Xcloud.id

Tempat Fasum: SPBU

  • Motor Rusak Diduga Usai Isi BBM di SPBU Bojonegoro, Pertamina Lakukan Monitoring

    Motor Rusak Diduga Usai Isi BBM di SPBU Bojonegoro, Pertamina Lakukan Monitoring

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Puluhan pemilik sepeda motor di Kabupaten Bojonegoro mengeluhkan kendaraannya mendadak bermasalah, mulai dari mesin tersendat (brebet), tarikan berat, hingga sulit dinyalakan (sulit distarter) dalam beberapa hari terakhir.

    Dugaan kuat, kerusakan ini dipicu oleh penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang diindikasi telah tercampur air atau etanol dengan kadar yang tidak wajar. Fenomena ini menjadi perhatian setelah sejumlah bengkel di Bojonegoro mengalami lonjakan jumlah motor dengan keluhan serupa.

    Di salah satu bengkel resmi di wilayah kota Bojonegoro, seorang mekanik berinisial S mengungkapkan bahwa sejak awal pekan ini, bengkelnya telah menerima sedikitnya 45 unit motor dengan keluhan identik.

    “Rata-rata motor yang datang ke sini mengeluh brebet dan susah hidup. Setelah dicek, businya hitam dan cepat kotor, ini adalah indikasi dari pembakaran yang tidak sempurna,” ujar S pada Sabtu (26/10/2025).

    Ia menambahkan, hampir semua motor yang bermasalah tersebut baru saja mengisi BBM jenis Pertalite dari beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sekitar Bojonegoro kota. Setelah dilakukan langkah penanganan berupa pengurasan tangki bahan bakar dan penggantian busi, kondisi motor kembali normal.

    “Setelah diganti busi dan bahan bakarnya dikuras, performa motor kembali seperti semula. Tapi kalau masih pakai bensin yang sama, ya brebet lagi,” jelasnya, menguatkan dugaan masalah terletak pada kualitas BBM.

    Laporan serupa juga datang dari bengkel di Kecamatan Baureno, yang mencatat lonjakan penjualan busi. Mekanik J menyebutkan, kurang lebih 50 motor mengalami masalah brebet hingga terpaksa mengganti busi usai mengisi Pertalite.

    Sementara Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengungkapkan, saat ini pihaknya telah melakukan monitoring via media sosial terhadap fenomena banyaknya keluhan pemilik kendaraan bermotor yang tiba-tiba rusak.

    “Namun, untuk kelengkapan pendataan kami menghimbau agar masyarakat juga menyampaikan kendala yang dialami melalui call center 135,” ujarnya.

    Hal itu dimaksudkan guna pendataan histori pembelian terakhir di SPBU mana dan produk yang dibeli, termasuk jumlah volume pembelian terakhir sebelum dirasa ada perbedaan performa kendaraan.

    “Sampel produk dari SPBU yang ramai disampaikan via medsos juga sudah kami ambil untuk dikirimkan ke lab untuk pengujian lanjutan,” tambahnya.

    Pihaknya menegaskan, penurunan performa jenis kendaraan baik roda empat maupun roda dua ini banyak faktor, mulai dari merk, tipe, maupun tahun pembuatan. Asumsi saat ini, lanjut dia, jika produk yang disalurkan dari SPBU akan berdampak pada semua jenis dan merk kendaraan.

    Disinggung soal banyaknya pertanyaan masyarakat yang mempertanyakan hal tersebut sebagai bagian uji coba penambahan etanol 10 persen, Ahad menyatakan tidak benar.

    “Tidak benar,” pungkasnya. [lus/but]

  • Curhat Bahlil soal meme, sepatu kuning ESDM, hingga asa mandiri energi

    Curhat Bahlil soal meme, sepatu kuning ESDM, hingga asa mandiri energi

    Jakarta (ANTARA) – Usai menunaikan Shalat Jumat (24/10), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk pertama kalinya menyambangi wartawan Istana Kepresidenan di ruang media.

    Jika biasanya para jurnalis menghampirinya, sesudah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, dengan terburu-buru mengejar sampai ke kendaraannya, suasana kali ini berbeda.

    Masih mengenakan baju koko putih dan peci yang sering ia kenakan, Bahlil mengajak para wartawan berdiskusi santai. Ada satu hal yang menarik perhatian awak media, yakni sepatu kuning yang ia kenakan memiliki lambang Kementerian ESDM, lembaga yang ia nakhodai, saat ini.

    Sambil mengangkat sepatu, Bahlil bercerita dengan bangga bahwa sepatu itu merupakan produk lokal dari UMKM.

    Warna kuning hitam yang menjadi warna dominan sepatu juga disebutnya senada dengan logo ESDM yang berwarna serupa. Pernyataan itu seolah membantah bahwa urusan politik, khususnya partai yang ia ketuai, tidak dicampuradukkan dengan urusan pemerintah.

    Bahlil pun berkelakar ingin membagikan sepatu seharga Rp250 ribu itu untuk awak media.

    Sambil makan siang bersama, Bahlil pun kembali membicarakan banyak hal, mulai dari kisah hidupnya yang lahir dari orang tua dengan penghasilan terbatas, hingga yang belakangan ini ramai di media sosial, yakni ujaran kebencian berbentuk meme yang baginya sudah menyentuh ranah personal.

    “Saya memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat, saya anak orang dari kampung. Ibu saya hanya buruh cuci di rumah orang, ayah saya buruh bangunan,” kata Bahlil, bercerita.

    Ia menanggapi dengan santai berbagai meme yang dibuat warganet terkait dirinya. Meme itu, layaknya hinaan yang bukan lagi menjadi barang baru.

    Bahlil menceritakan dirinya sudah sering dihina sejak dirinya duduk di bangku SD. Lahir di Banda, Maluku Tengah, 7 Agustus 1976,dari pasangan Lahadalia dan Nurdjani, Bahlil menceritakan pekerjaan kedua orang tuanya yang hanya sebagai buruh cuci dan buruh bangunan.

    Menurut Bahlil, pekerjaan orang tuanya itu bisa saja menjadi dasar hinaan kepada dirinya, seolah hal yang lumrah, sekali pun ia kini sudah menjadi seorang pembantu presiden.

    Sejak kecil Bahlil memang sudah menyelami kehidupan yang cukup sulit. Anak kedua dari delapan bersaudara itu menghabiskan masa kecil dari SD hingga SMP di Seram Timur, Maluku.

    Sejak SD, Bahlil sudah terbiasa bersekolah sambil menjual kue buatan ibunya. Setelah itu, kebiasaan bekerja sambil menimba ilmu terus dia lakukan hingga duduk di bangku kuliah di Fakfak, Papua Barat.

    Setelah pindah dari Maluku ke Papua, Bahlil kembali melakoni pekerjaan serabutan untuk membiayai sekolah, dengan menjadi kenek angkot, sopir angkot, hingga kuli angkut di pasar.

    Kehidupan keras di terminal itu pun menguatkan mental Bahlil, sehingga saat meme ujaran kebencian itu merebak di media sosial, praktis tidak dihiraukannya.

    Memaafkan

    Di media sosial, Bahlil memang menjadi salah satu menteri yang ramai beredar. Tidak dapat dipungkiri, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yang dipimpinnya kerap diperdebatkan.

    Banyak kebijakan Bahlil yang dinilai menuai pro-kontra karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat. Contohnya saja, larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram yang membuat masyarakat kesulitan mencari gas melon. Meski demikian, akhirnya kebijakan itu diralat.

    Hal terbaru, nama Bahlil kembali ramai karena isu kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta. Atas hal tersebut, Bahlil menegaskan bahwa kuota impor BBM untuk perusahaan swasta pada tahun ini sudah ditambah 10 persen dibandingkan Tahun 2024. Bahlil juga memberikan opsi agar SPBU swasta dapat bekerja sama dengan Pertamina, terkait pembelian BBM.

    Ia menduga berbagai meme dan ujaran kebencian terhadap dirinya ini merupakan indikasi adanya pihak yang ingin mencoba mengintervensi kebijakan pemerintah.

    Gangguan itu, baginya merupakan “vitamin” untuk membuatnya terus berjalan. Bahlil meyakini kebijakan yang berpihak pada rakyat pasti membuat risau sejumlah pihak.

    Meskipun demikian, Bahlil menyatakan telah memaafkan pihak yang membuat ujaran kebencian berupa meme itu dan meminta sayap organisasi Partai Golkar untuk menghentikan proses pelaporan mereka.

    Ia pun menegaskan bahwa ujaran kebencian terhadap seseorang yang menyerang ranah pribadi, apalagi dari segi fisik, tidak dibenarkan.

    “Saya pikir ya, kalau ada yang meme-meme, sudah lah saya maafkan. Tidak apa-apa. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu tidak apa-apa, tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasis, itu menurut saya tidak bagus,” katanya.

    Menurut Bahlil, kebijakan yang ia buat semata-mata untuk mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo, yakni kedaulatan atau kemandirian energi. Oleh karenanya, ia menegaskan tidak akan mundur, meski meme tersebut berupaya untuk menjatuhkannya.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Isi Full Tank Mitsubishi Destinator Siap-siap Keluar Duit Segini

    Isi Full Tank Mitsubishi Destinator Siap-siap Keluar Duit Segini

    Jakarta –

    Mitsubishi Destinator punya kapasitas tangki 45 liter. Kalau isi full tank, bakal keluar duit segini.

    Mitsubishi Destinator mengusung mesin berkode 4B40 1.500 cc MIVEC Turbo. Mesin itu menyemburkan tenaga 163 PS dengan torsi maksimal 250 Nm.

    Untuk mendapatkan performa optimal tersebut, berdasarkan buku panduan manualnya dianjurkan menggunakan bensin tanpa timbal RON 95 (minimal 90).

    “Spesifikasi tenaga dan konsumsi bahan bakar mengacu pada pengoperasian dengan bahan bakar 95 RON atau lebih tinggi,” demikian tulis buku panduan manual tersebut.

    Dengan demikian, pilihan BBM yang tepat untuk Mitsubishi Destinator itu hanya Pertamax Green 95, Shell V-Power, Revvo95, dan BP Ultimate. Namun untuk saat ini, BBM RON 95 yang tersedia hanya Pertamax Green 95. Sebab, SPBU swasta seluruhnya kehabisan stok. Tak ada lagi BBM RON 95 yang dijual.

    Adapun harga Pertamax Green 95 itu Rp 13.000 per liter. Maka bila mengisi full tank dari posisi tangki kosong bakal keluar duit Rp 585 ribu. Namun, bila pengisian tangki tak dari nol, biayanya bisa jadi lebih murah.

    Sejatinya, Mitsubishi Destinator masih bisa menenggak BBM di bawah RON 95. Tapi jangan kaget kalau tenaga dan konsumsi bahan bakar tak sesuai dengan klaim pabrikan.

    “Menggunakan bahan bakar 90 RON atau lebih tinggi (kurang dari 95 RON) akan sedikit menurunkan tenaga dan konsumsi bahan bakar, namun mesin memiliki sistem kontrol knocking. Oleh karena itu, tidak ada pengaruhnya terhadap masa pakai mesin,” begitu penjelasan lanjutnya.

    Perlu diingat, gunakan bensin dengan kualitas bagus. Sebab bensin berkualitas rendah bisa menimbulkan ragam masalah seperti susah dihidupkan, stalling, mesin yang bising dan hesitation.

    “Jika Anda mengalami masalah tersebut, maka cobalah merek yang lain dan atau kadar bensin yang berbeda,” lanjut penjelasan tersebut.

    (dry/rgr)

  • Menanti Solusi Kelangkaan Stok BBM SPBU Swasta: Beli Base Fuel Pertamina hingga Tambahan Kuota Impor

    Menanti Solusi Kelangkaan Stok BBM SPBU Swasta: Beli Base Fuel Pertamina hingga Tambahan Kuota Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta masih berlanjut di pekan terakhir Oktober 2025. 

    Adapun, sejak akhir Agustus 2025, terjadi kelangkaan stok BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP, hingga Vivo. Hal ini lantaran kuota impor BBM mereka sudah habis terpakai sebelum akhir tahun.

    Pemerintah melalui Kementerian ESDM pun memberi solusi dengan meminta mereka membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina. Pasalnya, Pertamina masih memiliki kuota impor BBM yang belum terpakai.

    Terkait kelanjutan negosiasi pasokan BBM antara Pertamina dan SPBU swasta, Bahlil menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak. 

    “Untuk B2B [business-to-business/B2B] silakan diatur dengan Pertamina. Andaikan crude-nya sudah masuk, BBM-nya sudah masuk, belum diambil oleh swasta saya yakin ya Pertamina enggak akan mungkin rugi karena pasti kebutuhan itu habis karena impornya itu kan kita enggak nambah dan saya yakin dan percaya bahwa mereka biarkan kita kasih waktu untuk B2B,” ujarnya. 

    Merespons kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan bahwa konsumen berhak untuk mendapat BBM dengan kualitas dan kuantitas sesuai standar.

    Bahkan, stok bensin di SPBU Shell habis total. Sementara itu, stok BBM di SPBU BP dan Vivo diproyeksi habis total pada Oktober ini.

    Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo mengatakan, pada dasarnya, konsumen tidak mau tahu mengenai proses bisnis di belakangnya. Dia menekankan hal terpenting bagi konsumen adalah ketersediaan dan keterjangkauan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai regulator maupun penengah harus memegang prinsip tersebut.

    “Kami sebagai konsumen juga berhak BBM yang standar baik secara kualitas maupun kuantitas. Lagi-lagi, pemerintah yang harus memastikan itu agar semua BBM yang dibeli konsumen memenuhi standar,” ucap Rio kepada Bisnis, Senin (6/10/2025).

    Dia mengatakan, tahun ini harus menjadi pelajaran betul bagi pemerintah bahwa ada dua persoalan. Pertama, soal gonjang-ganjing kualitas BBM Pertamax. Kedua, kekosongan stok BBM di SPBU swasta. 

    YLKI pun meminta pemerintah membenahi tata kelola BBM dari hulu hingga hilir agar hak konsumen tidak dikorbankan dan kepercayaan konsumen tergerus.

    Opsi Beli Base Fuel dari Pertamina

    Sebelumnya, terkait polemik kelangkaan stok SPBU swasta, Bahlil mengklaim sudah ada SPBU swasta telah sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga.

    Hal tersebut dia sampaikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/10/2025) sore. Namun, Bahlil tak membocorkan BU swasta mana yang telah melakukan perjanjian secara business to business (B2B) itu.

    “B2B antara Pertamina dengan swasta, mereka lagi kolaborasi. Yang menurut saya dapat laporan, sudah beberapa yang sudah melakukan perjanjian,” kata Bahlil.

    Sayangnya, SPBU swasta belum menyambut hangat penawaran opsi tersebut. Mereka mempertimbangkan banyak hal, salah satunya kandungan etanol dalam BBM murni milik Pertamina. 

    Merespons hal tersebut, Pemerintah membuka opsi mekanisme negosiasi yang baru untuk memastikan proses negosiasi antara PT Pertamina (Persero) dan SPBU swasta terkait mekanisme pasokan BBM base fuel terus berjalan positif dan segera mencapai kesepakatan.

    “Itu kan dirut Pertamina sudah umumkan Jumat kemarin, jadi kita lihat bagaimana negosiasi mereka,” ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung kepada wartawan beberapa waktu lalu.

    Yuliot menegaskan bahwa sebagian besar poin pembahasan antara Pertamina dan operator SPBU swasta telah mencapai titik temu. Hanya beberapa hal teknis yang masih perlu dirapikan sebelum perjanjian bisa segera dieksekusi.

    “Jadi saya cek lagi poin-poin apa yang belum sepakat, itu akan ada berapa poin kesepakatan dari lima, sebagian besar sudah berarti sudah bisa segera eksekusi,” jelasnya.

    Tambahan Kuota Impor BBM Tahun Depan

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal penambahan kuota impor BBM untuk badan usaha SPBU pada 2026 hanya sebesar 10% atau sama dengan tambahan kuota tahun ini untuk setiap perusahaan. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya saat ini masih membuka berbagai opsi dan masukan sebelum nantinya diputuskan terkait pemberian kuota impor BBM tersebut. 

    “Sampai saat ini, pikiran saya masih begitu, terkecuali kalau ada yang agak sedikit gimana-gimana, kita pikirkan lah ya,” kata Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025). 

    Dia pun menerangkan bahwa pemerintah memberikan kuota berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk regulasi dan neraca perdagangan. 

    Tahun ini, kuota impor yang diberikan kepada semua badan usaha, baik BUMN maupun swasta, diberikan 110% atau bertambah 10% dibandingkan dengan 2024. 

    Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pemberian kuota impor BBM tahun depan akan diberlakukan sama bagi seluruh perusahaan. Namun, dia menegaskan bahwa perusahaan swasta juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan pemerintah. 

    “Saya katakan bahwa pemerintah enggak boleh zalim pada pengusaha, tapi pengusaha juga jangan ngatur pemerintah,” imbuhnya

  • Kasus Proyek Digitalisasi, KPK Bakal Kumpulkan Data di 15.000

    Kasus Proyek Digitalisasi, KPK Bakal Kumpulkan Data di 15.000

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan segera melakukan sampling atau mengambil data beberapa dari sekitar 15.000 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia.

    Budi menjelaskan pengambilan data tersebut dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan digitalisasi SPBU di Pertamina periode 2018–2023.

    “Tentu penyidik juga akan melakukan sampling, atau pengecekan juga terkait dengan keandalan dari mesin-mesin EDC (electronic data capture, red.) yang diadakan dalam program digitalisasi di PT Pertamina (Persero) tersebut,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/10).

    Terlebih, kata dia, kasus tersebut melibatkan satu paket pengadaan program digitalisasi yang meliputi mesin EDC, dan alat untuk mengecek stok bahan bakar minyak (BBM) atau automatic tank gauge (ATG).

    “Jadi, ini memang satu paket pengadaan, dan program digitalisasi di SPBU ini digunakan untuk sekitar 15.000 pom (pompa) bensin di seluruh Indonesia,” katanya.

    Sebelumnya, KPK mengungkapkan mulai melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek digitalisasi SPBU di Pertamina periode 2018–2023, dengan memanggil sejumlah saksi pada 20 Januari 2025.

    Pada tanggal yang sama, KPK mengungkapkan kasus tersebut telah naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan sejak September 2024.

    Selain itu, KPK juga mengungkapkan telah menetapkan tersangka kasus tersebut, tetapi belum memberitahukan jumlahnya.

    KPK baru mengumumkan jumlah tersangka kasus tersebut pada 31 Januari 2025, yakni tiga orang.

    Pada 28 Agustus 2025, KPK mengungkapkan penyidikan kasus digitalisasi SPBU telah memasuki tahap akhir, dan sedang menghitung kerugian keuangan negaranya bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

    Pada 6 Oktober 2025, KPK mengumumkan salah satu tersangka kasus digitalisasi SPBU sama dengan tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mesin electronic data capture di PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI (Persero) pada tahun 2020–2024, yakni Elvizar (EL).

    Elvizar diketahui merupakan Direktur PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) saat kasus digitalisasi SPBU, dan Direktur Utama PCS di kasus mesin EDC.

  • Shell-Vivo Cs Sudah Nego dengan Pertamina, Kapan Bensinnya Ada Lagi?

    Shell-Vivo Cs Sudah Nego dengan Pertamina, Kapan Bensinnya Ada Lagi?

    Jakarta –

    Shell dkk rupanya sudah melakukan negosiasi dengan Pertamina di tengah kekosongan stok. Lantas kapan BBM-nya tersedia lagi?

    SPBU swasta disebut sudah melakukan negosiasi dengan Pertamina. Diketahui pada kesempatan sebelumnya, BP dan Vivo nyaris sepakat untuk membeli BBM dari Pertamina.

    Namun belakangan kesepakatan tersebut batal lantaran base fuelnya tak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Base fuel yang hendak dibeli dari Pertamina itu mengandung etanol 3,5 persen. Sedangkan BP dan Vivo menginginkan base fuel tanpa campuran apapun.

    Sedangkan Shell justru belum melakukan negosiasi terkait dengan internal perusahaan. Terbaru, kabarnya seluruh SPBU swasta disebut sudah bernegosiasi dengan Pertamina.

    “Kalau informasi terakhir yang saya dapet dari Pertamina, semua sudah bernegosiasi. Kalau sebelumnya kan ada satu yang masih belum. Sekarang sudah semuanya bernegosiasi,” jelas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman dikutip detikFinance.

    Meski sudah bernegosiasi, belum diketahui kesepakatannya akan seperti apa.

    “Tapi hasil akhirnya seperti apa nanti kita tunggu. Dia sampai dulu di SPBU-nya baru kita sampaikan,” lanjut dia.

    Laode sebelumnya menjelaskan bahwa ada perubahan mekanisme lelang dalam proses negosiasi. Lelang antara Pertamina dengan SPBU swasta itu tidak dilakukan serentak. Lelang itu akan dilakukan langsung antara Pertamina dan SPBU swasta.

    Diharapkan dengan adanya mekanisme lelang baru itu, BBM di SPBU swasta bisa tersedia pada akhir Oktober tahun ini.

    “Mungkin hari Jumat insyaallah itu sudah ada hasil yang lebih konkret. Pertamina secara private antara masing-masing Pertamina dengan badan swasta. (Akhir Oktober) Optimis, nanti kita tunggu saja,” pekan lalu.

    (dry/din)

  • Video: Bukti Sukses Kampung Nelayan Biak, Pendapatan Warga Naik 100%

    Video: Bukti Sukses Kampung Nelayan Biak, Pendapatan Warga Naik 100%

    Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono memastikan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mendorong pengembangan Ekonomi Biru (Blue Economy) sebagai strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

    Salah satu bagian dari program mendorong ekonomi kelautan adalah pembangunan 4.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga akhir tahun 2029. Trenggono mengatakan di Indonesia terdapat sekitar 12.000 perkampungan yang masyarakatnya terkait dengan sektor perikanan dan kelautan yang masih membutuhkan penataan dan pengelolaan untuk mendorong produktivitas dan perekonomian masyarakat

    KKP mulai membangun fasilitas kampung nelayan percontohan di Biak, Papua dengan penyediaan dermaga dan bengkel kapal, pabrik es khusus ikan,cold storage, balai nelayan, SPBU hingga Koperasi logistik nelayan dengan pendampingan penyuluh perikanan dan pemerintah daerah. Hasilnya tingkat pendapatan nelayan hingga 100%.

    Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum’at, 24/10/2025)

  • Hoaks di Sektor Energi Iringi Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Nasional 24 Oktober 2025

    Hoaks di Sektor Energi Iringi Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Nasional 24 Oktober 2025

    Hoaks di Sektor Energi Iringi Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa angin segar bagi pembangunan Indonesia.
    Visi “Menuju Indonesia Emas 2045” yang diusung duet kepemimpinan ini menekankan kedaulatan pangan, penguatan pertahanan, pemerataan ekonomi, hingga akselerasi transformasi digital.
    Berbagai kebijakan strategis telah digulirkan untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta masa depan bangsa yang lebih cerah.
    Namun, di balik keseriusan upaya pemerintah, ruang digital justru diwarnai gelombang disinformasi yang menyasar berbagai sektor strategis. Salah satunya adalah hoaks dan penipuan digital yang mengatasnamakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi, yakni PT Pertamina (Persero).
    Selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat, total 1.593 kasus hoaks yang terverifikasi, sebanyak 773 hoaks atau 48,5 persen di antaranya bertemakan politik.
    Kemudian, hoaks bertemakan lowongan kerja menempati posisi kedua dengan 171 kasus atau 10,7 persen. Disusul hoaks bantuan sebanyak 100 kasus atau 6,3 persen serta hadiah 97 kasus atau 6,1 persen.
    BUMN, seperti Pertamina, paling sering dicatut dalam hoaks lowongan ataupun bantuan. Bahkan, ada contoh akun tiruan pejabat atau entitas seperti “Lowongan besar PT Pertamina (Persero)” atau klaim “Direktur Pertamina Simon menjual SPBU di Wonogiri”.
    Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho menjelaskan, ada dua kategori hoaks yang menyasar sektor energi.
    Pertama
    , hoaks terkait kebijakan energi.
    Kedua
    , penipuan digital yang meliputi lowongan kerja palsu, bantuan fiktif, dan modus bisnis.
    “Entitas BUMN dan perusahaan swasta, seperti Pertamina dan PLN, sering disasar oleh hoaks energi ini,” ujar Septiaji kepada Kompas.com lewat jawaban tertulis kepada Kompas.com, Jumat (24/10/2025).
    Khusus Pertamina, lanjut Septiaji, ada beberapa alasan BUMN energi ini menjadi sasaran utama hoaks dan penipuan digital. Pertamina adalah penyedia utama BBM dan
    liquefied petroleum gas
    (LPG) di Indonesia yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
    Isu sekecil apa pun terkait ketersediaan, harga, atau kualitas produk dapat langsung memengaruhi jutaan orang dan memicu reaksi publik yang kuat.
    “Karena sifatnya yang strategis dan menyentuh hajat hidup orang banyak, informasi terkait Pertamina sangat mudah menjadi viral,” jelasnya.
    Hoaks yang menyerang Pertamina, baik berupa penipuan digital maupun informasi bohong soal kebijakan, sama-sama memiliki daya rusak besar terhadap kepercayaan publik.
    Hoaks kebijakan dapat menimbulkan sentimen negatif terhadap perusahaan dan pemerintah, sedangkan penipuan digital mengakibatkan kerugian finansial langsung kepada korban.
    Septiaji mencontohkan salah satu kasus pada November 2024. Kala itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa pengemudi ojek
    online
    dipertimbangkan tidak akan dimasukkan ke dalam penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
    Meskipun Kementerian ESDM telah meralat pernyataan tersebut pada Desember 2024, narasi keliru terus beredar di media sosial.
    Konten-konten berisi informasi seolah sudah ada kebijakan yang melarang ojek
    online
    membeli Pertalite tersebar. Narasi ini menciptakan kebingungan dan keresahan di kalangan pengemudi ojek
    online
    yang mengandalkan BBM bersubsidi untuk menunjang pekerjaan mereka.
    Hoaks lain yang sempat viral adalah klaim bahwa kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor dilarang mengisi BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Narasi keliru ini dikemas dengan bahasa provokatif untuk memancing emosi publik.
    Bahkan, beredar video yang menarasikan ada SPBU yang dibakar masyarakat karena marah dengan kebijakan motor mati pajak dilarang mengisi BBM. Faktanya, peristiwa di video tersebut merupakan kebakaran SPBU di Aceh akibat korsleting pada mobil pikap yang sedang mengisi BBM pada Kamis (10/10/2024).
    “Beberapa hoaks berisi narasi provokatif untuk memancing kemarahan publik terhadap kebijakan yang sebenarnya tidak ada,” kata Septiaji.
    Kebijakan pemerintah terkait izin impor BBM bagi SPBU asing turut menambah sentimen negatif terhadap Pertamina. Situasi ini kemudian berkorelasi dengan kemunculan hoaks penjarahan SPBU Pertamina.
    Faktanya, konteks asli dari video yang beredar adalah momen unjuk rasa di depan kantor PT Pertamina Patra Niaga TBBM Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (23/9/2025). Para demonstran memprotes pengalihan bantuan susu, bukan melakukan penjarahan sebagaimana yang dinarasikan dalam konten hoaks.
    Adapun puncak hoaks, berdasarkan data Mafindo, terjadi pada Juli 2025 dengan 180 kasus atau 11,3 persen. Periode pertengahan tahun ini identik dengan fase evaluasi publik ketika isu energi atau BBM marak dipelintir.
    Selain hoaks kebijakan, Pertamina juga menjadi sasaran empuk penipuan digital berkedok lowongan kerja. Septiaji menjelaskan, minat tinggi pencarian pekerjaan di Indonesia membuat pelaku penipuan memanfaatkan nama besar BUMN energi.
    Perusahaan, seperti Pertamina, diasosiasikan dengan tempat kerja bergaji tinggi dan fasilitas menarik. Persepsi ini dimanfaatkan penipu untuk membuat konten lowongan kerja palsu yang terlihat meyakinkan.
    “Tercatat ada 30 hoaks lowongan kerja yang mengatasnamakan BUMN, termasuk Pertamina, PLN, dan lain-lain selama 2025,” ungkap Septiaji.
    Menurutnya, hoaks lowongan kerja dan bantuan dengan mengatasnamakan perusahaan energi, seperti Pertamina semakin canggih. Kontennya dibuat semakin rapi dan profesional sehingga berpotensi menjerat banyak korban, khususnya masyarakat dengan tingkat literasi keamanan digital yang belum memadai.
    Para penipu sering menggunakan taktik urgensi, iming-iming gaji fantastis, dan klaim eksklusif. Mereka mendesak calon korban untuk bertindak cepat dan membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi, pendaftaran, atau pelatihan.
    Temuan Mafindo menunjukkan, entitas yang paling banyak dicatut sebagai sumber atau pemberi kerja palsu adalah pemerintah, korporasi domestik, dan BUMN, seperti Pertamina.
    Pola serupa juga ditemukan pada hoaks bertema bantuan. Sebanyak 74 hoaks mencatut atau mengatasnamakan pemerintah dan BUMN.
    Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau
    artificial intelligence
    (AI) dalam produksi hoaks menunjukkan peningkatan signifikan.
    Mafindo mencatat, dari total 1.593 hoaks yang terverifikasi, sebanyak 202 hoaks atau 12,7 persen menggunakan teknologi AI dalam pembuatannya.
    Deepfake
    menjadi salah satu bentuk hoaks yang memanfaatkan teknologi AI.
    Teknologi
    deepfake
    dapat mengubah wajah, bibir, dan suara tokoh publik agar tampak mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Sementara itu, AI generatif mampu menghasilkan teks, narasi, atau konten yang tampak meyakinkan.
    Meskipun belum ada kasus
    deepfake
    besar yang secara spesifik menargetkan pejabat Pertamina, potensi ancaman tersebut tetap harus diwaspadai. Contoh kasus
    deepfake
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Agustus 2025 membuktikan betapa berbahaya teknologi ini.
    Video
    deepfake
    yang menampilkan Sri Mulyani seolah mengatakan “guru itu beban negara” mampu memantik kemarahan luas dan bahkan menormalisasi wacana perusakan. Padahal, pernyataan tersebut tidak pernah diucapkan oleh Sri Mulyani.
    Pada kesempatan berbeda, Septiaji juga menyoroti soal
    scam
    .
    ”
    Scam
    merupakan salah satu jenis hoaks yang jarang dibahas tuntas di media, padahal korbannya sangat masif dan bisa menimpa orang terdekat kita,” ucapnya dalam Diskusi Media bertajuk “Potret Hoaks Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” di Jakarta, Selasa (22/10/2025).
    Ia menambahkan,
    scam
    semakin canggih karena sudah mulai memanfaatkan AI dan menggunakan big data dari hasil kebocoran data pribadi. Hal ini membuat
    scam
    menjadi ancaman serius bagi siapa pun.
    Agar tidak menjadi korban hoaks yang mengatasnamakan Pertamina, Septiaji memberikan beberapa saran kepada masyarakat. Salah satunya, masyarakat perlu berhati-hati dengan informasi yang beredar di media sosial.
    Selalu cek sumber dan verifikasi informasi dengan membandingkan dari media kredibel. Situs periksa fakta, seperti
    turnbackhoax.id
    dan
    cekfakta.com
    , dapat menjadi rujukan untuk memastikan kebenaran informasi.
    “Selalu mencari informasi dari situs resmi lembaga, seperti
    website
    resmi Pertamina, PLN, Antam, dan sebagainya,” imbau Septiaji.
    Ia juga mendorong lembaga yang menjadi target hoaks untuk merespons hoaks secara cepat dan terukur. Pertamina dan BUMN lain perlu melakukan klarifikasi segera agar masyarakat tidak terlanjur menjadi korban, khususnya penipuan yang mengatasnamakan lembaga tersebut.
    Adapun saluran penyebaran utama hoaks adalah Facebook (45,6 persen) dan TikTok (23,0 persen). Keduanya didominasi video pendek provokatif yang cepat viral untuk isu-isu SPBU ataupun BBM.
    Dari sisi platform digital, Septiaji menyarankan pembuatan regulasi seputar penandaan otomatis untuk konten yang dibuat dengan AI. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak kebingungan membedakan konten sintetik dan autentik.
    Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, platform digital, organisasi masyarakat sipil, dan media massa juga menjadi kunci dalam memerangi disinformasi. Peningkatan literasi digital masyarakat, terutama terkait keamanan digital dan kemampuan memverifikasi informasi, menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem informasi yang sehat.
    Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang Loina Lalolo Krina Perangin-angin menyoroti signifikansi penguatan ketahanan masyarakat terhadap hoaks. Upaya ini memerlukan sinergi lintas sektor untuk memperkuat literasi digital dan kemampuan kritis masyarakat.
    “Kami menemukan peningkatan signifikan konten hoaks berbasis AI, terutama deepfake yang sulit dideteksi oleh publik awam,” ujar Loina dalam diskusi yang sama.
    Tahun pertama pemerintahan baru memang diwarnai berbagai dinamika, termasuk disinformasi. Dengan kesadaran kolektif dan upaya bersama dalam memverifikasi informasi, ekosistem digital Indonesia dapat menjadi lebih sehat dan tepercaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Beri Sinyal Tambahan Kuota Impor BBM SPBU Tetap 10% pada 2026

    Bahlil Beri Sinyal Tambahan Kuota Impor BBM SPBU Tetap 10% pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal penambahan kuota impor BBM untuk badan usaha SPBU pada 2026 hanya sebesar 10% atau sama dengan tambahan kuota tahun ini untuk setiap perusahaan. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya saat ini masih membuka berbagai opsi dan masukan sebelum nantinya diputuskan terkait pemberian kuota impor BBM tersebut. 

    “Sampai saat ini, pikiran saya masih begitu, terkecuali kalau ada yang agak sedikit gimana-gimana, kita pikirkan lah ya,” kata Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025). 

    Dia pun menerangkan bahwa pemerintah memberikan kuota berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk regulasi dan neraca perdagangan. 

    Tahun ini, kuota impor yang diberikan kepada semua badan usaha, baik BUMN maupun swasta, diberikan 110% atau bertambah 10% dibandingkan dengan 2024. 

    Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pemberian kuota impor BBM tahun depan akan diberlakukan sama bagi seluruh perusahaan. Namun, dia menegaskan bahwa perusahaan swasta juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan pemerintah. 

    “Saya katakan bahwa pemerintah enggak boleh zalim pada pengusaha, tapi pengusaha juga jangan ngatur pemerintah,” imbuhnya. 

    Adapun, sejak akhir Agustus 2025, terjadi kelangkaan stok BBM di SPBU swasta. Hal ini lantaran kuota impor BBM mereka sudah habis terpakai sebelum akhir tahun.

    Pemerintah melalui Kementerian ESDM pun memberi solusi dengan meminta mereka membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina. Pasalnya, Pertamina masih memiliki kuota impor BBM yang belum terpakai.

    Terkait kelanjutan negosiasi pasokan BBM antara Pertamina dan SPBU swasta, Bahlil menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak. 

    “Untuk B2B [business-to-business/B2B] silakan diatur dengan Pertamina. Andaikan crude-nya sudah masuk, BBM-nya sudah masuk, belum diambil oleh swasta saya yakin ya Pertamina enggak akan mungkin rugi karena pasti kebutuhan itu habis karena impornya itu kan kita enggak nambah dan saya yakin dan percaya bahwa mereka biarkan kita kasih waktu untuk B2B,” ujarnya. 

    Sebelumnya, terkait polemik kelangkaan stok SPBU swasta, Bahlil mengklaim sudah ada SPBU swasta telah sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga.

    Hal tersebut dia sampaikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/10/2025) sore. Namun, Bahlil tak membocorkan BU swasta mana yang telah melakukan perjanjian secara business to business (B2B) itu.

    “B2B antara Pertamina dengan swasta, mereka lagi kolaborasi. Yang menurut saya dapat laporan, sudah beberapa yang sudah melakukan perjanjian,” kata Bahlil.

  • Viral Pengemudi Brio Merah Kabur usai Isi BBM Rp 200 Ribu di SPBU Rempoa, Polisi Turun Tangan – Page 3

    Viral Pengemudi Brio Merah Kabur usai Isi BBM Rp 200 Ribu di SPBU Rempoa, Polisi Turun Tangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan aksi sebuah mobil berwarna merah yang kabur usai mengisi bensin di SPBU kawasan Rempoa, Tangerang Selatan. Dalam rekaman itu, terlihat petugas SPBU berusaha mengejar mobil tersebut karena diduga pengemudi belum melakukan pembayaran.

    Menanggapi hal itu, pihak kepolisian kini turun tangan dan tengah menyelidiki insiden konsumen yang melarikan diri setelah mengisi bahan bakar tersebut.

    “Kejadiannya di SPBU Rempoa, Jalan Pahlawan Raya, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten,” kata Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Kamis (23/10/2025).

    Dia menjelaskan peristiwa tersebut berawal dari salah satu konsumen yang melakukan pengisian bahan bakar jenis pertalite sebesar Rp200 ribu, pada Senin (20/10) sekitar pukul 15.30 WIB.

    “Kemudian saat hendak melakukan pembayaran, petugas jaga pom bensin menawarkan metode pembayaran cash (tunai), QRIS dan debit, konsumen tersebut beralasan tidak membawa dompet dan ingin melakukan pembayaran via transfer,” ujar Bambang.

    Petugas lalu memanggil pengawas di SPBU Rempoa tersebut dan memberikan nomor rekeningya untuk pembayaran.