Xcloud.id

Tempat Fasum: SPBU

  • ESDM Buka Opsi Tambah Impor BBM Pertamina Untuk Pasok SPBU Shell Cs

    ESDM Buka Opsi Tambah Impor BBM Pertamina Untuk Pasok SPBU Shell Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka potensi tambah kuota impor BBM baru untuk PT Pertamina (Persero). Hal ini tak lepas dari wacana agar Pertamina bisa memasok BBM kepada SPBU swasta.

    Adapun, Kementerian ESDM sebelumnya mengimbau SPBU swasta khususnya Shell dan BP yang kehabisan stok, membeli BBM dari kilang Pertamina.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, opsi tambahan impor untuk Pertamina itu diberikan, jika stok BBM perusahaan pelat merah itu tak mencukupi untuk memenuhi permintaan SPBU swasta.

    Dia juga menuturkan, Pertamina masih memiliki kuota impor yang belum terealisasi pada tahun ini.

    “Kan gini, ada tambahannya [permintaan] dari SPBU swasta. Kami tugaskan Pertamina [impor] satu pintu. Kami minta data [kebutuhan BBM SPBU swasta]-nya. Begitu dapat data, kami kasih tahu Pertaminanya. Kata Pertamina, ‘Oh ternyata perlu tambahan nih Pak’, kami harus impor tambahan berarti ini,” jelas Laode di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (10/9/2025).

    Laode pun mengatakan, hingga saat ini, pihaknya masih menunggu data kebutuhan BBM dari SPBU swasta. Di satu sisi, dia juga menunggu data pasokan BBM Pertamina.

    Setelah data terkumpul, Kementerian ESDM bakal melakukan sinkronisasi. Laode menyebut, hasil sinkronisasi itu bakal dijadikan rujukan untuk mengambil keputusan berikutnya.

    Kendati demikian, dia menyebut, Shell dan BP masih belum menyepakati untuk membeli BBM dari kilang Pertamina. Sebab, SPBU swasta meminta waktu untuk menyiapkan data yang dibutuhkan Kementerian ESDM.

    “Belum karena data dari swasta belum kami terima. Masih nunggu data, mereka setuju atau tidak, kita sudah nawarin solusinya,” kata Laode.

    Dia mengaku telah mengumumkan mekanisme jual-beli BBM tersebut kepada seluruh perusahaan SPBU. Namun, Laode enggan mengungkapkan mekanisme yang dimaksud.

    “Sudah disampaikan juga bersama dengan Pertamina Patra Niaga. Tadi kan rapatnya semua, ada Pertamina Patra Niaga, ada SPBU swasta,” ucapnya.

    Terpisah, Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura mengaku bakal melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap imbauan membeli BBM dari kilang Pertamina.

    Pasalnya, dia ingin melihat terlebih dahulu apa saja potensi risiko pembelian minyak dari kilang Pertamina.

    “Tentunya juga kami harus mengevaluasi lebih lanjut dan mengantisipasi apabila ada potensi risiko dan lain sebagainya,” ujar Vanda.

    Dia pun menyoroti terkait spesifikasi minyak dari kilang Pertamina. Sebab, BP juga memiliki standar spesifikasi tersendiri untuk BBM yang dijual ke masyarakat.

    Oleh karena itu, pihaknya segera menyerahkan persyaratan atau standar spesifikasi BBM yang dibutuhkan kepada Kementerian ESDM.

    “Kami akan serahkan requirements yang kami punya. Nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Yang mesti dievaluasi juga dari tim Pertaminanya juga,” jelas Vanda.

  • BP Kaji Beli Minyak dari Pertamina, Spesifikasi BBM Jadi Pertimbangan

    BP Kaji Beli Minyak dari Pertamina, Spesifikasi BBM Jadi Pertimbangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura buka suara terkait imbauan membeli minyak dari kilang PT Pertamina (Persero) menyusul kelangkaan stok BBM di SPBU swasta, termasuk BP.

    Vanda mengatakan, pihaknya bakal melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap imbauan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu. Pasalnya, pihaknya ingin melihat terlebih dahulu apa saja potensi risiko pembelian minyak dari Kilang Pertamina.

    “Tentunya juga kami harus mengevaluasi lebih lanjut dan mengantisipasi apabila ada potensi risiko dan lain sebagainya,” ujar Vanda ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (10/9/2025).

    Dia pun menyoroti terkait spesifikasi minyak dari kilang Pertamina. Sebab, BP juga memiliki standar spesifikasi tersendiri untuk BBM yang dijual ke masyarakat.

    Oleh karena itu, pihaknya segera menyerahkan persyaratan atau standar spesifikasi BBM yang dibutuhkan kepada Kementerian ESDM.

    “Kami akan serahkan requirements yang kami punya. Nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Yang mesti dievaluasi juga dari tim Pertaminanya juga,” jelas Vanda.

    Asal tahu saja, stok BBM di SPBU BP dan Shell langka sejak 2 pekan terakhir. Adapun, SPBU BP-AKR hanya menjajakan BP Ultimate diesel saja. Stok untuk BP Ultimate (RON 95) dan BP 92 (RON 92) kosong.

    Sementara itu, SPBU Shell kini hanya menjual Shell V-Power Diesel. Artinya, Shell Super (RON 92), Shell V-Power (RON 95), dan Shell V-Power Nitro+ (RON 98) kosong.

    Belakangan, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman pun telah memanggil para pelaku usaha SPBU guna membahas sinkronisasi proses impor minyak untuk badan usaha. Pihaknya dan para pelaku usaha membahas kebutuhan kuota impor.

    Dia menjelaskan, dalam pertemuan itu, pihaknya juga mengusulkan pelaku usaha SPBU swasta membeli minyak dari kilang Pertamina. Laode memastikan spesifikasi minyak di kilang Pertamina tak bermasalah atau bisa dibeli oleh SPBU swasta.

    Dia memerinci spesifikasi untuk RON 90 itu sudah diatur dengan Keputusan Dirjen Migas 0486K/10/DJM.S 2017. Lalu, RON 91 diatur dengan keputusan DJM nomor 110.K/MG.01/DJM 2022.

    Kemudian, RON 95 diatur dengan Keputusan DJM Nomor 110.K/MG.01/DJM 2022, RON 95 dengan Keputusan DJM Nomor 252.K/HK.02/DJM 2023, dan RON 98 dengan Keputusan DJM 0177K/10/DJM 2018.

    “Ini saya sudah baca kan spesifikasinya, tersedia dan sesuai dengan spek yang sudah ada,” katanya, Selasa (9/9/2025).

    Oleh karena itu, dia mengatakan, Ditjen Migas segera mengirimkan surat kepada para pelaku usaha SPBU swasta terkait tawaran membeli minyak dari kilang Pertamina itu. Namun, Laode menyebut, keputusan untuk membeli atau tidak berada di tangan pengusaha swasta tersebut.

    “Tadi setelah rapat, nanti akan disusul dengan surat dari saya menyampaikan untuk istilahnya sinkronisasi. Karena di sana ada sinkronisasi volume dan ada sinkronisasi spesifikasi,” ujarnya.

  • ESDM minta data keperluan dan spesifikasi BBM Shell dan BP

    ESDM minta data keperluan dan spesifikasi BBM Shell dan BP

    Iya, (penambahan impor) satu pintu, harus melalui Pertamina,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta kepada badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), yakni Shell dan BP AKR, untuk mengirimkan data keperluan volume dan spesifikasi bahan bakar minyak (BBM) mereka.

    “Kami minta data dari seluruh badan usaha mengenai keperluannya berapa dan masukannya seperti apa spek tersebut,” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

    Laode berharap data tersebut dapat disiapkan oleh para pengelola SPBU swasta dalam kurun waktu sepekan, untuk nantinya diolah oleh Kementerian ESDM dan diserahkan kepada Pertamina.

    Data tersebut akan menjadi dasar bagi Pertamina untuk melakukan pengadaan. Apabila Pertamina dapat memenuhi kebutuhan SPBU swasta tanpa menambah impor, maka Indonesia tidak perlu mengimpor BBM lagi.

    Akan tetapi, apabila Pertamina merasa perlu melakukan impor tambahan untuk memenuhi kebutuhan SPBU swasta, maka impor memungkinkan untuk dilakukan oleh Pertamina.

    “Iya, (penambahan impor) satu pintu, harus melalui Pertamina,” kata Laode.

    Di sisi lain, juga terdapat permasalahan berupa perbedaan zat tambahan (aditif) pada BBM yang dijual oleh masing-masing SPBU. Data spesifikasi tersebutlah yang juga diminta oleh Laode untuk dijadikan pertimbangan.

    Berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Laode menyampaikan belum ada perintah kepada Pertamina untuk menyesuaikan zat tambahan pada BBM yang nantinya akan dijual kepada SPBU swasta.

    “Belum ke arah situ (penyesuaian zat aditif), kami lebih ke arah mendengarkan saja dulu,” ucap Laode.

    Direktur Utama BP-AKR Vanda Laura, sebagai salah satu pengelola SPBU swasta yang menghadiri rapat bersama Kementerian ESDM, menyampaikan akan menyerahkan persyaratan dan spesifikasi BP kepada pemerintah untuk dievaluasi bersama Pertamina.

    Ia pun menegaskan bahwa masing-masing perusahaan memiliki spesifikasi dan standarnya sendiri-sendiri.

    “Kami akan serahkan requirements yang kami punya untuk dibicarakan lebih lanjut. Mesti dievaluasi juga dari tim Pertamina,” kata Vanda.

    Rapat yang berlangsung di Kementerian ESDM merupakan respons pemerintah terhadap kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU swasta, yakni Shell dan BP, sejak Agustus.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempersilakan SPBU swasta, yakni Shell dan BP, untuk membeli BBM dari Pertamina.

    Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM sudah memberikan kuota impor BBM tambahan untuk SPBU swasta sebesar 10 persen apabila dibandingkan dengan kuota impor BBM pada 2024.

    Apabila SPBU swasta masih kekurangan BBM untuk disalurkan, Bahlil menyarankan agar mereka membeli BBM-nya ke Pertamina, tidak mengandalkan impor.

    Ia juga menyampaikan bahwa stok BBM Pertamina masih banyak, sehingga bisa dibeli oleh para perusahaan pengelola SPBU swasta.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Simpang Dewa Ruci Kuta Banjir, Wisatawan Dievakuasi Naik Perahu Karet

    Simpang Dewa Ruci Kuta Banjir, Wisatawan Dievakuasi Naik Perahu Karet

    Jakarta –

    Hujan deras yang melanda wilayah Bali mengakibatkan Jalan Baypass Ngurah Rai di simpang Dewa Ruci, Kuta, banjir. Kendaraan tidak bisa melintas karena genangan air.

    Dilansir detikBali, Rabu (10/9/2025), hujan deras melanda Bali sejak Selasa (9/9) hingga hari ini. Jalan Bypass Ngurah Rai, tepatnya di Simpang Dewa Ruci, banjir, menyebabkan arus lalu lintas dari dan menuju Kuta serta Nusa Dua, Badung, lumpuh.

    Akibat banjir itu, banyak kendaraan roda dua maupun empat yang hendak melintas terpaksa putar arah sehingga menyebabkan kemacetan panjang. Kemacetan sepanjang 2 kilometer (km) terpantau dimulai dari jalan depan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Desa Pemogan hingga Pura Tanah Kilap, Denpasar, berlaku pada kedua arah.

    Kemacetan juga terjadi dari arah Jalan Sunset Road, kendaraan tertahan dekat Simpang Dewa Ruci. Begitu pun dari arah selatan atau Nusa Dua tampak sudah ditutup di depan toko Krisna Oleh-Oleh dan diarahkan kembali menuju Tol Bali Mandara.

    Pantauan dari detikBali di lapangan pukul 11.00 Wita, air masih tinggi atau sekitar pinggang dewasa di sekitar Simpang Dewa Ruci. Saking parahnya, rendaman banjir membuat beberapa bangunan, seperti hotel, bank, ruko perkantoran hingga rumah sakit lumpuh dan tutup. Underpass di Simpang Dewa Ruci juga terpantau hampir seluruhnya terendam air dan tidak bisa dilewati sejak pagi.

    Selain itu, sejumlah wisatawan juga terlihat dievakuasi petugas dari dalam hotel dengan menggunakan perahu karet. Keterangan warga sekitar, debit air hujan yang mengguyur sejak kemarin tidak sebanding dengan saluran yang ada. Walhasil, air meluap dan banjir.

    Baca selengkapnya di sini

    (lir/idh)

  • ESDM Ungkap Alasan Stok BBM di SPBU Swasta Bisa Kosong

    ESDM Ungkap Alasan Stok BBM di SPBU Swasta Bisa Kosong

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan alasan kosongnya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta dalam beberapa pekan terakhir.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman menjelaskan bahwa menipisnya stok BBM pada badan usaha swasta tersebut terjadi karena adanya peralihan pengguna BBM subsidi ke BBM non subsidi.

    Hal ini diungkapkannya setelah melakukan pertemuan dengan badan usaha penyedia BBM, yakni Pertamina dan Shell, BP-AKR, serta Vivo Energy Indonesia pada Selasa (9/9/2025) di kantor Ditjen Migas, Jakarta.

    “Itu kan dinamika yang terjadi, kan memang ada shifting ya, yang tadinya banyak pengguna RON 90 ada shifting ke RON yang lain. Sebenarnya ini dinamika konsumsi saja,” ungkap Laode.

    Oleh sebab itu, guna mengatasi kondisi tersebut, pemerintah melakukan proses sinkronisasi pasokan BBM. Dalam proses sinkronisasi ini, badan usaha swasta didorong untuk membeli BBM dari Pertamina.

    “Tadi setelah rapat, nanti akan disusul dengan surat dari saya menyampaikan untuk istilahnya sinkronisasi karena di sana ada sinkronisasi volume dan ada sinkronisasi spesifikasi. Spesifikasi tadi sudah saya bacakan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung juga sempat membeberkan biang kerok menipisnya stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta, seperti Shell dan BP-AKR dalam beberapa pekan terakhir.

    Menurut dia, menipisnya stok BBM badan usaha swasta terjadi seiring adanya peralihan konsumsi BBM subsidi ke non-subsidi dengan volume mencapai 1,4 juta kiloliter (KL). Hal ini disebabkan oleh penerapan kewajiban penggunaan QR Code untuk pembelian BBM bersubsidi di SPBU Pertamina.

    “Jadi ini terjadi peningkatan. Menurut hitungan kami itu shifting yang terjadi itu sekitar 1,4 juta kilo liter, ini BBM ke non subsidi. Jadi itu yang menyebabkan itu ada peningkatan permintaan untuk badan swasta,” ungkap Yuliot ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (3/9/2025).

    Yuliot mengatakan, banyak masyarakat yang sejatinya belum melakukan pendaftaran QR Code untuk mengisi BBM subsidi. Ini terjadi lantaran kapasitas mesin (CC) kendaraan yang mereka miliki tidak sesuai ketentuan, sehingga akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi.

    “Sementara masyarakat karena itu perlu mendaftar, kemudian mereka juga mungkin itu CC kendaraannya tidak sesuai, terjadi shifting yang tadinya dari subsidi Pertalite itu menjadi non subsidi,” katanya.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Terjaganya SPBU, Bukti Kepercayaan Masyarakat kepada Pertamina

    Terjaganya SPBU, Bukti Kepercayaan Masyarakat kepada Pertamina

    JAKARTA – Terjaganya seluruh infrastruktur rantai pasok BBM Pertamina, termasuk SPBU, mendapat penilaian positif. Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah berpendapat, tetap kondusifnya SPBU di tengah unjuk rasa beberapa waktu lalu, merupakan bukti bahwa kepercayaan masyarakat kepada BUMN energi itu terus menguat.

    Dalam kondisi yang tetap terjaga itulah, Trubus sekaligus memberi apresiasi kepada masyarakat, Pertamina, dan juga aparat.

    “Kondisi SPBU yang aman, bukan saja karena kemajuan pengawasan dan perlindungan dari Pertamina. Selain itu, juga berkat peningkatan pelayanan yang membuat masyarakat puas dan percaya,” ujar Trubus kepada media hari ini, Selasa, 9 September.

    Menurut Trubus, kepuasan masyarakat terhadap Pertamina tak lepas dari peningkatan pelayanan SPBU-SPBU sebagai salah satu ujung tombak layanan masyarakat bidang energi. Kepuasan yang dirasakan masyarakat terhadap layanan SPBU tersebut, menurut Trubus, tidak hanya terkait kualitas, harga yang kompetitif, namun juga pelayanan yang sigap. Bahkan, di saat aksi unjuk rasa pun, distribusi Pertamina tetap berjalan lancar.

    ”Saat ini, pelayanan SPBU-SPBU tersebut cenderung cepat dan disiplin sehingga memuaskan serta tidak merugikan masyarakat. Makanya, selama aksi kemarin, SPBU dan fasilitas energi Pertamina tetap aman,” kata dia.

    Trubus menyebut, pelayanan Pertamina yang terus meningkat, antara lain karena penerapan teknologi digital. Apalagi, imbuhnya, digitalisasi tersebut sudah terintegrasi dengan berbagai sistem operasional.

    ”Digitalisasi terintegrasi inilah yang saya garis bawahi, yang membuat masyarakat puas. Dan rasa puas tersebut, saat ini tampaknya sudah menjelma menjadi rasa memiliki. Tak heran, jika masyarakat dengan sadar ikut membantu menjaga fasilitas rantai pasok BBM Pertamina,” urai Trubus.

    Begitupun Trubus mengatakan, kesadaran masyarakat tersebut harus terus dijaga dan ditumbuhkan. Termasuk pemahaman mengenai pentingnya energi seperti BBM, sebagai kebutuhan dasar.

    ”Jika sebelumnya kebutuhan dasar itu adalah makan, minum dan perumahan. Sekarang, tanpa BBM masyarakat tidak bisa beraktivitas. Itu sudah menjadi pemahaman yang tertanam di kesadaran masyarakat masa kini,” pungkas Trubus.

    Berbagai jaringan distribusi BBM Pertamina, termasuk SPBU sepanjang unjuk rasa beberapa waktu lalu, memang terbilang kondusif. PT Pertamina (Persero) memastikan operasional distribusi energi kepada masyarakat tetap berjalan normal. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Agen, Pangkalan, Sub Pangkalan, serta Outlet penjualan LPG Subsidi dan Non Subsidi tetap menjalankan kegiatannya dalam melayani kebutuhan energi masyarakat dengan optimal.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso saat itu mengatakan, Pertamina Group terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar. Selain pemantauan langsung di lokasi operasi, Pertamina juga melakukan pemantauan secara digital untuk seluruh rantai pasok energi mulai dari hulu hingga hilir melalui Pertamina Digital Hub, yakni fasilitas pusat data terintegrasi Pertamina yang dapat dimonitor secara real-time.

  • BBM Untuk SPBU Swasta Dipastikan Tersedia di Kilang Pertamina

    BBM Untuk SPBU Swasta Dipastikan Tersedia di Kilang Pertamina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Kilang milik PT Pertamina (Persero) siap menyuplai kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk SPBU Swasta. Hal ini guna mengatasi kekosongan stok beberapa produk BBM SPBU Swasta dalam sepekan terakhir ini.

    Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman memastikan bahwa spesifikasi BBM yang dimiliki perusahaan migas pelat merah tersebut juga telah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan para SPBU swasta.

    Menurutnya, spesifikasi BBM yang dipasarkan di Indonesia sudah diatur melalui Keputusan Dirjen Migas. Diantaranya mencakup BBM jenis bensin dengan kadar oktan 90, 92, 95, hingga 98.

    “Ini saya sudah baca kan speknya, tersedia dan sesuai dengan spek yang sudah ada,” kata Laode ditemui di Kantornya, Selasa (9/9/2025).

    Ia pun menjelaskan setidaknya terdapat beberapa poin penting yang dihasilkan berdasarkan hasil rapat bersama Badan Usaha swasta pada hari ini. Salah satunya terkait sinkronisasi pasokan BBM, dimana badan usaha swasta diminta untuk membeli BBM dari Pertamina.

    “Badan Usaha Swasta yang tadi sudah kita undang Kita arahkan untuk melakukan sinkronisasi volumenya dengan Pertamina,” ujar Laode.

    Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan, tidak ada tambahan impor baru untuk memenuhi stok BBM di SPBU Swasta. Mengingat, kuota impor untuk SPBU swasta sebenarnya sudah ditingkatkan sebesar 10% dibandingkan tahun lalu.

    Alih-alih menambah impor, badan usaha swasta didorong untuk membeli BBM langsung dari Pertamina lantaran stok BBM nasional masih tersedia. Mengingat, Pertamina siap memasok BBM untuk SPBU swasta.

    “Pertamina menyanggupi tinggal diatur saja mekanisme teknisnya seperti apa,” kata Anggia ditemui di Kantor Ditjen Migas, Selasa (9/9/2025).

    Adapun, saat disinggung mengenai kosongnya BBM RON 92 dan 95 di SPBU swasta, Anggia menyebut hal ini dipicu adanya perubahan perilaku konsumen. Di mana, yang sebelumnya masyarakat banyak menggunakan BBM subsidi kini beralih menggunakan BBM non subsidi.

    “Ya kalau kita lihat dari permintaan yang seperti yang disampaikan Pak Wamen ya, shiftingnya konsumen bergeser ke BBM non-subsidi. Which is bagus, beban subsidi jadi berkurang kan dalam hal ini untuk pemerintah, bagus banget,” katanya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bahlil tegaskan SPBU swasta telah dapat tambahan kuota impor pada 2025

    Bahlil tegaskan SPBU swasta telah dapat tambahan kuota impor pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta seperti Shell dan BP-AKR telah mendapat tambahan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) pada 2025.

    Hal tersebut dikatakan Bahlil menyusul kelangkaan pasokan BBM di SPBU swasta.

    “Begini, impor untuk 2025 kan kuotanya itu 110 persen dibandingkan 2024. Sangatlah tidak benar kalau kita tidak berikan kuota impor. Tetapi, untuk selebihnya silakan kolaborasi B to B sama Pertamina,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Bahlil menegaskan hal tersebut bukan persoalan persaingan usaha, melainkan berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945.

    “Ini soal Pasal 33, hajat hidup orang banyak itu alangkah lebih bagusnya dikuasai negara, tetapi bukan berarti totalitas dikuasai negara. Sudah fair kok menurut saya sudah dikasih 110 persen,” ujarnya.

    Bahlil menambahkan tim kementeriannya sudah bertemu dengan perusahaan SPBU swasta, termasuk Shell dan BP untuk membahas hal ini.

    Dalam pertemuan tersebut, timnya telah memberikan penjelasan mengenai alokasi kuota impor kepada keduanya.

    “Ya kita berikan penjelasan karena sudah berikan alokasi mereka 110 persen dari total kuota impor ke masing-masing perusahaan,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mempersilakan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, yakni Shell dan BP untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina.

    “Kalau ada yang masih kurang, (SPBU swasta) silakan beli di Pertamina,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah pelantikan Dirjen Migas di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/8).

    Apabila SPBU swasta masih kekurangan BBM untuk disalurkan, Bahlil menyarankan agar mereka membeli BBM-nya ke Pertamina, tidak mengandalkan impor.

    “Ini terkait neraca ekspor-impor kita. Saya pikir bukan kami pilih kasih, semuanya kami kasih, tapi kan harus dijaga juga kondisi negara kita,” ucap dia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPPU usut kelangkaan BBM swasta, Bahlil: Kuota impor capai 110 persen

    KPPU usut kelangkaan BBM swasta, Bahlil: Kuota impor capai 110 persen

    ANTARA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Selasa(9/9), mempersilakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengusut penyebab kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta. Menurutnya, pemerintah telah menyalurkan kuota impor BBM 110 persen kepada pihak swasta. (Cahya Sari/Suci Nurhaliza/Andi Bagasela/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM pastikan tak ada impor BBM tambahan untuk Shell, BP, dan Vivo

    ESDM pastikan tak ada impor BBM tambahan untuk Shell, BP, dan Vivo

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak ada tambahan impor bahan bakar minyak (BBM) untuk pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, seperti Shell, BP, dan Vivo.

    “Tidak ada. Sinkronisasi (impor) dengan Pertamina,” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.

    Arahan tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Shell, BP AKR, dan Vivo selaku pengelola SPBU swasta. Laode meminta kepada Shell, BP AKR, dan Vivo untuk menyerap impor BBM dari Pertamina, sebagaimana arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Laode pun memastikan terdapat sinkronisasi standar kualitas BBM, sebagaimana yang telah termaktub dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Ditjen Migas terkait spesifikasi BBM.

    “Jadi, ini (kualitas) sudah diatur, harusnya tidak ada isu dengan spesifikasinya,” kata Laode.

    Ia juga menjelaskan bahwasanya pemerintah sudah memberi tambahan impor BBM bagi pengelola SPBU swasta sebesar 10 persen dari impor tahun lalu.

    “Dan diharapkan badan usaha swasta bisa memanfaatkan kelebihan volume ini untuk mendistribusikan BBM gasoline-nya, bensinnya,” tuturnya.

    Akan tetapi, pada 2025 justru terjadi perubahan dinamika pasar, dari masyarakat yang biasa membeli BBM bersubsidi seperti Pertalite, kini beralih ke BBM nonsubsidi.

    Dinamika pasar tersebutlah yang diyakini oleh Laode menjadi penyebab melonjaknya peminat BBM yang dijual oleh SPBU swasta.

    “Sebenarnya ini dinamika konsumsi saja, yang tadinya banyak pengguna RON 90 (Pertalite), shifting (berpindah) ke RON lain,” kata Laode.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanggil Pertamina, Shell, British Petroleum (BP), dan Vivo untuk rapat membahas impor bahan bakar minyak (BBM), merespons kelangkaan bensin di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (BBM) swasta.

    Ia menyampaikan bahwa ini merupakan kali pertamanya menggelar rapat bersama seluruh SPBU swasta dan Pertamina untuk membahas impor BBM.

    Sebagaimana yang dimandatkan oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Laode ingin menyesuaikan impor BBM antara Pertamina dan BBM swasta.

    “Jadi, volume, kemudian spek juga disinkronkan,” kata Laode.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.