Xcloud.id

Tempat Fasum: SPBU

  • Ekonom: Krisis BBM di Shell, BP, Vivo Rugikan Konsumen dan Ekonomi Lokal

    Ekonom: Krisis BBM di Shell, BP, Vivo Rugikan Konsumen dan Ekonomi Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Stok BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo masih kosong imbas pasokan habis. Pengamat menilai hal ini turut merugikan konsumen.

    Ekonom Senior di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak mengatakan, kelangkaan BBM di SPBU swasta itu membuat konsumen hanya bisa membeli bensin dari Pertamina. Terlebih, para pelanggan kehilangan opsi layanan yang kompetitif.

    “Jelas merugikan konsumen di mana para pelanggan yang telah percaya kepada SPBU swasta tersebut harus menghadapi antrean panjang, biaya tambahan, hilangnya opsi layanan yang kompetitif selain Pertamina,” ucap Ishak kepada Bisnis, Senin (6/10/2025).

    Dia menjelaskan, dari perspektif ekonomi, ketidakpastian pasokan dan regulasi dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) SPBU swasta dan ekosistem bisnis yang telah terbentuk. Di sisi lain, hal ini juga dapat menurunkan kepercayaan terhadap investasi bisnis di Indonesia.

    “Jika tidak segera diatasi, situasi ini memperburuk ekonomi lokal dan daya tarik investasi energi,” imbuh Ishak.

    Lebih lanjut, Ishak menyebut bahwa kehadiran SPBU swasta ini cukup strategis bagi Pertamina. Sebab, mereka merupakan kompetitor penting untuk mendorong Pertamina meningkatkan kinerja dan kualitas produk.

    “Apalagi, Pertamina selama ini sering dicap negatif karena isu distribusi, pelayanan, dan ketidakstabilan pasokan khususnya di daerah,” katanya.

    Sebelumnya, kelangkaan stok BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP, hingga Vivo masih menjadi polemik. Bahkan, stok bensin di SPBU Shell habis total. Sementara itu, stok BBM di SPBU BP dan Vivo diproyeksi habis total pada Oktober ini.

    Adapun, terkait kelangkaan stok BBM di SPBU swasta ini, pemerintah melalui Kementerian ESDM memberi solusi dengan meminta mereka membeli BBM base fuel dari Pertamina. Pasalnya, Pertamina masih memiliki kuota impor BBM yang belum terpakai.

    Apalagi, SPBU swasta sudah tak diberikan tambahan impor lantaran pemerintah telah memberikan tambahan kuota 2025 kepada SPBU swasta sebesar 10% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dengan begitu, kuota impor BBM SPBU swasta pada tahun ini mencapai 110%.

    Di sisi lain, pihak SPBU swasta termasuk BP belum sepakat membeli base fuel dari Pertamina. Hal ini terjadi lantaran base fuel itu mengandung etanol yang mencapai 3,5%.

  • Pakar energi: Kekhawatiran SPBU swasta soal etanol tidak berdasar

    Pakar energi: Kekhawatiran SPBU swasta soal etanol tidak berdasar

    Etanol memiliki kandungan oksigen yang tinggi, sehingga pembakarannya lebih sempurna. Itu membuat kadar karbon monoksida dan hidrokarbon tidak terbakar bisa berkurang. Artinya, lebih ramah lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pakar energi menilai kekhawatiran stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik swasta terhadap kandungan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) dasar atau base fuel milik PT Pertamina (Persero) tidak berdasar secara teknis.

    Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Tri Yuswidjajanto menjelaskan penggunaan etanol dalam BBM bukan hal baru di tingkat internasional, bahkan kandungannya lebih tinggi dari milik Pertamina yang mencapai 3,5 persen.

    “Di Amerika pun menjual bensin yang dicampur etanol sebanyak 10 persen, dan di sana baik-baik saja, atau tidak ada masalah dengan mesin kendaraan. Bahkan, di Brasil itu kadar etanolnya sampai 85 persen, dan Australia juga sudah pakai,” ujar Tri dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, kandungan etanol dalam BBM dasar tidak berpengaruh terhadap mesin maupun performa kendaraan, meskipun kandungan energi etanol yang sekitar 26,8-29,7 megajoule per kilogram lebih rendah dibandingkan bensin yang mencapai 40 megajoule per kilogram.

    “Jadi, kalau kandungan etanolnya hanya 3,5 persen, energi yang turun hanya sekitar 1 persen. Artinya, daya mesin hanya berkurang sekitar 1 persen, dan itu tidak akan terasa, yakni dikonsumsi bahan bakar tidak akan lebih boros, di tarikan atau performa kendaraan tetap enak saja, dan enggak akan terasa karena secara internasional, penurunan daya baru terasa kalau sudah mencapai 2 persen,” jelasnya.

    Ia melanjutkan, “Jadi, kalau cuma 1 persen, tidak akan berpengaruh ke konsumsi bahan bakar maupun tarikan kendaraan.”

    Oleh sebab itu, dia memandang penolakan SPBU swasta terhadap BBM dasar Pertamina menjadi berlebihan. “Saya melihat ini lebih ke isu yang digunakan untuk menekan pemerintah agar mengeluarkan lagi kuota impor mereka,” kata Prof. Tri.

    Sementara itu, dosen program studi Rekayasa Minyak dan Gas Institut Teknologi Sumatera (Itera) Muhammad Rifqi Dwi Septian memandang kekhawatiran penggunaan etanol terhadap kerusakan mesin kendaraan merupakan hal yang berlebihan.

    “Kalau produksinya sesuai standar dan sistem penyimpanannya baik, risikonya sangat kecil. Apalagi kendaraan modern sekarang sudah kompatibel dengan bahan bakar campuran etanol,” kata Rifqi.

    Ia mengatakan penggunaan etanol dalam BBM dasar justru membawa dampak positif bagi kualitas udara.

    “Etanol memiliki kandungan oksigen yang tinggi, sehingga pembakarannya lebih sempurna. Itu membuat kadar karbon monoksida dan hidrokarbon tidak terbakar bisa berkurang. Artinya, lebih ramah lingkungan,” ujarnya.

    Sebelumnya, pada 1 Oktober 2025, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar mengungkapkan SPBU swasta batal membeli BBM dasar dari Pertamina karena ada kandungan etanol.

    Sementara Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi pada 6 Oktober 2025, mengatakan mobil-mobil di Indonesia sudah kompatibel dengan kandungan etanol dalam BBM hingga 20 persen.

    Namun, dia mengatakan Indonesia masih menganut campuran etanol hingga sebesar 5 persen karena mempertimbangkan ketersediaan bahan baku etanol di dalam negeri, seperti jagung dan tebu.

    Selain itu, dia mengatakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak mau mengimpor bahan baku etanol tersebut, sehingga kandungan etanol dalam BBM di Indonesia belum mencapai 20 persen.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Stok BBM SPBU Swasta Langka, YLKI Minta Pemerintah Pastikan Hak Konsumen Terpenuhi

    Stok BBM SPBU Swasta Langka, YLKI Minta Pemerintah Pastikan Hak Konsumen Terpenuhi

    Bisnis.com, JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan bahwa konsumen berhak untuk mendapat BBM dengan kualitas dan kuantitas sesuai standar.

    Hal ini merespons polemik kelangkaan BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP, hingga Vivo. Bahkan, stok bensin di SPBU Shell habis total. Sementara itu, stok BBM di SPBU BP dan Vivo diproyeksi habis total pada Oktober ini.

    Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo mengatakan, pada dasarnya, konsumen tidak mau tahu mengenai proses bisnis di belakangnya. Dia menekankan hal terpenting bagi konsumen adalah ketersediaan dan keterjangkauan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai regulator maupun penengah harus memegang prinsip tersebut.

    “Kami sebagai konsumen juga berhak BBM yang standar baik secara kualitas maupun kuantitas. Lagi-lagi, pemerintah yang harus memastikan itu agar semua BBM yang dibeli konsumen memenuhi standar,” ucap Rio kepada Bisnis, Senin (6/10/2025).

    Dia mengatakan, tahun ini harus menjadi pelajaran betul bagi pemerintah bahwa ada dua persoalan. Pertama, soal gonjang-ganjing kualitas BBM Pertamax. Kedua, kekosongan stok BBM di SPBU swasta. 

    YLKI pun meminta pemerintah membenahi tata kelola BBM dari hulu hingga hilir agar hak konsumen tidak dikorbankan dan kepercayaan konsumen tergerus.

    Rio juga menuturkan, persoalan BBM berada di ranah legal policy dan wisdom policy. Karena itu, habisnya stok BBM SPBU swasta karena kuota impor yang telah terpakai merupakan komitmen legal policy pemerintah dengan SPBU swasta. 

    “Tapi mengisi kekosongan SPBU swasta menjadi wisdom policy pemerintah karena memperhatikan aspek ekonomi dan ketenagakerjaan,” imbuh Rio.

    Untuk mengatasi ini, YLKI mendorong pendekatan wisdom policy pemerintah. Pendekatan wisdom policy diharapkan menjadi win-win solution bagi pemerintah dan swasta demi keberlanjutan konsumen.

    Rio menambahkan bahwa habisnya stok BBM pemerintah padahal belum akhir tahun menandakan pemerintah lost control mengenai penjualan BBM oleh swasta. 

    “Ke depan pemerintah harus kontrol stok SPBU swasta secara periodik dan memberikan alarm jika stok sudah menipis,” ucapnya.

    Adapun, terkait kelangkaan stok BBM di SPBU swasta ini, pemerintah melalui Kementerian ESDM memberi solusi dengan meminta mereka membeli BBM base fuel dari Pertamina. Pasalnya, Pertamina masih memiliki kuota impor BBM yang belum terpakai.

    Apalagi, SPBU swasta sudah tak diberikan tambahan impor lantaran pemerintah telah memberikan tambahan kuota 2025 kepada SPBU swasta sebesar 10% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dengan begitu, kuota impor BBM SPBU swasta pada tahun ini mencapai 110%.

    Di sisi lain, pihak SPBU swasta termasuk BP belum sepakat membeli base fuel dari Pertamina. Hal ini terjadi lantaran base fuel itu mengandung etanol yang mencapai 3,5%.

  • KPK Periksa Tersangka Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina

    KPK Periksa Tersangka Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tersangka dugaan korupsi pengadaan digitalisasi SPBU PT Pertamina periode 2018-2023.

    Tersangka tersebut adalah mantan Direktur PT Pasific Cipta Solusi periode Oktober 2019-2024, Elvizar (ELV).

    “Benar, hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Sdr. ELV dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) periode 2018 – 2023,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (6/10/2025).

    Elvizar diperiksa kapasitasnya sebagai tersangka. Dia didampingi oleh kuasa hukumnya, Febri Diansyah. Menurut Budi, pendampingan itu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    “Sehingga dalam pemeriksaannya, sebagaimana ketentuan pasal 54 KUHAP, seorang tersangka memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum,” jelasnya.

    Di sisi lain, Febri mengatakan kehadirannya sebagai upaya pendampingan terhadap kliennya untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan kepada penyidik. Adapun dia ditunjuk sebagai lawyer Elvizar pada akhir September 2025.

    “Jadi tentu saja sebagai warga negara yang baik, klien kami hadir dari pihak swasta ya, bukan dari pihak Pertamina atau pihak BUMN. Sebagai warga negara yang baik, klien kami hadir dan nanti tentu akan memberikan keterangan yang seterang-terangnya begitu ya dalam posisi pemeriksaan hari ini,” ujar Febri kepada wartawan.

    Kata Febri, kliennya menangani sekitar 4% dari total biaya proyek mencapai Rp3,6 triliun dalam pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina. Meski begitu, dia belum mengetahui sudah sejauh mana KPK menelusuri perkara ini.

    “Jadi perusahaan klien kami ini menangani sekitar 4% dari total 3,6 triliun proyek digitalisasi Pertamina ini. Itu yang perlu kami sampaikan.  Nah kami memang belum mengetahui apakah KPK hanya fokus di 4% ini saja atau KPK juga akan melihat lebih jauh total keseluruhan proyek ini,” kata Febri.

  • Pegawai SPBU Shell Curhat Jam Kerja Dipotong, Begini Reaksi Anies Baswedan

    Pegawai SPBU Shell Curhat Jam Kerja Dipotong, Begini Reaksi Anies Baswedan

    Jakarta –

    Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, membagikan momen saat mengunjungi SPBU Shell di TB Simatupang, Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, dia berbincang dengan salah satu petugas mengenai kondisi para pegawai usai stok BBM kosong.

    Petugas yang bernama Fikri itu kemudian menceritakan kondisi rekan-rekannya semenjak stok BBM Shell kosong. Menurutnya, jam kerja pegawai dikurangi dari yang semula 22 hari/bulan menjadi hanya 15 hari/bulan. Selain itu, mereka juga mulai ‘alih tugas’ berjualan makanan dan minuman.

    “Karyawan itu (dampaknya) pengurangan hari kerja, ada penyesuaian. Jadi ada jam kerja dan jumlah hari kerja dibatasi, misal 22 hari jadi 15 hari kerja (sebulan). Kita sekarang fokus ke food. Jualan kopi dan makanan gitu,” tutur Fikri kepada Anies, dikutip dari akun Instagram @aniesbaswedan, Senin (6/10).

    Anies Baswedan di SPBU Shell. Foto: Doc. Anies Baswedan

    “Dampaknya pengurangan hari kerja, pendapatan juga kurang begitu. Harapannya cepat kembali lagi, bensin Shell ada lagi. Harapannya cepat normal, biar teman-teman bisa kerja normal lagi,” tambahnya.

    Mendengar kalimat tersebut, Anies menunjukkan ekspresi iba. Dia berharap, situasinya bisa kembali normal. Sebab, dengan demikian, seluruh karyawan SPBU Shell bisa kembali kerja seperti biasa.

    “Mudah-mudahan segera pulih dah, biar semua bisa kerja lagi normal. Kompetisi bisa berjalan dengan baik, semua yang kerja di sini bisa dapat penghasilan seperti biasa,” demikian respons Anies Baswedan.

    Sebagai catatan, hingga berita ini dimuat, Senin (6/10), seluruh SPBU Shell di Indonesia masih kehabisan stok BBM. Disitat dari laman resmi Shell Indonesia, bukan hanya Shell Super, stok Shell V-Power dan V-Power Nitro+ juga tak tersedia.

    “Mohon maaf Shell Super tidak tersedia di SPBU Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan,” demikian tulis Shell dalam laman tersebut.

    (sfn/rgr)

  • Pertamina Beri Sinyal Vivo dan BP Sepakat Beli BBM

    Pertamina Beri Sinyal Vivo dan BP Sepakat Beli BBM

    Jakarta –

    PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan SPBU Vivo, APR, dan AKR sepakat melanjutkan pembahasan teknis terkait pembelian base fuel atau Bahan Bakar Minyak (BBM) murni. APR merupakan perusahaan joint venture atau patungan antara BP dan PT AKR Corporindo Tbk.

    Jika semuanya berjalan lancar, rencananya pengiriman kargo base fuel tersebut akan dilakukan pada akhir Oktober 2025. Kesepakatan tersebut didapatkan usai pertemuan antara Badan Usaha (BU) swasta penyalur BBM dengan Pertamina yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) pada Jumat (3/10).

    “VIVO, APR, dan AKR sudah sepakat untuk menindaklanjuti pembicaraan lebih teknis dan tindak lanjut tahap selanjutnya,” kata Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun kepada detikcom, Senin (6/10/2025).

    Roberth menjelaskan pembahasan lanjutan tersebut berupa adanya dokumen pernyataan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance, termasuk pernyataan anti monopoli, anti pencucian uang, dan anti suap.

    Kemudian, Vivo dan BP menyampaikan kebutuhan komoditi yang dibutuhkan dan membahas kesepakatan kesepakatan terkait spesifikasi produk, key terms, dan general terms and conditions.

    Sementara itu, Pertamina akan menyampaikan kembali spesifikasi produk yang dapat memenuhi requirement semua BU dan key term termasuk join surveyor untuk dikonfirmasi oleh BU swasta terkait.

    ⁠”Apabila BU Swasta setuju, maka akan dilaksanakan proses pengadaan komoditi tersebut. ⁠Selanjutnya pemenang pengadaan akan disampaikan kepada BU Swasta dalam lingkup penyedia kargo, best price dan volume kargo,” katanya.

    Tahap selanjutnya, pembahasan aspek komersial atau business to business dan proses joint inspection dalam pengirimannya. Ia menyebutkan jika berjalan lancar, pengiriman kargo yang sudah disepakati akan berlangsung di minggu ketiga Oktober.

    “Perlu ditekankan dan disepakati bahwa proses ini berjalan dengan kesepakatan dari 3 BU Swasta tersebut. Karena pengiriman kargo dalam satu pengadaan yang sama tidak terpisah pisah. Kembali Pertamina menyampaikan bahwa dengan semangat kolaborasi berdasarkan niat baik untuk memberikan pelayanan pada masyarakat ini untuk di sikapi dengan bijak dan positif, sesuai arahan dari Pemerintah,” katanya.

    Sementara itu, Roberth mengatakan untuk SPBU swasta seperti Exxon dan Shell belum dapat melanjutkan pembicaraan lebih lanjut. Hal ini karena Shell masih perlu berkoordinasi dengan kantor pusatnya spesifik pemenuhan compliance vendor.

    “Dan Exxon akan berdiskusi untuk kebutuhan November karena masih memiliki stok BBM,” katanya.

    Lihat juga Video VIVO dan BP Batal Beli BBM dari Pertamina

    (ara/ara)

  • Pertamina sebut Vivo dan bp sepakat tindaklanjuti kerja sama impor BBM

    Pertamina sebut Vivo dan bp sepakat tindaklanjuti kerja sama impor BBM

    Jakarta (ANTARA) – Pertamina Patra Niaga mengatakan PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan PT Aneka Petroindo Raya (APR)-AKR Corporindo Tbk (pengelola SPBU bp) sepakat menindaklanjuti kerja sama impor bahan bakar minyak (BBM) ke pembicaraan yang lebih teknis.

    “Vivo, APR, dan AKR sudah sepakat untuk menindaklanjuti pembicaraan lebih teknis,” ujar Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun kepada ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Roberth mengatakan tahap selanjutnya dari pembahasan kerja sama impor BBM adalah kesepakatan ihwal dokumen pernyataan dalam rangka menjaga Good Corporate Governance (GCG) dan regulasi, seperti pernyataan antimonopoli, pencucian uang, penyuapan dan lain-lain.

    Selain itu, badan usaha pengelola SPBU swasta nantinya akan menyampaikan kebutuhan komoditi yang dibutuhkan, membahas kesepakatan terkait spesifikasi produk, key terms, serta syarat dan ketentuan umum.

    “Selanjutnya, Pertamina akan menyampaikan kembali spesifikasi produk yang dapat memenuhi ‘requirement’ semua BU dan ‘key term’, termasuk ‘joint surveyor’, untuk dikonfirmasi oleh BU (badan usaha,red.) swasta terkait,” ujar dia.

    Apabila badan usaha swasta setuju, lanjut Roberth, maka akan dilaksanakan proses pengadaan komoditi tersebut melalui sistem lelang. Pemenang pengadaan akan disampaikan kepada badan usaha swasta dalam lingkup penyedia kargo, harga terbaik, dan volume kargo.

    Setelah menuai kesepakatan badan usaha swasta ihwal pemenang pengadaan, maka akan dibicarakan terkait aspek komersial dan inspeksi bersama yang dilakukan.

    “Selanjutnya, tahap akhir adalah pengiriman kargo yang sudah disepakati sekitar pekan ketiga Oktober,” kata Roberth.

    Roberth menekankan bahwa proses tersebut berjalan dengan kesepakatan dari tiga badan usaha swasta tersebut, sebab pengiriman kargo dalam satu pengadaan yang sama dan tidak terpisah-pisah.

    Di sisi lain, Exxon dan Shell belum dapat melanjutkan pembicaraan karena Shell perlu berkoordinasi dengan kantor pusat, sedangkan Exxon akan berdiskusi untuk kebutuhan November sebab masih memiliki stok yang memadai.

    “Semangat kolaborasi berdasarkan niat baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ini untuk disikapi dengan bijak dan positif, sesuai arahan dari pemerintah,” katanya.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Imbau Masyarakat Waspada Isu Hoax

    Pertamina Imbau Masyarakat Waspada Isu Hoax

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga dalam beberapa waktu terakhir telah mengamati dan membaca adanya praktik manipulasi informasi atau bahkan penyesatan informasi seperti HOAX yang berpotensi membuat masyarakat dan konsumen menjadi tidak nyaman dan kuatir kondisi yang terjadi.

    Penyebaran disinformasi atau HOAX ini dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan diarahkan kepada Pertamina dan Pemerintah.

    Kondisi ini sangat disayangkan oleh Pertamina karena tidak saja merupakan pencemaran nama baik Pertamina sebagai BUMN namun juga terhadap pemerintah yang saat ini sedang membantu dan menjadi pengayom dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

    Maka, Pertamina Patra Niaga merasa perlu untuk meluruskan sejumlah informasi hoaks yang beredar di media sosial. Berikut adalah deretan hoaks dan misinformasi dan fakta sebenarnya :

    1. Informasi Pengujian RON BBM dengan Alat Portabel

    Beredarnya hasil pengujian Research Octane Number (RON) bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan alat portabel, kami perlu memberikan klarifikasi bahwa metode tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengujian resmi untuk menentukan angka oktan suatu BBM.

    Secara teknis, pengujian RON memiliki standar baku internasional yang hanya dapat dilakukan menggunakan mesin CFR (Cooperative Fuel Research Engine) sesuai metode ASTM D2699 untuk RON. Mesin CFR merupakan satu-satunya alat yang disertifikasi secara global untuk mengukur ketahanan bahan bakar terhadap detonasi yang menimbulkan knocking melalui proses pembakaran nyata dengan parameter suhu, tekanan, dan rasio kompresi yang dikontrol ketat.

    Pengujian yang dilakukan dengan alat portabel Oktis-2 terhadap berbagai jenis BBM seluruh operator BBM menunjukkan hasil yang bervariasi, ada yang lebih rendah maupun lebih tinggi dari standar sebenarnya, sehingga membuktikan ahwa alat tersebut tidak memiliki akurasi dan kepresisian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

    Di dalam alat ini juga terdapat pilihan sistem pengukuran USA dan RUS (Eropa), dimana di Eropa menggunakan standar RON, sementara USA menggunakan AKI (Anti Knocking Index atau setengah dari penjumlahan RON dan MON). Secara konversi, RON 98 (Eropa) setara dengan AKI 91-92 (USA), sehingga di Amerika Serikat memang tidak dikenal istilah RON 98. Alat Oktis-2 hanya mengukur sifat dielektrik (penghantaran listrik) dari bahan bakar bukan mengukur RON dan tidak ada hubungan antara sifat dielektrik dengan RON.

    2. Pembatasan pengisian BBM hingga 7 hari untuk mobil dan 4 hari untuk motor, serta larangan bagi penunggak pajak kendaraan adalah tidak benar. Penyaluran BBM, khususnya BBM Subsidi, tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku agar lebih tepat sasaran dan transparan. Hal ini juga sudah disampaikan oleh kementerian ESDM melalui juru bicara KESDM.

    3. Adanya kebakaran SPBU akibat kebijakan pembatasan BBM adalah Hoaks. Video yang beredar adalah rekaman lama dari peristiwa berbeda, yaitu insiden kebakaran SPBU di Aceh pada tahun 2024.

    4. Video Viral Lumajang : masyarakat disebut menggeruduk SPBU adalah Hoaks. Kejadian sebenarnya adalah pada Rabu, 17 September 2025, ketika ada karnaval di Desa Sentul, Lumajang. Karena hujan deras, penonton berdesakan berteduh di area SPBU yang sudah tutup sejak pukul 21.00 WIB. Keributan terjadi akibat pengaruh minuman keras, bukan karena layanan SPBU. Tidak ada penjarahan atau kerusakan, hanya sampah yang berserakan keesokan harinya.

    Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengimbau masyarakat agar jeli dan teliti terhadap berbagai bentuk disinformasi yang sering beredar.

    “Masyarakat perlu mewaspadai hoaks lainnya seperti adanya hoaks seperti pembatasan pembelian BBM akhir-akhir ini dan juga informasi seperti pengujian-pengujian yang tidak dilakukan oleh ahlinya serta informasi-informasi hoaks lainnya seperti rekrutmen fiktif yang mengatasnamakan Pertamina,” ujar Roberth.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Campuran Etanol di Bensin Sudah Ada di Pertamax Green 95

    Campuran Etanol di Bensin Sudah Ada di Pertamax Green 95

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kandungan etanol dalam produk Bahan Bakar Minyak (BBM) telah diterapkan pada produk Pertamax Green 95. Campuran etanol dalam bensin bukan hal baru.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan penggunaan etanol menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon sekaligus menekan ketergantungan impor bahan bakar fosil.

    “Saat ini Pertamina sudah mulai menjual E5. Jadi 5% campuran etanol di dalam bensin itu sudah ada di Pertamax Green 95. Ini kita semua di Kementerian ESDM sudah pakai Green 95. Jadi, bapak ibu sekalian kalau mau kendaraannya bensin tolong dicampur dengan etanol,” katanya dalam acara Indonesia Energy Transition Dialogue di Jakarta, Senin (6/10/2025).

    Eniya menambahkan, berdasarkan data yang pernah ia lihat, penggunaan bensin dengan campuran etanol atau Pertamax Green tersebut sudah meningkat, berbeda dibandingkan beberapa waktu lalu. Saat ini sudah ada 104 SPBU Pertamina yang menjual Pertamax Green.

    “Sekarang rada naik kok. Nanti coba di data BPH Migas ya, karena pemakaian. Itu kalau saya melihat rada naik,” katanya.

    Lebih lanjut, Eniya menegaskan bahwa penerapan etanol di BBM bukan hanya dilakukan Indonesia, tetapi juga telah menjadi standar umum di berbagai negara.

    “Negara lain udah banyak. Di petanya itu Amerika sudah E20, Brasil sudah fleksi ya, tapi kebijakan dia kalau nggak salah E35 sama E100, di tengahnya terserah, baseline-nya E35. Terus kayak Thailand E20, India juga E20, terus yang Eropa-Eropa sudah E10 semua itu. Terus saya agak nggak hafal tapi ada list-nya banyak banget,” katanya.

    (ara/ara)

  • Pertamina Bantah Isu Beli BBM Dibatasi hingga Larang Penunggak Pajak Beli Bensin – Page 3

    Pertamina Bantah Isu Beli BBM Dibatasi hingga Larang Penunggak Pajak Beli Bensin – Page 3

    Roberth pun membeberkan isu hoaks lain yang masih berkaitan dengan Pertamina. Salah satunya, terkait adanya kebakaran SPBU akibat kebijakan pembatasan BBM. 

    “Video yang beredar adalah rekaman lama dari peristiwa berbeda, yaitu insiden kebakaran SPBU di Aceh pada tahun 2024,” seru dia. 

    Kabar menyimpang lain, soal video viral Lumajang yang merekam peristiwa masyarakat menggeruduk SPBU. Kejadian sebenarnya adalah pada Rabu, 17 September 2025 ketika ada karnaval di Desa Sentul, Lumajang. 

    “Karena hujan deras, penonton berdesakan berteduh di area SPBU yang sudah tutup sejak pukul 21.00 WIB. Keributan terjadi akibat pengaruh minuman keras, bukan karena layanan SPBU. Tidak ada penjarahan atau kerusakan, hanya sampah yang berserakan keesokan harinya,” kata Roberth.