Xcloud.id

Topik: APBN

  • Tanggulangi Bencana Banjir Sumatra, Purbaya Siap Tambah Dana BNPB

    Tanggulangi Bencana Banjir Sumatra, Purbaya Siap Tambah Dana BNPB

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) yang dianggarkan di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyebut prioritas utama pemerintah dalam kondisi bencana seperti saat ini adalah penyelamatan masyarakat, evakuasi, layanan logistik, pengungsian, kesehatan, dan lain-lain. Semuanya dibiayai oleh APBN melalui DSP yang dikelola di bawah BNPB.

    “Ini dibiayai negara melalui BNPB dengan skema Dana Siap Pakai. BNPB membelanjakan Dana Siap Pakai ini sesuai kebutuhan masyarakat terdampak selama Tanggap Darurat,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/12/2025). 

    Kendati demikian, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada pemerintahan Joko Widodo itu tak memerinci lebih lanjut besaran DSP dimaksud. Dia menyebut besaran dananya akan disesuaikan dengan kebutuhan untuk kepentingan Tanggap Darurat, dan akan dibelanjakan secara akuntabel.

    Secara terpisah, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap untuk memberikan tambahan anggaran ke BNPB untuk penanganan bencana alam di Aceh dan Sumatera. Menurut Bendahara Negara, saat ini BNPB masih memiliki sisa anggaran sekitar Rp500 miliar lebih. Apabila merujuk kepada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, outlook anggaran BNPB 2025 adalah Rp2 triliun. 

    “Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kami siap juga menambah, dan sudah ada di anggarannya. Ini tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya kaya,” ujar Purbaya kepada wartawan saat ditemui usai Rapimnas Kadin 2025 di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025). 

    Purbaya tidak mengingat jelas pos anggaran di APBN yang sudah disiapkan untuk kebutuhan situasi darurat bencana seperti saat ini. Namun, dia menyebut pengalokasian tambahan anggaran itu bakal langsung diberikan seketika BNPB menyampaikan pengajuan. 

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menjamin bahwa dana untuk anggaran biaya tambahan (ABT) itu cukup, termasuk untuk rehabilitasi dampak bencana. 

    “Tinggal BNPB mengajukan ABT [Anggaran Biaya Tambahan] ke kami. Nanti kami proses,” pungkasnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, pada hari ini, Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat turut bertolak ke Sumatra untuk memantau kondisi daerah terdampak bencana. 

  • HUT ke-54, Korpri Tegaskan Komitmen ASN Perkuat Pelayanan Publik

    HUT ke-54, Korpri Tegaskan Komitmen ASN Perkuat Pelayanan Publik

    Liputan6.com, Jakarta – Peringatan HUT ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menjadi momentum penting kebangkitan semangat baru bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Bertempat di Lapangan Monas, Jakarta, suasana upacara berlangsung meriah dengan kehadiran sekitar 15.000 ASN dari berbagai instansi.

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan, memimpin langsung jalannya peringatan yang tahun ini mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju.”

    Zudan menegaskan bahwa berkumpulnya puluhan ribu ASN bukan sekadar seremoni, melainkan bukti soliditas dan komitmen kuat untuk memperkuat peran sebagai garda terdepan pelayanan publik.

    “Komitmen kalian adalah kekuatan negara,” ujarnya, sembari memberikan apresiasi kepada ASN di pusat, daerah, hingga yang berdinas di luar negeri, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

    Ia juga menyoroti peran besar ASN dalam mengelola jalannya pemerintahan. Dengan 5,5 juta ASN yang mengawal APBN sebesar Rp 3.600 triliun dan APBD Rp 1.300 triliun, tuntutan terhadap ASN pada era digital makin tinggi.

    Zudan mengajak ASN untuk menjadi semakin adaptif, semakin memudahkan, dan semakin membahagiakan masyarakat.

     

  • RI Banjir Tax Holiday dan Allowance buat Pengusaha, Ekonomi 2026 Diyakini Lampaui 5,4%

    RI Banjir Tax Holiday dan Allowance buat Pengusaha, Ekonomi 2026 Diyakini Lampaui 5,4%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan pengusaha bahwa pemerintah masih menggelontorkan berbagai insentif dan pembebasan pajak. Dengan insentif pajak berupa tax holiday maupun tax allowance itu, target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4% itu diharapkan bisa terlampaui.

    Pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin) Indonesia, Airlangga menyampaikan kepada para pengusaha yang tergabung di organisasi tersebut akan insentif fiskal yang sudah disediakan pemerintah untuk dunia usaha.

    Airlangga menyebut pada 2026 pemerintah masih menganggarkan belanja perpajakan berupa tax holiday untuk pengurangan pajak penghasilan (PPh) bagi penanaman modal minimal Rp500 miliar, untuk periode 5 sampai dengan 20 tahun.

    “Kemudian juga ada tax untuk [investasi] Rp100 miliar itu tax holiday-nya Rp50 miliar. Ada tax allowance pembebasan impor dan super tax deduction masih ada,” terangnya kepada para pengusaha di Rapimnas Kadin 2025, Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025). 

    Dengan berlanjutnya insentif fiskal, Airlangga menyatakan optimistis target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 5,4% bisa tercapai. Dia bahkan meyakini target itu bisa tercapai dengan berbagai fasilitas pengurangan pajak yang sudah diberikan untuk pengusaha. 

    “Tentu kami optimis tahun 2026 Indonesia harapannya bisa lebih tinggi dari APBN 5,4%, dan ini kuncinya pada yang hadir di ruangan ini. Jadi kalau yang di ruangan ini optimistis, Indonesia akan optimistis,” ucapnya. 

    Sejalan dengan hal tersebut, Airlangga mengatakan bahwa dunia usaha juga memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk membantu pemerintah dalam hal penyerapan tenaga kerja. 

    Merujuk data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang dipaparkan olehnya, realisasi investasi tahun ini sudah mencapai Rp1.434 triliun dari target Rp1.900 triliun. Dari investasi tersebut, jumlah penyerapan tenaga kerja mencapai 1,95 juta orang. 

    “Program-program Bapak Presiden yang harus ataupun diharapkan bisa didukung oleh Kadin, termasuk kami menyiapkan anak-anak muda untuk siap kerja. Kita punya lulusan 1,5 juta sarjana setiap tahun dan kalau Bapak-Bapak buka lowongan ditulis di bawahnya berpengalaman 1 tahun 2 tahun, sehingga yang mau masuk ke lapangan kerja itu di-reject duluan,” papar Airlangga. 

  • Komisi II DPR Minta Pemerintah Aktivasi Dana Darurat Tanggulangi Bencana Sumatera

    Komisi II DPR Minta Pemerintah Aktivasi Dana Darurat Tanggulangi Bencana Sumatera

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah cepat dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Khozin menilai aktivasi dana darurat dari APBN menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat upaya penyelamatan warga dan penanganan dampak bencana.

    “Di tengah keterbatasan fiskal di daerah karena pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), aktivasi dana darurat yang bersumber dari APBN penting segera dialokasikan,” kata Khozin dalam keterangannya, Minggu, 30 Desember.

    Khozin menekankan bahwa penggunaan dana darurat diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang gerak cepat dalam mengupayakan penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

    Ia merujuk ketentuan Pasal 296 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 44 Tahun 2012 sebagai dasar hukum pencairan dana darurat ketika bencana tidak dapat ditangani oleh Pemda.

    Terkait hal tersebut, Khozin meminta adanya koordinasi antarkementerian. “Kami mendorong Kemendagri agar segera berkoordinasi dengan pemda dan kemenkeu untuk mengalokasikan dana darurat yang bersumber dari APBN,” ujar Khozin.

    Legislator dari Dapil Jatim IV itu menegaskan pentingnya langkah cepat pemerintah pusat untuk memastikan layanan dasar tetap berjalan di wilayah terdampak.

    “Hal ini guna memastikan layanan dasar bagi masyarakat pasca bencana tetap dioptimalkan oleh pemda,” jelas Khozin.

    Ia menilai ruang fiskal Pemda yang terbatas membuat dukungan pemerintah pusat menjadi krusial. “Di tengah keterbatasan fiskal daerah, peran pemerintah pusat dalam kebijakan afirmatif di bidang fiskal penting dilakukan,” tegasnya.

    Khozin menambahkan bahwa penanggulangan bencana merupakan kewenangan penting Pemda sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2017, termasuk pemenuhan hak warga, perlindungan masyarakat, pengurangan risiko, hingga pengalokasian dana bencana.

    “Para pimpinan di daerah tampak sigap dalam menerapkan tanggap darurat. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam fase tanggap darurat ini,” pungkasnya.

  • BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 2031 Maksimal 7,7 Persen, di Bawah Target Pemerintah

    BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 2031 Maksimal 7,7 Persen, di Bawah Target Pemerintah

    JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2031 hanya berada di kisaran 6,9 persen hingga 7,7 persen, lebih rendah dibanding target pemerintah yang menargetkan pertumbuhan 8 persen pada 2029.

    Dalam Buku Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, BI menyusun tiga skenario proyeksi ekonomi untuk 2031 yaitu pada skenario baseline, pertumbuhan diperkirakan mencapai 5,6 persen hingga 6,4 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 6,1 persen hingga 6,9 persen pada skenario optimistis, dan berada pada kisaran 6,9 persen hingga 7,7 persen dalam skenario super optimistis.

    Laporan tersebut menyebutkan bahwa stabilitas harga diperkirakan tetap terjaga dengan inflasi berada pada kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen, serta transaksi berjalan tetap rendah pada kisaran defisit 0,4 persen hingga surplus 0,4 persen terhadap PDB pada 2031.

    BI menilai stabilitas internal dan eksternal ini dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas sisi penawaran yang mampu mengimbangi kenaikan permintaan, berkat bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional yang sedang berjalan.

    Dari sisi pembiayaan, kredit perbankan diperkirakan tumbuh optimal di kisaran 12 persen–16 persen per tahun. Sementara itu, defisit fiskal diyakini tetap berada di bawah 3 persen dari PDB, sejalan dengan kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia.

    BI juga menekankan bahwa pencapaian pertumbuhan sangat bergantung pada kecepatan, ketepatan, dan efektivitas implementasi kebijakan, pada skenario baseline, target pertumbuhan dapat dicapai melalui proyek-proyek yang sudah berjalan atau telah memulai pembangunan.

    Sementara skenario optimistis membutuhkan tambahan proyek baru dengan biaya lebih rendah dan pembiayaan yang relatif cepat, termasuk dari APBN.

    Untuk skenario super optimistis, pertumbuhan ditopang oleh proyek-proyek besar yang belum berjalan dan memerlukan pembiayaan lebih besar, banyak di antaranya bersumber dari investasi swasta maupun luar negeri.

    Skenario ini menuntut reformasi struktural yang lebih agresif, mencakup tiga aspek utama yaitu peningkatan produktivitas melalui percepatan pembangunan infrastruktur, riset dan pengembangan, adopsi teknologi, serta efisiensi pasar; peningkatan modal melalui perbaikan iklim investasi dan kenaikan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui akses pendidikan dan perluasan lapangan kerja formal.

    BI menyebut ketiga skenario tersebut berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan perbedaan tingkat capaian bergantung pada efektivitas pelaksanaan proyek dan program pemerintah maupun swasta. Proyek-proyek ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dari sisi konsumsi, investasi, dan peningkatan kapasitas ekonomi nasional.

    Jika skenario super optimistis berhasil dicapai pada 2031, efisiensi ekonomi nasional diperkirakan meningkat secara signifikan, terlihat dari penurunan rasio Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) yang lebih tajam dibanding skenario lainnya.

    Adapun, penurunan ICOR menunjukkan bahwa ekonomi mampu tumbuh tinggi dengan kebutuhan investasi yang lebih kecil.

    Lebih lanjut, peningkatan produktivitas (Total Factor Productivity/TFP) dan penurunan ICOR sebagai hasil dari implementasi transformasi ekonomi nasional diperkirakan akan mendukung pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.

  • Pemerintah Kaji Kuota Impor Pakaian Bekas Untuk Pedagang Thrifting

    Pemerintah Kaji Kuota Impor Pakaian Bekas Untuk Pedagang Thrifting

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengkaji penerapan kuota impor pakaian bekas sebagai jalan tengah atas polemik aktivitas perdagangan thrifting.

    Hal tersebut disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman usai meninjau aktivitas perdagangan pakaian bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025). Dirinya mengaku menerima masukan dari pedagang yang terjerat larangan aktivitas thrifting.

    “Memang ada aspirasi dari teman-teman asosiasi, kenapa enggak dibuka kuota [impor pakaian bekas], ataupun disiapkan aturan lainnya. Ini aspirasi, ya,” kata Maman kepada wartawan.

    Namun demikian, Maman mengaku masih mengkaji opsi tersebut. Menurutnya, permasalahan ini bukan hanya berada dalam lingkup Kementerian UMKM, melainkan juga lintas lembaga.

    Dia lantas berujar bahwa pemerintah tak bisa secara gegabah mengambil keputusan terkait perdagangan pakaian impor bekas, meskipun telah dipertegas dalam aturan yang berlaku.

    Menurutnya, pemerintah juga memiliki kepentingan bahwa aktivitas perekonomian dari perdagangan thrifting yang melibatkan UMKM tak boleh berhenti.

    Pada saat bersamaan, pihaknya juga berupaya mendorong produk pakaian lokal agar menjadi pilihan konsumen dibandingkan pakaian impor ilegal.

    “Nanti kita akan cari formulasi terbaik. Formulasi yang bisa mengakomodasi semua kepentingan ini,” ujar Maman.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberantas praktik ilegal perdagangan pakaian impor bekas.

    Purbaya menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai bersama instansi terkait akan lebih ketat mengawal pelabuhan-pelabuhan yang kerap menjadi celah masuk impor ilegal tersebut.

    “Kita akan investigasi lebih dalam. Dari kasus-kasus yang menyelundup, pasti kan kita tahu nanti siapa pengimpornya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan enggak bisa lepas lagi,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip Jumat (21/11/2025).

  • Komisi VIII DPR: Manfaatkan dapur SPPG untuk posko tanggap bencana

    Komisi VIII DPR: Manfaatkan dapur SPPG untuk posko tanggap bencana

    Dalam situasi darurat, pemenuhan nutrisi dan makanan siap santap bagi pengungsi adalah hal yang krusial. Saya melihat Dapur SPPG yang sudah terbentuk dalam program MBG memiliki infrastruktur dan kapasitas yang dapat dialihfungsikan secara cepat menja

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mendorong pemanfaatan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai posko tanggap bencana yang menerima bantuan makanan bagi korban bencana longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    “Dalam situasi darurat, pemenuhan nutrisi dan makanan siap santap bagi pengungsi adalah hal yang krusial. Saya melihat Dapur SPPG yang sudah terbentuk dalam program MBG memiliki infrastruktur dan kapasitas yang dapat dialihfungsikan secara cepat menjadi posko logistik dan dapur umum darurat,” kata Singgih dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Berdasarkan data terkini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Jumat (28/11) sore, bencana di wilayah Sumatera telah menelan total 174 korban jiwa dan 79 orang masih dinyatakan hilang.

    Secara rinci, Aceh menjadi wilayah dengan korban terbanyak (116 meninggal, 42 hilang), diikuti Sumut (35 meninggal, 25 hilang), dan Sumbar (23 tewas, 12 hilang). Selain itu, ribuan keluarga/jiwa dilaporkan terdampak dan harus mengungsi, seperti di Aceh sebanyak 33.817 KK/119.988 jiwa.

    “Melihat data yang memilukan ini, penanganan tanggap darurat, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar, harus menjadi prioritas utama. Akses makanan siap saji dan nutrisi adalah kunci untuk memastikan para pengungsi, terutama anak-anak dan lansia, tetap bertahan dalam kondisi sulit ini,” ujarnya.

    Dalam kerangka respons tanggap darurat, Singgih Januratmoko secara positif menyoroti potensi besar dari dapur SPPG yang merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dapur-dapur yang sudah tersedia di daerah bencana, seperti yang telah dilaporkan terjadi di Padang, Sumatera Barat, dapat segera dialihfungsikan untuk sementara menjadi Posko Bantuan Makanan Tanggap Darurat Bencana.

    “Program MBG hadir dengan infrastruktur dapur yang sudah terstandarisasi, memiliki rantai pasok bahan pangan, dan sumber daya manusia yang terlatih. Ini adalah aset nasional yang harus kita optimalkan. Pada masa damai, dapur ini menyajikan makanan bergizi, dan di masa bencana, dapur ini dapat menjadi ‘jantung’ logistik makanan untuk korban terdampak,” ujarnya.

    Menurutnya, untuk mendorong percepatan alihfungsi SPPG MBG menjadi posko tanggap bencana, maka perlu Kementerian Sosial dan BNPB segera mengeluarkan instruksi resmi agar Dapur SPPG di wilayah terdampak secara otomatis beralih fungsi menjadi posko logistik makanan darurat, di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

    Singgih juga menyarankan perlunya penguatan kapasitas SDM SPPG yaitu dengan memanfaatkan para juru masak dan pengelola dapur SPPG yang telah ada untuk dibekali dengan pelatihan penanganan logistik bencana, sehingga kesiapsiagaan mereka semakin terintegrasi.

    Selain itu, Singgih juga perlunya optimalisasi anggaran dengan memastikan adanya alur anggaran darurat yang cepat dan fleksibel dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya melalui alokasi di Kementerian Sosial dan BNPB, untuk menopang biaya operasional dan pengadaan bahan baku Dapur SPPG yang beralih fungsi.

    “Inovasi pemanfaatan Dapur SPPG ini menunjukkan bahwa program pemerintah dapat beradaptasi dan menjadi solusi di tengah krisis. Ini adalah wujud gotong royong dan negara hadir secara nyata di saat masyarakat sedang kesulitan. Mari kita satukan tekad dan energi untuk bangkit dan pulih lebih cepat,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Singgih juga menyampaikan rasa empati dan belasungkawa terdalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak.

    “Atas nama pribadi dan keluarga besar Komisi VIII DPR RI, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para keluarga korban yang telah kehilangan orang yang mereka cintai. Kita semua turut berduka. Di saat seperti ini, solidaritas dan gotong royong menjadi kekuatan utama kita untuk bangkit dan meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak,” ujar Singgih.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Skenario Optimistis BI: Ekonomi Tumbuh ‘Hanya’ 7,7% pada 2031, 8% Sulit Terealisasi?

    Skenario Optimistis BI: Ekonomi Tumbuh ‘Hanya’ 7,7% pada 2031, 8% Sulit Terealisasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memaparkan peta jalan ambisius pertumbuhan ekonomi nasional, yang diproyeksikan hanya mampu menembus kisaran 6,9% hingga 7,7% pada 2031 melalui skenario ‘Super Optimis’.

    Dalam dokumen Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, bank sentral menyusun tiga skenario pertumbuhan jangka menengah-panjang: Baseline, Optimis, dan Super Optimis. Skenario tertinggi ini mensyaratkan akselerasi investasi swasta yang masif dan reformasi struktural yang agresif.

    “Dengan bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2031 […] diperkirakan dapat meningkat menjadi 6,1%—6,9% pada skenario ‘Optimis’ dan bahkan lebih tinggi lagi menjadi 6,9%—7,7% pada skenario ‘Super Optimis’,” tulis Bank Indonesia dalam laporannya, dikutip Sabtu (29/11/2025).

    Angka tersebut jauh melampaui proyeksi skenario baseline—yang hanya mengandalkan proyek-proyek yang sudah berjalan (carry over) atau sudah groundbreaking—di mana pertumbuhan ekonomi 2031 diperkirakan hanya berada di kisaran 5,6%—6,4%.  

    Kunci Skenario Super Optimis

    Bank Indonesia menjelaskan bahwa skenario Super Optimis tidak hanya bergantung pada proyek yang sudah ada. Skenario ini memperhitungkan implementasi proyek-proyek baru yang saat ini belum berjalan atau belum groundbreaking, dengan karakteristik biaya investasi yang relatif tinggi.  

    Berbeda dengan proyek pemerintah yang mengandalkan APBN, realisasi proyek-proyek dalam skenario ini diproyeksikan akan memakan waktu pembiayaan yang lebih lama karena sangat bergantung pada sumber dana swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. 

    Selain itu, skenario ini menuntut intensitas kebijakan reformasi struktural yang jauh lebih kuat dibandingkan skenario lainnya. Reformasi tersebut mencakup tiga aspek krusial.

    Pertama, peningkatan produktivitas melalui akselerasi infrastruktur, riset dan pengembangan (R&D), adopsi teknologi, serta efisiensi pasar.  

    Kedua, peningkatan modal alias kapital melalui perbaikan iklim investasi serta peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).  

    Ketiga, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui akses pendidikan, partisipasi angkatan kerja, dan penciptaan lapangan kerja formal.  

    Dampak dari skenario Super Optimis ini diyakini akan meningkatkan efisiensi perekonomian secara signifikan. Hal ini tercermin dari proyeksi penurunan rasio modal terhadap output inkremental (Incremental Capital-Output Ratio/ICOR) yang paling tajam dibandingkan skenario lainnya.  

    “Dengan penurunan ICOR, perekonomian nasional menjadi lebih efisien karena untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi diperlukan nilai investasi yang lebih kecil,” jelas BI.  

    Sejalan dengan itu, produktivitas faktor total (Total Factor Productivity/TFP) juga diproyeksikan mencatatkan pertumbuhan tertinggi. Artinya, dengan tingkat modal dan tenaga kerja yang sama, Indonesia mampu menghasilkan output ekonomi yang jauh lebih besar. 

    Lebih Rendah dari Mimpi Prabowo

    Dari tiga skenario pertumbuhan ekonomi BI, tak ada satupun yang mencapai target Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara dan pemerintah itu memimpikan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029, seperti yang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

    Dalam RPJMN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/menetapkan trajektori pertumbuhan ekonomi dari 2025 sampai dengan 2029. Perinciannya, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3% pada 2025; 6,3% pada 2026; 7,5% pada 2027; 7,7% pada 2028; dan 8% pada 2029.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sesuai mimpi Prabowo, seperti yang tercantum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/202 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu terbaru itu menyelaraskan dengan RPJMN 2025—2029.

    Adapun Renstra Kemenkeu 2025-2029 di antaranya adalah RPJMN 2025-2029 yang mencantumkan lima sasaran pembangunan nasional: meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; daya saing sumber daya manusia meningkat; serta intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.

    Pada 2025, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,3% sebelum disasar ke 8% pada akhir pemerintahan Prabowo.

    Terdapat delapan strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% di 2029 itu, yakni peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi/hilirisasi, pariwisata dan ekonomi kreatif, ekonomi biru dan ekonomi hijau, perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, investasi, dan belanja negara untuk produktivitas.

  • Purbaya Pastikan Ada Anggaran untuk Penanggulangan Bencana di Sumatra

    Purbaya Pastikan Ada Anggaran untuk Penanggulangan Bencana di Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran untuk penanggulangan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat sudah dialokasikan dalam APBN. 

    Sebagaimana diketahui, terjadi bencana banjir hingga longsor pada sejumlah daerah di ketiga provinsi itu akibat fenomena Siklon Tropis Senyar. 

    Sebagai Bendahara Negara, Purbaya menyebut bantuan penanggulangan bencana sudah menggunakan anggaran yang ada. Dia mengaku belum ada permintaan khusus ke Kemenkeu untuk anggaran baru. 

    “Belum minta ke saya sampai sekarang. Jadi sepertinya pakai anggaran yang ada,” ujarnya saat ditemui setelah acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jakarta, Jumat (28/11/2025). 

    Purbaya juga tidak mengetahui berapa nilai anggaran yang digunakan pemerintah untuk mengirimkan bantuan ke Aceh, Sumatea Utara dan Sumatra Barat.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan upaya tanggap darurat dengan mengirimkan bantuan logistik, berupa tenda pengungsian, makanan serta kebutuhan sehari-hari. 

    “Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak, misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskab [Sekretaris Kabinet], alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik. Itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini makin efisien,” terangnya kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga bergerak ke beberapa titik lokasi yang terdampak longsor untuk perbaikan jalan. 

    Di sisi lain, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memerinci lebih lanjut beberapa bantuan yang dikirim pagi ini dari Halim Perdanakusuma. Contohnya, sesuai kebutuhan pemerintah mengirimkan 150 tenda, 64 perahu karet, genset serta 100 alat komunikasi guna memperbaiki sinyal yang terdampak. 

    Selanjutnya, pemerintah pusat turut mengirimkan bahan makanan siap saji, obat-obatan, serta tim medis dari TNI maupun Kementerian Kesehatan. Teddy menyampaikan bahwa pengiriman bantuan ini bukan pertama kalinya diinstruksikan oleh Presiden. Dia mengeklaim Kepala Negara sudah memerintahkan penanggulangan bencana sejak 25 November 2025. 

    “Jadi ini bukan yang pertama. Sejak hari pertama pada 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengoordinasi secara langsung terkait penanganan bencana,” terang Teddy.

  • Prabowo Beri Penghargaan ke 3 Guru Inspiratif di HGN 2025

    Prabowo Beri Penghargaan ke 3 Guru Inspiratif di HGN 2025

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan penghargaan kepada tiga pengajar berprestasi pada puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025. Ketiga guru dinilai konsisten menunjukkan dedikasi dengan kontribusinya masing-masing.

    Penghargaan diberikan di puncak acara HGN 2024, di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Jumat (28/11/2025). Ketiga guru itu yakni Kepala Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Banyumas Umi Salamah yang membuka rumah pribadinya untuk menjadi tempat belajar bagi mereka yang tak bisa sekolah di pendidikan formal.

    Kemudian Kepala SDN Embacang Lama, Sumatera Selatan, Koko Triantoro yang telah mendedikasikan diri lebih dari 10 tahun untuk mengajar di wilayah 3T.

    Lalu Guru SLBN Banda Aceh, Syifa Urrachmanh, guru muda penyandang disabilitas netra yang mengembangkan dan memanfaatkan komputer bicara (kompira) dan pengguna tuna netra dalam belajar.

    Prabowo menegaskan guru merupakan tonggak penting dalam pembangunan bangsa. Prabowo berterima kasih kepada seluruh guru di Indonesia.

    “Para guru adalah tonggak paling penting dalam pembangunan bangsa. Kami berterima kasih kepada seluruh guru Indonesia dari semua tingkatan,” kata Prabowo dalam pidatonya.

    Prabowo menyorot komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan melalui investasi besar-besaran pada sarana belajar, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan fasilitas sekolah. Ia menekankan anggaran pendidikan yang merupakan porsi terbesar APBN harus dipastikan tepat sasaran dan tidak diselewengkan.

    “Tahun ini kita baru mampu memperbaiki 16 ribu sekolah, tahun depan kita targetkan 60 ribu. Semua harus sampai kepada siswa, guru, dan sekolah,” tegas Prabowo.

    Di kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan seluruh kebijakan pendidikan kini telah berjalan sesuai arahan Prabowo, termasuk program peningkatan kesejahteraan hingga kompetensi guru.

    Pemerintah telah menaikkan tunjangan guru non-ASN, memperluas akses Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta membuka kesempatan bagi puluhan ribu guru untuk melanjutkan studi S1 melalui program rekognisi pembelajaran lampau (RPL).

    “Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, tahun ini 12.500 guru memperoleh kesempatan untuk studi S1. Pada 2026 ditargetkan mencapai lebih dari 150 ribu. Ini langkah besar untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru,” ujar Mu’ti.

    Mu’ti juga melaporkan bahwa program digitalisasi sekolah, termasuk distribusi layar interaktif dan revitalisasi, sudah terkirim ke 16.175 satuan pendidikan.

    Halaman 2 dari 3

    (eva/isa)