Xcloud.id

Topik: APBN

  • Celios Minta Presiden Prabowo Copot Srimul

    Celios Minta Presiden Prabowo Copot Srimul

    GELORA.CO -Center of Economic and Law Studies (Celios) mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan tata kelola fiskal dalam negeri.

    Peneliti Celios, Nailul Huda menyampaikan, tata kelola keuangan negara yang tak memihak kepada rakyat menjadi salah satu sebab gelombang protes di berbagai daerah beberapa hari lalu.

    Menurutnya, Presiden Prabowo harus mengambil langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara, dengan memastikan menteri keuangan yang duduk tidak menimbulkan kontroversial seperti Sri Mulyani Indrawati alias Srimul.

    “Kami menyampaikan reset ekonomi Indonesia harus dilakukan, melalui delapan tuntutan kami. Pertama, copot Menteri Keuangan (Sri Mulyani),” ujar Huda kepada RMOL, Rabu 3 September 2025.

    “Batalkan kenaikan tunjangan DPR. Tetapkan gaji tunggal anggota DPR dengan ketentuan tidak melebihi tiga kali lipat upah minimum Jakarta,” sambungnya.

    Selain itu, Huda juga menyarankan pemerintah membentuk komite remunerasi independen untuk pejabat negara, agar setiap pengeluaran dana reses anggota dewan menjadi informasi publik.

    Selain itu, dia juga menyinggung soal kebijakan perpajakan. Dimana tuntutannya segera terapkan pajak kekayaan.

    “Revisi total regulasi perpajakan, batalkan kenaikan tarif pajak yang membebani rakyat, dan turunkan tarif PPn (pajak pertambahan nilai atau pajak pembelian) menjadi 8 persen,” tuturnya.

    Kemudian, Huda meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan, dan juga pangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Polri dan Evaluasi total anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dan Danantara. 

    “Alihkan ke subsidi tunai untuk rakyat kecil, dorong restrukturisasi utang pemerintah, dan setop nafsu penambahan utang baru,” urainya.

    Lebih lanjut, Huda turut mendorong penerapan Putusan MK terkait Menteri dan Wakil Menteri dilarang rangkap jabatan, termasuk jadi Komisaris, khususnya Menteri Investasi dan Hilirisasi yang merangkap jadi CEO Danantara

    “Dan stop Proyek Strategis Nasional yang merugikan keuangan negara, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara baru dan Kawasan FoodEstate,” demikian Huda. 

  • Komisi VIII Gelar Rapat Tertutup dengan Mensos dan Menag, Bahas Apa?

    Komisi VIII Gelar Rapat Tertutup dengan Mensos dan Menag, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja tertutup bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Rabu (3/9/2025). 

    Agenda rapat membahas rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun 2026, serta sejumlah isu aktual. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i mengungkapkan rapat masih sebatas paparan awal mengenai pengajuan anggaran.

    “Jadi tadi masing-masing kementerian memaparkan pagu indikatif, kemudian usulan tambahan dari anggaran yang sudah disampaikan kepada masing-masing kementerian. Tentu dengan memasukkan alasan kenapa mereka meminta penambahan pagu anggaran,” kata Syafi’i di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu (3/9/2025). 

    Menurutnya, pembahasan detail belum dilakukan.

    “Baru itu saja hari ini, belum lagi membahas lebih dalam,” tambahnya.

    Syafi’i menambahkan, meski Badan Penyelenggara Haji termasuk dalam daftar undangan, lembaga tersebut belum sempat menyampaikan paparan. Dia sendiri juga mendapat penugasan khusus yang membuatnya harus meninggalkan rapat lebih awal.

    “Jadi memang belum ada tanya jawab, baru paparan Kementerian Agama dan Kementerian Sosial. Jadi memaparkan pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran. Jadi belum ada pembahasan,” katanya.

    Salah satu alasan usulan tambahan anggaran, kata Syafi’i, terkait kebutuhan belanja pegawai. Misalnya, Kementerian Agama menerima formasi CPNS lebih dari 105.000 orang yang tentu memerlukan dukungan anggaran tambahan.

    Selain itu, persoalan sertifikasi guru juga menjadi perhatian. “Kemarin kan ada 629.000 guru yang belum bersertifikasi. Nah di tahun 2026 kita menyelesaikan separuhnya, 300 lebih. Jadi kalau sudah sertifikasi kan ada penambahan gaji. Penambahan gaji itu kan harus dimasukkan ke APBN,” ungkapnya.

    Dia menambahkan, program sertifikasi guru (PPG) yang dimulai 2026 akan berdampak pada anggaran gaji tahun 2027. Targetnya, pada 2027 tidak ada lagi guru non-sertifikasi di lingkungan Kementerian Agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu.

    “Jadi kalau sekarang kan yang menggaji itu yayasannya. Tapi nanti setelah bersertifikasi itu masuk ke APBN. Maka pasti harus ada usulan tambahan anggaran. Jadi sangat normatif sekali,” kata Syafi’i.

  • Pemerintah Tegaskan Komitmen APBN untuk Daerah Tak Hanya lewat TKD

    Pemerintah Tegaskan Komitmen APBN untuk Daerah Tak Hanya lewat TKD

    JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menepis tudingan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tidak mementingkan pembangunan daerah.

    Dia menekankan APBN tetap berkomitmen dalam pembangunan daerah dan tidak semata-mata tercermin dari nilai transfer ke daerah (TKD).

    Sri Mulyani menjelaskan berbagai belanja pemerintah pusat juga langsung memberikan manfaat kepada masyarakat di berbagai wilayah.

    “Belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.376,9 triliun itu yang menikmati daerah. Masyarakatnya, termasuk pemerintah daerahnya, karena ini adalah program-program penting di daerah untuk bisa melayani dan memperbaiki kesejahteraan rakyat di daerah,” tuturnya dalam Rapat Kerja Komite IV Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Gubernur BI, Selasa, 2 September.

    Dia menjelaskan, sejumlah program besar yang langsung menyasar masyarakat daerah seperti, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun yang menjangkau 10 juta keluarga miskin.

    Berikutnya bantuan pendidikan juga tak kalah besar, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah dengan anggaran Rp63,6 triliun, serta bantuan sembako senilai Rp43,8 triliun untuk 18 juta keluarga penerima manfaat.

    Selanjutnya di bidang kesehatan, anggaran APBN sebesar Rp69 triliun digunakan untuk mendukung jaminan kesehatan masyarakat miskin dan pekerja penerima upah, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis senilai Rp7,3 triliun.

    Pemerintah juga mengalokasikan Rp22,5 triliun untuk revitalisasi sekolah dan madrasah, serta Rp27,9 triliun bagi program sekolah rakyat dan sekolah unggulan.

    Selain bantuan sosial dan pendidikan, pembangunan infrastruktur di daerah juga menjadi prioritas.

    Dana sebesar Rp24,3 triliun dialokasikan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan, Rp48,7 triliun untuk pembangunan perumahan, Rp12 triliun untuk bendungan dan irigasi, serta Rp6,6 triliun bagi pengembangan kampung nelayan dan industri pergaraman nasional.

    Selanjutnya, program kesehatan ibu dan anak melalui MBG mendapatkan alokasi Rp335 triliun.

    Di sisi lain, tunjangan profesi untuk guru dan dosen non-PNS diberikan sebesar Rp63,5 triliun, serta dukungan ketahanan pangan melalui Bulog mencapai Rp28,5 triliun.

    Sementara untuk subsidi, pemerintah menyiapkan Rp381,3 triliun untuk energi dan kompensasi, serta tetap memberikan subsidi non-energi seperti pupuk dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan pelaku UMKM di daerah.

    Sri Mulyani juga menambahkan penguatan pembangunan daerah dilakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) tahun 2025–2026, dengan alokasi anggaran sebesar Rp13,6 triliun.

    Program tersebut mencakup pengoptimalan lahan di 13 provinsi, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga pembangunan jalan daerah dengan anggaran Rp10,2 triliun yang tersebar di 37 provinsi.

    “Nanti pelaksanaannya pasti kementerian lembaga sesuai instruksi presiden harus terus bersinergi koordinasi komunikasi dengan daerah. Ini supaya tidak menikmati persepsi seolah-olah anggaran untuk daerah dipotong atau diturunkan karena uang yang ke daerah itu sebetulnya meningkat,” pungkasnya.

  • Tak Cukup Pidato, CSIS Tawarkan Ini Redam Kemarahan Rakyat RI

    Tak Cukup Pidato, CSIS Tawarkan Ini Redam Kemarahan Rakyat RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Researcher bagian ekonomi untuk Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan mengatakan bahwa jalan keluar dari sejumlah krisis sosial-ekonomi yang terjadi adalah perbaikan tata kelola anggaran negara.

    Pasalnya demonstrasi yang meluas di berbagai wilayah Indonesia belakangan ini dinilai ekonom sebagai ekspresi keresahan sosial ekonomi dan kemarahan publik akan pemerintah. Maka dari itu, sekadar pidato untuk menenangkan situasi tidak akan menyelesaikan inti dari permasalahan.

    “Bagi kami, solusinya adalah tidak sekedar omong atau pidato. Bagi kami, kalau pemerintah tidak bisa mengatasi akar permasalah utamanya, krisis ini atau hal-hal yang seperti ini akan terus terjadi dan berulang-ulang,” ujar Deni dalam diskusi publik CSIS, Selasa (2/9/2025).

    Menurut Deni, ada beberapa langkah penting yang dapat dilakukan pemerintah untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat akan fiskal negara. Pertama, menghentikan praktik pemborosan anggaran dan penggunaan APBN kepentingan yang tidak mendesak.

    Selain itu, pemerintah juga diminta berhenti menyangkal kondisi ekonomi yang kian berat dirasakan masyarakat.

    “Pemerintah harus bisa membangun kembali kepercayaan fiskal melalui empati dan keteladanan. Hentikan pemborosan anggaran, akhiri privilege elite, dan hentikan penyangkalan atas kondisi ekonomi yang saat ini memburuk,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Deni menilai pemerintah perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta layanan publik.

    Deni menilai arah belanja pemerintah tahun depan dinilai tidak adil dan akan memperburuk beban masyarakat.

    Menurutnya, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026, alokasi anggaran justru lebih banyak terserap dalam program-program besar yang dampaknya belum terasa.

    Deni mencontohkan beberapa program pemerintah yang menurutnya perlu dipertanyakan pertanggungjawaban dan transparansi dari penggunaannya nanti. Seperti Makan Bergizi Gratis yang anggarannya meningkat dari Rp 171 pada tahun 2025 meningkat jadi Rp 335 triliun dalam RAPBN 2026 dan menguasai 44% dari anggaran pendidikan.

    Selain itu, anggaran belanja untuk pertahanan, keamanan, dan ketertiban sebesar Rp335,2 triliun, melonjak dari outlook 2025 yang sebesar Rp247,5 triliun atau mencakup hampir 19% dari keseluruhan belanja pemerintah.

    “Permasalahannya adalah bagaimana anggaran itu dibelanjakan dan pertanggung jawaban serta transparansinya itu masih tidak jelas hingga hari ini. Apakah dana-dana yang dikeluarkan itu untuk membeli alat-alat yang baik, yang proper dalam organisasi angkatan pertahanan kita, atau kepolisian kita, atau malah itu menjadi alat untuk memukul rakyatnya sendiri,” ujarnya.

    Tak hanya itu, program bantuan modal koperasi sebesar Rp 3 miliar per unit untuk 80 ribu koperasi juga dipertanyakan efektivitasnya. Sementara itu, anggaran gaji dan tunjangan DPR melonjak signifikan dari Rp 6,6 triliun pada 2025 menjadi Rp 9,9 triliun pada RAPBN 2026.

    “Satu anggota DPR per bulan itu menguasai atau mendapatkan Rp1,4 miliar per orangnya, di mana kalau gajinya ada Rp100 juta per bulan per orang, itu artinya ada Rp1,3 miliar untuk aktivitas lain yang untuk setiap satu anggota DPR,” ujarnya.

    Sementara anggaran untuk transfer ke daerah justru dipangkas. Dalam RAPBN 2026, anggaran ke daerah turun Rp 269 triliun dari APBN 2025 lalu sebesar Rp 919 triliun. Akibatnya, dengan kapasitas fiskal yang terbatas di daerah, mau nggak mau pilihannya misalnya pemerintah daerah menaikkan PBB dan menjadi beban tambahan bagi masyarakat.

    Ketimpangan dalam anggaran tersebut menurut Deni juga menjadi salah satu faktor pendorong aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari kebelakang. Menurutnya, demonstrasi menjadi bentuk penolakan atas ketimpangan yang dirasakan oleh masyarakat melalui keputusan-keputusan pemerintah dalam mengelola anggaran negara.

    “Singkatnya, protes-protes ini merupakan akumulasi keresahan atas kesulitan hidup yang kian mencekik dan kekecewaan atas negara yang hari ini terasa kian abai. Rakyat merasa dikhianati karena elit politik tampil arogan dan tidak peka,” ujarnya.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BI Sudah Borong SBN Rp200 Triliun buat Dukung Program Prabowo

    BI Sudah Borong SBN Rp200 Triliun buat Dukung Program Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder hingga Rp200 triliun, di antaranya untuk pembiayaan program-program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto.

    Perry mengatakan pembelian SBN itu merupakan sinergi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kebijakan-kebijakan bank sentral salah satunya difokuskan untuk mendorong pertumbuhan.

    Dukungan terhadap pemerintah itu tidak hanya melalui penurunan suku bunga, yang sudah dipangkas lima kali sejak September 2024, juga dengan pembelian surat utang pemerintah. 

    “Kami update dan [sampai] kemarin kami telah membeli SBN sebesar Rp200 triliun, data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching,” ujar Perry pada rapat bersama dengan DPD secara virtual, Selasa (2/9/2025). 

    Sebagian dana yang dihimpun dari pembelian SBN, terang Perry, adalah untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita seperti perumahan rakyat hingga Koperasi Desa Merah Putih. 

    Mekanisme sinergi dengan pemerintah itu yakni burden sharing atau pembagian beban bunga. Burden sharing telah dimulai antara BI dan pemerintah sejak 2020 ketika dunia dilanda pandemi Covid-19.

    Selain pembelian SBN maupun kebijakan suku bunga, bank sentral turut menempuh kebijakan mengguyur insentif likuiditas makroprudensial kepada perbankan agar bisa mendorong penyaluran kredit.

    Utamanya, sektor-sektor prioritas pemerintah yang sejalan dengan program Prabowo. Sampai dengan data terbaru, BI menyebut telah mengguyur insentif likuiditas perbankan sebesar Rp384 triliun.

    “Kami telah menambah insentif sebesar Rp384 triliun untuk ke sektor-sektor dalam Asta Cita seperti investasi pertanian, perumahan, UMKM, dan ekonomi inklusif,” ujarnya.

    Adapun total nilai pembelian surat utang pemerintah oleh BI itu meningkat dari data per 19 Agustus 2025 lalu. Pada saat itu, pemerintah sudah memborong SBN pemerintah dengan nilai mencapai Rp186,06 triliun.

    Secara terperinci, pembelian SBN itu terbagi menjadi pembelian dari pasar sekunder sebesar Rp137,8 triliun dan pasar primer dalam bentuk surat perbendaharaan negara (SPN) termasuk syariah Rp48,26 triliun.

    Sebagaimana diketahui, SBN yang diterbitkan pemerintah itu menjadi salah satu instrumen pembiayaan dari APBN.

  • Viral 17+8 Tuntutan Rakyat Singgung PHK-Tunjangan DPR, Pemerintah Buka Suara

    Viral 17+8 Tuntutan Rakyat Singgung PHK-Tunjangan DPR, Pemerintah Buka Suara

    Jakarta –

    Media sosial tengah diramaikan dengan unggahan bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat”. Tuntutan ini ramai diunggah ulang oleh netizen usai gelombang demonstrasi terjadi sebagai aksi protes tunjangan DPR, hingga puncaknya terjadi kericuhan yang menelan korban jiwa.

    Dalam unggahan itu, terdapat 17+8 tuntutan dari rakyat kepada pemerintah, termasuk terkait pembekuan tunjangan DPR, tuntutan kepada pemerintah mengambil langkah darurat terhadap PHK, hingga reformasi perpajakan yang adil.

    Menanggapi tuntutan yang viral di media sosial itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah akan melakukan komunikasi antar Kementerian/Lembaga untuk merespons deretan tuntutan yang disampaikan masyarakat.

    “Mengenai masalah ada tuntutan-tuntutan yang nanti kita akan tentu dari pemerintah akan mana yang menjadi tuntutan kepada pemerintah, kepada mana yang menjadi tuntutan kepada DPR. Tentu akan dibaca, mana yang bisa diakomodir, semua akan dikomunikasikan internal pemerintah dulu,” kata dia dalam usai rapat inflasi daerah di Kemeterian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

    Ia juga meyakini akan mengakomodir tuntutan yang disampaikan masyarakat sesuai aturan yang berlaku, baik untuk pemerintah maupun kepada DPR.

    “Kita lihat seperti apa tuntutan yang bisa diakomodir sesuai aturan-aturan yang ada dan mana yang menjadi kewenangan dari instansi lain misalnya DPR saya kira itu,” jelasnya.

    Dikutip dari detikinet, “17+8 Tuntutan Rakyat” pertama kali viral pada 30 Agustus 2025. Penamaan 17+8 dipilih sebagai simbol perjuangan baru setelah 17 Agustus. Angka 17 mewakili tuntutan jangka pendek dengan tenggat 5 September 2025, sementara 8 adalah tuntutan jangka panjang dengan tenggat setahun, hingga 31 Agustus 2026.

    Sejumlah figur publik seperti Jerome Polin, Fathia Izzati, Andovi da Lopez, Abigail Limuria, hingga aktivis Andhyta F. Utami ikut menyebarkannya.

    Berikut adalah poin-poin utama dari 17 tuntutan jangka pendek yang mendesak segera direalisasikan 5 September:

    1. Penarikan TNI dari Pengamanan Sipil: TNI diminta kembali ke barak dan tidak terlibat dalam pengamanan sipil, serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
    2. Tim Investigasi Independen: Membentuk tim untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya selama demo 28-30 Agustus 2025 secara transparan.
    3. Bekukan Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR: Batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup anggota DPR.
    4. Publikasi transparansi Anggaran DPR: Publikasikan rincian gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR.
    5. Pemeriksaan Anggota DPR Bermasalah: Dorong Badan Kehormatan DPR dan KPK untuk menyelidiki anggota DPR yang bermasalah.
    6. Sanksi Tegas untuk Anggota DPR Tidak Etis: Pecat atau beri sanksi tegas kepada anggota DPR yang memicu kemarahan publik.
    7. Komitmen Partai Politik: Partai harus mengumumkan sikap berpihak pada rakyat di tengah krisis.
    8. Dialog Publik: Libatkan anggota DPR dalam dialog terbuka dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
    9. Bebaskan Demonstran: Lepaskan seluruh demonstran yang ditahan selama aksi.
    10. Hentikan Kekerasan Polisi: Polri diminta mematuhi SOP pengendalian massa dan menghentikan tindakan represif.
    11. Proses Hukum Pelaku Kekerasan: Tangkap dan adili secara transparan anggota atau komandan yang melanggar HAM.
    12. Segera kembali ke barak: Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil
    13. Disiplin Internal TNI: Pastikan TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
    14. Komitmen TNI: TNI harus berkomitmen tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
    15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guruh, buruh, nakes dan mitra ojol) di seluruh Indonesia
    16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
    17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

    8 tuntutan jangka panjang difokuskan pada reformasi sistemik, dengan tenggat satu tahun:

    1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
    Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.
    2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
    Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya.
    3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
    Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
    4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
    DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
    5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
    DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
    6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
    Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
    7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
    DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
    8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
    Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

    (ada/kil)

  • Permudah Pemungutan Pajak, Lurah di Ponorogo Terima Motor Operasional

    Permudah Pemungutan Pajak, Lurah di Ponorogo Terima Motor Operasional

    Ponorogo (beritajatim.com) – Upaya meningkatkan pendapatan daerah lewat sektor pajak terus digenjot Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Bupati Sugiri Sancoko menyerahkan 26 unit sepeda motor berplat merah untuk seluruh kelurahan di Bumi Reog.

    Kendaraan operasional ini diperuntukkan khusus mendukung kelancaran pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dengan adanya motor dinas tersebut, para lurah diharapkan lebih leluasa bergerak, terutama saat menagih kewajiban pajak masyarakat di wilayah masing-masing.

    “Konsekuensi kami karena selalu menarget para lurah, sedangkan perjadinnya dipotong. Kemudian mereka butuh operasional, maka kita belikan sepeda motor biar mereka aktif untuk memungut pajak,” kata Bupati Sugiri Sancoko, ditulis Selasa (2/9/2025).

    Program ini lahir sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD. Salah satu poinnya memangkas 50 persen biaya perjalanan dinas (perjadin). Pemkab Ponorogo lantas mengalihkan efisiensi tersebut dengan pembelian kendaraan operasional untuk kelurahan.

    Menurut Bupati yang akrab disapa Kang Giri, solusi ini sekaligus menjadi bentuk dukungan nyata bagi aparat kelurahan. Pasalnya, beban target pajak tetap harus terpenuhi meski anggaran perjalanan dinas berkurang signifikan.

    “Dengan tambahan kendaraan ini, semangat mereka diharapkan semakin tinggi. Selain memudahkan pemungutan pajak, juga bisa meningkatkan pelayanan ke masyarakat,” tegasnya.

    Kendaraan dinas tersebut bersifat pinjam pakai, melengkapi sarana transportasi yang sebelumnya sudah dimiliki kelurahan. Pemkab berharap strategi ini mampu memperbaiki capaian penerimaan pajak, terutama dari sektor PBB-P2, yang menjadi salah satu tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Mudah-mudahan realisasi PBB-P2 dan pajak-pajak lainnya lebih bagus,” pungkas Kang Giri.

    Dengan langkah ini, Pemkab Ponorogo ingin memastikan bahwa pemungutan pajak tidak lagi terbentur kendala lapangan. Sebaliknya, pelayanan publik bisa lebih dekat, dan potensi pendapatan daerah dapat terjaga optimal. (end/kun)

  • Sri Mulyani Taruh Rp 16 Triliun di Bank BUMN Buat Kopdes Merah Putih

    Sri Mulyani Taruh Rp 16 Triliun di Bank BUMN Buat Kopdes Merah Putih

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diketahui telah mencairkan saldo anggaran lebih (SAL) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 16 triliun untuk mendukung pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

    Penggunaan SAL ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Aturan yang ditetapkan pada 28 Agustus 2025 adalah tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dikutip dari PMK tersebut, SAL yang dicairkan kemudian ditempatkan pada bank Himbara, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    “Untuk memberikan dukungan kepada Bank yang menyalurkan pinjaman kepada KKMP dan/atau KDMP, pemerintah menggunakan SAL untuk penempatan dana pada Bank,” ungkap Pasal 2 Ayat 2 PMK No.63 Tahun 2025 tersebut, dikutip Selasa (2/9/2025).

    Adapun, penggunaan SAL ini dianggarkan sebagai pembiayaan pada subbagian anggaran BUN Investasi Pemerintah. Dalam PMK ini, Sri Mulyani menegaskan penggunaan SAL dilakukan dengan pemindahbukuan dana SAL dari Rekening Kas SAL ke RKUN dalam rupiah sebesar besaran dana SAL.

    “Penggunaan SAL dari RKUN untuk penempatan dana pada Bank dicatat sebagai investasi pemerintah nonpermanen,” tulis Menkeu dalam PMK ini.

    Kemudian, rincian penetapan pembiayaan akan dituangkan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sri Mulyani Gunakan SAL Rp16 Triliun untuk Pembiayaan Kopdes via Bank Himbara

    Sri Mulyani Gunakan SAL Rp16 Triliun untuk Pembiayaan Kopdes via Bank Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) APBN 2025 untuk disuntikan ke perbankan guna mendukung program pembiayaan koperasi desa atau kelurahan merah putih.

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah telah menetapkan 4 bank yang akan menyalurkan pinjaman ke Kopdes Merah Putih. Keempat bank itu antara lain BNI, BRI, Mandiri dan BSI.

    Adapun mekanisme penyuntikan dana dari APBN ke perbankan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih alias SAL Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan Kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Sri Mulyani dalam pertimbangan beleid tersebut menekankan bahwa suntikan dana ke perbankan merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.

    “Pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu dilakukan melalui sinergi pendanaan antara pemerintah dan perbankan selaku Operator Investasi  Pemerintah (OIP),”  demikian dikutip dari dokumen beleid, Senin (1/9/2025).

    Sri Mulyani melalui aturan baru itu juga menyatakan bahwa penggunaan SAL
    dianggarkan sebagai pembiayaan di subbagian anggaran BUN Investasi Pemerintah. 

    Sementara itu, penetapan rincian pembiayaan dalam subbagian anggaran BUN Investasi Pemerintah dari penggunaan SAL ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

    Penggunaan SAL, lanjut PMK tersebut, akan dicatat sebagai penerimaan pembiayaan pada APBN tahun anggaran 2025. Sedangkan, penggunaan SAL dari RKUN untuk penempatan dana pada Bank dicatat sebagai investasi pemerintah nonpermanen yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2025.

    Adapun PMK No.63/2025 telah ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2025 dan diundangkan pada tanggal 1 September 2025. “Aturan mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan.”

    Aset Desa Juga Dipakai 

    Di sisi lain, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan bahwa aset desa yang berstatus idle seperti balai desa, eks bangunan SD Inpres, maupun aset yang sebelumnya dikelola PT Pos Indonesia dapat dimanfaatkan untuk operasionali Koperasi Desa Merah Putih.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa tanpa dukungan aset fisik, kegiatan Kopdes yang ditargetkan beroperasi sebanyak 15.000 unit pada Agustus ini tidak dapat berjalan maksimal. Dia pun mendorong Satuan Tugas (Satgas) Kopdes dapat mempercepat inventarisasi.

    “Jadi jumlahnya berapa dan letaknya di mana, aset ini perlu diinventarisasi agar nantinya bisa digunakan oleh Koperasi Desa yang pada periode Agustus–September ini sudah masuk tahap operasionalisasi,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2025).

    Tidak hanya di tingkat desa, pihaknya juga mengupayakan penggunaan aset milik pemerintah pusat dan daerah guna mendukung berjalannya Kopdes Merah Putih.

    Ferry mengungkapkan bahwa proses pendataan dan inventarisasi hingga kini masih terus dilakukan oleh lintas kementerian dan lembaga, sehingga meyakini bahwa aset yang dapat digunakan dapat terus bertambah.

    “Jadi ini bentuk dukungan percepatan operasionalisasi, di mana masing-masing kementerian menyerahkan data asetnya yang nanti akan kami padukan di dalam microsite,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahri mengatakan bahwa masih banyak desa dan pemerintah daerah yang belum melaporkan aset mereka.

    Dari total lebih dari 75.266 desa, baru sekitar 21 persen atau 16.059 desa yang menyampaikan laporan inventarisasi aset. Artinya, masih ada 59.207 desa yang belum melaporkan. 

    “Kendala utama dari inventarisasi aset yang belum maksimal karena belum adanya pemisahan data yang jelas antara aset tanah dan bangunan yang digunakan maupun yang idle,” tuturnya.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bahwa 15.000 Koperasi Desa Merah Putih siap beroperasi pada bulan Agustus ini.

    Tak hanya di tingkat nasional, Zulhas lanjut memaparkan bahwa pemerintah mempersiapkan operasional Kopdes Merah Putih secara maraton melalui Satgas di provinsi hingga kabupaten/kota. Sejauh ini, dia menyebut bahwa Satgas Kopdes Merah Putih telah terbentuk di 34 provinsi, di luar wilayah Papua yang dinilai memakan proses lebih panjang.

    “Kami sudah membuat agenda agar bulan ini bisa selesai lebih kurang 15.000 [Kopdes] yang sudah operasional,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

  • Tidak Hanya Aparat, Prabowo Beri Bantuan untuk Korban Demonstrasi Sipil

    Tidak Hanya Aparat, Prabowo Beri Bantuan untuk Korban Demonstrasi Sipil

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan memberikan perhatian khusus bagi para korban dalam aksi demonstrasi yang berujung kericuhan di berbagai daerah. Bantuan akan diberikan tidak hanya kepada masyarakat sipil, tetapi juga aparat yang menjadi korban.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa Kepala Negara menaruh atensi serius terhadap kondisi para korban.

    “Oh iya ada, pasti ada itu [bantuan]. Tidak hanya yang di Jakarta tapi Presiden juga memperhatikan yang di luar daerah seperti di Makassar. Presiden sangat punya perhatian terhadap korban, tidak hanya yang dari sipil, tapi juga dari aparat,” kata Gus Ipul saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9/2025) malam.

    Menurutnya, bentuk bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing korban maupun keluarga mereka. Mulai dari biaya pendidikan, perbaikan atau renovasi rumah, hingga dukungan sosial lain.

    “Semua itu pasti tergantung asesmen. Pada dasarnya Presiden akan berikan bantuan yang diperlukan bagi para korban, dua-duanya ya masyarakat maupun aparat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Gus Ipul menyebut Presiden Ke-8 RI itu memiliki instrumen khusus untuk melakukan pendataan dan asesmen kebutuhan korban. Nantinya, tindak lanjut akan dibagi lintas kementerian sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

    “Jadi mungkin ada yang bagian rumah, mungkin bantuan sosial jika diperlukan, atau bantuan lain. Yang jelas ini adalah perhatian langsung dari Presiden,” tambahnya.

    Terkait sumber anggaran, Gus Ipul menyebut sebagian bantuan bisa berasal dari APBN, sebagian lagi dari kontribusi pihak swasta. 

    “Ya tentu ada yang dari APBN mungkin, nanti tentu ada dari swasta kan banyak sekali yang bantu. Tapi khusus ada perhatian sendiri dari Presiden. Itu bantuannya nanti seperti apa nanti lihat,” ujarnya.

    Dia juga mengungkapkan adanya rencana Presiden untuk mengunjungi keluarga korban di Makassar, meski jadwalnya masih menyesuaikan agenda.

    “Saya mendengar sendiri penjelasan Presiden betapa beliau punya atensi perhatian terhadap korban baik dari masyarakat sipil maupun petugas. Tentu dua-duanya ini harus dipikirkan keluarganya maupun juga mereka yang masih memerlukan perawatan,” kata Gus Ipul.

    Meskipun belum bisa merinci besaran anggaran yang disiapkan, tetapi Gus Ipul memastikan semua korban, termasuk yang berada di Jakarta, akan mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya. 

    “Insyaallah akan diberikan semua, saya belum bisa merinci ya. Tapi pasti dapat perhatian sesuai dengan kebutuhannya,” pungkas Gus Ipul.