Komisi VI DPR Klaim Kelangkaan BBM di SPBU Swasta Bukan karena Kebijakan Pemerintah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menilai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta bukan disebabkan kebijakan pemerintah.
Nurdin Halid meyakini persoalan tersebut disebabkan karena faktor internal masing-masing perusahaan.
“Ini lebih disebabkan oleh faktor internal perusahaan SPBU swasta dalam mengelola proyeksi permintaan dan manajemen supply chain mereka, bukan karena pasokan nasional atau kebijakan pemerintah yang keliru,” ujar Nurdin dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (20/9/2025).
Politikus Golkar itu berpandangan bahwa tinggi dan rendahnya permintaan konsumen di lapangan sangat dinamis.
Oleh karena itu, kata Nurdin, kekosongan stok BBM di SPBU swasta bisa dipengaruhi oleh perhitungan yang kurang matang ketika terjadi lonjakan permintaan.
“Itu biasanya karena perencanaan internal mereka yang kurang akurat dalam memproyeksikan permintaan, sehingga memengaruhi distribusi di jaringan mereka sendiri. Apalagi kuotanya sudah ditambah 110 persen oleh pemerintah dibandingkan dengan tahun 2024,” kata Nurdin.
Nurdin menambahkan, langkah pemerintah membuka impor BBM tambahan melalui Pertamina dilakukan, bukan dilakukan karena kurangnya stok pasokan secara nasional.
Langkah tersebut, lanjut Nurdin, dilakukan demi menjaga ketersediaan pasokan dalam negeri, sekaligus menjaga stabilitas harga seiring dengan kelangkaan BBM di SPBU swasta.
“Gangguan distribusi di beberapa titik SPBU swasta Jabodetabek jangan dipelintir jadi seolah-olah pasokan nasional terganggu. Faktanya, stok nasional aman, kuota impor terkendali, dan pemerintah sudah menyiapkan skema agar distribusi BBM lebih efisien sekaligus menjaga stabilitas energi jangka panjang,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, kelangkaan BBM di SPBU swasta terjadi di sejumlah wilayah.
Kondisi ini memicu anggapan bahwa Pertamina melakukan monopoli.
Anggapan tersebut semakin menguat setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa SPBU swasta bisa membeli BBM melalui Pertamina.
Namun, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan tidak ada kebijakan impor BBM satu pintu melalui Pertamina.
Menurut dia, impor lewat Pertamina hanya berlaku untuk kuota tambahan yang disesuaikan kebutuhan SPBU swasta hingga akhir 2025.
“Pemberian alokasi kepada badan usaha juga sudah sesuai, bahkan porsinya ada penambahan persentasenya. Dan untuk sekaligus meluruskan bahwa tidak ada impor satu pintu oleh Pertamina,” kata Simon di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Dia menjelaskan, sejak awal 2025 SPBU swasta sudah mengimpor BBM melalui badan usaha masing-masing sesuai alokasi yang diberikan pemerintah sebesar 110 persen.
Sementara untuk tambahan hingga akhir tahun, Kementerian ESDM menyarankan agar mekanisme dilakukan melalui Pertamina.
SPBU swasta yang terdiri dari British Petroleum (BP), Shell, dan Vivo pun sudah menyetujui hal tersebut.
“Jadi untuk penambahan sampai akhir tahun ini, itu adalah penambahan dari alokasi yang sudah diberikan. Nah, untuk penambahan memang saran dari kementerian untuk dikolaborasikan dengan Pertamina,” tutur Simon.
Simon menegaskan bahwa pihaknya tidak mencari keuntungan dari kesepakatan yang mengizinkan SPBU swasta membeli BBM lewat Pertamina.
“Pertamina juga tidak memanfaatkan situasi ini dan tidak mencari keuntungan di sini,” ujarnya.
Menurut dia, mekanisme penjualan di SPBU swasta yang digunakan adalah sistem terbuka atau open book.
Dengan begitu, harga BBM yang dijual ke masyarakat diharapkan tetap terkendali.
“Jadi, kita melihat cost-cost apa yang muncul, kemudian diatur mekanisme secara B2B. Yang pasti jangan sampai membebankan dan nanti harga ke konsumen jadi lebih tinggi. Jadi, kita harapkan harga ke konsumen tidak berubah,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tempat Fasum: SPBU
-
/data/photo/2025/05/26/6833f699975e9.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Komisi VI DPR Klaim Kelangkaan BBM di SPBU Swasta Bukan karena Kebijakan Pemerintah Nasional 20 September 2025
-

Demi Saingi Shell Cs, Bahlil Minta Pertamina Tingkatkan Mutu-Kualitas
Jakarta –
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Pertamina mampu meningkatkan kualitas dan mutu layanan untuk bersaing ketat dengan SPBU swasta seperti Shell, VIVO dan kawan-kawan.
Bahkan, Bahlil mengaku, permintaan tersebut telah disampaikan langsung ke petinggi Pertamina. Fokusnya memang seputar kualitas pelayanan.
“Saya sudah minta kepada Pak Simon (Direktur Utama Pertamina), agar memperbaiki pelayanan, memperbaiki kualitas pelayanan, dan meningkatkan mutu pelayanan. Agar betul-betul Pertamina juga bisa kompetitif dengan swasta yang lain,” ujar Bahlil, dikutip dari Antaranews, Sabtu (20/9).
SPBU Pertamina. Foto: Dok. Pertamina
Di kesempatan yang sama, Bahlil juga mengklaim, SPBU swasta telah bersedia membeli bahan bakar minyak (BBM) murni dari Pertamina. Namun, syaratnya, ‘bahan mentah’ tersebut benar-benar murni alias tak dicampur-campur.
“Syaratnya adalah harus berbasis Base fuel, artinya belum dicampur-campur. Jadi barangnya itu ibarat bikin the,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, dikutip dari detikFinance, Sabtu (20/9).
“Tadi Dirjen saya menjelaskan, kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh. Tapi sekarang mereka bilang jangan teh katanya, air panas saja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi,” tambahnya.
Kemudian, lanjut Bahlil, syarat berikutnya adalah harus ada joint surver yang sama-sama disetuji Pertamina maupun SPBU swasta. Hal ini menyangkut kualitas bahan bakar murninya.
“Agar tidak ada dusta diantara kita menyangkut kualitas, juga disepakatkan untuk melakukan dengan joint surveyor. Jadi barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana untuk dilakukan,” tuturnya.
Bukan hanya itu, menurut Bahlil, syarat lainnya terkait harga jual. Bahlil meminta semuanya harus adil, sehingga tidak ada yang dirugikan.
“Menyangkut dengan harga. Kita ingin, pemerintah ingin, sekalipun Pertamina yang diberikan tugas, tetapi kita juga ingin harus fair. Nggak boleh ada yang dirugikan. Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli,” kata dia.
(sfn/lth)
-

Akhir Krisis BBM Swasta, Shell hingga Vivo Sepakat Beli dari Pertamina
Bisnis.com, JAKARTA — Polemik kelangkaan stok BBM di SPBU swasta akhirnya berakhir. Pengusaha SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor 2025 kepada SPBU swasta sebesar 10% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dengan begitu, kuota impor BBM SPBU swasta pada tahun ini mencapai 110%.
Namun, dalam perjalanannya, jatah SPBU swasta itu habis sebelum akhir tahun. Sebagai gantinya, Bahlil meminta SPBU swasta berkolaborasi dengan Pertamina lantaran perusahaan pelat merah itu masih memiliki stok dan jatah impor.
“Mereka [SPBU swasta] setuju dan memang harus setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina. Syaratnya adalah harus berbasis base fuel ya. Artinya, belum dicampur-campur,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Base fuel merupakan bahan bakar murni atau dasar yang belum dicampur dengan aditif sehingga menjadi bahan dasar yang kemudian dapat diproses lebih lanjut oleh SPBU swasta atau Pertamina. Adapun, pengolahan dilakukan untuk menghasilkan bahan bakar yang memiliki standar dan karakteristik tertentu.
Bahlil lantas mengatakan, SPBU swasta kelak bakal mengolah kembali base fuel dari Pertamina sesuai dengan standar masing-masing perusahaan.
“Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing dan ini juga sudah disetujui,” ucap Bahlil.
Dia mengatakan, Pertamina bakal melakukan impor base fuel yang selanjutnya dibeli SPBU swasta. Dia pun mengimbau antara SPBU swasta dan Pertamina bisa menyepakati harga yang ideal dalam jual beli tersebut.
Pasalnya, transaksi antara perusahaan minyak itu bakal dilakukan secara business to business (B2B). Dia juga belum bisa menyebut berapa volume yang ditentukan. Sebab, hal itu akan dibicarakan antara perusahaan saja.
“Kita juga ingin harus fair. Enggak boleh ada yang dirugikan. Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli,” tutur Bahlil.
Bahlil menambahkan bahwa dalam transaksi antara perusahaan minyak itu segera rampung. Pasalnya, kesepakatan sudah dibuat sejak hari ini.
Menurutnya, base fuel itu bisa sampai di Indonesia paling lambat dalam 7 hari. Dengan begitu, dia memastikan stok BBM di SPBU swasta bisa kembali normal dalam sepekan ke depan.
“Yang penting 7 hari barang sudah tiba di Indonesia,” kata Bahlil.
4 Kesepakatan Pertamina, Shell, BP, dan Vivo
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumpulkan Pertamina, Shell, BP, dan Vivo terkait kelangkaan stok BBM di SPBU swasta dan menghasilkan empat kesepakatan.
Pertama, Shell, BP, dan Vivo sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina. Base fuel merupakan bahan bakar murni atau dasar yang belum dicampur dengan aditif sehingga menjadi bahan dasar yang kemudian dapat diproses lebih lanjut oleh SPBU swasta atau Pertamina.
Adapun, pengolahan dilakukan untuk menghasilkan bahan bakar yang memiliki standar dan karakteristik tertentu.
Bahlil mengatakan, pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor BBM pada 2025 kepada SPBU swasta sebesar 10% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dengan begitu, kuota impor BBM SPBU swasta pada tahun ini mencapai 110%.
Namun, dalam perjalanannya, jatah SPBU swasta itu habis sebelum akhir tahun. Sebagai gantinya, Bahlil meminta SPBU swasta berkolaborasi dengan Pertamina lantaran perusahaan pelat merah itu masih memiliki stok dan jatah impor.
“Mereka [SPBU swasta] setuju dan memang harus setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina. Syaratnya adalah harus berbasis base fuel ya. Artinya belum dicampur-campur,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Bahlil lantas mengatakan, SPBU swasta kelak bakal mengolah kembali base fuel dari Pertamina sesuai dengan standar masing-masing perusahaan.
“Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing dan ini juga sudah disetujui,” ucap Bahlil.
Kedua, Pertamina dan para pelaku usaha SPBU swasta sepakat melakukan joint survey atau survei bersama. Artinya, para pelaku usaha SPBU itu menunjuk satu surveyor untuk mengecek kualitas BBM yang diimpor.
Ketiga, Pertamina dan SPBU swasta harus sama-sama menyepakati harga jual beli base fuel secara adil. Bahlil mengatakan, Pertamina bakal melakukan impor base fuel yang selanjutnya dibeli SPBU swasta.
Dia pun mengimbau antara SPBU swasta dan Pertamina bisa menyepakati harga yang ideal dalam jual beli tersebut. Pasalnya, transaksi antara perusahaan minyak itu bakal dilakukan secara business to business (B2B). Dia juga belum bisa menyebut berapa volume yang ditentukan. Sebab, hal itu akan dibicarakan antara perusahaan saja.
“Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli. Harus semua terbuka dan sudah disetujui juga terjadi open book,” tutur Bahlil.
Keempat, stok BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP, hingga Vivo kembali normal dalam 7 hari ke depan.
“Kalau ditanya mulai kapan? Ini berjalan mulai hari ini sudah dibicarakan. Nanti habis ini lanjutkan dengan rapat teknis [kebutuhan] stoknya. Kemudian, insyaallah paling lambat 7 hari barang sudah bisa masuk di Indonesia,” ucap Bahlil.
Pertamina Bantah Manfaatkan Situasi
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyebut pihaknya tidak akan memanfaatkan situasi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta untuk mencari keuntungan dengan solusi kesepakatan impor.
Sebagaimana diketahui, pemerintah sepakat dengan sejumlah perusahaan swasta yang menjalankan bisnis SPBU untuk mengisi ketersediaan BBM. Caranya dengan melakukan impor melalui Pertamina dan didistribusikan ke swasta dalam bentuk base fuel, atau bahan bakar dengan kadar oktan murni tanpa campuran aditif.
Simon menyebut mekanisme impor BBM oleh Pertamina sekaligus penjualannya ke berbagai SPBU swasta itu akan dilakukan secara terbuka dan open book. Pihaknya akan melihat apa saja biaya yang muncul untuk memenuhi ketersediaan BBM di dalam negeri, kemudian diatur mekanisme kontrak dengan skema business-to-business (B2B).
“Yang pasti jangan sampai membebankan dan nanti harga ke konsumen jadi lebih tinggi. Jadi, kita harapkan harga ke konsumen tidak berubah. Pertamina juga tidak memanfaatkan situasi ini dan tidak mencari keuntungan di sini,” jelasnya usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Pertamina, kata Simon, memiliki mandat untuk menjaga ketahanan energi sekaligus meningkatkan lifting minyak kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lainnya. Dia mengatakan bahwa mekanisme impor base fuel itu merupakan solusi yang disepakati ESDM dan swasta.
Sebelum dipanggil Presiden ke Istana pada sore hari, Dirut Pertamina sejak November 2024 itu turut menghadiri konferensi pers bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta distributor BBM swasta di kantor Kementerian ESDM.
Setibanya di Istana setelah dari kantor ESDM, Simon mempertegas kembali pernyataan Bahlil bahwa BUMN yang dipimpinnya itu tidak melakukan monopoli.
“Jadi kembali lagi tadi Pak Menteri ESDM sudah menyampaikan bahwa sekali lagi tidak ada monopoli oleh Pertamina,” kata Simon sebelum masuk ke ruang rapat di Istana Kepresidenan.
Menurutnya juga, alokasi pemberian kuota BBM impor kepada swasta juga sudah sesuai. Bahkan, sudah ada penambahan persentasenya.
Pria yang juga kader Partai Gerindra itu turut membantah ada kebijakan impor satu pintu oleh Pertamina, kecuali untuk penambahan di luar kuota tahunan seperti yang disepakati ESDM dan swasta guna memenuhi stok hingga akhir tahun ini.
“Tidak ada impor satu pintu oleh Pertamina, karena kebijakan importasi itu sesuai seperti sebelumnya adalah melalui badan usaha masing-masing kecuali penambahan. Jadi tadi untuk penambahan sampai akhir tahun ini itu adalah penambahan dari alokasi yang sudah diberikan. Nah untuk penambahan memang saran dari kementerian untuk dikolaborasikan dengan Pertamina,” ujar Simon.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3564294/original/088413700_1631020636-a4-3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Impor BBM Buat SPBU Swasta, Pertamina Tegaskan Tak Cari Untung – Page 3
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hasil rapat pemerintah bersama pengusaha SPBU swasta dan Pertamina terkait mekanisme pembelian bahan bakar minyak (BBM).
Dalam rapat tersebut, para pengusaha SPBU swasta menyatakan kesediaannya untuk membeli BBM dari Pertamina dengan ketentuan tertentu.
“Kami baru selesai rapat dengan teman-teman dari swasta dan Pertamina menghasilkan empat hal. Yang pertama adalah mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli dan kolaborasi dengan Pertamina, syaratnya adalah harus berbasis base fuel, ya artinya belum dicampur-campur. Jadi barangnya itu ibarat bikin teh, tadi dirjen saya menjelaskan kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh, tapi sekarang mereka bilang jangan teh, katanya air panas saja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing dan ini juga sudah disetujui,” ujar Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (19/9/2025).
Bahlil Lahadalia menambahkan, untuk memastikan kualitas dan keterbukaan harga, telah disepakati mekanisme bersama antara Pertamina dan pengusaha swasta yaitu dengan adanya joint surveyor. Jadi sebelum barang berangkat akan ada persetujuan bersama yang dilakukan.
-

SPBU Shell hingga Vivo Sepakat Beli BBM Pertamina, Segini Kebutuhannya
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pelaku usaha SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo setuju untuk membeli bahan baku BBM atau base fuel dari Pertamina.
Base fuel merupakan bahan bakar murni atau dasar yang belum dicampur dengan aditif, sehingga menjadi bahan dasar yang kemudian dapat diproses lebih lanjut oleh SPBU swasta atau Pertamina. Adapun pengolahan dilakukan untuk menghasilkan bahan bakar yang memiliki standar dan karakteristik tertentu.
Adapun kesepakatan itu diambil tak lepas dari kelangkaan BBM di SPBU swasta. Kelangkaan BBM di SPBU swasta sendiri terjadi lantaran stok mereka telah habis.
Bahlil mengatakan, pemerintah telah memberikan tambahan kuota 2025 kepada SPBU swasta sebesar 10% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dengan begitu, kuota BBM SPBU swasta pada tahun ini mencapai 110%.
Kendati dalam perjalanannya, jatah SPBU swasta itu habis sebelum akhir tahun. Sebagai gantinya, Bahlil meminta SPBU swasta berkolaborasi dengan Pertamina lantaran perusahaan pelat merah itu masih memiliki stok dan jatah impor.
“Mereka [SPBU swasta] setuju dan memang harus setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina. Syaratnya adalah harus berbasis base fuel ya. Artinya belum dicampur-campur,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Kementerian ESDM pun mencatat, kebutuhan BBM untuk SPBU swasta mencapai 571.748 kiloliter hingga Desember 2025. Sementara itu, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter.
Dengan sisa kuota impor Pertamina Patra Niaga itu, kebutuhan BBM untuk SPBU swasta dinilai cukup.
Bahlil lantas mengatakan, SPBU swasta kelak bakal mengolah kembali base fuel dari Pertamina sesuai dengan standar masing-masing perusahaan.
“Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui,” ucap Bahlil.
Dia mengatakan, Pertamina bakal melakukan impor base fuel yang selanjutnya dibeli SPBU swasta. Dia pun mengimbau antara SPBU swasta dan Pertamina bisa menyepakati harga yang ideal dalam jual beli tersebut.
Pasalnya, transaksi antara perusahaan minyak itu bakal dilakukan secara business to business (B2B). Dia juga belum bisa menyebut berapa volume yang ditentukan. Sebab, hal itu akan dibicarakan antara perusahaan saja.
“Kita juga ingin harus fair. Nggak boleh ada yang dirugikan. Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli,” tutur Bahlil.
Menurut Bahlil, pengaturan impor BBM adalah jalan tengah menjaga stabilitas perdagangan nasional dengan mengurangi tekanan defisit akibat impor migas, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan BBM di dalam negeri tetap aman.
Kebijakan ini, mengacu pada Pasal 14 ayat (1) Perpres No. 61/2024 tentang Neraca Komoditas. Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada menteri atau kepala lembaga sebagai pembina sektor untuk menetapkan rencana kebutuhan komoditas.
Bahlil menekankan bahwa Kementerian ESDM tidak pernah menutup adanya kegiatan importasi BBM. Hal ini tercermin dari tren pangsa pasar BBM non-subsidi di SPBU swasta yang justru terus mengalami peningkatan, yakni naik 11% pada 2024 dan mencapai sekitar 15% hingga Juli 2025.
Kenaikan tersebut menunjukkan impor tetap berjalan seiring bertambahnya permintaan dan outlet SPBU swasta. Pengaturan impor BBM dimaksudkan untuk mengendalikan porsinya agar sejalan dengan kondisi perdagangan nasional dan menjaga cadangan strategis nasional.
Pemerintah juga menekankan bahwa aturan ini bersifat fleksibel. Perubahan pengaturan impor BBM bisa dilakukan bila diperlukan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan dalam negeri, kebutuhan konsumsi nasional, kelancaran distribusi, serta kondisi keuangan negara.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4138839/original/044043600_1661742697-woman-filling-up-car-gas-station.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Stok BBM SPBU Swasta Tersedia Lagi Mulai Pekan Depan – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto soal rencana distribusi bahan bakar minyak atau BBM tambahan yang diimpor Pertamina untuk sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum swasta.
Simon menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/92025) malam, selepas sejumlah pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, seperti Shell, Vivo, BP, dan Exxon Mobil setuju mengimpor bahan bakar minyak (BBM) tambahan, yang artinya di luar kuota yang telah ditetapkan pemerintah, melalui Pertamina dengan mekanisme business-to-business (B2B).
“Tadi setelah selesai meeting dengan pemerintah, (Kementerian) ESDM, masih lanjut nih, langsung lanjut. Jadi, kami meminta alokasi kebutuhan sampai akhir tahun. Begitu juga dengan semua tim langsung dirapatkan tadi,” kata Simon dikutip dari Antara, Sabtu (20/9/2025).
Simon memastikan dalam waktu sepekan ke depan, BBM tambahan yang diimpor Pertamina akan tiba di tanah air dan langsung disalurkan ke SPBU swasta.
“Pokoknya kami usahakan dalam satu minggu ke depan ini sudah terpenuhi dan SPBU swasta sudah bisa berjalan dengan normal,” ujarnya.
-

SPBU Swasta Diklaim Mau Beli BBM Pertamina, Asal Jangan Dicampur-campur
Jakarta –
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengklaim, SPBU Swasta bersedia membeli bahan bakar minyak (BBM) murni dari Pertamina. Namun, syaratnya, ‘bahan mentah’ tersebut benar-benar murni alias tak dicampur-campur.
Keputusan tersebut diambil sebagai respons langkanya stok BBM di SPBU swasta. Bahlil mengatakan, pihaknya mula-mula menawarkan bahan bakar yang sudah jadi alias bukan base fuel.
“Syaratnya adalah harus berbasis Base fuel, artinya belum dicampur-campur. Jadi barangnya itu ibarat bikin the,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, dikutip dari detikFinance, Sabtu (20/9).
“Tadi Dirjen saya menjelaskan, kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh. Tapi sekarang mereka bilang jangan teh katanya, air panas saja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi,” tambahnya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025). Dalam keterangannya, Bahlil menyampaikan SPBU swasta menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan lewat skema impor melalui Pertamina. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/tom. Foto: ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA
Kemudian, lanjut Bahlil, syarat berikutnya adalah harus ada joint surver yang sama-sama disetuji Pertamina maupun SPBU swasta. Hal ini menyangkut kualitas bahan bakar murninya.
“Agar tidak ada dusta diantara kita menyangkut kualitas, juga disepakatkan untuk melakukan dengan joint surveyor. Jadi barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana untuk dilakukan,” tuturnya.
Bukan hanya itu, menurut Bahlil, syarat lainnya terkait harga jual. Bahlil meminta semuanya harus adil, sehingga tidak ada yang dirugikan.
“Menyangkut dengan harga. Kita ingin, pemerintah ingin, sekalipun Pertamina yang diberikan tugas, tetapi kita juga ingin harus fair. Nggak boleh ada yang dirugikan. Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli,” ungkapnya.
“Harus semua terbuka. Dan setelah setuju juga terjadi openbook. Dan ini teman-teman dari swasta juga sudah setuju,” kata dia menambahkan.
(sfn/lth)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5331971/original/092480300_1756453631-WhatsApp_Image_2025-08-29_at_14.36.49.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jurus Atasi Kelangkaan BBM di SPBU Swasta – Page 3
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri berjanji Pertamina bakal transparan dan terbuka (open book) dalam mengimpor BBM tambahan untuk SPBU-SPBU swasta.
“Dengan demikian, baik dari kualitas, baik dari joint surveyor, bersama-sama kita melihat, dari saat pengiriman, termasuk juga dari sisi harga kita akan terbuka, sama-sama dengan SPBU swasta. Kita akan open book supaya transparan, dan tentunya kita berharap agar supaya harga di masyarakat tidak ada kenaikan,” ujar Simon A. Mantiri menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat, seperti dikutip dari Antara.
Tak Ada Impor Satu Pintu
Selain itu, Simon juga menegaskan Pertamina tidak memonopoli impor BBM untuk swasta, karena BBM yang diimpor Pertamina saat ini dikhususkan hanya untuk BBM di luar kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, impor BBM yang masih masuk dalam kuota dapat dilakukan langsung oleh swasta.
“Tidak ada impor satu pintu oleh Pertamina, karena kebijakan importasi itu sesuai seperti sebelumnya adalah melalui badan usaha masing-masing, kecuali penambahan. Jadi, tadi untuk penambahan, sampai akhir tahun ini itu adalah penambahan dari alokasi yang sudah diberikan. Nah, untuk penambahan memang saran dari Kementerian (ESDM, red.) untuk dikolaborasikan dengan Pertamina,” Simon menambahkan.
-

Konsumen Pilih SPBU Swasta, Bahlil Minta Pertamina Perbaiki Kualitas
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut PT Pertamina (Persero) harus membangun kepercayaan publik dengan memperbaiki layanan.
Hal itu menyusul polemik kelangkaan BBM di SPBU swasta. Dalam beberapa kesempatan Kementerian ESDM menyebut kelangkaan tak lepas dari tingginya permintaan di SPBU swasta.
Adapun tingginya permintaan itu terjadi lantaran pergeseran (shifting) konsumsi BBM subsidi Pertalite ke non-subsidi sebanyak 1,4 juta kiloliter (KL) sepanjang tahun ini. Lonjakan shifting itu berimbas pada tingginya permintaan BBM untuk SPBU swasta.
Agar tak kalah saing, Bahlil mengingatkan agar Pertamina bisa meningkatkan kualitas layanan.
“Saya harus mengakui bahwa Pertamina juga harus kita upgrade cara pelayanannya yang baik. Pertamina ini adalah BUMN. Dia adalah perpanjangan negara,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/9/2025).
Dia pun mengaku telah meminta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk memperbaiki pelayanan perusahaan pelat merah tersebut. Menurutnya, ini penting guna memperkuat kepercayaan publik terhadap Pertamina.
“Dan saya sudah minta kepada Pak Simon, agar memperbaiki pelayanannya, memperbaiki kualitas pelayanannya, dan meningkatkan mutu pelayanannya. Agar betul-betul Pertamina juga bisa kompetitif dengan swasta yang lain,” tutur Bahlil.
Terpisah, Simon mengakui masyarakat berpaling membeli BBM besutan SPBU swasta imbas kasus korupsi yang pernah menerpa perusahaan awal 2025 lalu. Pertamina menjadi sorotan dan dituding melakukan monopoli di tengah skandal rasuah yang merugikan keuangan negara sekitar Rp193 triliun.
Simon mengatakan telah berkomunikasi dengan Bahlil mengenai kelangkaan BBM di SPBU swasta itu. Dia pun mengakui kelangkaan itu menjadi sorotan karena masyarakat banyak beralih ke BBM swasta akibat skandal yang mencoreng nama Pertamina. Perseroan pun turut prihatin dengan skandal tersebut.
“Saya juga tentunya merasa dengan rendah hati menyampaikan bahwa dengan adanya kasus ini tentunya juga kepercayaan masyarakat kepada Pertamina menurun. Nah itu tentunya juga adalah PR besar bagi Pertamina kita harus kerja keras untuk kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat,” terangnya sesaat sebelum menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Ke depan, Simon menilai terdapat beberapa pekerjaan rumah untuk perseroan yang dipimpinnya. Salah satunya perbaikan tata kelola dengan mengedepankan transparansi. Khususnya, setelah masyarakat kecewa dan beralih ke SPBU swasta.
“Nah tentunya dengan masyarakat yang kecewa terhadap kasus ini sebagian dari masyarakat akhirnya ada juga yang beralih ke SPBU swasta itu adalah pilihan juga dari masyarakat. Kami juga tidak bisa tentunya melarang karena ini adalah pilihan yang nantinya akan kembali lagi kepada masyarakat,” paparnya.
