Tempat Fasum: SPBU

  • Bahlil Ancam SPBU Swasta yang Tak Tertib Soal Kuota Impor Tahun Depan

    Bahlil Ancam SPBU Swasta yang Tak Tertib Soal Kuota Impor Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pihaknya telah menghitung kuota impor BBM tahun depan untuk SPBU swasta yang terbit dan taat dengan aturan negara. 

    Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tak menyebut rincian angka pasti besaran kuota impor yang diberikan. Untuk diketahui, pemerintah memberikan kenaikan 10% kuota impor dari realisasi tahun sebelumnya. 

    “Swasta yang tertib kepada negara atau swasta yang mau mengatur negara? Kalau yang tertib kepada peraturan negara, saya sudah menghitung,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (19/12/2025). 

    Sementara itu, Bahlil menerangkan untuk kuota impor untuk SPBU swasta yang tak tertib, pihaknya belum melakukan perhitungan. Namun, Bahlil tak menyebutkan SPBU yang dimaksud. 

    “Pokoknya gini, badan swasta yang mencoba-coba untuk mengatur dan melawan negara, tidak mentaati aturan negara, ya tunggu tanggal mainnya,” tegasnya. 

    Sebelumnya, mengultimatum salah satu badan usaha (BU) SPBU swasta lantaran meminta tambahan impor BBM. Bahlil tak secara spesifik menyebut nama perusahaan yang dimaksud. 

    Namun, dia mengatakan perusahaan itu dinilai keras kepala tetap meminta tambahan impor.  Padahal, kuota impor untuk 2025 sudah diberikan kepada perusahaan bersangkutan 10% lebih besar dibanding 2024. Bahlil pun menegaskan, tidak boleh ada pengusaha yang mengatur negara. 

    “Jadi harus ada pesan tegas gini pada pengusaha. Negara itu mau mengendalikan impor dalam rangka apa? Untuk menjaga neraca dagang, komoditas dan devisa kita,” ucap Bahlil dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Bahlil menjelaskan bahwa yang mengatur pengusaha adalah negara. Sebab, pemerintah memiliki regulasi tersendiri. Namun, dia juga sadar betul kalau negara juga tidak boleh sewenang-wenang pada pengusaha. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara kedua belah pihak.

    “Tidak boleh ada pengusaha mengendalikan negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara, tapi negara gak boleh sewenang-wenang pada pengusaha,” kata Bahlil. 

    Untuk diketahui, permasalahan impor BBM untuk SPBU swasta sempat menjadi polemik. Sebab, pemerintah tak memberikan tambahan kuota impor untuk 2025, meski stok BBM di SPBU swasta telah habis pada akhir Agustus 2025. 

    Sebagai gantinya, pemerintah merekomendasikan SPBU swasta membeli base fuel lewat PT Pertamina Patra Niaga. Pasalnya, perusahaan pelat merah itu masih memiliki jatah impor yang belum digunakan pada tahun ini. Pada pertengahan September 2025, SPBU swasta dan Pertamina disebut telah sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina.  

    Namun, dalam perjalanannya, kesepakatan itu lama terealisasi lantaran adanya ketidaksesuaian spesifikasi base fuel yang diminta SPBU swasta. 

    Hingga akhirnya, pada Oktober 2025, mekanisme negosiasi diubah dari semula dilakukan bersama-sama menjadi dilakukan antarperusahaan. 

    Alhasil, per Desember 2025 ini SPBU swasta termasuk Shell, BP-AKR, dan Vivo telah sepakat membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga.

  • Upaya Pertamina Pastikan Stok BBM dan Elpiji di Aceh Terjaga Pascabencana
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        18 Desember 2025

    Upaya Pertamina Pastikan Stok BBM dan Elpiji di Aceh Terjaga Pascabencana Regional 18 Desember 2025

    Upaya Pertamina Pastikan Stok BBM dan Elpiji di Aceh Terjaga Pascabencana
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, KOMPAS.com
    – Pascabencana yang melanda Provinsi Aceh, pola suplai dan distribusi energi mengalami tantangan akibat akses jalan yang terputus.
    Namun, PT
    Pertamina
    Patra Niaga tetap berkomitmen menjaga pasokan energi, khususnya
    elpiji
    , meskipun hingga saat ini akses darat dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh masih dalam tahap perbaikan.
    Area Manager Communication, Relations, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, mengatakan, per hari ini stok
    BBM
    dan elpiji di wilayah Aceh masih terjaga. 
    “Tantangan terbesar yang kami hadapi adalah aspek akses dan jalur distribusi yang penuh tantangan akibat putusnya sejumlah ruas jalan, rusaknya jembatan, serta keterbatasan mobilitas personel yang sebenarnya di tengah pelayanan mereka pun terdampak sebagai korban juga,” kata Fahrougi dalam konferensi pers di Pusat Informasi dan Media Center Kantor Gubernur Aceh, Kamis (18/12/2025). 
    Akibat banjir dan longsor melanda Aceh, kata Fahrougi, sebanyak 15 dari 156 SPBU terdampak rusak serta 13 dari 133 agen elpiji sekitar 10 sampai 12 persen juga ikut berdampak.
    Namun, seluruh pengisian SPBE tetap beroperasi sehingga suplai dasar elpiji terjaga.  
    “Per pemantauan hari ini ketersediaan energi pada BBM jenis gasoline 844 ribu liter, gas oil atau solar 633 ribu liter, dan elpiji 319 metrik ton. Stok ini kami pantau terus dan perkuat setiap harinya melalui skema alternatif suplai berbagai moda darat, laut, dan udara. Pastinya menyesuaikan dengan kondisi di lapangan,” ujarnya. 
    Untuk memastikan energi itu tersalurkan, pihaknya juga tetap mengutamakan keselamatan seperti wilayah yang sebelumnya terisolasi Bener Meriah dan Aceh Tengah, mereka menjalankan distribusi via udara menggunakan jenis pesawat air tractor sejak 13 Desember 2025. 
    “Total tersalurkan sampai saat ini sekitar 22 ribu liter. Terdiri dari 14 ribu liter biosolar dan 8 ribu pertalite. Tujuan utamanya guna mendukung kebutuhan operasi dan memastikan layanan energi dapat kembali masuk ke Bener Meriah dan Aceh Tengah,” katanya.
    “Per hari ini juga telah tersalurkan ke satu Lembaga penyalur sebesar 3.500 liter jenis BBM yang sudah mulai disalurkan untuk melayani kebutuhan masyarakat,” tambahnya. 
    Kemudian berkaitan dengan elpiji, pihaknya telah menjalankan stabilisasi layanan melalui operasi pasar LPH 3 kilogram sejak 6 – 18 Desember 2025 di puluhan titik dalam wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. 
    “Total akumulasi tabungnya sekitar 20.720 tabung. Operasi pasar ini kami lakukan untuk menjangkau seluruh masyarakat dan upaya pemerataan pasokan. Jadi secara perlahan
    panic buying
    ini bisa mulai diredakan dengan operasi pasar dan pastinya ini akan mencegah para spekulan yang memanfaatkan momentum kritis ini untuk mencari profit lebih, menimbun, atau melakukan hal-hal tidak baik,” katanya. 
    Selain itu, akibat terkendala jalur distribusi antara Lhokseumawe dan Banda Aceh, pihaknya juga melakukan alih suplai elpiji melalui jalur laut, menggunakan tiga kapal Ro-ro untuk mengangkut mobil tangki elpiji (skid tank) supaya pendistribusian di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya bisa terjaga. 
    Total alih suplai melalui jalur laut tersebut telah mencapai 25 unit skip tank dengan kapasitas total sekitar 375 ton elpiji. Langkah ini sebagai solusi sementara untuk menjaga pasokan elpiji di Banda Aceh dan sekitarnya terjaga sampai akses darat perlahan membaik dan normal. 
    “Seiring pemulihan akses juga percepatan normalisasi distribusi darat pun telah berangsur membaik. Apalagi setelah beroperasi jembatan Teupin Mane. Sehingga mobil tanki yang kapasitas kecil sudah bisa melintas untuk melakukan distribusi,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kondisi Terkini di Pelabuhan Merak Bikin Kapal Sulit Bersandar

    Kondisi Terkini di Pelabuhan Merak Bikin Kapal Sulit Bersandar

    Liputan6.com, Jakarta – Arus lalu lintas menuju Pelabuhan Merak padat karena cuaca buruk yang menyebabkan kapal sulit sandar. Masyarakat yang akan menyeberang menuju Bakauheni, Lampung, diimbau beristirahat sejenak di rest area sekitar Tol Tangerang-Merak.

    Karena ombak tinggi dan arus kuat, menyebabkan kapal harus berhati-hati untuk sandar di tujuh dermaga Pelabuhan Merak, jika dipaksakan bisa berbahaya bagi keselamatan pelayaran.

    “Situasi di dermaga Pelabuhan Merak lagi tidak bersahabat, terjadi perlambatan kapal sandar alur mau untuk bongkar dan muat. Masyarakat yang mau ke Pelabuhan Merak bisa beristirahat dulu di rest area sambil menunggu situasi arus cuaca mulai landai,” ujar Kasatlantas Polres Cilegon AKP Ridwan melalui selulernya, Kamis (18/12/2025).

    Cuaca buruk yang menyebabkan kapal sulit sandar dan padatnya arus lalu lintas sudah terjadi sejak Rabu (17/12/2025) sore. Kemudian pada malamnya, sekitar pukul 20.00 WIB, Jalan Cikuasa Atas hingga dermaga Pelabuhan Indah Kiat dijadikan kantong parkir, untuk menampung kendaraan menuju Pelabuhan Merak.

    Di Cikuasa Atas, buka tutup jalan diberlakukan oleh polisi. Kendaraan yang diperbolehkan masuk ke dalam pelabuhan, berdasarkan permintaan dari otoritas setempat, melihat kantong parkir yang tersedia.

    “Buffer zone juga disiapkan, baik di Pelabuhan Indah Kiat maupun di Jalan Cikuasa Atas untuk menampung sementara kendaraan yang akan menyebrang dari Merak ke Bakau,” terangnya.

    Pengendara yang menuju ke Pelabuhan Merak bisa beristirahat di sejumlah rest area Tol Jakarta Merak, Tangerang-Merak, atau keluar lebih dulu melalui Gerbang Tol (GT) Serang Timur, Serang Barat, Cilegon Timur maupun Cilegon Barat, kemudian mencari tempat istirahat, berupa masjid, SPBU atau rumah makan.

    “Kalau masih di tol, bisa istirahat sejenak di rest area sambil menunggu pantauan arus maupun situasi perkembangan di pelabuhan merak. Boleh istirahat dimanapun, bisa keluar dulu di Serang, keluar Cilegon Timur maupun Barat juga enggak apa-apa,” pungkasnya.

  • Baru Dilantik, Presiden Bolivia Umumkan Cabut Subsidi BBM

    Baru Dilantik, Presiden Bolivia Umumkan Cabut Subsidi BBM

    Jakarta

    Presiden Bolivia yang baru dilantik bulan lalu, mengumumkan bahwa negara tersebut akan mencabut subsidi bahan bakar atau BBM yang telah berlangsung selama 20 tahun.

    Langkah ini akan mengakhiri 20 tahun harga tetap yang berlaku semasa kepemimpinan sayap kiri sebelumnya di negara Amerika Latin tersebut. Ini dilakukan sebagai upaya menyehatkan kondisi keuangan negara.

    “Dengan diterbitkannya dekrit ini, harga baru untuk hidrokarbon akan diumumkan,” kata Presiden Rodrigo Paz, seorang konservatif pro-bisnis yang terpilih menjadi presiden baru Bolivia pada bulan Oktober lalu.

    “Menghapus subsidi yang dirancang buruk dari masa lalu bukan berarti pengabaian. Itu berarti ketertiban, keadilan, redistribusi yang jelas,” tambah Paz dalam pidato yang disiarkan televisi sambil didampingi oleh para menterinya pada Rabu (17/12), dilansir kantor berita AFP, Kamis (18/12/2025).

    Pemerintah Bolivia selama ini memusatkan impor bensin dan solar, membelinya dengan harga internasional dan menjualnya kembali ke masyarakat dengan harga rugi.

    Negara ini telah mengalami krisis ekonomi terburuk dalam empat dekade karena kebijakan subsidi menguras cadangan dolar internasional negara.

    Sejak 2023, telah terjadi kekurangan bahan bakar yang berulang di SPBU, di mana antrean kendaraan harus menunggu berjam-jam, dan bahkan terkadang berhari-hari-untuk mendapatkan bensin.

    Paz mengatakan bahwa solar akan dihapus dari daftar barang yang dikendalikan pemerintah dan dimasukkan ke pasar bebas, untuk memfasilitasi impor oleh sektor swasta.

    Ia menambahkan bahwa subsidi tidak akan lagi disalahgunakan untuk “menyembunyikan penjarahan” dan harga akan stabil serta “memungkinkan untuk menghasilkan sumber daya fiskal tambahan.”

    Presiden Paz mewarisi kondisi ekonomi yang tengah bergejolak, dengan tekanan fiskal yang tinggi dan cadangan devisa yang menipis.

    Ia juga menghadapi tantangan politik di parlemen untuk meloloskan berbagai reformasi struktural yang dinilai para ekonom penting guna menstabilkan keuangan negara.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Video Prabowo ke Sumbar, Gibran ke Aceh

    Video Prabowo ke Sumbar, Gibran ke Aceh

    Video Prabowo ke Sumbar, Gibran ke Aceh

    594 Views |

    Kamis, 18 Des 2025 02:52 WIB

    Presiden Prabowo Subianto kembali datang ke Sumatera Barat guna meninjau kembali perkembangan penanganan bencana banjir di wilayah itu. Prabowo dijadwalkan mengecek beberapa wilayah daerah bencana, Kamis pagi. Di antaranya kawasan Palembayan di Kabupaten Agam dan kawasan Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar, serta pengerjaan jembatan balley di Kabupaten Padang Pariaman.

    Di kota lain, Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau pengungsian di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Ia menyoroti soal jembatan rusak, antrean di SPBU, hingga masalah sinyal internet di Aceh.

    Jeka Kampai/Ori Salfian – 20DETIK

  • Wali Kota Depok Sidak SPBU Usai Menerima Keluhan Warga Terkait Pengisian BBM

    Wali Kota Depok Sidak SPBU Usai Menerima Keluhan Warga Terkait Pengisian BBM

    Liputan6.com, Jakarta – Wali Kota Depok, Supian Suri turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal itu menanggapi adanya keluhan warga terkait indikasi pengurangan takaran saat pengisian bahan bakar minyak (BBM).

    Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, sidak yang dilakukannya bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), Pertamina, dan Hiswana Migas. Sidak yang dilakukannya dalam upaya memastikan takaran pengisian BBM di SPBU telah sesuai takaran.

    “Dua SPBU yang kami ukur menunjukkan takaran sesuai ketentuan dan telah memiliki sertifikat Pasti Pas dari Pertamina,” ujar Supian, Rabu (17/12/2025).

    Supian meminta masyarakat tidak khawatir akan takaran BBM saat pengisian BBM di SPBU wilayah Depok. Supian memastikan UPTD Metrologi Legal secara rutin melakukan pengawasan pompa ukur BBM di seluruh SPBU.

    “71 pom bensin se-kota Depok, Alhamdulillah sudah terukur, semua kita awasi, kita cek, setiap tahun ada 4 kali pengukuran,” jelas Supian.

    Pemerintah Kota Depok akan rutin melakukan pengawasan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Pemerintah Kota Depok tidak ingin masyarakat dirugikan akibat takaran BBM yang tidak pas dilakukan SPBU.

    “Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar bagi warga Depok dan seluruh konsumen layanan pengisian BBM agar tidak dirugikan,” terang Supian.

    Sidak pengecekan pompa ukur BBM dilakukan di 15 SPBU yang berada di Kota Depok. Selain itu, sidak yang dilakukan Wali Kota Depok dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Metrologi Nomor MR.03.03/2871/PKTN/SD/11/2025 tentang Pelaksanaan Pengawasan atau Pemantauan Bidang Metrologi Legal menjelang Hari Raya Besar Keagamaan Nasional.

     

  • Antrean BBM di Banda Aceh mengular akibat banjir dan tanah longsor

    Antrean BBM di Banda Aceh mengular akibat banjir dan tanah longsor

    Rabu, 3 Desember 2025 15:58 WIB

    Sejumlah warga membawa jeriken saat antre untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Darussalam, Banda Aceh, Aceh, Rabu (3/12/2025). Pemerintah setempat mencabut sementara aturan bar code untuk BBM bersubsidi dalam upaya memperlancar pendistribusian BBM di Aceh dan wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor. ANTARA FOTO/Ampelsa/bar

    Sejumlah pengendara mobil dan sepeda motor antre untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Darussalam, Banda Aceh, Aceh, Rabu (3/12/2025). Pemerintah setempat mencabut sementara aturan bar code untuk BBM bersubsidi dalam upaya memperlancar pendistribusian BBM di Aceh dan wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor. ANTARA FOTO/Ampelsa/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pembelaan Laras Faizati di Balik Unggahan Bakar Mabes Polri
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 Desember 2025

    Pembelaan Laras Faizati di Balik Unggahan Bakar Mabes Polri Megapolitan 16 Desember 2025

    Pembelaan Laras Faizati di Balik Unggahan Bakar Mabes Polri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Terdakwa kasus dugaan penghasutan demo anarkistis akhir Agustus 2025, Laras Faizati, menegaskan tidak memiliki niat menghasut massa lewat unggahan media sosialnya.
    Hal itu disampaikan Laras saat menjalani pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).
    Ia mengakui sempat mengunggah sejumlah Instagram Story pada 29 Agustus 2025.
    Empat unggahan di antaranya kemudian dilaporkan karena dituding memprovokasi publik.
    Unggahan pertama berisi kiriman ulang video tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang terjadi malam sebelumnya, Kamis (28/8/2025).
    Laras menambahkan kalimat bernada keras sebagai luapan emosinya terhadap aparat kepolisian.
    Menurut Laras, kalimat tersebut ditulis secara spontan karena kekecewaan dan kemarahan atas peristiwa yang terjadi.
    “Itu spontanitas kekecewaan dan kemarahan saya saja. Karena runtutan kejadian yang terjadi, dari mulai ya Affan Kurniawan dilindas, meninggal, dan juga ada video yang tersebar bahwa mobil tank tersebut kabur begitu saja tidak bertanggung jawab,” jelas Laras di persidangan.
    Unggahan kedua berisi kabar meninggalnya Affan yang disertai ucapan belasungkawa.
    Unggahan ketiga memperlihatkan foto Laras yang tersenyum sambil menunjuk Gedung Mabes Polri.
    Foto itu diambil dari kantornya di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly.
    Laras mengatakan, ekspresi tersenyum yang berlawanan dengan kalimat keras dalam unggahan tersebut merupakan cara dirinya mengekspresikan kemarahan melalui sarkasme, gaya yang menurutnya lazim di kalangan Generasi Z.
    Ia menegaskan, kalimat ajakan membakar Gedung Mabes Polri sama sekali tidak dimaksudkan sebagai provokasi.
    “Saya memang tidak ada intensi untuk provokasi atau apa pun. Itu imej yang saya punya di Instagram dan kehidupan saya, yang silly dan fun kalau bahasa Inggrisnya. Jadi tidak ada keseriusan dalam postingan itu,” ungkap dia.
    Selain itu, Laras merasa tidak memiliki kemampuan menggerakkan massa.
    Saat itu, akun Instagram-nya hanya memiliki sekitar 3.900 pengikut, dengan penonton Instagram Story berkisar 300–500 orang.
    Pada unggahan keempat, Laras menyelipkan humor dalam kritiknya terhadap kepolisian.
    Salah satunya melalui kalimatnya, “Policemen should be serving our country but why do I serve harder than all of them combined.”
    Kalimat tersebut secara literatur berarti, “Polisi seharusnya mengabdi kepada negara, tetapi kenapa saya justru ‘mengabdi’ lebih keras dibandingkan mereka semua jika digabungkan.”
    Menurut Laras, kata serve memiliki makna ganda dalam slang Gen Z dan tidak dimaksudkan sebagai kritik literal soal pengabdian.
    “Saya merasa saya lagi cantik, pakaian saya bagus, rambut saya bagus. Jadi di sini sebenarnya saya lagi mendeskripsikan pakaian saya yang ‘I serve hard’ artinya ya pakaian saya lagi keren gitu di situ. Dicampurkan dengan unsur humor lah intinya,” jelas Laras.
    Meski mengakui kalimatnya keras, Laras menegaskan bahwa dirinya tidak membenci polisi.
    “Saya marah, iya. Tapi tidak seemosi untuk sampai saya sebenci itu sama polisi. Karena saya memang lagi marah sama kejadiannya (dilindasnya Affan Kurniawan oleh rantis Brimob), jadi saya tetap tersenyum dan tidak menunjukkan pose saya marah,” sambung dia.
    Di hadapan majelis hakim, Laras juga mengungkapkan rasa ketidakadilan atas ancaman hukuman yang ia hadapi, yang menurutnya lebih berat dibanding aparat yang ia kritik.
    “Selama ini saya selalu bangga menjadi warga negara Indonesia, tapi ketika saya buka suara untuk bela sungkawa, untuk marah, untuk boleh mengekspresikan kecewa saya, saya malah ada di sini,” tutur Laras sambil terisak.
    “Saya malah mendapatkan hukuman penjara yang lebih lama daripada oknum-oknum yang melindas Affan Kurniawan,” lanjutnya.
    Selain ancaman hukuman, Laras mengaku khawatir dengan keselamatan ibu dan adiknya. Ia menyebut telah mengalami doxing setelah ditangkap.
    Identitas pribadinya, mulai dari KTP, nama orang tua, hingga alamat rumah, disebarkan oleh pihak tak dikenal. Awak media juga mendatangi rumah keluarganya.
    “Saya juga khawatir akan masa depan saya, akan keamanan keluarga saya dan saya sendiri, karena saya sudah di-doxing, identitas saya di mana-mana,” tutur Laras.
    Sebagai anak muda yang masih aktif bekerja, Laras merasa penangkapannya telah merenggut hak-hak dasarnya.
    “Saya malah dipidanakan seperti ini, saya merasa hak saya sebagai manusia itu tidak ada karena ini semua. Saya harus kehilangan pekerjaan saya, saya harus kehilangan waktu saya sebagai anak muda, sebagai tulang punggung, harusnya saya bisa berkarya,” ungkapnya.
    Nama Laras termasuk dalam tiga tahanan yang direkomendasikan Komisi Reformasi Polri untuk segera dibebaskan.
    Anggota Komisi Reformasi Polri, Mahfud MD, menyampaikan rekomendasi itu setelah mendengar paparan tim kuasa hukum Laras.
    Mendengar hal tersebut, Laras menyampaikan terima kasih dan berharap rekomendasi itu menjadi pertimbangan majelis hakim.
    “Saya berterima kasih karena nama saya sudah di-mention oleh Bapak Mahfud MD. Semoga ini akan juga menjadi pertimbangan untuk keadilan saya juga,” kata Laras.
    Ia juga berharap rekomendasi serupa diberikan kepada tahanan lain dengan kasus sejenis.
    Jaksa Penuntut Umum mendakwa
    Laras Faizati
    telah menghasut publik untuk melakukan tindakan anarkistis dalam demonstrasi akhir Agustus 2025.
    Penghasutan tersebut disebut berangkat dari unggahan Laras terkait kematian Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus 2025.
    Dalam salah satu unggahan, jaksa menilai Laras mengajak publik melakukan tindakan anarkis.
    “Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah, ‘Ketika kantormu tepat disebelah Mabes Polri. Tolong bakar gedung ini dan tangkap mereka semua! Aku ingin sekali membantu melempar batu, tapi ibuku ingin aku pulang. Mengirim kekuatan untuk semua pengunjuk rasa!!’” kata jaksa.
    Jaksa juga mengaitkan unggahan tersebut dengan percobaan pembakaran fasilitas di sekitar SPBU Mabes Polri.
    Dalam perkara ini, Laras didakwa dengan empat pasal, termasuk pasal-pasal dalam UU ITE serta Pasal 160 dan 161 KUHP tentang penghasutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Percepatan pemulihan distribusi BBM pascabencana banjir bandang di Sumatera

    Percepatan pemulihan distribusi BBM pascabencana banjir bandang di Sumatera

    Rabu, 3 Desember 2025 11:48 WIB

    Foto udara antrean warga mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu SPBU di Kota Langsa, Aceh, Selasa (2/12/2025). PT Pertamina Patra Niaga mengerahkan awak mobil tangki (AMT) BBM tambahan untuk mempercepat pemulihan distribusi energi di wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. ANTARA FOTO/Suhendra/rwa.

    Foto udara antrean warga mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu SPBU di Kota Langsa, Aceh, Selasa (2/12/2025). PT Pertamina Patra Niaga mengerahkan awak mobil tangki (AMT) BBM tambahan untuk mempercepat pemulihan distribusi energi di wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. ANTARA FOTO/Suhendra/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mencari Solusi Kuota BBM Impor untuk Shell Cs

    Mencari Solusi Kuota BBM Impor untuk Shell Cs

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mulai membahas penetapan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) untuk tahun 2026 bagi badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.

    Kebijakan ini menjadi krusial menyusul pengalaman pada 2025, ketika sejumlah SPBU swasta mengalami keterbatasan pasokan akibat kuota impor yang tidak mencukupi.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pembahasan kuota impor BBM untuk tahun depan saat ini telah memasuki tahap finalisasi. Sejumlah opsi kebijakan telah dirumuskan dan akan segera disampaikan kepada pimpinan untuk ditentukan arah kebijakan yang akan diterapkan.

    “Minggu depan kami sudah Insyaallah bisa mendapatkan opsi yang akan dipilih,” ujar Laode saat ditemui di Jakarta pekan lalu.

    Laode menjelaskan, Direktorat Jenderal Migas telah menggelar rapat internal guna mengkaji berbagai skema pengaturan impor BBM bagi SPBU swasta. Opsi-opsi tersebut nantinya akan dipaparkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai bahan pertimbangan sebelum keputusan final ditetapkan.

    Keputusan mengenai kuota impor BBM SPBU swasta untuk 2026 sepenuhnya berada di tangan Menteri ESDM. Pemerintah, menurut Laode, berupaya memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya menjamin ketersediaan pasokan BBM nasional, tetapi juga menjaga iklim usaha yang sehat bagi pelaku industri hilir migas.

    Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah adalah menambah kuota impor BBM sebesar 10% dibandingkan kuota impor tahun 2025. Opsi tersebut sebelumnya juga telah diterapkan pada 2025 dengan basis perhitungan kuota impor 2024. “Itu salah satu opsi,” kata Laode.

    Namun, pengalaman sepanjang 2025 menunjukkan bahwa penambahan kuota impor tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan pasar. Sejumlah SPBU swasta seperti Shell dan BP dilaporkan kehabisan kuota impor pada pertengahan Agustus 2025, sementara SPBU Vivo menyusul mengalami kondisi serupa pada Oktober 2025.

    Menanggapi situasi tersebut, Kementerian ESDM mendorong skema kolaborasi antarbisnis antara SPBU swasta dan Pertamina Patra Niaga. Melalui mekanisme ini, badan usaha pengelola SPBU swasta dapat memanfaatkan kuota impor milik Pertamina Patra Niaga untuk menjaga kesinambungan pasokan BBM di pasar.

    Hasilnya, pasokan BBM jenis RON 92 untuk SPBU BP kembali normal pada akhir Oktober 2025. Pemulihan stok kemudian disusul oleh SPBU Vivo pada akhir November 2025 dan SPBU Shell pada awal Desember 2025.

    Hingga awal Desember 2025, Pertamina Patra Niaga tercatat telah menyalurkan sekitar 430.000 barel BBM kepada tiga SPBU swasta tersebut. Pada sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memfasilitasi komunikasi antara Pertamina dan badan usaha pengelola SPBU swasta, khususnya terkait finalisasi kerja sama pengadaan BBM atau base fuel.

    Menurut Bahlil, komunikasi intensif diperlukan untuk memastikan pasokan BBM nasional tetap terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Bahlil mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengikuti rapat bersama Pertamina guna membahas finalisasi kerja sama pengadaan base fuel dengan Shell dan Vivo.