Xcloud.id

Topik: APBN

  • Rancangan APBN 2026 Dinilai Sentralistik, Ini Alasannya

    Rancangan APBN 2026 Dinilai Sentralistik, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Sentralisasi fiskal pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dinilai makin menguat. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan belanja pemerintah pusat sebesar 16,1%, berbanding terbalik dengan penurunan tajam dana transfer daerah 29,3% dibanding APBN 2025.

    Menurut Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara , selain bertentangan dengan semangat desentralisasi fiskal, efek dari sentralisasi anggaran membuat ruang fiskal Pemda makin sempit. Kejadian di Pati soal kenaikan pajak daerah berisiko meluas pada 2026.

    “Pemda pastinya bingung efek anggaran ditarik pusat, dan cara instan nya mereka akan lebih agresif naikkan pajak dan retribusi daerah. Yang jadi korban adalah rumah tangga dan UMKM karena dikejar kenaikan tarif pajak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/8/2025).

    Kemudian, efisiensi anggaran masih berlanjut yang artinya APBN di 2026 belum mampu jadi motor pertumbuhan ekonomi. Memang ada tekanan dari sisi utang jatuh tempo, kemudian beban belanja bunga yang naik 227% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pada 2026.

    Bhima menilai solusinya bukan dengan efisiensi barbarisme seperti saat ini, melainkan renegosiasi utang dengan kreditur, hingga dorong penerimaan pajak yang lebih kreatif. Efek efisiensi belanja selama dua kuartal pertama 2025, menghasilkan pertumbuhan belanja pemerintah yang negatif.

    Anomali Belanja Pemerintah

    Ia juga menyoroti perhatian soal anggaran perlindungan lingkungan hidup di 2026 sangat kecil hanya Rp 13,4 triliun atau turun -4,6% dalam 5 tahun terakhir Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum menunjukkan perhatian pada aspek perlindungan lingkungan hidup ditengah krisis iklim.

    Bhima lalu menyebut ada anomali besarnya pos anggaran belanja lainnya Rp 488,8 triliun atau naik 50,4% dibanding APBN 2025. Belanja lainnya bisa menjadi tantangan transparansi terutama untuk proyek ketahanan pangan, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Pos belanja lainnya ini naik signifikan yang jadi pertanyaan, kenapa tidak di alokasikan dari awal di pos yang sudah ada, kenapa di belanja lainnya? Apa yang mau ditutupi oleh pemerintah sehingga publik kesulitan melacak pos belanja lainnya?” tanya Bhima.

    Selanjutnya, MBG naik menjadi Rp335 triliun (naik 371,8% dibanding Rp 71 triliun di 2025) di tengah efisiensi anggaran. Aartinya beban belanja MBG mengambil porsi dana transfer ke daerah atau penambahan utang baru.

    “MBG sebaiknya di evaluasi dulu jangan terburu-buru menambah anggaran, masih ada kasus keracunan, nilai gizi yang tidak terstandarisasi, hingga kekhawatiran penyimpangan anggaran di level teknis,” pinta Bhima.

    MBG juga berisiko menciptakan distorsi di anggaran pendidikan, padahal PR sektor pendidikan masih banyak termasuk kesejahteraan guru honorer, renovasi sekolah rusak, hingga penyediaan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar.

    Hal lain yang disoroti adalah alokasi anggaran pertahanan melonjak 36,7% di 2026, melebihi pelayanan umum naik 8,6% dan perlindungan sosial yang tumbuh kecil 2,4%. Pertama, alokasi anggaran pertahanan membuat dampak APBN ke ekonomi lebih kecil misalnya dalam menciptakan lapangan usaha dan menaikkan daya saing industri.

    Kedua, alokasi anggaran menjadi tidak efektif dan rentan korupsi. Ketiga, upaya mendorong ekonomi tumbuh 5,4% di 2026 justru terhambat oleh alokasi anggaran pertahanan, karena yang dibutuhkan adalah dukungan ke industri padat karya, stimulus pemulihan daya beli masyarakat.

    Terakhir soal penerimaan pajak naik signifikan di tengah basis pajak yang tidak berkembang. Artinya pemerintah masih akan berburu di kebun binatang pada 2026. Ia khawatir hal ini kontraproduktif dengan upaya memulihkan kinerja konsumsi kelompok menengah, bukan mendorong kreativitas perpajakan.

    “Harusnya pemerintah punya inisiatif untuk mengimplementasikan pajak karbon, dan pajak kekayaan. Dengan target penerimaan pajak yang tinggi, tanpa inovasi baru selain Coretax khawatir shortfall penerimaan tahun 2026 tetap besar. Rasio pajak sulit diatas 11% terhadap PDB,” tutup Bhima.

    (ily/hns)

  • IKN Dapat Kucuran Dana Rp6,3 Triliun pada Tahun 2026

    IKN Dapat Kucuran Dana Rp6,3 Triliun pada Tahun 2026

    JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan jika pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,3 triliun untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun 2026.

    Hal ini diungkapkan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, pada Jumat, 15 Agustus. Awalny Sri Mulyani sempat ragu memberikan jawaban terkait angka pasti anggaran yang digelontorkan untuk IKN.

    “Untuk IKN saya mungkin cek dulu ya. Ada nggak ya? Saya tidak diberikan feeding. Ehm belum ada. Nanti saya tanya ke tim saya soal IKN,” ujarnya dikutip Sabtu, 16 Agustus.

    Keraguan bendahara negara ini bukannya tanpa alasan, Sri Mulyani mengaku belum diberikan angka yang pasti terkait anggaran yang akan dipakai untuk membangun Ibu Kota Negara yg berlokasi di Kalimantan Timur ini.

    “Kalau enggak salah ya, Rp6,3 triliun paling enggak. Nanti kalau salah saya koreksi lagi,” sambung dia.

    Sebelumnya, IKN hanya disebutkan 1 kali dalam pidato Presiden Prabowo saat menghadiri rancangan APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung Parlemen pada Jumat, 15 Agustus.

    Namun, yang dibahas Prabowo bukanlah terkait kelanjutan pembangunan IKN, melainkan capaian yang sudah dilakukan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo. “Merintis pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara,” ucap Prabowo.

  • Indef Soroti Tantangan 8 Program Prioritas Presiden

    Indef Soroti Tantangan 8 Program Prioritas Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Indef menyebut RAPBN 2025 terlalu ambisius dan belum menjawab penyebab permasalahan yang menghambat perekonomian Indonesia.  

    Ekonom Senior Institute for Development of Economics & Finance (Indef) M. Fadhil Hasan, menyatakan APBN 2026 akan menjadi penentu arah ekonomi Indonesia. Menurutnya, Presiden Prabowo lebih menekankan ideologi dan paradigma ekonomi dengan peran dominan negara untuk mengelola sumber daya strategis. 

    Fokus utamanya pada hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, serta kebijakan proteksionis dalam kerangka “Berdikari”. 

    “Namun, RAPBN 2026 dipandang ambisius oleh banyak pengamat. Ada tantangan dalam konsistensi data pertumbuhan ekonomi serta potensi inkonsistensi kebijakan. Karena di satu sisi pemerintah mendorong intervensi negara, sementara di sisi lain terikat pada kesepakatan internasional yang menuntut deregulasi,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (16/8/2025). 

    Selain itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman mengatakan masih terdapat paradoks fiskal di dalam narasi optimisme RAPBN 2026.

    “Ketergantungan pada pembiayaan utang tetap besar, sementara belanja negara diarahkan pada delapan agenda prioritas yang bersifat populis, tetapi belum seluruhnya menjawab akar masalah pembangunan struktural,” ujarnya. 

    Konsolidasi fiskal yang ditekankan pemerintah berisiko menjadi sekadar target nominal, tanpa diimbangi perbaikan kualitas belanja dan efektivitas kebijakan. 

    Rizal juga menyoroti 8 program unggulan dalam RAPBN 2026 menghadapi masalah dalam implementasinya. Misalnya, program ketahanan pangan sebagai salah satu yang mendapat alokasi APBN terbesar tapi masih terjebak pada persoalan klasik seperti distribusi pupuk, dominasi pasar oleh swasta, dan kerentanan iklim. 

    Kemudian transisi energi yang masih terhambat oleh ketergantungan pada energi fosil untuk industri hilirisasi, yang justru memperlambat dekarbonisasi. 

    Sementara itu, program makan bergizi gratis berpotensi baik untuk memperbaiki gizi masyarakat, tetapi rawan salah sasaran serta dapat menimbulkan tekanan inflasi pangan lokal jika tata kelola rantai pasok tidak diperkuat.

    Pada program sektor sosial, pendidikan dan kesehatan tetap memperoleh porsi belanja besar, tetapi efektivitasnya dipertanyakan. 

    “Belanja pendidikan belum sepenuhnya menjawab learning loss [kehilangan pembelajaran] dan mismatch vokasi dan industri, sementara anggaran kesehatan menghadapi risiko coverage gap akibat pengetatan cleansing peserta JKN,” paparnya. 

    Di sisi lain, program koperasi desa dan agenda pertahanan juga menyimpan dilema koperasi rakyat rawan problem tata kelola, sedangkan pertahanan masih bergantung pada impor alutsista dengan industri domestik yang lemah. 

    “Dengan demikian, RAPBN 2026 memerlukan koreksi terutama dalam implementasi program agar tidak hanya menonjolkan narasi pertumbuhan, tetapi juga memastikan keberlanjutan, ketepatan sasaran, dan daya ungkit yang nyata bagi perekonomian nasional,” imbuhnya.

  • Anggaran Pendidikan 2026 Rp 757,8 Triliun, Golkar Tekankan Efektivitas dan Tepat Sasaran Nasional 16 Agustus 2025

    Anggaran Pendidikan 2026 Rp 757,8 Triliun, Golkar Tekankan Efektivitas dan Tepat Sasaran Nasional 16 Agustus 2025

    Anggaran Pendidikan 2026 Rp 757,8 Triliun, Golkar Tekankan Efektivitas dan Tepat Sasaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar Adde Rosi Khoerunnisa mengingatkan pentingnya efektivitas dan fokus penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
    Hal ini merespons pemerintah yang menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.
    “Jika anggaran pendidikan tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak fokus, maka potensi kebocoran akan terus terjadi dan kualitas pendidikan akan menurun. Hal ini akan berdampak langsung pada daya saing dan kualitas SDM bangsa, terutama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Adde, dalam keterangannya, Sabtu (16/8/2025).
    Politikus Partai Golkar ini juga menyoroti permasalahan pengelolaan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) yang dinilai tidak tepat sasaran.
    Menurut dia, pada APBN 2025, PTKL menghabiskan 39 persen anggaran fungsi pendidikan, sementara Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) hanya mengelola 22 persen.
    Padahal, lanjut dia, jumlah mahasiswa di PTKL hanya sekitar 200.000, yang mana jauh lebih kecil dibandingkan mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebanyak 3,9 juta dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sekitar 4,4 juta.
    Dia menambahkan, penyelenggaraan PTKL saat ini tersebar di 24 kementerian dan lembaga.
    Totalnya ada sekitar 124 perguruan tinggi dan 892 program studi.
    Ia menilai perlunya penyederhanaan dan penataan sistem PTKL untuk memastikan tidak ada lagi pemborosan anggaran dan tumpang tindih kebijakan, agar hanya fokus pada pendidikan kedinasan.
    “Perlu penataan dan penyederhanaan PTKL, termasuk menghapus program studi umum yang tidak sesuai mandat undang-undang,” ujar dia.
    Di sisi lain, ia menegaskan soal kesejahteraan guru, baik PNS maupun non-PNS.
    “Kesejahteraan guru adalah kunci pendidikan berkualitas, karena guru dan dosen adalah motor penggerak transformasi pengetahuan,” tambah Adde.
    Menurut Adde, Fraksi Partai Golkar di DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap RAPBN 2026, khususnya dalam bidang pendidikan.
    Anggota Fraksi Partai Golkar ini juga berkomitmen mengawal agar program-program prorakyat terlaksana dengan baik.
    “Kami akan memastikan pendidikan berkualitas dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia,” pungkas dia.
    Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) tahun 2026, atau sebesar Rp757,8 triliun.
    Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam Sidang Pembukaan Masa Sidang DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
    “Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar 757,8 triliun untuk tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” kata Prabowo, dalam pidatonya.
    Anggaran pendidikan tahun 2026 tersebut naik sekitar Rp 33,5 triliun dibandingkan anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp 724,3 triliun.
    Kepala Negara menjabarkan, anggaran tersebut bakal dialokasikan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, dan menselaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.
    Selain itu, anggaran tersebut juga disiapkan untuk program beasiswa, peningkatan fasilitas sekolah, dan kampus.
    Prabowo mengatakan, pemerintah akan menyiapkan beasiswa, di antaranya program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa, serta beasiswa untuk 1,2 juta mahasiswa, dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah dan kampus dialokasikan sebesar Rp 150,1 triliun.
    “Untuk gaji guru, penguatan kompetensi, dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai,” katanya lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Subianto Jelaskan Alasan Hapus Tantiem Komisaris hingga Direksi BUMN

    Prabowo Subianto Jelaskan Alasan Hapus Tantiem Komisaris hingga Direksi BUMN

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto jelaskan alasan pemerintahan saat ini menghapus kebijakan tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk jabatan komisaris dan direksi.

    Penghapusan tantiem tersebut diperuntukkan bagi BUMN dan anak perusahaan yang merugi. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga memangkas jumlah komisaris BUMN.

    Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat Penyampaian Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus.

    Penjelasan tersebut langsung mendapat sambutan meriah dari wakil rakyat yang hadir dalam acara tersebut.

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintahannya harus menjaga setiap rupiah uang rakyat dengan belanja yang berkualitas.

  • Efisiensi Anggaran Lanjut, Celios Prediksi Lonjakan Pajak Daerah Merebak pada 2026

    Efisiensi Anggaran Lanjut, Celios Prediksi Lonjakan Pajak Daerah Merebak pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan, kebijakan efisiensi anggaran yang berlanjut pada 2026 akan mendorong lebih banyak daerah mengerek tarif pajak, salah satunya pajak bumi dan bangunan (PBB), seperti yang sempat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati. 

    Untuk diketahui, pemerintah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026 menetapkan anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp650 triliun. Jumlah itu turun 29,27% dari APBN 2025 sebesar Rp919 triliun.

    “2026 akan lebih banyak daerah yang seperti Pati, Jombang, Ponorogo, dan lain-lain Cirebon juga, yang akan menaikkan dengan instan [tarif PBB-nya],” kata Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira dalam agenda ‘Respons Masyarakat Sipil atas Pidato Kenegaraan pada HUT RI ke-80’ di Jakarta Pusat, Sabtu (16/8/2025).

    Bhima menuturkan kebijakan anggaran pemerintah untuk 2026 sangat bertolak belakang dengan semangat desentralisasi fiskal. 

    Dia mengungkapkan belanja pemerintah untuk tahun depan mengalami peningkatan dari Rp3.621,3 triliun pada 2025 menjadi Rp3.786,5 triliun, sedangkan TKD tahun depan berkurang 29,27% dari APBN 2025 yang tercatat sebesar Rp919 triliun.

    Bhima menyebut pemerintah daerah (pemda) saat ini saja sudah cukup mengalami tekanan fiskal, sejak kebijakan efisiensi diterapkan pada awal 2025.

    “Tahun depan itu tekanannya akan lebih banyak, akan lebih merata, dan tentunya yang akan menjadi korban adalah masyarakat karena paling mudah memang menarik pajak, kemudian dari sisi retribusi,” tutur Bhima. 

    Selain PBB, Bhima melihat bahwa pemda akan memperketat kepatuhan pajak hiburan, retribusi parkir, dan sumber pendapatan daerah lainnya, imbas adanya efisiensi anggaran. 

    Dalam hal ini, dia memperkirakan daerah-daerah yang tidak memiliki dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam akan paling terdampak dengan adanya kebijakan hemat anggaran.

    Namun, bukan berarti daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam tidak terdampak kebijakan ini. Bhima mengatakan, biaya daerah untuk mengatasi kerusakan lingkungan di wilayahnya juga ikut terdampak kebijakan ini.

    “Jadi selain Pati, kemungkinan besar akan banyak sekali daerah, merata di Indonesia yang akan mengalami tekanan fiskal,” ujarnya.

    Di sisi lain, Bhima juga mematahkan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menyebut bahwa meningkatnya belanja pemerintah akan kembali ke daerah.

    Menurutnya, dana yang mengalir dari program seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ke daerah tidak sebesar dana yang langsung ditransfer pemerintah pusat ke daerah. 

    “Begitu efisiensinya digunakan untuk belanja pemerintah pusat, itu kembali lagi ke daerahnya, meskipun ada MBG, ada Kopdes, dan lain-lain, tidak sebesar dana langsung ditransfer kepada pemerintah daerah, DAU, DAK, DBH,” pungkasnya.

  • Program MBG Prabowo Sedot Separuh Anggaran Pendidikan Rp758 Triliun

    Program MBG Prabowo Sedot Separuh Anggaran Pendidikan Rp758 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka tersebut naik 9,8% dibandingkan dengan outlook 2025 senilai Rp690,1 triliun.

    Anggaran sektor pendidikan tersebut melanjutkan tren pertumbuhan sejak 2022 yang saat itu hanya mencapai Rp480,3 triliun dengan puncak kenaikan tertinggi terjadi pada 2025 dengan lonjakan 21,3%.

    Namun demikian, jika melihat lebih rinci anggaran sektor pendidikan pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan sebesar 44,2% dari anggaran sektor pendidikan atau sekitar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Besaran alokasi anggaran MBG pada 2026 melonjak drastis sebesar 371,8% dari tahun ini yang hanya senilai Rp71 triliun.

    Anggaran MBG pada tahun depan akan digunakan untuk menjangkau siswa, ibu hamil dan balita dengan jumlah penerima 82,9 juta penerima dan dimanfaatkan untuk 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rencananya, anggaran MBG tahun 2026 disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp269 triliun dengan pencadangan Rp67 triliun.

    Selain untuk MBG, anggaran pendidikan senilai Rp757,8 triliun tersebut dialokasikan untuk para mahasiswa akan mendapatkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah yang dialokasikan sebesar Rp17,2 triliun bagi 1,2 juta mahasiswa, lalu Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp15,6 triliun untuk 21,1 juta siswa dan program beasiswa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dialokasikan sebesar Rp25 triliun bagi 4.000 mahasiswa. Adapun total manfaat yang diterima siswa dan mahasiswa dari empat program yakni MBG, KIP kuliah, PIP, dan LPDP senilai Rp401,5 triliun.

    Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp178,7 triliun kepada guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Rinciannya yakni tunjangan profesi guru non PNS senilai Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru, tunjangan guru ASN daerah senilai Rp68,7 triliun untuk 1,6 juta guru, tunjangan dosen non ASN senilai Rp32 triliun untuk 80.325 dosen, dan tunjangan guru dan dosen berstatus ASN serta tenaga pendidik senilai Rp82,9 triliun.

    Kemudian, anggaran sektor pendidikan juga dialokasikan untuk sekolah dan kampus senilai Rp150,1 triliun. Rincian anggaran tersebut untuk sekolah rakyat dialokasikan sebesar Rp24,9 triliun dimana terdiri pembangunan 200 sekolah baru senilai Rp20 triliun dan operasional 200 sekolah senilai Rp4,9 triliun. Lalu bantuan operasional sekolah Rp64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa. Anggaran juga dialokasi untuk renovasi 800 madrasah dan 11.686 unit sekolah senilai Rp22,5 triliun, bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOP PTN) untuk 201 PTN dan lembaga senilai Rp9,4 triliun, dan pembangunan sekolah unggulan di 9 lokasi senilai Rp3 triliun.

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan pihaknya akan terus menjaga mandatory spending pendidikan sebesar 20% dari total APBN. Prabowo mengklaim alokasi anggaran pendidikan merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia atau dalam kurun waktu 80 tahun terakhir. Menurutnya, meningkatnya anggaran di sektor ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih bermutu.

    “Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI,” ujarnya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat (15/8/2025). 

    Namun demikian, Prabowo mewanti-wanti agar anggaran pendidikan harus diawasi agar tepat sasaran. Hal ini karena pendidikan bermutu merupakan salah satu fokus pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Pendidikan juga merupakan senjata paling ampuh untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing global. Anggaran untuk sektor pendidikan sendiri juga digunakan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, dan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

    Prabowo juga mendorong Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Hal ini merupakan upaya ini penting demi mewujudkan generasi yang cerdas dan berdaya saing tinggi secara internasional. Pada tahun depan, LPDP ditargetkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, dan produktif yang siap bersaing di panggung global.

    “Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, produktif yang siap bersaing di panggung global,” katanya. 

    Anggaran pendidikan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, termasuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menguasai sains, teknologi, dan kecerdasan buatan (AI). 

    “Tidak ada bangsa maju yang tidak menguasai sains dan teknologi. Kita juga harus menguasai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Untuk itu, kami optimalkan 20 persen dari APBN untuk pendidikan mencetak talenta-talenta hebat. Dukungan anggaran tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk semua aspek peningkatan pendidikan nasional,” ucapnya. 

    Pemerintah akan mendistribusikan 288.000 televisi internet/smart TV untuk memfasilitasi pembelajaran bagi siswa sekolah di pelosok desa-desa. Hal ini agar anak-anak di pelosok desa tak lagi tertinggal dan dapat mengikuti pelajaran dari guru-guru terbaik yang mengajar secara virtual. 

    Pemerintah juga merenovasi terhadap sedikitnya 13.800 sekolah reguler dan 1.400 madrasah pada tahun ini. Selain itu, pemerintah berkomitmen dalam memutus rantai kemiskinan absolut melalui Program Sekolah Rakyat. Pemerintah menargetkan pendirian 300 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan sangat rendah khususnya kelompok desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Seluruh siswa diasramakan dan dibekali pendidikan berkualitas untuk memberi mereka peluang masa depan yang lebih baik.

    “Salah satu upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan absolut adalah membentuk Sekolah Rakyat. Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 Sekolah Rakyat. Kita harapkan tahun depan menjadi 200. Tahun selanjutnya menjadi 300 dan seterusnya. Anak-anak yang orang tuanya miskin tidak perlu terus miskin. Ini yang kita upayakan dan kita kerjakan sekarang,” tuturnya.

    Selain sekolah rakyat, Pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan 20 Sekolah Unggul Garuda dan 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi, dan SMA Taruna Nusantara terintegrasi di berbagai daerah. Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda bakal diperkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik.

    Prabowo juga akan memperkuat kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia. Pemerintah telah meningkatkan gaji guru aparatur sipil negara (ASN) serta memberikan tunjangan layak bagi guru non-ASN. Tunjangan guru tersebut ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat ke setiap guru yang menjadi sasaran di seluruh Indonesia. Tunjangan profesi guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tunjangan profesi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah disiapkan secara memadai.

    Di sisi lain, Prabowo juga bertekad untuk menghilangkan stunting dalam waktu singkat melalui program MBG. Menurutnya, melalui program MBG, pemerintah akan membangun generasi unggul anak-anak, yang diharapkan akan melahirkan generasi unggul dari tubuh yang sehat dengan gizi yang terpenuhi.

    “Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya program MBG telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri. Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar Rp335 triliun untuk sebanyak 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita yang akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui SPPG yang dibangun di Tanah Air,” terangnya. 

    Menurutnya, program MBG akan efektif memberikan manfaat yang lebih luas dan optimal dalam meningkatkan kualitas gizi masa anak-anak kita kualitas SDM masa depan Indonesia. Selain itu, program MBG juga untuk memberdayakan UMKM dan memperkuat ekonomi lokal, serta membuka peluang lapangan pekerjaan baru.

    “Program ini menciptakan ratusan ribu lapangan pekerjaan baru dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak dan pelaku-pelaku UMKM,” ujarnya. 

    Adapun program MBG yang diluncurkan pada 6 Januari 2025, ditargetkan diterima oleh 82,9 juta pada akhir 2025. Hingga kini, MBG telah diterima oleh 20 juta penerima manfaat yang terdiri atas anak-anak sekolah, anak-anak balita, ibu-ibu hamil, dan ibu-ibu menyusui di 38 provinsi.

    “Kita bangun generasi unggul, anak-anak kita melalui makan bergizi gratis. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat, dengan gizi terpenuhi. Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya. Program MBG telah dilaksanakan di seluruh provinsi,” kata Prabowo. 

    MUTU PENDIDIKAN TERANCAM

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat naiknya anggaran MBG sebesar 371,8% dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp335 triliun di tengah efisiensi anggaran berarti beban belanja MBG mengambil porsi dana transfer ke daerah atau penambahan utang baru. Menurutnya, pelaksanaan program MBG sebaiknya dilakukan evaluasi terlebih dahulu. 

    “Evaluasi dulu jangan terburu-buru menambah anggaran, masih ada kasus keracunan, nilai gizi yang tidak terstandarisasi, hingga kekhawatiran penyimpangan anggaran di level teknis,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (16/8/2025). 

    Dia menilai porsi anggaran MBG yang mencapai 44,2% dari total alokasi sektor pendidikan berisiko menciptakan distorsi. Terlebih, pekerjaan rumah sektor pendidikan masih banyak termasuk kesejahteraan guru honorer, peningkatan kualitas pendidikan, renovasi sekolah rusak, hingga penyediaan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar.

    Selain itu, besarnya anggaran MBG pada pos dana sektor pendidikan juga dapat mengancam kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan. Dia menilai program MBG seharusnya sebagai pelengkap bukan pengganti dalam proses perbaikan SDM.

    “MBG mengambil porsi yang cukup besar di pos pendidikan, bukan sekedar dari efisiensi anggaran. Anggaran MBG jauh di atas anggaran kesehatan yang dialokasikan Rp244 triliun,” kata Bhima. 

    Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Baidul Hadi mengatakan program MBG salah satu kebijakan pemerintah menjadi janji kampanye yang justru jauh dari panggang api prinsip produktif. Di tengah banyaknya pekerjaan rumah dari implementasi program MBG, anggaran yang fantastis telah membebani APBN secara signifikan.

    Menurutnya, program MBG yang digadang akan memberikan multiplier effect pada sektor UMKM, petani, peternak dan nelayan ini justru belum dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi RI. 

    “Pemerintah harus legowo untuk mengakui ada banyak masalah dalam program MBG. Pemerintah harus mengevaluasi program MBG dan melakukan perbaikan-perbaikan. Program MBG hanya perlu dilakukan di daerah-daerah dengan tingkat status gizi dan kesehatan anak yang rendah. Pemerintah seharusnya memprioritaskan program peningkatan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan,” ucapnya kepada Bisnis. 

    Dampak dari sempitnya ruang fiskal dengan memaksakan program MBG yakni berpotensi mengeleminasi program-program prioritas yang tak kalah penting bagi pembangunan Indonesia. Semestinya, pemerintah memperkuat anggaran pendidikan dengan mengalokasikan porsi lebih besar pada pemerataan infrastruktur sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas guru, pengembangan riset dan teknologi pendidikan. Hal ini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan mutu pendidikan Tanah Air. 

    “Masih banyak tantangan di dunia pendidikan seperti kesenjangan mutu, rendahnya kompetensi literasi numerasi, dan minimnya inovasi pembelajaran. Ini yang semestinya mendapatkan fokus alokasi besar di anggaran pendidikan,” tuturnya. 

    Koordinator Nasional (Kornas) Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyayangkan fokus pemerintah dalam memberikan makan gratis melalui besaran porsi program MBG di sektor pendidikan. Semestinya, pemerintah membesarkan anggaran untuk memacu kemampuan literasi, numerasi siswa dan meningkatkan kesejahteraan guru. 

    “Bagi kami, hal ini tidak proporsional. MBG memang bisa saja pakai anggaran pendidikan, tetapi kami justru mempertanyakan kenapa pemerintah terlalu terobsesi langsung ke semua siswa sehingga anggaran pendidikan pun akhirnya disedot untuk MBG,” ujarnya dilansir Antara. 

    Namun demikian, pihaknya mengapresiasi capaian pendidikan nasional selama 299 hari berada di bawah pemerintahan Prabowo. 

    “Pertama, kalau berbicara tentang kelengkapan infrastruktur pendidikan, renovasi 13.800 sekolah-sekolah di Indonesia saya pikir itu angka yang sangat fantastis. Dan itu merupakan quick win yang perlu diapresiasi,” katanya. 

    Pihaknya juga mengapresiasi atas akan dibukanya 148 program studi baru di 57 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Pasalnya, selama ini fakultas kedokteran itu cenderung memberikan kesan hanya untuk siswa yang berasal dari keluarga mampu saja.

    “Jadi, ketika pemerintah kemudian memberikan beasiswa yang banyak, kemudian penambahan prodi-prodi kedokteran, tentu ini akan memperluas kesempatan anak-anak di daerah untuk menjadi dokter-dokter profesional dan dokter spesialis,” ucapnya. 

    Dia meminta agar pemerintah untuk memperkuat sejumlah hal di bidang pendidikan. Salah satunya tentang realokasi anggaran pendidikan agar lebih berimbang bagi pendidikan di tingkat dasar. Pasalnya, saat ini alokasi anggaran pendidikan di tingkat dasar dan menengah menjadi yang paling kecil dengan 4,6% dari total anggaran pendidikan.

    Selain itu, dia berharap Prabowo memenuhi janji kampanyenya, yakni mewujudkan upah minimum guru demi menjamin profesi guru terutama bagi guru-guru non-ASN dan honorer. Pasalnya, selama ini pemberian tunjangan untuk guru hanya ditujukan kepada guru yang telah tersertifikasi. Hingga kini terdapat sekitar 1,6 juta guru yang belum mendapatkan sertifikat pendidik. Di sisi lain, dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf A UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebut bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum.

    “Sampai hari ini, pemerintah belum menetapkan standar upah minimum bagi guru non ASN, termasuk  honorer, kesejahteraan mereka masih di bawah penghasilan minimum. Jika Pak Prabowo mampu merealisasikan janji dalam Astacita-nya, maka guru-guru non ASN tentu akan mendapatkan kesejahteraan karena ada standar upah yang layak, seperti halnya buruh atau pekerja,” tutur Satriwan.

    Pengamat Pendidikan Ina Liem menilai capaian pendidikan nasional sebagaimana disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 menuju ke arah yang lebih baik.

    “Secara garis besar, langkah-langkah yang disampaikan Presiden menunjukkan arah positif,” ujarnya dilansir Antara. 

    Menurutnya, berbagai langkah positif bidang pendidikan yang berhasil dicapai di antaranya peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan sarana prasarana, dan perluasan akses pendidikan tinggi di bidang kesehatan. Namun demikian, terdapat sejumlah hal yang harus menjadi perhatian yakni terkait soal implementasi, keberlanjutan, pengembangan kualitas pendidikan dan pembelajaran yang saat ini dinilai belum maksimal.

    “Kita bisa membangun ribuan sekolah baru tetapi tanpa peningkatan kompetensi guru dan pengawasan mutu, hasilnya bisa tidak sebanding dengan investasinya,” katanya.

    Ina menilai kualitas pendidikan 4.0 diukur dari kemampuan lulusan memecahkan masalah, berkolaborasi, dan berinovasi. Oleh karena itu, Pemerintah RI diharapkan dapat meningkatkan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran agar bisa menjadi lebih baik dan sebanding dengan nilai investasi yang dikeluarkan.

  • DPR minta pemerintah gunakan dana pendidikan dengan efisien

    DPR minta pemerintah gunakan dana pendidikan dengan efisien

    Kesejahteraan guru adalah kunci pendidikan berkualitas, karena guru dan dosen adalah motor penggerak transformasi pengetahuan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi X DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa meminta pemerintah mempergunakan anggaran pendidikan dengan efektif dan tepat sasaran.

    Hal tersebut dikatakan Adde setelah pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    “Jika anggaran pendidikan tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak fokus, maka potensi kebocoran akan terus terjadi dan kualitas pendidikan akan menurun,” kata Adde dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Adde, penggunaan dana pendidikan dengan tidak tepat sasaran dapat berdampak pada pertumbuhan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

    Dia pun menyoroti beberapa persoalan tentang alokasi dana pendidikan, salah satunya pengelolaan anggaran untuk Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) yang dinilai tidak tepat sasaran.

    Adde menjelaskan, pada APBN 2025, PTKL menghabiskan 39 persen anggaran fungsi pendidikan. Sementara Kemendiktisaintek hanya mengelola 22 persen.

    Padahal, dia menilai jumlah mahasiswa di PTKL jauh lebih kecil dibandingkan mahasiswa di PTN yakni 200 ribu.

    Jumlah mahasiswa PTN sendiri tercatat mencapai 3,9 juta di perguruan tinggi negeri (PTN) dan 4,4 juta di perguruan tinggi swasta (PTS).

    Penyelenggaraan PTKL saat ini tersebar di 24 kementerian dan lembaga dengan total 124 perguruan tinggi dan 892 program studi.

    “Perlu penataan dan penyederhanaan PTKL, termasuk menghapus program studi umum yang tidak sesuai mandat undang-undang,” tegasnya.

    Selain soal PTKL dan PTN, Adde juga menyoroti pernyataan Prabowo Subianto yang ingin meningkatkan kesejahteraan guru dan melalui alokasi dana sebesar Rp178,7 triliun.

    “Kesejahteraan guru adalah kunci pendidikan berkualitas, karena guru dan dosen adalah motor penggerak transformasi pengetahuan,” tambah Adde.

    Karenanya, Adde memastikan pihaknya dari Fraksi Golkar mendukung penuh rencana penganggaran dana pendidikan yang diajukan Prabowo.

    “Kami akan memastikan pendidikan berkualitas dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia,” tegas Adde.

    Untuk diketahui, pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun RAPBN 2026, atau setara 20 persen dari APBN sesuai amanat undang-undang.

    Anggaran sebesar 20 persen dari total APBN akan difokuskan untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan dosen, beasiswa bagi siswa dan mahasiswa, penguatan sarana prasarana pendidikan, serta kurikulum yang relevan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menelisik dwilogi pidato Presiden Prabowo

    Menelisik dwilogi pidato Presiden Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Rivan Awal Lingga/app/rwa/aa.

    Menelisik dwilogi pidato Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 16 Agustus 2025 – 15:42 WIB

    Elshinta.com – Tanggal 15 Agustus 2025 akan dikenang sebagai hari ketika sebuah dwilogi politik dipentaskan di panggung kenegaraan.

    Yang terjadi pada hari itu bukan sekadar dua pidato yang kebetulan disampaikan pada hari yang sama, terapi sebuah narasi utuh yang disajikan dalam dua babak.

    Babak pertama, pidato kenegaraan di pagi hari, adalah deklarasi perang ideologis terhadap sebuah sistem yang mapan. Babak kedua, pidato pengantar RAPBN 2026 di sore harinya, adalah pengungkapan “mahar fiskal” senilai Rp3.786,5 triliun untuk mendanai perang tersebut.

    Inilah cetak biru sebuah pertaruhan raksasa, sebuah proyek restrukturisasi nasional yang paling ambisius dalam sejarah Republik Indonesia.

    Babak pertama dibuka dengan diagnosis tajam tentang penyakit kronis bangsa, yaitu sebuah sistem di mana, menurut Presiden, “yang menikmati pertumbuhan ekonomi kita hanya segelintir orang saja”.

    Presiden secara terbuka mengkritik praktik “serakahnomics” yang disebutnya dilakukan oleh “para pengusaha yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia”.

    Resep yang ditawarkan adalah kembali ke Pasal 33 UUD 1945, sebuah seruan untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi.

    Namun, narasi heroik ini menyederhanakan masalah. Apakah problem utamanya hanya keserakahan segelintir pihak, atau justru kegagalan sistemik negara dalam menciptakan regulasi yang adil dan pengawasan yang efektif? Tanpa amunisi, sebuah deklarasi perang hanyalah teriakan hampa.

     

    Amunisi Triliunan Rupiah

    Amunisi itu terungkap di babak kedua. Di sinilah visi diterjemahkan menjadi angka-angka yang monumental. Mesin fiskal negara secara terang-terangan diarahkan untuk mendanai revolusi ini.

    Tiga alokasi anggaran terbesar menjadi tiang pancangnya: Rp757,8 triliun untuk Pendidikan, Rp402,4 triliun untuk Ketahanan Energi, dan Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Angka-angka ini bukan sekadar belanja rutin, melainkan investasi langsung pada rakyat yang dirancang sebagai antitesis dari sebuah sistem yang dinilai tidak merata.

    Namun, besarnya alokasi ini juga membuka pintu bagi potensi inefisiensi dan penyelewengan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertarungan untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan dieksekusi dengan presisi anggaran. Instrumen yang dipilih, meskipun menantang, menunjukkan keberanian untuk melakukan intervensi langsung.

    Visi memotong rantai distribusi diwujudkan dengan dukungan bagi 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini menjadi langkah strategis yang, dengan pengawasan digital dan partisipasi aktif masyarakat, dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal sejati, bukan sekadar menciptakan elite baru.

    Misi kedaulatan pangan yang didukung alokasi Rp164,4 triliun untuk memperkuat Badan Urusan Logistik (Bulog) dan menyalurkan subsidi pupuk, kini memiliki momentum untuk berhasil.

    Dengan memangkas birokrasi dan menerapkan sistem penyaluran langsung seperti yang telah dirintis, model lama yang rawan penyelewengan dapat diatasi.

    Setiap rupiah dalam APBN 2026 memang memiliki tujuan ideologis, dan dengan kemauan politik yang kuat, eksekusinya akan dikawal untuk mengatasi masalah klasik yang selama ini menghambat.

     

    Harga Sebuah Visi

    Setiap pertaruhan besar tentu datang dengan risiko. Harga dari ambisi ini adalah defisit anggaran sebesar Rp638,8 triliun. Bukan sekadar angka, defisit anggaran adalah beban utang konkret yang akan diwariskan kepada generasi mendatang, lengkap dengan bunga yang harus dibayar.

    Seluruh arsitektur megah ini berdiri di atas fondasi asumsi makroekonomi yang optimistis yaitu pertumbuhan 5,4 persen dan nilai tukar Rp16.500 per Dolar AS. Asumsi ini terasa sangat rapuh jika dihadapkan pada realitas volatilitas pasar global dan potensi capital flight sebagai respons atas kebijakan yang dianggap tidak ramah pasar.

    Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah asumsi ini akan tercapai, tetapi seberapa besar ruang fiskal yang tersisa untuk manuver jika salah satu asumsi ini meleset?

    Di sinilah letak momentum sesungguhnya: menggelontorkan dana triliunan bukan ke dalam sistem birokrasi yang pasif, melainkan sebagai katalisator untuk memaksakan perubahan.

    Ini adalah strategi shock therapy yang disengaja. Menyadari bahwa reformasi birokrasi adalah proses panjang, pemerintah justru menggunakan alokasi anggaran masif ini sebagai instrumen untuk mendobrak kemapanan dan mempercepat transformasi.

    Dengan kemauan politik yang kuat dari pucuk pimpinan, aparatur yang selama ini dianggap bagian dari masalah didorong untuk menjadi bagian dari solusi.

    Gelontoran dana ini, jika diiringi pengawasan ketat dan penegakan hukum tanpa kompromi, memiliki potensi besar untuk menjadi energi pendorong reformasi, bukan lagi bahan bakar bagi korupsi.

    Pada akhirnya, dwilogi pidato ini adalah momen di mana pemerintah Indonesia secara sadar memilih jalan terjal tapi transformatif.

    Ini bukanlah pertaruhan buta, melainkan sebuah kalkulasi strategis ‘high-risk, high-reward’. Kegagalan memang berisiko, tapi potensi keberhasilannya jauh lebih besar: sebuah lompatan kuantum menuju kemakmuran.

    Semua kartu –ideologis dan finansial– telah diletakkan di atas meja, bukan sebagai tanda kepasrahan, melainkan sebagai undangan bagi seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong.

    Pertanyaannya kini bergeser, dari “apakah kita akan berhasil?” menjadi “bagaimana kita bersama-sama memastikan keberhasilan ini?”.

    Seluruh bangsa kini dipanggil untuk mengawal agar mahar triliunan ini benar-benar menjadi jembatan emas menuju kemakmuran sejati.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Sentil Pengelolaan BUMN Tak Masuk Akal: Perusahaan Rugi Komisarisnya Banyak

    Prabowo Sentil Pengelolaan BUMN Tak Masuk Akal: Perusahaan Rugi Komisarisnya Banyak

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk membereskan BUMN. Salah satu yang dirombak adalah jumlah komisaris.

    Prabowo tampak geram karena jumlah komisaris di BUMN banyak.

    “Karena itu saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi komisarisnya banyak banget,” sebut Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Prabowo pun menyentil keras komisaris yang menikmati tantiem besar. Bahkan, menurut Prabowo ada komisaris yang cuma rapat sebulan sekali, tapi tantiemnya puluhan miliar.

    “Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp 40 miliar setahun,” ujar Prabowo.

    Menurut Prabowo tantiem itu hanya akal-akalan semata. Bahkan dia heran dan tidak mengerti kenapa harus ada tantiem.

    “Saya potong setengah komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu, itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” tutur Prabowo.

    Oleh sebab itu, Prabowo telah memerintahkan Danantara untuk menyetop tantiem, termasuk kepada direksi.

    “Saya juga telah perintahkan ke Danantara direksi pun tidak perlu Tantiem kalau rugi dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” tegas Prabowo.

    Prabowo menambahkan jika ada direksi dan komisaris yang keberatan dengan keputusannya itu, segera mundur.

    “Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia tidak menerima Tantiem, berhenti! Banyak anak-anak muda yang mampu yang siap menggantikan mereka,” tegas Prabowo.

    (hns/hns)