Tolak Proyek SWL, Para Nelayan hingga Petani Tambak Gelar Aksi di Balai Kota Surabaya Surabaya 22 September 2025

Tolak Proyek SWL, Para Nelayan hingga Petani Tambak Gelar Aksi di Balai Kota Surabaya
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        22 September 2025

Tolak Proyek SWL, Para Nelayan hingga Petani Tambak Gelar Aksi di Balai Kota Surabaya
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Sejumlah nelayan dan petani tambak menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota Surabaya pada Senin (22/9/2025). Mereka menolak proyek pembangunan Surabaya Waterfront Land (SWL).
Aksi ini merupakan respons terhadap rapat yang membahas kerangka acuan proyek SWL.
Koordinator lapangan Forum Masyarakat Madani Maritim (FMMM), Ramadhani Jaka Saputra, menyatakan bahwa pelaksanaan proyek tersebut cacat secara prosedural.
“Kami merasa pelaksanaan tersebut cacat secara prosedural. Karena proses pelibatan kelompok masyarakat dilakukan dengan tidak transparan,” ungkap Ramadhani di lokasi aksi.
Dalam demonstrasi tersebut, para nelayan dan petani tambak menyampaikan tiga poin tuntutan.
Pertama, mereka mendesak Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menolak pembangunan SWL.
Ramadhani menjelaskan bahwa pembangunan pulau buatan tersebut akan berdiri di atas habitat udang, kerang, teripang, dan berbagai komoditas perikanan lainnya yang menjadi mata pencarian warga lokal.
“Dampak SWL tidak hanya sekadar merusak dan menurunkan kualitas lingkungan, tetapi juga berdampak pada sosial dan perekonomian bagi masyarakat pesisir,” ujarnya.
Selain itu, massa juga meminta Eri Cahyadi mengirim nota permohonan pencabutan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Mereka juga mendesak agar surat permohonan pemberhentian proses penerbitan izin lingkungan (Amdal) segera dikirimkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Apabila ketiga poin tuntutan tersebut tidak terpenuhi dalam waktu 3×24 jam, kami akan meningkatkan eskalasi gerakan lebih besar dan massif,” tegas Ramadhani.
Lebih lanjut, Ramadhani menyebutkan bahwa massa aksi sempat ditemui Asisten 1 Wali Kota Surabaya pada 10 September 2025, namun hingga saat ini mereka belum mendapatkan jawaban yang diharapkan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.