Xcloud.id

Topik: APBD DKI

  • Tunggu keputusan DBH, pembahasan APBD 2026 per komisi ditunda

    Tunggu keputusan DBH, pembahasan APBD 2026 per komisi ditunda

    kita tunggu dahulu ke putusan Menteri Keuangan tentang DBH

    Jakarta (ANTARA) – DPRD DKI Jakarta menunda pembahasan APBD 2026 per komisi karena masih menunggu kepastian dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat, menyusul adanya isu potensi penurunan dari kebijakan efisiensi.

    “Kalau sudah kita tetapkan sementara asumsinya masih salah, nanti kita akan bahas ulang, sayang energi. Lebih baik, kita tunggu dahulu ke putusan Menteri Keuangan tentang DBH,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, saat ini asumsi DBH yang digunakan dalam RAPBD 2026 masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni Rp26 triliun.

    Akan tetapi kata dia, muncul isu adanya potensi penurunan DBH dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat, sehingga pembahasan APBD 2026 per komisi perlu ditunda terlebih dahulu.

    Ia mengatakan bahwa, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyamakan persepsi dan melakukan pendalaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.

    Khoirudin menegaskan bahwa rapat tersebut menjadi acuan sebelum pembahasan di tingkat komisi.

    Ia menyampaikan bahwa dasar pembahasan tetap berpegang pada nota kesepahaman (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sudah disepakati bersama eksekutif.

    “Angka itu tidak boleh berubah. Pegangan kita untuk rapat komisi nanti adalah hasil MoU KUA-PPAS, yaitu Rp95,3 triliun,” ujarnya.

    Meski demikian, Khoirudin menyebut, tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian apabila terdapat perubahan dari pemerintah pusat atau adanya kebutuhan untuk menyesuaikan prioritas pembangunan.

    Ia pun menekankan bahwa perubahan angka hanya bisa dilakukan pada komposisi anggaran di dalamnya, bukan pada total keseluruhan.

    “Tebal dan tipisnya di dalam, silakan diubah sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat, tapi ‘grand’ (besar) totalnya tidak boleh berubah,” katanya menambahkan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Belum Tetapkan Angka, DPRD DKI Minta Publik Sabar Soal Revisi Tunjangan Rumah Rp 70 Juta Megapolitan 8 September 2025

    Belum Tetapkan Angka, DPRD DKI Minta Publik Sabar Soal Revisi Tunjangan Rumah Rp 70 Juta Megapolitan 8 September 2025

    Belum Tetapkan Angka, DPRD DKI Minta Publik Sabar Soal Revisi Tunjangan Rumah Rp 70 Juta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    DPRD DKI Jakarta memastikan revisi terkait tunjangan rumah anggota dewan senilai Rp 70 juta masih dalam tahap pembahasan.
    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada angka pasti mengenai besaran tunjangan baru yang akan ditetapkan.
    “Belum (angka tunjangan) masih dalam proses. Sabar, nanti kalau cepat-cepat keburu-buru salah lagi, nanti Dewan kena kesalahan lagi,” ucap Baco saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Menurut Baco, semua fraksi di DPRD DKI Jakarta telah sepakat untuk mengevaluasi tunjangan rumah.
    Namun, ia mengingatkan prosesnya tidak bisa cepat karena keputusan akhir tetap melibatkan pemerintah provinsi dan kementerian terkait.
    “Semua tunjangan yang dewan dapat itu kan yang menetapkan bukan dewan, tetapi yang menetapkan adalah pemerintah, gubernur dan kementerian keuangan,” kata dia.
    Baco juga menegaskan bahwa revisi aturan soal tunjangan masih dibahas secara hati-hati agar tidak perlu direvisi berulang kali.
    “Lebih baik disiapkan matang-matang, supaya lengkap,” ucapnya.
    Sebelumnya, massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.
    Mereka menilai tunjangan rumah DPRD DKI tidak masuk akal dan jauh dari rasa keadilan, apalagi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.
    “Tunjangan perumahan itu, perlu dikaji ulang, menurut kami, karena mungkin itu terlalu besar. Melihat situasi dan kondisi perekonomian yang tidak berbanding terbalik dengan para wakil-wakil rakyat saat ini,” ujar perwakilan AMPSI, Muhammad Ihsan, Rabu (4/9/2025).
    Saat ini, tunjangan rumah anggota DPRD DKI Jakarta mencapai Rp 70,4 juta per bulan. Untuk pimpinan DPRD, jumlahnya lebih tinggi, yakni Rp78,8 juta per bulan.
    Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 yang diteken mantan Gubernur Anies Baswedan.
    Pada Pergub Nomor 153 Tahun 2017 yang diteken mantan Gubernur Djarot Saiful Hidayat, besaran tunjangan lebih rendah, pimpinan DPRD mendapat Rp 70 juta per bulan dan anggota DPRD Rp 60 juta per bulan termasuk pajak.
    Dalam aturan tersebut dijelaskan, biaya tunjangan dibebankan pada APBD DKI Jakarta dan pengawasan penggunaannya dilakukan oleh Sekretariat DPRD melalui mekanisme verifikasi pertanggungjawaban.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI sepekan, perbaikan fasum imbas demonstrasi hingga capaian APBD

    DKI sepekan, perbaikan fasum imbas demonstrasi hingga capaian APBD

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama sepekan terakhir mulai dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperbaiki fasilitas umum hingga penyesuaian kerja di lingkungan Pemprov Jakarta menyusul demonstrasi hingga pencapaian APBD Jakarta 2025.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca.

    1. DKI perbaiki fasum dan lakukan penyesuaian kinerja terkait demo di DPR

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya melakukan sejumlah langkah, seperti perbaikan fasilitas umum hingga penyesuaian kerja di lingkungan Pemprov Jakarta menyusul demonstrasi yang berujung tewasnya seorang pengemudi ojek daring (online/ojol).

    “Yang pertama adalah, seluruh moda transportasi sekarang sudah dibuka dan armada yang menjadi kewenangan BUMD harus tetap beroperasi. Yang kedua, halte maupun fasilitas umum yang terbakar, saya minta untuk segera diperbaiki,” kata Pramono usai mengunjungi rumah duka Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas dilindas kendaraan taktis polisi saat demonstrasi, di Jakarta, Sabtu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Transjakarta perbaiki halte yang rusak akibat demo pada Senin

    PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan mulai memperbaiki halte dan fasilitas lainnya yang rusak akibat demonstrasi pada Senin (1/9).

    “Terkait perbaikan, fasilitas yang mengalami kerusakan ringan mulai diperbaiki Senin (1/9),” kata Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza di Jakarta, Sabtu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. Jakarta gratiskan TJ-MRT selama seminggu sambil perbaiki halte

    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan tarif layanan Transjakarta dan MRT selama seminggu, serta melakukan pembenahan halte yang dirusak saat rangkaian demonstrasi di Ibu Kota.

    “Nah, mungkin dalam seminggu ini kita akan memberikan gratis untuk TJ dan MRT. Karena memang itu harus juga dibenahi. Membutuhkan waktu satu minggu,” kata Rano Karno atau yang akrab disapa Bang Doel usai ke rumah duka Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas dilindas kendaraan taktis polisi saat demonstrasi, di Jakarta, Sabtu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. DKI luncurkan “Pesapa Kawan” untuk pantau pengelolaan sampah kawasan

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan platform digital “Pesapa Kawan” untuk memantau pengelolaan sampah mandiri di kawasan permukiman, komersial dan industri.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Jakarta, Kamis, mengatakan, platform ini memungkinkan pengelola kawasan melaporkan seluruh alur pengelolaan sampah, mulai dari timbulan, pemilahan, pengolahan hingga pengangkutan.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. Alasan Pemprov DKI batal pangkas trotoar di TB Simatupang

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan rencana pemangkasan trotoar di Jalan TB Simatupang guna mengatasi kemacetan di wilayah tersebut batal dilakukan karena sejumlah alasan.

    “Baik di kiri, di kanan, setelah dilakukan pengecekan secara detail, trotoar yang ada pembangunannya saja yang bisa dilakukan. Tetapi akhirnya saya memutuskan trotoar di kanan dan di kiri tidak diganggu karena memang yang akan kita lakukan adalah menambah armada Transjakarta 14 unit,” kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    6. Begini capaian APBD DKI Jakarta 2025

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2025 berindikasi positif.

    Hingga 31 Juli 2025, kata dia dalam konferensi pers APBD Juli 2025 di Balairung, Balai Kota Jakarta, Rabu, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp43,65 triliun atau 56 persen dari target Rp91,34 triliun.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banggar dan TAPD sepakati APBD DKI 2026 sebesar Rp95,3 triliun

    Banggar dan TAPD sepakati APBD DKI 2026 sebesar Rp95,3 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 sebesar Rp95,3 triliun.

    “APBD kita ada kenaikan menjadi Rp95,351 triliun (dari APBD perubahan 2025 sebesar Rp91,8 triliun),” kata Ketua Banggar DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, sebelum disepakati, lima komisi telah membahas dan mendalami usulan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 selama lima hari sejak Selasa(5/8) hingga Senin (11/8) .

    Khoirudin menyampaikan bahwa besaran angka APBD DKI Jakarta telah disepakati dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab).

    Kenaikan anggaran tersebut kata dia, setelah melihat kondisi inflasi di DKI Jakarta dan juga pertumbuhan Ibu Kota tercatat lebih unggul dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Pertumbuhan ekonominya di atas ekonomi nasional. Sehingga ada rasa optimis,” ujarnya.

    Khoirudin menambahkan bahwa dengan besaran APBD 2026 yang telah disepakati sehingga harapannya Pemprov DKI Jakarta mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap warga.

    Terutama lanjut dia, program prioritas pada sektor pendidikan dan kesehatan yang memang menjadi harapan besar warga seperti sekolah swasta gratis.

    “Kami bahagia, akhirnya bisa menyepakati angka yang akan kita persembahkan untuk warga Jakarta,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wagub Rano optimistis transaksi JITEX 2025 lampaui target 

    Wagub Rano optimistis transaksi JITEX 2025 lampaui target 

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno optimistis nilai transaksi dan investasi dalam pameran Jakarta International Investment, Trade, Tourism and SME Expo (JITEX) 2025 dapat melampaui target Rp14 triliun.

    “Ini adalah kegiatan yang kedua. Kegiatan yang pertama bisa mencapai (transaksi dan investasi) Rp12 triliun. Dengan persiapan yang jauh lebih besar dan jauh lebih lama, saya akan yakin akan melebihi dari Rp14 triliun,” kata dia di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Keyakinan Rano ini berasal dari capaian setidaknya dua kegiatan tahunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melampaui target.

    Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2025 misalnya, yang mencapai total transaksi sebesar Rp15,98 triliun atau melampaui target sebesar Rp15,5 triliun.

    Sementara itu, total transaksi Jakarta Fair 2025 menembus Rp7,3 triliun atau melebihi target Rp7 triliun.

    “Jadi, memang Jakarta ini anomali tentang ekonomi. Kekuatan ekonomi di Jakarta itu memang secara fundamental cukup kuat sehingga tidak salah, kalau APBD DKI Jakarta tahun depan meningkat,” kata Rano.

    JITEX 2025 yang akan diadakan pada 17-21 September 2025 di Jakarta International Convention Center (JCC), menjadi ajang bagi pemasok dan pembeli dari dalam dan luar negeri untuk mengeksplorasi peluang bisnis, menjalin kemitraan dan menjajaki kerja sama lintas sektor.

    Selama lima hari penyelenggaraan, pengunjung akan disuguhkan pameran produk unggulan Made in Jakarta, karya UMKM binaan Jakpreneur dan inovasi industri dari berbagai sektor, mulai dari fesyen, makanan-minuman, kopi, peralatan rumah tangga, hingga kendaraan listrik.

    Selain itu, akan hadir Paviliun Nusantara yang menampilkan kekayaan budaya dan potensi daerah dari seluruh Indonesia.

    “Mudah-mudahan kegiatan ini membuat potensi Jakarta semakin naik. Sekaligus memperkuat sinergi berbagai pihak dalam membangun perekonomian Indonesia, khususnya kota Jakarta,” kata Rano.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo menyampaikan kegiatan JITEX 2025 diikuti 400 peserta pameran dan 400 pembeli dari berbagai negara.

    Dia berharap sebanyak 20 orang bisa mengunjungi pameran itu.

    Angka itu lebih banyak ketimbang capaian JITEX 2024 yang diikuti 355 peserta, dikunjungi 11.310 orang, serta jumlah pembeli dan investor terdiri dari 258 orang berasal dari 10 negara yaitu Indonesia, India, Malaysia, Laos, Polandia, Hongkong, Filipina, Tiongkok, Australia dan Selandia Baru.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cegah banjir, Sudin SDA Jaktim bangun turap 350 meter di Cililitan

    Cegah banjir, Sudin SDA Jaktim bangun turap 350 meter di Cililitan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas (Sudin) Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur (Jaktim) membangun turap Kali Item di RW 06 dan RW 07, Kelurahan Cililitan, Kramat Jati sepanjang 350 meter.

    “Turap dibangun sepanjang 350 meter di sisi kiri dan kanan Kali Item yang melintasi RT 04, 07, dan 09 di RW 06 serta di RT 08 dan 10, RW 07,” kata Kepala Seksi Pembangunan Sudin SDA Jakarta Timur Tengku Saugi Zikri di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa.

    Pembangunan turap itu merupakan aspirasi warga yang disampaikan melalui reses anggota dewan maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) karena daerah tersebut kerap dilanda banjir saat hujan deras.

    “Jadi pembangunan ini usulan warga, karena setiap hujan deras dan debit air tinggi, air selalu melimpas ke permukiman warga,” ujar Saugi.

    Dia menjelaskan turap tersebut dibangun dengan menggunakan batu bronjong yang disusun tiga trap. Pengerjaannya sudah dimulai sejak 23 Juli 2025 dan ditargetkan rampung pada 15 Desember mendatang.

    Selain mencegah limpasan air ke permukiman, turap itu juga akan dilengkapi jalur atau lintasan untuk lari santai (jogging track).

    “Turap ini juga akan dilengkapi jogging track. Proyek pembangunan turap dilakukan pihak ketiga melalui proses lelang e-Katalog,” ucap Saugi.

    Sementara itu, Wakil Camat Kramat Jati Diman mengungkapkan warga mendukung penuh pembangunan turap tersebut.

    “Kita sudah adakan sosialisasi terkait rencana pembangunan itu. Tentu saja nantinya akan dirasakan manfaatnya oleh warga,” tutur Diman.

    Selain Kelurahan Cililitan, Sudin SDA Jaktim juga mengebut pembangunan Waduk Giri Kencana di Jalan Giri Kencana RW 03 dan RW 06 Kelurahan Cilangkap, Cipayung, untuk mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah RW 02, 03, 04 dan 06 Kelurahan Cilangkap.

    Pembangunan itu dilakukan oleh pihak ketiga pemenang lelang e-katalog sejak awal Juni lalu dengan anggaran dari APBD DKI Jakarta sebesar Rp56,1 miliar, dan ditargetkan rampung pada 15 Desember 2025.

    Pembangunan tersebut meliputi pengerukan lahan pada permukaan basah, pembuatan turap menggunakan konstruksi anyaman kawat baja yang diisi dengan batu-batuan (bronjong) dan berbagai kelengkapannya.

    Dalam revitalisasi itu juga dilakukan pengerukan lahan sehingga nantinya kedalaman waduk Giri Kencana mencapai lima meter.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pedagang Barito gelar aksi tolak relokasi imbas Taman Bendera Pusaka

    Pedagang Barito gelar aksi tolak relokasi imbas Taman Bendera Pusaka

    Sejumlah pedagang Pasar Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menggelar aksi penolakan rencana relokasi imbas pembangunan Taman Bendera Pusaka, Jakarta, Jumat (8/8/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    Pedagang Barito gelar aksi tolak relokasi imbas Taman Bendera Pusaka
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 13:55 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah pedagang Pasar Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menggelar aksi penolakan rencana relokasi imbas pembangunan Taman Bendera Pusaka di kawasan tersebut.

    “Aksi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di depan Pasar Barito, Jalan Mahakam, Taman Langsat, Jakarta Selatan,” kata anggota Tim Advokasi Pedagang Pasar Barito: Solidaritas Pemasok Pedagang Pasar (SP3), Fahmi Akbar di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, rencana relokasi itu berdampak terhadap keberlangsungan usaha kecil menengah (UKM) di kawasan tersebut.

    Pihaknya juga menilai revitalisasi Pasar Barito yang dilakukan pada 2023 dengan anggaran sekitar Rp1,6 miliar dari APBD DKI Jakarta itu semestinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas pedagang.

    “Maka kami gabungan pedagang Pasar Barito dan masyarakat sipil mendukung hak-hak ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Konstitusi Pasal 27 UUD 1945,” ucap Fahmi.

    Aksi tersebut diikuti oleh pedagang dan masyarakat yang menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menghentikan proyek yang dinilai tidak mendesak, menolak intimidasi terhadap pedagang, serta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpihak pada pelaku UMKM. 

    Relokasi pedagang di Pasar Barito berkaitan dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggabungkan tiga taman di Jakarta Selatan, yakni Taman Leuser, Taman Ayodya dan Taman Langsat menjadi Taman Bendera Pusaka yang ditargetkan rampung pada Desember 2025.

    Sumber : Antara

  • Pramono: Rekrutmen 1.000 Petugas Damkar Disesuaikan dengan Kemampuan APBD DKI Megapolitan 8 Agustus 2025

    Pramono: Rekrutmen 1.000 Petugas Damkar Disesuaikan dengan Kemampuan APBD DKI Megapolitan 8 Agustus 2025

    Pramono: Rekrutmen 1.000 Petugas Damkar Disesuaikan dengan Kemampuan APBD DKI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, rekrutmen 1.000 petugas pemadam kebakaran (Damkar) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
    Menurut Pramono, idealnya jumlah personel Damkar di Jakarta perlu ditambah hingga 11.000 orang. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menyesuaikan jumlah rekrutmen tahun ini.
    “Kebutuhannya sekarang ini kan apapun kita juga melihat kemampuan ABBD kita. Untuk bisa 1.000 saja itu kan sudah luar biasa, karena kita di tahun ini selain 1.100seratus untuk PPSU, yang seribu untuk Damkar,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (8/8/2025).
    Pramono menegaskan, dalam rekrutmen petugas Damkar Jakarta ada syarat khusus yang wajib dipenuhi para pelamar.
    Mereka diwajibkan lulusan SLTA dan memiliki tinggi badan minimal 165 cm. Para calon petugas juga harus menjalani tes fisik yang dilakukan bersama Pangdam Jaya.
    “Karena memang kami mempersiapkan untuk Damkar ini betul-betul orang yang mau bekerja dengan baik,” ungkap Pramono.
    Proses pendaftaran dilakukan secara online lewat situs resmi masing-masing kota administrasi dimulai pada Selasa (12/8/2025) hingga Kamis (14/8/2025).
    Pramono memastikan seleksi akan berjalan transparan. Ia juga menegaskan, warga Jakarta akan diutamakan jika ada pelamar yang nilainya sama.
    “Kalau pendaftaran itu kan terbuka, Jakarta itu kota terbuka. Kecuali yang prestasinya, misalnya lah, kalau nilainya sama, saya akan perintahkan ambil orang Jakarta,” ungkap Pramono.
    Formasi rekrutmen petugas Damkar DKI Jakarta tahun ini dialokasikan untuk lima wilayah kota administrasi.
    Rinciannya yakni Jakarta Timur sebanyak 219 orang, Jakarta Selatan 211 orang, Jakarta Barat 202 orang, Jakarta Pusat 187 orang, dan Jakarta Utara 181 orang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI eksplorasi tren pendanaan hibah untuk biayai proyek pembangunan

    DKI eksplorasi tren pendanaan hibah untuk biayai proyek pembangunan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeksplorasi tren pendanaan hibah di negara-negara maju sebagai salah satu strategi alternatif untuk membiayai proyek pembangunan tanpa membebani anggaran pemerintah.

    “Kami saat ini mencoba mengeksplorasi kesempatan-kesempatan yang tentunya harus kami pelajari, kira-kira arah tren pendanaan hibah itu pada sektor tematik apa yang sedang banyak di seluruh dunia,” kata Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati di Jakarta, Rabu.

    Dia dalam “Podcast Rabu Belajar” bertema “Creative Financing untuk Investasi Pembangunan Perkotaan” mengatakan, melimpahnya likuiditas pada negara-negara maju sering memberikan bukan hanya pinjaman, namun juga hibah yang terfokus. Misalnya, sektor-sektor tertentu.

    Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya mengeksplorasi tren hibah saat ini.

    “Jakarta mendapatkan apa, kemudian hibah yang memberikan negara-negara itu mendapatkan apa. Itu yang saat sekarang ini tentu kita bersama-sama menjadi perhatian atau atensi kami,” ujar Suharini.

    Hibah merupakan bagian dari strategi pembiayaan atau pendanaan alternatif (creative financing) dalam penyelenggaraan pembangunan tanpa membebani anggaran pemerintah yang saat ini punya beberapa keterbatasan.

    Gagasan pendanaan ini bermula dari kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks terutama di daerah-daerah, yakni untuk mencari alternatif pendanaan yang baru, lebih fleksibel, inovatif dan berkelanjutan.

    Tujuannya, pembiayaan alternatif ini meningkatkan kemandirian fiskal dari Pemprov DKI, mengakselarasi pembangunan perkotaan dan mendukung visi Jakarta menjadi kota global yang berdaya saing dan berbudaya.

    Berdasarkan dokumen perencanaan jangka panjang DKI Jakarta tahun 2025-2045, total nilai investasi yang diperlukan untuk mendukung Jakarta menjadi kota global yang berdaya saing dan berbudaya yakni sebesar Rp657 triliun.

    Jumlah ini bila dibandingkan dengan APBD DKI Jakarta tahun 2025, khususnya belanja modal yang sebesar Rp14,35 triliun, menunjukkan perbedaan nilai yang sangat signifikan.

    “Bagi kami, ‘creative financing’ merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan tanpa semata mengandalkan dana APBD atau dari pemerintah pusat,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banggar DKI Minta Pemprov Pangkas Belanja Tak Urgen, Fokus ke Banjir-Macet

    Banggar DKI Minta Pemprov Pangkas Belanja Tak Urgen, Fokus ke Banjir-Macet

    Jakarta –

    Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas belanja barang dan jasa yang tidak mendesak dalam Rancangan APBD 2026. Menurutnya, anggaran bisa difokuskan untuk menyelesaikan masalah krusial seperti banjir dan kemacetan di Ibu Kota yang perlu penanganan serius.

    “Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Program-program yang tidak urgent untuk tahun 2026 sebaiknya ditunda agar fokus anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak,” kata Ima dalam keterangannya, Selasa (5/8/2025).

    Di sisi lain, Ima juga menekankan pentingnya memasukkan realisasi janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam perencanaan anggaran 2026. Sebab, hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah memberikan mandate kepemimpinan.

    “Janji-janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat harus menjadi bagian integral dari perencanaan anggaran. Ini adalah wujud nyata komitmen kita terhadap masyarakat Jakarta,” ujarnya.

    Berdasarkan usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), postur APBD DKI Jakarta 2026 mencapai Rp 94,85 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 2,98 triliun dari Perubahan APBD 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun.

    Ia merinci, anggaran terdiri dari Pendapatan Daerah Rp 85,27 triliun, Belanja Daerah Rp 87,29 triliun, Penerimaan Pembiayaan Rp 9,57 triliun, dan Pengeluaran Pembiayaan Rp 7,55 triliun. Alokasi mandatory spending telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan belanja pendidikan mencapai 24,63 persen (di atas minimum 20 persen), belanja kesehatan 18,94 persen, dan belanja infrastruktur 40,23 persen (di atas minimum 40 persen sesuai UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022).

    Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 akan segera didalami bersama komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta sebelum dibahas secara komprehensif oleh Badan Anggaran. Ima Mahdiah berkomitmen untuk memastikan proses pembahasan berlangsung transparan dan menghasilkan anggaran yang benar-benar pro-rakyat.

    “Sebagai wakil rakyat, kami akan terus mengawal proses penyusunan APBD agar setiap program dan kegiatan yang dianggarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta,” ujarnya.

    (bel/eva)