Tempat Fasum: SPBU

  • DPR Minta Truk ODOL dan Pajero-Fortuner Dilarang Beli Solar Subsidi

    DPR Minta Truk ODOL dan Pajero-Fortuner Dilarang Beli Solar Subsidi

    Jakarta

    Skema baru subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih disiapkan. Kendaraan-kendaraan seperti Pajero Sport dan Fortuner diminta untuk dilarang menggunakan BBM subsidi.

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade berharap penggunaan BBM subsidi lebih tepat sasaran. Untuk itu, dibutuhkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM.

    “Tinggal Perpres 191/2014 itu direvisi, Pak Simon (Direktur Utama Pertamina) bisa usulkan ke Presiden, itu jelas tuh, truk industri, truk ODOL (over dimension over loading), mobil-mobil kayak Pajero, Fortuner, kelas menengah itu nggak boleh (pakai BBM subsidi). Itu surplus Pertamina itu aman itu soal subsidi,” kata Andre dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pertamina dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (3/11/2024).

    Menurut Andre, kelemahan Perpres tersebut adalah masih banyak ditemukan kendaraan mewah dan kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya menggunakan BBM subsidi. Padahal menurutnya, BBM subsidi tersebut semestinya dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu, ekonomi lemah.

    “Mulai dari yang tidak berhak seperti truk ODOL, truk industri bahkan mobil-mobil yang berharga Rp 700 juta, Pajero, Fortuner, dan rasanya orang mampu, bisa mengonsumsi solar subsidi,” ucap Andre.

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan, saat ini pengguna bahan bakar Solar subsidi sudah tercatat 100 persen. Profil pengguna dan pembeli serta aktivitas pembeli di SPBU sudah bisa didapatkan.

    “Sehingga sistem tersebut nantinya akan kita gunakan untuk men-support keputusan pemerintah pada saat nanti Perpres 191 itu ditetapkan siapa-siapa saja yang akan menjadi target yang akan diberikan izin untuk memperoleh produk subsidi,” kata Riva.

    “Begitu juga untuk produk Pertalite, bahwa per saat ini pendaftarannya itu sudah di angka 83 persen. Dan Insyaallah untuk tahun 2024 ini seluruh pengguna gasoline Pertalite itu nanti sudah bisa dicatatkan sehingga data tersebut juga nantinya akan bisa digunakan untuk me-manage siapa-siapa saja yang dapat memperoleh produk subsidi tersebut,” ujarnya.

    (rgr/din)

  • Konsumsi BBM di Jateng-DIY meningkat 7,4 persen pada libur akhir tahun

    Konsumsi BBM di Jateng-DIY meningkat 7,4 persen pada libur akhir tahun

    ANTARA – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memprediksi bakal terjadi peningkatan konsumsi BBM sebesar 7,4 persen untuk jenis gasoline (Pertalite dan Pertamax Series) dari rata-rata harian normal selama libur akhir tahun mendatang. Pertamina Patra Niaga telah memaksimalkan layanan di Provinsi Jawa Tengah dan DIY yaitu 242 SPBU yang disiagakan 24 jam di wilayah jalur potensial seperti jalur tol, jalur wisata, dan jalur logistik.
    (Fx. Suryo Wicaksono/Denno Ramdha Asmara/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Pertamina Kantongi Kompensasi Penyaluran BBM Subsidi Rp 38 Triliun

    Pertamina Kantongi Kompensasi Penyaluran BBM Subsidi Rp 38 Triliun

    Jakarta

    PT Pertamina (Persero) menerima pembayaran dana kompensasi dari pemerintah untuk penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite periode Triwulan II tahun 2024, sebesar Rp 38,03 triliun (termasuk pajak) atau Rp 34,26 triliun (tidak termasuk pajak). Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri pun mengapresiasi pemerintah atas penerimaan pembayaran kompensasi ini.

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan, hingga akhir November 2024, Pertamina telah menerima total dana kompensasi dari pemerintah sebesar Rp 111,43 triliun (termasuk pajak). Dana kompensasi ini mencakup selisih harga formula dengan harga eceran di SPBU untuk penyaluran JBT Solar dan JBKP Pertalite periode triwulan-IV 2023, periode triwulan-I 2024 dan periode triwulan-II 2024.

    “Penerimaan ini merupakan wujud nyata dukungan Pemerintah terhadap Pertamina dalam menjalankan perannya sebagai penyedia energi di seluruh pelosok negeri. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian ESDM, atas dukungannya kepada perusahaan dengan mempercepat pencairan dana kompensasi BBM hingga Triwulan II tahun 2024,” ujar Simon dalam keterangannya, Rabu (4/12/2024).

    Simon juga menyampaikan pihaknya akan terus mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dengan mengutamakan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan energi, serta menyediakan energi melalui solusi inovatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

    “Kami memfokuskan bisnis kami melalui strategi pertumbuhan ganda yang dirancang untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon untuk transisi energi,” imbuh Simon.

    Pihaknya juga terus berupaya untuk mengoptimalkan distribusi BBM bersubsidi dan memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak melalui program Pertamina Subsidi Tepat Sasaran.

    Di sisi lain, Pertamina juga terus mendorong penyaluran volume BBM non-subsidi melalui perluasan outlet BBM non-subsidi. Atas upaya ini, hingga triwulan-III tahun 2024 Pertamina berhasil meningkatkan volume penjualan BBM non-subsidi year on year (yoy) sebesar 13% atau sebesar 31 juta kilo liter.

    Menurutnya, pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk mendukung program subsidi tepat sasaran, seperti implementasi pembelian Solar subsidi dan Pertalite subsidi untuk kendaraan roda 4 melalui QR Code MyPertamina.

    “Pertamina juga telah melakukan pengendalian distribusi LPG 3 kg bersubsidi dengan menggunakan Merchant Apps Pangkalan (MAP) Pertamina. Selain itu, Pertamina juga melakukan penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di lebih dari 8.000 SPBU seluruh Indonesia. Diharapkan proses digitalisasi ini dapat memantau proses implementasi program subsidi tepat sasaran secara realtime dan juga memastikan akses BBM serta LPG bersubsidi bagi masyarakat yang berhak,” terang dia.

    “Pencapaian ini merupakan salah satu wujud komitmen Pertamina dalam mengoptimalkan penyaluran BBM bersubsidi dan dukungan Pertamina terhadap Pemerintah untuk mengurangi beban anggaran Negara,” sambung Simon.

    (hns/hns)

  • Pemerintah bayarkan dana kompensasi Pertamina kuartal II-2024

    Pemerintah bayarkan dana kompensasi Pertamina kuartal II-2024

    Pertamina menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas penerimaan pembayaran kompensasi iniJakarta (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) kembali menerima pembayaran dana kompensasi dari pemerintah untuk penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite periode kuartal II- 2024.

    Pembayaran itu tercatat senilai Rp38,03 triliun (termasuk pajak) atau senilai Rp34,26 triliun (tidak termasuk pajak).

    “Pertamina menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas penerimaan pembayaran kompensasi ini,” ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri di Jakarta, Rabu.

    Simon mengungkapkan Pertamina telah menerima total dana kompensasi dari pemerintah senilai Rp111,43 triliun (termasuk pajak) hingga akhir November 2024.

    Dana kompensasi ini mencakup selisih harga formula dengan harga eceran di SPBU untuk penyaluran JBT Solar dan JBKP Pertalite periode kuartal IV- 2023, periode kuartal I- 2024 dan periode kuartal II- 2024.

    Simon menyebut penerimaan ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah terhadap Pertamina dalam menjalankan perannya sebagai penyedia energi di seluruh pelosok negeri.

    “Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian ESDM, atas dukungannya kepada perusahaan dengan mempercepat pencairan dana kompensasi BBM hingga kuartal II- 2024,” ujar Simon.

    Simon menyampaikan bahwa Pertamina akan terus mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dengan mengutamakan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan energi, serta menyediakan energi melalui solusi inovatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

    “Kami memfokuskan bisnis kami melalui strategi pertumbuhan ganda yang dirancang untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon untuk transisi energi,” ujar Simon.

    Ia melanjutkan, Pertamina juga terus berupaya untuk mengoptimalkan distribusi BBM bersubsidi dan memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak melalui program Pertamina Subsidi Tepat Sasaran.

    “Pertamina juga terus mendorong penyaluran volume BBM non-subsidi melalui perluasan outlet BBM non-subsidi,” ucap Simon.

    Baca juga: Pertamina apresiasi pembayaran dana kompensasi BBM oleh pemerintah

    Baca juga: Pemerintah segera bayar dana kompensasi kepada PLN dan Pertamina

    Baca juga: Indef: Dana kompensasi wajib dibayarkan kepada Pertamina

    Atas upaya ini, hingga kuartal III- 2024, Pertamina berhasil meningkatkan volume penjualan BBM non-subsidi sebesar 13 persen year on year (yoy) atau sebesar 31 juta kilo liter.

    Lebih lanjut, Simon menjelaskan bahwa berbagai langkah untuk mendukung program subsidi tepat sasaran telah dijalankan, di antaranya adalah implementasi pembelian Solar subsidi dan Pertalite subsidi untuk kendaraan roda empat melalui QR Code MyPertamina.

    Selain itu, lanjutnya, Pertamina telah melakukan pengendalian distribusi LPG 3 kg bersubsidi dengan menggunakan Merchant Apps Pangkalan (MAP) Pertamina, serta melakukan penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di lebih dari 8.000 SPBU seluruh Indonesia.

    “Diharapkan proses digitalisasi ini dapat memantau proses implementasi program subsidi tepat sasaran secara realtime dan juga memastikan akses BBM serta LPG bersubsidi bagi masyarakat yang berhak,” imbuh Simon.

    Ia menyebut, pencapaian ini merupakan salah satu wujud komitmen Pertamina dalam mengoptimalkan penyaluran BBM bersubsidi dan dukungan terhadap pemerintah untuk mengurangi beban anggaran negara.

    Dalam mendukung target Net Zero Emission 2060, Pertamina terus mendorong program-program yang berdampak langsung terhadap capaian Sustainable Development Goals (SDGs), sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi perseroan.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dukung Pertamina Sediakan Energi ke Pelosok Negeri, Pemerintah Bayarkan Dana Kompensasi Triwulan II-2024
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        4 Desember 2024

    Dukung Pertamina Sediakan Energi ke Pelosok Negeri, Pemerintah Bayarkan Dana Kompensasi Triwulan II-2024 Nasional 4 Desember 2024

    Dukung Pertamina Sediakan Energi ke Pelosok Negeri, Pemerintah Bayarkan Dana Kompensasi Triwulan II-2024
    Penulis
    KOMPAS.com
    – PT
    Pertamina
    (Persero) kembali menerima pembayaran dana kompensasi dari Pemerintah untuk penyaluran Jenis
    BBM
    Tertentu (JBT)
    Solar
    dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)
    Pertalite
    periode triwulan II-2024, sebesar Rp 38,03 triliun (termasuk pajak) atau Rp 34,26 triliun (tidak termasuk pajak).
    Pertamina menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas penerimaan pembayaran kompensasi tersebut.
    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan, hingga akhir November 2024 lalu, Pertamina telah menerima total dana kompensasi dari Pemerintah sebesar Rp 111,43 triliun (termasuk pajak).
    Dana kompensasi ini mencakup selisih harga formula dengan harga eceran di SPBU untuk penyaluran JBT Solar dan JBKP Pertalite periode triwulan IV-2023, triwulan I-2024, dan triwulan II-2024.
    Dia menjelaskan, hal itu merupakan wujud nyata pemerintah terhadap Pertamina dalam menjalankan perannya sebagai penyedia energi di seluruh pelosok negeri.
    “Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian ESDM, atas dukungannya kepada perusahaan dengan mempercepat pencairan dana kompensasi BBM hingga triwulan II-2024,” ujar Simon.
    Simon juga menyampaikan bahwa Pertamina akan terus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi dengan mengutamakan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan energi, serta menyediakan energi melalui solusi inovatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
    “Kami memfokuskan bisnis kami melalui strategi pertumbuhan ganda yang dirancang untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon untuk transisi energi,” katanya.
    Pertamina juga terus berupaya untuk mengoptimalkan distribusi
    BBM bersubsidi
    dan memastikan bahwa BBM
    bersubsidi
    diterima oleh masyarakat yang berhak melalui program Pertamina Subsidi Tepat Sasaran.
    Di sisi lain, Pertamina juga terus mendorong penyaluran volume BBM nonsubsidi melalui perluasan
    outlet
    BBM nonsubsidi.
    Atas upaya ini, hingga triwulan III-2024, Pertamina berhasil meningkatkan volume penjualan BBM nonsubsidi
    year-on-year
    (yoy) sebesar 13 persen atau sebesar 31 juta kilo liter.
    Dia menjelaskan, berbagai langkah untuk mendukung program subsidi tepat sasaran telah dijalankan, di antaranya lewat implementasi pembelian Solar dan Pertalite bersubsidi untuk kendaraan roda empat melalui QR Code Pertamina.
    “Pertamina juga telah melakukan pengendalian distribusi LPG 3 kg bersubsidi dengan menggunakan Merchant Apps Pangkalan (MAP) Pertamina.
    Selain itu, sebutnya, Pertamina juga melakukan penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di lebih dari 8.000 SPBU seluruh Indonesia.
    “Diharapkan proses digitalisasi ini dapat memantau proses implementasi program subsidi tepat sasaran secara
    real-time
    dan juga memastikan akses BBM serta LPG bersubsidi bagi masyarakat yang berhak,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Simon menjelaskan, pencapaian itu merupakan salah satu wujud komitmen Pertamina dalam mengoptimalkan penyaluran BBM bersubsidi.
    “Sekaligus Pertamina terhadap pemerintah untuk mengurangi beban anggaran negara,” pungkas Simon.
    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).
    Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan
    environmental, social, and governance
    (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ambulans RSUD Gambiran Kediri Tertabrak Kereta, PT KAI Ingatkan Masyarakat Patuhi Aturan Lalu Lintas

    Ambulans RSUD Gambiran Kediri Tertabrak Kereta, PT KAI Ingatkan Masyarakat Patuhi Aturan Lalu Lintas

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori

    TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Kecelakaan maut di Kediri yang melibatkan mobil ambulans RSUD Gambiran Kediri dan Kereta Api Matarmaja relasi Malang-Pasarsenen terjadi di perlintasan sebidang KM 169+154, Desa Nyawangan, Kediri, Rabu (4/12/2024).

    Pengemudi ambulans, Mohamad Ali Mustopa (29), warga Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, yang tengah dalam perjalanan kembali ke RSUD Gambiran Kediri, tewas di tempat, setelah kendaraannya tertabrak dan terseret kereta sejauh 500 meter. 

    Peristiwa ini juga menyebabkan keterlambatan sejumlah perjalanan kereta.  

    Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Kuswardojo, menyampaikan keprihatinannya atas insiden ini.

    Ia kembali mengingatkan masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas di perlintasan kereta.  

    “Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Pengguna jalan, termasuk ambulans sekalipun, wajib berhenti dan mendahulukan kereta api sesuai UU Nomor 23 Tahun 2007 dan UU Nomor 22 Tahun 2009. Kereta api memiliki jalur tetap dan tidak bisa berhenti secara tiba-tiba,” kata Kuswardojo, Rabu (4/12/2024).  

    Kuswardojo menambahkan, kecelakaan seperti ini dapat dicegah jika pengguna jalan lebih disiplin dan waspada. 

    “Kami terus mengimbau masyarakat untuk berhenti, melihat kanan-kiri, dan memastikan kondisi aman sebelum melintas. Keselamatan harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.

    Insiden tersebut, menyebabkan keterlambatan pada beberapa jadwal kereta api.

    KA Matarmaja mengalami keterlambatan hingga 147 menit, sementara KA lain seperti Dhoho, Malioboro Ekspres, dan Brantas juga terdampak. 

    “Kami mohon maaf kepada penumpang atas gangguan ini. Lokomotif sudah diganti, dan rangkaian telah diperiksa untuk melanjutkan perjalanan,” jelas Kuswardojo.  

    Sebagai langkah pencegahan, PT KAI Daop 7 Madiun berencana menutup perlintasan sebidang tak terjaga di lokasi kejadian.

    Kuswardojo menyebut, di wilayah kerja Daop 7 Madiun terdapat 58 perlintasan tanpa penjagaan yang menjadi perhatian serius.  

    “Selama tahun 2024, kami telah menutup dan menyempitkan 15 perlintasan sebidang di berbagai lokasi. Namun, upaya ini tidak akan efektif tanpa partisipasi masyarakat. Keselamatan di perlintasan sebidang adalah tanggung jawab kita bersama,” tutup Kuswardojo.  

    Sebelumnya, kecelakaan tragis terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Nyawangan, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Rabu (4/12/2024) pagi.

    Sebuah mobil ambulans milik RS Gambiran Kota Kediri tertabrak kereta api. 

    Menurut informasi yang dihimpun, ambulans tersebut baru saja mengantarkan jenazah dari RS Gambiran ke rumah duka di Desa Nyawangan.

    Saat melintas di perlintasan rel yang tidak dilengkapi palang pintu, sopir ambulans diduga tidak menyadari kedatangan kereta api. 

    Tabrakan keras menyebabkan ambulans terseret beberapa meter hingga dekat SPBU Nyawangan.  

    Tabrakan tersebut menghancurkan bagian tengah ambulans, dan menyebabkan kerusakan parah pada kendaraan.

    Akibat kecelakaan itu, sopir ambulans meninggal dunia di tempat.

    Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kecelakaan maut di Kediri ini.

  • Alasan Kades Ngentrong Lepas dari Jerat Sanksi meski Ikut Kegiatan Paslon Pilkada Tulungagung 2024

    Alasan Kades Ngentrong Lepas dari Jerat Sanksi meski Ikut Kegiatan Paslon Pilkada Tulungagung 2024

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

    TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG – Kepala Desa Ngentrong, Kecamatan Campurdarat, Tulungagung, Samuji dipastikan lepas dari jerat sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    Sebelumnya, Kades Ngentrong itu terekam ikut dalam kegiatan yang dilakukan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung nomor urut 03, Maryoto Birowo-Didik Girnoto Yekti (Mardinoto).

    Saat itu, paslon 03 melakukan kegiatan pengurukan jalan di depan SPBU Ngentrong yang rusak parah yang dihadiri Maryoto Birowo.

    Samuji hadir memberikan sambutan, serta mendoakan agar Maryoto kembali terpilih sebagai bupati.

    Selain meneriakkan yel-yel dukungan, Samuji juga menyampaikan ajakan untuk mencoblos Mardinoto.

    Videonya beredar luas di grup-grup WhatsApp maupun di media sosial.

    Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Tulungagung, Nurul Muhtadin, mengatakan, perbuatan Kades Ngentrong ini gagal jadi temuan.

    “Sebelumnya sudah dilakukan penelusuran oleh Panwascam. Tapi gagal memenuhi unsur,” jelas Nurul, Rabu (4/12/2024).

    Lanjutnya, Panwascam Campurdarat telah ditugasi secara khusus untuk melakukan penelusuran.

    Dalam penelusuran ini, Panwascam harus mendapatkan sejumlah syarat formal, seperti tanda tangan dari Kades Ngentrong.

    Namun Panwascam gagal mendapatkan tanda tangan, serta tidak ada pihak lain yang mau memberikan keterangan.

    “Informasinya jadi tidak komplet karena ada formulir yang tak terpenuhi. Akhirnya perkaranya tidak diregister,” tambah Nurul.

    Sebelumnya, Bawaslu punya waktu 7 hari sejak video dukungan Kades Ngentrong ke Paslon 03 menyebar.

    Batas akhir penelusuran pada Senin (25/11/2024), dan tidak ada yang memberikan keterangan.

    Pihak yang mengambil video itu juga tidak bisa dimintai keterangan.

    “Fakta hukumnya tidak dapat, karena tidak ada yang memberikan informasi,” pungkas Nurul.

    Nasib berbeda diterima Kades Tanggulturus, Kecamatan Besuki, Tulungagung, Wahyunita Ningsih yang kedapatan ikut kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung nomor urut 01, Gatut Sunu Wibowo-Ahmad Baharudin (Gabah) di GOR Lembupeteng Tulungagung, Sabtu (2/11/2024) silam.

    Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan memutus Wahyunita bersalah.

    Kades perempuan ini tidak melanggar pidana Pemilu, namun melanggar Undang-undang Desa yang mengatur netralitas kades.

    Bawaslu Tulungagung menyampaikan putusan ini ke Pj Bupati Tulungagung untuk menjatuhkan sanksi.

  • Bos Pertamina Tanggapi Viral Mobil Rusak Disebut karena Pertamax

    Bos Pertamina Tanggapi Viral Mobil Rusak Disebut karena Pertamax

    Jakarta

    Belum lama ini viral keluhan dari pemilik kendaraan yang menyebutkan mobilnya rusak diduga karena Pertamax. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menanggapi kasus viral itu.

    Video yang beredar luas di media sosial itu menyebutkan ada beberapa mobil yang ditangani di bengkel Daihatsu Cibinong. Tak cuma satu, tampak ada beberapa mobil yang harus dikuras bensinnya lantaran mengalami masalah serupa.

    Pertamina langsung turun tangan menguji sampel Pertamax yang dikeluhkan tersebut. Berdasarkan uji sampel disebutkan, Pertamax telah memenuhi spesifikasi teknis yang disyaratkan.

    “Untuk yang menyangkut hal yang viral kemarin, jadi dari Pertamina kami juga sudah melakukan uji sampel untuk beberapa SPBU di Cibinong, begitu juga kami kerja sama dengan LAPI ITB, dan juga dari Lemigas. Tentunya memang setelah dicek parameter dan standar yang sudah ada di Pertamax itu sudah lolos uji standar untuk digunakan sebagai bahan bakar,” kata Simon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (3/11/2024).

    “Namun tetap, ini juga tidak membuat kami berpuas diri. Tentunya, segala hal, apa pun yang kami dapat masukan dari masyarakat untuk bisa mendorong perbaikan kinerja dan pelayanan kami ke masyarakat akan kami terima dengan hati terbuka dan dengan sangat senang sekali. Jadi kami tidak melihat ini sebagai ancaman ataupun kalau bisa dikatakan misalnya ada berita hoax, apakah ini menyerang reputasi Pertamina, bagi kami tidak. Karena justru yang harus diuntungkan dari semua ini adalah rakyat. Jadi bagaimana caranya, kita lakukan mitigasi, kita lakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, untuk membuat semua masukan yang kita dapat dari masyarakat dapat kita jawab dengan sebaik-baiknya,” beber Simon.

    Simon menegaskan, pihaknya telah melakukan uji dengan menggandeng lembaga bersertifikasi nasional dan internasional. Meski begitu, Simon mengatakan pihaknya akan terus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas bahan bakar yang dijualnya.

    “Kita tidak akan berpuas diri, kita akan terus mencari solusi yang terbaik. Dan masalah ini tidak akan hanya berhenti sampai di sini saja, tapi akan jadi masukan yang sangat berharga bagi kami. Jadi bukan kami membela diri bahwa kualitas BBM kami sudah sesuai standar, itu yang berbicara adalah fakta dan hasil ilmiah. Namun tentunya kami akan terus berbenah diri dan untuk meningkatkan kualitas produk Pertamina supaya jauh lebih baik. Jadi apa pun saran yang kami terima dari masyarakat akan kami terima dengan sebaik-baiknya,” pungkas Simon.

    Diberitakan detikcom sebelumnya, melalui tim LAPI ITB kemudian mencoba untuk menganalisa endapan itu dengan membawa sampel ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan melalui metode EDS (Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy).

    Ahli Konversi Energi Fakultas Teknik dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yuswidjajanto Zaenuri memastikan kandungan di dalam BBM jenis Pertamax bukan penyebab rusaknya mesin kendaraan seperti yang diklaim.

    Adapun berdasarkan hasil EDS tersebut tim Lemigas menemukan bahwa endapan tersebut tidak berasal atau tercipta dari bahan bakar Pertamax seperti yang diklaim.

    “Ternyata senyawa pembentuk endapan tersebut tidak ditemukan dalam bahan bakar yang dianalisis (Pertamax-red)” ungkap Tri.

    (rgr/dry)

  • Harga Asli BBM Pertalite Ternyata Bukan Rp10.000 per Liter, Segini..

    Harga Asli BBM Pertalite Ternyata Bukan Rp10.000 per Liter, Segini..

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, BP-AKR hingga PT Vivo Energy Indonesia kompak menaikkan harga produk BBM non subsidi. Penyesuaian harga tersebut berlaku sejak 1 Desember 2024.

    Misalnya produk BBM baru milik PT Vivo Energy Indonesia yakni Revvo 90 dengan nilai oktan (RON) 90. Harga Revvo 90 atau setara Pertalite ini sekarang dibanderol di level Rp 12.044 per liter dari yang sebelumnya Rp 12.090 per liter.

    Namun demikian, untuk harga produk BBM jenis Pertalite milik Pertamina belum ada perubahan dan masih dipatok di level Rp 10.000 per liter. Hal tersebut membuat Pertalite masih lebih murah dibandingkan pesaingnya.

    Sejauh ini PT Pertamina hanya melakukan penyesuaian harga pada BBM jenis non subsidi. Setidaknya BBM non subsidi Pertamina yang mengalami kenaikan yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

    Sementara, untuk harga BBM non subsidi jenis lainnya seperti Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95) masih tetap. Begitu juga dengan jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite (RON 90) dan BBM Solar Subsidi yang tidak mengalami perubahan pada Desember 2024 ini.

    Berikut Daftar Harga BBM seluruh SPBU per 2 Desember 2024:

    BBM Pertamina DKI Jakarta

    Solar Subsidi: Rp 6.800/liter

    Pertalite: Rp 10.000 per liter

    Pertamax: 12.100 per liter

    Pertamax Turbo: Rp 13.550 per liter

    Pertamina Dex: Rp 13.800 per liter

    Dexlite: Rp 13.400 per liter

    Pertamax Green: Rp 13.150 per liter

    BBM Shell

    Shell Super: Rp 12.290 per liter

    Shell V-Power: Rp 13.340 per liter

    Shell V-Power Diesel: Rp 13.900 per liter (kecuali di Jawa Timur)

    Shell Diesel Extra: Rp 13.610 per liter (hanya di Jawa Timur)

    Shell V-power Nitro: Rp 13.570 per liter (kecuali di Jawa Timur)

    BBM BP-AKR

    BP Ultimate: Rp 13.340 per liter

    BP 92: Rp 12.290 per liter

    BP diesel: Rp 13.610 per liter (hanya di Jawa Timur)

    BP Ultimate Diesel: Rp 13.900 per liter

    BBM Vivo

    Revvo 95: Rp 13.242 per liter

    Revvo 92: Rp 12.223 per liter

    Revvo 90: Rp 12.044 per liter

    (pgr/pgr)

  • Polres Ponorogo Temukan Motor yang Hilang di Pasar Lanang

    Polres Ponorogo Temukan Motor yang Hilang di Pasar Lanang

    Ponorogo (Beritajatim.com) – Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor (curanmor) di parkiran Pasar Lanang pada bulan Oktober lalu. Curanmor ini terungkap, setelah pelaku, seorang anak di bawah umur (ABH), berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.

    Kejadian ini bermula saat korban berada di Pasar Lanang dalam acara Pasar Malam. Ketika mau pulang, korban tidak mendapati sepeda motornya di area parkir sekitar Jalan Urip Sumoharjo. Sepeda motor Vario korban yang berwarna merah dengan nomor polisi AE 3979 WQ itu, hilang dari lokasi parkir. Dari kehilangan sepeda motor itu, korban mengalami kerugian kurang lebih mencapai Rp13,5 juta.

    “Mendapati sepeda motor hilang, korban langsung melapor ke Polres Ponorogo,” kata Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP AKP Rudy Hidajanto, Selasa (03/12/2024).

    Usai mendapatkan laporan dari korban, petugas Satreskrim Polres Ponorogo pun menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Hasilnya, polisi pun berhasil melacak pelaku hingga akhirnya yang bersangkutan ditangkap.

    “Dari hasil penyelidikan, pelaku ABH ini berhasil diamankan oleh petugas,” kata Rudy.

    Rudy pun menceritakan kronologis ABH yang berasal dari Bandung itu, berhasil mencuri sepeda motor di Ponorogo. Awalnya, pelaku mengaku berangkat dari Bandung menuju Jawa Timur dengan menumpang truk. Setibanya di Ponorogo, Ia turun di Alun-Alun sekitar pukul 18.00 WIB dan berjalan kaki menuju Pasar Malam di Jalan Urip Sumoharjo. Saat situasi sepi sekitar pukul 22.00 WIB, pelaku melihat motor milik korban yang diparkir tanpa kunci stang.

    “Pelaku pun membawa motor tersebut dengan cara didorong,” katanya.

    Pelaku mendorong motor ke arah Madiun. Sesampainya di SPBU, pelaku mencari ahli kunci untuk membuat duplikat dengan alasan kunci motor hilang. Setelah berhasil membuat kunci seharga Rp80 ribu, pelaku mengendarai motor curian tersebut ke Bandung.

    Di Bandung, pelaku berpindah-pindah tempat untuk tidur, mulai dari masjid hingga SPBU. Hingga Jumat (14/11/2024), pelaku kembali menuju Jawa Timur, dengan tujuan awal ke Tulungagung. Namun, saat melintasi Madiun-Maospati, motor kehabisan bensin.

    “Ada warga yang membantu pelaku, merasa curiga dengan ceritanya dan mengantarkannya ke kantor polisi. Di sana, pelaku akhirnya mengaku bahwa motor tersebut adalah hasil curian dari Ponorogo,” katanya.

    Rudy menyatakan pelaku dijerat Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam memarkir kendaraan.

    “Meskipun pelaku masih di bawah umur, proses hukum tetap berjalan dengan memperhatikan perlindungan khusus sesuai undang-undang perlindungan anak,” tutup Rudy. [end/but]