Setiap kegiatan besar, mulai dari eksplorasi offshore yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga perizinan lahan yang melibatkan KLH dan Kementerian Kehutanan, menuntut kolaborasi dan koordinasi intensif,
Jakarta (ANTARA) – Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan, kompleksitas pelaksanaan transisi energi, yang berkeadilan atau just energy transition (JET) memerlukan sinergi lintas sektor.
Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Kementerian ESDM hanyalah bagian dari implementasi.
“Setiap kegiatan besar, mulai dari eksplorasi offshore yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga perizinan lahan yang melibatkan KLH dan Kementerian Kehutanan, menuntut kolaborasi dan koordinasi intensif,” jelas Hangga, sapaannya, saat menjadi narasumber dalam diskusi kelompok terarah di FH UI Depok, Jawa Barat.
Narasumber lainnya adalah Guru Besar Hukum Internasional FH UI Arie Afriansyah, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Haruki Agustina, dan Vice President Various NRE Development and Control PT PLN (Persero) Haryo Lukito.
Hangga menekankan, JET adalah isu sentral di Kementerian ESDM, yang harus dijalankan dengan prinsip inklusif dan adil.
Ia pun memaparkan konteks energi Indonesia, yang mana bauran energi nasional masih didominasi oleh energi fosil, yakni mencapai 85-86 persen, sementara EBT baru menyentuh 14-15 persen.
“Prioritas utama pemerintah dan masyarakat adalah menjaga aksesibilitas dan keterjangkauan harga energi, yang terlihat dari besarnya subsidi BBM dan LPG,” ujarnya.
Hangga menjelaskan, tujuan JET bukan hanya mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga menekan defisit anggaran APBN untuk subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.
Ia juga menyebutkan, proyek pembangkit EBT, seperti surya dan bayu, yang bersifat intermittent, perlu didukung EBT lainnya seperti panas bumi dan nuklir yang memiliki energi dan power density yang tinggi dan lebih stabil, sebagai bagian dari peta jalan nol emisi pada 2060.
Sesuai Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2025-2034, terdapat penambahan kapasitas EBT besar-besaran, terutama surya sebesar 17,1 GW dan angin 7,2 GW, serta pembangkit baseload seperti panas bumi 5,2 GW dan nuklir 0,5 GW untuk small modular reactor.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.