Xcloud.id

Topik: alutsista

  • Pertahanan Indonesia Banyak yang Kurang

    Pertahanan Indonesia Banyak yang Kurang

    JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto datang ke DPR, Senin, 11 November, untuk melaksanakan rapat kerja bersama Komisi I.

    Sejumlah hal dibahas dalam rapat ini, di antaranya kebijakan Prabowo selama 5 tahun ke depan, khususnya upaya peningkatakan pertahanan dan keamanan nasional. Juga, strategi Prabowo mentransformasikan visi dan misi Presiden untuk modernisasi alutsista.

    Prabowo menginginkan kemampuan pertahanan Indonesia mendapatkan peningkatan. Apalagi, wilayah Indonesia luas dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, akan menjadi incaran bangsa lain.

    “Kita ingin damai, kita tidak mau ganggu orang lain. Tapi kita juga harus kuat untuk menjaga diri kita sendiri. Saya kira itu mindset-nya, pemikirannya. Jadi tentunya saya dengan wamen [wakil menteri], kita sebetulnya tengah belajar masalah, belajar ngumpulin keterangan, ngumpulin data, baru nanti menyusun rencana ke depan,” kata Prabowo di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 11 November.

    Karenanya, untuk meningkatkan pertahanan, Prabowo berencana memperhatikan kesejahteraan prajurit sembari memantau perekonomian bangsa.

    “Iya, begini yah prajurit TNi kan bagian dari rakyat jadi yah kita harus kejar kesejahteraan semuanya, rakyat Indonesia, prajurit. Jadi kesejahteraan prajurit tidak bisa bagus kalau ekonomi bangsa dan negara tidak bagus. Jadi kita harus lihat dari segi keseluruhan, komprehesif ya,” kata dia.

    Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di DPR (Mery/VOI)

    Selain itu, Prabowo juga ingin meningkatkan alat utama sistem senjata (alutsista) negara. Setelah dia mengunjungi PT Pindad beberapa waktu lalu, dia menyadari industri pertahanan Indonesia masih banyak memiliki kekurangan.

    “Jadi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita cari solusi terhadap kekurangan-kekurangan tersebut.”

  • Kaji Usulan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD, PPP Sebut Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi

    Kaji Usulan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD, PPP Sebut Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Umum PPP Mardiono mengatakan pihaknya bakal mengkaji usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih DPRD. Mardiono mengakui bahwa pilkada langsung seperti yang digelar secara serentak pada 2024 ini terlalu mahal.

    “Kita sudah berpengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Kita akui sepenuhnya bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang paling berbiaya tinggi. Biaya yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh negara, berapa triliun sebagaimana yang Pak Presiden sampaikan itu hangus dalam dua hari,” ujar Mardiono di sela-sela acara pembukaan Musyawarah Nasional (Mukernas) PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12/2024) malam.

    Mardiono mengakui, Indonesia membutuhkan penguatan demokrasi. Hanya saja, kata dia, langkah penguatan demokrasi tidak boleh membebani rakyat, seperti pilkada dengan biaya tinggi.

    “Tidak boleh juga membebani rakyat sehingga harus ada ide-ide inovasi pemikiran bagaimana supaya kita menjalankan demokrasi itu dengan ekonomi, biaya, yang tidak terlalu tinggi,” imbuh dia.

    Mardiono menegaskan, kebutuhan masyarakat Indonesia tidak hanya berpolitik, tetapi ada juga kebutuhan lainnya, seperti penguatan pangan, alutista untuk pertahanan, dan juga infrastruktur.

    “Ada bidang pangan, bidang alutsista untuk pertahanan, juga infrastruktur yang harus kita bangun, itu juga tidak kalah penting. Namun, politik untuk menjaga demokrasi mengantarkan hak kedaulatan rakyat itu juga tidak kalah penting,” tutur Mardiono terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui setuju dengan usulan agar kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Prabowo, pilkada langsung seperti saat ini terlalu banyak menghabiskan anggaran hingga triliun rupiah.

    “Sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo menilai kepala daerah dipilih DPRD lebih efisien dan menghemat anggaran negara. Dia mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan sistem kepala daerah dipilih DPRD, seperti Malaysia, Singapura, dan India.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang memilih gubernur memilih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” tandas Prabowo.

    Menurut Prabowo, uang yang digunakan untuk pilkada langsung sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan rakyat seperti untuk pendidikan. “Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi,” tegas dia soal kepala daerah dipilih DPRD.

  • Waka BRIN Tinjau Uji Penembakan Rudal Exocet MM-40 TNI AL di Laut Jawa

    Waka BRIN Tinjau Uji Penembakan Rudal Exocet MM-40 TNI AL di Laut Jawa

    loading…

    Waka BRIN Prof. Amarulla Octavian meninjau langsung uji penembakan Rudal Exocet MM-40 di perairan Laut Jawa. Foto/istimewa

    JAKARTA – Wakil Kepala (Waka) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Amarulla Octavian meninjau langsung uji penembakan Rudal Exocet MM-40 di perairan Laut Jawa. Dalam uji coba tersebut, rudal berhasil ditembakkan dari kapal Frigate KRI R.E. Martadinata-331 dan tepat mengenai sasaran sejauh 40 mil.

    Uji penembakan dilanjutkan dengan uji terbang drone Camcop untuk kemampuan surveillance di atas permukaan laut.

    Hadir dalam uji coba tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali yang on board di kapal markas KRI Radjiman Wedyodiningrat-992.

    Hadir pula Panglima Koarmada RI Laksdya TNI Denih Hendrata, Panglima Kogabwilhan II Marsdya TNI Khairil Lubis, para pejabat dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) Mabes TNI, serta para Panglima Kotama TNI AL.

    Dalam peninjauan tersebut, Waka BRIN didampingi 2 periset BRIN yaitu Prof. Yusuf Nur Wijayanto dari Organisasi Riset Elektronika dan Informasi, dan Idris dari Pusat Riset Teknologi Roket.

    “Kerja sama riset BRIN dan TNI AL akan menindaklanjuti keberhasilan uji penembakan rudal untuk program riset pengembangan rudal nasional dan Puna Male,” bunyi keterangan tertulis, dikutip SINDOnews, Selasa (10/12/2024).

    Kondisi Laut Jawa yang cukup bergelombang, hujan gerimis, dan kecepatan angin relatif tinggi menjadi faktor risiko yang menjadi pertimbangan dalam menentukan launching mode dan searching area pada komputer rudal.

    Diskusi teknis dilaksanakan oleh periset BRIN dengan para Perwira TNI AL dalam menganalisa tingkat keberhasilan uji penembakan.

    Selain uji penembakan Rudal, juga dilaksanakan uji penembakan Roket Grad M-70 dari atas geladak kapal angkut tank KRI Teluk Amboina-503. Sebanyak 40 Roket ditembakkan secara salvo dengan tingkat akurasi tinggi.

    Modifikasi Menara Roket Launcher merupakan inovasi dari Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AL untuk mempertahankan performa Alutsista TNI AL.

    Waka BRIN Prof. Amarulla Octavian memberikan apresiasi kepada Pusat Penerbangan TNI AL, Dinas Persenjataan dan Elektronika TNI AL atas inovasi Bomber Drone.

    (cip)

  • Sensor Murah China Bikin Kacau Militer AS, Begini Taktiknya

    Sensor Murah China Bikin Kacau Militer AS, Begini Taktiknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Laporan lembaga think-tank asal Washington melaporkan bahaya penggunaan sensor lidar buatan China. Menurut lembaga tersebut, sensor lidar China membuat militer AS rentan terhadap peretasan dan sabotase selama konflik geopolitik berlangsung.

    Menurut laporan lembaga pemikir Washington, AS kemudian menyerukan pelarangan penggunaan sensor-sensor tersebut pada alutsista Amerika.

    Teknologi sensor lidar China menggunakan laser untuk menghasilkan peta tiga dimensi digital dari wilayah di sekelilingnya.

    Meskipun paling sering ditemukan dalam sistem bantuan pengemudi di industri otomotif, sensor ini juga digunakan dalam infrastruktur penting seperti pelabuhan, di mana mereka membantu mengotomatisasi derek.

    Militer AS juga sedang mempertimbangkan bagaimana menerapkan teknologi ini pada kendaraan militer otonom. Namun, Foundation for Defense of Democracies mengatakan dalam sebuah laporan bahwa sensor lidar, yang biasanya terhubung ke internet, menggunakan prosesor canggih yang dapat memungkinkan penyembunyian kode berbahaya atau pintu belakang firmware yang sulit dideteksi.

    Lembaga tersebut menyebut sensor lisdar yang digunakan China sebagai trojan perangkat keras yang dapat dieksploitasi oleh pemerintah China, yang menurut hukum di sana dapat memaksa perusahaan untuk mematuhi arahan keamanan negara.

    Sistem laser berbasis satelit juga dapat digunakan untuk menjebak atau menonaktifkan sensor semacam itu dalam hitungan sepersekian detik di sebagian besar wilayah AS.

    “Meskipun sensor lidar China mungkin lebih murah, biaya sabotase dan pengawasan jangka panjang jauh lebih besar daripada penghematannya,” ungkap Craig Singleton, salah satu penulis laporan, dikutip dari Reuters, Selasa (3/12/2024).

    Lembaga ini merekomendasikan agar anggota parlemen AS melarang pengadaan lidar China untuk peralatan pertahanan dan pemerintah negara bagian AS melarang penggunaannya dalam infrastruktur penting.

    Lembaga pemikir ini juga merekomendasikan agar para pembuat kebijakan AS bekerja sama dengan negara-negara sekutu seperti Jerman, Kanada, Korea Selatan, Israel, dan Jepang untuk menciptakan rantai pasokan lidar alternatif bagi China.

    (fab/fab)

  • DAHANA Kembangkan Bom Pintar, Bakal Dipakai Jet Tempur TNI AU – Page 3

    DAHANA Kembangkan Bom Pintar, Bakal Dipakai Jet Tempur TNI AU – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT DAHANA, perusahaan yang bergerak di bidang bahan berenergi tinggi, terus berinovasi mendukung pengembangan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Indonesia. Dalam menyambut tahun 2025, DAHANA fokus pada pembangunan pabrik propelan, pengembangan smart bomb, dan roket berpemandu (guided rocket).

    Direktur Utama PT DAHANA, Syaifuddin, menjelaskan bahwa pembangunan industri propelan di kawasan Energetic Material Center DAHANA, Subang, Jawa Barat, menjadi prioritas strategis.

    “Propelan adalah material strategis yang merupakan komponen utama untuk Munisi Kaliber Kecil (MKK), Munisi Kaliber Besar (MKB), dan roket. Kehadiran industri ini adalah langkah penting untuk mencapai kemandirian industri pertahanan nasional,” kata Syaifuddin, Jumat (6/12/2024).

    Pabrik Propelan: Upaya Mandiri Industri Pertahanan

    Pemerintah memberikan dukungan penuh untuk pembangunan pabrik propelan ini. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kemandirian sistem Alutsista nasional, tetapi juga memperkuat daya saing industri pertahanan Indonesia di tingkat regional.

    Selain itu, PT DAHANA juga tengah mengembangkan produk canggih lain, termasuk smart bomb, untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia.

    Prestasi DAHANA dalam Latihan Militer TNI AU

    Direktur Teknologi dan Pengembangan PT DAHANA, Suhendra Yusuf RPN, menyampaikan kebanggaannya terhadap keberhasilan produk andalan DAHANA, yaitu Bom P-100L, yang digunakan jet tempur dalam latihan Fire Power Demo TNI AU di Air Weapon Range, Lumajang, Jawa Timur (3/12/2024).

    “Bom P-100L menunjukkan hasil yang memuaskan dalam latihan Angkasa Yudha 2024. Dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) mencapai 86,32%, produk ini membuktikan efisiensinya berkat kolaborasi dengan PT Sari Bahari,” ujar Suhendra.

    Bom P-100L memiliki spesifikasi unggulan:

    Panjang: 1.100 mm.Diameter: 273 mm.
    Berat: 100–125 kg.
    Isian: Bahan peledak militer dengan efisiensi tinggi.

    Keunggulan lain dari bom ini adalah kemudahan perawatan dan penyimpanan di gudang. Pada latihan tersebut, 1 pesawat Sukhoi TNI AU membawa 18 Bom P-100L yang dijatuhkan dengan daya ledak presisi tinggi, menunjukkan kekuatan strategis Alutsista Indonesia.

     

  • KPU RI: Alhamdulillah distribusi logistik pilkada banyak kemajuan

    KPU RI: Alhamdulillah distribusi logistik pilkada banyak kemajuan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa distribusi atau pengantaran logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 mengalami banyak kemajuan.

    “Pengantaran logistik pada pelaksanaan pilkada ini alhamdulillah banyak sekali kemajuan dari sisi yang kami pahami,” kata Afifuddin dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena KPU RI telah melakukan optimalisasi distribusi untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Karena kebijakan kami untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, itu kami prioritaskan untuk dicetak lebih awal, dikirim lebih awal, dan alhamdulillah ini telah diantisipasi,” ujarnya.

    Selain itu, kata Afifuddin, KPU RI dapat mengatasi permasalahan yang tiba-tiba terjadi, seperti meninggalnya calon Wakil Gubernur Papua Tengah Ausilius You pada Rabu, 16 Oktober 2024.

    “Di daerah Papua Tengah itu surat suara sudah 100 persen tercetak, tetapi pada saat yang bersamaan calon wakil gubernurnya, salah satu pasangan calon ada yang meninggal, dan pada saat itu masih memungkinkan adanya penggantian. Akhirnya pergantian masih bisa dilakukan,” katanya.

    Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa distribusi logistik yang mengalami banyak kemajuan tersebut dapat terwujud berkat adanya dukungan dari jajaran TNI/Polri dengan memanfaatkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk mengirimkan logistik pilkada ke daerah-daerah remote (terpencil, red.).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sensor Murah China Bikin Kacau Militer AS, Begini Taktiknya

    China Diam-diam Hancurkan Militer AS, Begini Modusnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sensor lidar buatan China dilaporkan dapat membahayakan militer AS. Sensor itu dikatakan berpotensi menjadi alat peretasan dan sabotase selama konflik geopolitik berlangsung.

    Menurut laporan lembaga think-tank Washington, AS menyerukan pelarangan penggunaan sensor-sensor tersebut pada alutsista Amerika.

    Teknologi sensor lidar China menggunakan laser untuk menghasilkan peta tiga dimensi digital dari wilayah di sekelilingnya.

    Meskipun paling sering ditemukan dalam sistem bantuan pengemudi di industri otomotif, sensor ini juga digunakan dalam infrastruktur penting seperti pelabuhan, di mana mereka membantu mengotomatisasi derek.

    Militer AS juga sedang mempertimbangkan bagaimana cara menerapkan teknologi ini pada kendaraan militer otonom. Namun, Foundation for Defense of Democracies mengatakan dalam sebuah laporan bahwa sensor lidar, yang biasanya terhubung ke internet, menggunakan prosesor canggih yang dapat memungkinkan penyembunyian kode berbahaya atau pintu belakang firmware yang sulit dideteksi.

    Lembaga tersebut menyebut sensor lisdar yang digunakan China sebagai trojan perangkat keras yang dapat dieksploitasi oleh pemerintah China, yang menurut hukum di sana dapat memaksa perusahaan untuk mematuhi arahan keamanan negara.

    Sistem laser berbasis satelit juga dapat digunakan untuk menjebak atau menonaktifkan sensor semacam itu dalam hitungan sepersekian detik di sebagian besar wilayah AS.

    “Meskipun sensor lidar China mungkin lebih murah, biaya sabotase dan pengawasan jangka panjang jauh lebih besar daripada penghematannya,” ungkap Craig Singleton, salah satu penulis laporan, dikutip dari Reuters, Selasa (3/12/2024).

    Lembaga ini merekomendasikan agar anggota parlemen AS melarang pengadaan lidar China untuk peralatan pertahanan dan pemerintah negara bagian AS melarang penggunaannya dalam infrastruktur penting.

    Lembaga think-tank AS juga merekomendasikan agar para pembuat kebijakan AS bekerja sama dengan negara-negara sekutu seperti Jerman, Kanada, Korea Selatan, Israel, dan Jepang untuk menciptakan rantai pasokan lidar alternatif bagi China.

    (fab/fab)

  • Menhan saksikan Fire Power Demo latihan Angkasa Yudha TNI AU 2024

    Menhan saksikan Fire Power Demo latihan Angkasa Yudha TNI AU 2024

    Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyaksikan Fire Power Demo (FPD) Latihan Angkasa Yudha TNI Angkatan Udara (AU) di Air Weapon Range (AWR) Pandanwangi, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Selasa.

    “Fire Power Demo 2024 kali ini dilakukan untuk mengukur kesiapan operasional pertahanan udara TNI AU,” kata Menhan Sjafrie di Lumajang.

    Menurutnya Fire Power Demo 2024 dirancang sebagai ajang unjuk kemampuan strategis TNI AU dalam operasi gabungan udara dan darat guna mendukung kesiapan operasional pertahanan udara nasional.

    Ia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh prajurit TNI AU yang selama ini berjuang mempertahankan keamanan udara Republik Indonesia.

    “Sekali lagi saya merasa bangga atas kerja keras seluruh prajurit TNI AU. Saya yakin melalui sinergi dan kolaborasi yang solid, TNI AU akan mampu melaksanakan berbagai tugas di masa mendatang dengan sukses, sehingga terus menjadi kebanggaan bangsa Indonesia,” katanya.

    Sementara Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono mengatakan latihan Angkasa Yudha 2024 merupakan latihan puncak Angkatan Udara dengan melibatkan 59 pesawat dengan jumlah personel sebanyak 2.512 orang.

    Puluhan pesawat dari berbagai jenis yang meliputi unsur pesawat tempur, angkut, helikopter, dan intai, serta sejumlah alutsista dari Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) juga dikerahkan dengan total personel yang terlibat lebih dari 2.512 orang dari berbagai satuan di jajaran TNI AU.

    “Fire Power Demo itu menunjukkan kekuatan Angkatan Udara sebagai satu kesatuan dalam rangka melaksanakan 16 operasi udara sesuai doktrin operasi udara yang tujuannya melatih kesiapsiagaan TNI AU,” katanya.

    Misi yang dilaksanakan pada Fire Power Demo meliputi penerjunan pasukan, infiltrasi, pengisian bahan bakar udara (air-to-air refueling), pertempuran darat, pembebasan tawanan, dan berbagai misi lainnya lainnya. Total ada 16 misi untuk menunjukkan kemampuan Alpalhankam dan keterpaduan satuan di medan latihan.

    Fire Power Demo merupakan puncak dari rangkaian Latihan Angkasa Yudha 2024. Sebelumnya, telah dilaksanakan beberapa tahapan latihan mulai dari Gladi Posko dan War Gaming yang digelar di Seskoau Lembang, serta Geladi Lapangan atau Manuver Lapangan di Area Jawa Timur.

    Skenario yang digunakan dalam Fire Power Demo disusun sedemikian rupa agar mencerminkan ancaman nyata, sehingga TNI AU selalu siap menghadapi berbagai potensi tantangan pertahanan di masa depan.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Waka Komisi I akan perjuangkan anggaran TNI untuk wujudkan Astacita

    Waka Komisi I akan perjuangkan anggaran TNI untuk wujudkan Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mengatakan akan memperjuangkan anggaran bagi TNI dalam upaya mewujudkan Astacita Presiden Prabowo di bidang pertahanan dan swasembada pangan.

    “Kami di Komisi I tetap mendukung dan insya Allah kami akan perjuangkan di anggaran dan TNI menjadi TNI yang kuat untuk Republik Indonesia,” ujar Anton dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Anton mendukung penguatan TNI melalui kesejahteraan TNI. Hal itu karena baginya tentara yang baik adalah tentara yang kuat. Tentara yang kuat, tegasnya, jika tidak sejahtera maka akan sia-sia. Oleh karenanya, Anton menilai peningkatan kesejahteraan TNI diperlukan.

    “Tapi tentara yang kuat kalau tidak sejahtera bagaimana ceritanya, uang lauk pauk harus kita tingkatkan, kesejahteraan prajurit harus ditingkatkan perumahannya. Jangan bicara yang sudah pensiun sedangkan yang aktif saja masih kurang perumahannya, intinya kami di Komisi I tetap mendukung,” ucapnya.

    Anton menjelaskan bahwa Komisi I DPR RI mendapatkan informasi terkait kondisi SDM di tubuh TNI. Hal itu meliputi profesionalitas prajurit, pembinaan mental ideologi, dan kesejahteraan prajurit.

    Selain itu, Anton juga mendapat informasi mengenai sarana dan prasarana yang meliputi modernisasi alutsista, pengembangan infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi informasi.

    Berbagai informasi tersebut ia peroleh ketika melakukan pertemuan dengan jajaran Korem 052/WJK di Tangerang, Banten, Jumat (29/11).

    Anton mendalami poin pertahanan negara yang kuat dan mandiri yang meliputi strategi pertahanan Korem 052/WJK, deteksi dan pencegahan ancaman, dan kerja sama dengan komponen lain.

    Dari ketiga poin yang diharapkan, Anton menyoroti soal kesejahteraan prajurit yang terkait dengan perumahan. Diketahui, di Korem 052/WJK masih terdapat 15 persen perumahan yang tak layak huni.

    “Tadi masalah perumahan kita tahu bahwa TNI yang aktif pada saat ini (memiliki) 218 rumah atau unit yang bagus, tapi ada 15 persen yang masih belum layak huni, ya mungkin itu kita akan perjuangkan lagi, balik ke anggaran lagi,” ucap dia.

    Secara keseluruhan, Anton mengapresiasi kinerja dari Korem 052/WJK, utamanya dalam pengamanan pemilu dan pilkada di Provinsi Banten yang berjalan aman, damai, dan kondusif, juga kesiapan Korem 052/WJK dalam mendukung program kerja Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menhan Sjafrie tekankan pertahanan penopang utama perekonomian

    Menhan Sjafrie tekankan pertahanan penopang utama perekonomian

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dalam pertemuannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir menekankan pertahanan menjadi salah satu penopang utama perekonomian (defense supporting economy).

    Kepala Biro Informasi Pertahanan (Humas) Sekretariat Jenderal Kemenhan RI Kolonel Inf. Frega F. Wenas Inkiriwang saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan poin defense supporting economy yang disampaikan Menhan Sjafrie dalam konteks umum dapat dipahami bahwa perekonomian nasional dan agenda-agenda pembangunan nasional dapat terwujud manakala pertahanan negara kuat, negara aman dan stabilitas terjaga.

    “Defense supporting economy itu tidak hanya terkait dengan industri pertahanan, karena sektor pertahanan juga menentukan perekonomian tumbuh. Perekonomian nasional butuh stabilitas, dalam konteks itu kontribusi utamanya pertahanan negara yang kuat,” kata Kepala Biro (Karo) Informasi Pertahanan (Infohan)/Humas Kemenhan RI.

    Menhan Sjafrie mendatangi Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (28/11), dan kedatangannya itu disambut di depan pelataran dalam kementerian oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Keduanya kemudian lanjut berdiskusi mengenai pengelolaan dan pengembangan industri pertahanan (indhan) nasional, termasuk beberapa perusahaan milik negara yang saat ini tergabung dalam Defend ID, yaitu PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Len Industri, dan PT Dahana.

    Dalam pertemuan itu, Sjafrie menekankan peran strategis Kementerian Pertahanan sebagai pembina teknis industri pertahanan nasional. Kemudian, keduanya juga membahas perlunya meningkatkan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan di sektor pertahanan dan BUMN.

    “Sinergi antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian BUMN, serta industri pertahanan nasional dipandang penting untuk memenuhi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI,” kata Kolonel Frega menjelaskan isi pertemuan Menhan RI dan Menteri BUMN.

    Terkait penguatan industri pertahanan dalam negeri, keduanya juga menilai perlu ada wadah promosi produk industri pertahanan Indonesia di kawasan regional.

    “Hal tersebut selaras dengan kepentingan nasional Indonesia dan visi Presiden RI Prabowo Subianto untuk memajukan pertahanan Indonesia, serta fokus Menhan Sjafrie dalam melanjutkan dan mengembangkan kekuatan pertahanan negara,” kata Frega.

    Dalam pertemuan itu, Menhan Sjafrie didampingi oleh beberapa pejabat Kemenhan RI, di antaranya Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenhan Mayjen TNI Rui F. G. P. Duarte, dan Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir didampingi Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024