Keberadaan tengkulak dan rentenir yang telah lama mengakar di masyarakat juga harus diperhatikan. Tidak mudah menggantikan peran mereka dengan Koperasi Desa Merah Putih. Model bisnis koperasi pun harus tepat agar tidak menjadi predator baru yang justru menggusur aktivitas ekonomi yang sudah ada,” ujar dia.

    Rudy menambahkan keberhasilan koperasi bergantung pada pendekatan partisipatif, karena program pemberdayaan desa tidak akan efektif jika hanya bersifat top-down.

    Menurutnya, pembentukan 80 ribu koperasi itu tidak bisa menggunakan pendekatan seragam (one size fits all), karena setiap desa memiliki potensi dan kebutuhan berbeda. Model bisnis yang diterapkan harus disesuaikan dengan karakteristik lokal.

    Untuk memastikan keberlanjutan program itu, Rudy merekomendasikan empat langkah utama.

    Pertama, kolaborasi multi-pihak dari pusat hingga daerah, termasuk akademisi, karena model Koperasi Desa Merah Putih merupakan organisasi privat yang mendapat dukungan APBN.

    Kedua, penguatan kelembagaan dan SDM melalui pelatihan khusus bagi 80.000 pengelola koperasi agar adaptif terhadap dinamika ekonomi.

    Selanjutnya, penerapan model bisnis berkelanjutan, seperti social enterprise dan circular business model, demi memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, pemanfaatan data analytics untuk monitoring dan evaluasi, sehingga dampak koperasi terhadap perputaran uang desa dapat diukur secara presisi.

    “Jika menggunakan model komersial murni, risikonya adalah munculnya predator ekonomi baru di tingkat lokal,” jelas Rudy.

    Lebih lanjut, ia menggarisbawahi keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah dan pelaku usaha lokal, tetapi juga membutuhkan peran aktif kalangan akademisi.

    “Kolaborasi dengan akademisi dapat menghasilkan inovasi model bisnis yang relevan dengan karakteristik desa, serta mekanisme evaluasi berbasis data yang objektif. Hal ini penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan,” ujar dia.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko: Pemerintah rumuskan skema subsidi energi tepat sasaran

    Menko: Pemerintah rumuskan skema subsidi energi tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah masih merumuskan skema subsidi energi yang tepat sasaran, sebagaimana sektor listrik yang membedakan biaya untuk pelanggannya.

    “Di sektor listrik, pelanggan daya tinggi itu mendapatkan harga yang berbeda dengan yang di bawahnya. Dengan mekanisme semacam itu, bisa diimplementasikan di sektor energi yang lain,” ucap Airlangga dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Jumat.

    Subsidi sektor energi tersebut meliputi LPG 3 kilogram dan bahan bakar minyak (BBM).

    Saat ini, lanjut dia, pemerintah sudah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang nantinya digunakan oleh pemerintah untuk mendeteksi apakah ada kebocoran subsidi ke kelompok masyarakat atas.

    Ia mengakui saat ini subsidi diberikan secara terbuka, dalam hal ini LPG 3 kilogram dan BBM subsidi yang bisa dibeli secara langsung.

    “Ke depan, kami akan mencarikan mekanisme dan skema yang saat ini sedang dalam pembahasan di pemerintah,” ucap Airlangga.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran untuk subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mencapai Rp210,1 triliun, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp203,41 triliun.

    Anggaran subsidi energi termasuk dalam dana senilai Rp508,2 triliun untuk program perlindungan sosial (Perlinsos) melalui RAPBN 2026.

    Anggaran Perlinsos pada 2026 diprioritaskan untuk peningkatan akurasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sinergi bantuan sosial (bansos) dengan program pemberdayaan, akses permodalan dan pendampingan usaha, serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.

    Secara rinci, anggaran Perlinsos direncanakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar Rp315,5 triliun. Nilai ini disalurkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp43,8 triliun bagi 18,3 juta KPM, serta bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Rp1,2 triliun bagi 140,7 juta peserta.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Transfer ke Daerah 2026 Menurun, Sri Mulyani dan Tito Karnavian Sebut karena Ada Pengalihan ke Belanja Pusat

    Transfer ke Daerah 2026 Menurun, Sri Mulyani dan Tito Karnavian Sebut karena Ada Pengalihan ke Belanja Pusat

    Bisnis.com, JAKARTA — Dana transfer ke daerah pada belanja negara yang tertuang di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 turun menjadi hanya Rp650 triliun.

    Pemerintah menyebut penurunan itu lantaran banyak pos anggaran di dalam transfer ke daerah yang langsung disalurkan melalui anggaran kementerian/lembaga pusat.

    Untuk diketahui, RAPBN 2026 yang dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto Jumat (15/8/2025) siang di gedung DPR menunjukkan bahwa anggaran transfer ke daerah hanya Rp650 triliun. Nilainya lebih rendah dari APBN 2025 yakni Rp919 triliun.

    Padahal, outlook dari realisasi belanja transfer ke daerah pada 2025 sudah mencapai Rp864,1 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran transfer ke daerah atau TKD yang menurun itu sudah dikompensasi dengan kementerian/lembaga (K/L) yang langsung diterima dan dirasakan oleh masyarakat. Nilainya mencapai Rp1.376,9 triliun.

    “Jadi kalau TKDD tadi mungkin mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah tadi naiknya jauh, jauh lebih besar, dan itu yang makanya diharapkan sesuai dengan arahan bapak Presiden, para menteri harus rajin untuk menyampaikan ke masing-masing daerah,” tuturnya di konferensi pers RAPBN 2026 di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jumat (15/8/2025).

    Di samping itu, Bendahara Negara tersebut mengakui bahwa ada sejumlah daerah dengan kapasitas fiskal yang berbeda-beda, sebagaimana pemetaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, pemerintah akan memastikan pelayanan dasar di daerah dengan kapasitas fiskal rendah tetap terpenuhi bagi masyarakat.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan harapannya agar alokasi anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

    Tito menjelaskan, daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat lantaran kepemilikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Sementara itu, ada daerah juga yang masih sangat bergantung dengan transfer dari pemerintah pusat.

    Menurut Tito, standar minimum kapasitas fiskal daerah ditentukan dengan kemampuan masing-masing pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan minimal mereka. Misalnya, belanja operasional, pegawai, maupun belanja-belanja standar pelayanan minimal (SPM) yang meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, kawasan dan permukiman serta perlindungan sosial (perlinsos).

    “Nanti mungkin kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan [Dasar dan Menengah], Kementerian Pekerjaan Umum terutama untuk meng-cover problem-problem di tiga bidang yang sangat dasar itu di daerah-daerah sehingga ada pengalihan anggaran ke pusat ke kementerian/lembaga, tapi pemerintahan tetap berjalan dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat karena langsung dikerjakan pemerintah pusat,” terang mantan Kapolri itu.

  • Tidak Disinggung Prabowo di Pidato RAPBN 2026, IKN Bukan Prioritas?

    Tidak Disinggung Prabowo di Pidato RAPBN 2026, IKN Bukan Prioritas?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung alokasi anggaran untuk Ibu Kota Negara (IKN) dan infrastruktur dalam pidato Penyampaian RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai absennya pembahasan infrastruktur dalam pidato tersebut bukan berarti program terkait akan dihentikan.

    “Kalau dalam RPJM sebenarnya, anggaran infrastrukturnya Presiden Pak Prabowo itu cukup besar. Makanya saya juga heran kenapa infrastruktur tidak disebut dalam pidatonya Pak Presiden tadi,” ujar Yusuf, Jumat (15/8/2025).

    Menurut Yusuf, kemungkinan hal itu terjadi karena infrastruktur bukan menjadi prioritas utama yang disampaikan Presiden saat ini. Namun, hal ini bukan berarti tak dijalankan meski bukan menjadi prioritas.

    “Menurut kami ada beberapa program dari infrastruktur yang akan tetap dijalankan, termasuk program pembangunan IKN dan juga jalan tol misalnya,” jelasnya, meski tak disinggung langsung oleh Prabowo dalam pidato penyampaian nota keuangan.

    Sebagai informasi, dalam pidatonya, Prabowo menuturkan anggaran-anggaran lainnya.

    Contohnya, Prabowo menuturkan bahwa pemerintah berencana untuk menaikkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sebesar Rp335 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Sebagai perbandingan, anggaran makan bergizi gratis atau MBG yang ditetapkan di APBN 2025 hanya berkisar Rp71 triliun. Dengan demikian, anggaran MBG pada RAPBN 2026 naik drastis dibandingkan tahun sebelumnya. 

    Selain itu, dituturkan pemerintah juga berencana memangkas anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) menjadi Rp650 Triliun di 2026, terendah dalam lima tahun terakhir.

    Prabowo menuturkan, pemerintah memang sedang mendorong terus efisiensi belanja, termasuk memastikan belanja TKD tetap efisien.

    Lebih lanjut, Presiden ke-8 RI tersebut juga menyebut soal rencana alokasi anggaran kesehatan secara keseluruhan pada 2026 sebesar Rp244 triliun.

    Dia pun menjamin bahwa pemerintah akan terus meningkatkan semua fasilitas kesehatan, sehingga juga masyarakat miskin dan rentan dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.

  • Prabowo: Pajak Instrumen untuk Keadilan, yang Kaya Bayar Pajak, yang Tak Mampu Dibantu Nasional 15 Agustus 2025

    Prabowo: Pajak Instrumen untuk Keadilan, yang Kaya Bayar Pajak, yang Tak Mampu Dibantu Nasional 15 Agustus 2025

    Prabowo: Pajak Instrumen untuk Keadilan, yang Kaya Bayar Pajak, yang Tak Mampu Dibantu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dalam pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pajak adalah instrumen keadilan, sehingga penerapannya akan berkeadilan.
    “Pajak adalah instrumen untuk keadilan, untuk redistribusi pendapatan. Yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” kata Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Pembukaan Masa Sidang DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menegaskan bahwa penerimaan dari sektor pajak bakal ditingkatkan. Namun, tetap memperhatikan iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.
    “Insentif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis,” ujar Prabowo.
    Kemudian, dia juga menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus terus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan optimalisasi pendapatan negara yang dilakukan secara konsisten.
    Namun, Prabowo menyebut bahwa penggerak ekonomi tahun depan tidak hanya akan mengandalkan. Melainkan, bakal lebih memberdayakan Danantara dan sektor swasta.
    “Kita akan terus mendorong skema pembiayaan yang lebih kreatif dengan memberdayakan peran Danantara dan swasta ‎sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta ‎penguatan inovasi pembiayaan, sehingga tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN,” kata Prabowo.
    Kemudian, Prabowo menegaskan bahwa peran APBN akan didorong lebih proporsional, yakni diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan ‎layanan publik terbaik untuk rakyat.
    Tak hanya itu, Presiden menyebut, efisiensi anggaran bakal terus didorong pada tahun depan. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Sebab, belanja negara dikatakan harus memberi manfaat nyata dalam menciptakan lapangan ‎kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas ‎layanan publik.
    “Setiap Rupiah yang ‎dibelanjakan harus memberi manfaat yang nyata,” tegas Prabowo.
    Sebelumnya, Prabowo mengatakan, pemerintah menargetkan pendapatan negara atau APBN tahun 2026 sebesar Rp 3.147,7 triliun.
    Dengan rincian, belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun. Lalu, defisit sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto).
    Kemudian, dalam pemaparannnya, Prabowo menyebut, pendapatan negara tersebut dialokasikan untuk delapan bidang, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, dan kesehatan.
    Selanjutnya, untuk desa, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lalu, pertahanan semesta, serta akselerasi Investasi, perdagangan dan perumahan.
    Lebih lanjut, dalam RAPBN dan nota keuangan 2026, Prabowo mengatakan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 mencapai 5,4 persen atau lebih, dan tingkat inflasi terkendali di level 2,5 persen.
    “Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4 persen atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5 persen, suku bunga SBN (Surat Berharga Negara) di Kisaran 6,9 persen. Nilai tukar berada di kisaran Rp 16.500,” kata Prabowo.
    Dengan target pertumbuhan ekonomi yang optimis tersebut, pemerintah juga mengharapkan tingkat pengangguran terbuka turun ke 4,44 persen hingga 4,96 persen.
    Kemudian, angka kemiskinan tahun 2026, turun ke 6,5 persen sampai 7,5 persen. Lalu, indeks gini rasio turun ke 0,377 sampai 0,38 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Pangkas TKDD, Sri Mulyani Siapkan Kompensasi Rp1.376,9 Triliun

    Prabowo Pangkas TKDD, Sri Mulyani Siapkan Kompensasi Rp1.376,9 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan kompensasi senilai Rp1.376,9 triliun imbas kebijakan pemangkasan pagu anggaran tranfer ke daerah (TKD) di RAPBN 2026.

    Namun demikian, kompensasi itu diberikan bukan dalam bentuk alokasi anggaran yang langsung ke kas kabupaten atau provinsi melainkan program pemerintah pusat di daerah.

    Sekadar catatan, pagu dana transfer ke daerah di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 turun menjadi Rp650 triliun. Pemerintah menyebut penurunan itu lantaran banyak pos anggaran di dalam transfer ke daerah yang langsung disalurkan melalui anggaran kementerian/lembaga pusat.

    Untuk diketahui, RAPBN 2026 yang dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto siang ini di DPR menunjukkan bahwa anggaran transfer ke daerah hanya Rp650 triliun. Nilainya lebih rendah dari APBN 2025 yakni Rp919 triliun.

    Sementara itu, outlook dari realisasi belanja transfer ke daerah di 2025 sudah mencapai Rp864,1 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran transfer ke daerah atau TKD yang menurun itu sudah dikompensasi dengan kementerian/lembaga (K/L) yang langsung diterima dan dirasakan oleh masyarakat. Nilainya mencapai Rp1.376,9 triliun.

    “Jadi kalau TKDD tadi mungkin mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah tadi naiknya jauh, jauh lebih besar, dan itu yang makanya diharapkan sesuai dengan arahan bapak Presiden, para menteri harus rajin untuk menyampaikan ke masing-masing daerah,” tuturnya di konferensi pers RAPBN 2026 di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jumat (15/8/2025).

    Di samping itu, Bendahara Negara mengakui bahwa ada beberapa daerah yang memiliki kapasitas fiskal sebagaimana pemetaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah akan mengatasi agar pelayanan minimal daerah-daerah tersebut bisa tetap dilakukan untuk publik.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan harapannya agar alokasi anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

    Tito menjelaskan, daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat lantaran kepemilikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Sementara itu, ada daerah juga yang masih sangat bergantung dengan transfer dari pemerintah pusat.

    Menurut Tito, standar minimum kapasitas fiskal daerah ditentukan dengan kemampuan masing-masing pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan minimal mereka. Misalnya, belanja operasional, pegawai, maupun belanja-belanja standar pelayanan minimal (SPM) yang meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, kawasan dan permukiman serta perlindungan sosial (perlinsos).

    “Nanti mungkin kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan [Dasar dan Menengah], Kementerian Pekerjaan Umum terutama untuk meng-cover problem-problem di tiga bidang yang sangat dasar itu di daerah-daerah sehingga ada pengalihan anggaran ke pusat ke kementerian/lembaga, tapi pemerintahan tetap berjalan dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat karena langsung dikerjakan pemerintah pusat,” terang mantan Kapolri itu.

  • Video:Prabowo Serahkan RAPBN 2026 ke DPR – Prabowo Selamatkan Rp 300 T

    Video:Prabowo Serahkan RAPBN 2026 ke DPR – Prabowo Selamatkan Rp 300 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026/ direncanakan sebesar Rp 3.786,5 Triliun tumbuh 7,3%

    Sementara Itu, Prabowo mengungkapkan sektor-sektor yang rawan terjadi penyelewengan anggaran negara diantaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri, anggaran alat tulis kantor dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bancakan.

    Selengkapnya saksikan di Program Nota Keuangan & RAPBN 2026 CNBC Indonesia, Jumat (15/08/2025).