Xcloud.id

Tempat Fasum: SPBU

  • ESDM Siapkan Mekanisme Baru Pengadaan BBM untuk SPBU Swasta

    ESDM Siapkan Mekanisme Baru Pengadaan BBM untuk SPBU Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji mekanisme pengadaan BBM untuk pelaku usaha SPBU.

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaiman memastikan skema baru itu bakal dibuat seideal mungkin. Hal ini dilakukan agar kejadiaan kehabisan stok BBM di SPBU swasta yang lebih cepat, tak terulang.

    “Kita akan siapkan suatu mekanisme yang pas. Sehingga nanti kedepannya kita tidak menghadapi kondisi-kondisi seperti sekarang,” ucap Laode di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Kendati, Laode belum bisa membocorkan mekanisme seperti apa yang dia maksud. Dia hanya menyebut, pelaku usaha SPBU, khususnya swasta telah mengajukan kuota impor untuk 2026.

    Laode juga tak bisa membocorkan dulu berapa kuota yang diajukan itu. Namun, dia memberi sinyal bahwa kuota yang diminta lebih tinggi dibanding 2025.

    “Saya belum bisa bocorkan angkanya ya. Nanti saja. Tapi intinya kita akan bahas khusus untuk tahun 2026,” ucap Laode.

    Asal tahu saja, kuota impor BBM untuk SPBU swasta pada 2025, telah naik 10% dibanding 2024. Adapun secara volume anhka mencapai 776.248 kiloliter (KL).

    Adapun realisasi impor BBM badan usaha swasta saat ini sudah berada di atas 98%.

    Perinciannya, kuota impor BBM untuk Shell pada 2025 mencapai 329.704 KL untuk RON 92, 119.601 KL RON 95, dan 38.674 KL RON 98.

    Sementara untuk BP, kuota impor BBM mencapai 97.107 KL untuk RON 92 dan 11.863 KL untuk RON 95. Sedangkan kupat impor BBM Vivo mencapai 18.642 KL untuk RON 90, 60.857 KL RON 92, dan 7.302 KL RON 95.

  • Bahlil Klaim Stok BBM Aman

    Bahlil Klaim Stok BBM Aman

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan ketahanan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional mencapai 18 hingga 21 hari ke depan.

    Menurut Bahlil kondisi tersebut menunjukkan stok BBM dalam keadaan aman.

    “Stok BBM kita, mau RON 92, RON 95, RON 98, maupun Pertalite itu cukup untuk 18-21 hari. Kewajiban pemerintah memastikan bahwa stok BBM kita cukup,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Sementara, terkait kekosongan BBM di SPBU swasta, Bahlil menegaskan Kementerian ESDM telah memberikan kuota impor tambahan sebesar 10%. Selain itu, pemerintah juga telah menjembatani pembelian BBM ke Pertamina untuk mengatasi masalah kekosongan tersebut.

    Selebihnya, Bahlil mengatakan proses pengadaan dengan skema business-to-business (B2B) tersebut diserahkan ke pihak SPBU swasta dan Pertamina.

    “B2B-nya silahkan. Kami hanya memberikan guidance. Selebihnya diatur. Jadi tidak ada alasan dan tidak ada satu persepsi bahwa BBM kita, ketersediaan kita menipis. Nggak ada. Udah penuh. Semuanya ada. Kuota impornya pun kita sudah berikan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya,” terang Bahlil.

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman menambahkan, Untuk kuota impor tahun depan sedang disiapkan mekanisme yang pas, sesuai dengan data yang diserahkan oleh SPBU swasta untuk impor BBM tahun depan.

    “Nah tahun depan itu badan usaha swasta sudah kirim permintaannya ke saya. Jadi nanti kami akan rapatkan. Kita akan siapkan suatu mekanisme yang pas. Sehingga nanti ke depannya kita tidak menghadapi kondisi-kondisi seperti sekarang,” tutur Laode.

    (hns/hns)

  • Definisi Kemewahan Tanpa Rasa Khawatir

    Definisi Kemewahan Tanpa Rasa Khawatir

    Jakarta –

    Mungkin masih banyak konsumen yang memiliki kekhawatiran terhadap daya jangkau mobil listrik lantaran stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) tidak sebanyak SPBU untuk kendaraan konvensional. Tapi, teknologi mobil listrik saat ini semakin canggih. Cuma mengandalkan pengisian di rumah, mobil listrik sudah bisa melaju jauh dan kembali ke rumah untuk dicas lagi.

    Seperti diketahui, pasar mobil listrik di Indonesia berkembang begitu pesat. Permintaan kendaraan listrik terus tumbuh. Terbukti, dari data wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) yang dirilis Gaikindo, sepanjang Januari sampai dengan Agustus 2025 penjualan mobil listrik mencapai 50.831 unit. Pangsa pasar mobil listrik terus tumbuh. Di tahun 2024 mobil listrik hanya menyumbang 5 persen, kini di tahun 2025 baru sampai bulan Agustus pangsa pasarnya meningkat jadi 10 persen. Hal itu menunjukkan peningkatan dua kali lipat dalam waktu belum setahun.

    Di segmen MPV listrik premium, sub-brand luxury di bawah naungan BYD Group, Denza, menempati posisi teratas. Denza, yang baru jualan satu model yaitu Denza D9, telah mengirimkan 6.548 unit mobil listrik, menjadi yang tertinggi di segmennya.

    Pesatnya pertumbuhan kendaraan listrik tersebut membuat cara pengisian baterai jadi semakin fleksibel. Tidak hanya di SPKLU, pengisian baterai mobil listrik bisa dilakukan di dealer Denza. BYD Group berkomitmen untuk memperluas jaringan showroom ke berbagai wilayah strategis yang dilengkapi dengan charging station. Peningkatan layanan purnajual yang menjadi prioritas utama Denza tersebut menambah kenyamanan konsumennya.

    Selain di SPKLU dan di dealer Denza, mobil listrik Denza D9 juga bisa dicas di rumah menggunakan home charging. Mobil listrik premium dari Denza ini bisa digas hingga ratusan kilometer dalam kondisi baterai penuh. Untuk penggunaan harian saja, Denza D9 bahkan tidak perlu ngecas di luar rumah.

    Denza D9. Foto: Rifkianto Nugroho

    Home charging atau fasilitas pengecasan mobil listrik yang terpasang di rumah menjadi salah satu solusi pemilik kendaraan listrik. Pulang beraktivitas, mobil listrik bisa langsung dicas di rumah. Keesokan harinya ketika akan memulai aktivitas kembali, posisi baterai sudah terisi penuh.

    Denza D9 menawarkan performa melalui platform e-Platform 3.0. Denza D9 memiliki baterai Blade LFP khas BYD. Kapasitas baterainya nggak nanggung-nanggung, mencapai 103,36 kWh. Alhasil, dalam kondisi baterai penuh mobil ini bisa melaju hingga 600 km (NEDC).

    Dengan daya jangkau yang sangat jauh itu, untuk penggunaan harian sudah lebih dari cukup. Jika dipakai aktivitas harian di dalam kota yang rata-rata 50-60 km per hari, maka mobil listrik ini bisa dipakai seminggu lebih tanpa harus mampir ke SPKLU. Jadi, tak perlu was-was menggunakan mobil ini di perkotaan yang masih jarang SPKLU, karena daya jangkau yang jauh menjadi nilai kemewahan Denza D9.

    Selain dipakai di dalam kota, mobil listrik ini juga bisa digunakan untuk perjalanan jauh. Buat mendukung perjalanan jauh, SPKLU sekarang sudah tersedia banyak, mulai dari rest area jalan tol, restoran, hotel, hingga perkantoran ada. Denza D9 juga mendukung pengisian cepat 166 kW. Cukup ngecas 10 menit saja, daya jangkau mobil ini bertambah 150 km.

    Denza D9 juga menghadirkan fitur VtoL (Vehicle-to-Load) yang memungkinkan kendaraan menyuplai listrik untuk perangkat eksternal, mendukung aktivitas outdoor, perjalanan, dan keadaan darurat.

    Spesifikasi Denza D9

    Denza D9 dilengkapi pula dengan DiSus intelligent body control system. Teknologi ini mencakup DiSus-C sebagai suspensi aktif yang dapat mendukung stabilitas di semua kondisi perjalanan, serta DiSus-A yang memberikan penyesuaian dinamis guna menghadirkan kenyamanan maksimal dan kemampuan off-road yang optimal.

    Kehadiran teknologi canggih ini juga dipadukan dengan Intelligent Driving Assist System, yaitu Denza Pilot-Advanced Driver Assistance System yang didukung oleh LiDAR (Light Detection and Ranging), radar, kamera, sensor ultrasonik, AI canggih, dan peta HD.

    LiDAR, teknologi berbasis laser yang memindai lingkungan sekitar kendaraan dengan akurasi tinggi, mampu mendeteksi objek dan jarak secara real-time. Teknologi ini memungkinkan DENZA D9 untuk mengenali kondisi jalan, kendaraan lainnya, serta rintangan dengan presisi.

    Di atas kertas, Denza D9 bisa memuntahkan tenaga 230 kW dan torsi 360 Nm. Denza D9 menawarkan performa yang mengesankan dengan akselerasi halus dan efisiensi energi yang luar biasa dimana memiliki waktu akselerasi yang mengesankan mencapai 9.5 detik pada jarak 0-100 km.

    Dari sisi safety, Denza D9 disematkan 8 airbags untuk keamanan optimal. Mobil ini juga memiliki sistem Auto Emergency Brake.

    Bodi kendaraan dari Denza D9 telah menggunakan hampir 80% baja berkekuatan tinggi, diperkuat oleh balok anti tabrakan depan ganda.

    (rgr/dry)

  • ESDM sebut Pertamina serap BBM yang ditolak Vivo

    ESDM sebut Pertamina serap BBM yang ditolak Vivo

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan base fuel dari bahan bakar minyak (BBM) yang diimpor oleh Pertamina akan diserap sendiri, setelah ditolak oleh PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) karena kandungan etanol.

    “Itu dipakai sendiri sama Pertamina,” ucap Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman usai menghadiri Peluncuran Logo Baru BPH Migas, Jakarta, Kamis.

    Vivo batal membeli base fuel bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina karena ada kandungan etanol sekitar 3,5 persen pada hasil uji lab base fuel yang diimpor oleh Pertamina.

    Padahal, sebelumnya Vivo sudah menyepakati untuk membeli base fuel dari Pertamina sebanyak 40 ribu barel (MB), dari 100 ribu barel yang sudah diimpor oleh perusahaan plat merah tersebut.

    Laode menyampaikan bahwa Pertamina sama sekali tidak mengalami kerugian dari pembatalan kesepakatan antara Pertamina dengan Vivo.

    “Tidak (ada kerugian),” kata Laode.

    Laode menjelaskan bahwa kandungan etanol dalam base fuel yang diimpor oleh Pertamina tidak melanggar spesifikasi yang diatur oleh pemerintah. Spesifikasi BBM yang diatur oleh Kementerian ESDM adalah research octane number (RON) atau angka oktan.

    Bahkan, lanjut Laode, kandungan etanol wajar ditemukan di bahan bakar ramah lingkungan (biofuel).

    Oleh karena itu, penolakan Vivo terhadap BBM yang diimpor oleh Pertamina karena Vivo memang memiliki spesifikasi khusus, bukan karena kualitas BBM Pertamina yang bermasalah.

    “Itu spek yang ada di mereka (Vivo) sendiri, tidak mau menggunakan (BBM) yang mengandung etanol. Tapi, bukan berarti (kandungan etanolnya) tidak berada di dalam toleransi, itu perbedaannya,” ujar Laode.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan SPBU swasta Shell, Vivo, bp, dan Exxon Mobil menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan dengan skema impor melalui Pertamina.

    Langkah tersebut untuk mengatasi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta, seperti Shell dan bp, yang telah terjadi sejak Agustus 2025.

    Menurut Bahlil, dari kesepakatan tersebut, SPBU swasta mengajukan beberapa syarat dalam skema impor tambahan BBM lewat kolaborasi dengan Pertamina, yaitu BBM yang dibeli merupakan BBM murni (base fuel) yang nantinya akan dilakukan pencampuran di tangki SPBU masing-masing.

    Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada SPBU swasta yang membeli base fuel dari Pertamina.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Vivo & BP Batal Beli BBM dari Pertamina, Begini Respons Bahlil

    Vivo & BP Batal Beli BBM dari Pertamina, Begini Respons Bahlil

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait batalnya pembelian base fuel atau Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pertamina oleh PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan APR (joint venture BP-AKR).

    Bahlil mengatakan pemerintah hanya menjadi penyambung bagi Pertamina dan badan usaha swasta penyalur BBM dalam memenuhi kebutuhan. Sementara proses selanjutnya diserahkan kepada sementara urusan bisnis murni diatur oleh masing-masing pihak.

    Ia mengatakan, saat ini proses business-to-business (B2B) antara Pertamina dan badan usaha swasta penyalur BBM masih berlangsung.

    “B2B-nya lagi dikomunikasikan. Saya kan udah katakan bahwa B2B-nya itu kolaborasi antara swasta dengan swasta. Ya, masih berjalan,” katanya di BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

    Hingga hari ini, Shell Indonesia juga mengatakan masih membahas business-to-business (B2B) dengan Pertamina terkait pasokan impor base fuel. Hal ini dilakukan untuk agar BBM kembali tersedia di jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell.

    President Director & Managing Director Mobility, Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat ketersediaan BBM sesuai standar keselamatan operasional dan standar bahan bakar berkualitas tinggi Shell secara global.

    “Pembahasan business-to-business (B2B) terkait pasokan impor base fuel sedang berlangsung,” katanya kepada detikcom, Kamis (2/10/2025).

    BBM Belum Dibeli Swasta

    Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar menjelaskan pasokan base fuel atau BBM yang diimpor oleh Pertamina belum dibeli Badan Usaha (BU) swasta, baik dari Shell, APR (join venture BP-AKR) maupun dari Vivo.

    Achmad mengatakan, sebelumnya APR dan VIVO sepakat untuk membeli BBM murni dari Pertamina. Hanya saja selang beberapa waktu, VIVO dan BP-AKR membatalkan membeli BBM Pertamina.

    Achmad menyampaikan bahwa alasan kedua SPBU swasta tersebut membatalkan pembelian BBM karena base fuel Pertamina diketahui mengandung etanol 3,5%. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria mereka.

    Padahal kata Achmad, menurut regulasi, kandungan etanol dalam BBM diperbolehkan hingga batas 20%.

    “Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini, adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan, etanol itu sampai jumlah tertentu kalau tidak salah sampai 20% etanol, kalau tidak salah. Sedangkan ada etanol 3,5%,” katanya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10/2025).

    “Nah ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut. Di mana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah,” tambahnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Jaga Stok BBM, Pertamina Patra Niaga Jamin Produk Sesuai Spesifikasi dan Aturan – Page 3

    Jaga Stok BBM, Pertamina Patra Niaga Jamin Produk Sesuai Spesifikasi dan Aturan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pertamina Patra Niaga memastikan selalu membuka kolaborasi bersama SPBU swasta untuk memastikan layanan energi bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat tetap terjamin. Ini menindaklanjuti arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan komitmen dalam menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia.

    Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, menjelaskan, pihaknya berkomitmen menghadirkan layanan terbaik dengan tetap tunduk pada regulasi yang berlaku.

    “Kami memastikan seluruh produk BBM yang disalurkan sesuai dengan spesifikasi resmi pemerintah serta mekanisme pengadaan yang berlaku. Dalam menjalankan amanah menjaga pasokan energi nasional, Pertamina Patra Niaga tidak bekerja sendiri, tetapi kami juga terbuka untuk berkolaborasi dengan SPBU swasta,” jelas Roberth dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/2/2025).

    Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa distribusi BBM tidak hanya berfokus di perkotaan, namun juga menyentuh wilayah pelosok dari Sabang hingga Merauke.

    Upaya ini diiringi dengan investasi untuk memperkuat ketahanan energi, baik di daerah yang sedang berkembang maupun di wilayah terpencil, sebagai dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    Terkait kolaborasi dengan badan usaha swasta, Pertamina Patra Niaga juga menekankan pentingnya ruang negosiasi yang saling menghormati prosedur internal masing-masing pihak. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat sistem layanan energi nasional secara menyeluruh demi masyarakat.

     

  • ini Alasan BP-Vivo Batal Beli BBM dari Pertamina – Page 3

    ini Alasan BP-Vivo Batal Beli BBM dari Pertamina – Page 3

    Penemuan adanya kandungan etanol sebesar 3,5 persen dalam bahan bakar impor Pertamina menjadi momen penting dalam proses negosiasi bisnis ke bisnis (B2B) ini.

    Achmad Muchtasyar menyampaikan bahwa kandungan etanol tersebut menjadi alasan utama bagi SPBU swasta, termasuk Vivo dan BP-AKR, untuk membatalkan rencana pembelian mereka.

    “Ini (kandungan etanol) yang membuat teman-teman SPBU swasta tidak melanjutkan pembelian (base fuel), karena ada konten etanol tersebut,” ungkapnya.

    Menarik untuk dicatat, Achmad juga menyoroti bahwa dari perspektif regulasi, keberadaan kandungan etanol tersebut sebenarnya masih dibolehkan. Ia mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menetapkan batas maksimal kandungan etanol di bawah 20 persen.

    Dengan kata lain, kadar 3,5 persen yang ada dalam bahan bakar tersebut masih jauh di bawah ambang batas yang diizinkan oleh pemerintah.

    Akibat dari keputusan pembatalan oleh Vivo dan BP-AKR, negosiasi B2B harus dimulai dari awal lagi. Sebanyak 100 ribu barel bahan bakar yang sudah diimpor oleh Pertamina dipastikan belum dapat dijual kepada SPBU swasta.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga pernah menyatakan bahwa Shell, Vivo, BP, dan Exxon Mobil telah memberikan persetujuan untuk skema impor tambahan BBM melalui Pertamina.

  • Puan: Pemerintah wajib laksanakan rekomendasi raker dengan DPR

    Puan: Pemerintah wajib laksanakan rekomendasi raker dengan DPR

    Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari rapat kerja dengan DPR RI

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengatakan pemerintah wajib melaksanakan rekomendasi dari hasil rapat kerja (raker) dengan parlemen.

    “Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari rapat kerja dengan DPR RI,” kata Puan dalam pidato Penutupan Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Puan menyampaikan penegasan itu setelah mengungkap evaluasi yang dilaksanakan legislator. Ia mengatakan DPR memiliki fungsi pengawasan yang diarahkan pada berbagai persoalan di masyarakat.

    Persoalan yang dimaksud Puan, antara lain, perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, penanganan kejadian luar biasa penyakit campak, mitigasi dan penanganan bencana alam banjir dan longsor di sejumlah daerah.

    Selain itu, dia juga mengungkap DPR telah melakukan pengawasan pada evaluasi permasalahan haji dengan dana talangan serta pembentukan satuan tugas judi daring (online).

    “[Kemudian] penyelesaian konflik agraria, penguatan ekonomi rakyat melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM, kelangkaan BBM pada SPBU swasta dan kenaikan harga beras, evaluasi program Makan Bergizi Gratis,” Puan menambahkan.

    Penerapan kebijakan paket stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan daya beli masyarakat serta penempatan uang negara pada bank umum untuk memperkuat likuiditas dan peran intermediasi perbankan juga turut diawasi oleh DPR.

    Dia menyebut berbagai persoalan tersebut telah menjadi pembahasan DPR dalam berbagai kegiatan alat kelengkapan dewan, termasuk rapat kerja di komisi-komisi terkait bersama pemerintah.

    Oleh sebab itu, Puan mengingatkan agar pemerintah menindaklanjuti hasil rekomendasi dalam rapat-rapat kerja di DPR.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Tantang Shell Dkk Bangun SPBU di Papua: Pasti Enggak Mau, Karena Rugi – Page 3

    DPR Tantang Shell Dkk Bangun SPBU di Papua: Pasti Enggak Mau, Karena Rugi – Page 3

    Dalam rangka impor BBM tambahan melalui Pertamina tersebut, Anggia menekankan bahwa pihak Pertamina tidak mengambil keuntungan sepeser pun daripadanya.

    “Bisa dipastikan, Dirut Pertamina juga sudah menyampaikan, bahwa tidak akan mengambil keuntungan dalam kondisi yang sekarang. Yang penting jadi prioritas kita sekarang adalah untuk memberikan barangnya ada di masyarakat, untuk melayani konsumen,” tegasnya.

    “Ketika sudah ada di sini, dengan spesifikasi syarat yang diberikan, pihak Pertamina saat ini posisinya menunggu. Menunggu badan usaha-usaha untuk segera menyelesaikan mekanisme B2B-nya, sehingga masyarakat bisa segera terlayani sampai akhir tahun ini,” dia menambahkan.

    Menyikapi kekurangan stok BBM saat ini, Kementerian ESDM bakal melakukan evaluasi terhadap kebutuhan kuota impor BBM untuk tahun depan.

    Anggia menyampaikan, masing-masing perusahaan pengelola SPBU swasta pada Oktober 2025 nanti akan mengajukan berapa kebutuhan BBM mereka untuk tahun depan. Sesuai dengan ketentuan neraca komoditas dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2024.

    “Rencana impornya sudah diajukan Oktober ini untuk 2026. Jadi kalau ada istilah monopoli, impor satu pintu, itu untuk tahun 2026 tidak ada. Dan untuk tahun ini pun juga tidak ada, hanya mekanisme B2B dan kolaborasi yang kita jalankan,” pungkasnya.

  • Puan Maharani Jelaskan DPR Sudah Jalankan Fungsi Pengawasan Nasional 2 Oktober 2025

    Puan Maharani Jelaskan DPR Sudah Jalankan Fungsi Pengawasan Nasional 2 Oktober 2025

    Puan Maharani Jelaskan DPR Sudah Jalankan Fungsi Pengawasan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI sudah memberikan atensi terkait sejumlah persoalan yang ada di tengah masyarakat.
    Hal ini disampaikan lewat pidato dalam penutupan Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    “Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan pada berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat,” kata Puan dalam pidatonya.
    Puan pun memaparkan beberapa isu yang sudah diatensi DPR RI.
    Beberapa di antaranya adalah soal perlindungan ojek online (ojol) hingga evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG).
    “Pelindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online,” ucapnya.
    Selain itu, DPR RI juga memberikan atensi soal penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit campak, mitigasi, dan penanganan bencana alam banjir serta longsor di sejumlah daerah.
    “Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” imbuh Puan.
    Kemudian, DPR juga menyorot soal evaluasi permasalahan haji dengan dana talangan, pembentukan Satgas Judi Online, dan penyelesaian konflik agraria.
    Lalu, penguatan ekonomi rakyat melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM, kelangkaan BBM pada SPBU swasta, dan kenaikan harga beras.

    DPR, menurutnya, menyorot soal penerapan kebijakan paket stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan daya beli masyarakat.
    “Penempatan uang negara pada bank umum untuk memperkuat likuiditas dan peran intermediasi perbankan,” ujarnya.
    Puan pun menegaskan, pemerintah berkewajiban melaksanakan rekomendasi dari DPR RI.
    “Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari Rapat Kerja dengan DPR RI,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.