Xcloud.id

Tempat Fasum: Tol Laut

  • Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Bisnis Kapal Perintis, Tunggu Trayek Kemenhub?

    Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Bisnis Kapal Perintis, Tunggu Trayek Kemenhub?

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) masih mempertimbangkan masuk dalam bisnis kapal perintis saat Kementerian Perhubungan akan menambah jumlah trayek kapal perintis di tahun depan. 

    Direktur Utama Samudera Indonesia Bani M. Mulia mengatakan pihaknya sangat terbuka dengan peluang pengoperasian kapal perintis. Namun, volume angkutan yang kecil dengan biaya lebih tinggi menjadi pertimbangan perusahaan. 

    “Kami akan mengkaji dan mempertimbangkan minatnya, kita senang-senang saja mengkaji layanan perintis. Namun tergantung sama visibility masing-masing rute dari trayek yang ditawarkan Kemenhub,” kata Bani dalam konferensi pers kinerja kuartal III/2024. 

    Bani menjelaskan trayek kapal perintis biasanya memiliki rute lebih menantang dibandingkan dengan rute-rute ‘gemuk’. Layanan kapal perintis juga disebut biasanya memiliki volume angkutan yang lebih kecil dengan biaya lebih tinggi. 

    Hal ini membuat trayek kapal perintis selalu diiringi dengan kebijakan subsidi maupun insentif dari pemerintah. Meski demikian, Bani menyebut bisnis kapal perintis belum menjadi prioritas SMDR tahun depan. 

    Seperti yang diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menambah 107 trayek untuk kapal perintis sepanjang 2025. Mayoritas trayek akan berada di Indonesia bagian Timur.  

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub, Hartanto, mengatakan sepanjang 2025 Pemerintah daerah mengusulkan penambahan 123 trayek untuk kapal perintis. Namun yang akan direncanakan oleh Kemenhub adalah sebanyak 107 trayek.  

    “Kita sudah ada rapat kapal perintis, usulan Pemda terakhir 123 trayek di 2025. Semua mempertimbangkan ketersediaan kapal perintis yang laik dan terbatas,” kata Hartanto dalam coffee morning Ditlala dan Forwahub, Selasa (8/10/2024).

    Hartanto mengatakan untuk kebutuhan kapal baik yang melayani Tol Laut, perintis maupun ternak sampai hari ini belum maksimal. Dia juga mengklaim masih banyak pengembangan rute-rute yang sangat diharapkan.

  • HNSI minta ada ikan sebagai protein dalam program makan siang bergizi

    HNSI minta ada ikan sebagai protein dalam program makan siang bergizi

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) meminta pemerintah memasukkan ikan sebagai satu sumber protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kami sangat mendukung program ini dan tentu agar ikan menjadi protein yang dihidangkan kepada penerima manfaat program ini,” kata Ketua Bidang Pengembangan Usaha Perikanan DPP HNSI Wanto Asnim di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia ikan merupakan sumber protein hewani yang bermanfaat mendukung kecerdasan para siswa yang disasar program ini.

    Selain itu dengan dijadikan ikan sebagai sumber protein akan membantu nelayan dalam memasarkan produk hasil tangkapan mereka di laut.

    “Ini sangat bagus bagi nelayan karena memang saat ini harga ikan sedang turun dan jika program ini berjalan harga ikan menjadi lebih baik dan membuka pasar baru bagi nelayan di seluruh Indonesia,” kata dia.

    Ia juga berharap pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat meningkatkan taraf hidup nelayan di Indonesia.

    “Prinsipnya kami mendukung kebijakan yang dibuat pemerintah yang akan membangkitkan ekonomi masyarakat termasuk nelayan,” kata dia.

    Baca juga: Guru Besar IPB: Makan bergizi gratis terkait dengan swasembada pangan

    Wanto Asnim juga meminta agar target Indonesia menjadi poros maritim jangan dilupakan, seperti program tol laut serta pembangunan infrastruktur laut serta sejumlah program yang berkaitan dengan nelayan juga wajib dilanjutkan.

    “Kalau tidak dilanjutkan maka akan berdampak bagi nelayan karena melalui program itu berhasil menghubungkan timur dengan barat Indonesia,” kata dia.

    Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto mengajak para menteri, kepala lembaga/badan khusus, serta pejabat setingkat menteri lainnya untuk bekerja dalam satu tim mengingat program Makan Bergizi itu adalah bagian dari rencana kebangkitan bangsa Indonesia.

    Berkaitan dengan program tersebut, Prabowo meminta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan seluruh kementerian/lembaga dapat menyiapkan agar program tersebut dapat terealisasi secara tepat sasaran dan terukur.

    Prabowo juga meminta para menteri dan kepala badan/lembaga jangan takut dengan kesulitan.

    Presiden menekankan kembali bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan dirinya bisa mengelola dan mengalokasikan dana agar mencapai target.

    “Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman Alaihi Salam, tetapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya, dan kita akan mencapai target yang kita tentukan,” kata Prabowo.

    Baca juga: Badan Gizi sebut TNI dan BUMDes mitra penting program Makan Bergizi
     

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub Minta Pemerintah Daerah Ikut Genjot Tol Laut

    Kemenhub Minta Pemerintah Daerah Ikut Genjot Tol Laut

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewanti-wanti pemerintah daerah untuk mendukung program yang tengah dijalankan pusat, khususnya Tol Laut. Hal ini agar tol laut bisa berkembang lebih baik.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Hartanto, menilai selama ini pemerintah daerah kurang memberi perhatian untuk mendukung program Tol Laut.

    “Program-program kita seperti Tol Laut, Inaportnet, dan kapal khusus ternak itu nggak akan bisa berhasil kalau dukungan dari pemerintah daerah kita itu betul-betul tidak diberikan kepada program-program yang kita ingin lakukan,” kata Hartanto di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta Selasa (08/10/2024).

    Menurutnya, Tol Laut sebagai program unggulan Kemenhub tidak bisa berjalan sendiri dan perlu dukungan banyak pihak agar tidak terjadi banyak kekurangan dari program yang sedang pemerintah pusat jalankan.

    Hartanto mempertanyakan juga terkait apa yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk program Tol Laut ini. Ia berharap pemda dapat kerja sama dengan Kemenhub untuk meringankan beban masyarakat di dalam melakukan bisnis melalui Tol Laut.

    “Saya yakin seluruh pemerintah daerah sudah terus mencoba mendukung kita, tapi dukungannya belum maksimal,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Kemenhub mengakui bahwa sering kali rute Tol Laut yang ditetapkan itu berubah atau tiba tiba dialihkan ke tujuan lain karena itu menjawab permintaan masyarakat itu sendiri. Hingga saat ini pihaknya masih membutuhkan data dari Pemda terkait rute mana yang dibutuhkan banyak masyarakat.

    “Kita sering mengadakan rakor Tol Laut, ini salah satu cara pemda untuk menyampaikan rute mana yang harus diutamakan dengan ketersediaan kapal yang ada. Kami butuh data akurat dari Pemda terkait kebutuhan rute dan kelayakan pelabuhan,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Prabowo Bakal Lanjutkan Program Tol Laut Jokowi?

    Prabowo Bakal Lanjutkan Program Tol Laut Jokowi?

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berbicara tentang kelanjutan program Tol Laut yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apakah program ini akan dilanjutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto?

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Hartanto, mengatakan Kemenhub sudah mengajukan anggaran untuk program Tol Laut di 2025 sebesar Rp 1,124 triliun. Menurutnya, program ini akan terus dijalankan.

    “Kita sudah memasukkan anggaran total (Kemenhub) tahun 2025. Sehingga kemungkinan Tol Laut ini masih jalan. Memang anggaran 2025 belum ketok palu. Nanti di bulan Desember kan baru kita lihat betul anggaran itu dan sampai saat ini masih jalan terus pengajuan dan programnya,” kata Hartanto di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta Selasa (08/10/2024).

    Pihaknya mengakui bahwa masih ada kekurangan dari Tol Laut ini, namun pihaknya tetap berupaya mengevaluasi program ini dan juga bertekad untuk mempertahan program ini pada masa pemerintahan Prabowo.

    Hartanto mengatakan Tol Laut ini perlu dipertahankan lantaran jadi salah satu program unggulan Kemenhub. Program Tol Laut dinilai banyak bermanfaat, khususnya dalam menjaga disparitas harga komoditas di wilayah-wilayah terluar.

    “Terkait program Tol Laut, bagi kami program Tol Laut adalah program yang unggulan. Dimana tentu konektivitas lebih tercapai, terjangkau, dan ternyata harga-harga komoditas juga bisa turun,” kata Hartanto.

    Selama 10 tahun masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) proyek Tol Laut terus berkembang. Dari semula hanya tiga kapal pada 2015 bertambah menjadi 39 kapal pada 2024. Lalu dari sisi muatan juga ikut melonjak, dari yang awalnya hanya 30 ton kini mencapai 989,75 ton.

    Diketahui tol laut adalah satu di antara program nasional dari Presiden Jokowi. Program ini terbentuk dilatarbelakangi adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara daerah di timur dengan barat.

    Simak: Perintis, Tol Laut, dan Ternak: Jembatan Emas Penyambung Negeri

    (fdl/fdl)

  • Pj Walkot Kediri Hadiri Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Jatim

    Pj Walkot Kediri Hadiri Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Jatim

    Kediri (beritajatim.com) – PJ Wali Kota Kediri turut menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Provinsi Jawa Timur, di Ballroom Hotel Shangri La Surabaya. Musrenbang ini dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

    Pada Musrenbang ini, Mentri PANRB menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan harus mengarah pada birokrasi berdampak, digitalisasi, dan birokrasi yang cepat dan lincah dengan perkembangan zaman. Jadi tidak boleh terjebak dalam teknokratis kesibukan birokrasi namun tidak membawa dampak untuk rakyat.

    Proses musrenbang harus dihayati dan diterapkan dengan benar agar membawa dampak yang baik. Lalu tidak boleh terjebak dalam tumpukan kertas dan laporan serta harus dapat bergerak lincah mengintegrasikan berbagai layanan digital karena zaman sudah berubah. Urusan kenegaraan dan birokrasi harus lebih mudah diselesaikan.

    Lebih lanjut, Abdullah Azwar Anas menekankan bahwa untuk mendorong reformasi birokrasi yang berdampak, maka diperlukan perubahan paradigma dari orientasi input ke orientasi outcome. Artinya, bukan lagi seberapa besar dana yang akan dihabiskan, namun seberapa besar kinerja yang dihasilkan dan dilakukan untuk mencapai tujuan.

    “Maka dari itu, core value ASN BERAKHLAK harus sering ditampilkan agar ASN memiliki core yang sama,” tambahnya.

    Menanggapi arahan Menteri PANRB, Pj Wali Kota Kediri menuturkan dengan terciptanya reformasi birokrasi yang baik dapat mendorong keberhasilan pembangunan daerah. Maka dari itu, arahan dari Menteri PANRB ini penting untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

    “Perencanaan pembangunan untuk setahun maupun 20 tahun ke depan inilah yang menentukan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri. Oleh karena itu, saya selalu ingatkan agar dihitung matang-matang dalam menyusun perencanaan pembangunan,” imbuhnya.

    Pj Walkot Kediri Hadiri Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Provinsi Jawa Timur

    Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendagri pada Musrenbang ini juga memberikan arahan. Komjen Pol. Tomsi Tohir menyampaikan bahwa esensi pembangunan daerah adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan lapangan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas layanan publik.

    Di samping itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan diharapkan dapat tepat waktu, berkesinambungan dan tersinkronisasi antar dokumennya.

    “Lalu yang tidak kalah pentingnya, harus mengutamakan capaian outcome, konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah, memaksimalkan penggunaan aplikasi SIPD, serta menghindari konflik kepentingan dan mitigasi potensi korupsi dalam penyusunan dokumen perencanaan,” terangnya.

    Dalam kesempatan itu pula, Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memaparkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Jawa Timur sebagai center of gravity ekonomi kawasan timur Indonesia.

    Terdapat pelabuhan tanjung perak yang melayani 21 rute dan 39 rute tol laut, sehingga hampir 80 persen logistik di 20 provinsi di Indonesia Timur disuplai dari Jawa Timur.

    Musrenbang ini juga dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Luky Alfirman, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/BAPPENAS RI Amalia Adininggar Widyasanti.

    Seluruh pemangku kepentingan terkait yang terdiri dari unsur DPRD Provinsi Jawa Timur, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jawa Timur. [nm/aje]

  • Arus Peti Kemas Subholding Pelindo pada 2023 Tumbuh 2,63 Persen

    Arus Peti Kemas Subholding Pelindo pada 2023 Tumbuh 2,63 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) mencatatkan pertumbuhan arus peti kemas pada tahun 2023 sebesar 2,63 persen dengan jumlah 11,53 juta teus.

    Pada periode yang sama pada 2022, arus peti kemas tercatat sebanyak 11,23 juta teus. Corporate Secretary SPTP, Widyaswendra mengatakan, arus peti kemas pada 2023 terdiri dari 3,62 juta teus peti kemas internasional, dan 7,91 juta teus peti kemas domestik.

    “Peti kemas internasional tumbuh sekitar 3,9 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan peti kemas domestik tumbuh sekitar 0,5 persen jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya,” kata Widyaswendra, Rabu (7/2).

    Menurut Widyaswendra, pertumbuhan tersebut merupakan dampak dari langkah perusahaan pelayaran menambah rute peti kemas internasional. Setidaknya, ada tambahan 20 layanan rute baru pada 2023, masing-masing 9 rute di IPC TPK, 6 rute di TPS Surabaya, serta 5 rute di Terminal Teluk Lamong.

    Tahun ini, SPTP menargetkan arus peti kemas sebesar 12,1 juta teus. Dalam upaya pencapaian, SPTP melakukan penggalian potensi pembukaan rute internasional dan domestik baru bersama perusahaan pelayaran.

    Widyaswendra menambahkan, SPTP juga akan mengadakan kegiatan pemasaran bersama perusahaan pelayaran untuk program kontainerisasi muatan. Selama ini, kapal yang digunakan masih berjenis non peti kemas.

    “Kolaborasi rute tol laut dengan rute hub and spoke bersama pelayaran komersial juga menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan oleh PT Pelindo Terminal Petikemas untuk meningkatkan arus peti kemas yang dilayani di terminal yang dikelola oleh perseroan,” katanya.

    Potensi Tinggi di Wilayah Timur Indonesia

    Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai bahwa wilayah timur Indonesia memiliki potensi besar untuk berperan dalam ekosistem arus peti kemas. Hal ini dapat menjadi langkah SPTP meningkatkan pertumbuhan arus peti kemas.

    Selama ini, industri disebut Siswanto masih terpusat di wilayah barat, khususnya Pulau Jawa. Sehingga, kebanyakan peti kemas yang dikirim ke wilayah timur kembali dalam posisi kosong.

    “Potensi muatan peti kemas di wilayah timur Indonesia masih cukup tinggi, utamanya berkaitan dengan hasil tangkapan laut atau perikanan dan hasil bumi lainnya namun kita juga perlu perhatikan apakah pelabuhan yang ada di daerah sudah dapat mendukung bongkar muat peti kemas ataupun fasilitas berpendingin,” kata Siswanto.

    Tak hanya pemanfaatan potensi, Siswanto juga mendorong SPTP mengadakan pembenahan di sejumlah pelabuhan di wilayah Timur Indonesia agar dapat difungsikan untuk kegiatan peti kemas.

    Selanjutnya, upaya meningkatkan arus peti kemas luar negeri bisa diwujudkan melalui penyediaan terminal yang berfungsi sebagai transshipment hub. Namun, kata Siswanto, sebelumnya perlu dilakukan kajian menyeluruh dengan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah.

    “Keberadaan ekosistem yang kuat mulai dari kemudahan bunker, lokasi berlabuh, sistem keuangan dan pembayaran, pemanduan dan penundaan kapal, dan hal lainnya sangat dibutuhkan dalam mewujudkan transhipment hub internasional yang dimimpikan,” ujarnya.

    Guna meningkatkan arus peti kemas, SPTP juga dapat melakukan kontainerisasi muatan. Siswanto mengingatkan, upaya tersebut tak akan menjadi proses yang mudah.

    “Pertarungan di sektor tersebut akan sangat berat. Kita ketahui ada negara tetangga yang sudah menguasai pasar, sehingga kita perlu memperkuat diri terlebih dahulu untuk siap bersaing langsung dengan mereka di selat Malaka,” kata Siswanto.

    Hingga Desember 2023, PT Pelindo Terminal Petikemas mengelola 32 terminal peti kemas yang dioperasikan oleh 17 cabang dan 7 anak perusahaan. Kantor cabang di daerah itu meliputi TPK Belawan, TPK Perawang, TPK Semarang, TPK Nilam, TPK Bagendang Bumiharjo, TPK Banjarmasin, TPK New Makassar, TPK Tarakan, TPK Pantoloan, TPK Bitung, TPK Kendari. Selanjutnya TPK Ambon, TPK Kupang, TPK Ternate, TPK Sorong, TPK Jayapura, dan TPK Merauke.

    Adapun anak perusahaan PT Pelindo Terminal Petikemas adalah PT IPC Terminal Petikemas, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Terminal Teluk Lamong, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, PT Prima Multi Terminal, PT Prima Terminal Petikemas, dan PT Kaltim Kariangau Terminal.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]