Xcloud.id

Tempat Fasum: SPBU

  • 2 Pria di Medan Modifikasi Tangki Mobil untuk Beli Ribuan Liter Solar Subsidi, Pakai Barcode Berbeda Medan 5 Maret 2025

    2 Pria di Medan Modifikasi Tangki Mobil untuk Beli Ribuan Liter Solar Subsidi, Pakai Barcode Berbeda Medan 5 Maret 2025

    2 Pria di Medan Modifikasi Tangki Mobil untuk Beli Ribuan Liter Solar Subsidi, Pakai Barcode Berbeda
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Polisi menangkap dua pria berinisial KD dan A di Kota Medan karena melakukan penyelewengan pembelian solar bersubsidi.
    Saat beraksi, mereka menggunakan
    tangki modifikasi
    agar bisa membeli solar subsidi dengan jumlah yang banyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
    Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut,
    AKBP Muhammad Alan Haikel
    , mengatakan kasus ini terungkap bermula dari informasi tentang adanya aktivitas pembelian BBM tidak sesuai prosedur yang dilakukan kedua pelaku.
    Polisi kemudian menyelidikinya dan berhasil menangkap kedua pelaku seusai mereka membeli solar subsidi di SPBU di Jalan Tritura Kota Medan, Selasa (4/3/2025).
    Dari interogasi, kata Alan, saat melakukan aksinya, pelaku memodifikasi mobil pikap dengan tambahan mesin pompa dan
    baby tank
    yang mampu menampung 1.000 liter solar.
    “Pelaku beroperasi seolah-olah sebagai pengguna BBM solar biasa. Saat mengisi BBM subsidi di SPBU, mereka menggunakan pompa yang terpasang untuk memindahkan solar dari tangki kendaraan ke
    baby tank
    ,” ujar Alan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/3/2025).
    Alan mengatakan, berdasarkan penyelidikan awal, para pelaku diperkirakan mampu mengisi
    baby tank
    berkapasitas 1.000 liter berulang kali dalam sehari di beberapa SPBU berbeda.
    Pihaknya juga masih mendalami dari mana mereka bisa memperoleh
    barcode
    yang berbeda-beda tersebut.
    Alan mengatakan, aksi mereka tidak mudah diketahui karena dalam setiap pembelian di SPBU, pelaku kerap menggunakan
    barcode
    berbeda.
    “Selain itu, mereka juga memalsukan pelat nomor kendaraan agar sesuai dengan
    barcode
    yang digunakan sehingga aksi mereka sulit dideteksi. Dengan modus ini, mereka dapat membeli solar subsidi dalam jumlah besar tanpa terdeteksi sistem pengawasan,” ujar Alan.
    Selanjutnya, kata Alan, dari BBM subsidi yang mereka peroleh, kedua pelaku diduga menjualnya kembali ke sejumlah perusahaan dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga solar subsidi yang mereka beli di SPBU.
    Polisi kini juga masih mendalami jaringan para pelaku.
    “Polisi tengah menelusuri kemungkinan adanya sindikat yang mengendalikan operasi ilegal ini, termasuk pihak yang berperan sebagai pemasok maupun pembeli solar subsidi yang diselewengkan,” tuturnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dugaan Pertalite Oplosan di Kendari, Ini Hasil Sidak di 4 SPBU Regional 5 Maret 2025

    Dugaan Pertalite Oplosan di Kendari, Ini Hasil Sidak di 4 SPBU Regional 5 Maret 2025

    Dugaan Pertalite Oplosan di Kendari, Ini Hasil Sidak di 4 SPBU
    Tim Redaksi

    KENDARI, KOMPAS.com
    – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara bersama Polda Sultra telah melakukan inspeksi kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kendari, Rabu (5/3/2025).
    Sidak ini dilakukan sebagai respons atas keluhan ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang mengalami kerusakan motor setelah mengisi
    Pertalite
    di beberapa SPBU.
    Tim mengambil sampel BBM di SPBU untuk diuji secara langsung di lapangan.
    Hasil Pemeriksaan: Pertalite Sesuai Standar
    Kepala Bidang Energi Baru dan Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Sultra, Dewi Rosaria Amin, memastikan bahwa Pertalite yang dijual di SPBU telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
    “Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, BBM jenis Pertalite yang beredar di SPBU telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena pengawasan terhadap kualitas BBM terus kami lakukan secara berkala,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (5/3/2025).
    Ada 4 SPBU yang disidak oleh timnya. Namun, ia tak memberi penjelasan lebih jauh alasan 4 SPBU itu dipilih.
    Senada dengan itu, Kasubdit I Indigasi Ditreskrimsus Polda Sultra, AKBP Ali Rais Ndraha, juga menegaskan bahwa tidak ditemukan indikasi penyimpangan dalam kualitas BBM yang diperiksa.
    “Hasil pengecekan bersama menunjukkan bahwa Pertalite di SPBU sesuai dengan standar yang berlaku. Kami akan terus bersinergi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM berjalan dengan baik dan kualitasnya tetap terjaga,” ungkapnya.
    Ia juga menegaskan bahwa jika ditemukan pelanggaran, pihak kepolisian tidak akan ragu untuk menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
    Pengendara Masih Ragu
    Meski hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pertalite di SPBU memenuhi standar, masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya yakin dengan kualitas BBM yang mereka beli.
    Firdaus, salah seorang pengendara, mengaku masih khawatir mengisi BBM langsung dari SPBU dan lebih memilih membeli Pertalite eceran.
    “Saya masih ragu, takut motor rusak lagi. Ini saya di bengkel kuras tangki motor, hasilnya Pertalite bau tinner,” tuturnya.
    Sebelumnya, ratusan pengemudi ojek online di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mendatangi kantor Polresta Kendari pada Selasa (4/3/2025) malam.
    Mereka mengeluhkan kendaraan yang mogok setelah mengisi bahan bakar di beberapa SPBU. Para pengemudi menduga bahwa Pertalite yang mereka gunakan telah tercampur dengan bahan lain atau dioplos.
    Dugaan adanya
    Pertalite oplosan
    semakin kuat setelah para pengemudi mengeluhkan bau bahan bakar yang menyengat serta warna yang tampak lebih gelap dari biasanya.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gandeng Lembaga Independen, Dirut Pertamina Cek Langsung Kualitas BBM di SPBU – Halaman all

    Gandeng Lembaga Independen, Dirut Pertamina Cek Langsung Kualitas BBM di SPBU – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara langsung ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Jakarta untuk melihat kualitas BBM produk Pertamina. 

    Pada pemeriksaan yang didampingi oleh lembaga independen PT Surveyor Indonesia dan PT TUV Rheinland Indonesia diperoleh bahwa kualitas produk BBM Pertamina sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis yang ditentukan.

    “Hari ini kami melakukan uji produk BBM Pertamina. Jadi selain Pertamina melakukan uji berkala dengan Lemigas, kami juga menggunakan surveyor (lembaga penguji) yakni Surveyor Indonesia dan TUV Rheinland Indonesia untuk memastikan kualitas produk dari BBM Pertamina sesuai dengan standar berlaku,” jelas Simon usai melakukan sidak SPBU ke SPBU 34.129.02 Jalan Gatot Subroto dan SPBU 31.128.02 Jalan MT. Haryono, Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).

    Pada sidak tersebut turut hadir Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, serta PT Surveyor Indonesia dan TUV Rheinland Indonesia, perusahaan independen yang melakukan pengujian, pemeriksaan, dan sertifikasi produk, teknologi, dan sistem.

    Presiden Direktur TÜV Rheinland Nyoman Susila mengatakan, dari serangkaian pengukuran yang dilakukan secara kuantitas dan kualitas, produk BBM Pertamina sudah sesuai dengan ketentuan spesifikasi. “Terkait dengan pengujian densitas dan volume yang kami dapatkan dari 2 SPBU, itu sudah sesuai dengan standar,” ujar Nyoman.

    Hal senada diungkapkan Vice President Divisi Bisnis Strategis, Oil, Gas, Renewable Energy PT Surveyor Indonesia Muhammad Chairudin. Menurutnya, dari uji bersama yang dilaksanakan pada produk-produk BBM Pertamina yang mengacu kepada Peraturan Dirjen Migas, bahwa produk BBM Pertamina sudah sesuai dengan peraturan, termasuk dari sisi pewarnaan.

    Pth Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menambahkan bahwa dengan uji bersama tersebut, kedua lembaga independen mendapatkan hasil bahwa produk BBM Pertamina sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. 

    Melalui uji bersama kualitas produk ini, Pertamina memastikan layanan energi khususnya pada momen Ramadan dan Idulfitri 1446 H bisa berjalan dengan lancar. Pertamina terus memperkuat koordinasi dengan stakeholder untuk memastikan keandalan operasional, serta operasional seluruh infrastruktur energi dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

  • Pertalite Berbau Thinner Bikin Ratusan Motor Ojol Mogok, Ini Kata Pertamina

    Pertalite Berbau Thinner Bikin Ratusan Motor Ojol Mogok, Ini Kata Pertamina

    TRIBUNJATENG.COM – Ratusan pengendara ojek online (ojol) berdemo karena motor mereka mogok setelah mengisi BBM pertalite.

    Awalnya menurut mereka motornya ngadat. Setelah itu barulah kendaraan tersebut mogok.

    Tercium bau menyengat dari BBM yang baru mereka beli.

    Yakni berbau seperti thinner dan oli. Ada yang mengatakan seperti campuran cat.

    Ilustrasi SPBU (istimewa)

    Area Manager Communication, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Fahrougi Andriani Sumampouw, menyatakan Pertamina telah menerjunkan tim quality control, menyikapi dugaan ketidaksesuaian kualitas Pertalite di Kendari.  

    Tim quality control akan turun ke lapangan untuk mengecek, termasuk di SPBU yang menerima suplai Pertalite.

    Koordinasi juga terus dilakukan dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), penegak hukum, serta pihak independen untuk memastikan hasil uji kualitas bahan bakar dilakukan secara transparan dan akurat.

    Uji sampel akan segera dilakukan bersama dengan instansi terkait guna memberikan kepastian kepada masyarakat.

    ”Pertamina juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kendala terkait produk BBM. Pengaduan dapat disampaikan melalui SPBU terdekat, kantor layanan Pertamina di wilayah Sulawesi Tenggara, atau Call Center Pertamina 135 yang siap melayani 24 jam. Kami juga mengimbau masyarakat untuk selalu membeli BBM di SPBU resmi Pertamina guna memastikan kualitas dan keamanan bahan bakar yang digunakan,” kata Fahrougi seperti dikutip dari Kompas.id, Rabu (5/3/2025).

    Ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi yang akan segera disampaikan.

    Pertamina akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan regulasi yang berlaku.

    Seperti diberitakan sebelumnya, pengemudi ojek online (ojol) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mendatangi Polresta Kendari pada Selasa (4/3/2025) malam.

    Mereka mengeluhkan kendaraan yang mogok setelah mengisi bahan bakar di sejumlah SPBU di wilayah tersebut.

    Para pengemudi menduga bahwa bahan bakar jenis Pertalite yang dijual di SPBU telah tercampur atau dioplos dengan bahan lain.

    Aksi para ojol ini menjadi viral di media sosial.

    Salah seorang pengemudi, Sabarudin, menyatakan bahwa banyak rekan-rekannya mengalami masalah serupa, dengan kerusakan pada motor yang diduga disebabkan oleh kualitas bahan bakar.

    “Masalahnya semua SPBU di Kendari itu bermasalah, terindikasi kemungkinan Pertalite dioplos,” kata Sabarudin.

    Dari sekitar 100 motor yang mengalami kerusakan, menurut Sabarudin, semua disebabkan oleh bahan bakar yang mereka beli dari SPBU.

    “Kurang lebih 100 motor yang mengalami kerusakan murni dari bahan bakar, bahan bakar Pertalite,” ujarnya.

    Sabarudin berharap pihak kepolisian segera menyelidiki dan memeriksa kondisi bahan bakar di SPBU-SPBU di Kendari.

    Ia mencurigai bahwa masalah ini berasal dari depot pengisian bahan bakar, karena hampir semua SPBU yang pengisiannya sudah habis mengalami masalah yang sama.

    “Kami berharap pihak kepolisian bisa memeriksa SPBU-SPBU di Kendari, tapi saya duga masalahnya datang langsung dari depot, karena hampir semua SPBU yang ada di Kota Kendari yang habis mengisi, kendalanya sama semua,” ungkapnya.

    Ia menegaskan pentingnya pemeriksaan langsung ke depot untuk memastikan penyebab masalah tersebut.

    Selain itu, para pengemudi ojol juga berharap pihak kepolisian dapat segera menyelesaikan masalah ini agar tidak merugikan banyak orang.

    Mereka juga meminta Pertamina untuk bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan yang diduga disebabkan oleh bahan bakar tersebut.

    “Kami berharap masalah ini cepat diselesaikan, apalagi ini bulan puasa. Kami hanya berharap satu hal, supaya masalah ini selesai dengan cepat. Kami juga meminta agar Pertamina dapat bertanggung jawab atas kendaraan-kendaraan yang rusak,” pungkasnya.

    Keluhan serupa juga disampaikan oleh Armin, seorang pengemudi ojol lainnya.

    Ia mengaku motornya mogok setelah mengisi Pertalite di salah satu SPBU di Jalan Jenderal Ahmad Yani.

    “Setelah saya isi Pertalite di SPBU depan perbelanjaan itu motor ngadat-ngadat tidak lama langsung mati, ternyata banyak teman ojol lain mengalami kejadian yang sama,” ujarnya.

    Seorang petugas polisi yang menerima para ojol menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak dapat langsung menindak pihak SPBU tanpa melalui proses pengujian laboratorium.

    Ia meminta perwakilan ojol untuk membawa kendaraan yang mogok beserta bahan bakarnya untuk dimintai keterangan.

    “Tidak bisa langsung kita tindak harus melalui uji laboratorium. Jadi yang motornya macet setelah isi BBM silakan ke ruanganku, tidak usah gerombolan begini, Oke,” katanya.

    Para pengendara lain yang motornya mogok setelah mengisi Pertalite di SPBU tertentu menceritakan saat diperiksa, mereka mencium bau yang tidak biasa dari BBM tersebut.

    Baunya seperti thinner dan oli yang sangat menyengat. (*)

    Sebagian artikel ini tayang di Kompas.com dengan judul “Motor Mogok Usai Isi Pertalite di Kendari, Pertamina Terjunkan Tim Quality Control”

  • Ketua Komisi XII DPR Sebut Bahlil Ingin Kepercayaan Publik pada Pertamax Terjaga – Page 3

    Ketua Komisi XII DPR Sebut Bahlil Ingin Kepercayaan Publik pada Pertamax Terjaga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya angkat bicara soal kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang anak usaha Pertamina.

    Bambang menyampaikan keprihatinan atas kasus tersebut namun juga mengapresiasi Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Aloysius Simon Mantiri yang telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.

    “Saya menyampaikan keprihatian atas kasus hukum yang sekarang dihadapi anak perusahaan Pertamina. Di satu sisi saya menyampaikan apresiasi pada Dirut Pertamina yang menyampaikan permohonan maaf ke publik, atas situasi yang terjadi 2018-2023 kemarin,” kata Bambang dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).

    Bambang menyatakan kepercayaan masyarakat akan produk Pertamina harus dijaga bersama-sama. “Kepercayaan publik terhadap Pertamina dan kualitas produk Pertamax harus kita jaga sama-sama,” ujar Bambang.

    Selain itu, Bambang juga meminta jangan ada pihak yang membuat gaduh dengan cara mengaitkan kasus dugaan korupsi tersebut dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Menurutnya, Bahlil justru mendorong aparat menindak tegas pelaku minyak oplosan.

    “Justru saat ini beliau ikut mendorong jika ada pelanggaran hukum pada kasus oplos RON 88 dan RON 92 silakan ditindak, namun pada saat bersamaan beliau menjalankan kebijakan untuk tetap menjaga kepercayaan publik pada kualitas Pertamax,” kata dia.

    Politikus Golkar itu mengungatkan, bahwa hasil pengecekan langsung saat ini Pertamax yang beredar kualitasnya terjaga, baik yang ada di depot maupun di SPBU.

     

  • Cara Cek Lokasi SPBU Shell dan SPBU Vivo Terdekat

    Cara Cek Lokasi SPBU Shell dan SPBU Vivo Terdekat

    Bisnis.com, JAKARTA – Berikut adalah cara cek lokasi SPBU Shell dan SPBU Vivo terdekat dari rumah Anda.

    SPBU Shell dan SPBU Vivo kian dicari seiring dugaan Pertamax oplosan yang dilakukan Pertamina.

    Sebagaimana diketahui, tengah viral munculnya isu oplosan Pertamax yang dijual Pertamina. Isu ini mencuat seiring terkuaknya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina.

    Menurut kabar yang beredar, oknum telah mengoplos Pertamax RON 90 menjadi RON 92 dengan blending zat adiktif.

    PT Pertamina (Persero) telah merepons kegaduhan masyarakat di media sosial yang menyebut Pertamax yang dibeli sebenarnya berkualitas RON 90 atau setara Pertalite.

    Pertamina memastikan bahwa Pertamax (RON 92) yang beredar di masyarakat bukan BBM oplosan.

    Meski demikian, sejumlah pengguna media sosial beramai-ramai mulai beralih ke SPBU Shell atau SPBU Vivo ketika membeli bahan bakar kendaraan mereka.

    Buat Anda yang masih bingung bagaimana cek lokasi SPBU Shell dan SPBU Vivo terdekat, berikut adalah caranya.

    Cara cek lokasi SPBU Shell Terdekat

    Buka laman Shell Indonesia https://www.shell.co.id/
    Nantinya, akan ada kolom pencarian di bagian kiri atas.
    Silahkan ketikkan lokasi tempat tinggal Anda dan klik cari.
    Tunggu prosesnya dan sistem akan memberikan daftar lokasi SPBU Shell terdekat dari rumah Anda.

    Cara cek lokasi SPBU Vivo terdekat

    Buka HP Anda dan klik browser
    Ketikkan “SPBU Vivo” di kolom pencarian.
    Nantinya, Google akan memberikan informasi tentang lokasi SPBU Vivo terdekat dari tempat tinggalmu.

    Itulah cara cek lokasi SPBU Shell dan SPBU Vivo terdekat.

  • Korupsi Pertamina, Komisi XII DPR Pastikan Informasi Publik Harus Sesuai Fakta Hukum

    Korupsi Pertamina, Komisi XII DPR Pastikan Informasi Publik Harus Sesuai Fakta Hukum

    Jakarta: Mega skandal korupsi di lingkungan Pertamina yang diungkap oleh Kejaksaan Agung menyentak perhatian publik. Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin pun angkat bicara mengenai masalah ini. Dia mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi dalam kasus ini.

    “Pengawasan terhadap Pertamina dan sektor energi akan diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan,” ucap Mukhtarudin dalam keterangan pers, Selasa, 4 Maret 2025.

    Mukhtarudin pun mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), dengan membentuk tim untuk mendalami kasus tersebut. 
     

    Legislator dari Dapil Kalimantan Tengah ini menambahkan, pihaknya telah melakukan inspeksi dadakan (sidak) dan uji sampel Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya RON 90, RON 92, RON 95, RON 98 di sejumlah SPBU bersama Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) dari Kementerian ESDM untuk memastikan bahwa produk yang diberikan ke masyarakat benar-benar berkualitas dan sesuai spek yang ditentukan. 

    Mukhtarudin pun meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan sosialisasi yang masif terkait isu pengoplosan BBM dengan kualitas RON 92 atau Pertamax. Terutama yang akhir-akhir ini sangat meresahkan agar masyarakat bisa memahami fakta yang sebenarnya.

    “Jangan sampai publik dibuat bingung dengan kasus ini dan terpengaruh dari berita-berita yang tidak benar yang beredar di masyarakat. Pertamina perlu  melakukan upaya-upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Pertamina agar masyarakat tidak berpaling ke SPBU swasta karena kasus ini. Ujung-ujungnya Pertamina dan negara merugi. Ini harus kita antisipasi,” tuturnya.
     

    Tak hanya itu, Mukhtarudin juga menyayangkan soal narasi di publik yang kurang tepat dalam kasus ini. Dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran dugaan mega korupsi tersebut. Padahal Bahlil mulai menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sementara kasus korupsi terjadi pada medio 2018-2023. 

    Justru, sambung dia, saat ini Menteri Bahlil tengah melakukan pembersihan dan pembenahan terkait tata kelola niaga impor BBM.

    “Komisi energi akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari fakta yang akurat dan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu,” kata Mukhtarudin.

    Dia pun menekankan terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga. 

    “Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi,” ucapnya.

    Jakarta: Mega skandal korupsi di lingkungan Pertamina yang diungkap oleh Kejaksaan Agung menyentak perhatian publik. Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin pun angkat bicara mengenai masalah ini. Dia mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi dalam kasus ini.
     
    “Pengawasan terhadap Pertamina dan sektor energi akan diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan,” ucap Mukhtarudin dalam keterangan pers, Selasa, 4 Maret 2025.
     
    Mukhtarudin pun mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), dengan membentuk tim untuk mendalami kasus tersebut. 
     

    Legislator dari Dapil Kalimantan Tengah ini menambahkan, pihaknya telah melakukan inspeksi dadakan (sidak) dan uji sampel Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya RON 90, RON 92, RON 95, RON 98 di sejumlah SPBU bersama Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) dari Kementerian ESDM untuk memastikan bahwa produk yang diberikan ke masyarakat benar-benar berkualitas dan sesuai spek yang ditentukan. 

    Mukhtarudin pun meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan sosialisasi yang masif terkait isu pengoplosan BBM dengan kualitas RON 92 atau Pertamax. Terutama yang akhir-akhir ini sangat meresahkan agar masyarakat bisa memahami fakta yang sebenarnya.
     
    “Jangan sampai publik dibuat bingung dengan kasus ini dan terpengaruh dari berita-berita yang tidak benar yang beredar di masyarakat. Pertamina perlu  melakukan upaya-upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Pertamina agar masyarakat tidak berpaling ke SPBU swasta karena kasus ini. Ujung-ujungnya Pertamina dan negara merugi. Ini harus kita antisipasi,” tuturnya.
     

    Tak hanya itu, Mukhtarudin juga menyayangkan soal narasi di publik yang kurang tepat dalam kasus ini. Dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran dugaan mega korupsi tersebut. Padahal Bahlil mulai menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sementara kasus korupsi terjadi pada medio 2018-2023. 
     
    Justru, sambung dia, saat ini Menteri Bahlil tengah melakukan pembersihan dan pembenahan terkait tata kelola niaga impor BBM.
     
    “Komisi energi akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari fakta yang akurat dan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu,” kata Mukhtarudin.
     
    Dia pun menekankan terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga. 
     
    “Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi,” ucapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Skandal Korupsi Pertamina, Komisi XII DPR Minta Informasi Publik Sesuai Fakta Hukum

    Skandal Korupsi Pertamina, Komisi XII DPR Minta Informasi Publik Sesuai Fakta Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA – Mega skandal korupsi di lingkungan Pertamina yang diungkap oleh Kejaksaan Agung menyentak perhatian publik. Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin pun angkat bicara mengenai masalah ini. Dia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi dalam kasus ini.

    “Pengawasan terhadap Pertamina dan sektor energi akan diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan,” ucap Mukhtarudin dalam keterangannya, Senin (3 Maret 2025).

    Mukhtarudin pun mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) dengan membentuk tim untuk mendalami kasus tersebut.

    Legislator dari Dapil Kalimantan Tengah ini pun menambahkan, pihaknya telah melakukan inspeksi dadakan (sidak) dan uji sampel Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya RON 90, RON 92, RON 95, RON 98 di sejumlah SPBU bersama Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) dari Kementerian ESDM untuk memastikan bahwa produk yang diberikan ke masyarakat benar-benar berkualitas dan sesuai spek yang ditentukan.

    Mukhtarudin pun meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan sosialisasi yang masif terkait isu pengoplosan BBM dengan kualitas RON 92 atau Pertamax. Terutama yang akhir-akhir ini sangat meresahkan agar masyarakat bisa memahami fakta yang sebenarnya.

    “Jangan sampai publik dibuat bingung dengan kasus ini dan terpengaruh dari berita-berita yang tidak benar yang beredar di masyarakat. Pertamina perlu melakukan upaya-upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Pertamina agar masyarakat tidak berpaling ke SPBU swasta karena kasus ini. Ujung-ujung nya Pertamina dan negara merugi. Ini harus kita antisipasi,” tuturnya.

    Tak hanya itu, Mukhtarudin juga menyayangkan soal narasi di publik yang kurang tepat dalam kasus ini. Dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. Padahal Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sementara kasus korupsi terjadi pada medio 2018-2023.

    Justru, sambung dia, saat ini Menteri Bahlil tengah melakukan pembersihan dan pembenahan terkait tata kelola niaga impor BBM.

    “Komisi energi akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari fakta yang akurat dan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu,” tegas Mukhtarudin.

    Dia pun menekankan terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga. 

    “Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi,” ucapnya.

  • Soal Kasus Korupsi Pertamina, Anggota Fraksi Golkar di DPR Minta Masyarakat Tak Seret Nama Bahlil Lahadalia

    Soal Kasus Korupsi Pertamina, Anggota Fraksi Golkar di DPR Minta Masyarakat Tak Seret Nama Bahlil Lahadalia

    Soal Kasus Korupsi Pertamina, Anggota Fraksi Golkar di DPR Minta Masyarakat Tak Seret Nama Bahlil Lahadalia
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com 
    – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai
    Golkar
    Mukhtarudin menanggapi kasus
    korupsi Pertamina
    yang saat ini tengah menghebohkan publik.
    Ia menyayangkan soal narasi di publik yang kurang tepat dalam kasus ini. Utamanya, yang menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    dalam pusaran mega korupsi tersebut.
    “Padahal,
    Bahlil
    menjabat sebagai
    Menteri ESDM
    pada Agustus 2024. Sementara, kasus korupsi terjadi pada periode 2018-2023,” ucap Mukhtarudin melalui siaran persnya, Kamis (4/3/2025).
    Dia menambahkan, di tengah kisruh korupsi
    Pertamina
    , justru Bahlil tengah melakukan pembersihan dan pembenahan terkait tata kelola niaga impor bahan bakar minyak (BBM).
    “Komisi energi akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari fakta yang akurat dan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu,” tegas Mukhtarudin.
    Dia pun menekankan terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga.
    “Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi,” ucapnya.
    Selain itu, menurutnya, PT Pertamina Patra Niaga perlu memberikan penjelasan komprehensif dan sosialisasi masif terkait isu pengoplosan BBM dengan kualitas RON 92 atau
    Pertamax
    .
    “Terutama yang akhir-akhir ini sangat meresahkan, agar masyarakat bisa memahami fakta yang sebenarnya,” ucapnnya.
    Dia tidak ingin publik merasa bingung dan terpengaruh dengan berita-berita yang tidak benar di media sosial.
    “Tujuannya, untuk memastikan bahwa produk yang diberikan ke masyarakat benar-benar berkualitas dan sesuai spek yang ditentukan,” tuturnya.
    Pertamina pun diminta melakukan sejumlah upaya untuk menjaga kepercayaan publik agar mereka tidak berpaling ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.
    “Ujung-ujungnya Pertamina dan negara merugi. Ini harus kita antisipasi,” tuturnya.
    Oleh karenanya, dia menyatakan komitmen DPR untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi kasus.
    “Pengawasan terhadap Pertamina dan sektor energi akan diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi pada masa depan,” ucap Mukhtarudin.
    Lebih jauh, Mukhtarudin pun mengapresiasi langkah cepat dari Kementerian ESDM dengan membentuk tim untuk mendalami kasus tersebut.
    “Dari kami juga telah melakukan inspeksi dadakan (sidak) dan uji sampel bahan bakar minyak (BBM), khususnya RON 90, RON 92, RON 95, RON 98 di sejumlah SPBU bersama Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) dari Kementerian ESDM,” paparnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR: Pertamina gandeng independen tepat agar kepercayaan pulih

    Anggota DPR: Pertamina gandeng independen tepat agar kepercayaan pulih

    “Untuk mengembalikan kepercayaan (publik) itu saya kira sudah tepat ya Pertamina akan menggandeng pihak independen. Artinya, di sini mungkin pihak swasta yang dianggap lebih credible, lebih fokus pada kinerja daripada terhadap korporasinya sendiri,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menilai langkah PT Pertamina (Persero) menggandeng pihak independen untuk memeriksa kualitas bahan bakar minyak (BBM) sebagai keputusan tepat guna mengembalikan kepercayaan publik.

    “Untuk mengembalikan kepercayaan (publik) itu saya kira sudah tepat ya Pertamina akan menggandeng pihak independen. Artinya, di sini mungkin pihak swasta yang dianggap lebih credible, lebih fokus pada kinerja daripada terhadap korporasinya sendiri,” kata Hatta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia menyebut kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina kini tengah terpuruk seiring temuan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah oleh anak usaha PT Pertamina (Persero), yang memunculkan isu di masyarakat bahwa pertalite (RON 90) dioplos menjadi pertamax (RON 92).

    “Kami khawatir kalau itu sampai hilang kepercayaan itu kan sangat bahaya, sangat signifikan karena yang ada di daerah-daerah itu kan hanya Pertamina. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, masih banyak ada SPBU lain, tapi giliran di daerah-daerah itu yang paling menyedihkan kalau memang mereka enggak ada pilihan lain,” ujarnya.

    Meski demikian, dia menekankan agar pihak independen yang digandeng Pertamina perlu tetap mendapatkan pengawasan dari lembaga sertifikasi yakni Badan Standardisasi Nasional (BSN).

    “Walaupun itu nanti dibentuk independen, tapi tetap harus ada pengawasnya, yaitu lembaga yang dinamakan BSN ya, pihak negara, Badan Standarisasi Nasional, yang kebetulan ada di mitra Komisi VII,” katanya.

    Hal tersebut, kata dia, sebagaimana pemeriksaan atau pengujian kesesuaian kualitas bahan bakar minyak (BBM) Pertamina yang selama ini dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diawasi oleh BSN.

    “Jangan sampai itu tidak ada pengawasan dari BSN juga, (bisa) berbahaya juga sehingga tidak ada kualitas yang diacu, (seharusnya tetap) mengacu pada kualitas yang distandari oleh BSN,” ucapnya.

    Dia menilai dengan adanya lembaga pengawas dari pihak pemerintah dan swasta maka dapat menciptakan pemeriksaan saling silang (cross-check) sehingga kualitas uji yang dihasilkan dari BBM Pertamina dapat semakin dipercaya oleh publik.

    “Kalau itu bisa berjalan dengan baik, saya kira kepercayaan masyarakat kepada Pertamina kembali lagi seperti awal,” ucap dia.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan akan melibatkan pihak ketiga, atau pihak independen, untuk memeriksa kesesuaian kualitas bahan bakar minyak (BBM) Pertamina dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

    “Supaya lebih menambah tingkat kepercayaan masyarakat, kami juga akan melibatkan pihak-pihak ketiga atau pihak lain, bahkan keterlibatan masyarakat pun kami dorong untuk sama-sama mengawasi,” ucap Simon dalam konferensi pers yang digelar di Grha Pertamina Jakarta, Senin (3/3)

    Menurut dia, masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam memastikan kualitas BBM yang beredar. Untuk itu, ia juga membuka kesempatan bagi berbagai pihak yang ingin melakukan uji kualitas BBM.

    “Kami akan sangat terbuka dan sangat menyambut baik apabila kita melakukan uji (kualitas BBM) dengan lembaga independen lain,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025