Xcloud.id

Topik: APBN

  • Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

    Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Desa (Mendes) Yandri Susanto mengatakan penurunan nilai anggaran transfer ke daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tidak akan memengaruhi program pembangunan di desa. Termasuk manfaat-manfaat yang tercantum dalam Dana Desa. 

    Yandri mengatakan, manfaat yang diterima masyarakat desa sama saja karena pembangunan yang dilakukan tepat di daerah-daerah. Kendati anggaran TKD pada rancangan belanja pemerintah tahun depan hanya Rp650 triliun atau lebih rendah dari APBN 2025 sebesar, yakni Rp919 triliun. 

    “Selama ini memang transfer ke daerah, langsung ke desa-desa, enggak ada perubahan,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri Upacara HUT ke-80 RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025). 

    Yandri lalu menjelaskan bahwa Dana Desa tahun depan akan fokus untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, seperti ketahanan pangan, pengentasan stunting maupun kemiskinan ekstrem. 

    Dana Desa juga difokuskan untuk program desa tematik, hingga mendukung Koperasi Desa Merah Putih. “Termasuk kita sukseskan Koperasi Desa Merah Putih kalau gagal bayar,” terang Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. 

    Meski demikian, Yandri menekankan bahwa Peraturan Menteri Desa (Permendes) No.10/2025 sudah mengatur secara detail ihwal proses pengajuan dana pinjaman untuk KopDes ke himbara. 

    Adapun pendanaan utama salah satu program prioritas Prabowo Subianto itu tidak secara langsung berasal dari APBN. Akan tetapi, APBN melalui Dana Desa berperan untuk memberikan talangan bagi KopDes apabila terjadi gagal bayar atau default, terhadap pinjaman perbankan itu. 

    Permendes itu, kata Yandri, sudah mengatur bahwa pengajuan pinjaman dana untuk KopDes dari ke Himbara bermula dari kepala desa, yang nantinya membuat rapat Musyawarah Desa Khusus dengan BPD. Pembahasan turut meliputi berapa besaran pinjaman yang akan diajukan ke himbara.

    “Itu disepakati KopDes, kepala desa, dan peserta Musyawarah Desa Khusus. kalau KopDes beda dengan yang lain lah,” katanya.

  • HUT ke-80 RI, Wamenko Polkam Refleksi Kemerdekaan untuk Kesejahteraan Rakyat – Page 3

    HUT ke-80 RI, Wamenko Polkam Refleksi Kemerdekaan untuk Kesejahteraan Rakyat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Politik dan Keamanan (Wamen Polkam) Lodewijk mengaku bersyukur Indonesia dapat memasuki usia kemerdekaan ke-80.

    Meski begitu, dia mengakui perjalanan Merah Putih selama 8 dekade masih harus terus dievaluasi demi terciptanya kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Kita harus bersatu, untuk menghadapi situasi global yang tidak menentu ini kita harus bersatu. Tidak ada cara lain. Bersatu dari aspek keamanan, aspek politik, aspek ekonomi,” kata Lodewijk saat ditemui di Kantor Kementerian Politik dan Keamanan, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

    Politisi Golkar ini menambahkan, dalam momentum peringatan hadi kemerdekaan, dirinya mencoba melakukan refleksi momentum apa saja yang telah dilalui bangsa Indonesia.

    Dia mengklaim, apa yang sudah berjalan dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah dinilai baik oleh pelbagai lembaga survei dalam dan luar negeri.

    “Kita tahu Kabinet Merah Putih tentunya dibawah pimpinan Pak Prabowo Subianto telah melaksanakan tugas itu dengan sangat baik. Itu ditandai dengan penilaian dari luar,” ucap Wamen Polkam Lodewijk.

    “Dari survei bahwa sampai April kita pada rating yang paling tinggi. Terus bagaimana ke depan, satu tahun ke depan, kita lihat aja tema yang diusung. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia Maju,” tegas pensiunan jenderal TNI AD bintang 3 ini.

    Lodewijk berharap, negara dapat terus mengelola hasil kekayaanya untuk rakyat Indonesia. Artinya, kembali kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa semuan dikelola untuk rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat.

    “Tujuannya Pak Prabowo dalam pidatonya kenegaraan di MPR maupun pidato dalam rangka pembahasan rancangan anggaran belanja negara, APBN itu. Beliau sampaikan untuk rakyat. Kenapa rakyat? Karena kita akan menuju keadaan pertumbuhan ekonomi 8%. Itu artinya kalau 8% ada jaminan rakyat itu sejahtera,” dia memungkasi.

     

    Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Istana, Jakarta dihadiri oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran dan Jan Ethes tampil dengan balutan pakaian adat Papua, lengkap dengan aksesoris tradisional seperti ikat kepala…

  • Anggota DPR: Pidato Presiden harus jadi kompas, bukan sekadar retorika

    Anggota DPR: Pidato Presiden harus jadi kompas, bukan sekadar retorika

    “Demokrasi tanpa nomokrasi bisa menjadi tirani mayoritas, sedangkan nomokrasi tanpa demokrasi berisiko otoritarianisme. Oleh karena itu, penguatan kebebasan pers, transparansi anggaran, dan perlindungan hak-hak sipil harus konsisten dijaga,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Novita Hardini mengingatkan semua pihak terkait agar pidato Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (15/8), harus menjadi kompas atau pedoman arah, sehingga tidak sekadar retorika.

    “Pidato Presiden bukan sekadar seremoni, tetapi kompas politik, ekonomi, dan sosial, dalam lima tahun ke depan. Kompas itu tidak akan berguna bila tidak ditempuh dengan langkah nyata,” ujar Novita saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

    Sementara itu, dia mencatat ada lima hal penting dari pidato Presiden beberapa hari lalu, seperti terkait demokrasi dan nomokrasi yang harus berjalan beriringan.

    “Demokrasi tanpa nomokrasi bisa menjadi tirani mayoritas, sedangkan nomokrasi tanpa demokrasi berisiko otoritarianisme. Oleh karena itu, penguatan kebebasan pers, transparansi anggaran, dan perlindungan hak-hak sipil harus konsisten dijaga,” katanya.

    Kedua, kedaulatan ekonomi. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi ke depannya harus diterjemahkan menjadi pemerataan.

    “Jangan sampai kebijakan hanya menguntungkan kelompok konglomerasi, sementara para pelaku UMKM yang menjadi ujung tombak pendapatan negara semakin tersingkir dengan berbagai kebijakan yang justru mempersulit serta melemahkan para pelaku UMKM, termasuk industri kreatif,” ujarnya.

    Ketiga, tambang ilegal. Dia mendesak adanya langkah nyata pembuktian di lapangan.

    “Penegakan hukum jangan berhenti pada wacana. Tambang ilegal bukan hanya merugikan negara, melainkan juga menghancurkan lingkungan, pariwisata, kehidupan, serta ekonomi masyarakat lokal,” katanya.

    Keempat, efisiensi berkeadilan. Ia memandang langkah pemerintah menyelamatkan Rp300 triliun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari potensi penyelewengan merupakan capaian positif. Akan tetapi, efisiensi tersebut harus adil, sehingga tidak melahirkan ketimpangan baru.

    Kelima, pendidikan dan sumber daya manusia. Menurut dia, program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan peningkatan kesejahteraan guru baik, tetapi literasi digital dan keterampilan abad ke-21 tetap perlu diperhatikan.

    “Pidato Presiden harus dikawal agar tidak berhenti sebagai janji. Rakyat siap mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada mereka, tetapi juga siap menolak bila tidak adil. Ini lah wajah baru demokrasi Indonesia,” ujarnya.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, 15 Agustus 2025.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Janji Tiap Kopdes Merah Putih Punya Gudang & 2 Truk Akhir 2025

    Prabowo Janji Tiap Kopdes Merah Putih Punya Gudang & 2 Truk Akhir 2025

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menjanjikan setiap Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih memiliki gudang atau cold storage hingga dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil bumi. Fasilitas itu ditargetkan sudah tersedia paling lambat akhir 2025.

    Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Budi Arie Setiadi mengatakan, saat ini sedang dilakukan pendataan kebutuhan setiap Kopdes Merah Putih. Setelah diketahui kebutuhannya, barulah akan disiapkan.

    “Ini sedang kita operasikan, sedang kita data, setelah itu nanti kebutuhan-kebutuhannya baru kita bangun, develop. Tapi Pak Presiden sudah sampaikan ada truk,” kata Budi Arie kepada wartawan di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Minggu (17/8/2025).

    Budi Arie menyebut anggaran untuk gudang dan pengadaan truk bergantung pada kebutuhan masing-masing Kopdes Merah Putih. Aturan yang ada menetapkan bahwa setiap Kopdes Merah Putih bisa mengajukan plafon pinjaman hingga Rp 3 miliar ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    “Plafonnya sekitar Rp 3 miliar, tapi nanti kebutuhannya tergantung masing-masing Kopdes. Dari bank-bank Himbara dalam bentuk akses, ini kan akses modal ke Kopdes Merah Putih karena inilah bagian penting dari tugas mulia Kopdes Merah Putih,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Prabowo menyampaikan bahwa pada akhir 2025 setiap Kopdes Merah Putih akan memiliki gudang hingga dua truk untuk menjemput dan mengantar hasil bumi. Adapun sebanyak 80 ribu Kopdes Merah Putih diklaim telah terbentuk.

    “80 ribu koperasi telah dibentuk dan pada akhir 2025 tiap koperasi akan memiliki gudang, cold storage, gerai-gerai, dan dua kendaraan truk untuk menjemput serta mengantar hasil buminya,” ucap Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8).

    (aid/rrd)

  • HUT ke-80 RI, Luhut Komitmen Kerja Keras Wujudkan Target Prabowo Defisit APBN 0%

    HUT ke-80 RI, Luhut Komitmen Kerja Keras Wujudkan Target Prabowo Defisit APBN 0%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri Upacara HUT ke-80 Republik Indonesia (RI) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Luhut tiba di Istana lewat pintu Jalan Veteran, Jakarta Pusat, didampingi oleh istrinya, Devi Simatupang.

    Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi Kabinet Indonesia Maju itu kini memakai baju adat Toba. Luhut menyampaikan harapannya pada HUT ke-80 RI ini bisa mewujudkan target-target yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yakni ke depannya untuk mewujudkan tidak adanya defisit APBN.

    “Ya kita lihat tadi, Presiden kasih target defisit kita mendekati 0 pada 2027, kita harus kerja lah,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

    Sebagaimana diketahui, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga mencapai titik nol pada 2028.

    Dalam pidato penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026 di hadapan DPR, Prabowo menyatakan pemerintah akan terus melaksanakan efisiensi belanja negara secara konsisten.

    “Defisit ini ingin kami tekan sekecil mungkin. Adalah cita-cita saya, suatu saat — apakah dalam 2027 atau 2028 — saya ingin berdiri di majelis ini, menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu menjelaskan, salah satu untuk mewujudkan APBN tanpa defisit itu yaitu dengan melakukan efisiensi anggaran seperti yang sudah diinstruksikannya sejak awal 2025.

    Adapun RAPBN 2026 sendiri memproyeksikan defisit sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit itu karena belanja negara lebih besar dari pendapatan negara.

    Dalam RAPBN 2026, pemerintah menargetkan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun. Sementara itu, pendapatan negara hanya sebesar Rp3.147,7 triliun.

    Sumber utama pendapatan negara sendiri akan berasal dari penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp2.357,7 triliun. Target itu naik 13,5% dari outlook penerimaan pajak 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun.

    Sumber pendapatan lain yaitu penerimaan dari kepabeanan dan cukai yang ditargetkan sebesar Rp334,3 triliun. Target itu naik 7,7% dari outlook penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2025 sebesar Rp310,4 triliun.

    Di sisi lain, belanja negara akan banyak diarahkan untuk program-program unggulan pemerintah. Prabowo menjelaskan program-program yaitu ketahanan pangan (dialokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun), ketahanan energi (Rp402,4 triliun), hingga program Makan Bergizi Gratis (Rp335 triliun) yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima.

    Selain itu, alokasi besar juga disiapkan untuk pendidikan (Rp757,8 triliun) dan kesehatan (Rp244 triliun).

  • Seputar Tantiem Pejabat BUMN yang Prabowo Tuding Akal-akalan

    Seputar Tantiem Pejabat BUMN yang Prabowo Tuding Akal-akalan

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan keras soal tantiem pejabat BUMN. Menurut Prabowo, tantiem tidak mencerminkan keadilan dan hanyalah akal-akalan pada perusahaan pelat merah.

    “Saya potong setengah komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu, itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” tutur Prabowo dalam pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di depan DPR, Jumat (16/8/2025).

    Prabowo juga menyatakan bila ada direksi dan komisaris yang tidak setuju dengan penghapusan tantiem, maka lebih baik mundur dari jabatannya.

    “Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia tidak menerima Tantiem, berhenti! Banyak anak-anak muda yang mampu yang siap menggantikan mereka,” tegas Prabowo.

    Lantas, apa itu tantiem yang membuat Prabowo mengeluarkan pernyataan keras?

    Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan atas kondisi tertentu.

    “Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN apabila BUMN bersangkutan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian,” tulis aturan tersebut, dikutip detikcom Sabtu (16/8/2025).

    Pada pasal 72, dijelaskan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya harus memenuhi persentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN selama 1 tahun paling sedikit 75% kehadiran, sebagai persyaratan memperoleh tantiem.

    Lalu pada pasal 76 poin 5, penetapan tantiem dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan.

    Lalu pada pasal 102, BUMN dapat memberikan tantiem atau insentif kinerja berdasarkan penetapan RUPS/Menteri dalam pengesahan laporan tahunan apabila:

    a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
    b. realisasi tingkat kesehatan paling rendah sama dengan peringkat BBB tanpa memperhitungkan beban/keuntungan akibat tindakan Direksi BUMN sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi BUMN
    c. capaian KPI paling rendah sebesar 80% tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BUMN
    d. kondisi BUMN yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk BUMN dalam kondisi rugi, atau BUMN tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BUMN.

    Daftar Bos-bos BUMN Penerima Tantiem dan Besarannya
    Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN pasal 106 ayat 1, tantiem diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dengan ketentuan yang sudah diatur.

    Komposisi besarnya Tantiem, Insentif Kinerja, dan Insentif Khusus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN mengikuti faktor jabatan sebagai berikut:

    a. Wakil direktur utama BUMN sebesar 90% dari direktur utama BUMN
    b. Anggota Direksi BUMN sebesar 85% dari direktur utama BUMN
    c. Komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 45% dari direktur utama BUMN
    d. Wakil komisaris utama/wakil ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 42,5% dari direktur utama BUMN
    e. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebesar 90% dari komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN.

    Dalam rincian di atas tidak dijelaskan tegas besaran tantiem Direktur Utama. Namun dalam aturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri BUMN Nomor 02 Tahun 2009, komposisi tantiem dan insentif kinerja untuk Direktur Utama ditetapkan sebesar 100%.

    Lalu pada pasal 76 poin 5, penetapan tantiem dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan.

    (ily/hns)

  • Simalakama BUMN di Kereta Cepat, Utang Didapat, Rugi Ditanggung

    Simalakama BUMN di Kereta Cepat, Utang Didapat, Rugi Ditanggung

    GELORA.CO –  Proyek ambisius Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan. Meski sudah resmi beroperasi dan mengangkut jutaan penumpang, kinerja keuangannya merugi hingga triliunan.

    Alhasil, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam konsorsium harus menanggung renteng kerugian besar dari beban keuangan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC).

    Empat BUMN Indonesia tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebagai pemegang saham pengendali PT KCIC.

    Keempatnya yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PTPN VIII, turut menanggung beban utang kepada China Development Bank (CDB) serta bunga pinjaman yang tinggi.

    Sejak mulai dikerjakan pada 2016, proyek KCJB memang tak lepas dari masalah pembengkakan biaya atau cost overrun, serta beban utang yang harus dilunasi setelah proyek rampung.

    Audit bersama yang dilakukan pemerintah Indonesia dan China mencatat, total biaya pembangunan membengkak hingga 7,27 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 108,14 triliun. Angka ini naik 1,2 miliar dolar AS dari perhitungan awal.

    Mayoritas dana proyek ditopang oleh pinjaman dari CDB, ditambah penyertaan modal negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lewat KAI, serta investasi dari konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China.

    Rugi triliunan konsorsium BUMN

    Kondisi finansial PT PSBI sebagai pemegang saham mayoritas KCIC babak belur. Dalam laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) per 30 Juni 2025 (unaudited), PSBI sebagai entitas anak usaha KAI, mencatat kerugian bersih sebesar Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.

    Kerugian berlanjut hingga pertengahan 2025. Per Juni, PSBI kembali membukukan rugi Rp 1,625 triliun. Dampaknya, BUMN yang menjadi pemegang saham PSBI harus ikut menanggung beban secara proporsional.

    PT KAI, sebagai pemimpin konsorsium dengan kepemilikan 58,53 persen saham PSBI, mencatat ikut menanggung rugi Rp 951,48 miliar hanya dalam enam bulan pertama 2025.

    Pada 2024, angka kerugian yang ditanggung KAI bahkan mencapai Rp 2,23 triliun. Kondisi ini membuat keuangan KAI semakin tertekan setelah ditugasi pemerintah menjadi pengendali saham Whoosh.

    Rugi BUMN di konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, pemegang saham PT KCIC operator Kereta Cepat Jakarta Bandung Whoosh. (PT KAI)

    Sebagai catatan, konsorsium PT KCIC terdiri dari sembilan perusahaan. Dari pihak Indonesia, ada empat BUMN melalui PSBI.

    Sementara dari China, bergabung lima perusahaan, antara lain China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp.

    Dalam struktur kepemilikan, PSBI menguasai 60 persen saham KCIC. Adapun 40 persen sisanya dimiliki konsorsium perusahaan asal China.

    WIKA merugi

    Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh disebut-sebut menjadi salah satu kontribusi besar membengkaknya kerugian yang dialami PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).

    Sepanjang tahun 2023, perusahaan konstruksi pelat merah ini menderita rugi sebesar Rp 7,12 triliun. Kerugian perseroan ini meningkat sangat besar dibandingkan pada tahun 2022 yang mencatat rugi Rp 59,59 miliar.

    Kerugian WIKA ini jauh lebih besar dibandingkan kerugian yang juga dialami BUMN karya lainnya di tahun yang sama, PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang pada 2023 mencatat rugi Rp 3,77 triliun. Terbaru pada 2024, WIKA juga kembali menderita rugi, mencapai Rp 2,33 triliun.

    Mengutip Kontan, Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito, menyebut dua faktor menjadi penyebab utama pembengkakan kerugian, yakni beban bunga dan beban lain-lain.

    Beban bunga meningkat akibat perusahaan harus menerbitkan surat utang (obligasi) untuk urunan membiayai mega proyek Kereta Cepat Whoosh. Beban lain yang ditanggung termasuk beban provisi dan beban administrasi dari utang yang diperoleh WIKA.

    “Beban lain-lain ini di antaranya mulai tahun 2022 kami sudah mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat,” jelas Agung saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, pada Agustus tahun lalu.

    Agung menyebut, WIKA sendiri menyetor modal cukup besar ke Kereta Cepat Whoosh melalui PSBI, di mana dana yang digelontorkan mencapai Rp 6,1 triliun.

    “Penyertaannya saja sudah Rp 6,1 triliun (untuk konsorsium Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung). Kemudian, yang masih dispute atau belum dibayar sekitar Rp 5,5 triliun, sehingga hampir Rp 12 triliun,” beber dia.

    Yang jadi masalah, dana yang disetorkan ke konsorsium untuk permodalan kereta cepat diperoleh WIKA melalui penerbitan utang. Praktis, perusahaan harus terbebani dengan beban bunga yang tinggi.

    “Untuk memenuhi uang ini, mau tidak mau WIKA harus melakukan pinjaman melalui obligasi,” ungkap Agung.

    Mengutip laporan keuangan WIKA 2023, sejumlah beban WIKA memang tercatat membengkak. Paling besar, beban lain-lain naik 310,16 persen menjadi Rp 5,40 triliun dan beban keuangan meningkat 133,70 persen sebesar Rp 3,20 triliun di tahun 2023.

  • Sistem Haji 2025, Ini Perbedaan Peran Pemerintah & Swasta

    Sistem Haji 2025, Ini Perbedaan Peran Pemerintah & Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA – Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) memberikan penjelasan mengenai sistem kuota dan biaya haji pada 2025.

    Bagi warga Indonesia yang ingin menunaikan kewajiban Ibadah Haji, pemerintah memberikan pilihan dua jalur perjalanan, yakni jalur reguler dan khusus. Reguler merupakan jalur bagi jemaah yang ingin mendapatkan subsidi dari pemerintah.

    Adapun, jalur khusus, atau  juga dikenal dengan haji plus, menggunakan biaya pribadi dan terselenggara berkat bantuan pihak swasta seperti agen travel umroh dan haji.

    “Swasta bukan hanya membantu, tetapi kewenangan haji plus itu memang ada di swasta,” jelas Abdul Wahid, Bendahara Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Jakarta, mengutip keterangan resminya, Minggu (17/8/2025).

    Untuk menentukan kuota jalur pemberangkatan haji tersebut, Pemerintah Indonesia akan mengikuti jatah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Pada penyelenggaraan ibadah haji di 2025, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud memberikan kuota 221.000 jemaah kepada Indonesia.

    Pemerintah, melalui Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, mengatur pembagian kuota tersebut menjadi 92% untuk jalur reguler dan 8% sisanya untuk Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

    Setelah melalui pembahasan di Komisi 8 DPR RI, pada 7 Januari 2025, pemerintah dan DPR sepakat untuk memberikan kuota 203.320 untuk jemaah reguler, dan 17.680 kuota jemaah haji khusus.

    Untuk penyelenggaraan haji pada 2025, besaran BPIH Penyelenggaraan Haji secara keseluruhan ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar Rp4.000.027,21 dibandingkan dengan BPIH di 2024 yang mencapai Rp93.410.286. Akan tetapi, biaya haji yang harus dibayarkan oleh jemaah disepakati sebesar Rp55.431.750,78.

    “Kalau reguler sisa biaya di luar yang telah disepakati itu disubsidi oleh pemerintah. Penyelenggaraannya pakai APBN,” ungkap Wahid.

    Penetapan biaya haji dan kuota jemaah ini dilakukan untuk dapat memberikan kepastian bagi calon jemaah haji dalam mempersiapkan keberangkatan mereka ke Tanah Suci.

    Selain kuota yang sudah ditetapkan tersebut, pada kondisi tertentu pemerintah bisa mendapatkan tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi, melalui proses diplomasi sebagai wujud hubungan persahabatan di antara kedua negara. 

    “Ini seperti yang terjadi pada 2024, di mana Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota 20.000 jemaah kepada Indonesia,” jelas Wahid.

    Menurut Wahid, penentuan kuota tambahan ini sering kali tidak dapat dibahas lagi dengan Komisi 8 DPR, karena pemberiannya dari Raja Saudi terkadang setelah selesai pembahasan antara Pemerintah dan Komisi 8 DPR.

    “Misalnya pada 2024 itu pemerintah memutuskannya, pakai keputusan menteri,” kata Wahid.

    Menurut Wahid, keterlibatan swasta pada penyelenggaraan haji melalui agen travel sangat membantu jemaah. Sebab, meski kuota haji reguler memiliki porsi yang lebih besar, tetapi antrean jemaah untuk berangkat ke Tanah Suci masih panjang.

    Antrean haji memiliki estimasi waktu tunggu yang bervariasi tergantung daerah, mulai dari belasan hingga puluhan tahun. Antrean ini disebabkan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, sementara kuota yang ada terbatas.

    Bagi warga Jakarta membutuhkan waktu 28 tahun, warga Aceh hingga 34 tahun, paling lama adalah Sulawesi Selatan dengan perkiraan waktu tunggu sampai 47 tahun atau hampir setengah abad.

    Kehadiran swasta dengan haji khusus dapat memangkas waktu hingga seperempat dari waktu tersebut. Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun. Namun, lama antrean bisa berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing PIHK.

    Selain itu, haji plus memiliki fasilitas yang lebih baik dari haji reguler. “Haji plus bisa pilih hotel, bintang tiga, atau lima. Mereka juga bisa pilih penginapan yang posisinya di depan Masjidil Haram, jadi posisi ring satu dan dua,” jelas Wahid.

    Asnawi Bahar, Asosiasi Agen Tur dan Perjalanan Indonesia (Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies/ASITA), menyampaikan agen travel lebih memiliki pengalaman dalam memberikan pelayanan jasa pada bidang industri hospitality atau keramahan.

    “Tugas pokok dan fungsi kerja travel agent bekerja sama dengan semua industri di Arab Saudi,” jelas Asnawi.

    Hubungan emosional yang sudah terbangun antara agen travel perjalanan meliputi banyak komponen, mulai dari maskapai, hotel, transportasi, hingga logistik dan konsumsi. Hal ini memberikan nilai lebih kepada pihak swasta untuk memberikan kualitas layanan yang lebih baik.

  • Ketua Fraksi Gerindra DPR Klaim RAPBN 2026 Ekspansif dan Realistis

    Ketua Fraksi Gerindra DPR Klaim RAPBN 2026 Ekspansif dan Realistis

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono mengklaim arsitektur RAPBN 2026 merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat. 

    Budisatrio mengatakan delapan agenda prioritas nasional yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan bagaimana anggaran disusun untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. 

    Adapun ke-8 agenda prioritas tersebut antara lain, ketahanan pangan, energi, program MBG, peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan, penguatan koperasi desa, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.

    “RAPBN 2026 merupakan rancangan anggaran perdana di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di dalamnya tercermin agenda prioritas yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk tujuan pemerataan, hingga perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan,” ujar Budisatrio, dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/8/2025).

    Lebih lanjut, Budisatrio menyoroti kerangka RAPBN 2026 yang menetapkan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun dan pendapatan negara Rp3.147,7 triliun, dengan defisit terjaga pada 2,48% dari PDB. Menurutnya, desain fiskal tersebut ekspansif namun tetap realistis dan rasional.

    Budisatrio menjelaskan, RAPBN 2026 disusun dengan visi besar yang realistis dan terukur. Untuk mencapai target tersebut, penerimaan perpajakan dan PNBP perlu diperkuat melalui digitalisasi serta penguatan tata kelola. 

    “Di sisi lain, APBN harus dikelola secara akuntabel dengan menekan potensi kebocoran anggaran serta meningkatkan efisiensi belanja, sehingga setiap rupiah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” papar Budisatrio.

    Sebagai partai pendukung pemerintah, lanjutnya, Gerindra berkomitmen untuk mengawal pembahasan RAPBN 2026 di Badan Anggaran. Fokusnya adalah memastikan delapan agenda prioritas yang disampaikan Presiden dapat dituangkan secara konsisten dalam postur anggaran yang efisien dan tepat sasaran.

    “Karena itu, Fraksi Partai Gerindra berkomitmen untuk terus mengawal pembahasan RAPBN 2026 di Banggar, agar agenda prioritas yang telah disampaikan Presiden Prabowo benar-benar diterjemahkan secara konsisten di dalam UU APBN 2026,” tambahnya.

  • Golkar dukung penuh seluruh kebijakan pembangunan Presiden pada 2026

    Golkar dukung penuh seluruh kebijakan pembangunan Presiden pada 2026

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Partai Golkar Idrus Marham menegaskan partainya mendukung penuh seluruh arah kebijakan pembangunan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dia menyampaikan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia meminta kepada seluruh keluarga besar Golkar untuk berada di garis terdepan dalam mengawal setiap program pemerintah.

    “Karena program-program ini langsung menyentuh kebutuhan rakyat,” ujar Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Idrus, dukungan Golkar bukan sekadar teknis, melainkan juga ideologis. Ia mengatakan program pembangunan ekonomi produktif harus selalu dibarengi dengan penguatan ideologi kebangsaan.

    Dia menilai masalah mendasar bangsa Indonesia saat ini merupakan masalah ideologi dan kesejahteraan. Untuk itu, sesuai arahan Bahlil, lanjut dia, keseluruhan program pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan ideologis dan kesejahteraan.

    Apabila ekonomi tumbuh tanpa fondasi ideologi Pancasila, dirinya mengkhawatirkan bangsa Indonesia akan kehilangan arah, sehingga Pancasila harus menjadi perekat dan pedoman dalam bernegara.

    Ia menekankan Partai Golkar berkomitmen mengintegrasikan program pemerintah dengan doktrin karya kekaryaan.

    “Doktrin Golkar adalah membangun karya nyata, dan itu sejalan dengan visi Presiden. Kami pastikan pembangunan ekonomi dan penguatan ideologi berjalan beriringan,” katanya.

    Idrus juga mengingatkan arahan Bahlil akan pentingnya menyiapkan generasi muda Indonesia agar unggul dalam keterampilan sekaligus kokoh dalam ideologi.

    Menurut dia, hanya dengan kombinasi tersebut, Indonesia bisa maju, adil, dan tetap bersatu.

    Di sisi lain, dia menilai sinyal stabilitas yang ditekankan Presiden sangat penting bagi dunia usaha. Dikatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tangguh dan responsif bukan hanya melindungi rakyat, melainkan juga memberi kepastian bagi pelaku usaha.

    “Ini harus terus kita dukung,” tutur Idrus.

    Idrus pun menyampaikan petunjuk Bahlil kepada Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (FPG DPR) agar mengajak seluruh kekuatan politik di parlemen untuk memberi dukungan serupa.

    Sebab, kata dia, hal itu tidak hanya soal pemerintah dan partai pendukung, tetapi soal masa depan bangsa, sehingga Golkar mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung langkah Presiden.

    Dengan dukungan penuh dari Partai Golkar, dirinya optimistis program pemerintah dapat berjalan lebih efektif.

    “Kami ingin memastikan denyut ekonomi produktif benar-benar terasa di seluruh pelosok negeri, tanpa meninggalkan satu pun warga negara,” ungkapnya menegaskan.

    Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan ekosistem bisnis produktif kini telah menjangkau desa dan kelurahan. Ia menyebut strategi pembangunan yang menitikberatkan pada kesejahteraan rakyat mulai menghasilkan dampak nyata di akar rumput.

    “Ekosistem bisnis yang produktif, denyut transaksi ekonomi dari hulu hingga hilir, saat ini sudah dirasakan sampai desa, kelurahan, hingga pelosok Indonesia,” ucap Prabowo.

    Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global. Selain itu, Prabowo turut mengingatkan pembentukan sumber daya manusia unggul untuk jangka panjang, yang harus dimulai dari sekarang.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.