Topik: alutsista

  • Menhan: Presiden Macron dijadwalkan cek Lab Bahasa Prancis Akmil

    Menhan: Presiden Macron dijadwalkan cek Lab Bahasa Prancis Akmil

    Kunjungan ke Akmil Magelang itu merupakan rangkaian agenda Presiden Macron selama melawat ke Indonesia pada 27–29 Mei 2025

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron dijadwalkan meninjau Laboratorium Bahasa Prancis di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (29/5).

    Kunjungan ke Akmil Magelang itu merupakan rangkaian agenda Presiden Macron selama melawat ke Indonesia pada 27–29 Mei 2025.

    “Presiden Macron akan berkunjung melihat Laboratorium Bahasa Prancis di mana para prajurit, perwira, dan juga bintara yang akan berangkat ke Prancis, sudah mahir untuk bahasa Prancis,” kata Menhan Sjafrie menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas acara penyambutan Presiden Macron di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (27/5) malam.

    Sjafrie, saat ditanya mengenai agenda lain Presiden Macron, membenarkan informasi tamu negara itu akan menyambangi Candi Borobudur, yang merupakan candi agama Buddha terbesar di dunia. Candi itu juga berada di Magelang, Jawa Tengah.

    “(Presiden Macron) akan ke Borobudur,” kata Sjafrie.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta Ibu Negara Brigitte Macron tiba di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, sekitar pukul 22:00 WIB setelah Macron merampungkan agendanya di Hanoi, Vietnam.

    Kunjungan Macron ke Indonesia merupakan rangkaian lawatan luar negeri Presiden Prancis di kawasan Indo-Pasifik yaitu Vietnam, Indonesia, dan Singapura. Usai merampungkan lawatannya di Indonesia, Kamis, Presiden Macron dijadwalkan melanjutkan lawatan ke Singapura.

    Di Jakarta, Rabu (28/5), Presiden Macron bakal disambut secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka.

    Upacara jajar kehormatan bakal digelar dalam rangkaian penyambutan resmi tersebut.

    Di Istana Merdeka, Presiden Prabowo dan Presiden Macron dijadwalkan untuk memimpin pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Prancis, kemudian keduanya juga akan menyaksikan penandatanganan sejumlah dokumen kerja sama antara dua negara.

    Keesokan harinya, Presiden Macron bakal diajak oleh Presiden Prabowo ke Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, dan Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Berbagai persiapan untuk menyambut Presiden Macron telah dilakukan, termasuk di lingkungan Akmil.

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Pusat Penerangan (Puspen) TNI, pada 9 Mei 2025 meninjau langsung persiapan menyambut Presiden Macron di Akmil.

    Persiapan-persiapan itu, di antaranya mencakup pengecekan aktivitas di Laboratorium Bahasa Prancis di Akmil. Setidaknya ada 104 prajurit TNI, yang terdiri atas 40 prajurit TNI Angkatan Darat, 30 prajurit TNI Angkatan Laut, dan 30 prajurit TNI Angkatan Udara, serta empat pelatih dari tiga matra TNI yang mengikuti kursus bahasa Prancis di Akmil.

    Prajurit-prajurit TNI itu merupakan para calon pengawak alutsista buatan Prancis yang akan terbang langsung ke Prancis mengikuti sesi pelatihan dan transfer pengetahuan.

    Pemerintah Indonesia pada 2022 membeli 42 unit pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation, dan juga membeli dua kapal selam Scorpene buatan Naval Group pada 2024.

    Unit pertama pesawat tempur Rafale pesanan Indonesia dijadwalkan tiba di tanah air pada awal 2026.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

  • KSAU pastikan Lanud RSA di Natuna naik menjadi tipe A

    KSAU pastikan Lanud RSA di Natuna naik menjadi tipe A

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono memastikan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Raden Sadjad (RSA) menjadi lanud tipe A.

    Penetapan itu dilakukan setelah sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi keputusan Presiden beberapa lanud jajaran Angkatan Udara ada lima lanud sudah ditanda tangani Bapak Presiden. Salah satunya Lanud RSA di Natuna,” kata Tonny saat ditemui di Mabes AU, Cillangkap, Jakarta Timur, Selasa.

    Tonny menjelaskan, pengangkatan Lanud RSA menjadi lanud tipe A karena lokasinya dianggap strategis dan berdekatan dengan kawasan perairan Natuna wilayah Indonesia.

    Dengan adanya Lanud RSA, TNI AU akan semakin mudah mengawasi kawasan udara Natuna dan sekitarnya.

    Lebih lanjut, Tonny menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan beragam upaya untuk menjadikan Lanud RSA menjadi tipe A. Salah satunya yakni memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) dan fasilitas di Lanud RSA.

    “Jadi kita masih proses penyiapan sarana pra sarana, infrastruktur, dan sebagainya untuk meningkatkan Lanud Raden Sajad,” kata dia.

    Selagi memenuhi kebutuhan fasilitas Lanud RSA, Tonny memastikan pihaknya akan tetap melakukan patroli rutin di perairan Natuna.

    “Patrolinya sampai ke Natuna, bisa terbang dari pangkalan kalau kita bilang MOB, Main Operating Base-nya. Bisa di Pontianak, bisa di Pekanbaru, Batam, Tanjung Pinang, dan sebagainya,” jelas Tonny.

    “Kami Angkatan Udara menjaga negeri, menjaga udara, mungkin tidak terlihat. Tapi yakinlah 1 x 24 jam, 365 hari dalam setahun kami melaksanakan tugas untuk menjaga negeri ini,” tambah Tonny.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhan Sjafrie: RI-Prancis bakal teken LoI bidang pertahanan

    Menhan Sjafrie: RI-Prancis bakal teken LoI bidang pertahanan

    Kami akan kembangkan kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Prancis, khususnya untuk alutsista strategis

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa Indonesia dan Prancis akan meneken surat pernyataan niat (LoI) kerja sama di beberapa bidang, termasuk untuk pertahanan, dalam rangkaian acara kunjungan resmi Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5).

    “Kami akan menandatangani LoI besok dengan para menteri yang lain. Intinya, kami akan kembangkan kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Prancis, khususnya untuk alutsista strategis,” kata Menhan Sjafrie menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas menyambut Presiden Macron di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa malam.

    Sjafrie melanjutkan LoI bidang pertahanan itu terkait dengan pembelian alutsista strategis pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation dan kapal selam Scorpene buatan Naval Group.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 22:00 WIB setelah lepas landas dari Hanoi, Vietnam.

    Di apron Lanud Halim Perdanakusuma, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Luar Negeri Sugiono menyambut kedatangan Presiden Macron serta Ibu Negara Prancis Brigitte Macron tepat di ujung tangga pesawat.

    Presiden Macron menggandeng tangan Brigitte saat keduanya menuruni anak tangga. Tepat di ujung tangga pesawat, Menhan Sjafrie memberikan hormat, dan keduanya bersalaman. Presiden Macron sempat berbincang-bincang singkat dengan Menhan Sjafrie, sebelum akhirnya Sjafrie memperkenalkan Presiden Macron kepada Menlu Sugiono, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

    Dalam prosesi penyambutan, Presiden Macron berjalan menyusuri karpet biru yang tergelar di apron Lanud Halim Perdanakusuma sampai ke kendaraannya. Atraksi tarian tradisional Betawi Nanjak Ajer serta musik tradisional Betawi Gambang Kromong turut memeriahkan acara penyambutan untuk Presiden Macron di Lanud Halim Perdanakusuma.

    Presiden Macron dan Ibu Negara Prancis menyalami lebih dulu duta budaya Abang None yang menyambut kedatangan, kemudian Presiden Macron dan Brigitte juga sempat menyaksikan langsung tarian yang dipersembahkan untuk mereka.

    Usai mengikuti prosesi penyambutan, Presiden Macron sempat melayani permintaan wawancara media Istana. Wawancara itu berlangsung singkat selama kurang lebih semenit.

    Presiden Prabowo dijadwalkan menyambut secara resmi kunjungan Presiden Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Upacara jajar kehormatan bakal digelar dalam rangkaian penyambutan resmi tersebut.

    Di Istana Merdeka, Presiden Prabowo dan Presiden Macron bakal bertemu empat mata, dan memimpin pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Prancis. Keduanya juga kemungkinan akan menyampaikan pernyataan bersama dari hasil pertemuan tersebut.

    Selepas acara di Istana Merdeka, Presiden Prabowo dijadwalkan mengajak Presiden Macron ke Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, dan Akademi Militer (Akmil) Magelang, Kamis (29/5). Kunjungan ke Candi Borobudur disebut permintaan dari Presiden Macron.

    Kunjungan Presiden Macron di Jakarta dan Magelang berlangsung pada 27 Mei 2025 sampai dengan 29 Mei 2025. Kunjungan itu merupakan rangkaian lawatan luar negeri Macron di kawasan Indo-Pasifik yaitu Hanoi, Vietnam, Indonesia, dan Singapura. Usai merampungkan lawatannya di Indonesia, Presiden Macron dijadwalkan melanjutkan lawatan ke Singapura.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

  • TNI AU tidak tutup kemungkinan beli pesawat tempur dari China

    TNI AU tidak tutup kemungkinan beli pesawat tempur dari China

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono tidak menampik bahwa pihaknya berencana membeli pesawat jet tempur J-10C buatan China.

    “Ada pandangan kesana. Jadi untuk penentuan alat utama sistem senjata (alutsista) juga tidak hanya, ‘ya saya beli’,” kata Tonny saat ditemui di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa.

    Menurut Tonny, penentuan pembelian alutsista TNI AU harus melalui beberapa tahap dan pertimbangan di Dewan Penentu Alutsista (Wantuwanda).

    Di forum tersebut, pemerintah akan mempertimbangkan segala aspek dari mulai kecocokan alutsista untuk pertahanan negara hingga pertimbangan hubungan politik antar negara.

    Indonesia sendiri, kata KSAU, merupakan negara non blok yang tidak terlibat konflik dengan negara manapun. Kondisi tersebut membuat Indonesia, dalam hal ini TNI AU, memiliki keleluasaan dalam membeli alutsista.

    “Kita juga negara non aligned, tidak berpihak ke salah satu blok. Dari mana saja kita bersahabat baik,” jelas Tonny.

    Jika semua hal sudah dipertimbangkan dengan matang, maka TNI AU, lanjut Tonny, menyerahkan keputusan pembelian tersebut ke Kementerian Pertahanan (Kemhan).

    “Jadi apa yang menjadi alutsista yang diberikan kepada Angkatan Udara, kami sebetulnya menunggu dari kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan,” jelas Tonny.

    Sebelumnya, tengah ramai diperbincangkan isu pembelian J-10C untuk memperkuat TNI AU. Pesawat buatan negara tirai bambu ini mencuri perhatian publik setelah dipakai penerbang Pakistan untuk menembak jatuh lima pesawat tempur India, termasuk tiga pesawat tempur Rafale buatan Prancis.

    Rafale sendiri merupakan pesawat tempur yang juga telah dibeli TNI untuk memperkuat TNI AU. Kontrak pembelian pun sudah berjalan untuk pembelian 42 unit Rafale sejak 2024 lalu.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo dan Macron Bakal Resmikan Kerja Sama Alutsista

    Prabowo dan Macron Bakal Resmikan Kerja Sama Alutsista

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dipastikan akan menandatangani Letter of Intent (LoI) sebagai langkah awal penguatan kerja sama pertahanan antara kedua negara.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa penandatanganan antara pemerintah Indonesia dan Prancis tersebut dijadwalkan berlangsung besok Rabu (28/5/2025), bersama dengan para menteri terkait lainnya.

    “Dengan Prancis, ya kita akan menandatangani LOI besok sama-sama dengan para menteri yang lain,” ujarnya kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (27/5/2025). 

    Menurutnya, kerja sama ini akan difokuskan pada pengembangan sektor pertahanan, khususnya dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan Prancis.

    “Intinya adalah kita akan kembangkan kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Perancis, khususnya untuk alutsista Perancis. Itu pesawat tempur dan juga kapal selam,” jelasnya.

    Selain penandatanganan LoI, agenda kunjungan juga mencakup peninjauan laboratorium bahasa Prancis, tempat para personel TNI—baik perwira maupun bintara—mempersiapkan diri sebelum menjalani pendidikan atau pelatihan di ‘Negeri Napoleon’.

    “Macron akan berkunjung melihat laboratorium bahasa Prancis, di mana para prajurit-prajurit TNI, perwira dan juga ada bintara yang akan berangkat ke Perancis. Itu sudah mahir untuk berbahasa Perancis,” kata Sjafrie. 

    Kerja sama strategis ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pertahanan nasional Indonesia melalui transfer teknologi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia militer.

    Terkait rencana kunjungan ke Magelang atau Candi Borobudur oleh delegasi Prancis, Menhan belum dapat memastikan detail agendanya. 

    Termasuk, Sjafrie tak menjawab pasti terkait dengan kunjungan ke Borobudur merupakan permintaan langsung dari orang nomor satu di Prancis itu. “Mungkin agendanya saya belum begitu pasti ya,” pungkas Sjafrie.

  • Pemerintah Sudah Belanja Rp 806,2 T hingga April, Ini Rinciannya

    Pemerintah Sudah Belanja Rp 806,2 T hingga April, Ini Rinciannya

    Jakarta

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga 30 April 2025 realisasi belanja negara telah mencapai Rp 806,2 triliun. Realisasi ini merupakan 22,3% dari total belanja APBN 2025 yang sebesar Rp 3.621,3 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pencapaian realisasi 22,3% itu masih bisa tercapai di tengah kondisi efisiensi besar-besaran anggaran pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    “Di sisi belanja hingga akhir April kita telah membelanjakan Rp 806,2 triliun. Ini artinya 22,3% dari total belanja negara Rp 3.621,3 triliun sudah direalisir hingga akhir April,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2025).

    Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 546,8 triliun atau 20,2% dari target sebesar Rp 2.701,4 triliun.

    “Di mana belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 253,6 triliun atau 21,9%. Belanja non KL atau disebutnya belanja bendahara umum negara mencapai Rp 293,1 triliun atau 19% dari target belanja non KL Rp 1.541,4 triliun,” paparnya.

    Berikutnya, transfer ke daerah per 30 April realisasinya paling tinggi mencapai Rp 259,4 triliun atau 28,2% dari target Rp 919,9 triliun. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan kecepatan belanja pemerintah pusat.

    “Kalau dibandingkan dengan penerimaan di mana realisasinya mencapai di atas 25% atau bahkan penerimaan bea cukai 33,1%. Total pendapatan negara 27%, maka kita lihat kecepatan pendapatan negara sudah mendahului dari kecepatan belanja negara yang baru 20%,” ujarnya.

    Belanja Pemerintah Lebih Rendah

    Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, realisasi belanja pemerintah pusat Rp 546,8 triliun atau 20,2% dari total pagu 2025 bila dibandingkan 2024 yang berada di angka 23,8% sebesar Rp 591,7 triliun memang lebih rendah. Sebab, ada penyelenggaraan pemilu yang juga mendorong realisasinya.

    Berikutnya dari sisi belanja K/L, realisasinya mencapai Rp 253,6 triliun atau 21,9%. Menyangkut belanja pegawai, sampai akhir April telah dibelanjakan Rp 102 triliun, 33,3% dari APBN.

    “Ini artinya on track, 4 bulan pertama 1/3 tahun, dia 1/3 belanja pegawai. Kalau kita lihat dibandingkan dengan belanja pegawai pada tahun 2024, terjadi peningkatan sekitar 5%,” ujar Suahasil dalam kesempatan yang sama.

    Suahasil menjelaskan, peningkatan signifikan dari belanja pegawai antara lain karena transisi pemerintahan. Ada beberapa K/L yang sifatnya transisi dan memerlukan belanja pegawai yang lebih tinggi, kemudian pada bulan April sudah mulai menerima pegawai.

    Realisasi Bansos Turun

    Berikutnya untuk belanja bantuan sosial (bansos), telah dibelanjakan Rp 43,6 triliun, turun dibandingkan dengan tahun lalu. Namun Suahasil menjelaskan, penurunan ini disebabkan karena beberapa sedang dilakukan pemadanan dan validasi, menyesuaikan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, misalnya untuk Program Keluarga Harapan (PKH), tahun lalu sampai dengan April tercatat realisasinya mencapai Rp 10,5 triliun, sedangkan pada tahun ini PKH 2025 adalah Rp 7,3 triliun.

    Suahasil mengatakan, jumlah penerimanya tetap, tapi kemungkinan besar baru akan mulai dibayarkan pada Mei dan Juni 2025. Lalu, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) juga termasuk yang sedang penyesuaian data.

    Pada 2024, sampai dengan April realisasinya Rp 5,9 triliun, sedangkan tahun ini di Rp 1,5 triliun. Jumlah penerimanya juga tidak terlalu berubah.

    “Namun kalau kita lihat kartu sembako, ini sekarang pada 2025 adalah Rp 10,9 triliun. Kalau kita melakukan validasi dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, tujuannya adalah untuk memperbaiki kebetulan sasaran dari belanja perlindungan sosial kita,” ujar Suahasil.

    Lalu dari sisi belanja modal, sampai April sudah dibelanjakan Rp 36,6 triliun. Suahasil mengatakan, bila ibandingkan tahun lalu terlihat lebih rendah, namun kalau dibandingkan bulan Maret, melonjak signifikan. Adapun bulan lalu realisasinya di Rp 25,9 triliun, selama bulan April saja sudah dibelanjakan Rp 10,7 triliun, sehingga secara akumulasi mencapai Rp36,6 triliun.

    “Karena itu yang terkait belanja modal ini yang terjadi adalah akselerasi belanja modal itu sudah dimulai sejak bulan Maret yang lalu dan terus berlanjut di bulan April 2025 ini. Apa saja? Itu berupa groundbreaking dan progres fisik berbagai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan juga yang terkait dengan peralatan dan mesin, termasuk juga alutsista,” terangnya.

    Berikutnya, belanja non-KL yang telah dibelanjakan Rp 293,1 triliun, manfaat pensiun telah dibayarkan sekitar Rp 70,8 triliun dan dibayarkan sesuai dengan jadwal. Suahasil mengatakan, ada peningkatan jumlah pensiunan yang menerima manfaat pensiunan dibandingkan setahun yang lalu.

    “Peningkatan jumlah pensiunan sekitar 55.000 orang di tahun 2025 dibandingkan 2024. Untuk belanja subsidi realisasi yang sudah cair dari anggaran yaitu Rp 47,4 triliun,” kata dia.

    (shc/ara)

  • Video: Konflik India-Pakistan, Ancaman Nuklir & Bisnis di Baliknya

    Video: Konflik India-Pakistan, Ancaman Nuklir & Bisnis di Baliknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan antara India dan Pakistan kembali meningkat, menimbulkan kekhawatiran baru di tingkat global. Dua negara yang sama-sama memiliki senjata nuklir kembali bersitegang akibat konflik perbatasan dan isu geopolitik lama yang belum terselesaikan.

    Di balik kecemasan akan potensi konflik senjata yang meluas, Redaksi CNBC Indonesia menyoroti negara-negara besar yang menjadi pendukung militer kedua belah pihak. Bagi negara-negara tersebut, konflik bukan sekadar ancaman tapi peluang bisnis khususnya dalam industri penjualan senjata dan alutsista. Situasi ini pun menimbulkan pertanyaan, apakah perdamaian benar diinginkan atau justru konflik dibiarkan agar roda ekonomi pertahanan terus berputar?

    Selengkapnya saksikan dialog Dina Gurning Bersama Managing Editor CNBC Indonesia Muhammad Iqbal dan Sefti Oktarianisa di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Jumat (09/05/2025).

  • Intip Spesifikasi Pesawat Jet Pakistan yang Diklaim Tembak Jatuh 3 Rafale India

    Intip Spesifikasi Pesawat Jet Pakistan yang Diklaim Tembak Jatuh 3 Rafale India

    Jakarta

    Pemerintah Pakistan mengklaim telah menembak jatuh lima pesawat jet India, termasuk tiga jet Rafale, menggunakan pesawat jet buatan China Chengdu J-10C. Seperti apa spesifikasi alutsista buatan negeri Tirai Bambu tersebut?

    Perang meletus antara Pakistan dengan India. Adu tembak pun terjadi di udara melibatkan pesawat-pesawat canggih kedua negara tetangga tersebut. Terbaru, terjadi perang antar jet tempur di wilayah sengketa Kashmir pada Rabu (7/5/2025).

    Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan militer negara itu mengatakan lima jet tempur India telah ditembak jatuh dalam konflik bersenjata tersebut. Klaimnya, pesawat Dasault Rafale sebanyak tiga unit milik tentara India, telah ditembak jatuh armada jet tempur Chengdu J-10C milik tentara Pakistan.

    Dikutip laman CNBCIndonesia, sumber-sumber berita dari Pakistan mengklaim bahwa Rafale ditembak jatuh oleh J-10C produksi China dengan rudal PL-15E. Menurut website FlightGlobal, jet Chengdu J-10C ini setara dengan versi canggih jet tempur buatan Lockheed Martin (AS), F-16.

    Sebagai informasi, J-10C adalah pesawat tempur multiperan buatan Chengdu Aircraft Industry Co., Ltd., yang diproduksi sejak 1998. Pesawat bersayap delta tersebut memiliki panjang 16,9 m, lebar sayap 9,8 m, dan tinggi 5,7 m.

    Pesawat ini dapat mencapai kecepatan maksimum Mach 2,2 (2.327 km/jam) dan memiliki ketinggian terbang 18.000 m. J-10C dapat membawa muatan maksimum 6.000 kg, termasuk meriam 23 mm, berbagai rudal udara-ke-udara, dan amunisi berpemandu presisi.

    Salah satu senjata unggulan Chengdu J-10C adalah rudal PL-15. Rudal udara-ke-udara berpemandu ini bisa menghantam target sejauh 200 km. Dikutip dari War Zone, rudal tersebut dirancang untuk menyaingi rudal udara-ke-udara jarak menengah canggih (AMRAAM) AIM-120D buatan AS.

    (lua/rgr)

  • Menanti Kedatangan Rafale: Perisai Baru di Langit Nusantara

    Menanti Kedatangan Rafale: Perisai Baru di Langit Nusantara

    Menanti Kedatangan Rafale: Perisai Baru di Langit Nusantara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Langit Indonesia akan kedatangan perisai baru yakni 
    Jet tempur
    generasi 4.5, 
    Rafale
    . Jet tempur buatan Dassault Aviation, Perancis itu dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 2026. 
    Kehadiran Rafale akan memperkuat jajaran
    jet tempur

    TNI AU
    yang selama ini ditopang oleh F-16, Sukhoi Su-27 dan Su-30, dan Hawk 209.
    Masuknya Rafale menjadi bagian dari modernisasi alat utama sistem persenjataan (
    alutsista
    ) Indonesia di tengah meningkatnya dinamika geopolitik kawasan, terutama di Laut China Selatan.
    Dengan teknologi canggih, Rafale dinilai menjadi jawaban atas kebutuhan Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah udara. 
    Tantangan dunia pertahanan Indonesia tidak hanya bersumber dari konflik terbuka. Namun juga potensi pelanggaran wilayah, penyusupan udara oleh pesawat asing, hingga ketegangan militer di kawasan Asia Pasifik. 
    Di sisi lain, pengadaan Rafale merupakan upaya Indonesia dalam memperkuat diplomasi pertahanan dengan negara-negara mitra. Termasuk juga mendukung transformasi TNI AU menuju kekuatan yang adaptif dan modern.
    Rafale diharapkan tak hanya memperkuat daya tangkal Indonesia, tetapi juga menjadi simbol komitmen dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.
    Rafale dikenal sebagai salah satu jet tempur paling canggih di dunia dalam kelas generasi 4.5. Selain itu, Rafale juga dirancang sebagai pesawat yang serba bisa.
    Jet tempur ini mampu menjalankan berbagai misi sekaligus. Mulai dari pertempuran udara ke udara, serangan darat, hingga pengintaian strategi tanpa perlu ganti konfigurasi.
    Melansir Air Force Technology, Rafale memiliki kokpit yang dilengkapi dengan hands-on throttle and stick control (HOTAS).
    Rafale menggunakan radar pemindai elektronik RBE2. Dibandingkan dengan radar dengan antena konvensional, RBE2 mampu mendeteksi dan melakukan pelacakan lebih awal dari beberapa target.
    Dengan kekuatan komputasi yang luar biasa, RBE2 menawarkan kinerja yang tidak dapat direplikasi oleh radar pemindaian mekanis.
    Rafale juga memiliki sistem
    Front Sector Optronics 
    (FSO) yang terintegrasi penuh ke dalam pesawat. Sistem ini memungkinkan pesawar beroperasi dalam panjang gelombang optronic, kebal terhadap gangguan radar, menyediakan deteksi dan identifikasi jarak jauh terselubung, dan pencarian jangkauan laser untuk target udara, laut, dan darat.
    Rafale dilengkapi dengan sistem perang elektronik SPECTRA. Di sisi lain juga memiliki kemampuan membawa berbagai jenis rudal seperti Meteor (jarak jauh) dan SCALP (rudal jelajah).
    Rafale memiliki rentang sayap selebar 10,90 meter dan panjang 15,30 meter, serta tinggi 5,30 meter. Jet tempur ini bisa melaju dengan kecepatan maksimal 
    1,8 march atau 750 knot.
    Ketinggian maksimal Rafale mencapai 15, 24 kilometer. Radius tempurnya 1.850 km dengan daya jelajahnya 3.700 km.
    Rafale memiliki bobot lepas landas hingga 24,5 ton. Jet tempur ini mampu membawa 4,7 ton bahan bakar internal dan 6,7 ton bahan bakar eksternal.
    Rafale juga memiliki keunggulan manuver dan avionik yang canggih. Bahkan, kemampuan bertahan dalam medan tempur modern membuat  Rafale sangat ideal untuk menghadapi dinamika ancaman di kawasan Indo-Pasifik.
    Dibandingkan dengan jet-jet yang dimiliki Indonesia saat ini, Rafale menawarkan peningkatan signifikan dalam hal teknologi, daya tahan, dan efektivitas misi.
    Jet ini juga telah teruji dalam berbagai operasi militer oleh Angkatan Udara Perancis di Libya, Mali, dan Suriah, membuktikan ketangguhannya dalam medan tempur sesungguhnya.
    Kesepakatan pembelian Rafale diumumkan saat Presiden Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) berkunjung ke Paris, Perancis pada Februari 2022.
    Total 42 unit Rafale dipesan secara bertahap dengan kontrak awal mencakup 6 unit pertama.
    “Kita rencananya akan mengakuisisi 42 pesawat Rafale. Kita mulai hari ini dengan tanda tangan kontrak pertama untuk enam pesawat,” kata Prabowo, Kamis (10/2/2022).
    Nilai total kesepakatan disebut mencapai sekitar 8,1 miliar dollar Amerika Serika (AS) yang mencakup pesawat, persenjataan, pelatihan, serta dukungan logistik.
     
    Kontrak pengadaan 42 jet tempur Rafale ini dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama pengadaan Rafale dilakukan pada September 2022 untuk enam unit pesawat.
    Kemudian, pada Agustus 2023, kontrak tahap kedua aktif dengan jumlah 18 unit Rafale. Lalu kontrak ketiga dilakukan pada 8 Januari 2024 untuk pengadaan 18 unit Rafale.
    Rencananya, enam unit Rafale akan tiba di Indonesia secara bertahap pada Februari atau Maret 2026 . 
    “Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, tiga pesawat, dan tiga bulan kemudian itu tiga pesawat lagi,” kata Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Tonny Harjono, usai memimpin Rapim TNI AU di Mabesau Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (3/2/2025).
     
    TNI AU telah melakukan sejumlah persiapan strategis untuk menyambut kedatangan jet tempur Rafale. Mulai dari menyiapkan infrastruktur hingga personel pendukung.
    Hal pertama yang dilakukan adalah menyiapkan pangkalan udara atau
    home base
    . Dua lanud disebut-sebut akan menjadi markas Rafale adalah Lanud Roesmin Nurjadin di Pekanbaru dan Lanud Supadio di Pontianak.
    KSAU Marsekal Tonny Harjono menyebut enam pesawat Rafale yang akan tiba di Indonesia pada tahun 2026 bakal ditempatkan di Lanud Rusmin Nuryadin, Pekanbaru.
    “Kami laksanakan di Pekanbaru, karena memang nanti homebase-nya akan ada di sana. Di Pekanbaru kita sudah membangun simulator, kemudian hanggar-hanggar yang kita bilang smart building,” jelasnya.
    Dia mengatakan fasilitas penerbangan dan sistem pendukung lainnya di Lanud Rusmin Muryadin diperbaiki. 
    “Fasilitas-fasilitas penerbangan di sana pun kita perbaiki, sistem logistik juga sedang berproses kita bangun, kemudian software, peranti lunaknya juga sudah kami siapkan
    Terbaru, Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas), Marsdya TNI Tedi Rizalihadi meninjau langsung progres pembangunan infrastruktur pendukung kedatangan Rafale di Lanud Roesmin Nurjadin, pada Selasa (15/4/2025),
    Tedi sempat meninjau pembangunan Gedung Simulator Rafale. Sebagai orang yang pernah menjajal langsung Rafale, dia mengingatkan agar pembangunan markas jet tempur itu harus mengedepankan keselamatan kerja dan mutu bangunan.
    Sebab, fasilitas tersebut nantinya menjadi fondasi operasional generasi muda AU yang menjaga kedaulatan udara Indonesia.
    Modernisasi alutsista tak akan berarti tanpa kesiapan sumber daya manusianya. Inilah yang kini menjadi fokus KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono.
    Selain kesiapan infrastruktur, KSAU menyadari pentingnya kesiapan dari para personel calon penerbang Rafale.
    Dia mengatakan, personel penerbang juga sudah siap dipilih untuk melaksanakan pendidikan calon penerbang pesawat Rafale.
    “Tentunya dilihat dari berbagai background penugasan di pesawat-pesawat yang sekarang kita punya,” ucap KSAU.
    Penerbang pesawat tempur F-16 hingga Sukhoi 30 itu juga memastikan sejauh ini tak ada kendala terkait progres kedatangan Rafale yang dijadwalkan tiba pada Februari 2026.
    “Semua (unit Rafale) sudah dalam konteks kontrak ya. Kita mengikuti apa yang sudah direncanakan. Sejauh ini progresnya baik,” ucap Tonny. 
    Selain itu, sejumlah teknisi dan pilot TNI AU juga telah dikirim ke Perancis untuk menjalani pelatihan intensif agar mampu mengoperasikan dan merawat jet ini secara mandiri.
    Pihak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) juga bekerja sama dengan Dassault Aviation untuk menyediakan sistem dukungan logistik jangka panjang, termasuk ketersediaan suku cadang dan sistem perawatan berbasis prediktif.
    Hal ini untuk memastikan agar armada Rafale dapat beroperasi dengan kesiapan tinggi dan waktu rehat (
    downtime
    ) minimal.
    PT Dirgantara Indonesia (PT DI) turut berperan dalam menyambut kedatangan jet tempur Rafale. PT DI telah mengirimkan beberapa teknisi ke Perancis untuk mempelajari Rafale.
    Pengiriman teknisi itu dilakukan agar Indonesia nantinya memiliki SDM yang andal dalam merawat pesawat jet tempur Rafale.
    Namun, dia tak merinci jumlah teknisi yang dikirim dan lama pelatihan di Perancis. 
    “Sudah dikirim ke sana (Perancis),” kata Direktur Utama PT DI, Gita Amperiawan di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/2/2025).
    Dia mengungkapkan, PT DI telah memperoleh program offset dari kerja sama dengan Rafale yakni pelatihan teknisi hingga pembuatan computer basic training (CBT).
    Dengan adanya kerja sama
    offset
    ini, diharapkan Indonesia memiliki personel yang dapat mengoperasikan hingga melakukan perawatan pesawat tempur Rafale sebaik-baiknya.
    Pengamat militer Khairul Fahmi mengingatkan bahwa membeli Rafale adalah keputusan strategis. Kedatangan Refale diharapkan semakin memperkuat pertahanan udara Nusantara. 
    “Diversifikasi alutsista ini juga menguatkan posisi Indonesia dalam diplomasi pertahanan,” kata Fahmi kepada Kompas.com, Senin (5/5/2025).
    Di sisi lain, sebagai produk Perancis, Rafale tidak terikat pengawasan ketat layaknya produk negara adikuasa.
    Menurutnya, peluang kerja sama industri dan transfer teknologi pun terbuka dalam pembelian Rafale.
    Namun, hal tersebut harus dibarengi dengan persiapan yang menyeluruh. Mulai dari pembangunan hanggar, fasilitas pemeliharaan, komunikasi dan sensor.
    “Rafale bukan sekadar pesawat tempur baru, tapi sistem senjata kompleks yang butuh ekosistem pendukung modern. Tanpa itu, Rafale hanya akan jadi pesawat parkir,” ujarnya.
    Fahmi juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Sebab, Rafale membawa teknologi generasi 4.5 yang membutuhkan pelatihan intensif bagi pilot dan teknisi. Termasuk juga penyesuaian doktrin tempur TNI AU.
    Tak kalah penting adalah aspek pemeliharaan dan biaya operasional. Menurutnya, dengan biaya operasional yang tinggi, Indonesia perlu menyusun skema
    sustainment multiyear
    , termasuk pengadaan suku cadang dan sistem logistik jangka panjang.
    Fahmi menyebut skema performance-based logistics (PBL) bisa menjadi solusi agar biaya lebih terukur.
    Dia kembali mengingatkan agar pemerintah serius membangun ekosistem pendukung agar Rafale benar-benar menjadi kekuatan baru TNI AU.
    Kedatangan Rafale, kata dia, harus dibarengi kesiapan menyeluruh agar tak berubah menjadi “macan kertas yang mahal”.
    “Intinya, Rafale bisa menjadi lompatan besar bagi TNI AU, tapi lompatan itu tidak otomatis terjadi hanya karena pesawat datang. Tanpa ekosistem pendukung, SDM yang benar-benar terlatih, dan perencanaan sustainment yang matang, Rafale bisa berubah menjadi ‘macan kertas yang mahal’,” kata Fahmi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhan Sebut Pembelian BBM untuk TNI dan Alutsista Dipusatkan ke Kemhan

    Menhan Sebut Pembelian BBM untuk TNI dan Alutsista Dipusatkan ke Kemhan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa urusan kebutuhan atau penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional TNI akan dipusatkan ke Kementerian Pertahanan.

    Dia menerangkan, pemerintah sudah melakukan perubahan kebijakan, yang disebut dengan sentralisasi untuk penetapan peralatan alutsista strategis bersamaan dengan pemeliharaan dan perawatannya.

    Adapun, hal tersebut Sjafrie sampaikan guna merespons soal masalah tunggakan pembayaran BBM TNI AL kepada PT Pertamina (Persero) yang mencapai triliunan. 

    “Jadi untuk bahan bakar itu akan kita sentralisasi ke kementerian pertahanan,” bebernya saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (2/4/2025).

    Menteri tertua ini melanjutkan, untuk memenuhi akuntabilitas dan transparansi dalam hal tersebut, pihaknya memanfaatkan sistem digitalisasi yang nantinya bisa melacak (tracking) penggunaan BBM.

    “Jadi kita bisa tau kemana perginya bahan bakar yang dikeluarkan oleh negara yang dipergunakan oleh TNI. Nah, ini format yang kita lakukan sejalan dengan kebijakan sentralisasi yang baru dikeluarkan,” jelas dia.

    Akibat adanya kebijakan baru tersebut, imbuh Sjafrie, akan ada revitalisasi organisasi di Kementerian Pertahanan dan ada validasi organisasi di lingkungan TNI. 

    “Ini akan dilakukan secara internal, di pemerintah dan sekarang sedang berproses kepada Peraturan Presiden,” tutupnya.

    TNI AL Tunggak Bayar BBM

    Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali membeberkan pihaknya memiliki tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina (Persero) hingga Rp3,2 triliun. 

    Hal itu dia sampaikan langsung saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR I, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).  

    “Untuk bahan bakar memang ini masih kalau kita berpikir masih sangat terbatas, kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 T dan saat ini kita sudah dikenakan harus membayar utang lagi Rp3,2 T. Itu sebenarnya tunggakan,” katanya. 

    Ali memandang hal ini jelas mengganggu operasional TNI AL. Oleh karena itu, dia berharap utang yang mencapai triliunan itu dapat diputihkan alias dilakukan penghapusan tunggakan.

    “Jadi ini mengganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” ucap dia.