Xcloud.id

Tempat Fasum: SPBU

  • Bahlil Klaim Campuran Etanol di BBM Pertamina Sesuai Standar

    Bahlil Klaim Campuran Etanol di BBM Pertamina Sesuai Standar

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia meluruskan keraguan publik soal bahan bakar minyak (BBM) Pertamina yang mengandung etanol. Dia menegaskan, kandungan senyawa tersebut masih dalam batas aman dan sesuai standar.

    Sebab, menurut Bahlil, pencampuran etanol itu sudah melalui uji standar yang dilakukan Lemigas. Dia juga menekankan, uji standar tersebut berlaku untuk badan usaha (BU) SPBU swasta.

    “Seluruh minyak atau BBM yang didistribusikan ke SPBU, baik punya Pertamina atau swasta, semua diuji lewat standar pemerintah lewat lemigas. Dan kalau tidak lalu standar pasti tidak akan didistribusikan,” tegas Bahlil saat ditemui wartawan di kawasan Sarinah, Jakarta.

    SPBU Pertamina. Foto: Dok. Laman Pertamina Retail

    Biar publik tak salah kaprah, Bahlil menerangkan komposisi etanol yang aman dicampurkan ke bahan bakar minyak. Menurutnya, campuran etanol yang berada di bawah 20 persen diklaim tak masalah. Selain itu, kandungan senyawa tersebut juga harus punya kadar kemurnian 99,95 persen.

    “Etanol itu selama di bawah 20 persen itu tidak ada masalah. Selama etanolnya itu etanol murni 99,95 persen. Dan yang dilakukan oleh Pertamina itu kemarin, itu adalah sudah memenuhi standar,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan kandungan etanol dalam produk BBM merupakan praktik yang lazim dan berlaku secara internasional. Ia bahkan menyebut, praktik ini juga dilakukan oleh Amerika Serikat (AS), Brazil, hingga Thailand.

    “Penggunaan BBM dengan campuran etanol hingga 10% telah menjadi best practice di banyak negara seperti di Amerika, Brasil, bahkan negara tetangga seperti Thailand, sebagai bagian dari upaya mendorong energi yang lebih ramah lingkungan sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon,” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).

    (sfn/din)

  • Sidang Gugatan Perdata Bahlil Imbas BBM Swasta Langka Ditunda Pekan Depan

    Sidang Gugatan Perdata Bahlil Imbas BBM Swasta Langka Ditunda Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Sidang perdana menggugat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia batal berlangsung. Sebab pihak tergugat III PT Shell Indonesia tidak dan tergugat I-II belum menyiapkan legal standing.

    Tergugat I adalah pihak Menteri ESDM dan tergugat II adalah PT Pertamina. Atas hal tersebut, sidang dengan nomor perkara 648/Pdt.G/2025/PN batal dilaksanakan pada Rabu (8/10/2025).

    Hakim Ketua Sidang, Ni Kadek Susantiani mengatakan pihaknya telah menyurati PT Shell Indonesia untuk menghadiri sidang, tapi sampai pukul 12.00 PT Shell Indonesia tidak kunjung hadir sehingga sidang di skors hingga Rabu (15/10/2025). Terlebih tergugat I dan II belum melengkapi berkas.

    “Jadi untuk kelengkapan persidangan akan kita lakukan lagi di Rabu depan untuk pihak tergugat untuk hadir kembali saya berharap sudah lengkap minggu depan,” kata Susantiani di PN Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

    Pihak dari tergugat I dan II menyampaikan masih menunggu keputusan direksi dan komunikasi secara internal terkait penerbitan legal standing.

    Pihak tergugat II sempat meminta agar tenggat waktu penyerahan legal standing dilakukan selama dua minggu. Namun, Susantiani menolak permohonan itu dan menetapkan legal standing diberikan Rabu pekan depan.

    Kepada awak media, kuasa hukum Tati Suryati, Boyamin Saiman selaku pihak penggugat menyayangkan atas tindakan pihak tergugat. Boyamin menilai mereka tidak serius menanggapi gugatan yang dilayangkan.

    Padahal menurutnya gugatan ini dilakukan demi kepentingan masyarakat yang sulit mendapatkan BBM dari SPBU Swasta.

    “Karena ini sebenarnya gugatan ini mewakili kepentingan masyarakat yang menginginkan bisa membeli bahan bakar minyak murni yang ada di SPBU swasta. Baik yang mobil maupun bahkan roda dua teman-teman ojol juga sudah mengkonsumsinya,” ucapnya usai sidang.

    Dia mengatakan upaya hukum juga memaksa pemerintah bergerak cepat memperbaiki masalah yang berlangsung agar SPBU swasta mendapatkan stok BBM.

    Boyamin menyebut berencana mengubah petitum terkait kerugian materiil kliennya. Namun isi gugatan masih sama yakni meminta pemerintah mempermudah distribusi BBM kepada SPBU swasta.

    “Petitumnya mungkin malah kita perbarui karena sebenarnya [kerugian] bukan Rp1,1 bahkan ada diangka lebih dari itu. Kira-kira diangka Rp3,5 juta gitu dari proses pembelian selama 3 minggu terakhir,” tuturnya.

    Di sisi lain, Tati Suryati mengungkapkan bahwa dirinya telah lama menggunakan BBM milik swasta seperti Vivo, BP, dan Shell. Dia mengatakan enggan menggunakan BBM Pertamina karena meragukan kualitasnya. Dia mengaku saat mencoba bensin dari Pertamina, kendaraannya jadi kurang bertenaga dan lebih boros.

    “Saya sih sudah coba waktu itu. Perbandingannya berbeda ketika dari 0 gitu dari minim banget. Isinya tuh habisnya lebih cepat ya. Versi saya itu ya.Tapi gak tau yang lain. Itu pengalaman saya lebih cepat dan agak tenaganya agak kurang,” kata Tati.

  • Fortuner-Pajero Sport Harusnya Tak ‘Minum’ Solar, Ini Jenis BBM yang Tepat

    Fortuner-Pajero Sport Harusnya Tak ‘Minum’ Solar, Ini Jenis BBM yang Tepat

    Jakarta –

    Toyota Fortuner dan Pajero Sport tak dianjurkan untuk ‘minum’ solar. Lalu apa BBM yang cocok untuk kedua SUV bongsor itu?

    Setiap kendaraan punya spesifikasinya tersendiri. Terpenting urusan bahan bakar, harus disesuaikan dengan spesifikasi mesin kendaraan tersebut. Contohnya untuk SUV bongsor bermesin diesel sekelas Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport, jangan dikasih minum solar subsidi.

    Mengutip laman Instagram Pertamina, Fortuner versi diesel dan Pajero Sport sudah mengusung teknologi commonrail ataupun turbo diesel. Untuk Fortuner dan Pajero tahun 2015 ke atas yang disebut punya kompresi mesin di rentang 15:1 hingga 17:1 dianjurkan menggunakan BBM dengan angka cetane 53. Di SPBU Pertamina, bahan bakar dengan cetane 53 itu bisa ditemukan pada produk Pertamina Dex.

    Bahan Bakar yang Tepat untuk Fortuner Diesel dan Pajero Sport

    Mengutip buku panduan manual untuk Fortuner diesel dengan mesin 2GD-FTV berkapasitas 2.4L dan mesin 1GD-FTV berkapasitas 2.8L, dianjurkan menggunakan bahan bakar diesel yang digunakan mengandung 50 ppm atau kurang sulfur. Angka cetanenya 48 atau lebih tinggi.

    Untuk bahan bakar dengan angka cetane 48 dapat ditemui pada jenis Biosolar. Kendati demikian, kalau bicara kandungan sulfur masih terbilang cukup tinggi. Dalam catatan detikcom, kandungan sulfur dari maksimum biosolar B30 bisa mencapai 2.500 ppm. Sementara disebutkan bahwa kandungan sulfur untuk model Euro4 kandungan sulfurnya 50 ppm.

    Bahan bakar dengan kandungan sulfur 50 ppm itu bisa ditemui pada Pertamina Dex serta Shell V-Power Diesel.

    “Anda hanya harus menggunakan bahan bakar diesel yang mengandung 50 ppm atau kurang sulfur dengan cetane number dari 48 atau lebih tinggi,” begitu penjelasannya.

    Pajero Sport pun demikian. Ditelusuri detikOto dari buku panduan manual SUV bongsor tiga berlian itu disarankan menggunakan bahan bakar dengan angka cetane 51 atau lebih tinggi. Perlu diketahui juga bahan bakar tersebut harus memiliki kandungan sulfur kurang dari 50 ppm. “Penggunaan bahan bakar diesel dengan tipe yang lebih rendah dari yang direkomendasikan dapat berpengaruh buruk pada nilai emisi gas buang, serta kemampuan dan daya tahan mesin,” demikian tertulis pada buku panduan manual Pajero Sport.

    Bicara jenisnya, bahan bakar dengan angka cetane 51 ditemui pada varian Dexlite. Namun demikian sulfurnya masih tinggi yaitu maksimal 1.200 ppm. Dari Pertamina, untuk bahan bakar diesel juga ada Pertamina Dex. Pertamina Dex merupakan bahan bakar diesel dengan cetane number 53 dengan sulfur 50 ppm.

    Selain Pertamina, Shell juga memiliki bahan bakar diesel dengan kandungan sulfur rendah dan angka cetane setara 51. Bahan bakar itu adalah Shell V-Power Diesel.

    (dry/din)

  • Urai macet, Paljaya percepat pembangunan SPALD-T di TB Simatupang

    Urai macet, Paljaya percepat pembangunan SPALD-T di TB Simatupang

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pengelola Air Limbah Jakarta (Paljaya) mempercepat penyelesaian pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

    Direktur Utama Paljaya Untung Suryadi mengungkapkan pekerjaan di titik manhole-4 (MH-4) yang berlokasi di depan CIBIS Park telah rampung dan ruas jalan dapat dilalui kendaraan dengan lancar.

    “Alhamdulillah, pekerjaan di manhole-4, depan CIBIS Park, telah selesai tepat waktu pada 7 Oktober 2025. Barrier sudah kami bongkar, dan lalu lintas kembali lancar seperti semula,” ujar Untung di Jakarta, Rabu.

    Dia menambahkan pekerjaan di manhole-7 (MH-7) yang berada di depan SPBU TB Simatupang masih berlanjut dan ditargetkan rampung pada 25 Oktober 2025.

    “Progres di manhole-7 berjalan baik dan area tersebut tidak semacet manhole-4 sehingga dampak lalu lintas relatif lebih ringan,” kata Untung.

    Pembangunan SPALD-T di kawasan TB Simatupang, kata dia, dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan air limbah domestik di Jakarta Selatan.

    Setiap hari, bangunan di sepanjang jalan tersebut menghasilkan air limbah dari aktivitas rumah tangga, perkantoran, dan fasilitas umum.

    Tanpa sistem pengolahan yang baik, maka air limbah berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu kualitas hidup masyarakat sekitar.

    “Sejak April 2025, kami membangun jaringan pipa air limbah bawah tanah agar air limbah dari rumah tangga maupun gedung perkantoran dapat dialirkan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD),” jelas Untung.

    Dengan begitu, lanjut dia, air limbah dapat diolah sesuai standar sebelum dikembalikan ke lingkungan secara aman.

    Dalam pelaksanaan proyek tersebut, Paljaya menggunakan teknologi Micro Tunnel Boring Machine (MTBM), yaitu metode pengeboran bawah tanah tanpa galian terbuka yang memungkinkan pemasangan pipa hingga kedalaman 14 meter.

    Teknologi itu pun dinilai efektif untuk menjaga stabilitas permukaan jalan sekaligus menghindari gangguan terhadap utilitas lain di kawasan padat infrastruktur, salah satunya TB Simatupang.

    “Teknologi MTBM membantu kami bekerja lebih efisien dan minim gangguan terhadap masyarakat. Pekerjaan memang membutuhkan kehati-hatian tinggi, tetapi hasilnya memberikan manfaat besar bagi sistem sanitasi Jakarta di masa depan,” tutur Untung.

    Dia menambahkan proyek SPALD-T TB Simatupang akan berlanjut hingga Juni 2026. Paljaya memastikan seluruh pekerjaan itu dilakukan dengan memperhatikan keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan keberlanjutan lingkungan.

    “Kami menyampaikan terima kasih atas kesabaran dan pengertian masyarakat selama proses pembangunan berlangsung. Dukungan masyarakat sangat berarti bagi keberhasilan program sanitasi aman di Jakarta,” ungkap Untung.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sidang Perdana Gugatan Bahlil soal Kelangkaan BBM di SPBU Swasta Digelar Hari Ini (8/10)

    Sidang Perdana Gugatan Bahlil soal Kelangkaan BBM di SPBU Swasta Digelar Hari Ini (8/10)

    Bisnis.com, JAKARTA – Sidang perdana gugatan terhadap Menteri ESDM Bahlil digelar di PN Jakarta Pusat pada hari ini, Rabu (8/10/2025). Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 648/Pdt.G/2025/PN.

    Bahlil digugat oleh warga sipil bernama Tati Suryati. Selain Bahlil, PT Pertamina (Persero) dan  PT Shell Indonesia juga digugat. 

    Kuasa hukum Tati, Boyamin Saiman mengatakan sidang ini bertujuan untuk membenahi regulasi pemerintah yang terlalu bertele-tele mengenai kuota impor bagi SPBU Swasta.

    Sidang gugatan juga menuntut kerugian material maupun immaterial yang dirasakan oleh kliennya. Sebab, Tati mengalami kesulitan saat hendak mengisi BBM di SPBU Shell di sekitar BSD, Tangerang.

    Boyamin menyebut kliennya telah mengantongi bukti transaksi pembelian bensin di SPBU Shell.

    “Sebenarnya kalau memang kuotanya habis, dan kuota Pertamina masih banyak, ya sudah, kasih saja ke SPBU swasta. Tidak perlu ribet impor harus lewat Pertamina. Itu justru memperlambat dan memperpanjang birokrasi, sehingga yang terjadi malah makin molor,” ujar Boyamin di PN Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

    Dia menjelaskan pemerintah seharusnya melayani semua lapisan masyarakat, termasuk investor karena Indonesia menjadi negara yang banyak dituju untuk berinvestasi. Dia mengkhawatirkan kebijakan pembatasan impor berimbas terhadap ekosistem investasi, termasuk neraca dagang.

    Dia juga menyinggung mengenai pembatalan SPBU Swasta membeli fuel base dari Pertamina atau bensin murni yang belum dicampur pewarna atau zat lainnya. 

    Dia mengungkapkan penolakan itu disebabkan oleh adanya kandungan etanol. Meskipun kandungan etanol masih dalam batas aman, yakni di bawah 20%.

    “Jadi, gugatan ini hanya untuk membuka fakta-fakta agar semua pihak transparan. Tapi saya tetap menyalahkan pemerintah, karena gagal melakukan mitigasi. Sejak Juni atau Agustus masyarakat sudah teriak soal kelangkaan BBM, tapi tidak diantisipasi sampai sekarang,” katanya.

    Dalam catatan Bisnis, penggugat menaksir kerugian materiil selama dua minggu setara dengan dua kali pengisian BBM V-Power Nitro+ RON 98 dengan hitungan dua dikalikan Rp 560.820 menjadi senilai Rp1.161.240. 

    Selain itu, penggugat juga mengklaim mengalami kerugian immateriil karena merasa cemas dan was-was saat menggunakan BBM dengan jenis lain. 

    “Kerugian imateriil yang berpotensi dialami oleh penggugat adalah tidak lagi bisa menggunakan kendaraan tersebut selamanya, yang di mana nilai dari mobil tersebut adalah Rp500 juta,” ucap Boyamin, dikutip Rabu (8/10/2025).

    Oleh karena itu, Boyamin menerangkan bahwa kliennya menuntut agar ketiga tergugat dinyatakan melawan hukum dan mengganti kerugian materiil Rp1,16 juta serta immateriil Rp500 juta.

  • Pakar Energi Sebut Etanol 3,5% di Base Fuel Pertamina Tak Kurangi Kualitas BBM

    Pakar Energi Sebut Etanol 3,5% di Base Fuel Pertamina Tak Kurangi Kualitas BBM

    Jakarta –

    Kekhawatiran SPBU swasta untuk membeli BBM dasar atau base fuel karena kandungan etanol ditepis para pakar energi. Kadar etanol base fuel Pertamina sebesar 3,5% justru dinilai aman dan sesuai standar internasional, bahkan membawa manfaat bagi lingkungan.

    Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yus Widjajanto mengatakan kandungan energi etanol memang lebih rendah dibandingkan dengan bensin, yakni rentang 26,8-29,7 megajoule per kilogram (MJ/kg), sedangkan bensin sekitar 40 MJ/kg. Kendati demikian hal tersebut tidak berpengaruh apapun terhadap mesin dan performa kendaraan.

    “Jadi kalau kandungan etanolnya hanya 3,5%, energi yang turun hanya sekitar 1%. Artinya daya mesin hanya berkurang sekitar 1%, dan itu tidak akan terasa. Di konsumsi bahan bakar tidak akan lebih boros, di tarikan (performa) kendaraan tetap enak aja, nggak akan terasa karena secara internasional, penurunan daya baru terasa kalau sudah mencapai 2% akan dirasakan oleh pengendara,” papar Tri dalam keterangannya, Selasa (7/10/2025).

    “Jadi kalau cuma 1 persen, tidak akan berpengaruh ke konsumsi bahan bakar maupun tarikan (performa) kendaraan,” lanjutnya menyimpulkan.

    Tri menjelaskan, etanol diketahui memiliki nilai research octane number (RON) tinggi, yakni sekitar 110-120. Alhasil, dengan penambahan etanol sebesar 3,5% ke dalam bensin, RON justru dapat meningkat sebesar 3,85-4,2 poin.

    Kandungan etanol ini dinilai Tri berada jauh di bawah ambang batas yang umum digunakan banyak negara. Di Amerika Serikat, misalnya, kadar etanol dalam bensin bisa mencapai 10%, sedangkan di Brazil bahkan mencapai 85%.

    “Bahkan Shell di Amerika pun menjual bensin yang dicampur etanol 10%, dan di sana baik-baik saja, tidak ada masalah dengan mesin kendaraan. Bahkan di Brazil kadar etanolnya sampai 85%, Australia juga sudah pakai,” jelas Tri.

    Dia menilai penolakan sejumlah operator SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR dan Vivo terhadap base fuel Pertamina terlalu berlebihan. “Saya melihat ini lebih ke isu yang digunakan untuk menekan pemerintah agar mengeluarkan lagi kuota impor mereka,” ujarnya.

    Senada dengan Tri, Dosen Jurusan Rekayasa Minyak dan Gas Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Muhammad Rifqi Dwi Septian mengatakan penggunaan etanol dalam bahan bakar justru membawa dampak positif bagi kualitas udara.

    “Etanol memiliki kandungan oksigen yang tinggi, sehingga pembakarannya lebih sempurna. Itu membuat kadar karbon monoksida dan hidrokarbon tidak terbakar bisa berkurang, artinya lebih ramah lingkungan,” kata Rifqi menambahkan.

    Dia menambahkan, etanol juga dapat meningkatkan angka oktan atau Research Octane Number (RON) bahan bakar menjadi lebih tinggi, di kisaran 108-113.

    “Semakin tinggi oktan, semakin efisien proses pembakaran di mesin. Ini justru bagus untuk performa kendaraan,” ujar Rifqi.

    Rifqi menilai kekhawatiran soal etanol yang disebut bisa menyebabkan karat atau kerusakan pada mesin cenderung berlebihan. Baginya, etanol adalah senyawa kimia yang juga dikenal dengan sebutan etil alkohol atau alkohol yang diperoleh dari hasil fermentasi bahan nabati seperti tebu, jagung, atau singkong, yang kemudian dicampurkan ke dalam BBM sebagai aditif.

    Di Indonesia, penambahan etanol pada BBM dilakukan dalam rangka mendukung program energi terbarukan dan ramah lingkungan yang dicanangkan pemerintah.

    Etanol digunakan untuk meningkatkan angka oktan (RON) pada BBM, sehingga kualitas pembakaran di mesin kendaraan menjadi lebih baik dan emisi gas buang bisa ditekan. Amerika Serikat dan Brazil jadi contoh negara yang sukses menerapkan etanol sebagai bagian pada komponen yang wajib ada di dalam campuran bahan bakar mesin mereka.

    (hal/kil)

  • Stok BBM SPBU Swasta Kosong Bikin Investor Ogah Tanam Modal? Ini Kata BKPM

    Stok BBM SPBU Swasta Kosong Bikin Investor Ogah Tanam Modal? Ini Kata BKPM

    Jakarta –

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bicara dampak kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU swasta ke iklim investasi. Hal ini bisa berdampak ke investasi seperti di pasar modal.

    “Tapi kalau ditanya pengaruhnya terhadap investasi jangka pendek, misalnya di bursa, mungkin saja ada pengaruhnya, karena biasanya di bursa itu kan responsnya terhadap pasar jangka pendek,” kata Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan usai acara International & Indonesia CCS Forum 2025 di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Nurul menambahkan, kelangkaan BBM di SPBU swasta tidak akan mempengaruhi investasi jangka panjang.

    “Tetapi kalau kemudian ini sudah melalui fase yang clear, ada check and balance-nya, baik dari pihak pemerintah, BUMN maupun juga dari pihak swasta, biasanya dari situ nanti mulai kelihatan. Artinya, apakah ini dalam investasi jangka panjang, khususnya di investasi langsung berpengaruh atau tidak. Saya yakin investor menanti hasilnya dari ini,” katanya.

    BBM di SPBU Swasta Kosong

    Sebagai informasi, sejak akhir Agustus 2025, kekosongan pasokan BBM jenis bensin terjadi sejumlah di SPBU swasta, di antaranya SPBU Shell dan BP-AKR. Kekosongan ini sudah terjadi dua kali dalam satu tahun ini.

    Berdasarkan catatan detikcom, kekosongan pasokan BBM di SPBU Shell dan BP-AKR terjadi pada awal 2025, sekitar akhir Januari dan awal Februari. Penyebab kekosongan stok itu diklaim akibat kendala pengadaan BBM ke sejumlah SPBU.

    Untuk mengatasi kekosongan tersebut, Kementerian ESDM mendorong SPBU swasta untuk membeli base fuel atau BBM murni dari Pertamina. Namun hingga saat ini, belum ada kepastian dari SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina. Prosesnya saat ini masih dalam negosiasi.

    (ara/ara)

  • Shell Belum Putuskan Beli BBM Pertamina, Masih Tunggu Restu Pusat

    Shell Belum Putuskan Beli BBM Pertamina, Masih Tunggu Restu Pusat

    Jakarta –

    Shell Indonesia dan PT ExxonMobil Lubricants Indonesia belum memutuskan pembelian base fuel atau bahan bakar minyak (BBM) murni dari Pertamina. Bahkan, sejauh ini, negosiasinya belum berlanjut.

    Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengungkap alasan Shell Indonesia belum memutuskan pembelian base fuel dari Pertamina. Menurutnya, mereka masih menunggu ‘restu’ dari kantor pusat soal pemenuhan compliance vendor.

    “Dan Exxon akan berdiskusi untuk kebutuhan November karena masih memiliki stok BBM,” ujar Roberth MV kepada detikcom, dikutip Selasa (7/10).

    SPBU Shell masih kosong. Foto: Grandyos Zafna

    Meski demikian, Roberth mengklaim, SPBU swasta lain seperti VIVO dan APR-AKR telah setuju untuk melanjutkan pembahasan teknis terkait pembelian base fuel dari Pertamina. APR merupakan perusahaan patungan antara BP dan PT AKR Corporindo Tbk.

    Dia menegaskan, jika seluruh prosesnya lancar dan tanpa hambatan berarti, maka pengiriman kargo base fuel kemungkinan besar akan dilakukan mulai akhir bulan ini.

    “VIVO, APR, dan AKR sudah sepakat untuk menindaklanjuti pembicaraan lebih teknis dan tindak lanjut tahap selanjutnya,” kata dia.

    Pembahasan Lanjutan

    Disitat dari detikFinance, Roberth menjelaskan pembahasan lanjutan tersebut berupa adanya dokumen pernyataan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance, termasuk pernyataan anti monopoli, anti pencucian uang, dan anti suap.

    Setelah itu, VIVO dan BP menyampaikan kebutuhan komoditi yang dibutuhkan dan melakukan pembahasan kesepakatan terkait spesifikasi produk, key terms, dan general terms and conditions.

    Di saat bersamaan, Pertamina akan menyampaikan kembali spesifikasi produk yang dapat memenuhi requirement semua BU dan key term termasuk join surveyor untuk dikonfirmasi oleh BU swasta terkait.

    ⁠”Apabila BU Swasta setuju, maka akan dilaksanakan proses pengadaan komoditi tersebut. ⁠Selanjutnya pemenang pengadaan akan disampaikan kepada BU Swasta dalam lingkup penyedia kargo, best price dan volume kargo,” kata dia.

    (sfn/rgr)

  • Tere Liye Kritik Keras Kebijakan Impor BBM Satu Pintu: Dungu Tak Bertepi

    Tere Liye Kritik Keras Kebijakan Impor BBM Satu Pintu: Dungu Tak Bertepi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Penulis novel, Tere Liye mengkritik keras kebijakan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) satu pintu. Menurutnya, itu kebijakan yang dungu.

    Pasalnya, kebijakan tersebut dianggap berdampak ke sejumlah hal. Seperti habisnya stok bensin di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell.

    “Kasus habisnya stok BBM di SPBU swasta ini adalah bukti: pemerintah memang tidak mau Indonesia ini maju, atau kemungkinan lain, mereka dungu tak bertepi,” tulisnya dikutip akun Instagram, Selasa (7/10/2025).

    Dia lalu memaparkan sejumlah alasan mengapa menilai kebijakan tersebut dungu. Bahkan dia membuka diri argumentasinya dibantah.

    “Akan saya jelaskan dengan argumen-argumen, buat kalian yang mau bantah, maka bantahlah argumen saya dengan dalil setara,” terangnya.

    Dia bilang BBM yang dijual oleh SPBU swasta adalah produk non subsidi. Sehingga mestinya pemerintah tidak dirugikan sama sekali.

    “Malah untung, bisa mungut pajak,” ujarnya.

    Jika pemerintah tidak suka ada SPBU swasta, sarannya maka tutup saja semuanya. Bukannya mengizinkan, tapi membatasi impornya.

    “Kamu bikin impor satu pintu? Hanya bisa lewat Pertamina? Maka disinilah kegagalan terbesar argumen pemerintah. Jika pada akhirnya produk ini sama-sama impor, maka ngapain dipaksa satu pintu? Aneh sekali logika ini,” paparnya.

    Dia juga mengungkit kasus korupsi kuota impor. Mulai gula, sampai daging sapi/

    “Rebutan kuota, ngakalin alokasi kuota, suap kuota. Inilah sumber penyakit impor di Indonesia. Sejak dulu, kuota ini sengaja dibuat pemerintah buat jadi bancakan. Itu tuh fakta!”

  • BBM SPBU Swasta Langka, Bahlil Wajibkan Beli dari Pertamina tapi Tak Sediakan BBM RON 95

    BBM SPBU Swasta Langka, Bahlil Wajibkan Beli dari Pertamina tapi Tak Sediakan BBM RON 95

    FAJAR.CO.ID — Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM terjadi di SPBU swasta. Kelangkaan ini ditengarai terjadi akibat kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mewajibkan SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina, tetapi justru tak menyediakan BBM dengan jenis oktan RON 95.

    Tidak adanya stok RON 95 dari Pertamina menjadi sorotan Komisi XII DPR RI. Ketiadaan BBM RON 95 memicu kelangkaan yang dialami oleh seluruh SPBU swasta di tanah air.

    Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar menilai tidak tersedianya BBM RON 95 di Pertamina menjadi anomali kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di saat seluruh SPBU swasta diwajibkan membeli bahan bakar dasar dari Pertamina untuk stok hingga akhir tahun ini.

    “⁠Swasta diwajibkan beli base fuel ke Pertamina, padahal SPBU swasta menjual 3 jenis bensin (Ron 92, 95 dan 98). Sedangkan Pertamina hanya bisa menyediakan Ron 92 dan 98,” ujar Gunhar dalam keterangannya belum lama ini.

    Tidak tersedianya BBM RON 95 di Pertamina membuat SPBU swasta kebingungan mencari pasokan bahan bakar minyak dengan spesifikasi tersebut. Kebingungan terjadi saat Kementerian ESDM mewajibkan SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina.

    “Saat ini BBM jenis Ron 95, Pertamina hanya tersedia di 119 SPBU, untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” ungkapnya.

    Di sisi lain, pemerintah mengklaim telah menambah kuota impor BBM pada SPBU swasta untuk 2025. Bahkan, kuota yang diajukan oleh SPBU swasta dinilai telah melampaui kebijakan yang diatur pemerintah.