Xcloud.id

Topik: alutsista

  • Pangkoopsudnas buka Latihan “Hanud Perkasa B/2025” di Magetan

    Pangkoopsudnas buka Latihan “Hanud Perkasa B/2025” di Magetan

    latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personel dan unsur-unsur pertahanan udara dalam melaksanakan operasi pertahanan udara secara terpadu dan terintegrasi

    Magetan (ANTARA) – Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsdya TNI Tedi Rizalihadi membuka Latihan “Hanud Perkasa B Tahun Anggaran 2025” di Lanud Iswahjudi (IWJ) Magetan, Jawa Timur, Senin.

    Dalam sambutannya, Pangkoopsudnas menyampaikan bahwa penyelenggaraan Latihan Perkasa B tahun anggaran 2025 ini penting dilaksanakan mengingat sebelumnya sudah dua tahun tidak ada.

    “Karenanya, latihan Hanud ini memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian dari komitmen kita untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme dalam menjaga kedaulatan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya saat membuka Latihan Hanud Perkasa B/2025 di Lanud Iswahjudi Magetan.

    Menurutnya, latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personel dan unsur-unsur pertahanan udara dalam melaksanakan operasi pertahanan udara secara terpadu dan terintegrasi.

    Selain itu, latihan itu juga untuk menguji kesiapan operasional dan interoperabilitas unsur-unsur pertahanan udara, termasuk radar, pesawat tempur, artileri pertahanan udara, serta sistem komando dan kendali.

    Tujuan lain, latihan itu juga untuk memastikan efektivitas sistem koordinasi dan komunikasi antara berbagai unsur yang terlibat dalam operasi pertahanan udara, baik dari unsur TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU.

    “Serta menguji kemampuan deteksi dini dan respons cepat terhadap ancaman udara yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional,” katanya.

    Adapun, Latihan Hanud Perkasa B tahun 2025 tersebut berlangsung mulai Senin (17/2) hingga Jumat (22/2) yang diikuti 910 personel prajurit TNI AU, AD dan AL.

    Latihan tersebut juga melibatkan sejumlah pesawat tempur dan alutsista lain, di antaranya F-16 Fighting Falcon, T-50i Golden Eagle, Super Tucano, pesawat angkut Hercules, Cassa, helikopter, serta KRI RE Martadinata dan Sultan Hasanuddin untuk meningkatkan kapabilitas tempur, kesiapan operasional, serta kemampuan interoperabilitas ketiga matra TNI.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Daftar Terbaru Kementerian-Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Daftar Terbaru Kementerian-Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan rekonstruksi anggaran sebagai bagian dari upaya efisiensi keuangan negara. Sejumlah kementerian dan lembaga yang awalnya tidak termasuk dalam daftar pemangkasan kini turut mengalami pengurangan anggaran.  

    Pada awalnya, beberapa kementerian dan lembaga masih terbebas dari pemangkasan. Namun, pada 7 Februari 2025, Presiden Prabowo meminta dilakukan penyesuaian ulang terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Proses ini kemudian dibahas lebih lanjut antara kementerian/lembaga dan DPR pada 12-13 Februari 2025.

    Hasilnya, sejumlah instansi yang sebelumnya tidak terdampak akhirnya mengalami pengurangan anggaran. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut daftar kementerian dan lembaga yang terdampak beserta jumlah pemangkasan anggaran yang dilakukan:

    Daftar Kementerian dan Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Komisi I

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengalami pemangkasan sebesar Rp 2,03 triliun dari total pagu Rp 9,8 triliun, yang dapat berdampak pada diplomasi luar negeri dan program kerja sama internasional.Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkena pemotongan terbesar di antara kementerian dalam Komisi I, yaitu Rp 26,7 triliun dari Rp 166,2 triliun, yang kemungkinan memengaruhi belanja alutsista dan operasional pertahanan.Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus beradaptasi dengan pemangkasan Rp 3,84 triliun dari Rp 7,72 triliun, yang berpotensi mengurangi anggaran untuk transformasi digital nasional.Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalami pemangkasan Rp 538,6 miliar dari Rp 1,32 triliun, yang mungkin berdampak pada penguatan keamanan siber nasional.Badan Keamanan Laut (Bakamla) kehilangan Rp 334 miliar dari Rp 1,08 triliun, yang dapat memengaruhi patroli keamanan laut.Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengalami pengurangan Rp 58,1 miliar dari Rp 187 miliar.Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengalami pemangkasan Rp 15,84 miliar dari Rp 54,66 miliar.

    Komisi II

    Kementerian PAN-RB mengalami pengurangan Rp 184,9 miliar dari Rp 392,98 miliar.Kementerian ATR/BPN terkena pemangkasan Rp 2,01 triliun dari Rp 6,45 triliun, yang dapat berdampak pada percepatan program reforma agraria.Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalami pengurangan Rp 2,17 triliun dari Rp 4,79 triliun.Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menghadapi pemangkasan Rp 1,15 triliun dari Rp 6,3 triliun.Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami pemotongan Rp 843,2 miliar dari Rp 3,06 triliun.Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkena pemangkasan Rp 955 miliar dari Rp 2,41 triliun.Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengalami pengurangan Rp 195,1 miliar dari Rp 798,34 miliar.Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengalami pemotongan Rp 91,4 miliar dari Rp 328,48 miliar.

    Komisi III

    Komisi Yudisial (KY) mengalami pemangkasan Rp 74,7 miliar dari Rp 184,52 miliar.Mahkamah Agung (MA) terkena pemotongan Rp 2,28 triliun dari Rp 12,68 triliun.Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami pengurangan Rp 226,1 miliar dari Rp 611,47 miliar.Kejaksaan Agung (Kejagung) harus beradaptasi dengan pemotongan Rp 5,43 triliun dari Rp 24,27 triliun.Polri mengalami pengurangan anggaran Rp 20,58 triliun dari Rp 126,62 triliun.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kehilangan Rp 201 miliar dari Rp 1,23 triliun.Badan Narkotika Nasional (BNN) mengalami pemangkasan Rp 998,6 miliar dari Rp 2,45 triliun.

    Komisi IV

    Kementerian Pertanian (Kementan) terkena pemotongan Rp 10,28 triliun dari Rp 29,3 triliun, yang dapat berdampak pada ketahanan pangan nasional.Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami pengurangan Rp 2,12 triliun dari Rp 6,22 triliun.Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkena pemangkasan Rp 1,22 triliun dari Rp 5,16 triliun.

    Komisi V

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemotongan terbesar dalam daftar ini, yaitu Rp 60,46 triliun dari Rp 110,95 triliun.Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kehilangan Rp 13,73 triliun dari Rp 31,45 triliun.BMKG menghadapi pemangkasan Rp 1,78 triliun dari Rp 2,83 triliun.

    Komisi VI hingga XIII

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalami pemangkasan Rp 8,9 triliun dari Rp 53,1 triliun.Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkena pemotongan Rp 19,6 triliun dari Rp 105,7 triliun, yang berpotensi memengaruhi program kesehatan nasional.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalami pengurangan Rp 7,27 triliun dari Rp 33,5 triliun.Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menghadapi pemotongan Rp 14,3 triliun dari Rp 56,6 triliun.Kementerian Sosial (Kemensos) mengalami pemangkasan Rp 970 miliar dari Rp 79,6 triliun.Kementerian Agama (Kemenag) terkena pemangkasan Rp 12,32 triliun dari Rp 78,55 triliun.

    Efisiensi anggaran ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah, namun di sisi lain, beberapa program strategis di masing-masing kementerian dan lembaga berpotensi terdampak. Dengan adanya pemangkasan ini, diharapkan efisiensi penggunaan anggaran tetap dapat menjaga kualitas layanan dan program yang telah direncanakan oleh pemerintah.

  • Anggota DPR dukung kerja sama Indonesia dan Turki di bidang “drone”

    Anggota DPR dukung kerja sama Indonesia dan Turki di bidang “drone”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendukung kerja sama antara Indonesia dan Turki di bidang pembangunan pabrik drone atau pesawat nirawak.

    Dukungan itu diberikan Soleh karena dia menilai kerja sama tersebut dapat memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia.

    “Kami mendorong agar pemerintah menindaklanjuti secara serius rencana tersebut,” kata Soleh dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, di Jakarta, Jumat.

    Menurut Soleh, pengembangan teknologi drone bersama Turki sangat menguntungkan Indonesia dalam beragam hal.

    Selain dari sisi meningkatnya teknologi alutsista dalam negeri, kerja sama ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa di bidang drone.

    Hal tersebut berdampak pada terbukanya kesempatan untuk memajukan lini usaha dalam negeri di bidang teknologi drone.

    Dengan demikian, dia menilai akan semakin banyak sektor swasta yang ingin bergabung dalam kerja sama pembuatan pabrik drone tersebut.

    “Kita juga kan belum tahu spesifik kerja samanya seperti apa, apakah melibatkan swasta atau tidak. Kalau, misalkan, melibatkan pihak swasta ini kan perlu dibicarakan secara komprehensif ya,” tutur Soleh.

    Selain itu, kerja sama ini juga dapat berdampak pada semakin eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki.

    Hal tersebut dapat berbuah baik untuk Indonesia di mata internasional lantaran hubungan bilateral antarnegara yang semakin kuat

    Lebih lanjut, Soleh sendiri belum mengetahui skema persis kerja sama antara Indonesia dan Turki di bidang drone tersebut. Dia menyerahkan seluruh perencanaan dan progresnya kepada pemerintah.

    “Soal teknis ini kan kita percayakan kepada pemerintah Indonesia dengan Turki,” ucap dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenhan jamin efisiensi tidak ganggu tugas menjaga kedaulatan negara

    Kemenhan jamin efisiensi tidak ganggu tugas menjaga kedaulatan negara

    “Jadi, tetap menjadi prioritas karena bicara operasional kan bukan hanya alutsista saja, tetapi juga manusianya, yakni bagaimana human capital (sumber daya manusia, red.) ini bisa bekerja, menjaga kedaulatan Indonesia, keutuhan, dan keselamatan bangs

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjamin bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak mengganggu tugas untuk menjaga kedaulatan negara.

    “Karena kedaulatan, kemudian keutuhan wilayah, itu harga mati. Tanpa adanya itu, kita tidak bisa membangun, ekonomi kita tidak stabil, dan ini sangat dibutuhkan apalagi dengan kebijakan pemerintah pusat yang memang ingin membangun Indonesia menjadi bangsa yang maju, berdaulat, dan unggul,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang di Kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat, ketika ditanya jurnalis mengenai kebijakan efisiensi anggaran.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan maupun pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) tidak akan terdampak kebijakan efisiensi tersebut.

    “Ya pengadaan alutsista ini sifatnya kan bukan temporer. Jadi, memang sudah multiyears (kontrak tahun jamak). Apa yang sudah direncanakan dan sudah dalam proses procurement (pengadaan) itu terus berjalan, dan harapannya kami bisa terus memperkuat karena menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan postur pertahanan,” ujarnya.

    Ia juga mengatakan bahwa kesejahteraan prajurit tetap menjadi prioritas Kemenhan di masa efisiensi saat ini.

    “Jadi, tetap menjadi prioritas karena bicara operasional kan bukan hanya alutsista saja, tetapi juga manusianya, yakni bagaimana human capital (sumber daya manusia, red.) ini bisa bekerja, menjaga kedaulatan Indonesia, keutuhan, dan keselamatan bangsa kita,” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa anggaran Kemenhan pada 2025 mengalami efisiensi sebesar 16,24 persen atau sekitar Rp26 triliun.

    Ia menjelaskan bahwa hal yang diefisiensikan adalah yang bersifat administratif, seperti perjalanan dinas, pembangunan yang dianggap tidak prioritas, pengadaan kendaraan, rapat, hingga diskusi kelompok terpumpun.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa akan ada adaptasi atau modifikasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

    Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyetujui perubahan pagu anggaran Kemenhan dan TNI dalam Rapat Kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).

    Rapat tersebut membahas perubahan anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bamsoet dukung hasil KLB Gerindra soal Prabowo jadi ketum-capres 2029

    Bamsoet dukung hasil KLB Gerindra soal Prabowo jadi ketum-capres 2029

    ​​​​​​​Prabowo berhasil membangun jaringan dan aliansi politik.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang menetapkan kembali Prabowo Subianto sebagai ketua umum (ketum) dan berencana mengusung Presiden RI itu sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2029.

    “KLB Partai Gerindra yang memutuskan kembali Pak Prabowo sebagai ketua umum dan calon presiden periode 2029–2034 sangat tepat, mencerminkan keyakinan kita semua akan kemampuan Pak Prabowo mengarahkan bangsa menuju arah yang lebih baik,” kata Bamsoet di Jakarta, Kamis, sebagaimana keterangan tertulisnya.

    Dengan pengalaman, jaringan, dan komitmen Prabowo terhadap isu-isu fundamental bangsa, menurut dia, keputusan KLB tersebut tidak hanya strategis bagi Partai Gerindra, tetapi juga bagi masa depan Indonesia yang lebih sejahtera.

    Salah satu alasan kuat Prabowo harus diusung kembali sebagai capres, kata mantan Ketua MPR RI ini, adalah karena Indonesia memerlukan kepemimpinan yang kuat serta mampu menjawab dan mengatasi berbagai persoalan bangsa.

    “Kita sudah menyaksikan sendiri bagaimana kuatnya komitmen beliau untuk melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan kesejahteraan melalui program-program prorakyat sehingga harus dilanjutkan,” katanya.

    Di samping itu, Bamsoet menyebut keputusan KLB yang menjadikan Prabowo kembali sebagai ketum partai merupakan keputusan yang tepat karena mengingat pengalaman politik dan kepemimpinan Prabowo yang mumpuni.

    Bamsoet berpendapat bahwa Prabowo telah berkontribusi dalam dunia politik Indonesia selama lebih dari dua dekade melalui berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu tampak dari modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan peningkatan kesejahteraan prajurit.

    “Data Kementerian Pertahanan menunjukkan adanya peningkatan anggaran pertahanan yang signifikan, yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan negara dan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan regional,” ucapnya.

    Bamsoet juga menilai Prabowo berhasil membangun jaringan dan aliansi politik.

    Ia mengutarakan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, Partai Gerindra mampu menarik berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemuda, pengusaha, dan kalangan profesional.

    “Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah suara Gerindra dalam pemilihan umum sebelumnya serta menjadikannya salah satu partai besar dalam koalisi pemerintahan saat ini,” ucapnya.

    Menurut Bamsoet, dukungan politik yang luas tersebut memungkinkan Prabowo untuk merancang dan menerapkan kebijakan yang lebih matang dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

    Hal lain yang memperkuat posisi Prabowo, kata dia, ialah komitmen dan visinya dalam menyelesaikan permasalahan bangsa.

    “Pak Prabowo selalu menekankan pada pentingnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan angka kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan. Dalam berbagai kesempatan, Pak Prabowo juga aktif mengampanyekan pentingnya ketahanan pangan dan energi yang merupakan isu sentral pada era globalisasi,” demikian Bamsoet.

    Diketahui bahwa Partai Gerindra menggelar KLB di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis. KLB tersebut digelar dalam momentum rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra yang puncak acaranya dijadwalkan pada hari Sabtu (15/2).

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa KLB partai mendukung Ketua Umum sekaligus Presiden Prabowo Subianto untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2029.

    “Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Beliau menjawab, ‘Insyaallah.’ Namun, meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” kata Muzani saat ditemui di Hambalang.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta mengatakan bahwa KLB juga memutuskan Prabowo kembali menjadi Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2025–2030.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • TNI AL Terus Bongkar Pagar Laut di Tangerang hingga 24,9 km

    TNI AL Terus Bongkar Pagar Laut di Tangerang hingga 24,9 km

    JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) terus melanjutkan upaya pembongkaran pagar laut di perairan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran hingga mencapai 24,9 kilometer (km) dari total pagar 30,16 km.

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama I Made Wira Hady menyebutkan, pembongkaran pagar laut yang dimulai sejak pagi hari ini mencapai sepanjang 24,9 km dengan rincian 2,4 km di wilayah Tanjung Pasir, Tangerang.

    “Dengan pencapaian yang dihasilkan pada hari ini, dari total sepanjang 30,16 KM pagar laut di wilayah Tangerang, tersisa hanya 5, 26 KM lagi yang belum terbongkar,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu 12 Februari, disitat Antara.

    Ia menerangkan, pelaksanaan pembongkaran pagar laut kali ini hanya dilaksanakan di perairan Tanjung Pasir, sedangkan di wilayah Kronjo tidak dilaksanakan karena faktor cuaca. Dimana, angin kencang dan ombak tinggi yang terjadi di wilayah itu menjadi kendala tim untuk melakukan pembongkaran.

    Dia menyebutkan, untuk kegiatan pembongkaran pagar yang dilakukan TNI AL melibatkan 219 personel dari Pasmar 1, Lantamal III, dan Koarmada I yang didukung dengan alutsista seperti 10 perahu karet (PK), 1 RBB (Ranger Boat), serta 1 RHIB (Rigid-Hull Inflatable Boat).

    Selain itu, sekitar 50 orang nelayan setempat juga turun serta membantu proses pembongkaran pagar laut ini dengan menggunakan 10 kapal nelayan.

    “Kendala dalam pelaksanaan pembongkaran yang dihadapi hari ini menghadapi beberapa kendala di lapangan, seperti angin dan gelombang tinggi, keterbatasan daya tarik mesin kapal, serta pagar bambu yang banyak dipasang dua lapis,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan penyelesaian persoalan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, bisa terselesaikan dalam sepekan.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan pun menegaskan bahwa pemanfaatan ruang laut tanpa memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) merupakan pelanggaran aturan.

  • Pembongkaran Pagar Laut Hampir Rampung, TNI AL Terus Bergerak

    Pembongkaran Pagar Laut Hampir Rampung, TNI AL Terus Bergerak

    FAJAR.CO.ID, TANGERANG — Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) terus melanjutkan upaya pembongkaran pagar laut di perairan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, hingga berhasil mencapai 24,9 kilometer dari total pagar 30,16 kilometer (km).

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama I Made Wira Hady dalam keterangan tertulis di Tangerang, Rabu, menyebutkan bahwa pembongkaran pagar laut yang dimulai sejak pagi hari ini mencapai sepanjang 24,9 km dengan rincian 2,4 km di wilayah Tanjung Pasir, Tangerang.

    “Dengan pencapaian yang dihasilkan pada hari ini, dari total sepanjang 30,16 KM pagar laut di wilayah Tangerang, tersisa hanya 5, 26 KM lagi yang belum terbongkar,” katanya.

    Ia menerangkan, pelaksanaan pembongkaran pagar laut kali ini hanya dilaksanakan di perairan Tanjung Pasir, sedangkan di wilayah Kronjo tidak dilaksanakan karena faktor cuaca. Dimana, angin kencang dan ombak tinggi yang terjadi di wilayah itu menjadi kendala tim untuk melakukan pembongkaran.

    Dia menyebutkan, untuk kegiatan pembongkaran pagar yang dilakukan TNI AL melibatkan 219 personel dari Pasmar 1, Lantamal III, dan Koarmada I yang didukung dengan alutsista seperti 10 perahu karet (PK), 1 RBB (Ranger Boat), serta 1 RHIB (Rigid-Hull Inflatable Boat).

    Selain itu, sekitar 50 orang nelayan setempat juga turun serta membantu proses pembongkaran pagar laut ini dengan menggunakan 10 kapal nelayan.

    “Kendala dalam pelaksanaan pembongkaran yang dihadapi hari ini menghadapi beberapa kendala di lapangan, seperti angin dan gelombang tinggi, keterbatasan daya tarik mesin kapal, serta pagar bambu yang banyak dipasang dua lapis,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan penyelesaian persoalan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, bisa terselesaikan dalam sepekan.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan pun menegaskan bahwa pemanfaatan ruang laut tanpa memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) merupakan pelanggaran aturan. (*)

  • TNI AL Sebut Pagar Laut Tangerang Tersisa 5,26 Km

    TNI AL Sebut Pagar Laut Tangerang Tersisa 5,26 Km

    TANGERANG – Petugas gabungan yang terdiri dari TNI Angkatan Laut (AL) hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih terus melakukan pencabutan pagar laut Tangerang. Terbaru pagar yang terbuat dari bambu itu telah dibongkar hingga tersisa 5,26 Km dari sebelumnya 30,16 km.

    “Dari total sepanjang 30,16 KM pagar laut di wilayah Tangerang, tersisa hanya 5,26 KM lagi yang belum terbongkar,” kata Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Selasa, 11 Februari.

    Dalam kegiatan pembongkaran, ada 219 personel gabungan yang diterjukan. Kemudian dari Pasmar 1, Lantamal III, dan Koarmada I yang didukung dengan alutsista seperti 10 perahu karet (PK), 1 RBB (Ranger Boat), serta 1 RHIB (Rigid-Hull Inflatable Boat).

    “Selain itu, sekitar 50 orang nelayan setempat juga turun serta membantu proses pembongkaran pagar laut ini dengan menggunakan 10 kapal nelayan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, untuk pembongkaran kali juga hanya dilaksanakan di Tanjung Pasir. Sedangkan di wilayah Kronjo tidak dilaksanakan karena faktor cuaca, yaitu angin kencang dan ombak tinggi yang terjadi di wilayah tersebut.

    “Kendala dalam pelaksanaan pembongkaran yang dihadapi hari ini menghadapi beberapa kendala di lapangan, seperti angin dan gelombang tinggi, keterbatasan daya tarik mesin kapal, serta pagar bambu yang banyak dipasang dua lapis,” ungkapnya.

  • KSAL Pakistan lihat pengalaman Indonesia atasi tantangan modernisasi

    KSAL Pakistan lihat pengalaman Indonesia atasi tantangan modernisasi

    Kepala Staf Angkatan Laut Pakistan Laksamana Naveed Ashraf memberikan sambutan dalam pertemuan AMAN Dialogue 2025 di Pakistan Naval Academy, Karachi, Pakistan, Minggu (9/2/2025). AMAN Dialogue 2025 merupakan bagian dari latihan bersama multilateral AMAN Exercise 2025. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    KSAL Pakistan lihat pengalaman Indonesia atasi tantangan modernisasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 10 Februari 2025 – 11:15 WIB

    Elshinta.com – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Pakistan Laksamana Naveed Ashraf menyebut Angkatan Laut Pakistan (PAK Navy) turut melihat pengalaman dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mengatasi tantangan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan armada kapal mereka.

    Laksamana Ashraf, saat ditemui pada sela-sela AMAN Exercise 2025 dan AMAN Dialogue 2025 di Karachi, Pakistan, Minggu (9/2), menilai keterbatasan anggaran sering kali menjadi masalah yang cukup banyak dihadapi militer negara-negara berkembang, termasuk Pakistan dan Indonesia.

    “Angkatan Laut, khususnya di negara-negara berkembang, diharuskan untuk mencari cara-cara yang efisien dari segi biaya dan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan keamanan mereka karena adanya batasan-batasan dan teknologi militer modern yang cukup mahal. Di tengah tantangan itu, sebagaimana TNI Angkatan Laut memodernisasi armadanya, kami juga menempuh segala upaya untuk memodernisasi armada kami dengan melihat situasi saat ini yang menekankan kepada pentingnya pembangunan (kapal-kapal, red.) di dalam negeri, akuisisi teknologi kunci, dan tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran,” kata KSAL Pakistan.

    Dalam kesempatan yang sama, Laksamana Ashraf menyebut kemampuan untuk mencegah dan menghalau serangan tanpa terlibat dalam adu kekuatan dan adu persenjataan menjadi salah satu fokus dari pembangunan postur kekuatan Angkatan Laut Pakistan.

    Dia mengakui adanya ketimpangan kekuatan, terutama dari segi jumlah, antara Pakistan dan negara-negara yang berseberangan dengan Pakistan.

    “Program modernisasi kami, yang mempertimbangkan kebutuhan operasional, kecepatan, dan fleksibilitas, dirancang untuk mengikuti kebutuhan, dan disusun agar seluruh kekuatan yang ada mampu menghalau berbagai jenis ancaman dengan menggunakan taktik yang tepat saat waktunya tiba,” kata Laksamana Ashraf.

    Dalam kesempatan yang sama, KSAL Pakistan menekankan program modernisasi yang berjalan juga harus seiring dengan membangun kemampuan dalam negeri untuk memproduksi kapal-kapal dan persenjataan. Di samping itu, sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan terlatih juga menjadi perhatian Ashraf untuk memperkuat Angkatan Laut Pakistan.

    “Strategi kami membangun kekuatan Angkatan Laut Pakistan berdasarkan pada prinsip ‘peningkatan kemampuan secara progresif,’ yang artinya menciptakan pasukan yang berimbang, ampuh, dan siap tempur untuk menghadapi berbagai jenis ancaman yang dinamis melalui akuisisi teknologi-teknologi yang inovatif, diproduksi di dalam negeri (indigenous), dan punya efek pengganda dalam meningkatkan kemampuan pasukan (force multiplier),” kata KSAL Pakistan.

    Sumber : Antara

  • 7 Indonesia Ingin Punya Kapal Induk, Apa Saja Untung Ruginya? Nasional

    7 Indonesia Ingin Punya Kapal Induk, Apa Saja Untung Ruginya? Nasional

    Indonesia Ingin Punya Kapal Induk, Apa Saja Untung Ruginya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Indonesia tertarik memiliki
    kapal induk
    sendiri untuk memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) yang mendukung ketahanan maritim. Sebagai negara kepulauan, 65 persen wilayah Indonesia adalah perairan. Sehingga wajar bermimpi untuk memiliki kapal tersebut.
    Namun, keinginan memiliki kapal induk ini juga dibayangi berbagai persoalan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari terutama di kawasan. Meskipun, kapal induk tersebut rencananya hanya akan digunakan untuk kepentingan operasi militer selain perang (OMSP).
    Keinginan memiliki kapal induk sebenarnya bukan barang baru. Namun, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa
    TNI AL
    memerlukan kapal induk untuk mendukung OMSP.
    Kebutuhan kapal induk itu sedang dikaji dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan.
    ”
    Kapal induk
    masih dalam pengkajian, tapi kelihatannya kita memerlukan kapal induk untuk kepentingan OMSP terutama ya,” ujar Ali kepada wartawan di Mabes TNI AL, Kamis (6/2/2025).
    Meski begitu, pembangunan kekuatan pertahanan merupakan ranah Kementerian Pertahanan. TNI AL hanya bertugas untuk mengusulkan kebutuhan pengembangan alutsista yang diperlukan.
    Hanya saja, KSAL pernah bilang bahwa Indonesia memerlukan kapal berukuran besar yang mampu mendukung operasi mengarungi samudera, termasuk bertempur di luar wilayah perairan Indonesia.
    “Dari dulu, Angkatan Laut harus outward-looking karena kita harus bisa bertempur di luar wilayah perairan Indonesia. Sebisa mungkin, jangan sampai menyengsarakan rakyat. Kita tahan musuh itu di garis depan. Jangan sampai masuk ke wilayah kita. Itu cita-cita kita,” kata Ali saat menjawab pertanyaan awak media usai upacara HUT ke-79 TNI AL di Jakarta, 10 September 2024, melansir
    Antara
    .
    Oleh karea itu, ia menegaskan, TNI AL membutuhkan kapal-kapal yang mampu menjadi tempat pendaratan helikopter atau
    Landing Helicopter Dock
    (LHD).
    “Itu juga sudah kami pikirkan dan kemudian perlu kapal induk,” kata Ali.
    KSAL mengaku sudah menyaksikan sejumlah kapal induk kecil yang dibangun Italia dan Turki. 
    Pada Mei 2024, misalnya. KSAL bahkan mengunjungi
    Kapal Induk
    Italia ITS Giuseppe Garibaldi yang sedang melaksanakan latihan sebagai bagian dari Naval Diplomacy.
    Kedatangannya saat itu disambut langsung oleh Deputy Chief of the Italian Navy, Admiral Giuseppe Berutti Bergotto.
    ITS Giuseppe Garibaldi merupakan kapal induk pertama yang dibangun untuk AL Italia yang juga difungsikan untuk mengoperasikan pesawat sayap tetap. Melansir keterangan dari TNI AL, kapal yang mulai dioperasionalkan AL Italia pada tahun 1985 ini, memliki memiliki Panjang 180,2 meter, dengan kecepatan 30 Knot serta daya jangkau hingga 7.000 mil laut (13.000 km).
    Usai kunjungan tersebut, tiga kapal AL Italia melakukan kunjungan balasan pada 14 September 2024. Salah satu yang berkunjung yakni kapal induk ITS Cavour C-550. 
    Kapal induk ini merupakan kapal induk Short Take Off and Vertical Landing (STOVL) yang dirancang untuk menggabungkan operasi udara pesawat tempur dan helikopter.
    ITS Cavour C-550 membawa sejumlah armada perang, di antaranya adalah jet tempur generasi terbaru F-35B Lightning II, dan pesawat AV-8B Harrier. Keduanya adalah pesawat tempur dengan kemampuan
    vertical take-off landing
    (VTOL).
     
    Selain dua pesawat tempur di atas, Cavour C-550 juga mengangkut helikopter tempur/SAR Agusta Westland AW-101.
    Sebagai informasi, Cavour C-550 memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan ITS Giuseppe Garibaldi.
    Sementara itu, Kemenhan mengakui sedang mengkaji pengadaan kapal induk bersama TNI AL.
    Secara spesifik, Kemenhan menyebutkan jenis kapal induk yang dikaji adalah landing helicopter dock (LHD).
    “Kapal induk jenis
    Landing Helicopter Dock
    (LHD) merupakan salah satu opsi yang dikaji dalam pengembangan kekuatan TNI AL guna meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatan dan operasi gabungan,” kata Kepala Biro Info Pertahanan Setjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas kepada Kompas.com, Jumat (7/2/2025).
    Adapun kapal induk LHD merupakan kapal serbu amfibi serbaguna yang mampu beroperasi sebagai pembawa helikopter dan pesawat tempur berkemampuan VTOL.
    Kapal ini juga memiliki dek sumur untuk mendukung kapal pendarat.
    Selain Cavour C-550, LHD Dixmude L-9015 juga termasuk ke dalam jenis kapal induk LHD.
    LHD Dixmude memiliki dimensi panjang 199 meter dan lebar 32 meter.
    Kapal berbobot 21.500 ton ini tercatat memiliki kecepatan maksimal 25 knots dan mampu menempuh perjalanan 11.000 mil laut.
    Kapal yang mulai dioperasikan pada 2012 ini memiliki geladak seluas 885 meter persegi.
    Hanggarnya sanggup mengakomodasi 650 personel bersenjata lengkap.
    Hanggar kapal juga bisa mengangkut 16 helikopter kelas berat seperti NH90 Caiman atau Tiger.
    LHD Dixmude juga bisa difungsikan sebagai kapal rumah sakit karena memiliki fasilitas rumah sakit seluas 1.200 meter persegi dengan kapasitas 69 bed.
    Pengamat militer Khairul Fahmi sepakat bahwa bila Indonesia ingin memiliki kapal induk, maka kapal induk ringan berjenis LHD dapat menjadi opsinya. 
    Sebab, Indonesia memiliki keterbatasan anggaran untuk membeli atau membuat kapal induk berkapasitas besar seperti milik Amerika Serikat, Perancis hingga Inggirs.
    Terlebih, doktrin militer yang dianut Indonesia berbeda dengan ketiga negara di atas yang menganut doktrin ofensis. Indonesia justru lebih mengedepankan konsep anti-access/area denial (A2/AD) yang berfokus pada pertahanan wilayah dengan sistem pertahanan berlapis.
    “Saya kira kapal induk ringan minimal, ya, atau kapal serbu amfibi dengan kemampuan pesawat lepas landas pendek, lebih realistis untuk diwujudkan. Jadi, bukan kapal induk yang besar,” kata Khairul saat dihubungi
    Kompas.com
    , Sabtu (8/2/2025).
    Ia tidak memungkiri, keberadaan kapal induk sangat penting untuk pengamanan jalur perdagangan internasional, operasi kemanusiaan, dan respons cepat terhadap bencana.
    Begitu pun tantangan keamanan maritim, seperti penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), konflik di Laut China Selatan (LCS), serta ancaman bencana alam.
    Keuntungan memiliki kapal induk juga karena kapal jenis ini bisa dipakai untuk berbagai fungsi.
    Semisal disulap sebagai kapal rumah sakit terapung, pusat komando darurat, hingga pangkalan udara ketika muncul kondisi-kondisi darurat.
    “Karena bisa menjangkau wilayah-wilayah yang relatif terpencil, sehingga ketika misalnya Covid-19 kemarin, satu pulau sulit diakses oleh layanan kesehatan yang baik, kapal induk bisa difungsikan juga,” tutur Khairul.
    Kendati demikian, Khairul mengingatkan bahwa pengadaan juga harus memikirkan soal bagaimana pemeliharaan kapal ke depannya.
    Ia mengatakan bahwa biaya pemeliharaan kapal ini bernilai fantastis.
    “Ada beberapa hal yang menurut saya menjadi pertimbangan, pertama soal biaya yang sangat mahal. Ini terkait investasi jangka panjang, butuh anggaran besar. Bukan hanya untuk pembeliannya, tapi juga untuk pemeliharaan, infrastruktur pendukung, serta SDM terlatih,” kata Khairul.
    Hal lain yang tak bisa dihindari adalah potensi meningkatnya ketegangan di kawasan. Oleh karenanya, Indonesia perlu melakukan pendekatan diplomatik bila ingin memiliki kapal induk.
    Senada, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyatakan, TNI memang memerlukan kapal induk, tetapi biaya membangun atau membeli kapal induk sungguh mahal.
    TB Hasanuddin mengatakan, TNI mesti mempertimbangkan beragam hal, termasuk pemeliharaan dan integrasi dengan alutsista lain, saat membangun kapal induk.
    “Memang di wilayah barat kita butuh (kapal induk), tetapi mahal. Jadi harus ada pertimbangan masalah pemeliharaan, integrasi dengan pesawat-pesawat, dan sebagainya,” ujar TB Hasanuddin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025) malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.