Top 3 Tekno: Peneliti Keamanan SKSG UI Desak Pemerintah Audit Starlink Jadi Sorotan – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Peneliti Keamanan SKSG UI meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk mengaudit kembali kebijakan terkait operasional Starlink di Indonesia demi menjaga kedaulatan digital dan keamanan nasional.

Berita ini menjadi sorotan para pembaca di kanal Tekno Liputan6.com, Selasa (15/7/2025) kemarin.

Informasi lain yang juga populer yaitu mengenai fitur AI di smartphone yang diduga sebagai gimik untuk dongkrak penjualan.

Lebih lengkapnya, simak tiga berita terpopuler di kanal Tekno Liputan6.com berikut ini.

1. Setop Pengguna Baru di Indonesia, Peneliti Keamanan SKSG UI: Pemerintah Perlu Audit Starlink!

Pemerintah Indonesia menuai kritik dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) terkait komitmen mendasar Starlink, seperti kedaulatan jaringan, pendirian kantor kendali lokal, dan penyerapan tenaga kerja Indonesia yang belum juga terealisasi.

Starlink bahkan dianggap mendapatkan keistimewaan regulasi untuk mengakses spektrum frekuensi dan infrastruktur telekomunikasi nasional tanpa pengawasan penuh dari dalam negeri.

Policy Paper SKSG UI bertajuk ‘Kedaulatan Siber Indonesia’ sebelumnya telah memperingatkan potensi ancaman terhadap berbagai aspek kedaulatan Indonesia akibat kehadiran Starlink yang tidak diatur secara ketat.

Kekhawatiran tersebut meliputi hilangnya kontrol atas spektrum nasional, rentannya perlindungan data pribadi, hingga risiko penyebaran gerakan separatisme digital di wilayah-wilayah strategis dan sensitif.

Terlebih, perusahaan penyedia layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk itu baru saja menyetop penerimaan pelanggan baru di Indonesia.

“Akibat karpet merah untuk Starlink, kini mereka dengan leluasa dapat menghentikan layanan tanpa pemerintah memiliki daya tawar. Pertanyaannya, bagaimana penataan internet di Indonesia ke depannya?,” Muhamad Syauqillah, seorang peneliti dari SKSG UI, mempertanyakan hal tersebut.

Peneliti keamanan ini juga menyoroti potensi risiko layanan internet Starlink dalam menjangkau wilayah terpencil seperti Papua tanpa harus melalui jaringan telekomunikasi nasional.

Baca selengkapnya di sini