Terganjal Persyaratan D4 dan S1, Nasib 249 Ribu Guru Non-ASN di Indonesia Terancam Tak Dapat Tunjangan Sertifikasi

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di bawah Abdul Mu’ti, kini banyak membawa angin segar bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Kemendikdasmen menghadirkan kebijakan inklusif pada tahun 2025 mendatang. Yakni para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bisa mengajar atau ditempatkan di sekolah asal dan sekolah swasta.

Kabar gembira tersebut diungkapkan Wakil Menteri Dikdasmen, Fajar Riza UI Haq saat kunjungan kerjanya meresmikan kampus dua SD Asyiyah Multilingual Darussalam (SDA Mulida) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 29 November 2024.

Selain kebijakan inklusif, Fajar juga menyoroti minimnya kesejahteraan kalangan Guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagi mereka yang telah mengantongi sertifikasi, Pemerintah bakal menaikan tunjangan kinerja dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta.

“Kebijakan Pak Presiden Prabowo yang baru saja diumumkan, bagi guru non-ASN yang sudah bersertifikasi yang mulanya gajinya Rp 1,5 juta itu naik menjadi Rp 2 juta. Adapun guru non-ASN yang sertifikasi baru, langsung Rp 2 juta,” ujar Fajar.

Karena itu, Wamendikdasmen Fajar pun mendorong kepada kalangan guru non-ASN yang belum bersertifikasi, agar segera mengikuti proses sertifikasi terlebih dahulu.

“Sebab, kewenangan Kemendikdasmen hanya sebatas meningkatkan tunjangan kinerja guru berbasis sertifikasi,” terang Fajar.

Fajar menyebut hingga saat ini masih ada sekitar 249 ribu guru di semua tingkatan sekolah di Indonesia, yang belum menempuh pendidikan Diploma 4 (D4) atau Sarjana (S1). Padahal syarat guru penerima sertifikasi harus lulus dari D4 atau S1.

“Kami mendorong agar ikut proses sertifikasi terlebih dahulu, karena kami rumusnya meningkatkan tunjangan kinerja guru berbasis sertifikasi,” tukasnya.

Selain kabar tentang kesejahteraan guru, kata Fajar, Kemendikdasmen juga berupaya melakukan pemerataan jumlah guru di Indonesia khususnya di Kabupaten Kudus.

“Redistribusi guru perlu dilakukan guna memecahkan jumlah guru yang menumpuk di satu daerah dan menempatkan ke daerah yang kekurangan guru,” ujar Fajar.

Wamen Fajar juga menekankan pentingnya kebijakan yang inklusif guna mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Karena itu, akses layanan pendidikan harus didapat oleh semua anak Indonesia dan semua lembaga yang menyelenggarakan pendidikan.

Fajar menegaskan, sistem pendidikan harus mampu mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, negara melalui pemerintah perlu hadir memberikan kebijakan yang berkeadilan untuk masyarakat, khususnya pada bidang pendidikan.

Fajar menyebut bahwa saat ini di Indonesia terdapat kurang lebih 439.000 sekolah. Dari jumlah ratusan sekolah tersebut, sebanyak 60% nya adalah sekolah swasta.

“Kerja sama perlu dilakukan dengan lembaga pendidikan swasta dan tidak membedakan antara sekolah negeri dan swasta,” pinta Fajar.

Jalur lintas selatan di perbatasan Cilacap dan Banyumas ini memang rawan ambles dan longsor