“Prisai Trisula Nusantara”, Kekuatan Pertahanan dari Tiga Matra TNI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono memaparkan konsep ”
Perisai Trisula Nusantara
“, yang menjadi strategi pertahanan Indonesia untuk menghadapi ancaman dalam dan luar negeri.
“Perisai Trisula Nusantara ini mengandung tiga pilar kekuatan utama, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang bekerja sama layaknya seperti Trisula,” ujar Tonny dalam acara “Sambung Rasa” bersama awak media di Mabes
TNI AU
, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (30/12/2024).
Tonny menjelaskan bahwa TNI AU akan menjalankan tiga kebijakan untuk mendukung kesuksesan Perisai Trisula Nusantara.
“Kebijakan pertama adalah modernisasi alutsista sesuai kebutuhan TNI saat ini. Kedua, terbentuknya struktur organisasi TNI yang efektif dan efisien.”
“Ketiga, peningkatan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan menghadapi perkembangan pengetahuan dan teknologi masa depan,” paparnya.
Menurut Tonny, kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun postur pertahanan yang tangguh untuk menghadapi ancaman.
Lebih lanjut, Tonny menekankan pentingnya integrasi dalam sistem pertahanan udara. Hal ini akan diwujudkan melalui pemasangan sensor di seluruh wilayah Indonesia yang didukung alutsista canggih guna merespons potensi pelanggaran wilayah udara.
“Dengan kebijakan Perisai Trisula Nusantara, diharapkan TNI AU dapat bertransformasi menjadi kekuatan pertahanan modern yang siap menghadapi kompleksitas ancaman, dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan netralitas dalam menjaga kedaulatan NKRI,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: alutsista
-
/data/photo/2024/12/30/6772377b43e3c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
“Prisai Trisula Nusantara”, Kekuatan Pertahanan dari Tiga Matra TNI
-

TNI AU perkuat pertahanan udara IKN dengan rudal baru
Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Muhamad Tonny Harjono mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat pertahanan udara IKN dengan menghadirkan rudal pertahanan udara baru.
“Kita akan mendapatkan rudal pertahanan udara sebanyak empat batalyon artileri,” kata Tonny dalam acara bertajuk “Sambung Rasa” bersama jajaran pemimpin redaksi di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.
Untuk diketahui, dalam satu baterai biasanya terdiri dari dua sampai enam pleton pasukan yang dipimpin oleh satu orang komandan. Baterai pertahanan udara itu yang nantinya akan ditempatkan di titik-titik strategis untuk mendukung pengamanan wilayah udara IKN.
Tonny melanjutkan, rudal tersebut akan dilengkapi dengan teknologi deteksi radar dan daya tembak dengan jarak sedang.
Namun demikian, KSAU tidak menjelaskan dengan rinci terkait asal pabrikan rudal tersebut.
“Sistem yang akan diaktifkan dalam waktu dekat ini rudal jarak sedang dan mudah-mudahan akan datang bertahap di 2027,” kata Tonny.
Pembelian rudal pertahanan udara merupakan salah satu dari upaya TNI AU dalam memperkuat kawasan udara IKN.
Sebelumnya, TNI AU telah melakukan latihan besar Angkasa Yudha 2024 dengan simulasi pengamanan kawasan IKN. Dalam latihan tersebut, TNI AU mengerahkan seluruh alutsista dan kekuatan skuadron untuk melakukan beberapa simulasi perang.
Tidak hanya latihan simulasi perang secara fisik, TNI AU juga melakukan simulasi pertahanan siber dengan menggunakan beragam teknologi canggih.
Seluruh rangkaian latihan tersebut dilakukan guna memastikan kawasan IKN aman dari serangan udara kekuatan militer lain.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024 -

Cerita Ucapan Omon Prabowo yang Viral di Medsos, Arti dan Konteksnya
Jakarta, CNBC Indonesia – Omon-omon menjadi salah satu ucapan populer di tahun 2024. Kata-kata tersebut muncul pertama kali diucapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Debat Capres 2024 yang berlangsung awal tahun ini.
Kala itu, omon-omon disebut oleh Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, untuk menjawab kritikan Calon Presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, soal anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Anies menyorot anggaran Kemenhan yang saat ini banyak dialokasikan untuk membeli alutsista bekas dari negara lain. Menurut dia hal tersebut tidak produktif.
Prabowo lantas membalasnya dengan mengatakan Anies tak paham soal pertahanan. Sebab banyak negara yang juga membeli pesawat bekas. Bahkan, di zaman Soekarno juga pesawat tempur yang dipakai adalah barang bekas yang masih layak pakai dan usianya muda.
Foto: AP/Tatan Syuflana
Lantas, Prabowo melontarkan ungkapan baru yang ramai dibahas di media sosial yakni ‘omon-omon’, yang merupakan plesetan dari ‘omong-omong’. Dalam konteks ini, Prabowo meminta Anies agar tak cuma ngomong doang.
“Kalau bener masuk akal saya setuju, kalau omon-omon ya kumaha?” ujarnya dalam debat capres ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) lalu.
Prabowo menambahkan, dalam memimpin suatu negara bukan soal bercerita yang hanya berupa omongan biasa, namun harus memiliki agenda tersendiri untuk membangun dan memajukan negara.
“Kenapa negara-negara selatan melihat ke Indonesia, karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omong omon omon kerjanya omon saja, tidak bisa,” ia menuturkan.
Cuplikan video Prabowo mengatakan ‘omon-omon’ disertai gerakan tangan yang unik membuat netizen berkomentar.
Bahkan, kata itu masuk jajaran trending topic di X (dulunya Twitter) selama beberapa waktu. Ada netizen yang mengatakan Prabowo telah berhasil menemukan kata baru. Ada juga yang menyorot ‘omon-omon’ tak ditemukan di KBBI.
Omon-omon kembali diungkit
Kata omon-omon ini muncul kembali saat Prabowo telah resmi terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029. Mulanya, Prabowo dalam pidato politiknya pada acara Apel Kader Partai Gerindra sedikit menyinggung mengenai rivalitas yang ada pada Pilpres beberapa waktu yang lalu.
Prabowo menginginkan, rivalitas yang ada bisa segera diakhirnya. Bahkan Prabowo sedikit menyinggung terkait adanya penilaian kepada dirinya yang memberikan nilai 11.
Prabowo: Saya Belajar Dari Pak Jokowi, Tidak Banyak Omon-omon(CNBC Indonesia TV)
“Jadi, kalau akhir-akhir ini ada yang, apa ya, omon-omon, enggak enak lagi…. Udah. udah, sekarang tidak boleh nyindir-nyindir lagi. Jangan ada yang nyebut angka 11 ya. Jangan. Jangan! Nggak boleh, nggak boleh,” kata Prabowo, dikutip Minggu (1/9/2024).
Selanjutnya, Prabowo mengutarakan pendapatnya mengenai demokrasi di Indonesia. Dia tidak ingin politik Indonesia dilengkapi kubu oposisi seperti di negara lain. Menurutnya, oposisi di negara lain membuat para politikus di negara lain menjadi tidak akrab. Dia tidak suka itu.
“Tradisi kita lain. Menurut saya, demokrasi kita harus berani bersaing boleh, tapi pada saat kepentingan nasional, kita tidak boleh ikut pola-pola orang lain. Mereka itu kalau oposisi, oposisinya sampai nggak tahulah, oposisinya itu sampai mengarah ke bermusuhan. Kita tidak boleh, kita tidak mau, dan kita insyaallah tidak akan,” kata Prabowo.
(dem/dem)
-

Haris Rusly Moti Sebut PPN 12 Persen Perlu Pemahaman Bersama di Tengah Tantangan Situasi Global – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Mantan aktivis gerakan mahasiswa 98, Haris Rusly Moti meyakini pemerintahan Prabowo Subianto berhati-hati dalam penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen di tengah tantangan situasi global.
Menurutnya, pemerintahan Prabowo tidak antikritik terhadap pandangan masyarakat terkait pro kontra PPN 12 persen.
“Saya yakin kritik dan masukan dari unsur ormas kemasyarakatan agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI),
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), pengusaha, serta para intelektual dan ekonom terkait penerapan PPN 12 persen pasti dipertimbangkan oleh pemerintahan Prabowo,” ungkapnya, Kamis (26/12/2024).Menurutnya, setiap kritik dan masukan bisa menjadi ‘suplemen’ untuk memperkuat pelaksanaan dari kebijakan PPN 12 persen agar semakin berpihak pada kepentingan rakyat.
“Saya yakin Presiden Prabowo pasti mendengar dan membaca aspirasi yang berkembang untuk menyempurnakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Lebih lanjut terkait kenaikan PPN, Haris menyebut saat ini Indonesia menghadapi tantangan situasi geopolitik ‘saling kunci’ antara negara negara blok barat yang dipimpin USA & Uni Eropa versus China dan Rusia.
“Dampaknya adalah ambruknya konsensus pasar bebas yang telah sekian lama jadi mekanisme perdagangan global.”
“Free trade atau pasar bebas maupun free investment berubah menjadi ‘Friendshoring’. Perdagangan pasar bebas berubah jadi perdagangan antar sesama negara se-blok atau se-sekutu atau se-poros geopolitik,” ungkapnya.
Situasi itu dinilai membuat ekonomi global diramal suram pada 2025.
“Di dalam negeri, siapapun pemerintahan yang berkuasa pasti menghadapi kebijakan sulit dengan ruang pilihan kebijakan yang terbatas,” ungkapnya.
Kadang, lanjut Haris, pemerintah harus menempuh kebijakan tidak populer untuk memitigasi agar situasi geopolitik yang rumit dan ruwet tersebut tidak berdampak buruk terhadap ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.
“Terkait kebijakan PPN 12 persen ini sendiri, memang bukan kebijakan yang diproduksi di era pemerintahan Prabowo. Namun, pemerintahan Prabowo tidak cuci tangan dan tetap bertanggung jawab. Saya kira bukanlah karakter Presiden Prabowo untuk menyalahkan masa lalu setiap menghadapi masalah dan tantangan,” ujarnya.
Penerapan PPN 12 persen, menurut Haris, akan dilakukan dengan hati-hati.
“Kita tidak memaksakan agar kebijakan PPN 12 persen ini diterima oleh seluruh rakyat dan dunia usaha. Paling tidak, kita berharap rakyat dan dunia usaha dapat memahami situasi sulit yang melahirkan kebijakan sulit,” ujarnya.
Ia berharap pro-kontra terkait penerapan PPN 12 persen tidak melunturkan persatuan dan kebersamaan dalam membangun ekonomi nasional.
“Saya berharap kita sama sama menjaga agar bangsa kita dijauhkan dari dampak negatif, baik ekonomi maupun politik, akibat pertikaian geopolitik yang diperkirakan memanas di tahun 2025,” pungkasnya.
PDIP Minta Kebijakan PPN 12 Persen Dikaji Ulang
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus mengungkapkan partainya tidak menyalahkan Presiden Prabowo Subianto soal penerapan PPN 12 persen.
Hanya saja, PDIP meminta pemerintah mengkaji ulang hal tersebut, apakah sudah sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia.
Pasalnya, PDIP tak mau ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo karena adanya kenaikan PPN 12 persen tersebut.
“Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji,” ujar Deddy dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (23/12/2024).
“Jadi itu bukan bermaksud menyalahkan Pak Prabowo tetapi minta supaya dikaji dengan baik, apakah betul-betul itu menjadi jawaban dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru,” kata Deddy.
Kendati demikian, Deddy mengatakan, jika pemerintah percaya diri penerapan PPN 12 persen itu tidak akan menyengsarakan rakyat, maka diteruskan pun tidak mengapa.
“Tapi kalau pemerintah percaya diri itu tidak akan menyengsarakan rakyat, silakan terus. Kan tugas kita untuk melihat bagaimana kondisi,” ungkapnya.
PDIP melalui juru bicara partai, Chico Hakim juga sempat mengaku geram setelah partainya disudutkan karena dianggap menjadi insiator dari kenaikan tarif PPN 12 persen pada 1 Januari 2025 mendatang.
Tudingan itu karena fraksi PDIP memimpin panitia kerja Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai cikal bakal dari kenaikan PPN 12 persen. Panja itu dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi PDIP saat itu, Dolfie Othniel Fredric Palit.
Menurutnya, inisiator UU HPP bukanlah berasal dari PDIP. Dia menyatakan pihak yang mengusulkan aturan perpajakan itu merupakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
“Inisiator UU HPP itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Komisi 12 waktu itu dipimpin oleh Fraksi Golkar dan oleh komisi menunjuk Ketua Panja dari PDIP. Jadi salah besar kalau dikatakan inisiatornya adalah PDIP,” kata Chico saat dikonfirmasi, Senin (23/12/2024).
Chico juga menolak PDIP dianggap pihak yang harus bertanggung jawab karena UU HPP tersebut. Dia mengungkit bahwa UU HPP adalah produk DPR RI secara kelembagaan yang disetujui oleh 8 fraksi DPR RI.
“Akar masalahnya bukan soal siapa yang inisiasi atau bertanggung jawab, melainkan bagaimana mencari jalan keluar,” jelasnya.
PPN 12 Persen Berlaku Mulai 1 Januari 2025
Pemerintah sebelumnya mengumumkan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.
Kebijakan PPN 12 persen akan dikenakan untuk barang mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN.
Penyesuaian tarif PPN akan dikenakan bagi barang dan jasa yang dikategorikan mewah dan dikonsumsi masyarakat mampu.
Barang-barang tersebut di antaranya, kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan yang berstandar internasional yang berbayar mahal.
Berikut daftar barang dan jasa yang kena dan bebas PPN 12 persen:
Daftar Barang dan Jasa yang Kena PPN 12 Persen
Rumah Sakit kelas VIP atau pelayanan kesehatan premium lainnya
Pendidikan standar internasional berbayar mahal atau pelayanan pendidikan premium lainnya
Listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3600-6600 VA
Buah-buahan premium
Ikan premium, seperti salmon dan tuna Udang dan crustacea premium, seperti king crab
Daging premium, seperti wagyu atau kobe yang harganya jutaanDaftar Barang yang Kena PPN 11 Persen mulai 1 Januari 2025
Tepung terigu dan gula untuk industri
Minyak goreng curah merek MinyakitaDaftar Barang dan Jasa yang Bebas PPN 12 Persen
Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging
Telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi
Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja
Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci
Air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap)
Listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA)
Rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS
Jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional
Mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak
Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi
Emas batangan dan emas granula
Senjata atau alutsista dan alat foto udara(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Rifqah, Fersianus Waku)
-

PKS: PPN 12 Persen Berdampak Negatif ke Sektor Pertanian, Ancam Swasembada Pangan – Halaman all
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi PKS Johan Rosihan menilai pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen mulai Januari 2025 berdampak negatif terhadap sektor pertanian, kesejahteraan masyarakat, terutama petani kecil, termasuk target swasembada pangan.
Menurut Johan, kenaikan PPN dapat membebani mereka karena peningkatan biaya produksi seperti pupuk, benih, dan alat pertanian.
“Kebijakan ini juga berisiko, yang pertama meningkatkan harga produk pangan. Harga jual produk pertanian berpotensi naik, sehingga menurunkan daya beli masyarakat,” kata dia dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024).
Johan menyoroti dampak kenaikan itu pada target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.
Menurut Legislator Komisi IV itu, kenaikan PPN bisa berpotensi pada ketergantungan impor .
“Ketiga yaitu menghambat swasembada pangan. Ketergantungan pada impor bisa meningkat jika petani kehilangan insentif untuk meningkatkan produktivitas,” kata dia.
Johan lantas meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ini dan mempertimbangkan untuk menunda implementasinya. Komisi IV pun, dikatakan Johan, siap berdialog khusus soal sektor agraria ini.
Menurutnya, perlu juga langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak kenaikan PPN, di antaranya pengecualian terhadap barang strategis.
“Jangan sampai kebijakan ini justru melemahkan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional,” tandas Johan.
Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk tetap memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan tarif PPN 12 persen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
“Sesuai dengan amanat UU HPP dengan jadwal yang ditentukan tarif PPN akan naik 12% per 1 Januari 2025,” tutur Airlangga dalam konferensi pers, Senin (16/12).
Airlangga menyampaikan, untuk menjaga daya beli masyarakat pemerintah memberikan stimulus kebijakan ekonomi, yakni bagi rumah tangga berpendapatan rendah PPN ditanggung pemerintah 1%, atau hanya dikenakan tarif 11% saja.
Barang-barang pokok yang dikenakan tarif 11% yakni, minyak goreng dengan kemasan Minyakita, tepung terigu dan gula industri.
“Jadi stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan dan minuman yang peranannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi yakni 36,3%, juga tetap 11% (tarif PPN),” ungkapnya.
Airlangga menyampaikan, pemerintah juga menerapkan pengecualian objek PPN.
Beberapa barang dan jasa tertentu yang diberikan fasilitas bebas PPN meliputi:
Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi.
Kemudian, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja.
Lalu, vaksin, buku pelajaran dan kitab suci, air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap).
Berikutnya, tarif listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA)
Rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS.Lalu, sektor jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional, ,esin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan.
Selain itu juga komoditi bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak, minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi, emas batangan dan emas granula serta enjata/alutsista dan alat foto udara
“Barang-barang yang dibutuhkan masyarakat PPN diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang seperti kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan telur, sayur, susu, jasa pendidikan, angkutan umum, seluruhnya bebas PPN,” terangnya.
-

Alasan Filipina Mau Beli Rudal Typhon AS yang Bikin China Marah
Jakarta, CNN Indonesia —
Militer Filipina pada Senin (23/12) menyatakan hendak membeli rudal Typhon dari Amerika Serikat.
Kepala Staf Angkatan Darat Filipina Letnan Jenderal Roy Galido mengatakan pihaknya akan mengakuisisi Typhon milik AS yang saat ini tengah dikembangkan oleh militer.
“Rencananya akan diakuisisi karena kami melihat kelayakan dan fungsinya dalam konsep implementasi pertahanan kepulauan kami,” kata Roy.
Roy menambahkan, pembelian Typhon dari AS tersebut bertujuan untuk melindungi kawasan maritim Filipina.
“Dalam skenario itu, platform Typhon akan melindungi aset angkatan laut kami,” kata Roy dilansir AFP.
“Kami perlu berkontribusi untuk [pertahanan kepentingan Filipina] dengan memiliki platform ini untuk dapat membantu layanan utama yang akan fokus pada domain maritim dan udara,” tambah Galido.
Rencana pembelian Typhon dari AS oleh Filipina ini menuai kecaman dari China. Beijing menyebut keputusan itu bisa memicu “perlombaan senjata” di kawasan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan rencana Filipina untuk membeli Typhon buatan Washington merupakan langkah provokatif dan berbahaya.
“Pengenalan sistem rudal jarak menengah oleh Filipina adalah langkah provokatif dan berbahaya. [Langkah tersebut bisa] memicu konfrontasi geopolitik dan perlombaan senjata,” kata Mao Ning.
Typhon sendiri merupakan sistem peluncur jarak menengah yang diproduksi oleh perusahaan alutsista asal AS, Lockheed Martin.
Sistem peluncur rudal ini bisa meluncurkan rudal dengan jangkauan maksimal 480 kilometer.
(gas/bac)
-

Produsen bom asal Malang pamerkan ragam peledak buatan RI di Vietnam
Jakarta (ANTARA) – Produsen bom asal Malang PT Sari Bahari memamerkan ragam produk peledak yang dibuat di dalam negeri dalam pameran alat pertahanan dan keamanan Vietnam Defence Expo 2024 di Hanoi.
Direktur PT Sari Bahari Putra Egam saat dihubungi di Jakarta, Senin, menjelaskan partisipasi perusahaannya dalam pameran itu, yang berlangsung pada 20–22 Desember 2024, untuk memperkenalkan bom-bom udara buatan Indonesia kepada warga di kawasan dan dunia.
“Banyak dari pengunjung asing yang baru mengetahui Indonesia sudah boleh dibilang mandiri dalam produksi bom udara berbagai jenis. Bahkan yang membanggakan bom berjenis bom latih P-100 Practice sudah diekspor dan digunakan Angkatan Udara Vietnam,” kata Putra.
Dia menambahkan sepanjang 2023 ada 500 unit bom latih yang diekspor dari Sari Bahari ke Vietnam.
Dalam pameran itu, Putra menyebut ada berbagai jenis bom baik itu bom latih maupun bom tajam yang dipamerkan, di antaranya P-100P, P-250P, P-500P, P-100L, P-250L, P-500L, P-100M, BNL-125, BNL-250, dan BNM-250.
“Bom produksi Sari Bahari juga telah digunakan oleh TNI Angkatan Udara untuk armada Sukhoi Su-27/30, begitu juga dengan rocketpod (peluncur roket) juga sudah sukses diuji coba pada pesawat T-50 TNI AU,” sambung Putra.
Oleh karena itu, dia pun berterima kasih kepada Kementerian Pertahanan RI dan instansi pemerintah lainnya yang mendukung partisipasi industri pertahanan dalam negeri di Vietnam Defence Expo 2024. Sepanjang acara, Sari Bahari dikunjungi beberapa pejabat RI, di antaranya Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Potensi Pertahanan Kemenhan RI Brigjen TNI Heri Pribadi, dan Atase Pertahanan RI untuk Vietnam Kolonel Laut (P) Jerry H. Manuhutu.
“Kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Pemerintah RI dan Kementerian Pertahanan RI selama berpameran di Vietnam. Semoga dengan partisipasi industri pertahanan nasional di berbagai pameran luar negeri ini bisa membuka pasar seluas-luasnya,” kata dia.
Dia juga berharap partisipasi perusahaannya itu dapat menarik minat banyak pembeli asing sehingga industri pertahanan dalam negeri dapat berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen sebagaimana yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Vietnam Defence Expo 2024 diikuti sekitar 250 perusahaan alutsista dunia, termasuk dari pabrikan senjata asal Amerika Serikat, China, dan Rusia. Ribuan pengunjung dari berbagai negara mendatangi pameran senjata dan alat-alat pertahanan di Hanoi tersebut.
PT Sari Bahari sejak 1993 telah memproduksi bom-bom untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Produsen bom asal Malang itu saat ini terdaftar dalam rantai pasok global NATO Commercial and Government Entity (NCAGE) dengan nomor registrasi 0479Z, dan anggota aktif Perkumpulan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas).
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024 -

Bom Buatan Indonesia Sita Perhatian Kalangan Militer di Vietnam Defence Expo 2024
loading…
Industri pertahanan Indonesia PT. Sari Bahari memamerkan berbagai bom tajam dan latih hasil produksinya di Vietnam Defence Expo. Foto/istimewa
JAKARTA – Industri pertahanan Indonesia PT. Sari Bahari memamerkan berbagai bom tajam dan latih hasil produksinya di Vietnam Defence Expo. Pameran alutsista yang digelar di Kota Hanoi, Vietnam, pada 20-22 Desember 2024 ini menyita perhatian pengunjung.
Banyak pengunjung dari kalangan militer negara-negara peserta yang baru mengetahui Indonesia sudah bisa dibilang mandiri dalam produksi bom udara berbagai jenis. Bahkan yang lebih membanggakan bom latih P-100 Practice sudah diekspor dan digunakan oleh Angkatan Udara Vietnam.
“Total ada sebanyak 500 unit bom latih yang telah dikirim ke Vietnam pada medio 2023 lalu,” ujar Direktur PT. Sari Bahari Putra Egam, Senin (23/12/2024).
Di ajang pameran bergengsi ini, bom tajam dan latih yang dipamerkan meliputi, P-100P, P-250P, P-500P, P-100L, P-250L, P-500L, P-100M, BNL-125, BNL-250, BNM-250 dan sebagainya.
“Bom produksi Sari Bahari ini telah digunakan secara luas oleh TNI Angkatan Udara untuk armada Sukhoi Su-27/30. Selain itu, Rocketpod atau peluncur roket juga sudah sukses diuji coba pada pesawat T-50 milik TNI AU,” ujarnya.
Hadir dalam pameran alutsista tersebut, Kepala Bakamla Laksdya TNI Irvansyah, Sesditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Heri Pribadi, dan Atase Pertahanan RI di Vietnam Kolonel Laut (P) Jerry H. Manuhutu.
“Kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Pemerintah RI dan Kemhan selama berpameran di Vietnam. Semoga dengan partisipasi Industri pertahanan nasional di berbagai pameran luar negeri ini bisa membuka pasar seluas luasnya. Sehingga industri pertahanan juga bisa berkontribusi terhadap target pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Bapak Presiden Prabowo,” ucapnya.
Vietnam Defence Expo 2024 diikuti oleh sekitar 250 perusahaan alutsista internasional. Termasuk pabrikan senjata asal Amerika, China, Russia, dan lainnya. Selama tiga hari, pameran ini menyedot ribuan pengunjung.
PT Sari Bahari merupakan Industri pertahanan dalam negeri yang didirikan pada 1993. PT Sari Bahari adalah perusahaan swasta yang ditunjuk serta mendapatkan izin memproduksi alutsista dari Kementerian Pertahanan (Kemhan).
PT Sari Bahari juga adalah anggota aktif dari Perkumpulan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) dan telah terdaftar di dalam rantai pasok global milik North Atlantic Treaty Organization (NATO) Commercial and Government Entity (NCAGE) dengan nomor registrasi 0479Z.
(cip)
-

Ketua Fraksi PAN DPR: Kenaikan PPN 12 Persen Diiringi Bantuan-Insentif untuk Masyarakat Membutuhkan – Halaman all
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI mendukung implementasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.
Ketua Fraksi PAN DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyebut bahwa kebijakan ini telah dirancang dengan mempertimbangkan keberpihakan kepada masyarakat kecil.
“Kenaikan PPN menjadi 12% bukan sekadar langkah fiskal, tetapi juga wujud nyata prinsip gotong royong dalam membangun bangsa. Dengan memastikan barang kebutuhan pokok tetap bebas PPN, pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan, sementara kontribusi dari kelompok yang lebih mampu diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional,” kata Putri kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).
Menurutnya, kebinakan PPN 12% dirancang dengan prinsip keadilan, di mana barang kebutuhan pokok seperti beras, unggas, hasil perikanan dan kelautan, susu segar, serta jasa pendidikan dan kesehatan tetap bebas dari PPN untuk menjaga daya beli masyarakat kecil.
Sementara itu, barang dan jasa premium seperti daging premium, layanan kesehatan medis premium, dan pendidikan premium dikenakan tarif PPN lebih tinggi.
Pendekatan ini memastikan kontribusi lebih besar dari kelompok mampu tanpa mengorbankan kelompok rentan.
“Kebijakan kenaikan PPN 12% ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah telah merancang paket stimulus yang memastikan masyarakat tetap terlindungi dan ekonomi terus bergerak maju. Dengan insentif ini, kami yakin daya beli masyarakat akan tetap terjaga, UMKM terus berkembang, dan industri padat karya semakin kokoh,” kata Putri.
Adapun dia mengatakan stimulus tersebut mencakup bantuan pangan untuk 16 juta rumah tangga berupa 10 kg beras per bulan selama dua bulan, diskon listrik 50?gi pelanggan 2200VA ke bawah, dan insentif bagi UMKM melalui perpanjangan PPh Final 0,5% hingga 2025.
Diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk tetap memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan tarif PPN 12 persen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
“Sesuai dengan amanat UU HPP dengan jadwal yang ditentukan tarif PPN akan naik 12 persen per 1 Januari 2025,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).
Airlangga menyampaikan, untuk menjaga daya beli masyarakat pemerintah memberikan stimulus kebijakan ekonomi, yakni bagi rumah tangga berpendapatan rendah PPN ditanggung pemerintah 1 persen atau hanya dikenakan tarif 11 persen saja.
Barang-barang pokok yang dikenakan tarif 11 persen yakni, minyak goreng dengan kemasan Minyakita, tepung terigu, dan gula industri.
“Jadi stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan dan minuman yang peranannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi yakni 36,3 persen, juga tetap 11 persen (tarif PPN),” ungkapnya.
Adapun Airlangga menyampaikan, pemerintah juga menerapkan pengecualian objek PPN.
“Barang-barang yang dibutuhkan masyarakat PPNdiberikan fasilitas atau 0 persen. Jadi barang seperti kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan telur, sayur, susu, jasa pendidikan, angkutan umum, seluruhnya bebas PPN,” ucapnya.
Beberapa barang dan jasa tertentu yang diberikan fasilitas bebas PPN meliputi:
1. Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging
2. Telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi
3. Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja
4. Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci
5. Air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap)
6. Listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA)
7. Rusun sederhana, Rusunami, RS, dan RSS
8. Jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional
9. Mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak.
10. Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi
11. Emas batangan dan emas granula
12. Senjata/alutsista dan alat foto udara.
