Xcloud.id

Topik: APBN

  • Ketua Komisi II DPR : Pemerintah tinjau ulang soal pemangkasan TKD

    Ketua Komisi II DPR : Pemerintah tinjau ulang soal pemangkasan TKD

    Kami pun sudah minta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meninjau ulang rencana pemangkasan dana TKD tersebut

    Tanjungpinang (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan Pemerintah Pusat perlu meninjau ulang terkait pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) di dalam Rancangan APBN tahun anggaran 2026.

    “Kami pun sudah minta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meninjau ulang rencana pemangkasan dana TKD tersebut,” kata Rifqinizamy saat berkunjung ke Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat.

    Ia menyebut kebijakan pemangkasan TKD 2026 belum final, karena masih dalam proses pembahasan rencana kerja dan anggaran (RKA) nota keuangan Rancangan APBN 2026, oleh DPR dan Pemerintah Pusat.

    Menurutnya Pemerintah Pusat perlu mempertimbangkan lagi pemangkasan TKD, mengingat terdapat dinamika sejumlah daerah dengan kapasitas fiskal rendah, masih sangat bergantung dengan dana transfer pusat.

    “Kalau TKD dipangkas, tentu nafas ekonomi di daerah semakin sulit,” ujarnya.

    Selain peninjauan ulang, lanjut dia, Komisi II DPR turut menyarankan Pemerintah Pusat menerapkan kebijakan dana transfer ke daerah melalui program-program strategis nasional.

    Ia mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG) yang selama ini anggarannya dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) RI, sebaiknya uang itu ditransfer dan dikelola masing-masing pemerintah kabupaten/kota, namun SOP pelaksanaannya tetap diatur dan diawasi langsung pusat.

    “Termasuk program sekolah garuda maupun sekolah rakyat. Uangnya ditransfer saja ke pemerintah daerah, sehingga daerah tak hanya sebagai tempat pelaksanaan, tapi jadi pelaku supaya sirkulasi ekonomi di daerah lebih hidup,” katanya pula.

    Sementara, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengakui pemerintah provinsi maupun kabupaten-kota setempat mayoritas masih bergantung dengan dana transfer pusat untuk menopang pembangunan dan perekonomian masyarakat.

    Ia tak menampik rencana pemangkasan TKD 2026 akan berdampak pada kegiatan pembangunan infrastruktur daerah, apalagi kondisi geografis di Kepri yang terdiri dari ribuan gugusan pulau, membutuhkan kapasitas fiskal yang besar. Jika hanya mengandalkan APBD, tentu tak akan cukup.

    “Tapi, mudah-mudahan dengan adanya program Pak Presiden Prabowo, seperti MBG hingga Koperasi Merah Putih, dana pusat masih tetap mengalir ke daerah,” ucap Nyanyang.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Begini Rencana Pemerintah Kebut Perluasan Jargas dari Jawa-Sumatra

    Begini Rencana Pemerintah Kebut Perluasan Jargas dari Jawa-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan strategi memperkuat ketahanan energi nasional lewat percepatan pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga yang terintegrasi dengan pipa gas utama dari Sumatera ke Jawa.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk jargas mencapai Rp5,8 triliun hingga 2026. Dana tersebut meliputi pembangunan 115.264 sambungan rumah (SR) pada 2025 dan meningkat menjadi 1 juta SR pada 2026.

    “Untuk jargas rumah tangga, targetnya 1 juta rumah tangga, tahun depan dianggarkan Rp4,8 triliun, kemudian tahun ini dianggarkan Rp1 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp5,8 triliun,” jelas Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (3/9/2025).

    Dadan menambahkan, pembangunan jargas akan terus berlanjut hingga 2027 dengan kombinasi pembiayaan dari APBN maupun swasta, di bawah pengawasan Ditjen Migas Kementerian ESDM. Berdasarkan catatan Bisnis, hingga 2024 total sambungan jargas rumah tangga yang sudah terpasang mencapai 703.000 melalui APBN dan 400.000 dari sumber non-APBN. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut naik hingga 5,5 juta sambungan pada 2030.

    Dengan pencapaian tersebut, impor LPG diproyeksikan turun sebesar 550 kilotons per annum (ktpa), yang berpotensi menghemat subsidi hingga Rp5,6 triliun per tahun.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa jargas bukan sekadar program penyediaan energi rumah tangga, melainkan bagian dari strategi ketahanan energi melalui pemanfaatan potensi gas bumi domestik. Pemerintah tengah mendorong integrasi pipa gas sepanjang Sumatera, yang kemudian akan disambungkan ke Jawa.

    Hal itu ditujukan untuk menyalurkan pasokan dari Wilayah Kerja (WK) Agung dan WK Andaman Aceh agar bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hilirisasi industri hingga rumah tangga. Target integrasi ini mencakup sekitar 300.000 SR di jalur pipa Cirebon–Semarang (Cisem) serta 600.000 SR di jalur pipa Duri–Sei Mangkei (Dusem).

    “Integrasi pipa gas dari Sumatera ke Jawa dilakukan antara lain melalui investasi pembangunan pipa gas bumi Cisem dan Dusem. Pembangunan pipa gas bumi ini mendukung harga gas yang lebih terjangkau dengan toll fee yang lebih rendah, memenuhi kebutuhan gas untuk industri, pembangkit listrik, komersil, dan rumah tangga, serta mendukung Program Jargas,” jelas Yuliot.

  • Catatan JP Morgan, Fitch dan S&P Soal Belanja Pemerintah di Tengah Gejolak Politik

    Catatan JP Morgan, Fitch dan S&P Soal Belanja Pemerintah di Tengah Gejolak Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah lembaga pemeringkat kredit maupun lembaga keuangan asing ramai-ramai memberikan pandangan terkait pengelolaan fiskal pemerintah di tengah gejolak politik yang dipicu aksi demonstrasi sejak pekan lalu. Belanja negara diperkirakan meningkat seiring dengan penggelontoran stimulus akibat dampak demonstrasi.

    Demonstrasi yang awalnya menuntut pembatalan tunjangan rumah anggota DPR hingga akuntabilitas aparat dalam penanganan aksi represif dalam beberapa hari terakhir mulai mereda. Pemerintah dan DPR pun mengundang berbagai perwakilan masyarakat dari beragam latar belakang, mulai dari ahli agam hingga mahasiswa untuk berdiskusi.

    Meski demikian, pemerintah masih mengantisipasi dampak lanjutan dari demonstrasi tersebut. Untuk itu, pemerintah memastikan adanya penebalan bantuan kepada masyarakat di tengah gelombang aksi besar-besaran. Pemerintah juga menegaskan stimulus ekonomi untuk semester II/2025 tetap dijalankan.

    “Beberapa program itu akan dilakukan penebalan yang diberikan kepada masyarakat. Artinya kita memiliki program yang dinikmati oleh, baik itu kelas menengah, itu akan kita terus tebalkan,” terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Bantuan atau stimulus tersebut meliputi subsidi bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta serta dukungan gaji untuk sektor padat karya.

    Pemerintah juga akan menanggung beban Pajak Penghasilan (PPh) untuk sektor tertentu. “Itu sudah dinikmati 1,7 juta masyarakat,” ujarnya.

    Selain itu, stimulus berupa insentif kredit usaha rakyat (KUR) perumahan serta renovasi rumah juga didorong.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan, program bantuan sosial melalui APBN di bawah kementeriannya akan bersifat adaptif, selayaknya penanganan saat bencana alam. Dengan banyaknya korban demo, pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menyiapkan santunan ahli waris sebesar Rp15 juta untuk korban meninggal, serta Rp5 juta untuk korban luka-luka.

    Sejauh ini, lanjut Gus Ipul, data pemerintah mencatat terdapat tujuh korban meninggal dunia serta sembilan korban luka berat.

    Tidak hanya demonstran, ada sekitar enam petugas yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit.

    “Sesuai dengan assessment-nya nanti akan diberi bantuan tambahan, termasuk juga pemulihan-pemulihan berikutnya. Misalnya untuk rehabilitasi sosialnya. Kemudian juga mungkin pemberdayaannya. Jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” katanya.

    Setidaknya sudah ada tiga lembaga asing yang membagikan pandangannya mengenai peningkatan belanja pemerintah hingga potensi pelebaran defisit.

    Sebagai informasi, pemerintah telah memproyeksikan outlook defisit meningkat ke 2,78% terhadap PDB pada tahun ini. Berikut pandangan masing-masing lembaga:

    JP Morgan

    Perusahaan jasa keuangan asal Amerika Serikat ini memperkirakan prospek belanja pemerintah lebih cerah pada semester II/2025, terutama setelah selesainya restrukturisasi anggaran pada semester I/2025 akibat efisiensi sekitar US$20 miliar.

    Dengan demikian, JP Morgan menilai pemerintah siap meluncurkan program stimulus senilai US$1,5 miliar atau sekitar Rp24 triliun pada paruh kedua tahun ini. Stimulus tersebut telah diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Juni 2025 lalu dan diperkirakan disambut positif oleh investor.

    “Paket stimulus senilai US$1,5 miliar [Rp24 triliun] yang diumumkan oleh Menteri Keuangan pada 2 Juni 2025 untuk mendongkrak ekonomi seharusnya disambut baik oleh investor, menurut pandangan J.P. Morgan,” terang Gioshia Ralie, CEO & Senior Country Officer, J.P. Morgan Indonesia, dikutip dari lembar fakta, Jumat (5/9/2025).

    Mengenai subsidi, JP Morgan menilai alokasi belanja akan difokuskan pada masyarakat umum dalam bentuk bansos dan subsidi upah.

    JP Morgan juga mencatat bahwa pengeluaran fiskal tahunan untuk tahun berjalan naik pada Juni 2025, pertama kalinya sejak awal tahun. Pada semester I/2025, belanja pemerintah baru terealisasi 40% dari outlook anggaran sepanjang tahun, lebih rendah dari rata-rata historis 42% pada enam bulan pertama.

    “Yang mengindikasikan percepatan pengeluaran pada paruh kedua dan berpotensi menopang pertumbuhan. Diharapkan akan ada lebih banyak paket stimulus dalam tiga hingga enam bulan ke depan,” terang JP Morgan.

    Fitch

    Fitch Ratings Inc. menilai apabila kerusuhan terus terjadi, ada risiko pelemahan peringkat kredit Indonesia yang per Maret 2025 berada pada level BBB dengan prospek stabil. Risiko tersebut sejalan dengan potensi pelemahan pertumbuhan ekonomi dan beban tambahan bagi sektor keuangan.

    Menurut Fitch, aksi unjuk rasa yang disertai kekerasan dapat berdampak negatif terhadap profil kredit Indonesia jika kondisi itu sampai mengganggu prospek pertumbuhan jangka menengah.

    Lembaga itu juga menyoroti kemungkinan pelebaran defisit APBN akibat meningkatnya belanja dan penerimaan negara yang terbatas.

    “Protes yang disertai kekerasan dapat berdampak negatif terhadap profil kredit negara jika hal tersebut melemahkan prospek pertumbuhan jangka menengah, atau jika pemerintah berupaya mengurangi ketegangan sosial dengan meningkatkan belanja secara signifikan,” tulis Fitch dalam catatannya pada Rabu (3/9/2025), dilansir Bloomberg.

    Fitch memperingatkan bahwa ketegangan sosial dapat menjadi tantangan politik bagi Presiden Prabowo Subianto, meskipun koalisi pemerintah menguasai mayoritas parlemen.

    Kerusuhan berkelanjutan juga berisiko menurunkan investasi asing langsung, membuat Indonesia semakin bergantung pada aliran portofolio yang lebih fluktuatif untuk membiayai defisit neraca berjalan. Fitch memproyeksikan defisit tersebut mencapai 1,3% PDB pada 2025 dan 1,7% pada tahun berikutnya.

    S&P

    S&P Global Ratings lebih dahulu memperingatkan dampak demonstrasi terhadap peningkatan belanja yang berpotensi melebar hingga mendekati batas defisit 3% dari PDB sesuai UU.

    Dalam keterangan tertulis, S&P menilai gelombang protes masyarakat di beberapa daerah tidak akan meningkat hingga mengganggu stabilitas politik, terlebih pemerintah sudah merespons sejumlah tuntutan publik dengan dukungan partai politik.

    “Bagaimanapun, bisa jadi ada penyesuaian-penyesuaian kebijakan yang bisa menambah beban fiskal. S&P Global Ratings percaya bahwa penyesuaian kebijakan dapat meliputi tindakan untuk mendukung perekonomian dan meningkatkan belanja bantuan sosial,” dikutip dari keterangan tertulis, Senin (1/9/2025).

    S&P menegaskan, meski potensi pelebaran defisit ada, hal itu tidak akan memengaruhi rating Indonesia. Salah satu hasil potensial dari penanganan pemerintah adalah meningkatkan belanja bantuan sosial untuk mendukung kelompok masyarakat berpenghasilan menengah dan bawah. Konsekuensinya, porsi belanja meningkat sehingga defisit APBN berpeluang mendekati batas amanat UU yakni 3% dari PDB. 

    “Kebijakan tersebut tidak akan langsung mengancam rating kami terhadap Indonesia (BBB/Stable/A-2). Itu karena kami terus memperkirakan pemerintah akan tetap menjaga defisit di bawah 3% terhadap PDB,” terang S&P.

    Namun, lembaga itu mengingatkan bahwa semakin besar tekanan sosial-ekonomi, semakin sulit bagi pemerintah untuk menyeimbangkan berbagai belanja prioritas sambil tetap menjaga disiplin fiskal yang ketat.

  • Rapat APBN 2026 Jalan Terus, Sri Mulyani Hadir Virtual Usai Rumah Dijarah – Page 3

    Rapat APBN 2026 Jalan Terus, Sri Mulyani Hadir Virtual Usai Rumah Dijarah – Page 3

    Dalam paparannya, ia menekankan bahwa APBN harus menjadi instrumen yang kredibel, sehat, namun tetap bekerja keras untuk menjawab kebutuhan rakyat.

    “APBN bekerja keras, namun dijaga tetap sehat dan kredibel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan mendorong transformasi ekonomi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani menjabarkan delapan prioritas nasional yang menjadi fokus belanja negara pada tahun depan. Prioritas tersebut meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, penguatan UMKM dan koperasi, pertahanan semesta, serta investasi dan perdagangan global.

     

  • KPK Sebut Nadiem Berpeluang Tersangka Kasus Google Cloud Usai Ditahan Kejagung

    KPK Sebut Nadiem Berpeluang Tersangka Kasus Google Cloud Usai Ditahan Kejagung

    Bsnis.com, JAKARTA – Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Nadiem Makarim tidak menutup kemungkinan menjadi tersangka dalam kasus Google Cloud usai ditahan Kejaksaan Agung terkait dugaan proyek pengadaan laptop Chromebook

    Sebagai informasi, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Jokowi itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Jampidsus Kejagung atas perkara dugaan pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek periode 2019–2022.

    Budi berkaca dari kasus pengadaan iklan Bank BJB yang salah satu tersangkanya mantan Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi (YR). YR ditetapkan tersangka oleh KPK, juga Kejagung terkait pemberian fasilitas kredit kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan anak perusahaannya.

    “Memungkinkan, seperti dalam perkara BJB itu kan ada satu orang tersangka yang ditetapkan oleh KPK dan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung,” Kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (4/9/2025).

    Budi menuturkan penyidik KPK akan memanggil kembali Nadiem untuk mendalami perkara dugaan korupsi pengadaan Google Cloud.

    “Sampai hari ini, sampai saat ini penyelidikan terkait dengan perkara pengadaan Google Cloud di Kemdikbudristek masih berproses, namun detailnya seperti apa, sejauh mana, belum bisa kami sampaikan secara detail, karena memang masih dalam tahap penyelidikan,” jelas Budi.

    Budi menegaskan KPK terus berkoordinasi dengan Kejagung. Sebab kasus ini beririsan dengan pengadaan laptop.

    “Ya koordinasi tentu secara teknis dilakukan, tetapi secara detail belum bisa kami sampaikan tentunya seperti apa begitu,” ujarnya.

    Dilansir Bisnis, Dirdik Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup sebelum menetapkan Nadiem sebagai tersangka.

    “Hari ini telah menetapkan tersangka inisial NAM selaku Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2024,” ujar Nurcahyo di Kejagung, Kamis (4/9/2025).

    Menurutnya Nadiem berperan penting karena diduga memerintahkan pemilihan laptop ChromeOS guna mendukung program digitalisasi pendidikan di lingkungan Kemendikbud.

    Proyek ini bernilai Rp9,3 triliun untuk pengadaan 1,2 juta unit laptop TIK bagi PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Dana pengadaan laptop berasal dari APBN dan DAK. Akan tetapi, terdapat makrup harga laptop Rp1,5 triliun dan biaya perangkat lunak CDM Rp480 miliar, sehingga kerugian negara ditaksir mencapai Rp1,98 triliun. 

  • Copot Kapolri, Reformasi DPR, dan Kembalikan Anggaran Pendidikan 20%

    Copot Kapolri, Reformasi DPR, dan Kembalikan Anggaran Pendidikan 20%

    GELORA.CO – Suara rakyat kembali bergema dengan lantang. Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan aspirasi masyarakat yang menuntut keadilan, transparansi, dan perubahan nyata.

    Situasi politik yang penuh ketidakpastian, lemahnya penegakan hukum, serta ekonomi yang kian tertekan menjadi pemicu utama lahirnya tuntutan ini.

    Ketua JAMAN dalam keterangan pers yang diterima Konteks.co.id pada Jumat, 5 September 2025 menyatakan, “Rakyat sudah cukup menderita akibat lemahnya kepemimpinan.”

    “Pemerintah harus mendengar, bukan membungkam suara rakyat,” ungkap M. Eko Purwanto, Sekretaris Jenderal Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN).

    Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi langkah konkret yang harus segera diambil.

    Copot Kapolri dan Reformasi Kepolisian

    Tuntutan pertama yang mencuat adalah pencopotan Kapolri. Aparat dianggap bertanggung jawab atas jatuhnya korban dalam aksi demonstrasi.

    Selain itu, masyarakat menilai perlu adanya reformasi kepolisian yang menyeluruh, mulai dari penghapusan budaya kekerasan hingga penegakan profesionalisme aparat.

    Jika Kapolri gagal bertanggung jawab, Presiden didesak untuk segera mencopotnya sebagai bentuk akuntabilitas politik dan moral.

    Reformasi DPR dan Pemberantasan Korupsi

    Sebagai wakil rakyat, DPR dituntut kembali ke jalur yang benar. Reformasi internal harus dijalankan dengan menghapus praktik transaksional dan tunjangan yang merugikan rakyat.

    Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor juga dinilai sangat penting sebagai langkah nyata dalam pemberantasan korupsi.

    “DPR harus membuktikan keberpihakan pada rakyat, bukan sekadar bermain politik,” tegas perwakilan JAMAN.

    Anggaran Pendidikan 20 Persen Wajib Dikembalikan

    Tuntutan berikutnya adalah pengembalian alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, sesuai amanat konstitusi.

    Pendidikan disebut sebagai investasi jangka panjang yang tidak boleh dikorbankan. Dengan kembalinya anggaran ini, generasi muda Indonesia diharapkan bisa lebih unggul dan kompetitif di tingkat global.

    Reformasi Kabinet dan Penegakan Hukum

    Selain itu, kabinet juga dinilai perlu direformasi agar lebih ramping, efektif, dan efisien. Penempatan menteri harus berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan sekadar akomodasi politik. Penegakan hukum pun menjadi sorotan tajam.

    Pemerintah diminta untuk mengusut kasus korupsi besar tanpa pandang bulu serta memberantas mafia hukum yang merusak kepercayaan publik.

    JAMAN menutup seruannya dengan ajakan, “Perubahan tidak boleh ditunda. Jalan reformasi harus dibuka agar Indonesia benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.”***

  • Hari Ini, Deadline DPR Penuhi 17 Tuntutan, Simak Isinya

    Hari Ini, Deadline DPR Penuhi 17 Tuntutan, Simak Isinya

    Bsnis.com, JAKARTA – Tepat hari ini, Jumat (5/9/2025) adalah deadline DPR untuk menyelesaikan 17 tuntutan yang ditujukan untuk TNI, Polri, sampai Presiden Prabowo Subianto.

    Desakan telah disampaikan masyarakat melalui jejaring media sosial. Terbaru Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Andhyta F Utami, Fathia Izzati, Jerome Polin, serta beberapa influencer lain bersama perwakilan organisasi masyarakat sipil menyerahkan 17+8 tuntutan kepada anggota DPR, Kamis (4/9/2025).

    Penyerahan tuntutan tersebut diterima Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade dan anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka.

    Selain tunjangan anggota dewan, tuntutan juga dipantik dari beberapa sikap anggota dewan yang menuai kontroversi dan tidak pantas. Misalnya Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio yang belakangan menjadi bahan perbincangan publik.

    Wakil Ketua DPR, Sufmi Ahmad Dasco berjanji akan membahas tuntutan tersebut dalam waktu yang singkat dan menjalin komunikasi bersama pemerintah untuk menciptakan kesepakatan.

    “Termasuk yang di dalam 17+8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” katanya usai gelar audiensi dengan perwakilan mahasiswa di Komplek Parlemen, Rabu (3/9/2025).

    Adapun isi 17 tuntutan yang harus diselesaikan Jumat (5/9/2025), yakni:

    Tugas Presiden:

    1.⁠ ⁠Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

    2.⁠ ⁠Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

    Tugas Dewan Perwakilan Rakyat:

    3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).

    4.⁠ ⁠Publikasi transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).

    5.⁠ ⁠Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

    Tugas Ketua Umum Partai Politik:

    6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

    7.⁠ ⁠Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

    8.⁠ ⁠Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

    Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

    9.⁠ ⁠Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

    10.⁠ ⁠Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

    11.⁠ ⁠Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan kekerasan dan melanggar HAM.

    Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

    12.⁠ ⁠Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

    13.⁠ ⁠Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

    14.⁠ ⁠Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipi selama krisis demokrasi.

    Tugas Kementerian Sektor Ekonomi.

    15.⁠ ⁠Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.

    16.⁠ ⁠Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

    17.⁠ ⁠Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

    Selain 17 tuntutan, terdapat juga 8 tuntutan yang harus diselesaikan pada 31 Agustus 2026, yaitu:

    1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran

    Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

    2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

    Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.

    3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

    Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

    4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

    DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

    5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis

    DPR harus merevisi UU Kepolisian.

    Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

    6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

    Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

    7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

    DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangan terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.

    8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

    Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

  • Sri Mulyani Ungkap APBN Kasih Rp12,5 Juta/Orang di Maluku-Papua

    Sri Mulyani Ungkap APBN Kasih Rp12,5 Juta/Orang di Maluku-Papua

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan perincian alokasi Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN) 2026 untuk belanja pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) untuk mendukung pembangunan daerah.

    Dalam rapat yang dilakukan secara daring bersama Komite IV DPD RI, Sri Mulyani mengatakan penduduk Jawa akan mendapatkan Rp5,1 juta/orang dari alokasi RAPBN 2026. Output prioritasnya antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan 45,1 juta penerima, Sekolah Rakyat untuk 12,2 ribu siswa, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk 73,5 juta orang.

    Sementara itu, bagi penduduk Maluku-Papua akan menerima Rp12,5 juta/orang. Perinciannya antara lain MBG untuk 2,4 juta penerima, SK untuk 3,9 ribu siswa, dan CKG untuk 3,6 juta orang, dikutip dari laman Instagram resmi Sri Mulyani, Jumat (5/9/2025).

    Selanjutnya, penduduk Kalimantan mendapatkan Rp8,5 juta/orang. Masing-masing untuk program prioritas MBG bagi 5,2 juta penerima, SR untuk 5,3 ribu siswa, dan CKG untuk 7,8 juta orang.

    Penduduk Sulawesi mendapatkan Rp7,3 juta/orang dengan perincian MBG 6,2 juta penerima, SR untuk 6,3 ribu siswa, dan CKG untuk 9,5 juta orang. Lalu Sumatera mendapatkan Rp5,6 juta/orang dengan output MBG (18,8 juta penerima), SR (11,7 ribu siswa), dan CKG (28,8 juta orang).

    Terakhir, Bali-Nusa Tenggara mendapat Rp6,4 juta/orang. Perinciannya antara lain MBG (5,1 juta penerima), SR (3,1 ribu siswa), dan CKG (7 juta orang).

    “APBN bekerja keras, namun dijaga tetap sehat dan kredibel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan mendorong transformasi ekonomi. Belanja Negara yang efisien dan produktif mendukung 8 Prioritas Nasional: Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Makan Bergizi Gratis, Pendidikan, Kesehatan, UMKM dan Koperasi, Pertahanan Semesta dan Investasi serta Perdagangan Global,” tulis Sri Mulyani dalam unggahannya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran Tahun 2025 Sebesar Rp2,74 Triliun

    Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran Tahun 2025 Sebesar Rp2,74 Triliun

    JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat tambahan pagu anggaran senilai Rp2,74 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Dengan penambahan ini, pagu efektif Kemenhub menjadi Rp29,50 triliun.

    Penambahan anggaran tersebut diputuskan dalam rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 4 September.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bilang penambahan anggaran tersebut berasal dari relaksasi blokir efisiensi senilai Rp1,62 triliun, ambang batas kinerja badan layanan umum (BLU) Rp62,90 miliar dan penambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp1,06 triliun.

    “Sehingga pagu efektif yang telah disetujui DPR RI pada tanggal 7 Juli 2025 sebesar Rp26,76 triliun terdapat penambahan anggaran sebesar Rp2,74 triliun. Sehingga postur anggaran Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2025 yang saat ini sedang dalam proses persetujuan DPR RI akan menjadi sebesar Rp29,51 triliun,” ujarnya.

    Dudy juga menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub tahun 2026. Dia mengatakan untuk anggaran tahun 2026, jumlah pagu indikatif Kemenhub sebesar Rp24,40 triliun.

    “Selanjutnya, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tanggal 24 Juli 2025, pagu anggaran Kemenhub 2026 sebesar Rp28.489.404.712.000,” ujarnya.

    Dari total pagu anggaran Kemenhub 2026, kata dia, sebesar Rp4,84 triliun akan digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang operasional Rp3,05 triliun dan berupa belanja nonoperasional Rp20,59 triliun.

    Adapun rincian sumber pendanaan berasal dari rupiah murni sebesar Rp19,7 triliun, PNBP Rp3,8 triliun, BLU Rp2,22 triliun dan pinjaman luar negeri (PLN) senilai Rp2,76 triliun.

    Lalu berdasarkan rincian program, sebesar Rp9,77 triliun berupa dukungan manajemen, Rp1,83 triliun untuk pendidikan dan vokasi, serta Rp16,88 triliun untuk infrastruktur konektivitas.

    Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan dukungan pada setiap percepatan program kerja Kementerian/Lembaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Akhir tahun biasanya cuaca kurang baik, tantangan di lapangan pasti besar. Sementara di sisi lain kita berharap APBN memberikan daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi di masyarakat,” ujarnya.

  • Halo DPR, Deadline 17 Tuntutan Rakyat Jatuh Hari Ini

    Halo DPR, Deadline 17 Tuntutan Rakyat Jatuh Hari Ini

    Jakarta –

    Para aktivis hingga influencer menyerahkan tuntutan rakyat ’17+8′ atau 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang ke DPR RI pada Kamis kemarin. Diketahui 17 tuntutan itu tenggat waktunya jatuh hari ini.

    Tuntutan rakyat ’17+8′ itu kompak digaungkan masyarakat Indonesia lewat media sosial (medsos). Akhirnya tuntutan itu resmi diserahkan ke DPR pada Kamis (4/9) kemarin oleh Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah.

    Penyerahan itu dilakukan langsung oleh Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F. Utami (Afu), Fathia Izzati, hingga Jovial da Lopez.

    Penyerahan 17+8 tuntutan warga ini diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade dan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka. Saat menerima, Andre turut menandatangani surat serah terima 17+8 tuntutan tersebut.

    Tuntutan ini bertuliskan ’17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat’. Tulisan dalam tuntutan itu berwarna pink dan hijau dengan latar hitam.

    17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu, Deadline: 5 September 2025

    Tugas Presiden:

    1.⁠ ⁠Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
    2.⁠ ⁠Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
    Tugas Dewan Perwakilan Rakyat:3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
    4.⁠ ⁠Publikasi transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
    5.⁠ ⁠Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
    Tugas Ketua Umum Partai Politik:6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
    7.⁠ ⁠Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
    8.⁠ ⁠Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
    Tugas Kepolisian Republik Indonesia.
    9.⁠ ⁠Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
    10.⁠ ⁠Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
    11.⁠ ⁠Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan kekerasan dan melanggar HAM.
    Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia).
    12.⁠ ⁠Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
    13.⁠ ⁠Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
    14.⁠ ⁠Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipi selama krisis demokrasi.
    Tugas Kementerian Sektor Ekonomi.
    15.⁠ ⁠Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
    16.⁠ ⁠Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
    17.⁠ ⁠Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

    8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun, Deadline: 31 Agustus 2026

    1.⁠ ⁠Bersihkan Reformasi DPR Besar-besaran
    Lakukan audit independen yang diumumkan kepada publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

    2.⁠ ⁠Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
    Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.

    3.⁠ ⁠Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
    Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

    4.⁠ ⁠Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
    DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

    5.⁠ ⁠Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
    DPR harus merevisi UU Kepolisian, Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

    6.⁠ ⁠TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
    Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

    7.⁠ ⁠Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
    DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.

    8.⁠ ⁠Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
    Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

    Minta DPR Buktikan

    Mereka juga meminta DPR membuktikan secara konkret dan tak sekadar janji dalam mewujudkan tuntutan tersebut.

    “Hari ini, kami ada di sini untuk memberikan tuntutan ini juga secara formal, secara fisik, supaya sudah tidak ada lagi alasan bahwa belum dimasukkan lewat jalur formal. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata ‘akan’, dengan kata-kata ‘meminta’. Kami ingin bukti konkret,” kata Abigail Limuria, salah satu influencer yang menyerahkan tuntutan tersebut di Gerbang Pancasila gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Kamis (4/9).

    Dia menjelaskan tuntutan terbuka ini telah dibagikan di media sosial. Dia yakin pemerintah sudah memantau tuntutan ini.

    “Sejak awal kami telah mengkomunikasikan tuntutan ini ke DPR lewat berbagai kanal. Pertama, hari Senin, itu dimulai dengan tuntutan terbuka di media sosial yang berkembang secara pesat. Dan saya yakin dengan perangkat media monitoring pemerintah, mereka pasti sudah aware,” jelasnya.

    Pihaknya pun sudah menindaklanjutinya lewat jalur informasi. Baru hari ini secara formal tuntutan itu diserahkan.

    “Pada akhirnya kemarin, pimpinan DPR bertemu dengan perwakilan mahasiswa dan direspons oleh Wakil Ketua DPR di malam harinya tuntutan 17+8 ini melalui postingan media sosial. Walaupun itu sudah terjadi, kami paham bahwa janji itu satu hal, tapi pelaksanaan itu adalah hal lainnya,” lanjutnya.

    Sementara Andhyta F Utami atau Afu membeberkan motivasi yang muncul hingga 17+8 tuntutan rakyat ini akhirnya tercipta. Dia mengungkapkan 17+8 tuntutan rakyat ini muncul dari kekecewaan dan rasa duka yang dalam melihat situasi kericuhan yang terjadi.

    “Sebelas orang korban jiwa, 500 korban luka, dan 3.400 orang dikriminalisasi karena menyuarakan aspirasi mereka. Ini semua disebabkan oleh proses demokrasi yang cacat dan tidak sehat. Kalau dari awal terjadi proses partisipasi yang baik dan pemerintah mau mendengarkan warganya, ini semua tidak seharusnya terjadi,” tutur Afu.

    Sedangkan Fathia Izzati menilai jika 17+8 tuntutan rakyat tidak diindahkan oleh DPR RI hingga besok, maka masyarakat akan menilai dengan sendirinya. Dia mengatakan pihaknya bersama beberapa influencer hanya sebagai kepanjangan tangan dari suara rakyat.

    “Ya kami akan membiarkan rakyat yang menilai sendiri dan mereka juga bisa formulasikan sebenarnya tindakan selanjutnya apa. Jadi sebenarnya nggak dari kami, tapi dari rakyat, karena ini balik lagi cuman perpanjangan tangan suara rakyat,” imbuh Fathia.

    Dasco Akan Bahas Bareng Fraksi DPR

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi tuntutan 17+8 yang disampaikan oleh aktivis hingga influencer di media sosial. Dasco menyebut akan mengumpulkan pimpinan fraksi di DPR untuk membahas hal tersebut.

    “Ya, jadi memang sebagian yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk di 17+8,” kata Dasco setelah menerima audiensi dengan badan eksekutif mahasiswa (BEM) hingga anggota kepemudaan di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9).

    Dasco menyebut aspirasi terkait tunjangan hingga keterbukaan DPR akan menjadi pertimbangan ke depan. Dasco mengatakan bakal mengumpulkan fraksi-fraksi di DPR membahas hal itu.

    “Baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, yaitu termasuk yang di dalam 17+8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ungkapnya.

    Dirangkum detikcom, Rabu (3/9), tuntutan rakyat 17+8 ini diunggah oleh sejumlah influencer hingga aktivis. Unggahan ini ramai-ramai di-repost oleh warganet.

    Halaman 2 dari 3

    (azh/jbr)