Xcloud.id

Tempat Fasum: SPBU

  • Tidak Terima Ditegur Karena Serobot Antrean, Pengemudi Fortuner Aniaya Sopir dan Kondektur Bus Damri – Halaman all

    Tidak Terima Ditegur Karena Serobot Antrean, Pengemudi Fortuner Aniaya Sopir dan Kondektur Bus Damri – Halaman all

     
    TRIBUNNEWS.COM, BANDAR LAMPUNG – Polisi menangkap Juriadi (56), seorang pengemudi Pajero yang menusuk sopir dan kondektur Bus Damri di SPBU Nunyai, Rajabasa, Bandar Lampung.

    Juriadi ternyata seorang pengusaha asal Desa Negara Ratu, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah.

    Peristiwa penusukan dan penganiayaan itu terjadi pada Minggu (9/2/2025) sekitar pukul 16.00 WIB.

    Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari mengatakan saat ini penyidik sedang mendalami motif pelaku menganiaya kedua korban.

    Termasuk barang bukti sajam yang digunakan pelaku untuk menikam kondektur Damri Lampung.

    Harjulian, sopir Bus Damri mengalami luka lebam di wajah. Sementara Arif Hakim (28), kondektur mengalami 8 luka tusukan yakni 6 tusukan di tangan dan 2 luka tusukan di bagian dada. 

    “Pelaku diduga pengusaha menggunakan Mitsubishi Pajero,” kata Manajer Usaha Damri Lampung Rianto Silitonga, Senin (10/2/2025). 

    Tidak diterima ditegur saat antre BBM

    Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Komisaris Besar Yuni Iswandari, mengonfirmasi insiden ini melalui pesan WhatsApp pada Selasa (11/2/2025) petang.

    “Benar telah terjadi peristiwa penganiayaan di SPBU Nunyai,” ujarnya.

    Yuni menjelaskan bahwa kejadian bermula saat Bus Damri yang dikemudikan oleh korban hendak mengisi bahan bakar jenis solar.

    Saat mengantre, pelaku tiba-tiba menyerobot antrean menggunakan mobil Pajero. Korban kemudian menegur pelaku agar bersabar dan mengantre di belakang.

    Teguran tersebut tidak diterima dengan baik oleh pelaku. Ia turun dari mobil dan menghampiri korban dengan emosi tinggi.

    Keduanya terlibat cekcok, dan dalam keadaan marah, pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menusuk korban berkali-kali.

    Akibat serangan tersebut, Arief mengalami luka sobek di jari dan tusukan di dada kiri.

    “Korban sedang dalam pemulihan dan perawatan tim medis,” tambah Yuni.

    Pelaku saat ini telah ditangkap dan masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian. (Tribun Lampung/Kompas.com)

  • Stok BBM di Shell Banyak yang Langka, Menteri ESDM Ungkap Faktor Penyebabnya

    Stok BBM di Shell Banyak yang Langka, Menteri ESDM Ungkap Faktor Penyebabnya

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menduga kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU Shell di Jakarta akibat masalah pengiriman.

    “Ya kemarin itu kan ada ini permasalahan, mungkin masalah pengiriman,” ujar Yuliot di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Februari 2025.

    Namun Yuliot mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan dengan Kementerian Perdagangan mengenai prosedur impornya agar dilakukan percepatan.

    “Kemarin mungkin ada keterlambatan karena itu ada penyesuaian-penyesuaian, terima kasih. Ini saya rasa itu kan dengan adanya prosedur impor yang sudah diterbitkan oleh kementerian perdagangan persoalannya sudah selesai,” ujarnya.

    Kemendag Revisi Aturan Impor

    Kemendag berencana merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang meregulasi kebijakan dan pengaturan impor. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan revisi tersebut bisa rampung pada Februari 2025 ini.

    “Iya, Februari ini harusnya sudah selesai,” kata Budi di kantornya.

    Beberapa poin yang berpeluang direvisi, kata dia, adalah soal kemudahan impor komoditas tekstil. “Ini masih pembahasan, terutama untuk pakaian jadi, pakaian jadi masih dibahas,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ayah Korban Pengeroyokan di Jember Tak Mau Damai, Siswanto: Tak Ada Negosiasi – Halaman all

    Ayah Korban Pengeroyokan di Jember Tak Mau Damai, Siswanto: Tak Ada Negosiasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pemuda berinisial DS (22) dikeroyok segerombolan orang di SPBU di Jalan Nasional, Desa Perak, Kecamatan Perak, Jombang, Jawa Timur, Minggu (9/2/2025).

    Ia babak belur dikeroyok oleh gerombolan pemotor setelah pulang dari menjenguk saudaranya di Pondok Pesantren Gadingmangu, Jember.

    Ayah korban, Siswanto (55), meminta polisi untuk menuntaskan kasus ini.

    Ia juga tak membuka pintu damai bagi para pelaku.

    “Saya mau kasus ini diusut sampai tuntas tidak ada deal-deal-an. Tidak ada negosiasi damai,” tegasnya.

    Alasan ia tak ingin berdamai adalah agar kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi semua orang.

    “Ini harus lanjut untuk pembelajaran yang lainnya, agar tidak diulang lagi,” ujarnya, dikutip dari TribunJatim.com.

    Diwartakan sebelumnya, DS dikeroyok sesaat setelah mengisi BBM bersama dua orang temannya.

    Tiba-tiba, ia dikeroyok oleh gerombolan orang yang mengenakan atribut perguruan silat.

    Beruntung, warga dan petugas datang dan bisa melerai pengeroyokan tersebut.

    DS pun telah melaporkan kasus ini ke kantor polisi.

    Kasi Humas Polres Jombang, AKP Kasnasin menuturkan, pihaknya telah menerima laporan dari korban.

    Ia menuturkan bahwa pelaku pengeroyokan ini harus ditindak dan tidak bisa dibiarkan.

     “Kami akan menindak tegas pelaku pengeroyokan ini sesuai dengan hukum yang berlaku,”

    “Tindakan seperti ini tidak bisa dibiarkan dan harus ditindak tegas,” katanya.

    Sementara itu, Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan menuturkan, pihaknya masih melakukan pendalaman terkait kasus pengeroyokan ini.

    Kepada TribunJatim.com, ia menyebut bahwa ada kabar baik, namun AKBP Ardi tak merinci apa kabar baik tersebut.

    “Alhamdulillah sudah ada kabar baik terkait peristiwa pengeroyokan tersebut,”

    “Jadi mohon bersabar saat ini masih dalam pengembangan oleh pihak Satreskrim Polres Jombang,” ucapnya.

    Selain itu, ia menegaskan akan menegakkan hukum demi keamanan dan ketentraman masyarakat.

    “Hukum akan ditegakkan seadil-adilnya demi keamanan dan ketentraman masyarakat Kabupaten Jombang,” ujarnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Update Kasus Pengeroyokan Pemuda di SPBU Jombang, Polisi Masih Dalami, Kapolres: Ada Kabar Baik

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJatim.com, Anggit Puji Widodo)

  • Ada Wacana Bayar LPG 3 Kg Pakai QRIS, Bagaimana Mekanismenya?

    Ada Wacana Bayar LPG 3 Kg Pakai QRIS, Bagaimana Mekanismenya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta tengah mendalami mekanisme pembayaran gas LPG 3 Kg dengan menggunakan QRIS. Kira-kira, seperti apa mekanismenya? 

    Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan mekanisme yang mudah bagi masyarakat. 

    Terlebih, Suharini mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan penggunaan sistem QRIS dari hasil modifikasi aplikasi Jakpreneur. Meski demikian, Pemprov saat ini juga tengah mengkaji sistem lainnya, contohnya seperti sistem QRIS pada SPBU. 

    “Kalau kemudian ditanya, bagaimana sistem QRIS ya, sekarang ini kalau dari Jakpreneur sudah berjalan, kita hanya pengen kira-kira bisa nggak ya di modifikasi dari Jakpreneur,” ujarnya ketika ditemui di Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025). 

    Adapun, jika nantinya penerapan QRIS menggunakan dari Jakpreneur, maka masyarakat tidak perlu lagi untuk menunjukkan KTP. 

    “Jakprenur tidak pakai lagi KTP, karena apa, karena QRISS ada kode-kode tertentu,” tutur Suharini.

    Meski demikian, Pemprov Jakarta menegaskan bahwa sistem pembayaran QRIS tersebut masih hanya sebatas wacana. 

    Terlebih, Penjabat Gubernur (Pj) Daerah Khusus Jakarta Teguh Setyabudi juga mengatakan bahwa penerapan QRIS tersebut tidak bisa dilakukan seketika. 

    “Kita perlu lakukan sosialisasi, kita perlu lakukan edukasi, kemudian sistemnya harus pas juga, benar gitu,” ujar Teguh di Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (11/2). 

    Lebih lanjut, Teguh menjelaskan bahwa dalam merancang kebijakan membutuhkan beberapa tahapan dan tidak langsung diterapkan. 

    “Ada tahapan-tahapannya. Jadi tidak selalu, jangan sampai kemudian kebijakan seakan-akan, langsung instan seperti mengembalikan telapak tangan,” pungkasnya.

  • Pertamina Beberkan Cara Atur Penyaluran Solar Subsidi yang Mau Ditertibkan

    Pertamina Beberkan Cara Atur Penyaluran Solar Subsidi yang Mau Ditertibkan

    Bali –

    Pemerintah berencana untuk melakukan penertiban penyaluran solar subsidi di tengah masyarakat. PT Pertamina (Persero) pun merespons rencana tersebut.

    VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan selama ini pihaknya sendiri sudah banyak melakukan upaya pengaturan penyaluran solar subsidi.

    Misalnya saja, dengan kewajiban pembelian solar subsidi dengan menerapkan QR Code. Kendaraan yang berhak membeli solar subsidi diminta untuk mendaftar sebagai penerima dan akan mendapatkan QR Code.

    “Solar subsidi, upayanya apa saja? Nah kalau subsidi kan sebenarnya sekarang kita sudah menerapkan full QR code ya. Ini kalau untuk solar semua sudah 100% yang beli solar harus memiliki QR, nah itu sudah merupakan salah satu upaya kami untuk, bukan membatasi, untuk mengatur siapa saja yang boleh membeli solar,” beber Fadjar ditemui di The Patra Ressort, Badung, Bali, Selasa (11/2/2025).

    Lebih lanjut, Fadjar mengungkapkan pihaknya juga masih menunggu revisi regulasi soal penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, atau tepatnya revisi Perpres 191 tahun 2014.

    “Sebenarnya secara regulasi kan, kami masih menunggu ya untuk BBM subsidi ini regulasi revisi perpres 191, tapi kalau itu belum ya kita upayanya itu yang kita lakukan, pakai QR code itu digitalisasi sehingga siapa saja yang mengkonsumsi kami memiliki datanya,” sebut Fadjar.

    Yang pasti, Fadjar menegaskan Pertamina memiliki pasokan solar subsidi secara cukup sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah. Tahun lalu pun, Pertamina bisa menyediakan kuota solar sesuai dengan kuota yang ditetapkan.

    “Dan Alhamdulillah untuk kuota solar sampai akhir tahun kemarin juga relatif aman, jadi dengan upaya tadi tersebut penerapan QR masih bisa kontrol, masih bisa kita kontrol kuotanya,” kata Fadjar.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut penertiban solar subsidi akan dilakukan dalam waktu dekat. Penertiban penyaluran solar menjadi kebijakan pengaturan subsidi energi berikutnya yang ditempuh Bahlil, usai sebelumnya melakukan penertiban pada penyaluran LPG 3 kg.

    Ketua Umum Partai Golkar itu menyebutkan selama ini solar subsidi banyak dipakai untuk untuk kalangan industri, baik untuk truk barang hingga kendaraan transportasi umum. Namun, penggunaannya masih sering kurang tepat sasaran.

    “Habis ini saya tertibkan lagi bapak ibu semua, saya tertibkan lagi adalah BBM solar, solar subsidi dipakai untuk industri,” beber Bahlil di depan kader Golkar dalam Rakernas Partai Golkar 2025 di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025) lalu.

    Sementara itu, Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengungkapkan pengaturan solar subsidi dilakukan karena pihaknya menemukan masih ada masalah dalam penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) tersebut. Bahkan, dia bilang ada kendaraan dinas membeli bahan bakar bersubsidi tersebut. Erika mengatakan, temuan itu terekam dari pemantauan CCTV yang dipasang pada salah satu SPBU di Bali tahun 2024.

    “Contohnya ini di Bali ada kita temukan penyaluran kepada non-konsumen pengguna. Jadi ada JBT yang disalurkan kepada kendaraan TNI,” kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/2/2025) kemarin.

    Dia juga menemukan penjualan solar subsidi menggunakan jerigen yang tidak memiliki surat rekomendasi di Bali. Berdasarkan data yang ia paparkan, volume yang terjual sebanyak 1,78 kiloliter (kl). Sementara di Sumatera Barat, ia juga menemukan penggunaan subsidi BBM tak wajar dengan pembelian berulang menggunakan QR Code yang berbeda-beda pada kendaraan yang sama. Kasus ini terjadi di dua tempat yakni Kabupaten Sijunjung dengan volume terjual 1,11 kl dan Kota Padang 7,24 kl.

    “Kita temukan penyaluran yang tidak wajar dengan pembelian berulang dengan QR Code yang berbeda-beda ke mobil Innova. Kemudian ada juga yang berupa truk,” ungkap Erika.

    Erika menambahkan, BPH Migas juga telah merekap pengawasan lapangan berdasarkan pengaduan masyarakat melalui hotline WhatsApp yang tercatat sebanyak 2.487 sepanjang tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, pengaduan terkait BBM menjadi yang paling banyak dilaporkan.

    (hal/kil)

  • Polisi Tangkap Pelaku Pengeroyokan Brutal di SPBU Perak Jombang

    Polisi Tangkap Pelaku Pengeroyokan Brutal di SPBU Perak Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Polres Jombang berhasil menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tiga warga Nganjuk di SPBU Kecamatan Perak pada Selasa (11/2/2025). Para tersangka saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Jombang guna pengembangan lebih lanjut.

    Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan mengonfirmasi penangkapan tersebut, meski belum merinci jumlah dan identitas para tersangka. “Benar, kami sudah menangkap sejumlah pelaku. Saat ini sedang kami kembangkan lagi. Karena tidak menutup kemungkinan jumlahnya bertambah,” ujar Kapolres Jombang, Selasa (11/2/2025).

    Kasus ini bermula dari konvoi liar gerombolan orang yang melintas di Jalan Raya Perak, Jombang, pada Minggu (9/2/2025) pukul 07.30 WIB. Tragedi terjadi ketika tiga warga Nganjuk yang baru saja mengisi bahan bakar di SPBU Perak tiba-tiba menjadi sasaran amukan massa.

    Aksi brutal ini terekam dalam video amatir warga dan beredar luas di media sosial, memicu reaksi publik. Dalam video tersebut, tampak beberapa anggota konvoi menyerang korban dengan pukulan dan lemparan benda keras.

    Saksi mata, Nada Fachril Imami (26), menyebutkan bahwa gerombolan pelaku mengenakan pakaian serba hitam dan mengendarai motor serta mobil dari arah Kertosono menuju Jombang. “Kemudian tiga orang baru beli BBM di SPBU Perak berhenti di pintu keluar,” ujarnya.

    Namun, tiba-tiba gerombolan tersebut berhenti dan langsung menganiaya ketiga korban. Salah satu korban sempat melarikan diri, sementara dua lainnya terkena pukulan bertubi-tubi. Satu orang bahkan tersungkur dan dihajar hingga babak belur.

    Aksi pengeroyokan baru berhenti setelah warga sekitar turun tangan untuk melerai. Para pelaku kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Jombang kota, sementara korban segera melapor ke pihak kepolisian.

    Hingga kini, polisi masih mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain yang segera diamankan. [suf]

  • Ini Sebabnya MUI Haramkan Orang Kaya Isi Pertalite

    Ini Sebabnya MUI Haramkan Orang Kaya Isi Pertalite

    Jakarta –

    MUI Haramkan orang kaya beli Pertalite. Ini alasannya.

    Bahan bakar bersubsidi jenis Pertalite tak diperuntukkan bagi semua orang. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan penggunaan Pertalite buat orang kaya. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda menegaskan, dalam hukum Islam, penggunaan BBM bersubsidi oleh orang kaya yang tidak berhak adalah haram.

    Bukan tanpa alasan, Miftah mengurai orang kaya tidak seharusnya mengkonsumsi BBM yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Kiai Miftah juga mengingatkan subsidi adalah amanah dari pemerintah untuk rakyat yang membutuhkan seperti transportasi umum, nelayan, dan masyarakat menengah ke bawah. Menggunakan subsidi tanpa hak dapat dianggap sebagai penyelewengan atau khianat.

    “Orang kaya yang menggunakan subsidi berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya, yang dalam Islam tergolong perbuatan zalim,” jelas Kiai Miftah.

    Tindakan orang kaya yang menggunakan subsidi dapat dikenakan hukum ghasab. Yaitu mengambil atau memakai sesuatu yang bukan haknya tanpa izin.

    “Orang kaya yang memakai subsidi merampas hak fakir miskin, sehingga perbuatannya termasuk dosa besar,” jelasnya.

    Pertalite yang sejak tahun 2022 ditetapkan sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Pertalite menggantikan bensin RON 88 atau Premium yang sebelumnya menjadi JBKP. Penggunaan Pertalite pun bakal dibatasi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Desember 2024 menjelaskan bahwa BBM RON 90 keluaran Pertamina itu hanya akan diberikan kepada yang berhak.

    “Karena kita kan ingin memberikan ini kan kepada yang berhak. Nggak enak dong pelat hitam dapat (subsidi), ternyata yang diurus bukan angkutan umum, dia angkutan tambang dia, atau angkutan sawit dia, atau angkutan barang pabrik dia. Masa dikasih Solar pakai, atau kasih minyak subsidi,” ujar Bahlil.

    Pembatasan BBM subsidi untuk kendaraan sudah dibahas sejak tahun 2022. Namun hingga pemerintahan berganti, keputusan belum juga bulat. Pemerintah masih melakukan Perpres no.191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

    Di sisi lain, pengguna BBM subsidi jenis Pertalite dan solar sudah diminta untuk mendaftarkan kendaraannya ke laman myPertamina. Lewat pendaftaran tersebut, konsumen akan mendapatkan QR Code yang digunakan untuk transaksi beli Pertalite dan solar di SPBU.

    (dry/din)

  • Saat Rapat Bareng DPR Kepala BPH Migas Sebut Ada Kendaraan TNI di Bali Konsumsi Solar Subsidi – Halaman all

    Saat Rapat Bareng DPR Kepala BPH Migas Sebut Ada Kendaraan TNI di Bali Konsumsi Solar Subsidi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengungkapkan adanya sejumlah penyelewengan penyaluran dan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah wilayah Indonesia.

    Misalnya, kata dia, di Kabupaten Gianyar, Bali, analisis terhadap rekaman CCTV dan data digitalisasi ​nozzle mengungkap adanya penggunaan BBM oleh kendaraan yang seharusnya tidak mengkonsumsi BBM subsidi.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR dengan Kepala BPH Migas Erika Retnowati, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    “Ini di Bali ada kita temukan penyaluran kepada enam konsumen pengguna. Jadi ada JBT yang disalurkan kepada kendaraan TNI, kemudian ada juga penjualan dengan jeriken yang tidak ada surat rekomendasinya,” kata Erika.

    Penyelewengan BBM bersubsidi juga terjadi di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Sijunjung dan Kota Padang. Erika mengatakan, pada Agustus 2024 lalu ditemukan penyaluran tidak wajar. 

    Total volume koreksi di Kabupaten Sijunjung mencapai 1,11 kiloliter. Sementara di Kota Padang mencapai 7,24 kiloliter.

    “Kita temukan penyaluran yang tidak wajar dengan pembelian berulang, dengan QR code yang berbeda-beda ke mobil Innova, kemudian ada juga yang berupa truk, itu kami temukan juga,” ucapnya.

    Kemudian, kata Erika, penyelewengan juga terjadi di Kabupaten Mempawah dan Kota Singkawang di Kalimantan Barat, pada Juni 2024.​ Di mana ditemukan pola penyaluran serupa, yakni pembelian berulang dengan QR code berbeda terdeteksi pada beberapa kendaraan.

    “Di Kalimantan Barat itu kurang lebih sama pembelian berulang dengan QR code yang berbeda-beda,” pungkas Erika.

    Diberitakan sebelumnya, Komisi XII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, pada Senin (10/2/2025).

    Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya itu, ramai-ramai anggota dewan menyoroti masih maraknya praktik penyelewengan BBM Bersubsidi.

    Shanty Alda, anggota Komisi XII DPR F-PDIP menyebut hingga awal 2025 ini, masih marak terjadi kasus penimbunan BBM Bersubsidi, hingga praktik SPBU nakal.

    “Dan ini banyak terjadi di Bali, itu banyak sekali kasus yang membeli BBM (bersubsidi) dalam jumlah besar pertalite ya dan dijualnya dalam bentuk dimasukkan ke jeriken dan dijual ke pengecer-pengecer itu di Bali,” kata Shanty di Ruang Rapat Komisi XII DPR, Senayan, Jakarta.

    “Dan juga banyak di berbagai tempat di Aceh, NTT kenakalan-kenakalan SPBU itu dispensernya banyak diakali,” lanjutnya.

    Sebab itu, Shanty mempertanyakan sistem pengawasan yang dilakukan BPH Migas.

    “Sistem pengawasan itu bagaimana? kecurangan ini apakah ada satuan khusus di Pertamina yang mempelajari dan investigasi adanya kecurangan distribusi BBM bersubsidi ini? dan bagaimana koordinasi dengan kepolisian dan instansi lainnya?” ujarnya.

    Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI FPKS Nevi Zuairina, meminta BPH Migas memberi sanksi tegas kepada SPBU nakal.

    Dia mengusulkan agar ada penutupan SPBU nakal supaya ada efek jera.

    “Kalau tidak keras efek jeranya hanya sekadar pengurangan kuota itu rasanya belum keras kalau bisa kita tutup SPBU nya, tidak pandang bulu,” ujarnya.

    Anggota Komisi XII DPR RI F-Demokrat Mulyadi, mendorong BPH Migas untuk meningkatkan sistem pengawasan. Hal ini penting untuk mendeteksi indikasi praktik kecurangan.

    “Dari hasil rapat kita sebelumnya dapat kita sebelumnya bahwa aboh ini kekurangan personel, maka dari itu mendorong penguatan sistem karena kalau kita tidak punya pengawasan cukup, kita harus punya sistem agar sistem kita mendeteksi indikasi terhadap hal-hal yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

  • Kecelakaan Maut di Magelang, Basarnas dan Damkar Evakuasi Jenazah Korban yang Terjepit di Mobil – Halaman all

    Kecelakaan Maut di Magelang, Basarnas dan Damkar Evakuasi Jenazah Korban yang Terjepit di Mobil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG – Kecelakaan lalu lintas maut 2 kendaraan terjadi di Jalan Yogyakarta-Magelang, dekat SPBU Ponggol, Ponggol, Tamanagung, Muntilan Magelang, Senin (10/2/2025) sekitar pukul 02.30 WIB.

    Dua kendaraan itu adalah truk tronton bernomor polisi AB 8057 KA dan mobil pick-up Suzuki Futura AA 8309 B yang mengangkut buah.

    Akibat kejadian itu, satu orang dilaporkan  meninggal dunia.

    Kasat Lantas Polresta Magelang, Kompol Nyi Ayu Fitria Facha, mengungkapkan bahwa truk tronton dalam posisi terparkir di sisi kiri sebelum tertabrak pick up dari belakang.

     “Keterangan dari sopir, pengemudi pick-up mengantuk, kehilangan kendali, kemudian oleng ke kiri dan menabrak bagian kanan belakang truk,” ujar Ayu di Mapolresta Magelang, Senin (10/2/2025).

    Pengemudi pick-up, ADP (22), warga Mertoyudan, Kabupaten Magelang, mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke RSUD Muntilan. 

    Sementara itu, penumpang pick-up berjenis kelamin perempuan, R (65), juga warga Mertoyudan mengalami luka parah dan meninggal dunia di tempat kejadian.

    Tim pemadam kebakaran Muntilan dan Basarnas sempat melakukan evakuasi sebelum jenazah dibawa ke RSUD Muntilan.

    Koordinator Basarnas Unit Siaga SAR Borobudur, Basuki mengungkapkan, proses evakuasi penumpang yang terjebak membutuhkan waktu 30 menit.

     “Di sana ada kecelakaan lalu lintas yang dalam kondisi satu orang masih terjepit di kendaraan, kami bersama tim gabungan berhasil mengevakuasi korban tersebut kurang lebih 30 menit dan selanjutnya korban kita bawa ke RSUD Muntilan,” terangnya. (Tribunnews.com/Yuwantoro Winduajie)

  • BPH Migas Akan Batasi Volume Penyaluran BBM Solar Bersubsidi – Halaman all

    BPH Migas Akan Batasi Volume Penyaluran BBM Solar Bersubsidi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan melakukan pembatasan maksimal volume penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi, untuk kendaraan roda empat, roda enam hingga kendaraan yang memiliki roda di atas enam.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, kebijakan itu dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM solar subsidi ini lebih tepat sasaran.

    “Kami akan menerbitkan pengaturan untuk pengetatan batas maksimal volume penyaluran BBM, ini agar lebih tepat sasaran,” kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Senin (10/11/2025).

    Erika menyatakan, saat ini kebijakan penyaluran BBM Solar bersubsidi untuk kendaraan roda empat maksimal 60 liter. Kemudian, kendaraan roda enam 80 liter dan kendaraan di atas enam roda sebanyak 200 liter.

    Menurutnya, hal itu terlalu berlebihan sehingga khawatir bisa disalahgunakan.

    “Nah ini kami menilai bahwa itu terlalu banyak karena itu melebihi kapasitas tanki nya sehingga berpotensi untuk disalahgunakan,” jelas Erika.

    “Dan berdasarkan kajian yang kami lakukan bersama dengan tim kajian dari UGM ini akan kami lebih perketat untuk volumenya,” sambungnya.

    Di satu sisi, Erika juga menyebut bahwa BPH Migas akan melakukan pengetatan pengawasan bahkan pada titik selain SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum).

    “Jadi kalau selama ini kami lebih banyak fokus kepada SPBU, nanti kami akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap SPBB dan juga PBBM, kemudian juga pengawasan secara hibrid,” ungkapnya.