Xcloud.id

Tempat Fasum: Tol Laut

  • Kemenhub Ubah Pola Subsidi Tol Laut Mulai 2026

    Kemenhub Ubah Pola Subsidi Tol Laut Mulai 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah rampung melaksanakan evaluasi tol laut dan akan mengubah pola subsidi angkutan laut perintis tersebut mulai 2026. 

    Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud mengungkapkan, pihaknya berencana melakukan optimalisasi trayek tol laut dengan kolaborasi bersama sejumlah pihak. 

    Misalnya, BUMN dan perusahaan pelayaran swasta (komersial) yang berminat membuka layanan pada beberapa rute tol laut dengan tingkat keterisian (load factor) tinggi. 

    “Pada trayek-trayek tersebut, pola pelayanan akan dialihkan dari mekanisme subsidi operasional kapal menjadi subsidi titip muatan atau kontainer,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025). 

    Masyhud berharap bahwa langkah ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah khususnya pada trayek yang wilayahnya sudah lebih maju sekaligus mendorong efektivitas dan keberlanjutan distribusi logistik nasional. 

    Dengan demikian, subsidi dapat dialihkan untuk trayek lain yang lebih membutuhkan dan meningkatkan kualitas layanan pada wilayah tersebut.

    Sejauh ini, pemerintah menerapkan dua pola subsidi. Pertama, pola subsidi operasional kapal dan pola subsidi titip kontainer. 

    Hampir 11 tahun tol laut beroperasi, tercatat ada 39 kapal yang berlayar ke seluruh pelosok Indonesia dengan total 39 trayek dan mayoritas berasal dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

    Per Agustus 2025, dengan adanya tambahan kapal maupun trayek menjadi 39, tercatat telah mengangkut muatan sebanyak 1.093,48 ton dan 18.800 TEUs. Dari target 581 voyage, telah tercapai 408 voyage atau mencakup 70,22%.  

    Sebanyak 39 kapal terdiri dari 15 kapal negara, lima kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), enam kapal milik ASDP, serta 13 kapal milik swasta. Kapal-kapal tersebut menyinggahi 104 pelabuhan dengan pola subsidi operasional kapal, subsidi kontainer, dan subsidi muatan. 

    Melihat rutenya, sebanyak 19 trayek merupakan penugasan sementara sisanya merupakan lelang. Pelni menjalankan delapan trayek, PT Djakarta Lloyd berlayar dengan lima trayek, dan ASDP (titip muatan) bertugas untuk enam trayek. 

    Adapun, PT Citrabaru Adinusantara, PT Luas Line, dan PT Subsea Lintas Globalindo masing-masing bertugas menjalankan dua trayek. PT Lintas Samudera menjalankan satu trayek dan PT Mentasi Mas tiga trayek. Untuk PT Meratus dan PT Temas dengan pola titip kontainer, masing-masing berlayar dengan empat trayek dan enam trayek tol laut.

    Sementara sampai September 2025, pelaksanaan program tol laut telah mencapai 523 voyage dan melayani 104 pelabuhan dari barat hingga timur Indonesia. Dari pelaksanaan tersebut, tercatat total muatan berangkat mencapai sekitar 19.713 TEUs dan 1.328,92 ton, serta muatan balik sebanyak 5.624 TEUs.

  • Catatan Kinerja Angkutan Laut Perintis Usai Beroperasi 10 Tahun

    Catatan Kinerja Angkutan Laut Perintis Usai Beroperasi 10 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Genap 10 tahun atau satu dekade sudah pemerintah mengoperasionalkan angkutan laut perintis untuk penumpang, barang atau tol laut, serta angkutan rede. 

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud menyampaikan sejak 2015, layanan angkutan laut perintis terus memberikan kontribusi nyata dalam membuka aksesibilitas transportasi laut ke daerah-daerah yang belum terlayani secara komersial. 

    Per 2025, tercatat sebanyak 107 trayek angkutan laut perintis telah melayani 480 pelabuhan singgah di 28 provinsi dan 184 kabupaten/kota dengan capaian realisasi fisik mencapai 2.154 voyage.

    “Secara kumulatif sejak tahun 2015 hingga 2025, angkutan laut perintis penumpang telah melayani 7.899.415 orang penumpang dan mengangkut 1.364.547 ton muatan barang,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (15/10/2025).

    Dari 107 trayek tersebut, 30 trayek di antaranya dioperasikan oleh PT Pelni melalui mekanisme penugasan sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Kapal Perintis Milik Negara. 

    Adapun, untuk 77 trayek lainnya dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional melalui mekanisme pemilihan penyedia jasa dengan mekanisme e-catalogue.

    Angkutan laut perintis hadir dalam menciptakan konektivitas layanan antar pulau dan mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP).

    Kinerja Tol Laut dan Angkutan Rede

    Program angkutan laut perintis barang atau yang lebih dikenal dengan Tol Laut masih menjadi salah satu andalan dalam menekan disparitas harga dan menjaga stabilitas pasokan barang di berbagai wilayah Indonesia. 

    “Sampai September 2025, pelaksanaan program Tol Laut telah mencapai 523 voyage dan melayani 104 pelabuhan dari barat hingga timur Indonesia,” ujar Masyhud. 

    Dari pelaksanaan tersebut, tercatat total muatan berangkat mencapai sekitar 19.713 TEUs dan 1.328,92 ton, serta muatan balik sebanyak 5.624 TEUs. 

    Capaian ini, lanjutnya, mencerminkan peningkatan distribusi logistik nasional, khususnya dalam memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di wilayah 3TP. 

    Pada 2026, Kementerian Perhubungan berencana melakukan optimalisasi trayek Tol Laut melalui perubahan mekanisme subsidi beberapa pelabuhan dengan pola subsidi operasional kapal pola subsidi titip kontainer. 

  • Gubernur Khofifah Tuntaskan Penyematan Satyalancana Karya Satya ke 653 ASN

    Gubernur Khofifah Tuntaskan Penyematan Satyalancana Karya Satya ke 653 ASN

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kembali menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) di hari kedua kepada 653 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bertempat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (14/10/2025).

    Kegiatan ini merupakan lanjutan dari upacara penyematan penghargaan yang sama sehari sebelumnya sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian, loyalitas, serta kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik dengan masa pengabdian 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun, yang berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim, dengan mayoritas penerima berasal dari sektor kesehatan.

    Adapun prosesi penyematan pengharhaan di hari kedua ini dilakukan dalam tiga sesi, mulai dari sesi pertama sebanyak 219 ASN, sesi kedua 216 ASN, dan sesi ketiga 218 ASN.

    Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh ASN penerima penghargaan. Ia menegaskan bahwa tanda kehormatan ini merupakan bentuk pengakuan langsung dari negara atas dedikasi dan kerja keras ASN Jawa Timur.

    “Selamat dan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan profesionalitas Panjenengan semua. Karena kontribusi Panjenengan, Jawa Timur mampu menjadi provinsi terdepan di antara seluruh provinsi di Indonesia,” ujar Khofifah.

    Khofifah menyebut, berbagai capaian positif yang diraih Jawa Timur saat ini tidak terlepas dari pengabdian ASN di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga penguatan sumber daya manusia.

    Namun demikian, ia mengajak ASN Pemprov Jatim untuk menjaga dan memperkuat keberhasilan melalui filosofi kerja ‘JATIM BISA’ (Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif) sebagai arah baru pembangunan Jawa Timur ke depan.

    “Filosofi kerja ini bertujuan menjadikan Jawa Timur sebagai penghubung antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, dengan semangat agar tidak ada satu pun yang tertinggal atau no one left behind,” tegasnya.

    Menurutnya, Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam menopang distribusi logistik nasional. Dari 39 jalur tol laut di Indonesia, 21 di antaranya berasal dari Jawa Timur, yang juga menyalurkan kebutuhan logistik ke 21 provinsi lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jawa Timur berperan penting sebagai simpul konektivitas dan pusat pergerakan ekonomi nasional.

    “Lokomotif pembangunan yang kuat itu adalah Provinsi Jawa Timur, karena punya aparatur sipil negara seperti Panjenengan semua,” ungkap Khofifah.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan makna dari setiap unsur dalam filosofi JATIM BISA. Berdaya, artinya memiliki energi, kemampuan, dan kapasitas luar biasa untuk terus tumbuh. Inklusif, berarti membuka ruang interaksi dan dialog yang luas dengan berbagai pihak, menghindari sikap eksklusif yang justru membatasi kemajuan.

    Kemudian ada Sinergis, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Serta, Adaptif, bermakna mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lokal, nasional, maupun global tanpa kehilangan jati diri.

    “Kita punya keberdayaan luar biasa, infrastruktur bagus, SDM hebat. Tapi akhlak dan integritas harus tetap dijaga sebagai fondasi utama,” pesan Khofifah.

    Menurut Khofifah, seluruh ASN harus memiliki intensitas dan kebersamaan satu dengan yang lain. Sebab kita adalah Jawa Timur dan Jawa Timur adalah kita yang kemudian mengerucut tema ‘Jatim Tangguh Terus Bertumbuh’.

    Tangguh menunjukkan sudah melewati berbagai rintangan berbagai ujian. Kemudian tumbuh harus terus melakukan ikhtiar adaptif dengan berbagai perubahan-perubahan.

    “Oleh karena itu saya menyebut Jatim akan naik kelas dan naik kelasnya Jawa Timur adalah sebagai Gerbang Baru Nusantara,” pesannya.

    Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga memberikan pesan khusus kepada ASN Tenaga Pendidik dan Tenaga Medis. Gubernur Khofifah mengingatkan pentingnya sikap sinergis dan adaptif di kedua sektor terdepan tersebut.

    Di bidang pendidikan, Gubernur Khofifah memberikan contoh akan kesuksesan sinergitas yang terjalin antara Pemprov Jatim dengan Instansi vertikal terkait.

    Berdasarkan data resmi dari berbagai instansi, tercatat lima dari sebelas SMA yang disebut akan menyiapkan pemimpin masa depan berada di Jawa Timur. Kelimanya adalah SMAN Taruna Nala Malang, SMAN 3 Taruna Angkasa Madiun, SMAN 2 Taruna Bhayangkara Banyuwangi, SMAN 5 Taruna Brawijaya Kediri dan SMAN 1 Taruna Madani Pasuruan.

    “Kita ini menyiapkan generasi emas untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Intinya kita terus lakukan penguatan, kerja keras dan doa meskipun guru-guru di Jatim ini sudah sangat luar biasa,” puji Khofifah.

    Sementara di bidang kesehatan, Gubernur Khofifah diharapkan bisa terus adaptif terhadap percepatan teknologi kedokteran yang luar biasa.

    Untuk itu, kita telah melakukan partnership bersama berbagai institusi dalam dan luar negeri.

    “Ini bukti bahwa kita tengah membangun partnership luar biasa. Dimana percepatan dunia kedokteran sangat luar biasa. Maka We have to improve,” ucapnya optimis.

    “Jadi kalau bisa berdaya, inklusif dan sinergis dimana merupakan kebutuhan. Kemudian adaptif terhadap berbagai teknologi kedokteran yang luar biasa,” pungkas Khofifah. (tok)

  • Jelang Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, Khofifah Ziarah ke Makam Gubernur Soerjo di Magetan

    Jelang Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, Khofifah Ziarah ke Makam Gubernur Soerjo di Magetan

    Magetan (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melaksanakan ziarah ke Makam RMTA Soerjo, Gubernur Pertama Provinsi Jawa Timur, yang berlokasi di Magetan pada Minggu (5/10/2025). Ziarah ini merupakan agenda Khofifah dalam rangka peringatan jelang Hari Jadi ke-80 Jawa Timur yang jatuh pada 12 Oktober 2025.

    Dalam ziarah ini, Khofifah menegaskan bahwa Jawa Timur tetap tangguh menghadapi dinamika ekonomi global maupun nasional. Hal ini ditunjukkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur semester I 2025 yang mencapai 5,23 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 5,12 persen.

    “Capaian ini adalah hasil sinergi dan kerja keras luar biasa dari semua elemen masyarakat, sektor swasta, hingga pemerintah kabupaten/kota. Investasi di Jawa Timur juga dalam satu dekade terakhir menjadi yang tertinggi,” ujar Khofifah usai berziarah di Makam Gubernur Soerjo, Jalan Salak, Magetan, Minggu (5/10/2025).

    Menurutnya, keberhasilan tersebut tak lepas dari kontribusi seluruh elemen, termasuk Forkopimda yang menjaga ketenangan, kedamaian, dan kondusivitas. Ia juga menekankan pentingnya produktivitas masyarakat dalam mendorong perekonomian daerah.

    Khofifah kemudian mengenang jasa Gubernur pertama Jawa Timur, Raden Mas Tumenggung Aryo Soerjo, yang dinilai telah meletakkan fondasi kuat bagi pembangunan daerah. “Enam tahun saya menjadi gubernur, enam kali pula saya berziarah ke makam beliau,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Khofifah menyampaikan bahwa Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai penghubung antara Indonesia bagian barat dan timur. Dari 32 jalur tol laut nasional, 21 di antaranya melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. “Insyaallah konektivitas ini akan memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penghubung Nusantara,” tambahnya.

    Ia juga menyoroti kekuatan sumber daya manusia. Jawa Timur memiliki jumlah perguruan tinggi terbanyak dibanding provinsi lain di Indonesia. “Ini menjadi kekuatan besar yang akan menopang daya saing dan pembangunan, tidak hanya bagi Jawa Timur, tetapi juga untuk Indonesia,” tutupnya.

    Raden Soerjo dikenal sebagai sosok birokrat, pejuang, dan negarawan yang menjadi teladan bagi rakyat Jawa Timur. Ia adalah Gubernur pertama Jawa Timur yang memimpin di masa-masa awal kemerdekaan, saat situasi politik dan militer Indonesia tengah bergolak hebat.

    Lahir di Cepu, Blora, 9 Juli 1898, Raden Soerjo tumbuh dalam lingkungan priyayi Jawa yang menekankan pendidikan dan pengabdian. Setelah menamatkan pendidikan pamong praja, ia mengabdi di pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan meniti karier hingga menjabat sebagai Bupati Magetan sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

    Tidak lama setelah proklamasi, Presiden Soekarno menunjuk Raden Soerjo sebagai Gubernur Jawa Timur pada 31 Agustus 1945. Penunjukan ini menandai awal perannya dalam mengonsolidasikan kekuasaan Republik di wilayah yang masih banyak dikuasai pasukan Sekutu dan NICA.

    Sebagai gubernur, Soerjo menunjukkan ketegasan dan kemampuan diplomasi yang luar biasa. Ia mengoordinasikan pembentukan pemerintahan daerah, mengatur perbekalan bagi para pejuang, serta menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dan rakyat. Dalam Pertempuran Surabaya pada November 1945, Soerjo berperan penting dalam menjaga semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan.

    Keberanian dan kebijaksanaan Soerjo menjadikannya sosok yang disegani oleh tokoh-tokoh nasional seperti Bung Tomo dan KH Hasyim Asy’ari. Ia dikenal tak hanya sebagai pejabat, tetapi juga sebagai pejuang yang dekat dengan rakyat dan selalu mendahulukan kepentingan bangsa.

    Namun, masa pengabdiannya berakhir tragis. Pada 10 November 1948, Raden Soerjo diculik dan dibunuh oleh kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan PKI Musso di hutan Kedungjati, Ngawi. Bersama dua pengawalnya, Raden Koesnadi Kertonegoro dan Soelaiman, ia gugur dalam tugas sebagai Gubernur Jawa Timur.

    Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1964. Namanya diabadikan sebagai Jalan Gubernur Soerjo di banyak kota di Indonesia dan pada Monumen Gubernur Soerjo di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, yang menjadi simbol penghormatan bagi pejuang kemerdekaan.

    Selain itu, di Kabupaten Ngawi berdiri Museum dan Monumen Gubernur Soerjo, di lokasi tempat ia gugur. Setiap tahun, masyarakat dan pemerintah daerah Jawa Timur memperingati jasanya, terutama bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November.

    Sosok Raden Soerjo menjadi cerminan pemimpin yang teguh, patriotik, dan berintegritas. Dalam sejarah Jawa Timur, namanya tidak sekadar dikenang sebagai gubernur pertama, tetapi juga sebagai pelita perjuangan yang menerangi jalan kemerdekaan dan pemerintahan di masa awal Republik Indonesia. [fiq/beq]

  • Khofifah tegaskan peran strategis Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara

    Khofifah tegaskan peran strategis Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara

    Surabaya, Jatim (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan peran strategis provinsinya sebagai Gerbang Baru Nusantara dalam pembukaan Jatim Fest 2025 di Surabaya, Jatim.

    “Dengan posisi yang sangat strategis ini, Jawa Timur memiliki tanggung jawab besar untuk terus menjaga sinergi antara wilayah barat dan timur Nusantara,” ujarnya dalam keterangan di Surabaya, Jatim, Kamis.

    Khofifah menjelaskan Jawa Timur saat ini menjadi pusat distribusi logistik nasional. Pelabuhan Tanjung Perak melayani 21 dari 39 rute tol laut, ditopang oleh dua kawasan ekonomi khusus (KEK), 13 kawasan industri termasuk satu kawasan industri halal, tujuh bandara, 37 pelabuhan, dan 12 ruas jalan tol.

    Hampir 80 persen logistik 19 provinsi Indonesia timur disuplai dari Jawa Timur.

    Di bidang ekonomi, Jawa Timur mencatat produk domestik regional bruto (PDRB) Rp3.168,3 triliun pada 2024 dengan kontribusi terbesar kedua di Pulau Jawa.

    Lebih dari 60 persen pertumbuhan disumbang oleh koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meski anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi hanya setara 1,13 persen dari PDRB.

    Capaian investasi juga menunjukkan tren positif. Jawa Timur mencatat Rp147,3 triliun, tertinggi dalam satu dekade, menandakan kepercayaan investor sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peluang bagi UMKM.

    Selain itu, dari delapan kali misi dagang Jawa Timur dengan provinsi lain, lima kali selalu menembus nilai transaksi di atas Rp1 triliun.

    “Itu artinya perdagangan kita, jejaring kita mempunyai peluang yang luar biasa, yang sangat penting juga adalah sinergisitas seluruh stakeholder khususnya forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dalam menjaga keamanan dan kedamaian, sehingga investor akan merasa nyaman dan damai ketika berinvestasi, inilah yang kita terus kolaborasikan di Jawa Timur,” ujar Khofifah.

    Sejalan dengan capaian strategis tersebut, Gubernur Khofifah meluncurkan Logo Hari Jadi ke-80 dan Batik Gerbang Baru Nusantara. Kedua simbol ini bukan sekadar elemen visual, tetapi representasi semangat Jawa Timur dalam menjaga budaya, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing daerah.

    Logo Hari Jadi ke-80 lahir dari sayembara desain bertema “Jatim Tangguh Terus Bertumbuh”, yang diikuti 356 karya dari seluruh Jawa Timur.

    Elemen-elemen logo mencerminkan identitas dan aspirasi provinsi yakni reog sebagai kekuatan budaya, keris sebagai kearifan, Gunung Bromo sebagai keteguhan, laut sebagai penghubung antarbudaya, padi sebagai simbol kesejahteraan, rusa Bawen sebagai harmoni alam, serta kuliner Wingko Babat sebagai simbol keramahan.

    Semuanya berpadu dalam angka 80, menandakan usia provinsi sekaligus optimisme menyongsong masa depan.

    “Saya sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat dan kreativitas anak muda. Logo ini bukan sekadar simbol visual, tetapi cerminan gotong royong, harmoni, dan optimisme Jawa Timur dalam menghadapi tantangan dan peluang ke depan,” ujar Khofifah.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tol Laut 2015-2025: Armada 39 Kapal, Muatan Masih Timpang

    Tol Laut 2015-2025: Armada 39 Kapal, Muatan Masih Timpang

    Bisnis.com, JAKARTA — Hampir 11 tahun tol laut beroperasi, tercatat ada 39 kapal yang berlayar ke seluruh pelosok Indonesia dengan total 39 trayek dan mayoritas berasal dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

    Mengutip data Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), banyaknya kapal maupun trayek berubah setiap tahunnya, termasuk jumlah pelabuhan yang dilayani. Namun, cenderung mengalami penyusutan setidaknya sejak 2022. 

    Sementara itu, hanya jumlah muatan yang setiap tahunnya mencatatkan kenaikan. Pada 2015 atau pertama kali tol laut meluncur pada November, tercatat berhasil membawa 30 ton dan 88 TEUs. 

    Kemudian meningkat pada 2016 menjadi 2.742 ton dan 4.159 TEUs dengan total 6 kapal dan 6 trayek serta melayani 40 pelabuhan singgah. Pada 2024, tol laut beroperasi dengan 37 armada kapal dan 37 trayek yang totalnya membawa muatan sebanyak 1.440,82 ton dan 35.391 TEUs. 

    Per Agustus 2025, dengan adanya tambahan kapal maupun trayek menjadi 39, tercatat telah mengangkut muatan sebanyak 1.093,48 ton dan 18.800 TEUs. Dari target 581 voyage, telah tercapai 408 voyage atau mencakup 70,22%. 

    Di mana 39 kapal terdiri dari 15 kapal negara, lima kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), enam kapal milik ASDP, serta 13 kapal milik swasta. Kapal-kapal tersebut menyinggahi 104 pelabuhan dengan pola subsidi operasional kapal, subsidi kontainer, dan subsidi muatan. 

    Melihat rutenya, sebanyak 19 trayek merupakan penugasan sementara sisanya merupakan lelang. Pelni menjalankan delapan trayek, PT Djakarta Lloyd berlayar dengan lima trayek, dan ASDP (titip muatan) bertugas untuk enam trayek. 

    Kapal di lepas pantai

    Adapun PT Citrabaru Adinusantara, PT Luas Line, dan PT Subsea Lintas Globalindo masing-masing bertugas menjalankan dua trayek. PT Lintas Samudera menjalankan satu trayek dan PT Mentasi Mas tiga trayek. Untuk PT Meratus dan PT Temas dengan pola titip kontainer, masing-masing berlayar dengan empat trayek dan enam trayek tol laut.

    Hadapi Ketimpangan Arus Barang

    Ketimpangan arus barang berangkat maupun balik menjadi tantangan utama dan isu tahunan dalam program tol laut yang menyebabkan beban biaya operasional pagi para operator, termasuk operator pelat merah. 

    Melihat realisasi pelaksanaan angkutan barang melalui tol laut sepanjang tahun ini sampai dengan Agustus 2025, terpantau masih adanya ketimpangan muatan balik kapal. 

    Di mana total muatan kontainer ukuran 20 kaki yang diangkut pada keberangkatan mencapai 14.705, tetapi hanya 4.095 kontainer yang dibawa saat kapal balik. Secara persentase, masing-masing sebanyak 78,21% dan 21,78% terhadap total kontainer yang dibawa berangkat dan balik. 

    Secara perinci dari total 39 kapal, Kapal Logistik Nusantara 05 yang dioperasikan oleh Pelni mampu mengangkut muatan terbanyak sepanjang 2025 dengan rute Tanjung Perak–437–Makassar–862–Morotai–72–Galela–144–Maba–125–Weda–1205–Tanjung Perak. Total muatan berangkat/balik mencapai 1.082/626 TEUs dari kuota muatan per voyage 220/106. 

    Kemudian diikuti Kapal Logistik Nusantara 01/06 rute Tanjung Perak–1264–Fak-fak–180–Kaimana–130–Tual (Pulau pulau Kur & Tayando Tam–117–Dobo–1313–Tanjung Perak dengan realisasi muatan 1.037/174 dari kuota muatan per voyage 220/50. 

    Di samping itu, terdapat kapal-kapal yang sama sekali tidak memiliki muatan saat kembali ke pelabuhan pangkalan, seperti Kapal Palung Mas (Tanjung Perak-Nunukan PP) dan Kapal Red Rock, Red Resource, Reliance (Tanjung Perak-Reo PP) yang dioperasikan oleh PT Merates. 

    Pengamat Maritim Marcellus Hakeng pun berharap bahwa pemerintah dapat mencari jalan keluar terhadap ketimpangan arus balik muatan dalam tol laut. Sehingga bukan hanya barang-barang dari Pulau Jawa yang diangkut ke wilayah 3T, tetapi juga membumikan produk hasil wilayah 3T ke seluruh Indonesia. 

    “Tol laut bukan hanya sekadar jalur logistik, tetapi jalur yang memastikan hasil bumi dari NTT bisa masuk ke pasar nasional,” tuturnya, Kamis (25/9/2025). 

    Pemerintah melalui Direktur Jenderal Hubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud menuturkan bahwa saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap skema maupun titik-titik yang akan dilayani tol laut. 

    Masyhud mengungkapkan pada dasarnya efisiensi tersebut dalam rangka optimalisasi anggaran. Harapannya, satu atau dua bulan ke depan dapat rampung dan lebih efisien. 

    “Pemerintah [Prabowo Subianto] meminta kami mengefisienkan [tol laut] sehingga baik skemanya dan titik-titik yang dilayani juga kami evaluasi,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (24/9/2025).

  • Menhub: Transportasi berkeadilan wujudkan akses merata bagi rakyat

    Menhub: Transportasi berkeadilan wujudkan akses merata bagi rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan transportasi tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus menjadi instrumen keadilan sosial yang mampu memberikan akses merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh matra transportasi (darat, laut, udara, dan perkeretaapian) berkontribusi nyata bagi terciptanya keadilan sosial,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Menhub menekankan hal itu saat membuka Forum Diskusi Rantai Transportasi yang Berkeadilan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.

    Dia mengatakan arah pembangunan transportasi nasional sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sekaligus mendukung Indonesia Emas 2045.

    Menurut dia, transportasi yang aman, efisien, dan inklusif diyakini akan memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru, serta mengurangi kesenjangan antara kota besar dengan daerah terpencil maupun kepulauan.

    “Transportasi bukan hanya urusan mobilitas, melainkan juga instrumen keadilan sosial yang akan menentukan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, dan kesempatan ekonomi,” ujar Menhub.

    Adapun beberapa agenda strategis yang dibahas pada forum ini antara lain zero over dimension over load (ODOL) 2027 untuk menjaga keselamatan dan daya saing logistik; optimalisasi aset terminal, pelabuhan, dan bandara agar menjadi pusat kegiatan ekonomi.

    Selain itu, Tol Laut 2.0 dan angkutan perintis barang untuk mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok; Seaplane dan Water Taxi untuk membuka konektivitas di daerah kepulauan; Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Extension dan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) untuk mendukung mobilitas modern sekaligus penyediaan hunian Masyarakat,

    Selain itu satu data transportasi dan digitalisasi layanan yang akan menjadi fondasi pengambilan keputusan berbasis bukti dan tata kelola yang transparan.

    “Mari kita jadikan forum ini bukan hanya untuk berdiskusi, melainkan ruang untuk memperkuat komitmen dan melahirkan langkah nyata,” ucap Menhub.

    Ia menambahkan keberhasilan transportasi tidak hanya diukur dari jumlah infrastruktur yang dibangun, tetapi sejauh mana mampu memberikan akses yang adil, merata, dan berdaya guna bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PT KCN Ajak Pemprov DKI Bangun Kampung Nelayan usai Ada Pagar Beton Cilincing Megapolitan 12 September 2025

    PT KCN Ajak Pemprov DKI Bangun Kampung Nelayan usai Ada Pagar Beton Cilincing Megapolitan 12 September 2025

    PT KCN Ajak Pemprov DKI Bangun Kampung Nelayan usai Ada Pagar Beton Cilincing
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – PT Karya Cipta Nusantara (KCN) bakal mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membangun proyek Kampung Nelayan Kalibaru, Cilincing, Marunda (KCM).
    Direktur Utara PT KCN, Widodo Setiadi mengatakan, proyek kampung nelayan ini harus digagas secara bersama-sama dengan Pemprov DKI dan juga PT Pelabuhan Indonesia Persero (Pelindo).
    Sebab, selain pembangunan pagar beton, Pelindo juga tengah menggagas pembangunan tol laut di Pesisir Cilincing.
    Sementara area tangkap nelayan Pesisir Cilincing berada di tengah antara proyek pembangunan dermaga KCN dan proyek tol laut yang digagas Pelindo.
    “Saya sampaikan ini petanya, yang biru itu adalah jalan tol, ini yang harusnya nanti juga digagas dalam 20 bulan selesai. Jadi, selain ada proyek KCN tentu akan ada jalan tol. Ini sama-sama proyek strategis nasional, dan sama-sama tadi sudah dijelaskan sudah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL),” ujar Widodo dalam konfersi pers, Jumat (12/9/2025).
    Oleh karena itu, Widodo mengusulkan agar Pemprov DKI mau sama-sama membangun proyek Kampung KCM agar area tangkap nelayan yang berada di tengah kedua proyek strategis nasional tersebut tetap terus berkembang.
    “Kami usulkan semacam kampung kita akan membuat semacam itu yang tadi proyeknya Pemprov gagas karya KCN, Kali Baru, Cilincing, Marunda,” ucap Widodo.
    Widodo menambahkan, dengan adanya proyek KCM, nelayan masih memiliki area tangkap seluas 180 hektare atau lima kali lebih luas dari kawasan Muara Angke.
    Nantinya di area tersebut pula akan dilakukan berbagai pengembangan. Mulai dari pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), budi daya ikan, dan lain sebagainya.
    Pengembangan di area itu dipastikan untuk membuat para nelayan bisa terus berpenghasilan tinggi.
    Usulan pembangunan Kampung KCM, sudah disampaikan PT KCN ke Pemprov Jakarta melalui surat tertulis.
    “Kami sudah bersurat kepada Pak Gubernur dan sudah mulai ditanggapi bahwa menjelang ulang tahun nanti ke 500 DKI, itu pas berbarengan harusnya dengan penyelesaian proyek KCN selesai tahun 2026 di pier tiga yang sekarang lagi dibangun, lalu proyek NPEA (tol laut) ini juga selesai,” ucap Widodo.
    Widodo juga memastikan, PT KCN terus bertanggungjawab untuk lingkungan dari pembangunan dermaga yang dilakukan.
    Salah satunya dengan melalukan penanaman mangrove di sepanjang area yang akan dibangun tol laut atau dekat dengan area tangkap nelayan.
    “Tanggung jawab dari corporate sosial respons dari KCN adalah kita akan menanam mangrove sepanjang pinggir jalan tol, dimana sebetulnya gagasan ini kami sudah mulai kalau kita lihat di perbatasan KCN sekarang ini sudah ada 1,5 kilo, ditambah nanti 2,5 total 4 kilo yang akan ditanam mangrove,” tutur Widodo.
    Diberitakan sebelumnya, Kompas.com sudah mengamati kemunculan pagar beton laut tersebut sejak bulan Mei 2025.
    Pagar beton laut yang terlihat dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilincing ketika itu masih dalam tahap pembangunan dan belum beroperasi sebagai tempat penampungan batu bara curah.
    Kini, panjang beton yang menjorok dari daratan ke tengah laut tersebut kurang lebih sudah mencapai tiga kilometer.
    Kemudian, sudah terdapat tiga pagar beton laut dengan panjang yang sama dan sudah beroperasi sebagai tempat penampungan batu bara curah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengenal Angkutan Udara Perintis, Jurus Tekan Biaya Logistik dan Disparitas Harga

    Mengenal Angkutan Udara Perintis, Jurus Tekan Biaya Logistik dan Disparitas Harga

    Bisnis.com, JAKARTA — Angkutan udara perintis menjadi salah satu solusi dalam menekan biaya logistik yang menjadi penyebab disparitas harga bahan pokok di sejumlah wilayah terpencil dan terluar Indonesia, khususnya daerah Papua.

    Angkutan udara perintis pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang (UU) No.1/2009 tentang Penerbangan.

    Mengacu Peraturan Menteri Perhubungan No. 8/2021 tentang Perhitungan dan Tata Cara Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis, angkutan ini didefinisikan sebagai kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan. 

    Adapun, program angkutan udara perintis bertujuan untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan ekonomi, mempersempit kesenjangan, serta menurunkan disparitas harga. 

    Maklum, saat ini pun harga cabai rawit di wilayah Maluku dan Papua berkisar Rp99.000 hingga lebih dari Rp120.000 per kilogram. Berbeda dengan di wilayah Jawa yang harganya bahkan mencapai Rp30.000an per kilogram.

    Biasanya, angkutan udara perintis atau dikenal dengan jembatan udara (Jembara) mengangkut bahan pokok, bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga kebutuhan proyek seperti semen.

    Sementara tipe pesawat yang digunakan sebagai Jembara ini umumnya adalah Cessna dengan kapasitas penumpang yang terbatas.

    Direktur Navigasi Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemenhub Syamsu Rizal menyampaikan bahwa sampai dengan semester I/2025, penyelenggaraan angkutan udara ini telah berdampak positif.

    Tercatat Jembara telah menghubungkan 164 bandar udara, 78 lapangan terbang, 27 provinsi, dan 121 kabupaten/kota. Alhasil, konektivitas berdampak positif, yakni terjadi penurunan disparitas harga bahan pokok di wilayah Papua secara signifikan.

    “Kalau tempat lain mungkin sudah sangat kompetitif [harganya] artinya logistik baik. Mungkin di daerah yang sifatnya remote, kita kerja sama dengan tol laut, nanti kita teruskan naik [pakai Jembara] misalnya di Papua,” ujar Rizal beberapa waktu lalu.

    Rizal menunjukkan bahwa harga cabai di Kab. Nduga, Papua Pegunungan berhasil turun hingga 45% bila pengangkutannya menggunakan Jembara ke level Rp110.000/kg. Berbeda dengan non Jembara yang harganya mencapai Rp200.000/kg.

    Begitu pula dengan Kab. Malinau, angkutan udara perintis mampu menurunkan harga telur ayam ras dari Rp160.000/kg menjadi Rp64.000/kg. Sementara harga air mineral di Kab. Pegunungan Bintang turun 62,50% dari sebelumnya Rp320.000/karton menjadi Rp120.000/karton.

    Saat ini, terdapat 22 koordinator wilayah (Korwil) dengan rute penumpang perintis sebanyak 266 dan rute kargo perintis sebanyak 46 rute serta 1 rute subsidi angkutan udara kargo.

    Tekan Biaya Logistik

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat integrasi antarmoda transportasi laut dan udara melalui angkutan perintis untuk menekan biaya logistik.

    Rizal menyampaikan bahwa integrasi transportasi dapat mendukung efisiensi logistik. Efisiensi ini akan berdampak pada penurunan biaya logistik dan pada akhirnya menurunkan disparitas harga di berbagai wilayah Indonesia.

    “Target kita adalah menurunkan biaya logistik hingga mencapai 12,5% dari Produk Domestik Bruto [PDB],” katanya. 

    Dia menuturkan pada 2022, biaya logistik masih 14,29% dari PDB. Pada tahun ini menjadi 13,52% dari PDB, dan targetnya menjadi 12,5% dari PDB pada 2029. 

    Ditjen Perhubungan Udara mencatat hingga kini, angkutan udara perintis telah menghubungkan 164 bandara, 78 lapangan terbang, 27 provinsi, dan 121 kabupaten/kota.

    Sejak 2011 hingga Juni 2025, angkutan udara perintis telah mengangkut 3.236.977 penumpang. Sementara, sejak 2018 hingga Juni 2025, angkutan udara perintis telah mengangkut 36.262 ton kargo.

  • Gagalkan Penyelundupan 1.950 Butir Telur Penyu, KKP Masih Buru Pelaku

    Gagalkan Penyelundupan 1.950 Butir Telur Penyu, KKP Masih Buru Pelaku

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan penyelundupan 1.950 butir telur penyu di Pelabuhan Umum Kapet Sintete, Kab. Sambas, Kalimantan Barat, Selasa (17/6/2025). Nilai kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai Rp29,2 juta.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono menyampaikan, pengawasan oleh tim gabungan stasiun PSDKP Pontianak dan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan wilayah kerja Sintete telah mengamankan barang bukti berupa empat karton yang berisi 1.950 telur penyu.

    “Tadi malam saya mendapat laporan dari kepala pangkalan Pontianak. Mereka berhasil menggagalkan penyelundupan telur penyu sebanyak empat karton dengan jumlah 1.950 butir,” kata Pung dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025).

    Pung menjelaskan, telur penyu yang diselundupkan ini masuk dalam kategori Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies  Satwa dan Tumbuhan Liar yang Terancam Punah (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna / CITES) yang dilarang diperdagangkan. 

    Dia mengungkap bahwa telur penyu ini dikirim dari Pulau Tambelan, Kepulauan Riau, dan diangkut dengan menggunakan kapal tol laut KMP Bahtera Nusantara 03 di Pelabuhan Sintete, Sambas, Kalimantan Barat.

    “Biasanya mereka akan dijual ke Malaysia. Jadi ini penyelundupan. Mungkin dijual ke sana, ada yang dikonsumsi, atau mungkin ditetaskan,” tutur Pung.

    Meski nilai kerugian dari penyelundupan telur penyu tergolong kecil, Pung menyoroti dampak habitat penyu yang rusak imbas kasus tersebut. Dia khawatir, habitat penyu kedepannya akan punah jika kejahatan ini terus dibiarkan.

    Adapun, saat ini pihaknya masih terus menelusuri pelaku penyelundupan telur penyu.

    “Ini ada sanksinya loh di sini. Artinya, nanti pemiliknya sedang kami gali siapa pemiliknya. Kalau ketemu ya akan diminta pertanggungjawaban dalangnya,” ungkapnya. 

    Untuk diketahui, pelaku perdagangan penyu dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta. Ketentuan itu diatur dalam Undang-undang (UU) No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

    “Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 33 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta,” bunyi Pasal 40 ayat (2) beleid itu, dikutip Rabu (18/6/2025).