Xcloud.id

Topik: APBD DKI

  • DKI kemarin, kebakaran Muara Bayu lalu fokus APBD Jakarta 2025 

    DKI kemarin, kebakaran Muara Bayu lalu fokus APBD Jakarta 2025 

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta pada Jumat (15/11) antara lain kebakaran di Muara Baru yang ditaksir menyebabkan kerugian miliaran rupiah, kesiapan materi AI dan Coding di Jakarta, lalu fokus APBD Jakarta 2025.

    Berikut rangkumannya:

    1. Gulkarmat taksir kerugian akibat kebakaran di Muara Baru Rp26 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu menaksir kerugian akibat kebakaran yang menghanguskan sebuah pabrik di Pelabuhan Muara Baru Penjaringan pada Jumat siang mencapai Rp26 miliar.

    “Objek yang terbakar adalah gudang kertas dinding (wallpaper) milik PT. Honor Decoration dengan luas objek terbakar mencapai 2.000 meter persegi dan kerugian ditaksir sekitar Rp26 miliar,” kata Kasiops Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. DKI siap ikuti kebijakan pemerintah pusat terkait materi AI dan Coding

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pemberian materi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan Coding di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

    “Kalau kebijakan pemerintah pusat sudah digulirkan, itu suatu instruksi, kami siapkan itu semua. Kami di daerah selalu mendukung kebijakan pusat,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    3. DKI keruk sedimen lumpur untuk optimalkan daya tampung air saat hujan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta melakukan pengerukan sedimen lumpur di sungai, waduk dan saluran air untuk mengoptimalkan daya tampung air saat hujan.

    “Dinas SDA bertanggung jawab dan rutin atas infrastruktur air, termasuk peningkatan kapasitas badan air melalui kegiatan pengerukan sedimen lumpur,” kata Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Hendri saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    4. APBD DKI 2025 akan fokus pada program pusat dan isu strategis

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 akan digunakan untuk mendukung program pemerintah pusat serta isu strategis lainnya.

    Pada acara Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 dan Sinergi Legislatif-Eksekutif Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat, Teguh mengatakan APBD TA 2025 direncanakan sebesar Rp 91,14 triliun.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Warga yang hendak pindah memilih di Jakbar bisa datang ke PPS terdekat

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta meminta agar warga yang hendak mengurus pindah memilih bisa mendatangi Kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdekat.

    “Bagi para pemilih yang ingin pindah baik ke dalam atau ke luar Jakbar, silahkan melapor ke kantor PPS terdekat untuk mendapatkan formulir pindah memilih,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat Endang Istianti di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Benyamin Komitmen Pembahasan Proyek MRT Tangsel Akan Berlanjut Megapolitan 9 November 2024

    Benyamin Komitmen Pembahasan Proyek MRT Tangsel Akan Berlanjut Megapolitan 9 November 2024

    Benyamin Komitmen Pembahasan Proyek MRT Tangsel Akan Berlanjut
    Penulis
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Calon wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) nomor urut 1, Benyamin Davnie, berkomitmen untuk melanjutkan pembahasan proyek pembangunan Moda Raya Terpadu (
    MRT
    ) jika terpilih pada Pilkada 2024.
    Rencana perpanjangan moda transportasi berbasis rel ini telah dibahas cukup lama, namun belum ada kejelasan karena ada beberapa kendala dalam merealisasikannya.
    “Iya dong. Pembicaraan (proyek perpanjangan MRT ke Tangsel) akan kami lanjutkan lagi,” ujar Benyamin saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Sabtu (9/11/2024).
    Proyek ini disebut melibatkan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah kota (Pemkot), dan sektor swasta, dengan tujuan untuk meningkatkan konektivitas di wilayah tersebut.
    Pemilihan trase untuk
    MRT Tangsel
    telah diserahkan oleh Benyamin, saat menjabat sebagai kepala daerah, kepada PT MRT untuk dipilih sesuai dengan kebutuhan dan potensi kawasan.
    Nantinya, aspek teknis pembangunan, termasuk pencarian investor, akan dilakukan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tangsel yang hanya Rp 4 triliun dirasa belum cukup untuk merealisasikan proyek itu.
    “Pemilihan trase sudah kami sodorkan ke PT MRT supaya nanti dipilih. Mudah-mudahan nanti bisa langsung diteruskan di Tangsel,” kata Benyamin.
    Keberlanjutan proyek MRT Tangsel ini menjadi bagian dari program Benyamin-Pilar untuk membangun transportasi publik terintegrasi, yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan.
    Benyamin, selaku petahana, terus menyampaikan visi dan misinya kepada warga melalui serangkaian pertemuan dengan berbagai komunitas, menjelang pencoblosan pada 27 November 2024.
    Baru-baru ini, Benyamin-Pilar bertemu dengan Komunitas Laskar Anggrek Indonesia di kawasan Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan, dalam rangka menyosialisasikan pencalonannya.
    “Untuk soal itu (persiapan kampanye akbar), saya akan konsolidasi sama partai pengusung. Nanti dalam rapat akan dihadiri seluruh elemen yang mengusung kami,” kata Benyamin.
    Sementara itu, pasangan Benyamin, Pilar Saga Ichsan, sebelumnya menyebut bahwa proyek pembangunan MRT tak akan menggunakan APBD, mengingat besarnya anggaran yang akan dikeluarkan.
    “APBD Tangsel hanya sekitar Rp 4 triliun, sementara APBD DKI Jakarta mencapai Rp 90 triliun,” ujar Pilar saat kampanye di daerah Sawah Lama, Ciputat, Tangsel, Kamis (17/10/2024).
    Pembangunan MRT di Tangsel rencananya akan menggunakan dana investasi dari perusahaan swasta. Dengan begitu, diharapkan APBD Tangsel bisa difokuskan untuk memenuhi kebutuhan warga.
    “Membangun MRT tanpa melibatkan pihak swasta akan sangat membebani anggaran pemerintah daerah,” kata Pilar.
    Adapun rute MRT yang menghubungkan Jakarta dan Tangsel direncanakan membentang dari Lebak Bulus hingga Rawa Buntu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD DKI targetkan Perda APBD 2025 disahkan akhir November

    DPRD DKI targetkan Perda APBD 2025 disahkan akhir November

    Jakarta (ANTARA) – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi DKI Jakarta menargetkan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi perda pada tanggal 28 November 2024.

    Oleh karena itu, kata Ketua Bamus DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin dalam keterangan di Jakarta, Kamis, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD TA 2025 secara maraton.

    “Ada perubahan, kami rencanakan 28 November, H plus 1 pencoblosan Pilkada 2024 sudah selesai semua,” ujarnya.

    Khoirudin mengatakan bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta akan mulai mengadakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pejabat Gubernur mengenai Raperda tentang APBD DKI Jakarta TA 2025 pada tanggal 7 November 2024.

    Pada tanggal 11 November, DPRD Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan mengadakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta TA 2025.

    Pada hari yang sama, sambung Khoirudin, penyampaian jawaban penjabat gubernur atas pemandangan umum faksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta TA 2025.

    DPRD Provinsi DKI Jakarta juga akan menggelar rapat kerja di komisi-komisi bersama eksekutif dalam rangka pembahasan dan pendalaman terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta TA 2025 pada tanggal 18 sampai dengan 20 November 2024.

    Pada tanggal 21 November 2024, DPRD Provinsi DKI Jakarta mengadakan rapat penyusunan laporan Komisi-Komisi terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.

    Setelahnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta mengadakan rapat dengan agenda menyampaikan laporan hasil pembahasan komisi-komisi, penjelasan eksekutif, serta membahas dan memaparkan Raperda tentang APBD DKI Jakarta TA 2025.

    Pada hari yang sama, DPRD juga menggelar rapat pimpinan gabungan dengan agenda penelitian akhir dan persetujuan Raperda tentang APBD DKI Jakarta TA 2025.

    Pada tanggal 28 November 2024, DPRD Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta.

    Selanjutnya permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna, penandatanganan persetujuan bersama pimpinan dewan dengan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, dan pengungkapan pendapat akhir Penjabat Gubernur DKI Jakarta terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta TA 2025.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Relawan Bu RW siap keluar masuk kampung menangkan RK-Suswono

    Relawan Bu RW siap keluar masuk kampung menangkan RK-Suswono

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Relawan Bu RW siap keluar masuk kampung menangkan RK-Suswono
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Minggu, 27 Oktober 2024 – 21:28 WIB

    Elshinta.com – 

    Ketua Dewan Pembina Relawan Barisan Pendukung Ridwan Kamil-Suswono (BU RW) Ramdan Alamsyah menyambut positif hasil survei Poltracking Indonesia yang menempatkan pasangan calon nomor urut satu, Ridwan Kamil-Suswono pada posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 51,7 persen. 

    Ramdan mengatakan, hasil survei tersebut menjadi pemicu bagi dirinya untuk terus bekerja keras memenangkan RK-Suswono. 

    “Ini jadi penyemangat dari kami. Penyemangat buat para adek-adek, bapak-bapak, emak-emak relawan di BU RW, untuk memenangkan RK-Suswono,” ucap Ramdan saat dihubungi, Kamis (24/10/2024). 

    Ramdan mengatakan, sejauh ini pihaknya melakukan sosialisasi dan mengkampanyekan RK-Suswono  ke kampung-kampung. Baik melalui pemasangan alat peraga kampanye, atau menyampaikan visi misi RK-Suswono bila terpilih di Pilkada Jakarta. 

    “Kampanye kami door to door, keluar masuk kampung, menyampaikan kepada warga sejumlah program-program yang membuat warga Jakarta makin sejahtera,” kata dia. 

    Beberapa program yang disorot oleh Ramdan salah satunya dana Rp200 juta per satu tahun atau Rp1 miliar per lima tahun untuk tiap RW. Program ini merupakan program pembangunan Jakarta yang melibatkan partisipasi masyarakat.

    Dengan adanya program ini, nantinya masyarakat yang tinggal di lingkungan RW akan dilibatkan dalam pembangunan dengan bermusyawarah menentukan skala prioritas masalah mana yang dapat diselesaikan lebih dulu dengan Dana RW. 

     “Ada sekitar 2.700 RW dan satu RW menyelesaikan dua atau tiga persoalan setiap tahun. Ribuan persoalan di tingkat mikro atau RW skala lebih kecil bisa dituntaskan,” katanya.

    Terkait adanya pernyataan yang menyebut program dana RW tersebut akan membebani APBD DKI, Ramdan pun membantahnya. Menurutnya APBD Jakarta sangat besar besarannya. Dia yakin program dana RW ini akan cukup dan tidak membuat jebol APBD. 

    “APBD Jakarta itu per tahun kemarin saja Rp85 triliun, sekarang  ada 2.749 RW di Jakarta. Jika pemberian Rp1 miliar selama 5 tahun, maka anggaran yang diserap hanya sekitar Rp2,7 triliun untuk 5 tahun, sementara 1 tahun saja Jakarta APBD-nya Rp85 triliun. Jadi jauh dari cukup,” tegas Ramdan. 

    Dia pun menegaskan agar program tersebut dapat terealisasi, Ramdan mengajak kepada seluruh warga untuk ikut memenangkan RK-Suswono. 

    “Tentu RK-Suswono harus menang. supaya program ini dan program-program lain yang menyejahterakan warga Jakarta bisa terealisasi,” kata dia. 

    Lembaga Survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024.
    Hasilnya, paslon cagub-cawagub nomor urut 01 Ridwan Kamil-Suswono unggul. 

    Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus itu meraih 51,6 persen. Sementara itu, pasangan nomor urut 03 Pramono Anung-Rano Karno 36,4 persen, dan pasangan nomor urut 02 Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,9 persen.

    “Elektabilitas pasangan Ridwan Kamil-Suswono 51,6 persen. Kemudian pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,9 persen dan Pramono Anung-Rano Karno 36,4 persen,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam rilis daring, Kamis (24/10/2024). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • DPRD DKI sepakati KUA-PPAS APBD 2025 Rp91 triliun

    DPRD DKI sepakati KUA-PPAS APBD 2025 Rp91 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2025 sebesar Rp91,1 triliun.

    Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Khoirudin dalam keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan tahapan selanjutnya yakni penandatangan kesepahaman (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI terhadap KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2025. Ini nantinya dilakukan melalui rapat paripurna pada Jumat (1/11).

    “Pelaksanaan penandatangan MOU Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2025 akan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 November 2024,” ucap Khoirudin.

    Sebelum menyepakati besaran APBD tahun 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono misalnya, merekomendasikan anggaran secara bertahap untuk memperbanyak kamera pengawas (CCTV) dan petugasnya.

    Permintaan itu demi menjaga keamanan pada wilayah rawan konflik dan kriminalitas.

    Selain dia, ada juga Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin yang merekomendasikan agar Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta membuat sistem pengelolaan aset yang lebih optimal. Tujuannya agar aset-aset yang dimiliki Pemprov bisa terdata, terkontrol dan dapat dimanfaatkan dengan baik.

    Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi DKI mempercepat pengurangan kawasan kumuh di Jakarta. Ini, sambung dia, dapat dilakukan baik melalui intervensi infrastruktur permukiman maupun penggunaan skema konsolidasi tanah vertikal.

    Terakhir, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian merekomendasikan agar Program Sekolah Swasta Gratis tetap berjalan. Namun demikian, kata dia, program tersebut tidak menghilangkan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang sudah berjalan.

    “Karena program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, banyak anggaran yang dapat diefisienkan untuk terlaksananya program ini,” demikian kata Justin.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Hernawan Wahyudono
    Copyright © ANTARA 2024