Topik: APBN

  • Ketua BP MPR RI dorong penguatan implementasi program pemerintah

    Ketua BP MPR RI dorong penguatan implementasi program pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (BP MPR) RI Andreas Hugo Pareira mendorong adanya penguatan implementasi program-program pemerintah.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Andreas menilai bahwa di dalam pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025 terdapat banyak hal positif yang disampaikan, seperti perhatian terhadap net outflow of national wealth, ketahanan pangan dan energi, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Namun, ia juga menyoroti adanya ketimpangan antara retorika dengan implementasi di lapangan.

    “Optimisme harus kita jaga, tetapi perlu juga kehati-hatian. Misalnya, kita bicara surplus empat juta ton beras, tapi faktanya harga beras di lapangan mahal. Ini ironi yang tidak boleh diabaikan,” katanya.

    Andreas mengemukakan terjadinya kekosongan dalam pelaksanaan program pemerintah disebabkan lemahnya teknokrasi.

    Maka dari itu, ia menekankan pentingnya peran teknokrasi untuk menerjemahkan ide-ide besar Presiden ke dalam implementasi nyata.

    Di sisi lain, anggota MPR RI Riyono juga memberikan tanggapannya terkait pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR mengenai pentingnya penguatan kedaulatan pangan nasional.

    Menurut Riyono, meski Presiden telah menunjukkan political will dengan menyatakan alokasi anggaran sebesar Rp164,5 triliun untuk sektor pangan dalam APBN 2026, angka tersebut masih jauh dari ideal.

    “Anggaran sektor pangan idealnya minimal sepuluh persen dari APBN. Artinya, APBN sekitar Rp3,700 triliun, sektor pangan dari hulu ke hilir harus mendapat alokasi sekitar Rp370 triliun,” ujarnya.

    Selain itu, Riyono juga mengkritisi realisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Menurutnya, terdapat ketimpangan dalam penguasaan distribusi pangan nasional. “Saat ini, 95–97 persen pasar beras nasional dikuasai sektor swasta. Negara hanya menguasai 3–4 persen. Ini menyebabkan gejolak harga sulit dikendalikan,” tuturnya

    Maka dari itu, Riyono berpendapat bahwa tata kelola pangan harus dirombak serta mendorong penguatan Bulog dan lembaga pangan lainnya, termasuk restrukturisasi posisi Badan Pangan Nasional (Bapanas).

    Selain itu, ia juga menekankan pentingnya mendorong pangan lokal sebagai bagian dari kedaulatan pangan.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR terima Surpres untuk bahas RUU Haji dan Umrah

    DPR terima Surpres untuk bahas RUU Haji dan Umrah

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 mengumumkan telah menerima Surat dari Presiden (Surpres) tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan surat yang diterima itu yakni bernomor R47/Pres/08/2025 dan R/50/Pres/08/2025.

    “Surat-surat tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI dan mekanisme yang berlaku,” kata Cucun saat memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Selain Surat dari Presiden tersebut, menurut dia, DPR RI juga telah menerima surat dari Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 3093.1/kp.07.00/08-2025 pada tanggal 3 Agustus 2025, tentang pemberitahuan berhentinya masa jabatan Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

    Adapun rapat paripurna tersebut juga beragendakan laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil pembahasan penggantian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

    Kemudian pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024.

    Dan agenda terakhir yakni tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Sebelumnya, Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (18/8).

    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan penyerahan DIM dilakukan agar DPR bisa membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas RUU tersebut.

    “Kami serahkan DIM-nya. Ada usul inisiatif DPR terkait dengan hal tersebut,” kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/8) malam.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Keluarga WR Soepratman Pencipta Lagu Indonesia Raya tak Dapat Royalti, Menuntut Penghormatan Negara

    Keluarga WR Soepratman Pencipta Lagu Indonesia Raya tak Dapat Royalti, Menuntut Penghormatan Negara

    GELORA.CO  – Saat ini sedang ramai soal royalti lagu, hingga memicu perseteruan antara penyanyi dengan pencipta atau lembaga berwenang yang memberi hak tersebut dalam bentuk bayaran.

    Royalti adalah pembayaran yang diberikan kepada pemilik hak atas kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, atau merek dagang, sebagai imbalan atas penggunaan aset tersebut. 

    Biasanya, royalti dibayarkan dalam bentuk persentase dari pendapatan atau berdasarkan jumlah penggunaan. 

    Perseteruan terjadi karena ada pihak yakni sang pencipta lagu yang merasa haknya diabaikan.

    Perseteruan pun melebar hingga larangan memutar suara burung atau alam di restoran, kafe dan hotel oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). 

    LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non-APBN yang bertugas mengelola hak ekonomi pencipta lagu dan musik, termasuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna komersial lagu dan musik. 

    LMKN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan berperan sebagai jembatan antara pencipta lagu dan musik dengan pengguna komersial. 

    Terkait persoalan royalti yang belum beres ini, kini keluarga pencipta lagu kebangsaan Indonesia, yakni Wage Rudolf (WR) Soepratman, buka suara soal royalti lagu “Indonesia Raya”. 

    Menurut Ketua Umum Yayasan WR Soepratman Meester Cornelis Jatinegara, Endang WJ Turk, hak cipta lagu kebangsaan tersebut telah sepenuhnya diserahkan kepada negara. 

    Namun, negara juga tak boleh aji mumpung dengan mengabaikan semua hal.

    Keluarga WR Soepratman tetap butuh sentuhan dalam bentuk apresiasi.

    “Hak cipta lagu kebangsaan Indonesia Raya telah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Republik Indonesia tanpa syarat oleh empat orang ahli waris almarhum WR Soepratman,” ujar Endang dikutip dari Kompas,com, Rabu (20/8/2025).

    Endang, yang merupakan cicit dari Ny. Ngadini, kakak kandung WR Soepratman, menjelaskan bahwa penyerahan hak cipta dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan tertanggal 25 Desember 1957 serta Surat Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada 14 Maret 1960. 

    Empat ahli waris WR Soepratman yang menandatangani penyerahan hak cipta tersebut antara lain: 

    – Ny. Roekijem Soepratijah 

    – Ny. Roekinah Soepratirah 

    – Ny. Ngadini Soepratini 

    – Ny. Gijem Soepratinah 

    Dalam keputusan tahun 1960 itu, pemerintah juga memberikan hadiah berupa uang Rp250.000 kepada ahli waris sebagai bentuk penghargaan. 

    Jika dikonversi ke nilai emas saat ini, jumlah tersebut diperkirakan setara dengan Rp6,4 miliar. 

    Endang menambahkan, seluruh karya ciptaan WR Soepratman telah masuk ke domain publik sejak 2009, kecuali dua lagu yakni “Indonesia Tjantik” (1924) dan “Indonesia Hai Iboekoe” (1928). 

    Dua lagu tersebut kemudian diberi sentuhan baru oleh cicit buyut Ngadini, Antea Putri Turk, yang menciptakan melodi baru pada 2023 dengan tetap mempertahankan lirik asli. 

    Lagu tersebut menjadi bagian dari Album Perdana 12 Lagu WR Soepratman. 

    “Untuk karya baru tersebut, Antea berhak atas hak cipta dan royalti,” ujar Endang. 

    Pada 10 November 2023, Antea bersama ayahnya, dr. Dario Turk, Sp.OG, menerima penghargaan MURI atas pembuatan dan peluncuran album perdana tersebut. 

    Selain “Indonesia Raya”, beberapa karya WR Soepratman yang masih sering dinyanyikan hingga kini di antaranya: 

    – Ibu Kita Kartini 

    – Dari Barat Sampai ke Timur atau lebih dikenal sebagai Dari Sabang Sampai Merauke

    – Pahlawan Merdeka

    – Di Timur Matahari 

    Meski lagu-lagu tersebut mewarnai perjalanan sejarah Indonesia, Endang menyebut bahwa keluarga besar ahli waris tidak pernah memperoleh bentuk apresiasi langsung dari negara. 

    “Namun, keluarga ahli waris tidak pernah memperoleh bentuk apresiasi apa pun,” ucap Endang. 

    Menurut Endang, pihak keluarga melalui Yayasan Wage Rudolf Soepratman Meester Cornelis Jatinegara tidak pernah menuntut royalti ataupun hak ekonomi atas lagu ciptaan WR Soepratman. 

    Yang diharapkan adalah pengakuan atas hak moral serta penghormatan terhadap karya besar WR Soepratman.  

    “Yang kami harapkan adalah pengakuan atas hak moral, berupa apresiasi kepada yayasan kami serta kepada Antea Putri Turk selaku Duta Yayasan agar ia dapat terus mengembangkan dan melestarikan karya buyutnya,” kata Endang. 

    Endang juga berharap pemerintah memberi ruang khusus bagi Antea untuk memperkenalkan karya WR Soepratman di panggung kenegaraan. 

    “Kami juga berharap Antea Putri Turk dapat diundang oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menyanyikan 12 lagu karya asli WR Soepratman dalam sebuah Konser Kenegaraan di Istana Merdeka, di hadapan Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintah, sebagai bentuk penghormatan negara kepada pencipta lagu kebangsaan serta karya-karya perjuangan beliau,” tandasnya

  • Investor Asal Anhui China Jajaki Potensi Investasi di IKN – Page 3

    Investor Asal Anhui China Jajaki Potensi Investasi di IKN – Page 3

    Sebelumnya, Pemerintah kembali mengalokasikan dana untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dengan nilai sebesar Rp 6,3 triliun.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sempat ragu saat ditanya mengenai besaran anggaran tersebut. Namun, setelah mendapatkan konfirmasi dari stafnya, ia memastikan bahwa anggaran IKN tercatat dalam RAPBN 2026.

    “Rp 6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, dikutip dari Antara Minggu (17/8/2025).

    Mengacu pada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, alokasi anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) senilai Rp 6,26 triliun terdiri dari Program Pengembangan Kawasan Strategis Rp 5,71 triliun dan Program Dukungan Manajemen Rp 553 miliar.

    Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi APBN 2025 sebesar Rp 4,7 triliun, namun jauh lebih kecil dibandingkan alokasi besar pada tahun-tahun sebelumnya.

    Dari 2022 hingga 2024, total anggaran yang sudah digelontorkan untuk IKN mencapai Rp 75,8 triliun. Rinciannya, realisasi 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, realisasi 2023 Rp 27 triliun, dan realisasi sementara 2024 mencapai Rp 43,3 triliun.

     

  • RI Dikaruniai Logam Tanah Jarang, Bisa Untuk Alat Pertahanan Hingga EV

    RI Dikaruniai Logam Tanah Jarang, Bisa Untuk Alat Pertahanan Hingga EV

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia ternyata dikaruniai ‘harta karun langka’ berupa Logam Tanah Jarang. Komoditas pertambangan mineral kritis itu bahkan sempat disinggung dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/08/2025).

    “Alhamdulillah yang Maha Kuasa telah memberi karunia kita, kita memiliki mineral-mineral, yang disebut tanah jarang, rare earth kita punya semua rare earth di dunia kita miliki,” ujar Prabowo .

    Di samping itu. Prabowo menilai pengelolaan logam tanah harus diarahkan untuk memberdayakan industri strategis, dan meningkatkan kesejahteraan prajurit.

    Mengutip Booklet ESDM Tanah Jarang 2020, disebutkan bahwa kelompok mineral ini terdiri atas 17 unsur kimia, termasuk 15 unsur pada kelompok Lantanida yaitu Lantanum (La) cerium (Ce), praseodymium (Pr), neodymium (Nd), prometium (Pm), samarium (Sm), europium (Eu), gadolinium (Gd), terbium (Tb), disprosium (Dy), holmium (Ho), erbium (Er), tiulium (Tm), ytterbium (Yb) dan lutetium (Lu).

    Ditambah 2 unsur yakni scandium (Sc) dan yttrium (Y). Adapun, LTJ sendiri banyak dipakai pada industri mutakhir, mulai dari industri elektronik, industri otomotif, hingga industri pertahanan.

    Industri Elektronik

    Berdasarkan Road Map Industri 4.0, logam tanah jarang memiliki banyak kegunaan di sektor elektronik.

    – LTJ dipakai untuk membuat magnet permanen pada baterai alat-alat elektronik portabel.

    – Digunakan dalam baterai kendaraan listrik serta turbin penghasil energi ramah lingkungan (GLJn energy).

    – Bermanfaat untuk katalis pemecah cairan pada penyulingan minyak mentah.

    – Dipakai dalam pembuatan layar televisi, chip silicon, monitor, lensa kamera, dan LED (light emitting diodes).

    – LTJ juga digunakan pada lampu CFL, scanner, serta bahan fosfor yang memberi warna.

    – Dimanfaatkan untuk lapisan pada lensa dan pembuatan mesin sinar-X portabel.

    – Digunakan pada tabung sinar-X, MRI (magnetic resonance imagery), hingga aplikasi perawatan kanker.

    Industri Otomotif

    Masih berdasarkan Road Map Industri 4.0, logam tanah jarang juga sangat penting dalam pengembangan kendaraan.

    – LTJ digunakan untuk mendukung mobil listrik dan mobil hibrid dalam industri kendaraan bermesin ramah lingkungan yang sedang direncanakan pemerintah.

    -Kelompok logam Nd dan Tb merupakan bahan penting dalam pembuatan motor listrik generator mobil hibrid.

    -Kelompok logam La, Nd dan Ce merupakan bahan penting dalam pembuatan baterai mobil hibrid NiMH.

    Industri Pertahanan

    Berdasarkan kesepakatan penetapan mineral strategis untuk mendukung pertahanan negara, LTJ memiliki peran penting.

    – Logam tanah jarang (LTJ) adalah kelompok 17 unsur terdiri dari 15 unsur lantanoid (dengan nomor atom 57 hingga 71) dengan tambahan scandium (Sc) dan Yttrium (Y) pada susun Tabel periodik Unsur Kimia.

    – LTJ sebagai unsur paduan yang sangat penting pada material maju.

    – Beberapa material alutsista menggunakan unsur LTJ sebagai unsur paduan antara lain material Terfenol-D, paduan tiga logam terdiri dari Terbium (Te), Iron (Fe), dan Dysprosium (Dy) sebgai material peredam gelombang sonar pada teropong bidik senapan malam (TBSM) untuk material optic Yttrium alumunium garnet (Y3Al5O12) – YAG dan yang lainnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Terungkap Biang Kerok Harga Beras Masih Mahal!

    Terungkap Biang Kerok Harga Beras Masih Mahal!

    Jakarta

    Belakangan ini harga beras di pasaran melambung tinggi di tengah melimpahnya produksi beras RI. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan penyebabnya karena jalur distribusi yang tidak optimal.

    Mendag Budi mengatakan jika distribusi di lapangan berjalan lancar, maka harga beras akan kembali normal kembali.

    “Kalau misalnya seperti kemarin di ritel modern saja berkurang, berarti distribusinya itu yang harus dibenahi,” kata Budi usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Budi mengatakan pihaknya kini tengah membenahi penyaluran beras agar tidak terjadi kelangkaan. Ia juga mengklaim harga beras sudah mulai turun seiring meningkatnya pasokan di pasar tradisional maupun ritel modern.

    “Sudah mulai (turun), sebagian sudah mulai turun. Sekarang di ritel modern juga sudah mulai banyak,” ujarnya.

    Mendag Sebut Harga Beras Mulai Turun

    Lebih lanjut, ia menyebut penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog juga terus ditingkatkan meski belum sepenuhnya terealisasi.

    “SPHP juga sudah mulai jalan walaupun belum 100%. Kami bersama Bapanas terus mendorong percepatan distribusi dan membantu pengawasan di lapangan,” pungkas Budi.

    Lihat juga Video Mentan Geram Beras Dioplos: Rugikan APBN!

    (rrd/rrd)

  • Presiden Prabowo pimpin ratas bahas perkembangan investasi, ekonomi

    Presiden Prabowo pimpin ratas bahas perkembangan investasi, ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu malam, membahas situasi ekonomi terkini dan perkembangan investasi nasional.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, yang mengikuti pertemuan tersebut, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan rapat terbatas dengan para menteri itu merupakan yang terakhir dari rangkaian tiga rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sejak Rabu siang sampai dengan malam hari.

    “Terakhir, rapat bersama para menteri, (rapat) terbatas yang membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional,” kata Seskab Teddy.

    Dalam rapat terakhir di Hambalang hari ini, Seskab Teddy menyebutkan, jajaran menteri yang hadir, memberikan laporan dan mendengarkan arahan-arahan Presiden, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Percepatan investasi merupakan salah satu sasaran prioritas Presiden Prabowo sebagaimana disampaikan dalam pidatonya mengenai RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangannya pada 15 Agustus 2025. Dalam pidatonya itu, Presiden Prabowo optimistis Danantara, yang menjadi sovereign wealth-nya Indonesia dapat menjadi katalisator.

    “Kita percepat investasi dan perdagangan global. APBN sebagai katalis, peran Danantara Indonesia dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi,” kata Presiden Prabowo.

    “Melalui Danantara Indonesia kita perkuat investasi produktif, dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia. Profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan menjadi pijakan, didukung tata kelola, transparan, dan akuntabel,” kata Presiden Prabowo menambahkan.

    Presiden kemudian melanjutkan bahwa pemerintah juga akan mempercepat berbagai proyek hilirisasi.

    “Inilah momentum bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar 38 miliar dolar (AS) akan kita percepat. Proyek ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batubara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan,” sambung Presiden dalam pidato yang sama.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan Indonesia membutuhkan total investasi sebesar Rp7,45 kuadriliun agar perekonomian nasional dapat mencapai pertumbuhan 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada tahun 2026.

    “Untuk mencapai 5,4 persen pertumbuhan kita di tahun 2026 dibutuhkan Rp7.450 triliun dari total investment (investasi) di dalam GDP (Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto/PDB) kita,” ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, minggu lalu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Primayanti
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tidak Dibuka di 2025, Seleksi CPNS 2026 Juga Tidak Ada? Begini Kata Sri Mulyani

    Tidak Dibuka di 2025, Seleksi CPNS 2026 Juga Tidak Ada? Begini Kata Sri Mulyani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah telah memastikan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur umum ditiadakan untuk 2025. Bagaimana untuk 2026?

    Menjawab pertanyaan itu, penting untuk menyimak perkataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Pasalnya, seleksi CPNS mesti tertera pada APBN 2026.

    Pernyataan Sri Mulyani terkait rekrutmen CPNS 2026 disampaikan dalam rapat pembacaan RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Selasa (19/8/2025).

    Sri Mulyani mengungkapkan, keputusan mengenai pembukaan formasi CPNS setiap tahunnya tidak bisa diambil secara terburu-buru. Ada sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan.

    Di antaranya, kebutuhan sumber daya manusia di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, sampai pada kesiapan fiskal negara.

    “Rekrutmen CPNS akan bergantung pada kebutuhan dari kementerian, lembaga, dan terutama pemerintah daerah. Selain itu, ada kapasitas fiskal yang perlu diperhitungkan. Untuk saat ini, kami belum melakukan exercise atau simulasi terkait rekrutmen, ” kata Sri Mulyani.

    Di kesempatan sama, bendahara negara itu mengatakan, pemerintah juga memastikan tak ada kenaikan gaji bagi PNS di 2026.

    Pasalnya, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan memfokuskan untuk program prioritas nasional.

    “Untuk (kenaikan gaji PNS 2026), kita juga akan melihat pada fiscal space untuk tahun 2026 yang mayoritas diisi untuk program-program prioritas nasional,” kata Sri Mulyani.

    Program prioritas dimaksud, yakni yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2026. Terdiri dari ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis (MBG), menyediakan pendidikan bermutu.

  • Anggota Komisi IV DPR RI targetkan RUU Pangan rampung tahun ini

    Anggota Komisi IV DPR RI targetkan RUU Pangan rampung tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengatakan bahwa pihaknya menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan akan dapat rampung pada tahun ini.

    “Undang-Undang Pangan kita mau ubah, sekarang ini kawan-kawan semuanya masukan, saran, silakan di Komisi IV kami mau usahakan Undang-Undang tentang Pangan diselesaikan di tahun ini,” kata Riyono.

    Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Implementasi Pidato Presiden Saat Sidang MPR RI Tahun 2025” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia menyebut nantinya RUU tersebut akan memuat pula penataan ulang terkait posisi institusi pemerintah yang mengurusi urusan pangan dalam mengendalikan desain pangan nasional.

    “Termasuk di dalamnya kami mau menata ulang berkaitan dengan posisi Bulog, posisi Badan Pangan agar menjadi sebuah orkestra yang bagus,” ucapnya.

    Di sisi lain, dia memandang adanya kemauan politik (political will) dari pemerintah demi terwujudnya ketahanan pangan nasional, sebagaimana pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya pada Jumat (15/8).

    Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan nasional, yang masuk dalam salah satu agenda prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

    “Rp164 triliun itu rasa-rasanya kalau kemudian kita menginginkan adanya kedaulatan pangan dari hulu sampai ke hilir kalau dihitung dari persentase memang belum sampai lima persen, tapi ada kenaikan yang menurut saya ini berarti ada political will dari Presiden berkaitan dengan masalah kebijakan pangan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia menekankan negara harus dapat menguasai sektor pangan nasional sebab yang terjadi saat ini justru pasar dikendalikan oleh sektor swasta yang mendominasi.

    “Negara harus menguasai pangan kita, kalau pangan saat ini khususnya beras baru kurang lebih tiga sampai empat persen marketnya dikuasai oleh negara, 97 persen pangan khususnya beras itu masih dikuasai oleh sektor privat,” katanya.

    Riyono menegaskan pula bahwa ketahanan pangan merupakan penentu bagi terciptanya pembangun nasional.

    “Urusan pangan ini separuh urusan bangsa kita. Sebagaimana Soekarno menyatakan kalau urusan perut rakyat kita ini selesai, 50 persen urusan bangsa kita ini,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perayaan HUT Ke-80 RI belum berakhir, Seskab Teddy siapkan Merdeka Run

    Perayaan HUT Ke-80 RI belum berakhir, Seskab Teddy siapkan Merdeka Run

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya rapat bersama Panitia Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo untuk mempersiapkan acara lari “Merdeka Run 8.0” pada Minggu, 24 Agustus 2025.

    Di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu, Seskab Teddy membahas kostum (jersey) Merdeka Run, denah lokasi acara lari, termasuk sarana dan prasarana untuk Merdeka Run.

    “Masih dalam suasana perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, pagi ini, saya menerima kedatangan Menpora Dito Ariotedjo untuk membahas perencanaan dan kesiapan pelaksanaan Merdeka Run 8.0 K,” kata Seskab Teddy di Jakarta, Rabu.

    Teddy mengatakan acara Merdeka Run 8.0 K itu digelar oleh Istana Kepresidenan RI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Jakarta pada hari Minggu, 24 Agustus 2025, tepat seminggu setelah HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.

    “Garis start dan finish di depan Istana Merdeka, Jakarta,” sambung Seskab Teddy.

    Seskab pun mengajak masyarakat untuk menantikan tanggal pendaftaran Merdeka Run 8.0 K.

    “Catat tanggalnya, karena pendaftaran akan segera dibuka. Gratis dan terbuka untuk semua masyarakat,” kata Seskab Teddy.

    Rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dimulai sejak 1 Agustus 2025 dengan acara Doa Kebangsaan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

    Tahun-tahun sebelumnya, Doa Kebangsaan yang rutin digelar sebagai pembuka rangkaian peringatan HUT RI digelar di Istana Kepresidenan RI, tetapi tahun ini acara itu digelar di Tugu Proklamasi, yang merupakan tempat dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.

    Rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI berikutnya dilanjutkan dengan Pidato Kenegaraan Presiden RI sebagai Kepala Negara dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Senayan, Jakarta, pada 15 Agustus 2025.

    Dalam hari yang sama pada siang hari, Presiden Prabowo lanjut menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2025—2026.

    Rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI kemudian dilanjutkan dengan Ziarah Nasional dan Renungan Suci pada tanggal 16 Agustus 2025 tepat pukul 24.00 WIB di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata di Jakarta Selatan.

    Puncak peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung pada 17 Agustus 2025 terpusat di Istana Merdeka, Jakarta. Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini dipimpin untuk pertama kalinya oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian pada sore harinya, Presiden Prabowo memimpin Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka.

    Selepas upacara peringatan HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus pagi, Presiden Prabowo membuka pintu Istana Kepresidenan RI untuk Pesta Rakyat pada 17 Agustus 2025.

    Aneka makanan dan minuman disajikan gratis oleh masyarakat peserta upacara saat Pesta Rakyat tersebut, yang merupakan kali pertama digelar saat HUT RI di Istana Kepresidenan RI. Bagi masyarakat yang bukan peserta upacara, Pesta Rakyat juga digelar di kawasan Monumen Nasional pada 17 Agustus 2025 mulai pagi hari sampai dengan malam hari.

    Kemudian, ada pula Karnaval Kemerdekaan yang juga digelar pada 17 Agustus 2025 malam hari. Dalam acara itu, kementerian/lembaga, kemudian TNI dan Polri, pawai menggunakan mobil hias untuk menampilkan program-program unggulan masing-masing.

    Terakhir, Merdeka Run 8.0 K pada 24 Agustus 2025 pun menjadi penutup rangkaian perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Istana Kepresidenan RI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.