Xcloud.id

Topik: APBN

  • Mastel Usul Insentif Investasi bagi Pemenang

    Mastel Usul Insentif Investasi bagi Pemenang

    Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengusulkan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memberikan insentif bagi perusahaan pemenang lelang frekuensi 1,4 GHz yang digelar pada tahun ini. 

    Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno menyampaikan pihaknya telah mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan regionalisasi perizinan frekuensi untuk penyelenggaraan jaringan fixed wireless access (FWA). 

    Skema tersebut diyakini akan membantu operator dalam mengelola potensi bisnis sekaligus memperluas jangkauan layanan.

    “Mastel telah mengusulkan regionalisasi perizinan frekuensi untuk penyelenggaraan jaringan FWA berbasis kombinasi peluang bisnis regional,” kata Sarwoto kepada Bisnis pada Senin (18/8/2025). 

    Sarwoto mengatakan kombinasi dari region Jawa dan luar Jawa akan mempermudah perhitungan kelayakan bisnis sekaligus menjamin pemerataan layanan. Sarwoto menambahkan, regulator juga diminta untuk menyiapkan skema insentif agar beban investasi operator menjadi lebih ringan, mengingat belum jelasnya pembagian skema bisnis antara penyelenggara infrastruktur jaringan dengan penyelenggara jasa maupun konten.

    “Di samping itu regulator kembali lagi dimintakan skema insentif agar beban investasi operator lebih ringan ditengah masih belum jelasnya skema bisnis penyelenggara Infrastruktur jaringan dengan penyelenggara jasa/konten nya,” katanya. 

    Sarwoto menyampaikan pemerintah bisa saja meminta adanya formula kapasitas jaringan tertentu untuk mendukung E-Gov agar tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

    Menurutnya, tujuan utama penyelenggaraan FWA untuk memberikan layanan internet hingga kecepatan 100 Mbps masih relevan, terutama di tengah belum meratanya ketersediaan layanan 5G.

    “Industri menunggu sudah cukup lama untuk lelang frekuensi 1,4GHz dan lainnya. Khusus 1,4GHZ alokasi masih untuk FWA. FWA tetap memerlukan backhaul fiber optik kapasitas besar, dengan investasi besar,” katanya.

    Adapun Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz telah mengumumkan daftar penyelenggara telekomunikasi yang mengikuti proses pengambilan akun sistem lelang elektronik (e-auction).

    Tercatat tujuh perusahaan yang resmi mengikuti seleksi, yaitu PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk, PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

    Berdasarkan pengumuman yang dirilis Komdigi pada Kamis (14/8/2025), ketujuh perusahaan tersebut telah mengambil akun e-auction pada periode 11–13 Agustus 2025. Selanjutnya, mereka berhak mengunduh dokumen seleksi dan akan berstatus sebagai calon peserta seleksi setelah melakukan pengunduhan dokumen.

    Komdigi menekankan seleksi ini bertujuan untuk menentukan pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz pada seluruh regional sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi tersebut untuk layanan akses nirkabel pitalebar. 

    Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan jangkauan akses internet berbasis jaringan pitalebar tetap (fixed broadband), menyediakan layanan dengan harga terjangkau yang mengacu pada rata-rata konsumsi rumah tangga telekomunikasi di wilayah perdesaan, meningkatkan kecepatan unduh, serta memperluas penggelaran jaringan fiber optik.

  • Video: Pemerintah Fokus Program Prioritas, Gaji PNS Tak Naik di 2026

    Video: Pemerintah Fokus Program Prioritas, Gaji PNS Tak Naik di 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan belum ada keputusan soal kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil atau PNS pada 2026. Menurutnya, ruang fiskal dalam APBN tahun depan sudah banyak terserap untuk program-program prioritas nasional.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Selasa, 19/08/2025) berikut ini.

  • Terungkap! RI Punya Ribuan Tambang Ilegal, Rugikan Negara Rp300 T

    Terungkap! RI Punya Ribuan Tambang Ilegal, Rugikan Negara Rp300 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa praktik pertambangan tanpa izin (PETI) alias ilegal di berbagai wilayah di Indonesia semakin marak. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya bahkan telah mencapai ribuan titik.

    Menurut Prabowo, berdasarkan laporan dari Aparat Penegak Hukum (APH), saat ini terdapat sebanyak 1.063 lokasi tambang ilegal di Indonesia. Adapun, nilai kerugian negara akibat adanya tambang ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.

    “Saya telah diberi laporan dengan aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun,” kata Prabowo saat Pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, dikutip Selasa(19/08/2025).

    Oleh sebab itu, ia pun meminta dukungan penuh dari semua pihak dalam membereskan persoalan tambang ilegal di Indonesia. Baik itu dukungan dari MPR, partai politik dan lainnya.

    Prabowo lantas memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang turut terlibat dalam ‘membekingi’ aktivitas tambang ilegal. Ia tak segan-segan untuk bertindak atas nama rakyat.

    “Dan sebagai sesama pimpinan partai saya ingatkan anggota-anggota partai termasuk Gerindra cepat-cepat kalau terlibat Anda jadi justice collaborator anda laporan saja. Walaupun anda Gerindra saya gak akan lindungi,” katanya.

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM terus berupaya memperbaiki tata kelola di sektor pertambangan. Hal ini menjadi penting di tengah maraknya praktik pertambangan tanpa izin (PETI) yang kian menjamur.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah penindakan sejak Ditjen Gakkum terbentuk. Dalam dua bulan terakhir ini misalnya, setidaknya sudah ada sekitar tiga penindakan.

    “Kita juga melakukan pendampingan untuk optimalisasi pendapatan negara bukan pajak itu untuk tetap kelola stockpile bauksit di Bintan. Nah itu untuk pendapatan negara kita,” ujar Rilke di Kementerian ESDM, dikutip Selasa (12/8/2025).

    Menurut dia, Ditjen Gakkum sendiri telah memetakan potensi pertambangan ilegal di sektor batu bara, nikel, hingga mineral lainnya. Adapun, tahapan penyiapan data, personel, dan penganggaran ditargetkan optimal pada September 2025.

    “Sudah-sudah kita petakan. Nah mungkin nanti September kita sudah optimal sih penyiapan data, personil, penganggaran semua kita sudah siap,” tambahnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pesan Prabowo di Hari Konstitusi: UUD adalah Kompas, Pancasila Penunjuk Jalan Nasional 19 Agustus 2025

    Pesan Prabowo di Hari Konstitusi: UUD adalah Kompas, Pancasila Penunjuk Jalan Nasional 19 Agustus 2025

    Pesan Prabowo di Hari Konstitusi: UUD adalah Kompas, Pancasila Penunjuk Jalan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan pesan Presiden Prabowo pada Hari Konstitusi yang jatuh pada Senin (18/8/2025).
    Pratikno sendiri diketahui hadir mewakili Presiden Prabowo dalam acara Hari Konstitusi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2025) malam.
    Ia menyampaikan bahwa Prabowo meyakini bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah kompas dan Pancasila merupakan penunjuk jalan.
    “Bapak Presiden Pak Prabowo juga meyakini Undang-Undang Dasar 1945 adalah kompas kita, Pancasila adalah bintang penunjuk jalan kita,” kata Pratikno, Senin.
    “Para pendiri bangsa, para proklamator adalah teladan kita dan rakyat Indonesia adalah sumber kekuatan kita, dan untuk siapa kita bekerja,” kata Pratikno.
    Pratikno menyebutkan bahwa komitmen Presiden Prabowo kepada konstitusi sangat jelas dan tegas.
    Hal ini terlihat dari pidato-pidato Prabowo dan berbagai program unggulannya sepanjang tahun 2025.
    Dalam pidato kenegaraan, Jumat (15/8/2025), misalnya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemikiran Bapak Proklamator, Sukarno dan Mohammad Hatta, masih sangat relevan dengan masa kini.
    Namun, Kepala Negara melihat kecenderungan dari sebagian kaum elite Indonesia, sebagian orang yang memandang dirinya paling pintar, yang beranggapan bahwa pemikiran Bung Karno dan Bung Hatta sudah tidak lagi relevan.
    Hal ini menurut Prabowo adalah pandangan yang keliru.
    “Jadi Bapak Presiden dengan tegas menyatakan pemikiran-pemikiran yang menganggap para
    founding father
     itu tidak relevan lagi, beliau katakan bahwa itu adalah keliru,” ucapnya.
    Prabowo, kata Pratikno, juga menegaskan bahwa Sukarno-Hatta adalah pemimpin yang istimewa dan luar biasa.
    Keduanya adalah arsitek kemerdekaan yang menyusun rancang bangun konstitusi yang tidak terlalu panjang, namun sangat eksplisit dan jelas.
    Dokumen itu adalah Undang-Undang Dasar 1945.
    Prabowo berpandangan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 harus dipelajari dan jangan hanya menjadi mantra maupun slogan semata.
    “Menjadi slogan hanya di bibir kita teriak-teriak terus. Undang-Undang Dasar 1945 adalah rancang bangun yang relevan, rancang bangun ampuh, rancang bangunan yang nyata, dan rancang bangun yang operasional untuk kita gunakan,” tutur dia.
    Pratikno lantas memerinci program-program pemerintah yang selaras dengan rancang bangun UUD 1945.
    Program itu, antara lain, swasembada pangan, membangun sekolah rakyat untuk pemerataan pendidikan bagi anak tidak mampu, merenovasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, hingga membangun Sekolah Unggul Garuda.
    Kemudian, program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat, serta memperkuat bantuan sosial bagi yang membutuhkan.
    Ia mengungkapkan bahwa Prabowo telah menggeser dana hingga Rp 300 triliun lebih dari APBN untuk hal produktif, yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
    “Semua ini bukan sekadar program, ini adalah amanat konstitusi, ini adalah perwujudan cita-cita kemerdekaan. Merdeka dari penjajahan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan,” tandas Pratikno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko PMK tegaskan komitmen Presiden Prabowo terhadap UUD 1945 

    Menko PMK tegaskan komitmen Presiden Prabowo terhadap UUD 1945 

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memberikan sambutan pada pembukaan pameran Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/8/2025). Pameran teknologi penanggulangan bencana menjadi forum kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga internasional, akademisi, dan masyarakat sipil, guna memperkuat ketangguhan nasional dalam menghadapi bencana berlangsung dari 13-15 Agustus. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/nz (ANTARA FOTO/FAH)

    Menko PMK tegaskan komitmen Presiden Prabowo terhadap UUD 1945 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 19 Agustus 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-80 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8).

    “Kita semua tahu dari berbagai pidato yang beliau sampaikan bahwa penghormatan dan komitmen Bapak Presiden Prabowo kepada konstitusi sudah sangat jelas dan sangat tegas,” kata Pratikno membacakan pidato sambutan mewakili Presiden Prabowo yang berhalangan hadir.

    Hal tersebut, kata dia, bisa dilihat dari pidato-pidato yang disampaikan Presiden Prabowo dan program-program pemerintah tahun ini maupun yang direncanakan bersama DPR untuk program tahun depan.

    “Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden juga memberikan amanat yang tegas untuk kembali mendalami makna dan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 bagi masa depan bangsa Indonesia secara konsisten,” ujarnya.

    Pratikno pun menyatakan Presiden Prabowo menolak pandangan sebagian elit yang menganggap pemikiran para pendiri bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta sudah tidak relevan, sebagaimana pidato kenegaraan Presiden pada 15 Agustus lalu.

    Sebab, kata dia, Bung Karno-Bung Hatta dan para tokoh generasi 1945 adalah arsitek kemerdekaan yang menyusun rancang bangun konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

    “Bapak Presiden menegaskan bahwa pemikiran-pemikiran yang menganggap para founding fathers sudah tidak relevan lagi adalah keliru,” ucapnya.

    Presiden, lanjut dia, juga telah mengkaji Pasal 33 UUD 1945 secara mendalam dan menilai pasal-pasal tersebut sebagai pertahanan ekonomi negara sehingga cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

    “Sekali lagi saya bacakan langsung kalimat Bapak Presiden Prabowo, ‘Kekuatan suatu negara terletak pada bagaimana negara itu bisa menguasai dan mengelola kekayaannya. Karena itu, kita harus berani koreksi apabila kita telah mengambil langkah yang keliru’,” katanya.

    Dia pun mengatakan komitmen tersebut telah diwujudkan Presiden Prabowo melalui kebijakan nyata, termasuk pengalihan lebih dari Rp300 triliun dana APBN ke sektor produktif, misalnya swasembada pangan, Sekolah Rakyat dan
    Sekolah Unggul Garuda, Cek Kesehatan Gratis, hingga memperkuat bantuan sosial.

    “Semua ini bukan sekadar program. Ini adalah amanat konstitusi. Ini adalah perwujudan cita-cita kemerdekaan: merdeka dari penjajahan, merdeka dari penindasan, dan merdeka dari kebodohan,” katanya.

    Pratikno juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo bahwa ekonomi Indonesia harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan semangat tidak meninggalkan yang lemah dan menolak penjualan sumber daya secara murah kepada asing.

    “Bapak Presiden Prabowo juga meyakini, Undang-Undang Dasar 1945 adalah kompas kita. Pancasila adalah bintang penunjuk jalan kita. Para pendiri bangsa, para proklamator, adalah teladan kita. Dan rakyat Indonesia adalah sumber kekuatan kita,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo Target Danantara Sumbang Minimal Rp808 Triliun, Ingin APBN 2027 dan 2028 Tak Defisit

    Presiden Prabowo Target Danantara Sumbang Minimal Rp808 Triliun, Ingin APBN 2027 dan 2028 Tak Defisit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menaruh harapan besar terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Karena itu, Presiden Prabowo memberikan target besar kepada Danantara Indonesia agar lembaga ini bisa menyumbang pendapatan kepada negara sebanyak Rp808 triliun

    Harapan itu karena Prabowo ingin desain APBN pada 2027 dan 2028 mendatang diharapkan tanpa defisit. Itu karena APBN selama ini selalu defisit dimana belanja lebih besar dibanding pendapatan negara.

    Karena alasan itu, Prabowo berharap Danantara Indonesia bisa menyumbang senilai USD 50 miliar ke negara, atau setara Rp 808 triliun (Kurs Rp 16.162 per dolar AS).

    Angka tersebut disesuaikan dengan hitungan Return on Asset (ROA) bisnis yang baik, yakni sebesar 12 persen. Namun, misal saja ROA untuk Indonesia sebesar 5 persen dari USD1.000 miliar, angkanya bisa mencapai mencapai Rp808 triliun.

    “Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia, yang berada di BUMN-BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari USD 1.000 miliar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal USD 50 miliar. Kalau USD 50 miliar (disumbang Danantara ke Negara), APBN kita tidak defisit,” kata Prabowo dalam Pidato Nota Keuangan di Senayan, Jakarta Jumat (15/8) pekan lalu.

    Tak hanya itu, Prabowo juga meminta kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk melakukan pembenahan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

  • Anggaran MBG 2026 Naik jadi Rp335 Triliun, Ganjar: Jangan Ada Potensi Kecurangan!

    Anggaran MBG 2026 Naik jadi Rp335 Triliun, Ganjar: Jangan Ada Potensi Kecurangan!

    Bisnis.com, Jakarta — DPP PDI-Perjuangan mengkritisi rencana pemerintah yang ingin mengambil anggaran pendidikan sebesar Rp335 triliun hanya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 nanti.

    Ketua DPP PDI-P bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menyebut bahwa anggaran MBG sangat fantastis dan menyerap 44,2 persen dari total Rp757,8 triliun anggaran pendidikan nasional tahun 2026.

    Ganjar pun mengaku khawatir anggaran Rp335 triliun untuk MBG tahun depan itu. Menurutnya, pemerintah harus menjalankan program itu dengan baik.

    “Jangan sampai ada potensi kecurangan, penurunan kualitas makanan dan sebaran MBG juga harus merata,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Senin (18/8).

    Ganjar juga menegaskan pemerintah harus mengalokasikan dan mendistribusikan MBG secara baik sesuai dengan kebutuhan para siswa.

    “Seandainya kondisi keuangannya kurang bagus, distribusi harus berhati-hati agar yang lain tidak terganggu,” katanya.

    Menurut Ganjar, MBG sudah jadi program politik pemerintah, sehingga pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak akan menghilangkan program MBG tersebut, maka dari itu dibutuhkan pengawasan yang ketat agar pembagian MBG sesuai dengan aturan.

    “Kalau sudah jadi program politik, pasti yang punya program juga akan terus mempertahankan itu. Hanya rambu-rambu yang perlu diperhatikan governance itu bisa terlaksana dengan baik tidak ada potensi kecurangan di lapangan,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Angka tersebut naik sebesar 9,8% jika dibandingkan dengan outlook APBN 2025 senilai Rp690,1 triliun. Anggaran sektor pendidikan tersebut melanjutkan tren pertumbuhan sejak 2022 yang saat itu hanya mencapai Rp480,3 triliun dengan puncak kenaikan tertinggi terjadi pada 2025 dengan lonjakan 21,3 persen.

    Kendati demikian, jika melihat dari rincian anggaran sektor pendidikan pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan sebesar 44,2% dari sektor pendidikan atau sekitar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Besaran alokasi anggaran MBG pada 2026 melonjak drastis sebesar 371,8% dari tahun ini yang hanya senilai Rp71 triliun.

    Anggaran MBG pada tahun depan akan digunakan untuk menjangkau siswa, ibu hamil dan balita dengan jumlah penerima manfaat 82,9 juta orang dan dimanfaatkan untuk 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Rencananya, anggaran MBG tahun 2026 disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp269 triliun dengan pencadangan Rp67 triliun.

  • Prabowo Target APBN 2028 Tanpa Defisit, CSIS Khawatir Danantara Jadi Korban

    Prabowo Target APBN 2028 Tanpa Defisit, CSIS Khawatir Danantara Jadi Korban

    Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Departemen Ekonomi CSIS Riandy Laksono mengaku khawatir Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk mewujudkan target APBN tanpa defisit atau anggaran berimbang pada 2028.

    Ambisi APBN tanpa defisit itu sendiri Prabowo sampaikan ketika menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 ke parlemen pada akhir pekan lalu.

    Riandy menilai target APBN tanpa defisit itu tidak realistis, mengingatkan selama ini pemerintah masih kesusahan meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Artinya, harus ada sumber pendapatan negara lain selain pajak untuk menutup defisit anggaran yang sudah berlangsung puluhan tahun.

    Menurutnya, sumber pendapatan negara baru yang signifikan dan realistis dalam waktu singkat adalah Danantara. Riandy menghitung, dengan aset US$1.000 miliar dan asumsi imbal hasil (return on equity/ROE) 5%, Danantara bisa menyumbang US$50 miliar atau sekitar Rp700 triliun per tahun ke kas negara.

    “Rp700 triliun itu memang setara dengan defisit anggaran kita beberapa tahun terakhir. Jadi wajar saja ketika balance budget [anggaran seimbang] ditutup dari Danantara,” ujar Riandy dalam media briefing CSIS, Senin (18/8/2025).

    Kendati demikian, dia menilai APBN seimbang sesungguhnya tidak mutlak diperlukan selama pengelolaan fiskal tetap berkelanjutan. Masalahnya, sambung Riandy, pemerintah tidak bisa memaksakan Danantara menyetor Rp700 triliun setiap tahun ke kas negara.

    Riandy mengingatkan bahwa aset Danantara kebanyakan dana pihak ketiga dan tidak semuanya produktif. Selain itu, dia takut Danantara malah melakukan investasi secara agresif yang bisa menimbulkan efek crowding out sehingga sektor swasta malah menarik diri.

    Lebih lanjut, dia menilai target Prabowo untuk menghapus defisit APBN mencerminkan konsistensi dengan sikap lamanya yang cenderung anti-utang. Narasi anti-utang itu, sambungnya, kerap disampaikan Prabowo sebelum masuk ke pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

    “Jadi obsesi tanpa utang kembali lagi, tetapi tidak diiringi oleh strategi dan kemampuan menarasikan dari mana penerimaan itu datang, kecuali dengan menjadikan Danantara sebagai cash cow [mesin uang] yang baru,” pungkasnya.

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto berambisi menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga mencapai titik nol pada 2028.

    Dalam pidato penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026 di hadapan DPR, Prabowo menyatakan pemerintah akan terus melaksanakan efisiensi belanja negara secara konsisten.

    “Defisit ini ingin kami tekan sekecil mungkin. Adalah cita-cita saya, suatu saat — apakah dalam 2027 atau 2028 — saya ingin berdiri di majelis ini, menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

  • RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PKP Rp10,9 Triliun untuk Program Perumahan

    RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PKP Rp10,9 Triliun untuk Program Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diketahui mendapat alokasi anggaran sebesar Rp10,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2026.

    Mengacu pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, alokasi anggaran Kementerian PKP 2026 itu meningkat dari anggaran pada 2025 yakni Rp4,7 triliun.

    Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut anggaran Kementerian PKP pada tahun depan mayoritas akan digunakan untuk sejumlah program perumahan seperti pelaksanaan renovasi rumah atau program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    Sri Mulyani merinci, BSPS tahun depan dialokasikan untuk 373.939 unit rumah dengan nilai mencapai Rp8,6 triliun.

    “Targetnya [BSPS] tahun 2026 itu 373.939 rumah, anggarannya naik cukup tajam [menjadi] Rp8,6 triliun dari tahun ini sebesar Rp1,4 triliun,” jelas Sri Mulyani dalam akun Youtube Kemenkeu, dikutip Senin (18/8/2025).

    Adapun, Program BSPS itu bakal diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk meningkatkan kondisi rumah yang dinilai sudah tidak layak huni.

    “Kementerian Perumahan memiliki program [BSPS] untuk memberikan langsung pada rumah yang perlu di upgrade terutama dari kelompok miskin dengan pembangunan swadaya,” tegas Sri Mulyani.

    Anggaran Tak Sesuai Usulan Kementerian PKP

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkap kebutuhan anggaran untuk pengerjaan program 3 juta rumah Tahun Anggaran (TA) 2026 mencapai Rp49,85 triliun.

    Ara merinci, kebutuhan anggaran Rp49,85 triliun itu bakal digunakan untuk alokasi BSPS senilai Rp45,55 triliun atau sebesar 91,37% dari usulan pagu anggaran Kementerian PKP TA 2026.

    “Kami mengajukan dari usulan anggaran tersebut sebesar Rp45,55 triliun atau 91,37% untuk bantuan stimulan perumahan swadaya dengan target 2 juta unit rumah di tahun 2026,” ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (10/7/2025).

    Selain itu, alokasi usulan anggaran itu bakal digunakan untuk pembangunan 3.047 unit rumah susun (rusun) senilai Rp1,67 triliun dan anggaran senilai Rp287,81 miliar untuk pembangunan 1.166 unit rumah khusus (rusus).

    Kementerian PKP juga akan mengalokasikan anggaran senilai Rp290,82 miliar untuk pembangunan PSU rumah umum. Serta, penanganan permukiman kumuh dan sanitasi senilai Rp660 miliar, serta untuk dukungan manajemen Rp1,11 triliun dan monitoring pelaksanaan kegiatan perubahan Rp271,52 miliar.

    “Jumlah anggaran tersebut kami yakini dalam rangka mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dan penanganan kawasan kumuh sebagai target dan prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 dan rencana kerja pemerintah 2026,” pungkasnya.

  • Demi Program Prioritas, Apa Saja yang Dikorbankan Prabowo dalam RAPBN 2026?

    Demi Program Prioritas, Apa Saja yang Dikorbankan Prabowo dalam RAPBN 2026?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memfokuskan alokasi anggaran ke program-program unggulannya. Di tengah keterbatasan fiskal, harus ada yang menjadi korban dari ambisi Prabowo memenuhi janji politiknya

    Presiden sendiri telah menyerahkan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 ke parlemen pada akhir pekan lalu. Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan fokus anggaran pada tahun depan.

    Jika dibandingkan dengan postur APBN tahun ini maka tampak belanja negara menjadi lebih tersentralisasi. Belanja pemerintah pusat naik 17,8% dari Rp2.663,4 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp3.136,5 triliun (RAPBN 2026).

    Sebaliknya, transfer ke daerah (TKD) turun 24,8% dari Rp864,1 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp650 triliun (RAPBN 2026). Artinya, Prabowo mengorbankan anggaran yang selama ini digunakan daerah untuk melakukan pembangunan sesuai keinginannya.

    “Jadi, semua program itu akan didorong dan dijalankan sebagian besar oleh pemerintah pusat. Sementara, pemerintah daerah hanya akan tergantung lewat DAK [dana alokasi khusus] atau DAU [dana alokasi umum] yang semuanya juga banyak telah diarahkan pengeluarannya,” jelas Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan dalam media briefing, Senin (18/8/2025).

    Sementara berdasarkan jenis belanja pemerintah pusat, Prabowo tampak mengorbankan investasi jangka panjang. Ketika jenis belanja lain meningkat, belanja modal yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pembelian aset pemerintah justru berkurang cukup drastis.

    Perinciannya, belanja modal turun 20,4% dari Rp344,33 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp274,17 triliun (RAPBN 2025). Akibatnya porsinya belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat menurun drastis yaitu dari 12,9% (outlook APBN 2025) menjadi 8,7% (RAPBN 2026).

    “Ini menjadi pertanyaan tentang kapasitas, produktivitas atau production capacity dari negara ini karena belanja modalnya makin hari makin kecil,” ujar Deni.

    Sementara itu, jenis belanja pemerintah pusat jenis lain mengalami kenaikan nilai anggaran seperti belanja pegawai (naik 11,6%), belanja barang (47,5%), pembayaran bunga utang (8,6%), subsidi (10,7%), hibah (73%), bantuan sosial (8,5%), dan belanja lain-lain (50,4%).

    Meski naik dari segi nilai anggaran, ada yang mengalami penurunan dari segi persentasenya terhadap total belanja pemerintah pusat: porsi belanja pegawai turun dari 19,5% (outlook APBN 2025) menjadi 18,5% (RAPBN 2025), pembayaran bunga utang turun dari 20,7% menjadi 19,1%, subsidi turun dari 10,8% menjadi 10,2%, dan bantuan sosial turun dari 5,8% menjadi 5,3%.

    “Jadi peningkatan [anggaran] program-program prioritas pemerintahan Prabowo mengorbankan belanja dari bantuan sosial yang cenderung menurun, dan walaupun porsi pembayaran bunga utang sedikit berkurang, porsinya itu dalam belanja negara masih sangat besar yaitu sekitar 19%,” tutup Deni.

    RAPBN 2026 Diarahkan untuk Program Prioritas Prabowo

    Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui RAPBN 2026 disusun untuk mendukung agenda-agenda prioritas Prabowo. Berbagai agenda prioritas itu masing-masing mendapat anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan, Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan (Rp335 triliun di antaranya atau hampir 44% untuk biayai program makan bergizi gratis).

    Kemudian Rp244 triliun untuk anggaran kesehatan; Rp181,8 triliun untuk pembangunan desa, koperasi merah putih, dan UMKM; Rp402,4 triliun untuk anggaran ketahanan energi; Rp608,2 untuk anggaran perlindungan sosial; Rp424,8 triliun untuk pertahanan semesta; Rp530 triliun untuk kontribusi investasi; dan Rp57,7 triliun untuk program tiga juta rumah.

    Untuk biayai semua itu di tengah kapasitas fiskal yang sempit, Sri Mulyani tidak menampik anggaran transfer ke daerah atau TKD menjadi menurun. Hanya saja, dia meyakini penurunan itu akan terkompensasi dengan anggaran program kementerian atau lembaga (K/L) yang diklaim langsung diterima dan dirasakan masyarakat senilai Rp1.376,9 triliun.

    “Itu yang makanya diharapkan sesuai dengan arahan bapak Presiden, para menteri harus rajin untuk menyampaikan ke masing-masing daerah,” tuturnya di konferensi pers RAPBN 2026 di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jumat (15/8/2025).

    Di samping itu, Bendahara Negara mengakui bahwa ada beberapa daerah yang memiliki kapasitas fiskal sebagaimana pemetaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah akan mengatasi agar pelayanan minimal daerah-daerah tersebut bisa tetap dilakukan untuk publik.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan harapannya agar alokasi anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

    Tito menjelaskan, daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat lantaran kepemilikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Sementara itu, ada daerah juga yang masih sangat bergantung dengan transfer dari pemerintah pusat.

    Menurut Tito, standar minimum kapasitas fiskal daerah ditentukan dengan kemampuan masing-masing pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan minimal mereka. Misalnya, belanja operasional, pegawai, maupun belanja-belanja standar pelayanan minimal (SPM) yang meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, kawasan dan permukiman serta perlindungan sosial (perlinsos).

    “Nanti mungkin kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan [Dasar dan Menengah], Kementerian Pekerjaan Umum terutama untuk meng-cover problem-problem di tiga bidang yang sangat dasar itu di daerah-daerah sehingga ada pengalihan anggaran ke pusat ke kementerian/lembaga, tapi pemerintahan tetap berjalan dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat karena langsung dikerjakan pemerintah pusat,” terang mantan Kapolri itu.