Topik: alutsista

  • Menhan sebut urusan BBM untuk TNI akan disentralisasi ke Kemenhan

    Menhan sebut urusan BBM untuk TNI akan disentralisasi ke Kemenhan

    Sistem digitalisasi ini akan menyangkut mengenai penggunaan BBM dan juga dalam kaitan tracking

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa urusan kebutuhan atau penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bagi TNI akan disentralisasi ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

    Dia menyampaikan hal itu guna merespons masalah tunggakan BBM senilai triliunan rupiah yang dialami TNI AL kepada Pertamina. Dia mengatakan bahwa urusan penggunaan BBM itu pun nantinya akan menggunakan sistem digital untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

    “Sistem digitalisasi ini akan menyangkut mengenai penggunaan BBM dan juga dalam kaitan tracking,” kata Sjafrie saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dengan sistem digital, menurut dia, penggunaan bahan bakar yang dibiayai oleh negara oleh TNI akan diketahui.

    Dia mengatakan pemerintah sudah melakukan perubahan kebijakan yang disebut kebijakan sentralisasi dalam kaitan dukungan untuk penetapan peralatan alat utama sistem pertahanan (alutsista) strategis dan juga yang berkaitan dengan pemeliharaan perawatan.

    “Itu sudah ada, itu merupakan peraturan yang berlaku untuk alutsista dan juga berlaku untuk bahan bakar,” kata dia.

    Dia juga mengungkapkan bahwa tak menutup kemungkinan pihaknya akan berkomunikasi dengan Pertamina mengenai masalah tunggakan TNI AL tersebut, karena koordinasi merupakan hal yang biasa dilakukan.

    Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa TNI AL memiliki tunggakan pembayaran konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bernilai triliunan rupiah ke Pertamina dan meminta agar tunggakan itu diputihkan.

    Dia menjelaskan bahwa ada tunggakan sebesar Rp2,25 triliun dari konsumsi BBM, dan saat ini dikenakan kembali utang sebesar Rp3,2 triliun. Menurut dia, utang tersebut sangat mengganggu operasional TNI AL.

    “Harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” kata Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (28/4).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Korea Utara Akui Kirim Tentara ke Rusia Berperang di Ukraina, Ini Isi Perjanjian Kim Jong Un dan Putin

    Korea Utara Akui Kirim Tentara ke Rusia Berperang di Ukraina, Ini Isi Perjanjian Kim Jong Un dan Putin

    PIKIRAN RAKYAT – Korea Utara untuk pertama kalinya mengakui mengirimkan tentaranya membantu Rusia berperang melawan pasukan Ukraina.

    Pyongyang berdalih penglibatan pasukannya dilakukan menurut perjanjian kerja sama pertahanan bilateral dengan Moskow, berdasarkan media nasional Korut.

    Pasukan yang dikirimkan turut andil membebaskan wilayah Kursk menurut instruksi Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menurut laporan Korean Central News Agency (KCNA) pada Senin, 28 April 2025.

    Hubungan Korea Utara dan Rusia

    Kim Jong Un memutuskan mengizinkan militer negaranya terlibat di perang Rusia-Ukraina. Pasukan itu membuat kontribusi penting dalam menghancurkan kuasa neo-Nazi Ukraina.

    Mereka menunjukkan heroisme massal, keberanian yang tidak tertandingi serta jiwa rela berkorban, menurut laporan KCNA.

    Laporan ini mengutip pernyataan tertulis Komisi Militer Pusat Partai Pekerja Korea yang dirilis pada Minggu, 27 April 2025.

    Pernyataan itu diterbitkan usai Rusia mengkonfirmasi untuk pertama kalinya keterlibatan tentara Korea Utara dalam perang melawan Ukraina.

    Menurut Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia Valery Gerasimov, Moskow berhasil merebut kembali sebagian wilayah Kursk yang sempat diduduki Ukraina dalam serangan ofensif kejutan Agustus 2024, dalam sebuah telekonferensi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu, 26 April 2025.

    Berakhirnya operasi guna membebaskan Kursk, menunjukkan tingginya tingkat strategis atas persahabatan militan yang kuat antara Korea Utara dan Rusia.

    Selain itu, mencerminkan aliansi dan hubungan bersaudara antara rakyat kedua negara, menurur komisi militer Korut.

    Isi Perjanjian Kim Jong Un dan Putin

    Perjanjian Kerja Sama Strategis Komprehensif yang ditandatangani Kim Jong Un dan Putin pada Juni 2024, mencantumkan pasal soal komitmen membantu satu sama lain jika salah satu pihak diserang.

    Pyongyang memandang aktivitas militer Korea Utara di Rusia sepenuhnya sesuai semua pasal dan semangat Piagam PBB, serta hukum-hukum internasional lain.

    “Siapapun yang berjuang demi keadilan adalah pahlawan dan duta dari kehormatan tanah air,” kata Kim Jong Un menurut KCNA.

    Menurutnya sebuah monumen guna menghormati heroisme dan keberanian para tentara Korut di Rusia itu akan segera dibina di Pyongyang.

    Ia mengisyaratkan negaranya akan menerapkan langkah-langkah memberi keutamaan penanganan dan perlakuan pada keluarga tentara pemberani yang ikut dalam perang.

    KCNA tak menyebut jumlah tentara Korea Utara yang diterjunkan membantu Rusia di Ukraina dalam laporannya.

    Pyongyang diyakini menerima bantuan teknis dari Moskow soql pengembangan alutsista, sebagai imbalan atas bantuan personel militer dalam perang di Ukraina.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KSAL M Ali: Meski Berlatar Belakang TNI AD, Presiden Sangat Perhatikan Penguatan Angkatan Laut – Halaman all

    KSAL M Ali: Meski Berlatar Belakang TNI AD, Presiden Sangat Perhatikan Penguatan Angkatan Laut – Halaman all

    Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto, menunjukkan perhatian besar terhadap AL.

    Tayang: Senin, 28 April 2025 14:10 WIB

    Tribunnews.com/Chaerul Umam

    ALUTSISTA TNI AL – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto, menunjukkan perhatian besar terhadap upaya peningkatan kekuatan tempur Angkatan Laut Indonesia. Meskipun berlatar belakang TNI Angkatan Darat, Presiden dinilai sangat konsisten memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AL. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto, menunjukkan perhatian besar terhadap upaya peningkatan kekuatan tempur Angkatan Laut Indonesia.

    Meskipun berlatar belakang TNI Angkatan Darat, Presiden dinilai sangat konsisten memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AL.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Panitia Kerja Keamanan Laut (Panja Kamla) Komisi I DPR RI, pada Senin (28/4/2025).

    “Peningkatan kemampuan tempur, kebetulan Bapak Presiden sangat konsen terhadap kekuatan Angkatan Laut, walaupun background beliau Angkatan Darat tapi sangat memikirkan Angkatan Laut,” katanya.

    Menurut KSAL, dalam masa pemerintahan Presiden saat ini, terdapat sejumlah rencana strategis untuk memperkuat alutsista Angkatan Laut.

    Di antaranya adalah penambahan kapal fregat dari Italia dan Turki, serta kapal selam baru untuk memperkuat armada bawah laut.

    “Banyak di masa beliau ini akan ada penambahan alutsista Angkatan Laut, termasuk dua kapal fregat dari Italia, kemudian nanti ada dari Turki, kemudian ada kapal selam,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Muhammad Ali mengungkapkan bahwa kepala negara memandang kekuatan Angkatan Laut sebagai hal vital, mengingat karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

    “Beliau mengatakan bahwa Angkatan Laut kita harus kuat karena negara kita negara kepulauan,” pungkasnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Kemenhan gandeng Jepang untuk perkuat wilayah antariksa Indonesia

    Kemenhan gandeng Jepang untuk perkuat wilayah antariksa Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan RI berupaya memperkuat pertahanan antariksa dan ruang siber Indonesia dengan cara membangun kerja sama dengan militer Jepang.

    Hal tersebut dipastikan setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Kepala Staf Gabungan Pasukan Bela Diri Jepang Jenderal Yoshida Yoshihide di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat.

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menjelaskan dalam kerja sama ini, Indonesia mendapat kesempatan untuk belajar tentang teknologi pertahanan antariksa dan siber dari Jepang.

    Kesempatan ini, kata Frega, harus dimanfaatkan dengan baik lantaran saat ini Jepang menjadi salah satu negara yang telah matang dalam mengoperasikan satuan antariksa.

    “Jepang yang memang saya ingat, tahun 2020 sudah membentuk space operation squadron, jadi dalam konteks ruang angkasa mereka memang sudah membangun satuan ruang angkasa,” kata Frega.

    Dengan demikian, TNI diharapkan dapat mempelajari beragam metode, strategi pertahanan hingga teknologi dari Jepang untuk memperkuat wilayah antariksa Indonesia.

    Selain itu, lanjut Frega, TNI juga diharapkan dapat mempelajari kemajuan teknologi militer Jepang di bidang pertahanan siber.

    “Kita bisa belajar dari Jepang yang memang dengan teknologi militernya selalu berinteraksi dengan negara-negara maju, apalagi sebagai salah satu negara yang memang produsen alutsista modern,” kata Frega.

    Dengan adanya kerja sama ini, Frega berharap pertahanan siber serta antariksa Indonesia semakin menguat serta hubungan bilateral dengan Jepang juga semakin erat.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perkuat Kerja Sama Pertahanan, Menhan RI Kunjungi Filipina

    Perkuat Kerja Sama Pertahanan, Menhan RI Kunjungi Filipina

    FAJAR.CO.ID, FILIPINA – Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke Filipina, Rabu (23/4/2025). Kunjungan Menhan Sjafrie tersebut dalam rangka courtesy call dengan the Secretary of National Defence of the Philippines H.E. Gilberto C. Teodoro, JR.

    Dalam pertemuan tersebut, Menhan RI menegaskan bahwa Indonesia dan Filipina telah menjalin hubungan bilateral yang kuat, khususnya di bidang pertahanan, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Menhan juga menyampaikan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama tersebut, serta mendorong peningkatan kemitraan yang saling menguntungkan di masa mendatang.

    Kerja sama pertahanan Indonesia dan Filipina hingga saat ini telah mencakup berbagai bidang seperti latihan bersama, pendidikan dan pelatihan, service to service working group, kunjungan pejabat tinggi militer kedua negara, pelatihan/kursus, serta kegiatan lainnya yang telah disepakati bersama.

    Menhan RI juga menegaskan pentingnya dialog terbuka bersama Filipina dan negara-negara ASEAN lainnya, untuk memastikan bahwa kerja sama pertahanan membangun rasa saling percaya.

    “Solidaritas ASEAN akan terus menjadi landasan kekuatan kolektif kita dalam menghadapi tantangan global,” papar Menhan Sjafrie.

    Dalam kegiatan courtesy call tersebut, Menhan Filipina bersama Menhan RI juga membahas poin penting terkait pentingnya kerja sama pertahanan dalam konteks penanggulangan bencana, termasuk bantuan kemanusiaan. Indonesia beberapa waktu lalu mengirimkan bantuan personel dan alutsista guna membantu penanggulangan bencana banjir di Filipina. Selain itu keduanya juga menyinggung pentingnya kerja sama dalam bidang medis militer.

  • Indo Defence 2025 Libatkan Pelaku Industri Pertahanan dan Negara Sahabat

    Indo Defence 2025 Libatkan Pelaku Industri Pertahanan dan Negara Sahabat

    loading…

    Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto mengungkapkan bahwa Indo Defence 2025 bakal melibatkan pelaku industri pertahanan dan mengundang sejumlah negara sahabat. Foto/Refi Sandi

    TANGERANG SELATAN – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto mengungkapkan bahwa Indo Defence 2025 bakal melibatkan pelaku industri pertahanan dan mengundang sejumlah negara sahabat untuk melakukan pameran produk pertahanan dan militer. Acara Indo Defence 2025 akan dilaksanakan di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 11-14 Juni 2025.

    “Sudah cukup banyak negara yang sudah komitmen untuk ikut Indo Defence 2025 akan melibatkan pelaku industri pertahanan, pejabat seperti Menteri Pertahanan, staf angkatan, panglima angkatan mereka banyak juga yang sudah komitmen hadir 11-14 Juni,” ucap Donny saat ditemui di KST BJ Habibie BRIN, Serpong, Tangerang Selatan, Senin (21/4/2025).

    “Yang ditampilkan banyak industri pertahanan kita yang akan ikut dalam exhibition tersebut dari BUMN saja ada 5 BUMN kita industri pertahanan akan ikut pameran tersebut,” tambahnya.

    Donny mengatakan bahwa tujuan pameran Indo Defence 2025 juga untuk mempromosikan alutsista yang dibuat Indonesia agar dapat diekspor ke negara lain. “Tujuannya kita bisa mempromosikan alutsista yang kita buat untuk bisa di ekspor selain untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, bisa mencari peluang kerja sama dengan industri dari negara lain,” ujarnya.

    Sekadar informasi, Indo Defence merupakan pameran dan forum internasional yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali dan telah masuk ke dalam kalender pameran pertahanan dunia, serta merupakan kegiatan non APBN.

    Indo Defence 2024 Expo & Forum dijadwalkan berlangsung pada 11 – 14 Juni 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, yang mengusung tema “Defence Partnerships for Global Peace & Stability” untuk menegaskan pentingnya kerja sama pertahanan dalam menciptakan perdamaian dan keseimbangan global.

    Sebagai pameran pertahanan berskala internasional, Indo Defence 2024 Expo & Forum yang ke-10 ini diproyeksikan akan dihadiri oleh 60 negara peserta, dan yang sudah mengonfirmasi sebanyak 1.157 perusahaan. Hal ini membuktikan banyaknya peserta yang antusias mengikuti pameran ini dan akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk memperkenalkan produk industri pertahanan dalam negeri, serta memperkuat kerja sama dengan mitra global.

    Penundaan penyelenggaraan Indo Defence 2024 yang direncanakan diselenggarakan pada tahun lalu, dilakukan sebagai langkah strategis untuk memastikan persiapan yang lebih matang dan optimal. Keputusan ini diambil demi menghadirkan pameran pertahanan yang lebih berkualitas, inovatif, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh peserta serta pemangku kepentingan.

    Dengan persiapan yang lebih baik, Indo Defence diharapkan dapat menjadi ajang yang semakin berdaya saing dan berkontribusi besar bagi industri pertahanan nasional maupun internasional.

    (rca)

  • Tepat 4 Tahun Lalu, KRI Nanggala 402 Tenggelam di Laut Bali

    Tepat 4 Tahun Lalu, KRI Nanggala 402 Tenggelam di Laut Bali

    Bisnis.com, JAKARTA — Peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 terjadi telat 4 tahun lalu di Laut Bali. Insiden ini menyebabkan seluruh prajurit yang ada di dalamnya gugur. Duka menyelimuti dunia militer dan publik Indonesia pada waktu itu.

    Rabu (21/4/2021) jelang subuh, tepatnya pukul 03.46 WITA, sea rider monitor periskop dan lampu tanda pengenal KRI Nanggala-402 meredup. Sejam berlalu, tak ada jawaban ketika ada panggilan dari pusat komando. Komunikasi pun terputus.

    Sesaat kemudian, helikopter TNI Angkatan Laut (AL) dari KRI I Gusti Ngurah Rai ditugaskan melakukan pendeteksian. Heli pun berputar-putar di perairan laut Bali. Setelah sekian jam, hasilnya nihil.

    Sesuai standar, tahapan demi tahapan pun dilakukan oleh TNI Angkatan Laut (AL) untuk pencarian KRI Nanggala-402 yang hilang kontak. Mulai dari fase sublook (pencarian), submiss (hilang), hingga fase subsunk (tenggelam).

    Upaya pencarian dilakukan dengan melibatkan 21 KRI dan beberapa pesawat terbang milik TNI. Sejumlah negara pun ikut terlibat menyisir laut Bali. Mulai dari angkatan laut Singapura, China, Malaysia, Australia, India hingga Amerika Serikat.

    Selang 3 hari kemudian, Kepala Staf AL Laksamana TNI Yudo Margono mengumumkan kapal selam dinyatakan tenggelam di kedalaman 850 meter pada Sabtu (24/4/2021). Fase subsunk ditetapkan karena batas akhir live support atas ketersediaan oksigen untuk personel kapal habis setelah 72 jam.

    Indikator selanjutnya, selama proses pencarian, ditemukan barang-barang yang diduga dari KRI Nanggala-402. Berupa pelurus tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, dan botol orange pelumas periskop kapal selam, serta alat salat dan spons untuk menahan panas pada freshroom.

    Minggu (25/4/2021), empat hari sejak hilang kontak, kapal selam naas itu ditemukan lokasinya. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun mengumumkan 53 personel kapal selam tersebut gugur.

    Mereka gugur bersama kandasnya Nanggala-402. Lokasi kapal berada di kedalaman 838 meter. Dalamnya setara dengan menara tertinggi di dunia, Burj Khalifa, Dubai. Tragisnya, bangkai kapal terbelah menjadi tiga bagian.

    Tragisnya, bangkai kapal terbelah menjadi tiga bagian.

    Sebelum penemuan itu, spekulasi sempat bermunculan mengenai penyebab tenggelamnya kapal selam yang mulai dibuat pada 1977 itu. Soal kelaikan kapal hingga unsur kesalahan manusia menjadi bahan dugaan Nanggala-402 karam.

    Kapal selam yang sempat membawa misi intelijen ke Samudera India pada 1992 itu, disinyalir sempat mengalami black out sebelum dinyatakan hilang. Black out adalah peristiwa listrik padam sehingga mengganggu seluruh operasional kapal, termasuk alat komunikasi dan radar.

    Menurut pengakuan mantan awak kapal selam tersebut, peristiwa black out pernah terjadi karena sekring listrik lepas akibat guncangan arus di dalam laut. Namun waktu itu, peristiwa black out bisa diatasi.

    Pihak Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebutkan bahwa KRI Nanggala-402 masih layak beroperasi meskipun sudah berusia 40 tahun. Kapal itu sudah diperbarui (refurbish) pada 2012 di Korea Selatan.

    Prosesnya dengan memperbaiki bagian lambung kapal selam yang bertekanan (ballast) dilepas, dan dipasang kembali. Data lain menyebutkan perbaikan termasuk sistem persenjataan, sonar, radar, kendali tempur, dan propulsi dimutakhirkan.

    Setelah perbaikan, KRI Nanggala mampu menembakkan empat torpedo secara bersamaan menuju empat target yang berbeda. Kapal itu juga mampu meluncurkan misil antikapal seperti Exocet atau Harpoon.

    Selain itu, kedalaman menyelam bertambah menjadi 257 meter (843 ft) dan kecepatan maksimum dinaikkan dari 21,5 knot (39,8 km/h) menjadi 25 knot (46 km/h).

    Sebelum diserahkan kembali ke TNI AL, kapal itu diuji coba penyesuaian komponen untuk beradaptasi saat dioperasikan. Uji coba dengan cara direndam di laut pada kondisi normal di kedalaman 200-300 meter.

    Daya selam pada mode tempur, KRI Nanggala bisa mencapai 2,5 kali kedalaman batas normal. Artinya, KRI Nanggala-402 bisa menyelam hingga kedalaman 500-600 meter.

    Kegagalan Perbaikan Nanggala

    Yang menarik adalah pernyataan Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin. Dia menduga tenggelamnya KRI Nanggala 402 terkait dengan kegagalan sejumlah perbaikan (retrofit), termasuk yang terakhir dikerjakan oleh tim dari Korsel.

    Dia pun meminta agar kapal selam sejenis, yakni KRI Cakra 401 dihentikan beroperasi (grounded). Menurutnya, saat retrofit pada 2012 di Korsel menghabiskan anggaran sekitar US$75 juta atau sekitar Rp1,05 Triliun.

    “Retrofit itu bukan sekadar mengganti suku cadang, tapi diperkirakan juga ada perubahan konstruksi dari kapal selam tersebut terutama pada sistem senjata torpedonya,” ujarnya dalam siaran pers.

    Hasanuddin pun menyoroti jumlah kru KRI Nanggala 402 yang melebihi kapasitas dari seharusnya 38 orang. Korban 53 menjadi peristiwa kecelakaan kapal selam terburuk ketiga dalam 20 tahun terakhir.

    “Ada apa kok dipaksakan? Saya juga mendapat informasi bahwa saat menyelam KRI Nanggala 402 diduga tak membawa oksigen gel, tapi tetap diperintah untuk berlayar,” kata politisi berpangkat terakhir Mayjen Purnawirawan itu.

    Saya juga mendapat informasi bahwa saat menyelam KRI Nanggala 402 diduga tak membawa oksigen gel, tapi tetap diperintah untuk berlayar.

    Namun, Panglima TNI bersama Kepala Staf AL membantah ada unsur kesalahan manusia terkait dengan tenggelamnya kapal selam tersebut. Menurut mereka, KRI Nanggala-402 karam karena faktor alam.

    Yang jelas, peristiwa ini semakin menambah rentetan peristiwa kecelakaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) milik TNI. Dalam setahun terakhir, ada tiga peristiwa naas yang menyebabkan puluhan korban meninggal dari personel militer.

    Narasi Institute mencatat terdapat 16 kecelakaan alutsista TNI di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402. Ke-16 kecelakaan itu terjadi dalam rentang tahun 2015 sampai 2021.

    Berkaca dari hal ini, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat MPP menyampaikan banyak hal yang perlu dievaluasi dari sistem pertahanan Indonesia, mulai dari political will, umur alutsista dan perencanaan sumber anggaran pertahanan keamanan Indonesia.

    “Pemerintah bisa memprioritaskan anggaran kementerian tertentu di saat pandemi 2020 – 2021, juga seharusnya bisa memprioritaskan anggaran alutsista 2021 – 2022 sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemulihan ekonomi dan ketahanan nasional” katanya dalam siaran pers, Senin (26/2/2021).

    Dia meminta, pemerintahan menyikapi tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 secara serius. Dia berharap musibah sejenis tidak perlu terulang lagi kedepannya.

  • Boeing Tawari Prabowo Jet Tempur Canggih F-15EX, Iming-Imingi TKDN 85% – Page 3

    Boeing Tawari Prabowo Jet Tempur Canggih F-15EX, Iming-Imingi TKDN 85% – Page 3

    F-15EX merupakan jet tempur generasi 4.5 yang dikembangkan dari varian F-15E Strike Eagle. Pesawat ini memiliki sistem avionik mutakhir, kemampuan membawa senjata lebih banyak, serta dilengkapi radar AESA (Active Electronically Scanned Array) AN/APG-82. Kecepatan maksimalnya bisa mencapai Mach 2.5 dan daya jangkau tempur mencapai lebih dari 2.400 km.

    F-15EX juga dirancang dengan arsitektur terbuka, sehingga memudahkan integrasi berbagai teknologi baru, termasuk rudal dan sistem peperangan elektronik.

    Tawaran Boeing ini disebut sebagai saingan langsung dari jet tempur Rafale asal Prancis, yang sebelumnya sudah resmi dibeli Indonesia sebanyak 42 unit secara bertahap mulai 2022. Dari 42 unit tersebut, 18 unit telah diteken dalam kontrak awal senilai USD 8,1 miliar (sekitar Rp125 triliun).

    Potensi Transfer Teknologi dan Dampak Ekonomi

    Jika TKDN 85% benar-benar terwujud, maka Indonesia bisa mendapatkan keuntungan besar dari sisi transfer teknologi dan penguatan industri lokal. Dalam catatan Lembaga Kajian Pertahanan dan Penerbangan (LKPP), rata-rata TKDN alutsista asing yang diimpor Indonesia masih berkisar 10-20 persen, sehingga angka 85% merupakan lonjakan besar yang belum pernah tercapai sebelumnya.

    “Boeing menawarkan model offset dan kerja sama industri yang agresif. Ini bisa jadi batu loncatan menuju kemandirian industri pertahanan nasional,” ujar analis militer Connie Rahakundini Bakrie.

    Tak hanya itu, keterlibatan sektor lokal bisa mendorong peningkatan kapasitas teknis dan SDM, termasuk di sektor maintenance, repair, and overhaul (MRO) yang selama ini masih minim pemain dalam negeri.

     

  • Indonesia Jadi Penyelamat Boeing di Tengah Pusaran Perang Dagang AS-China?

    Indonesia Jadi Penyelamat Boeing di Tengah Pusaran Perang Dagang AS-China?

    Bisnis.com, JAKARTA – Krisis Boeing memasuki babak baru, terutama setelah China memboikot para maskapainya membeli jet dan suku cadang keluaran manufaktur pesawat asal Amerika Serikat (AS) itu beberapa waktu lalu. 

    Sebaliknya, kabar dari Indonesia seakan jadi angin segar buat produsen pesawat terbang asal Negeri Paman Sam tersebut. 

    Berdasarkan laporan Bloomberg, Jumat (18/4/2025) malam, boikot China telah menjadi kenyataan, seiring pengembalian pesawat Boeing 737 Max dari pusat perakitan akhir Boeing di Zhoushan, China, di mana sebelumnya merupakan pesanan Xiamen Airlines. 

    Menurut data dari FlightRadar24, pesawat itu sebelumnya terbang menuju Zhoushan dari Seattle, Washington, AS via Hawai dan Guam pada bulan lalu. Kini, pesawat itu diterbangkan kembali ke Guam. 

    Sementara itu, data Aviation Flights Group menyebut masih ada dua pesawat Boeing di Zhoushan yang berstatus dalam proses pengiriman ke pelanggan, tapi turut berpotensi dikembalikan akibat dampak perang dagang AS-China.

    Menurut penyedia data penerbangan Cirium, sebelum Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif impor resiprokal, Boeing telah mengirimkan 13 pesawat 737 Max dan 3 pesawat 787 ke China selama 2025. 

    Lantas, masih ada 28 pesawat 737 Max dan satu pesawat 787 dijadwalkan untuk sisa tahun ini. 

    Namun, analisis dari RBC Capital Markets LLC yang dipimpin oleh Ken Herbert melihat bahwa gertakan Beijing bisa jadi hanya taktik negosiasi, mengingat pentingnya suku cadang Boeing untuk para maskapai pengguna eksisting di China.

    “Pembatasan impor suku cadang pesawat baru dari China sulit dipertahankan dalam jangka waktu lama, karena diperlukan untuk mendukung armada yang ada,” ujarnya seperti dilansir Bloomberg, Sabtu (19/4/2025).

    Terlebih, pabrikan pesawat pelat merah China, Commercial Aircraft Corp of China Ltd. alias Comac, masih bergantung dengan suku cadang dari AS untuk membangun pesawatnya.

    Sumber Bloomberg menyebut Comac sebenarnya telah melakukan langkah strategis dengan menimbun mesin dan suku cadang untuk merampungkan lusinan pesawatnya pada tahun ini dari maskapai Hong Kong, Timur Tengah, dan Vietnam.  

    Bahkan, salah satu pejabat China mempertimbangkan meminta Airbus untuk memasok mesin jet baru buat Comac, atau tetap mengakses komponen pesawat asal pabrikan AS melalui negara lain yang telah menjadi bagian dari rantai pasok. 

    Sebagai contoh, pesawat C919 yang dirancang Comac memiliki kapasitas untuk 158 hingga 192 penumpang menggunakan mesin CFM International LEAP-1C, perusahaan patungan antara GE dan Safran SA dari Prancis, serta avionik dari Honeywell International Inc. dan Rockwell Collins.

    Jet yang dipatok untuk bisa bersaing dengan keluarga Airbus A320 dan Boeing 737 itu pun masih mengandalkan sistem hidrolik untuk roda pendaratannya berasal dari Parker Aerospace di AS, sementara beberapa sistem kabinnya berasal dari Eaton Corp. yang berkantor pusat di Dublin.

    C919 belum diberi lampu hijau oleh regulator keselamatan penerbangan lainnya untuk terbang di luar Tiongkok atau Hong Kong, yang berarti pesawat ini hanya digunakan oleh maskapai penerbangan Tiongkok di dalam negeri.

    Pesawat Comac yang telah mulai dikenal dunia internasional hanya ARJ21 atau C909 yang mampu mengangkut hingga 97 penumpang. TransNusa Airlines dari Indonesia dan Lao Airlines dari Laos tercatat menjadi pengguna awal pesawat ini. 

    Angin Segar dari Negosiasi Indonesia

    Sebelumnya, Boeing sempat diterpa krisis secara bertubi-tubi dari mulai isu keselamatan, dampak pandemi, mogok kerja para karyawan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. 

    Pada akhirnya, Boeing mencatatkan kerugian US$11,83 miliar atau sekitar Rp192 triliun sepanjang 2024. Kerugian ini bahkan tercatat lebih besar dari rugi tahunan era pandemi Covid-19 alias periode 2020.

    Terkini, Indonesia sedang mempertimbangkan akan memboyong alutsista asal AS sebagai salah satu langkah negosiasi menekan efek dampak tarif Presiden Donald Trump, termasuk pembelian jet tempur F-15EX besutan Boeing.

    Boeing bahkan sempat menjanjikan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 85%. 

    Chief Executive Officer (CEO) Boeing untuk kawasan Asia Tenggara Penny Burtt mengatakan bahwa Boeing melihat pentingnya memperkuat rantai pasok lokal demi menciptakan ketahanan industri. 

    “Jika Indonesia memilih F-15EX, Boeing akan memenuhi 85% kebutuhan melalui produksi dan dukungan lokal. Kami memiliki tim yang kuat dan berdedikasi yang telah beberapa kali datang ke Indonesia dalam setahun terakhir untuk menjajaki peluang kemitraan dan investasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (16/4/2025). 

    Boeing juga mendorong keterlibatan perusahaan dalam negeri untuk menjadi bagian dari ekosistem F-15EX di Indonesia, serta melihat potensi yang signifikan untuk kolaborasi dalam rantai pasokan, MRO, hingga pelatihan. 

    Terlebih, ketika Presiden Prabowo sudah memiliki kesepakatan awal pembelian 24 unit jet tempur itu pada 2023, ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI.

    Namun, komitmen ini dinilai sulit terealisasi karena biaya pembelian 24 unit F-15EX diperkirakan melebihi US$8 miliar, atau hampir setara dengan total anggaran pertahanan Indonesia periode 2024. Terlebih, Prabowo pun masih gencar melakukan program efisiensi anggaran. 

    Selain itu, dalam konteks belanja alutsista, Indonesia masih memiliki komitmen pembelian 42 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation SA yang notabene telah dipatok sebagai prioritas. 

  • Indonesia Pertimbangkan Beli Alutsista AS untuk Redam Ancaman Tarif Trump

    Indonesia Pertimbangkan Beli Alutsista AS untuk Redam Ancaman Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah disebut sedang mempertimbangkan untuk membeli alat utama sistem persenjataan alias alutsista buatan Amerika Serikat (AS) sebagai langkah strategis untuk meredakan ketegangan dagang dari pengenaan tarif Trump.

    Dilansir dari Bloomberg, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada jajaran Kementerian Pertahanan untuk mengidentifikasi jenis senjata yang bisa segera dibeli atau dipercepat pengadaannya. Arahan ini disampaikan dalam rapat tertutup yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada 8 April lalu.

    Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah menghidupkan kembali rencana pengadaan jet tempur F-15EX produksi Boeing. Prabowo sebelumnya telah menandatangani kesepakatan awal pembelian 24 unit jet tempur itu pada 2023, kendati belum terealisasi.

    Khairul Fahmi selaku pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies mengatakan bahwa keberadaan alutsista itu diperlukan, tetapi menggarisbawahi kompleksitas pengadaannya 

    “Secara politik, kita membutuhkannya sebagai bagian dari diplomasi pertahanan kita, terutama sekarang saat kita menghadapi ancaman tarif,” katanya, Jumat (18/4/2025).

    Namun demikian, dia menilai kendala utama dalam rencana ini adalah keterbatasan anggaran dan fokus pemerintah terhadap efisiensi belanja negara. Biaya pembelian 24 unit F-15EX diperkirakan melebihi US$8 miliar, hampir setara dengan total anggaran pertahanan Indonesia pada 2024.

    Sementara itu, Indonesia juga masih berkomitmen pada kontrak pembelian 42 jet Rafale buatan Dassault Aviation SA, yang ditandatangani pada 2022 dengan nilai US$8,1 miliar. Pembelian baru dari AS dinilai dapa mempengaruhi prioritas pengadaan yang telah ada.

    Pemerintah menilai langkah ini penting untuk meredam dampak dari rencana pengenaan tarif sebesar 32% atas produk ekspor Indonesia ke AS yang diumumkan Presiden AS Donald Trump awal bulan ini. Meski penerapannya ditunda hingga Juli, tekanan terhadap neraca perdagangan tetap tinggi.

    Delegasi Indonesia yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kini berada di Washington untuk menegosiasikan pengurangan tarif terhadap 20 komoditas utama ekspor RI. Pemerintah juga menawarkan kerja sama di bidang mineral dan penyederhanaan impor hortikultura dari AS.

    Di sisi lain, Boeing menyatakan bahwa mereka kian dekat untuk mengamankan komitmen dari Indonesia terkait pembelian F-15EX. Raksasa aviasi AS ini menilai hal itu dapat menjadi bagian dari paket diplomasi ekonomi dan pertahanan yang lebih luas antara kedua negara.

    Langkah ini juga dinilai mencerminkan upaya Prabowo dalam menjaga posisi non-blok Indonesia, sekaligus memperluas kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, termasuk minatbya untuk ikut serta dalam proyek jet tempur dan kapal selam bersama Turki.