Xcloud.id

Topik: APBN

  • Insentif Pajak Manufaktur Naik tapi Tak Mampu Dongkrak Kinerja, Ada Apa?

    Insentif Pajak Manufaktur Naik tapi Tak Mampu Dongkrak Kinerja, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali menaikkan belanja perpajakan untuk sektor industri pengolahan menjadi Rp141,7 triliun pada 2026 atau naik dari proyeksi tahun ini yang mencapai Rp137,2 triliun. 

    Kenaikan belanja pajak sektor industri pengolahan telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, insentif pajak yang diberikan pemerintah ke sektor manufaktur mencapai Rp72,3 triliun. 

    Stimulus yang diberikan meningkat pada 2022 menjadi Rp82,2 triliun, kemudian naik menjadi Rp88,8 triliun pada 2023 dan mencapai Rp98,9 triliun pada 2024. 

    Meski terus meningkat, kinerja industri pengolahan dari segi laju pertumbuhan industri dan kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) masih stagnan. 

    Dari segi kinerja pertumbuhan, industri pengolahan nonmigas tumbuh pesat ke angka 5,60%% yoy pada kuartal II/2025 atau lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya 4,31% yoy.

    Capaian pertumbuhan periode baru ini juga naik dibanding periode yang sama tahun lalu 4,63% yoy dan 4,67% pada kuartal II/2023. Angkanya nyaris sama dengan kinerja tahun kuartal II/2022 yakni 5,47% yoy. Meskipun stagnan sedekade terakhir atau pada periode yang sama 2015 lalu sebesar 5,22% yoy.

    Tak hanya itu, laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangsih terhadap PDB mencapai 18,67% (year-on-year/yoy).

    Jika dilihat secara tahunan, capaian kuartal kedua tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, yakni 18,52% yoy pada kuartal II/2024 dan 18,25% pada kuartal II/2023. Angka tersebut terus tumbuh sejak terperosok ke level 17,84% yoy pada 2022.

    Sayangnya, kontribusi manufaktur periode baru ini masih cenderung stagnan, bergeming jika dibandingkan sedekade lalu atau kuartal II/2015 yang mampu tembus ke angka 20,91% yoy.

    Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Ariyo Irhamna mengatakan, industri dalam negeri sudah mendapatkan banyak insentif perpajakan, tetapi kemajuannya tidak sepesat Vietnam, Thailand dan Malaysia. 

    “Kenapa tidak optimal insentif-insentif pajak tersebut karena insentif itu seperti icing on the cake atau hanya pemanis saja, jadi hal-hal lain yang lebih fundamental tidak dibenahi maka industri tidak akan bisa optimal,” kata Ariyo kepada Bisnis, Rabu (20/8/2025). 

    Menurut dia, insentif fiskal yang diberikan pemerintah harus sejalan dengan perbaikan polemik fundamental seperti kepastian hukum untuk industri, persaingan usaha, dan penguatan inovasi dan teknologi pelaku industri. 

    “Jadi belanja perpajakan harus dievaluasi terkait efektivitasnya, sebab ini salah satu sumber kebocoran APBN, insentif-insentif yang tidak optimal,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, turunnya kontribusi sektor manufaktur perlu menjadi perhatian karena sektor ini memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar terhadap PDB, lapangan kerja, dan ekspor. 

    “Dengan kebijakan yang pro-manufaktur dan responsif terhadap kebutuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDB berpeluang tumbuh kembali di atas 19% dalam beberapa kuartal ke depan,” kata Saleh, dihubungi terpisah. 

  • Produsen Belum Siap Penerapan Cukai Minuman Manis pada 2026

    Produsen Belum Siap Penerapan Cukai Minuman Manis pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Minuman Ringan alias Asrim menyatakan belum siap dengan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan alias MBDK pada 2026, seperti yang ditetapkan dalam RAPBN 2026.

    Ketua Umum Asrim Triyono Prijosoesilo mengaku tidak kaget dengan rencana implementasi cukai MBDK dalam RAPBN 2026. Menurutnya, rencana tersebut sudah masuk ke dalam APBN beberapa tahun terakhir meski tak kunjung terealisasi.

    Hanya saja, Triyono berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi dan dampak penerapan cukai MBDK ke industri. Dia berpendapat, cukai MBDK hanya akan menambah beban bagi industri yang ujungnya akan menjadi beban bagi konsumen/masyarakat.

    Cukai MBDK, sambungnya, akan mengakibatkan kenaikan harga produk yang akan berdampak pada penurunan penjualan. Apalagi, Asrim mencatat kinerja industri minuman siap saji dalam kemasan masih dalam tekanan besar. 

    “Pertumbuhan sejak 2023 terus menurun. 2023 pertumbuhan di kisaran 3.1%, kemudian menurun ke 1.2% di 2024. Bahkan kuartal I/2025, terus turun menjadi -1.3%. Ini perlu menjadi perhatian kita semua termasuk pemerintah,” kata Triyono kepada Bisnis, Rabu (20/8/2025).

    Dia menilai implementasi cukai MBDK sekedar upaya menambah jenis pajak baru guna menaikkan tax ratio atau rasio pajak terhadap produk domestik bruto. Menurut Triyono, otoritas fiskal seperti berburu di kebun binatang karena subjek pajak/cukai MBDK adalah perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah membayar beragam jenis pajak.

    Tak hanya itu, klaimnya, penerapan cukai minuman manis terbukti di berbagai negara tidak efektif untuk menurunkan tingkat prevalensi penyakit tidak menular/obesitas.

    “Bagi Indonesia kami meyakini hal yang sama akan terjadi. MBDK bukan kontributor utama sumber kalori bagi masyarakat Indonesia. Data BPS 2022 menunjukkan bahwa kontributor utama konsumsi kalori dalam pangan (mamin) datang dari pangan yang disiapkan di rumah, sebesar 79%,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, Triyono meyakini penerapan cukai MBDK hanya menyasar sebagian kecil sumber pasokan gula/kalori bagi masyarakat sehingga dampaknya ke penambahan beban industri dalam negeri.

    Sebagai informasi, wacana penerapan cukai MBDK notabenenya sudah ada sejak 2020. Kendati demikian, penerapannya terus diundur. Dalam APBN 2025, pemerintah bahkan sudah menetapkan target penerimaan dari cukai MBDK yaitu sebesar Rp3,8 triliun. Hanya saja hingga kini, implementasinya tetap tidak terealisasi.

    Kini dalam RAPBN 2026, pemerintah menyatakan akan kembali menerapkan cukai MBDK, sebagai bagian dari ekstensifikasi barang kena cukai. 

    “Pengaturan pengenaan cukai atas MBDK bertujuan untuk mendukung upaya pengendalian konsumsi atas produk yang memiliki eksternalitas negatif terhadap kesehatan sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tertulis dalam dokumen tersebut, dikutip Rabu (20/8/2025).

    Kendati demikian, otoritas fiskal mengakui implementasi kebijakan itu berpotensi menghadapi risiko dari sisi kesiapan pelaku usaha, terutama bersumber dari keberagaman produk dan rantai distribusi yang berpotensi menimbulkan kompleksitas dalam pelaksanaan.

    Selain itu, pemerintah mengidentifikasi risiko dari masyarakat yang menyadari pentingnya kebijakan cukai minuman manis. Oleh sebab itu, pemerintah menyatakan siap menumbuhkan kesadaran dari masyarakat secara terus-menerus atas efek negatif dari konsumsi gula berlebih bagi kesehatan.

  • Waka Komisi I DPR dukung Presiden Prabowo perkuat pertahanan siber

    Waka Komisi I DPR dukung Presiden Prabowo perkuat pertahanan siber

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua (Waka) Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya yang menekankan pentingnya penguatan pertahanan siber dan percepatan modernisasi militer berbasis teknologi.

    “Indonesia harus segera memperkuat daya tangkal nasional melalui pertahanan siber yang terintegrasi dengan sistem pertahanan modern,” kata Sukamta dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, langkah Presiden Prabowo sejalan dengan kebutuhan mendesak bangsa, mengingat eskalasi ancaman di kawasan Indo-Pasifik yang kian kompleks. Mulai dari konflik Laut China Selatan hingga rivalitas strategis Amerika Serikat–China.

    “Tantangan di era multipolar bukan hanya serangan konvensional, tetapi juga ancaman di ruang siber yang dapat melemahkan kedaulatan bangsa,” ucapnya.

    Dia juga menekankan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia perlu diperkuat melalui kerja sama regional dan internasional yang cerdas, serta menyeimbangkan kepentingan geopolitik sekaligus mengutamakan kemandirian nasional.

    “Langkah strategis, pemerintah segera menyusun grand design pertahanan 2045 yang mencakup empat dimensi utama: pangan, energi, siber, dan maritim,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Selain itu, pengembangan industri pertahanan nasional harus diperluas melalui kemitraan dengan negara-negara strategis seperti Korea Selatan, Turki, dan sejumlah negara Eropa.”

    Dia memandang dengan pondasi pertahanan yang kuat dan adaptif terhadap dinamika global maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga kedaulatan, tetapi juga berperan aktif sebagai penyeimbang dalam percaturan geopolitik Indo-Pasifik.

    Sukamta pun mengusulkan pula pembentukan Komando Siber TNI (Cyber Command TNI) sebagai garda utama pertahanan siber, berdampingan dengan Komando Pertahanan Pangan Nasional untuk menjamin kedaulatan di sektor vital lainnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjadikan pertahanan semesta sebagai satu dari delapan program prioritas sasaran utama pemerintah dalam RAPBN 2026, selain ketahanan pangan, ketahanan energi, MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, dan percepatan investasi.

    Dalam pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat (15/8).

    Presiden Prabowo menyebutkan ada empat sasaran utama dari anggaran pertahanan semesta dalam RAPBN 2026, yaitu modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), memperkuat Komponen Cadangan (Komcad), memberdayakan industri strategis nasional terutama yang berkaitan dengan pertahanan, dan meningkatkan kesejahteraan prajurit-prajurit patriot bangsa.

    “Kita akan perkuat pertahanan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Dunia global penuh ketidakpastian. Ancaman muncul tiba-tiba. Indonesia masih penuh dengan masalah menjaga keutuhan wilayah, menjaga kekayaan kita. Pertahanan yang kuat adalah fondasi kedaulatan,” kata Presiden Prabowo menjelaskan pentingnya memperkuat pertahanan negara dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Keterbatasan Anggaran, Pemkab Jember Berharap Bantuan Pusat untuk Perbaikan Sekolah Rusak

    Keterbatasan Anggaran, Pemkab Jember Berharap Bantuan Pusat untuk Perbaikan Sekolah Rusak

    Bupati Jember, Muhammad Fawait, sebelumnya telah menemui Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyampaikan kondisi sarana pendidikan di daerahnya. Pertemuan itu ditindaklanjuti dengan pengajuan proposal revitalisasi sekolah ke Kementerian Pendidikan agar dapat memperoleh dukungan dana dari APBN.

    “Proposal ini ditujukan agar revitalisasi bisa segera berjalan dengan dukungan anggaran dari pusat. Tanpa itu, percepatan sulit terwujud,” ujar Hadi.

    Kerusakan sekolah, terutama di wilayah pedesaan, berdampak langsung pada proses belajar mengajar. Sejumlah sekolah bahkan harus mengatur jadwal bergantian karena keterbatasan ruang kelas yang layak.

    “Anak-anak kita berhak belajar di ruang kelas yang aman dan nyaman. Karena itu, kami berharap pemerintah pusat bisa segera merespons kebutuhan ini,” kata Hadi menambahkan.

    Pemkab Jember menegaskan bahwa penanganan sekolah rusak perlu menjadi agenda bersama. Dengan dukungan APBN, perbaikan dapat dilakukan lebih cepat dan merata, sehingga kualitas pendidikan di Jember tidak tertinggal dari daerah lain.

    “Ini bukan hanya tanggung jawab daerah, melainkan bagian dari upaya nasional meningkatkan mutu pendidikan,” tegas Hadi.

  • Keterbatasan Anggaran, Pemkab Jember Berharap Bantuan Pusat untuk Perbaikan Sekolah Rusak

    Keterbatasan Anggaran, Pemkab Jember Berharap Bantuan Pusat untuk Perbaikan Sekolah Rusak

    Bupati Jember, Muhammad Fawait, sebelumnya telah menemui Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyampaikan kondisi sarana pendidikan di daerahnya. Pertemuan itu ditindaklanjuti dengan pengajuan proposal revitalisasi sekolah ke Kementerian Pendidikan agar dapat memperoleh dukungan dana dari APBN.

    “Proposal ini ditujukan agar revitalisasi bisa segera berjalan dengan dukungan anggaran dari pusat. Tanpa itu, percepatan sulit terwujud,” ujar Hadi.

    Kerusakan sekolah, terutama di wilayah pedesaan, berdampak langsung pada proses belajar mengajar. Sejumlah sekolah bahkan harus mengatur jadwal bergantian karena keterbatasan ruang kelas yang layak.

    “Anak-anak kita berhak belajar di ruang kelas yang aman dan nyaman. Karena itu, kami berharap pemerintah pusat bisa segera merespons kebutuhan ini,” kata Hadi menambahkan.

    Pemkab Jember menegaskan bahwa penanganan sekolah rusak perlu menjadi agenda bersama. Dengan dukungan APBN, perbaikan dapat dilakukan lebih cepat dan merata, sehingga kualitas pendidikan di Jember tidak tertinggal dari daerah lain.

    “Ini bukan hanya tanggung jawab daerah, melainkan bagian dari upaya nasional meningkatkan mutu pendidikan,” tegas Hadi.

  • Citi Soroti Kebijakan BI dan Arah APBN 2026 – Page 3

    Citi Soroti Kebijakan BI dan Arah APBN 2026 – Page 3

    Citi Indonesia juga menilai fundamental pasar valuta asing (valas) terdapat perbaikan. Permintaan dolar dari korporasi untuk kebutuhan untuk pembiayaan ulang utang lama dengan pinjaman baru (refinancing) mulai menurun, seiring berakhirnya gelombang pembiayaan ulang utang dalam mata uang asing yang marak dua hingga tiga tahun terakhir.

    Selain itu, tren konversi devisa hasil ekspor ikut meningkat, sehingga memperkuat pasokan dolar AS di pasar domestik. Kondisi global pun turut mendukung, dengan meningkatnya aliran dana asing ke aset obligasi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

    Saat ini, lebih dari 20 bank sentral dunia telah menurunkan suku bunga, sementara hanya tiga yang masih menaikkannya. Citi memperkirakan tren ini berlanjut dalam beberapa kuartal mendatang. Bahkan, The Federal Reserve (The Fed) diperkirakan mulai memangkas suku bunga lagi pada September 2025, dengan proyeksi hingga tiga kali penurunan pada tahun ini.

    Situasi ini membuat Indonesia ikut diuntungkan sebagai salah satu pasar obligasi terbesar di Asia, karena aliran dana ke instrumen berbasis mata uang lokal diprediksi tetap deras.

  • Anggaran MBG Tembus Rp 335 Triliun di 2026, Dipakai Buat Apa Saja?

    Anggaran MBG Tembus Rp 335 Triliun di 2026, Dipakai Buat Apa Saja?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas anggaran pada tahun 2026. Hal tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026.

    Pemerintah berencana akan menggelontorkan Rp 335 triliun sepanjang tahun 2026 untuk program tersebut. Anggaran MBG pada 2026 ini meningkat tajam sebesar 96% dari tahun ini sebesar Rp 171 triliun.

    Adapun anggaran tersebut ditargetkan untuk 82,9 juta peserta yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita hingga usia sekolah. Tujuannya, untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui pemenuhan kebutuhan gizi.

    Nantinya, anggaran akan digunakan untuk mengolah sumber pangan lokal untuk memenuhi standar gizi sesuai usia dan jenis kelamin penerima manfaat. Menu terdiri dari makanan pokok, lauk-pauk, sayuran, buah-buahan, hingga susu sebagai pelengkap.

    “Program ini juga mengutamakan penggunaan sumber pangan lokal dengan tetap menjamin kecukupan kandungan gizi, keberagaman, kualitas, keamanan dan keterjangkauan makanan,” dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026 dikutip Rabu (20/8/2025).

    Penyaluran MBG akan dilakukan melalui Satuan layanan Pemenuhan Gizi(SPPG)sebagai unit yang bertugas mengelola dan mendistribusikan makanan kepada peserta.

    SPPG dipimpin oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan bekerja sama dengan ahli gizi untuk memastikan kualitas gizi, kebersihan, dan kelancaran distribusi makanan kepada penerima manfaat.

    Pelaksanaan MBG juga mengikutsertakan UMKM lokal khususnya yang bergerak dalam sektor makanan dan minuman sebagai mitra dalam penyediaan makanan bergizi. Hal ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui pemberdayaan UMKM.

    “Kerjasama dengan petani dan pelaku UMKM juga sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya program ini sehingga kebutuhan pangan dapat tersedia dengan cepat dan efisien,” tulisnya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan saat ini penerima manfaat MBG telah dilayani oleh 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan Insya Allah akan mendekati angka 20 juta,” ujarnya pada Selasa (12/8/2025).

    SPPG tersebut menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan, dengan dukungan kemitraan luas melibatkan TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia), hingga pelaku usaha di berbagai daerah. Selain 5.103 SPPG yang telah beroperasi, ribuan SPPG lain kini dalam tahap persiapan.

    “Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar. Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp 28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra,” jelasnya.

    Menurut Dadan, anggaran APBN untuk MBG sejauh ini terserap Rp 8,2 triliun, yang difokuskan untuk intervensi gizi. Sementara pembangunan fisik SPPG sepenuhnya dibiayai oleh mitra.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Demi Koperasi Merah Putih hingga MBG, Gaji PNS 2026 Dipastikan Tidak Naik

    Demi Koperasi Merah Putih hingga MBG, Gaji PNS 2026 Dipastikan Tidak Naik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipastikan tidak ada pada tahun 2026. Itu diungkapkan Sri Mulyani.

    Bendahara negara itu mengatakan, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan memfokuskan untuk program prioritas nasional.

    “Untuk (kenaikan gaji PNS 2026), kita juga akan melihat pada fiscal space untuk tahun 2026 yang mayoritas diisi untuk program-program prioritas nasional,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, dikutip Selasa (19/8/2025).

    Program prioritas dimaksud, yakni yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2026. Terdiri dari ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis (MBG), menyediakan pendidikan bermutu.

    Kemudian menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penguatan pertahanan semesta, serta investasi dan perdagangan global.

    Sebelumnya, pada Kamis (14/8/2025), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa ia tidak bisa membocorkan kebijakan pemerintah pada tahun 2026 yang akan disampaikan Prabowo.

    Ia meminta seluruh pihak untuk menunggu pidato Presiden Prabowo yang bakal disampaikan Jumat (15/8/2025). Menurut dia, dalam pidato Prabowo besok, akan terlihat secara gamblang postur APBN 2026.

    Namun, saat pidato Prabowo di Tanggal 15 Agustus lalu, Ketua Umum Gerindra itu tak menyinggung kenaikan gaji PNS.
    (Arya/Fajar)

  • Politik kemarin, RUU Haji dan Setnov masih kader Golkar

    Politik kemarin, RUU Haji dan Setnov masih kader Golkar

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa politik kemarin (19/8) menjadi sorotan, di antaranya perkembangan DPR RI menggelar rapat pimpinan setelah menerima DIM RUU Haji dari pemerintah, dan petinggi Partai Golkar menyebut Setya Novanto masih merupakan kader partai Golkar.

    Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

    1. DPR gelar rapim usai terima DIM RUU Haji dan Umrah dari pemerintah

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan pihaknya akan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI setelah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dari pemerintah.

    “Baru masuk DIM-nya, kita baru rapim kalau nggak nanti sore besok siang,” kata Adies usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. DPR gelar rapat paripurna bahas RAPBN 2026 usai masa sidang dibuka

    DPR RI menggelar rapat paripurna untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, setelah tahun sidang 2025-2026 dibuka.

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa pada permulaan rapat paripurna itu ada sebanyak 307 anggota yang hadir dari total 580 anggota DPR RI yang berasal dari seluruh fraksi.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Waketum Golkar: Setya Novanto masih berstatus sebagai kader partai

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa terpidana kasus korupsi yang juga bekas ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) masih berstatus sebagai kader Partai Golkar.

    “Jadi per hari ini, Setya Novanto itu adalah masih kader Partai Golkar, jadi menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Wamendagri: DOB Papua ditargetkan operasional pada 2028

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua ditargetkan untuk rampung dan bisa langsung beroperasi pada 2028.

    Hal tersebut disampaikan Ribka saat menghadiri Rapat Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DOB Papua di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. DPD RI setujui pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2025-2026

    Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyetujui pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) DPD RI untuk Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, rapat pemilihan alat kelengkapan DPD RI dilakukan di rapat pleno masing-masing alat kelengkapan dengan mendasarkan pada keterwakilan subwilayah keanggotaan DPD RI.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD RI setujui pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2025-2026

    DPD RI setujui pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2025-2026

    “Setelah diputuskan di rapat di masing-masing alat kelengkapan DPD RI, telah dipilih serta disepakati sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026. Apakah bisa disetujui di sidang paripurna ini? Setuju!”

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyetujui pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) DPD RI untuk Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, rapat pemilihan alat kelengkapan DPD RI dilakukan di rapat pleno masing-masing alat kelengkapan dengan mendasarkan pada keterwakilan subwilayah keanggotaan DPD RI.

    “Setelah diputuskan di rapat di masing-masing alat kelengkapan DPD RI, telah dipilih serta disepakati sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026. Apakah bisa disetujui di sidang paripurna ini? Setuju!” kata Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

    Dipimpin langsung oleh Sultan bersama para Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai, pemilihan pun berjalan dengan tertib, lancar, dan demokratis.

    Sultan berharap pimpinan Alkel yang telah terpilih dapat segera bekerja secara kolektif kolegial dalam memperjuangkan kerja konstitusional DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

    “Saya ucapkan selamat bekerja dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah,” ujarnya.

    Pada akhir sidang, pimpinan DPD RI juga menyerahkan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya dan Dokumen Pendukungnya dari pemerintah untuk dibahas dalam penyusunan Pertimbangan DPD RI kepada Komite IV DPD RI.

    “Pesan dari pimpinan dan anggota pada sidang ini, agar pertimbangan DPD nanti dapat memberikan sorotan kritis kepada penurunan dana transfer ke daerah,” katanya.

    Berikut pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026:

    Komite I
    Ketua: Andy Sofyan Hasdam (Kalimantan Timur)
    Waka I: Carel Simon Petrus Suebu (Papua)
    Waka II: Bahar Buasan (Bangka Belitung)
    Waka III: Muhdi (Jawa Tengah)

    Komite II
    Ketua: Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara)
    Waka I: Angelius Wake Kako (Nusa Tenggara Timur)
    Waka II: A. Abd. Waris Halid (Sulawesi Selatan)
    Waka III: La Ode Umar Bonte (Sulawesi Tenggara)

    Komite III
    Ketua: Filep Wamafma ( Papua Barat)
    ⁠Waka I: Dailami Firdaus (DK Jakarta)
    ⁠Waka II: Jelita Donal (Sumatera Barat)
    ⁠Waka III: Erni Daryanti (Kalimantan Tengah)

    Komite IV
    Ketua: Ahmad Nawardi (Jawa Timur)
    Waka I: Novita Anakotta (Maluku)
    Waka II: Elviana (Jambi)
    Waka III: Sinta Rosma Yenti (Kalimantan Timur)

    Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI
    Ketua: Stefanus BAN Liow (Sulawesi Utara)
    Waka I: Marthin Billa (Kalimantan Utara)
    Waka II: Abdul Hamid (Riau)
    Waka III: Agita Nurfianti (Jawa Barat)

    Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI
    Ketua: Hasan Basri (Kalimantan Utara)
    Waka I: Elisa Ermasari (Bengkulu)
    Waka II: Muhammad Rifki Farabi (Nusa Tenggara Barat)
    Waka III: Mamberop Y. Rumakiek (Papua Barat Daya)

    Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI
    Ketua: Abdul Kholik (Jawa Tengah)
    Waka I: R. Graal Taliawo (Maluku Utara)
    Waka II: Sewitri (Riau)
    Waka III: Muhammad Hidayattollah (Kalimantan Selatan)

    Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI
    Ketua: Gusti Farid Hasan Aman (Kalimantan Selatan)
    Waka I: Darmansyah Husein (Bangka Belitung)
    Waka II: Mirah Midadan Fahmid (Nusa Tenggara Barat)
    Waka III: Henock Puraro (Papua)

    Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI
    Ketua: Ahmad Syauqi (Daerah Istimewa Yogyakarta)
    Waka I: Abdul Hakim (Lampung)
    Waka II: Yulianus Henock Sumual (Kalimantan Timur)
    Waka III: Adriana Dondokambey (Sulawesi Utara)

    Badan Kehormatan (BK) DPD RI
    Ketua BK : Ismeth Abdullah (Kepulauan Riau)
    Wakil I : Hilda Manafe (Nusa Tenggara Timur)
    Wakil II : A. Ian Ali Baal Masdar (Sulawesi Barat)
    Wakil III : Hasby Yusuf (Maluku Utara)

    Kelompok DPD RI di MPR RI
    Ketua: Dedi Iskandar Batubara (Sumatera Utara)
    Catatan untuk Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok akan di pilih langsung oleh Ketua Kelompok DPD.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.