Xcloud.id

Tempat Fasum: SPBU

  • Dua dari 3 Tersangka Korupsi Proyek Digitalisasi SPBU di PT Pertamina Dicegah ke Luar Negeri – Halaman all

    Dua dari 3 Tersangka Korupsi Proyek Digitalisasi SPBU di PT Pertamina Dicegah ke Luar Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di PT Pertamina (Persero) tahun 2018–2023.

    Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka berasal dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan seorang merupakan pihak swasta. 

    “Benar dari 3 pihak yang telah ditetapkan 2 orang merupakan PN (penyelenggara negara) dari Telkom dan 1 orang swasta,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025). 

    Namun, KPK belum memerinci identitas, termasuk jabatan para tersangka untuk saat ini.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, dua pihak yang berasal dari Telkom berinisial DR dan W. 

    Sementara pihak swasta yaitu Direktur PT Pasific Cipta Solusi (PCS), Elvizar. 

    Adapun surat perintah penyidikan (sprindik) kasus ini diterbitkan lembaga antirasuah pada September 2024. 

    Ketiga tersangka itu sudah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Imigrasi atas permintaan KPK. 

    “Sudah dicekal (bepergian ke luar nageri),” kata Tessa. 

    Pencegahan ke luar negeri untuk enam bukan pertama ini bertujuan supaya ketiganya mudah untuk dimintai keterangan. 

    Elvizar sendiri satu dari sejumlah saksi yang telah diperiksa penyidik KPK pada Jumat (24/1/2025). 

    Para saksi, termasuk Elvizar didalami penyidik terkait dengan proses pengadaan proyek digitalisasi SPBU oleh PT Telkom. 

    Peran Elvizar dalam proses pengadaan proyek yang berujung rasuah itu juga tak luput didalami penyidik. 

    Dalam pengusutan kasus ini, penyidik KPK juga sedang mendalami peran PT Telkom pada proyek pengadaan yang diduga berujung rasuah dan merugikan keuangan negara ini. 

    Penyidik lembaga antikorupsi terus mempertajam bukti terkait hal itu. 

    “Peran PT Telkom ini masih didalami,” kata Tessa.

  • KPK Dalami Peran PT Telkom dalam Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

    KPK Dalami Peran PT Telkom dalam Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

    KPK Dalami Peran PT Telkom dalam Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mendalami peran
    PT Telkom
    Indonesia (Persero) Tbk terkait dugaan
    korupsi digitalisasi
    Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) tahun 2018–2023.
    Adapun proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina digarap oleh PT Telkom Indonesia.
    “Peran PT Telkom, ya ini masih didalami,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Selasa (18/2/2025).
    Tessa belum dapat memberikan informasi terbaru terkait peran PT Telkom dan pihak lainnya dalam proyek tersebut.
    “Jadi, kalau ditanya apa perannya, nanti kita akan tunggu. Apabila nanti ada pihak-pihak siapapun, ya, tidak hanya dari PT Telkom, tetapi dari pihak-pihak yang terkait, kita akan update lagi ke teman-teman,” ujarnya.
    Sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) tahun 2018–2023.
    Tessa mengatakan, perkara korupsi ini sedang bergulir di tahap penyidikan.
    “Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) bulan September 2024,” kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).
    Tessa mengatakan, KPK sudah menetapkan tersangka dalam korupsi digitalisasi SPBU PT Pertamina.
    Namun, ia tidak mengungkapkan identitas tersangka tersebut.
    “Sudah ada tersangkanya,” ujar Tessa.
    Adapun dugaan korupsi digitalisasi PT Pertamina (Persero) tahun 2018–2023 muncul pertama kali dalam jadwal pemeriksaan sejumlah saksi di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin (20/1/2025).
    Sejumlah saksi yang dipanggil di antaranya adalah Agustinus Yanuar Mahendratama selaku Koordinator Pengawasan BBM di BPH Migas; Aily Sutejda selaku Head of Outbound Purchasing PT SCC; Anton Trienda selaku karyawan BUMN atau VP Corporate Holding and Portfolio IA PT Pertamina (Persero); Antonius Haryo Dewanto selaku mantan VP Sales Enterprise PT Packet Systems; Charles Setiawan selaku Komisaris PT Ladang Usaha Jaya Bersama; Aribawa selaku VP Sales Support PT Pertamina Patra Niaga; Asrul Sani selaku eks Direktur PT Dabir Delisha Indonesia; Benny Antoro selaku mantan Direktur Sales & Marketing PT PINS Indonesia; dan Bobby Rasyidin selaku Direktur PT LEN Industri.
    Namun, Bobby Rasyidin selaku Direktur PT LEN Industri dan Antonius Haryo Dewanto selaku mantan VP Sales Enterprise PT Packet Systems tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut dan meminta penjadwalan ulang.
    “Saksi didalami terkait dengan beberapa pengadaan proyek di PT Telkom untuk digunakan di Pertamina,” kata Tessa dalam keterangannya, Selasa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Mualem Ingin Hapus QR Code BBM, Sejumlah Bupati dan Wali Kota di Aceh Mendukung Regional 18 Februari 2025

    Gubernur Mualem Ingin Hapus QR Code BBM, Sejumlah Bupati dan Wali Kota di Aceh Mendukung Regional 18 Februari 2025

    Gubernur Mualem Ingin Hapus QR Code BBM, Sejumlah Bupati dan Wali Kota di Aceh Mendukung
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, KOMPAS.com
    –
    Gubernur Aceh
    ,
    Muzakir Manaf
    , lebih dikenal dengan sebutan Mualem, telah mengumumkan rencana pencabutan sistem penggunaan barcode pada pengisian bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Aceh.
    Dalam keterangan resminya, Mualem menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mempermudah akses masyarakat dan menghindari potensi konflik antara konsumen dengan pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
    “Ada beberapa kasus yang saya lihat langsung, masyarakat datang ke SPBU dengan mendorong mobil pick up miliknya ke SPBU karena kehabisan BBM. Namun, pihak SPBU tidak bersedia mengisi karena pemilik mobil tidak mempunyai barcode,” ungkap Mualem.
    Ia menyebut bahwa situasi semacam ini sangat menyusahkan dan menghambat kegiatan ekonomi masyarakat.
    Dengan demikian, Mualem meminta agar penggunaan barcode BBM di seluruh Aceh dihapuskan.
    Lebih lanjut, Mualem juga mengeklaim bahwa sejumlah gubernur di Indonesia memberikan dukungan terhadap inisiatif ini, dan banyak di antara mereka berencana untuk mengikuti kebijakan yang diambilnya.
    Isu penghapusan barcode ini disambut sejumlah bupati dan wali kota di Aceh.
    Salah satunya adalah Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, yang menyatakan persetujuannya terhadap keputusan Mualem.
    “Kami juga sepakat dengan Pak Gubernur terkait penghapusan sistem barcode saat pengisian BBM di SPBU, karena hal tersebut sangat menyusahkan masyarakat,” katanya.
    Dukungan serupa juga disampaikan oleh Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar.
    Dalam pidatonya usai dilantik, Sayuti menegaskan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe mendukung kebijakan penghapusan barcode.
    “Kita punya dasar hukum yang kuat, yaitu kekhususan Aceh. Ini, Pertamina asal jawab saja langsung bantah, tanpa melihat regulasi kekhususan Aceh,” tuturnya.
    Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Bupayi Aceh Tamiang Armia Pahmi.
    Armia menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya.
    “Kami mendukung penuh kebijakan Gubernur menghapus penggunaan barcode BBM bersubsidi,” ujar mantan Wakapolda Aceh ini.
    Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menanggapi dengan pertanyaan mengenai distribusi BBM setelah penghapusan barcode.
    “Itu nanti distribusinya bagaimana?” tanya Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta.
    Ia juga menjelaskan bahwa ketentuan pembelian BBM bersubsidi diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 yang sedang dalam proses revisi.
    Sementara itu, Susanto August Satria, Area Manager Comm, Rel, CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, mengungkapkan bahwa Pertamina menghormati pernyataan Gubernur Aceh mengenai barcode.
    Ia menjelaskan bahwa pembelian BBM bersubsidi menggunakan barcode merupakan mekanisme pencatatan yang bertujuan untuk transparansi dan mencegah penyelewengan.
    Di Aceh, jumlah kendaraan yang terdaftar dalam program ini mencapai 71.775 untuk Biosolar dan 150.413 untuk Pertalite.
    Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man, Juru Bicara Mualem-Dek Fadh, menekankan bahwa penghapusan sistem barcode bukan merupakan program prioritas dalam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2029.
    Namun, ia mengakui bahwa isu QR code di SPBU adalah hal yang sensitif di kalangan masyarakat Aceh, mengingat sistem ini belum sepenuhnya diterapkan di wilayah lain.
    Meskipun rencana
    penghapusan barcode BBM
    di Aceh menciptakan gelombang dukungan dan tantangan, ke depan, pemerintah daerah berkomitmen untuk mendiskusikan masalah ini dengan Pemerintah Pusat dan Pertamina.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aturan Baru ESDM Wajibkan Badan Usaha Bangun 1 SPKLU di Daerah Non-Padat

    Aturan Baru ESDM Wajibkan Badan Usaha Bangun 1 SPKLU di Daerah Non-Padat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan rasio pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) bagi badan usaha yang mengajukan perizinan dalam rangka pemerataan sebaran charging station. 

    Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Havidh Nazif mengatakan, apabila badan usaha membangun lima SPKLU di wilayah padat Jabodetabek, maka badan usaha tersebut wajib membangun satu SPKLU di wilayah non-padat di luar ibu kota provinsi. 

    Sementara itu, di wilayah padat non-Jabodetabek, setiap pembangunan 12 SPKLU wajib membangun satu SPKLU di wilayah non-padat.

    “Tujuan awal dan salah satu trigger kita menyiapkan rencana ini agar distribusi lebih merata jadi tidak bertumpuk, di situ akan memberikan dampak positif tidak hanya ke pelanggan yang membutuhkan charging, tapi bagi badan usaha sendiri untuk bisa dengan badan usaha lainnya dengan sehat berkompetisi,” kata Havidh dalam Coffee Morning Ditjen Gatrik, Selasa (18/2/2025). 

    Pihaknya juga memberikan pilihan untuk wilayah nonpadat bagi badan usaha yang mengajukan izin bangun SPKLU. Adapun, ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 24/2025 tentang Rencana Pengembangan SPKLU 2025-2030.

    Dia menerangkan, apabila badan usaha telah membangun lima unit SPKLU dengan teknologi fast charger atau ultra fast charger, maka 1 unit SPKLU di luar wilayah padat diizinkan menggunakan tipe medium charger yang nilai investasinya lebih rendah. 

    “Kita tahu investasi di sini diawal untuk ultra fast charging itu memang sedikit lebih, tapi kita ada tambahan biaya insentif untuk dia bisa survive, keekonomiannya ketemu. Kalau dia pasang medium kan lebih rendah Rp50-Rp60 juta,” jelasnya. 

    Selain itu, dalam aturan tersebut juga mendorong jumlah SPKLU setiap provinsi yang berlokasi di pusat perbelanjaan, perkantoran, industri, rest area tol, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), pariwisata, rumah sakit, stasiun kereta api, terminal, hotel, pelabuhan dan tempat lainnya. 

    Lebih lanjut, Kepmen tersebut juga mengatur agar PT PLN (Persero) wajib memprioritaskan pengembangan SPKLU di luar pulau Jawa dan Bali, serta badan usaha menyampaikan laporan realisasi SPKLU setiap 6 bulan sekali kepada Menteri ESDM.

    Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, hingga Desember 2024, telah dibangun SPKLU & charging station sebanyak 3.202 unit di 2.180 lokasi. Untuk stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU), hingga Desember 2024, telah dibangun 1.902 unit di 1.902 lokasi.

    Sementara itu, dalam proyeksi 2025 total SPKLU mencapai 5.810 unit dan proyeksi 2030 mencapai 62.918 unit yang mencakup Jawa sebanyak 50.620 unit SPKLU, Sumatra 4.826 unit SPKLU, Kalimantan 1.957 unit SPKLU, Bali dan Nusa Tenggara 3.143 unit SPKLU, serta Sulawesi, Maluku, dan Papua 2.373 unit. 

  • Minta Pengusaha hingga PLN Perbanyak Bikin SPKLU di Luar Jakarta – Page 3

    Minta Pengusaha hingga PLN Perbanyak Bikin SPKLU di Luar Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai kebutuhan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) terus meningkat kedepannya. Bukan hanya di kota besar, tapi juga ke sejumlah daerah.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu menyampaikan pembangunan SPKLU harus tersebar secara merata. Ini membuka akses kepada pengguna mobil listrik.

    Dia meminta pengusaha swasta maupun PT PLN (Persero) untuk bisa membangun SPKLU dengan rasio yang cukup.

    “Jadi kita dorong bagi nanti yang mau mengembangkan kalau dikembangkan dalam kota sekian, mbok ya di kembangkan juga dibangun juga SPKLU, misalnya kalau di sini 5 di Jakarta, harus di daerah itu ada 1,” ungkap Jisman dalam Coffee Morning Ditjen Gatrik, Selasa (18/2/2025).

    Dia mengatakan, pembangunan SPKLU di daerah bisa jadi tidak komersial bagi perusahaan. Tapi, setidaknya hal itu bisa ditutupi dari operasional SPKLU lain di lokasi-lokasi ramai.

    Dia menegaskan, Kementerian ESDM telah mengatur pembangunan SPKLU setidaknya menyasar sejumlah titik krusial. Diantaranya, pusat perbelanjaan, perkantoran, industri, rest area tol, SPBU, hingga rumah sakit, hotel dan pelabuhan.

    Ketentuan pengisi daya juga diatur. Diantaranya pengisi daya medium, pengisi daya cepat, dan pengisi daya ultra cepat. Lokasinya dibagi menjadi lokasi padat dan non padat.

    “Sehingga pembangunan SPKLU tidak teprusat di padat penduduk saja. Jadi badan usaha harus membangun SPKLU dengan jumlah tertentu di wilayah non padat sebelum dapat membangun kembali di wilayah yang padat,” ungkapnya.

    Prediksi Jumlah Mobil Listrik

    Dia mengatakan, dalam 5 tahun mendatang, jumlah mobil listrik di Indoneisa diprediksi mencapai 943 ribu unit. Maka, diperlukan penguatan SPKLU di berbagai titik. Jisman meminta PLN juga bisa menjadi pionir.

    “Awal-awal kan PLN sudah hadir, segera diambil, dan dari teman-teman (swasta) bisa menyediakan juga di tempat di luar kota dan teman-teman PLN juga kita dorong untuk di (luar) kota supaya mempercepat, supaya putaran jalur dari kendaraan listrik ini sudah lebih leluasa dan orang mau beli kendaraan listrik itu bukan hanya di dalam kota tapi juga bisa di bawa ke luar kota,” bebernya.

     

  • Begini Rencana Bensin Campuran Tebu-Singkong di Indonesia sampai 2030

    Begini Rencana Bensin Campuran Tebu-Singkong di Indonesia sampai 2030

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia memiliki rencana pemanfaatan bioetanol hingga 2030. Targetnya Indonesia bisa menggunakan bensin dengan campuran bioetanol kadar 10 persen dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

    Kementerian ESDM telah menyusun roadmap untuk pengembangan bioetanol di sektor transportasi. Langkah ini menjadi sangat penting mengingat potensi besar bioetanol dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia.

    Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi, Kementerian ESDM, Edi Wibowo memaparkan saat ini terdapat 13 produsen bioetanol dengan kapasitas produksi lebih dari 361 ribu kilo liter per tahun, dengan kapasitas Fuel Grade Ethanol (FGE) sebanyak 63 ribu kiloliter per tahun.

    “2025 sampai 2030, saat ini E5 nya ada tambahan dua pabrik di 2026, dengan memaksimalkan existing yang sudah ada saat ini. Kita harapkan 2026 bisa 5 persen (pencampuran bioetanol), kemudian meningkat sekitar 10 persen di tahun 2029,” kata Edi dalam acara”Carbon Neutrality (CN) Mobility Event di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Dia melanjutkan pada 2030, campuran bensin dengan bioetanol bisa lebih banyak terserap.

    “Diharapkan tahun 2030 kita bisa menyalurkan bioetanol untuk dicampur dengan gasoline itu 1,2 juta kl (kiloliter),” jelasnya lagi.

    Tantangan yang dihadapi saat ini adalah feedstock atau bahan baku untuk membuat bioetanol FGE.

    “Kita membutuhkan lebih banyak lagi bahan baku untuk memproduksi bioetanol,” kata Oki Muraza, Senior Vice President (SVP) Technology Innovation Pertamina dalam kesempatan yang sama.

    “Jadi bioetanol bisa diproduksi dengan berbagai macam feedstock,” ucap Oki.

    Izmirta Rachman, Ketua Asosisasi Produsen Spiritus dan Etanol Indonesia (APSENDO) memaparkan penggunaan bioetanol 2024 baru mencapai 373 kiloliter.

    Angka ini didapat dari suplai PT Enero mengolah tetes tebu atau molases dari pabrik gula jadi bioetanol. Bahan baku itu dicampur dengan bensin dengan kadar 5 persen yang tersebar ke 106 SPBU Pertamina yang menjual Pertamax Green yang tersebar di Pulau Jawa.

    Bioetanol merupakan transisi energi yang perlu dioptimalkan kendati masih menyimpan pekerjaan rumah, terutama soal ketersediaan bahan bakunya.

    Bioetanol merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang terbuat dari karbohidrat (gula) seperti sagu, jagung, gandum, tebu, kentang, dan ubi-ubian, seperti uji jalar dan ubi kayu.

    Indonesia punya potensi besar jika bisa menguasai bioetanol generasi kedua. Ahli Proses Konversi Biomassa Institut Teknologi Bandung (ITB) Ronny Purwadi mengungkap alasan kendaraan berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT), utamanya bioetanol, dapat menjadi pilihan yang tepat untuk membantu mengurangi emisi.

    Dia menjelaskan terdapat 14 pabrik bioetanol dengan 4 pabrik yang memiliki fasilitas etanol mutu bahan bakar yaitu, PT. Molindo Raya Industrial, PT. Enero, PT. Acidatama, dan PT. Indonesia Ethanol Industri.

    “Bahan baku utama, tetes atau molasse (produk samping gula), singkong (bahan yang mengandung pati). Ini generasi pertama bahan pangan,” kata dia.

    “Serat sulosa, limbah pertanian atau perkebunan, generasi kedua,” ungkap Ronny.

    “Kita lihat bahan baku utamanya ada tetes molasses, singkong, tadi ada juga sorgum.”

    “Batang sorgum mungkin tidak (generasi pertama). Generasi kedua serat selulosa bukan tandan kosong sawit. Pertamina pernah mengembangkan dari rumput gajah, juga bersama,” kata Ronny.

    Dia menjelaskan produksi bioetanol dari selulosa umumnya melalui tahapan proses pre treatment, hidrolisis, fermentasi, dan destilasi. Namun untuk mengubah bahan baku menjadi bioetanol ini membutuhkan enzim, yang disebut harganya tidak murah.

    “Selulosa itu sebenarnya rantai glukosa, yang kemudian bisa dipotong-potong menjadi glukosa dengan enzim,” jelasnya lagi.

    “Enzim ini mahal, dan produsen enzim ini tertentu saja di dunia. Hanya boleh dikatakan 10 jari produsennya, jadi mereka bisa sangat-sangat politis untuk memberikan itu,” ungkapnya lagi.

    (riar/dry)

  • Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo pada pekan ketiga Februari stabil

    Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo pada pekan ketiga Februari stabil

    Ilustrasi – Pengendara mengisi BBM jenis Pertamax di salah satu SPBU di kawasan Tanjung Barat, Jakarta, Rabu (1/1/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU/pri.

    Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo pada pekan ketiga Februari stabil
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 09:23 WIB

    Elshinta.com – Harga bahan bakar minyak (BBM) di empat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) utama, yaitu Pertamina, Vivo, BP, dan Shell, tercatat stabil pada awal pekan ketiga bulan Februari.

    Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, harga BBM di SPBU Pertamina tidak mengalami perubahan sejak 1 Februari 2025.

    Rincian harga BBM SPBU Pertamina di provinsi dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen, termasuk Jakarta, sebagai berikut:

    Pertalite: Rp10.000 per liter;
    Pertamax: Rp12.900 per liter;
    Pertamax Turbo: Rp14.000 per liter;
    Pertamax Green 95: Rp13.700 per liter;
    Dexlite: Rp14.600 per liter; dan
    Pertamina Dex: Rp14.800 per liter.

    Kemudian, harga BBM di SPBU Shell juga tak mengalami perubahan sejak 1 Februari 2025. Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell sebagaimana yang dikutip dari laman resmi SPBU Shell adalah sebagai berikut:

    Shell Super: Rp13.350 per liter;
    Shell V-Power: Rp13.940 per liter;
    Shell V-Power Diesel: Rp15.030 per liter; dan
    Shell V-Power Nitro+: Rp14.110 per liter.

    Selanjutnya, harga BBM di SPBU BP tidak mengalami perubahan sejak 9 Februari 2025.

    Sebagaimana yang dikutip dari laman resmi BP Indonesia di Jakarta, Jumat (14/2), pada 9 Februari, harga BP 92 sempat turun Rp150 per liter, dari yang sebelumnya Rp13.350 per liter menjadi Rp13.200 per liternya.

    Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP:

    BP 92: Rp13.200 per liter;
    BP Ultimate: Rp13.940 per liter; serta
    BP Diesel Ultimate: Rp15.030 per liter.

    Harga BBM di SPBU Vivo juga tercatat stabil sejak 1 Februari 2025. Dikutip dari akun resmi SPBU Vivo, rincian harga BBM di SPBU Vivo untuk pembelian per liter yang berlaku sejak 1 Februari 2025 adalah sebagai berikut:

    Revvo 90: Rp13.260 per liter;
    Revvo 92: Rp13.350 per liter;
    Revvo 95: Rp13.940 per liter; dan
    Diesel Primus Plus: Rp15.030 per liter.

    Sumber : Antara

  • Polisi tembak kaki komplotan pencuri sepeda motor di Kelapa Gading

    Polisi tembak kaki komplotan pencuri sepeda motor di Kelapa Gading

    Jakarta (ANTARA) – Petugas Kepolisian menembak kaki komplotan pencuri sepeda motor yang melakukan aksi pencurian menggunakan senjata tajam di atas Jalan Layang (Flyover) Sedayu Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

    “Kami menangkap empat pelaku yang terlibat dalam aksi pencurian dan kami terpaksa mengambil tindakan tegas terukur saat menangkap para pelaku,” kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra didampingi Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) AKP Kiki Tanlim di Jakarta, Senin.

    Keempat pelaku ditangkap setelah adanya laporan LP/ B/39/I/2025/Polsek Kelapa Gading/Jakarta Utara/Polda Metro JAYA, tanggal 13 Januari 2025 dari korban berinisial HA yang mengaku menjadi korban pencurian.

    Penangkapan berawal dari dua petugas yang melakukan pencarian, pengintaian dan memancing para pelaku agar keluar dari persembunyian.

    Lalu pada pada Selasa (11/2) dinihari, petugas yang melakukan pengintaian ini, tiba-tiba dipepet empat orang dengan dua sepeda motor di Jalan Alteri Gading Pelangi Pegangsaan Dua Kelapa Gading.

    Petugas diancam dengan senjata tajam dan di bawah ancaman petugas mengeluarkan tembakan peringatan. Lalu pelaku kabur dan petugas melakukan pengejaran hingga akhirnya pelaku dapat dilumpuhkan.

    Keempat pelaku berinisial RA, DA, AB, dan MR ditangkap di Jalan Sedayu City, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur, pada Selasa (11/2).

    “Keempat pelaku ini mengakui sebelumnya pun pernah melakukan pembegalan sebanyak dua kali di wilayah hukum Polsek Kelapa Gading,” kata dia.

    Mereka mengaku menjalankan aksi di atas Fly Over Sedayu, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Senin (13/1) dan mendapatkan satu sepeda motor.

    Kemudian mereka menjalankan aksi di depan SPBU Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara (Jakut) pada Selasa (28/1) dan berhasil mencuri satu unit sepeda motor.

    Motor hasil pembegalan dijual ke daerah Kerawang seharga Rp3.200.000 dan dibagi hasil masing masing mendapatkan uang Rp800 ribu.

    Menurut keterangan pelaku, uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli narkotika jenis sabu.

    Keempat pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman pidana kurungan maksimal tujuh tahun. Petugas mengamankan dua unit sepeda motor dan satu senjata tajam dari pelaku.

    Sebelumnya, korban berinisial HA menjadi korban pembegalan saat selesai bekerja dan pulang menggunakan sepeda motor kemudian melintas Flyover Sedayu, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading pada (13/1).

    Pada saat melintas di lokasi, korban dipepet dari sebelah kanan dan korban terjatuh. Seorang pelaku begal sempat mengacungkan senjata tajam sejenis celurit ke arah korban, lalu korban pun mundur meninggalkan motor miliknya.

    “Satu pelaku langsung mengambil motor milik korban dan membawa kabur,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pencurian Mesin Gergaji dan Tabung Gas di Mojo Kediri Terekam CCTV, Warga Diminta Membantu Identifikasi Pelaku

    Pencurian Mesin Gergaji dan Tabung Gas di Mojo Kediri Terekam CCTV, Warga Diminta Membantu Identifikasi Pelaku

    Kediri (beritajatim.com) – Sebuah aksi pencurian yang terekam kamera CCTV terjadi di sebuah rumah yang juga merupakan usaha meubel di depan SPBU Mojo, Desa Tambibendo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.

    Dalam insiden tersebut, seorang pria diduga mencuri dua unit mesin gergaji dan dua tabung gas elpiji melon pada dua waktu berbeda, yakni pukul 13.30 WIB dan 17.00 WIB.

    Informasi mengenai pencurian ini pertama kali dibagikan oleh akun Facebook Rohman’is Crew dalam grup komunitas Warga Kecamatan Mojo (WKM). Dalam unggahan tersebut, warganet diminta membantu mengidentifikasi terduga pelaku.

    “Bagi orang yang ada di video/foto ini ditunggu itikad baiknya atau bolo-bolo WKM (Warga Kecamatan Mojo) yang kenal bapak ini, bisa dibantu untuk inbox ke admin. Disediakan imbalan bagi yang melaporkan,” demikian isi unggahan tersebut.

    Berdasarkan rekaman CCTV, ciri-ciri terduga pelaku adalah seorang pria yang mengenakan kaus berwarna hijau dengan kombinasi putih dan hitam garis-garis, celana panjang hitam, serta topi hitam.

    Kapolsek Mojo, AKP Karyawan Hadi, mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian belum menerima laporan resmi dari korban. “Korbannya belum laporan, kami lakukan penyelidikan lebih dahulu,” ujarnya, pada Selasa (17/2/2025).

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi mengenai identitas terduga pelaku atau keberadaan barang yang dicuri. Warga yang memiliki informasi terkait diharapkan segera melapor kepada pihak berwenang atau menghubungi admin grup Facebook yang bersangkutan. [nm/kun]

  • Cerita Gubernur Aceh Hapus QR Code: Pertamax Kosong, Pertalite Ditolak

    Cerita Gubernur Aceh Hapus QR Code: Pertamax Kosong, Pertalite Ditolak

    Jakarta –

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengungkapkan alasan hendak menghapus QR Code untuk pembelian BBM bersubsidi.

    Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu mengaku punya pengalaman tidak mengenakan dengan sistem barcode.

    Pertama, Mualem punya pengalaman kurang enak saat stok BBM non-subsidi kosong. Walhasil dia tidak bisa mengisi Pertalite karena belum memiliki QR Code.

    “Mobil saya menggunakan Pertamax dan kehabisan BBM. Saat saya ke SPBU, BBM jenis Pertamax kosong, Pertamax Turbo tidak tersedia. Saya minta diisikan Pertalite, secukupnya saja agar saya bisa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Tapi petugas SPBU menolak karena saya tidak memiliki barcode. Aturannya terlalu kaku,” kata Mualem dikutip dari detikSumut.

    Dia juga menyampaikan operator SPBU tidak bisa berbuat banyak lantaran hal ini bersinggungan dengan aturan pusat.

    Dia menyinggung persoalan barcode saat berada di ruang VIP Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam usai melantik wali kota setempat. Menurutnya, operator SPBU bekerja seperti robot setelah pemberlakuan sistem tersebut.

    “Barcode itu membentuk petugas SPBU kaku tak memiliki pertimbangan dan rasa simpati,” jelasnya.

    Ketua Umum Partai Aceh itu menyebutkan, dirinya pernah melihat beberapa kejadian yang berkaitan dengan barcode. Salah satu contohnya, ada dua warga disebut mendorong mobil pikap ke SPBU karena kehabisan BBM.

    “Namun, petugas SPBU menolak mengisi BBM karena mereka tidak memiliki barcode. Sistemnya dibangun untuk menjadikan orang seperti robot, tak ada empati dengan lelahnya dua orang tadi mendorong mobilnya yang kehabisan BBM, tak ada belas kasihan,” ujarnya.

    “Seharusnya, petugas SPBU bisa mengisi Rp 100 ribu atau Rp 200 ribu agar pemilik kendaraan bisa pulang ke rumah tanpa harus mendorong mobil. Tapi, karena sistem yang dibangun, para petugas bertindak seolah robot, tak ada rasa kasihan, tak ada simpati,” lanjut Mualem.

    Mualem menyebutkan, solusi terbaik untuk mencegah konflik antara petugas SPBU dan konsumen yakni dengan menghapus barcode.

    “Jadi, penghapusan barcode adalah salah satu solusi menghilangkan konflik di SPBU dan membuat nyaman masyarakat khususnya konsumen dan petugas SPBU,” ungkap mantan wakil gubernur Aceh itu.

    Diberitakan detikcom sebelumnya, dia menyampaikan ingin menghapus barcode dalam sambutannya usai dilantik menjadi gubernur Aceh pada Rabu (12/2) lalu. Mualem mengaku dirinya dipilih bukan untuk menyusahkan rakyat.

    “PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada lagi istilah barcode, perlu digaris bawahi semua. Siapa saja yang isi minyak, isi terus,” kata Mualem disambut gemuruh tepuk tangan tamu undangan.

    Menurutnya, barcode yang selama ini berlaku untuk mengisi BBM jenis solar dan Pertalite tidak ada makna. Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu mengaku sudah melihat fakta di lapangan.

    “Tapi saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun. Program barcode, melakukan stiker tidak ada makna sekalipun,” jelasnya didampingi Wakil Gubernur Fadhlullah Dek Fadh.

    “Makanya saya ambil kesimpulan pada hari ini adalah untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di Aceh,” lanjutnya.

    (riar/rgr)