Xcloud.id

Topik: APBN

  • Prabowo Beri Penghargaan ke 3 Guru Inspiratif di HGN 2025

    Prabowo Beri Penghargaan ke 3 Guru Inspiratif di HGN 2025

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan penghargaan kepada tiga pengajar berprestasi pada puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025. Ketiga guru dinilai konsisten menunjukkan dedikasi dengan kontribusinya masing-masing.

    Penghargaan diberikan di puncak acara HGN 2024, di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Jumat (28/11/2025). Ketiga guru itu yakni Kepala Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Banyumas Umi Salamah yang membuka rumah pribadinya untuk menjadi tempat belajar bagi mereka yang tak bisa sekolah di pendidikan formal.

    Kemudian Kepala SDN Embacang Lama, Sumatera Selatan, Koko Triantoro yang telah mendedikasikan diri lebih dari 10 tahun untuk mengajar di wilayah 3T.

    Lalu Guru SLBN Banda Aceh, Syifa Urrachmanh, guru muda penyandang disabilitas netra yang mengembangkan dan memanfaatkan komputer bicara (kompira) dan pengguna tuna netra dalam belajar.

    Prabowo menegaskan guru merupakan tonggak penting dalam pembangunan bangsa. Prabowo berterima kasih kepada seluruh guru di Indonesia.

    “Para guru adalah tonggak paling penting dalam pembangunan bangsa. Kami berterima kasih kepada seluruh guru Indonesia dari semua tingkatan,” kata Prabowo dalam pidatonya.

    Prabowo menyorot komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan melalui investasi besar-besaran pada sarana belajar, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan fasilitas sekolah. Ia menekankan anggaran pendidikan yang merupakan porsi terbesar APBN harus dipastikan tepat sasaran dan tidak diselewengkan.

    “Tahun ini kita baru mampu memperbaiki 16 ribu sekolah, tahun depan kita targetkan 60 ribu. Semua harus sampai kepada siswa, guru, dan sekolah,” tegas Prabowo.

    Di kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan seluruh kebijakan pendidikan kini telah berjalan sesuai arahan Prabowo, termasuk program peningkatan kesejahteraan hingga kompetensi guru.

    Pemerintah telah menaikkan tunjangan guru non-ASN, memperluas akses Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta membuka kesempatan bagi puluhan ribu guru untuk melanjutkan studi S1 melalui program rekognisi pembelajaran lampau (RPL).

    “Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, tahun ini 12.500 guru memperoleh kesempatan untuk studi S1. Pada 2026 ditargetkan mencapai lebih dari 150 ribu. Ini langkah besar untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru,” ujar Mu’ti.

    Mu’ti juga melaporkan bahwa program digitalisasi sekolah, termasuk distribusi layar interaktif dan revitalisasi, sudah terkirim ke 16.175 satuan pendidikan.

    Halaman 2 dari 3

    (eva/isa)

  • Prabowo anugerahkan penghargaan untuk tiga guru berdedikasi

    Prabowo anugerahkan penghargaan untuk tiga guru berdedikasi

    Para guru adalah tonggak paling penting dalam pembangunan bangsa. Kami berterima kasih kepada seluruh guru Indonesia dari semua tingkatan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan penghargaan kepada tiga pengajar berprestasi pada puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 yang digelar di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyatakan kualitas pendidikan Indonesia tidak akan pernah maju tanpa peran guru yang berdedikasi.

    Ketiga guru itu adalah Kepala PKPM Banyumas Umi Salamah; Kepala SDN Embacang Lama, Sumatera Selatan, Koko Triantoro; dan SLBN Banda Aceh, Syifa Urrachman. Ketiga guru itu dinilai konsisten menunjukkan komitmen, inovasi, dedikasi, serta kontribusi transformatif mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

    Umi Salamah membuka rumah pribadinya untuk menjadi tempat belajar bagi mereka yang tak bisa sekolah di pendidikan formal.

    Koko Triantoro mendedikasikan diri lebih dari 10 tahun untuk mengajar di wilayah 3T dan Syifa Urrachman adalah guru muda penyandang disabilitas netra yang mengembangkan dan memanfaatkan komputer bicara (kompira) dalam membantu tuna netra dalam belajar.

    “Para guru adalah tonggak paling penting dalam pembangunan bangsa. Kami berterima kasih kepada seluruh guru Indonesia dari semua tingkatan,” ucap Prabowo dalam pidatonya.

    Presiden juga menyorot komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan melalui investasi besar-besaran pada sarana belajar, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan fasilitas sekolah.

    Ia menekankan anggaran pendidikan yang merupakan porsi terbesar APBN harus dipastikan tepat sasaran dan tidak diselewengkan.

    “Tahun ini kita baru mampu memperbaiki 16 ribu sekolah, tahun depan kita targetkan 60 ribu. Semua harus sampai kepada siswa, guru, dan sekolah,” katanya.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan seluruh kebijakan pendidikan berjalan sesuai arahan Prabowo, termasuk program peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru.

    Pemerintah telah menaikkan tunjangan guru non-ASN, memperluas akses Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta membuka kesempatan bagi puluhan ribu guru untuk melanjutkan studi S1 melalui program rekognisi pembelajaran lampau (RPL).

    “Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, tahun ini 12.500 guru memperoleh kesempatan untuk studi S1. Pada 2026 ditargetkan mencapai lebih dari 150 ribu. Ini langkah besar untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru,” ujar Mu’ti.

    Ia juga melaporkan bahwa program digitalisasi sekolah, termasuk distribusi layar interaktif dan revitalisasi, sudah terkirim ke 16.175 satuan pendidikan.

    Penyerahan penghargaan kepada tiga guru berprestasi menjadi puncak acara. Ini sebagai simbol penghormatan negara kepada mereka yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa bagi pendidikan Indonesia.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dukcapil Kota Sorong integrasikan data OAP dengan SIAK Pusat

    Dukcapil Kota Sorong integrasikan data OAP dengan SIAK Pusat

    Sorong (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sorong, Papua Barat Daya, resmi mengintegrasikan data Orang Asli Papua (OAP) ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pusat melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

    Kepala Disdukcapil Kota Sorong, Onesimus Asem di Sorong, Jumat, menjelaskan bahwa pendataan khusus OAP merupakan instruksi dari Menteri Dalam Negeri sebagai bukti keberpihakan negara kepada masyarakat asli Papua.

    “Dengan integrasi itu kita ingin menghadirkan data kependudukan OAP yang valid, akurat, dan terhubung langsung dengan sistem nasional,” katanya.

    Dia memaparkan bahwa jumlah 77.487 OAP yang kini telah terdata di Kota Sorong dari total penduduk 287.253 jiwa sudah masuk ke dalam SIAK Pusat.

    Selama ini, kata Onesimus, data OAP hanya tercatat di tingkat daerah dan belum terhubung dengan pusat. Karena itu, menjembatani hal tersebut, Disdukcapil melakukan inovasi selama sembilan bulan dengan membentuk tim kerja, bekerja sama dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), serta melibatkan kepala-kepala suku yang terdaftar di Kesbangpol.

    “Setelah proses pendataan selesai, seluruh data kami kirim ke Jakarta dan kini telah resmi masuk dalam SIAK Pusat,” ujarnya.

    Menurut dia, ketersediaan data yang akurat sangat penting agar pemerintah mampu mengalokasikan program afirmasi bagi OAP melalui APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota.

    “Saya mengusulkan adanya insentif bagi ahli waris untuk melaporkan kematian agar pembaruan data berjalan lebih optimal,” katanya.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menilik Kesiapan Anggaran Tanggap Bencana Prabowo, Seberapa Besar?

    Menilik Kesiapan Anggaran Tanggap Bencana Prabowo, Seberapa Besar?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat baru saja mengirimkan bantuan dalam jumlah besar untuk penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara sampai dengan Sumatera Barat.

    Bencana alam yang dipengaruhi oleh siklon tropis senyar itu memicu banjir dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut. 

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan upaya tanggap darurat dengan mengirimkan bantuan logistik, berupa tenda pengungsian, makanan serta kebutuhan sehari-hari. 

    “Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak, misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskab [Sekretaris Kabinet], alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik. Itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien,” terangnya kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga bergerak ke beberapa titik lokasi yang terdampak longsor untuk perbaikan jalan. 

    Di sisi lain, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memerinci lebih lanjut beberapa bantuan yang dikirim pagi ini dari Halim Perdanakusuma. Contohnya, sesuai kebutuhan pemerintah mengirimkan 150 tenda, 64 perahu karet, genset serta 100 alat komunikasi guna memperbaiki sinyal yang terdampak. 

    Selanjutnya, pemerintah turut mengirimkan bahan makanan siap saji, obat-obatan, serta tim medis dari TNI maupun Kementerian Kesehatan. Teddy menyampaikan bahwa pengiriman bantuan ini bukan pertama kalinya yang diinstruksikan oleh Presiden. Dia mengeklaim Kepala Negara sudah memerintahkan penanggulangan bencana sejak 25 November 2025. 

    “Jadi ini bukan yang pertama. Sejak hari pertama, tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengoordinir secara langsung terkait penanganan bencana,” terang Teddy.

    Berapa Kesiapan Anggaran Pemerintah? 

    Adapun anggaran terkait dengan kebencanaan yang disiapkan di dalam APBN tersebar di anggaran kementerian/lembaga (K/L), non-K/L, maupun dana-dana lainnya termasuk dana penanggulangan bencana alam. 

    Apabila berdasarkan belanja K/L, instansi yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dikutip dari Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026, anggaran BNPB sejak 2021-2025 menurun. 

    Pada 2021, saat masih terjadi pandemi, BNPB memiliki anggaran berdasarkan LKPP 2021 sebesar Rp7,1 triliun. Hal ini disebabkan oleh BNPB yang leading dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Mulai 2022, anggarannya turun drastis ke Rp5 triliun, kemudian naik lagi ke Rp5,4 triliun pada 2023. 

    Pada 2024, anggaran BNPB turun semakin drastis ke Rp4,9 triliun. Outlook APBN 2025 anggaran BNPB yakni Rp2 triliun, dan pada 2026 dianggarkan hanya Rp491 triliun. 

    Namun demikian, anggaran penanggulangan bencana oleh BNPB juga masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos). Pada 2025, outlook anggaran perlinsos yakni Rp465,1 triliun, dan dianggarkan Rp508,2 triliun pada APBN 2026. 

    Selain anggaran yang disiapkan tahunan dalam APBN, pemerintah turut menyiapkan alokasi dana cadangan penanggulangan bencana. Rata-rata realisasi dana cadangan tersebut dalam periode 2014-2024 sekitar Rp4,2 triliun per tahun.  

    Penyediaan dana cadangan penanggulangan bencana dialokasikan pada Kementerian Keuangan (BA BUN), serta dapat digunakan saat kejadian tanggap darurat atau on-call. Alokasi dana itu juga bisa digunakan pada tahap rehabilitasi serta konstruksi melalui pemberian hibah dari pusat ke daerah. 

    Selama 2021-2025, dana cadangan penanggulangan bencana alam dialokasikan Rp5 triliun. Realisasinya fluktuatif, dengan tingkat realisasi tertinggi pada 2024 yaitu 106,6% atau Rp5,33 triliun. Kemudian, outlook sampai dengan Juni 2025 yaitu Rp950 miliar. 

    Di sisi lain, pemerintah turut menyiapkan pooling fund bencana dan pinjaman kontinjensi dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2025. 

    Adapun alokasi anggaran kebencanaan ini masih kecil apabila dibandingkan dengan keseluruhan program prioritas pemerintah 2025. Pagu tahun ini disiapkan yakni Rp929 triliun, dengan realisasi sampai dengan akhir Oktober 2025 yaitu Rp611,7 triliun. 

    Pagu terbesar yakni untuk subsidi atau kompensasi energi sebesar Rp394,3 triliun, subsidi nonenergi (pupuk hingga KUR) Rp104,5 triliun serta Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp71 triliun. Tahun depan, khususnya MBG yang merupakan prioritas pemerintahan Prabowo mencapai melonjak ke Rp335 triliun. 

    Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu menyampaikan bahwa anggaran Rp335 triliun terbagi ke fungsi anggaran pendidikan sampai dengan fungsi ekonomi. 

    “Ini menjadi bagian dari anggaran pendidikannya Rp223,6 triliun, dari anggaran kesehatan Rp24,7 triliun, dan termasuk yang di dalam fungsi ekonomi adalah Rp19,7 triliun,” terang Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

  • Gerakan Literasi MIN 18 Jaktim Dongkrak Nilai Rapor Siswa Nyaris 100 Megapolitan 28 November 2025

    Gerakan Literasi MIN 18 Jaktim Dongkrak Nilai Rapor Siswa Nyaris 100 Megapolitan 28 November 2025

    Gerakan Literasi MIN 18 Jaktim Dongkrak Nilai Rapor Siswa Nyaris 100
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 18 Jakarta Timur, Hairunisah, mengaku gerakan literasi yang digencarkan telah membawa perubahan signifikan pada kemampuan membaca siswa di sekolahnya.
    Gerakan literasi di MIN 18 dilakukan dengan memberi kebebasan kepada siswa untuk
    membaca buku
    apa pun di luar jam pelajaran, guna menambah pengetahuan.
    “Kita awal saya masuk itu kan literasi kisaran antara 5 atau 6 gitu nilainya ya, kecil lah minim banget. Ya saya sebagai pimpinan kan harus cari terobosan,” ungkap
    Hairunisah
    saat ditemui, Jumat (28/11/2025).
    “Mendobrak ini bagaimana supaya terangkat dan seperti ini ya literasinya ini berjalan, nilai-nilai sekarang paling tidak 80, 90 nilainya itu di rapor pendidikan,” jelasnya.
    Hairunisah bercerita, rendahnya kemampuan
    literasi siswa
    salah satunya dipengaruhi minimnya buku bacaan menarik di perpustakaan saat ia mulai menjabat pada tahun 2020.
    Karena itu, ia berupaya menambah koleksi buku dengan memanfaatkan dana APBN maupun APBD.
    “Makanya saya memaksimalkan dana APBN, APBD itu kita pergunakan untuk men-support kegiatan perpustakaan kita,” ucapnya.
    Selain dukungan anggaran pemerintah,
    MIN 18 Jakarta Timur
    juga menerima
    bantuan buku
    dari Kompas.com melalui program
    Jagat Literasi
    .
    “Saya bersyukur banget karena alhamdulillah itu bukunya itu kan ada kategori cerita ya, cerita anak, kemudian juga ada ensiklopedia dunia, itu jadi kata menambah wawasan anak lah,” jelasnya.
    “Saya bersyukur kemarin dapat 137 buku ya, yang disampaikan ke kami. Sebelumnya di launching sehati jagat literasi kan tiga, ya total berarti sekitar 140 buku dari Gramedia, ya 140 buku,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kuota LPG 3 Kg Ditambah, Wamen ESDM Buka Peluang Ambil dari AS

    Kuota LPG 3 Kg Ditambah, Wamen ESDM Buka Peluang Ambil dari AS

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah akan menambah kuota LPG subsidi 3 kilogram (kg) sebanyak 350.000 metrik ton (MT). Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Yuliot Tanjung buka kemungkinan kalau pemenuhan kuota LPG 3 kg diambil dari impor asal Amerika Serikat (AS).

    Penambahan 350.000 MT tersebut untuk memenuhi prediksi kenaikan konsumsi dari masyarakat khususnya periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Yuliot membuka kemungkinan adanya impor dari AS.

    “Kita lihat itu kemungkinannya,” kata Yuliot, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Menurut dia, porsi impor LPG Indonesia sebetulnya sebagian besar didapat dari negeri Paman Sam. Jika AS sendiri bisa memasok LPG ke RI, Yuliot bakal mengambil porsi tersebut.

    “Kalau bisa, ini  kita sudah sekitar 50% lebih itu impor dari AS. Kalau mereka bisa menambah untuk pasokan kita, ya kita juga tidak menutup kemungkinan untuk itu,” ujar Yuliot.

    Meski begitu, pihaknya masih menunggu keputusan kapan waktu pelaksanaan impor sejalan dengan negosiasi tarif resiprokal AS. “Ini negosiasinya dilakukan oleh Kemenko Perekonomian. Jadi ini seluruhnya satu pintu. Jadi kita mengharapkan, ini karena kita komit di dalam resiprocal tarriff, kita juga akan memenuhi,” ujar dia.

    Pemerintah Tambah Kuota LPG Subsidi

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut Presiden Prabowo Subianto sepakat penambahan kuota LPG subsidi 3 kilogram sebanyak 350 ribu metrik ton (MT). Penambahan ini dipastikan tidak menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Hal tersebut diungkap Bahlil usai dipanggil Prabowo mengenai stok LPG nasional. Penambahan tersebut juga dalam rangka mengantisipasi lonjakkan konsumsi LPG 3 kilogram (kg) pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    “Tadi dalam rapat terbatas yang dipimpin bapak Presiden menyangkut dengan LPG, kita ada penambahan kuota di mana kuota kita di dalam APBN itu 8,16 juta (MT) kita tambah kurang lebih 0,35 juta atau 350.000 metrik ton, untuk apa? untuk menjaga antisipasi kebutuhan Nataru,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (28/11/2025).

  • Melegakan, Ini Penyataan Resmi Taspen Soal Kenaikan dan Rapel Gaji Pensiunan PNS

    Melegakan, Ini Penyataan Resmi Taspen Soal Kenaikan dan Rapel Gaji Pensiunan PNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — TASPEN sebagai penyelenggara Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara kembali mengingatkan masyarakat khususnya para pensiunan ASN untuk lebih teliti dan berhati-hati menyaring informasi terkait kenaikan gaji PNS aktif pensiunan.

    “Hati-hati ya Sobat! Banyak berita di luar sana tentang kenaikan gaji pensiun tahun 2025 yang sering kali clickbait dan menggiring opini. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini belum ada aturan resmi tentang kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2025, ya????,” tulis Taspen melalui akun Instagram resminya @taspen, dikutip Jumat (28/11/2025).

    Perusahaan plat merah yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN ini mengajak masyarakat betul-betul memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi.

    “Ayo kita tetap waspada dan pastikan informasi kamu dari sumber resmi Taspen. Hempas berita hoaks dengan #TahanPastikanLaporkan,” sambung Taspen

    Beberapa waktu terakhir sejak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, isu kenaikan gaji PNS dan pensiunan merebak luas di ruang-ruang publik sehingga menimbulkan pro kontra.

    Perpres tersebut menguak ketentuan mengenai penyesuaian gaji bagi seluruh ASN, termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, anggota TNI/Polri, hingga pejabat negara.

    Penerapan kebijakan ini memerlukan pertimbangan dari beberapa faktor di sekitarnya, diantaranya kondisi ekonomi nasional yang stabil, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta usaha pemerintah dalam menjaga daya beli ASN di tengah inflasi.

  • Prabowo Setujui Penambahan Kuota LPG 350 Ribu Metrik Ton, Bahlil Pastikan Anggaran Tak Bengkak

    Prabowo Setujui Penambahan Kuota LPG 350 Ribu Metrik Ton, Bahlil Pastikan Anggaran Tak Bengkak

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut Presiden Prabowo Subianto sepakat penambahan kuota LPG subsidi 3 kilogram sebanyak 350 metrik ton (MT). Penambahan ini dipastikan tidak menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Hal tersebut diungkap Bahlil usai dipanggil Prabowo mengenai stok LPG nasional. Penambahan tersebut juga dalam rangka mengantisipasi lonjakkan konsumsi LPG 3 kilogram (kg) pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    “Tadi dalam rapat terbatas yang dipimpin bapak Presiden menyangkut dengan LPG, kita ada penambahan kuota di mana kuota kita di dalam APBN itu 8,16 juta (MT) kita tambah kurang lebih 0,35 juta atau 350.000 metrik ton, untuk apa? untuk menjaga antisipasi kebutuhan Nataru,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (28/11/2025).

    Meski ada tambahan kuota tadi, Bahlil memastikan kalau beban APBN tak berubah. Lantaran, harga global masih berada di bawah acuan Indonesia Crude Price (ICP). Dalam hitungan Bahlil, masih ada ruang untuk menambal penambahan kuota tadi dari anggaran Rp 82 triliun untuk subsidi LPG 2025.

    “Enggak ada penambahan anggaran, karena harga ICP dunia itu turun karena alokasi kita dalam APBN 2025 itu kan Rp 82 triliun, sementara realiasi dengan menambah 350.000 ton itu ga sampai di Rp 80 triliun, hanya sekitar Rp 77-78 triliun,” jelas Bahlil.

    Pertamina Patra Niaga sebelumnya memperkirakan adanya kenaikan konsumsi LPG 3 kg pada masa Nataru mendatang. Adapun, perkiraannya naik 3,3 persen.

  • Mentan Pecat Staf Pungli Alsintan Ratusan Juta dengan Modus Ngaku Dirjen

    Mentan Pecat Staf Pungli Alsintan Ratusan Juta dengan Modus Ngaku Dirjen

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali memecat Staf dari Direktorat Tanaman Pangan yang sengaja memungut uang dari petani untuk pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan). Kejadian itu diketahui Amran dari saluran pengaduan Lapor Pak Amran.

    Berdasarkan Lapor Pak Amran, terungkap modus seorang staf Kementerian Pertanian (Kementan) mengaku sebagai Direktur Jenderal Tanaman Pangan atau pengusaha, kemudian meminta uang kepada petani yang ingin memperoleh traktor. Staf tersebut dilaporkan meminta uang dari masyarakat yang ingin mendapatkan traktor, dengan nominal Rp 50-100 juta per alat.

    “Ada pungutan Rp 50 juta sampai Rp 100 juta per traktor. Satu titik bahkan mencapai Rp 600 juta. Ini tidak manusiawi. Bantuan pemerintah itu gratis untuk rakyat,” kata Amran konferensi di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (28/11/2025).

    Amran menjelaskan bahwa setelah dirinya menerima laporan, ia segera memanggil staf yang diduga melakukan pungli, yang pada akhirnya mengaku telah melakukan pelanggaran. Tidak hanya itu, pihak lainnya termasuk pihak eksternal Kementan yang diduga terlibat juga akan terus dikejar.

    “Yang pegawai kementerian langsung saya berhentikan hari ini. Dia mengaku Dirjen di lapangan, padahal staf. Saya tanya, dia mengaku, katanya khilaf. Ini pidana. Tidak ada kompromi,” ujarnya.

    Kepala Badan Pangan Nasional itu menegaskan bahwa seluruh bukti sudah diserahkan kepada penegak hukum, termasuk bukti transaksi. Tindak lanjut hukum akan dilakukan segera untuk memastikan jaringan pungli ini tuntas diusut.

    “Kami tidak akan biarkan satu pun lolos. Aku kejar. Ini uang negara, uang rakyat. Petani sudah cukup susah, jangan diperas lagi,” tegasnya.

    Dia kembali menegaskan bahwa semua program bantuan pemerintah, tidak dipungut biaya, termasuk traktor dan alat mesin pertanian lainnya, bantuan benih, bantuan bibit tanaman perkebunan, kakao, lada, mente, pala, tebu, dan lainnya dan program bantuan lain yang bersumber dari APBN.

    “Semua bantuan itu gratis. Kalau ada yang minta bayar, laporkan. Laporkan ke Lapor Pak Amran. Kami monitor langsung,” jelasnya.

    Hingga saat ini, Lapor Pak Amran menunjukkan efektivitas tinggi. Dalam satu minggu, 2.000 lebih laporan masuk, dan ratusan kasus diusut, termasuk masalah pupuk subsidi yang melibatkan 90 distributor dan penyimpangan alsintan di 99 titik.

    (ada/ara)

  • Didukung DPR Bikin Gebrakan, Purbaya: Kementerian Lain Akan Guncang-guncang

    Didukung DPR Bikin Gebrakan, Purbaya: Kementerian Lain Akan Guncang-guncang

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa diminta Komisi XI DPR mendorong kementerian lain untuk membuat kebijakan bernilai tambah dan bukan hanya membelanjakan APBN. Hal ini demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

    Menurut Purbaya, dirinya sudah melakukan hal demikian, khususnya saat memeriksa anggaran Kementerian/Lembaga lain. Namun, menurut Bendahara Negara ini, tindakannya dinilai menimbulkan keributan.

    “Saya pikir juga tadinya saya boleh begitu. Tapi kan waktu saya gitu banyak ribut. Tapi kalau ditegaskan lagi seperti ini ya saya akan lihat lagi nanti. Terima kasih atas dukungan yang saya pikir,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Karena mendapat arahan dari DPR, Purbaya mengaku siap menjalankannya. Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menduga akan banyak kementerian/lembaga yang terguncang.

    “Kami akan jalankan sesuai dengan petunjuk barusan. Saya pikir kementerian lain akan guncang-guncang sedikit nanti,” ujarnya.

    Purbaya menilai Kementerian Keuangan seharusnya bisa mengawasi anggaran di kementerian lain. Tujuannya demi memastikan bahwa dana yang diberikan menghasilkan dampak ke pertumbuhan ekonomi.

    Adapun hal itu disampaikan Purbaya menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit. Dolfie meminta Kementerian Keuangan bisa terlibat dalam sektor-sektor strategis seperti pertanian hingga pertambangan.

    “Kita baca di Undang-Undang Keuangan Negara, Pak, tugas menyusun APBN diserahkan kepada Menteri Keuangan. Diberi kuasa oleh Presiden dalam menentukan kebijakan-kebijakan fiskal, termasuk logical framework dari program-program Kementerian Lembaga,” sebut dolfie.

    Pasalnya, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) banyak program kementerian lembaga tidak memenuhi aspek logical framework untuk mencapai sasaran pemeirntah. Dalam hal ini, Purbaya diminta mempertajam program-progarm di kementerian lain.

    “Kalau Menteri Keuangan bisa memotong anggaran, kenapa Menteri Keuangan tidak bisa mempertajam program? Kalau sektor-sektor ini tidak disentuh, Pak Menteri, tugas siapa? Karena kalau kita hitung, 75% ada pengampunya di Kementerian. Pertanian, di Kementerian pertanian. Pertambangan, ada Kementeriannya. Industri, ada Kementeriannya,” bebernya.

    Jika Kementerian hanya membelanjakan anggaran yang diberikan, Dolfie menyebut hal itu tak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu Purbaya diminta mendorong kementerian lain menghasilkan nilai tambah di setiap sektor.

    “Maksud saya sektor-sektor yang lain, Kementerian lain, didorong Pak Menteri untuk ada kebijakan-kebijakan yang bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi. Kalau tidak, konsumsi ya segitu terus. Belanja pemerintah ya, mau mengundang investasi kita tahu problemnya,” imbuhnya.

    Senada, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan dukungan ke Purbaya. Dalam hal ini, Misbakhun menyebut bahwa Purbaya bisa berperan lebih dalam memastikan APBN dibelanjakan dengan benar.

    “Kalau kita memberikan dukungan Pak, karena instrumen yang Bapak gunakan masuk ke mereka itu adalah instrumen Bapak bagaimana APBN itu dibelanjakan dengan benar. Instrumen itu boleh dan itu kewenangan Bapak. Karena instrumen yang Bapak gunakan adalah instrumen di wilayah kewenangan Bapak dalam rangka APBN digunakan dengan benar. Termasuk Bapak mengontrol APBN ini sudah berapa jauh besaran serapannya,” tutup Misbakhun.

    Tonton juga video “Klaim Publik Puas dengan Pemerintah, Purbaya Pede Demo Bakal Berkurang”

    (ily/hns)