Xcloud.id

Tempat Fasum: Shangri-La

  • Ekonom Lili Yan Ing Soroti Transparansi dalam Efisiensi Anggaran

    Ekonom Lili Yan Ing Soroti Transparansi dalam Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat tanggapan dari para ekonom, termasuk Secretary General of The International Economic Association (IEA), Lili Yan Ing.

    Lili menilai bahwa kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, tetapi transparansi alokasi anggaran tetap menjadi perhatian utama.

    “Sebetulnya tujuannya bagus, bahwa ada efisiensi yang digunakan untuk hal-hal lebih positif, seperti memangkas anggaran perjalanan dinas, studi banding, atau acara seremonial yang kurang esensial. Itu langkah yang baik,” ujar Lili seusai mengikuti sesi diskusi di Indonesia Economic Summit, di Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu (19/1/2025).

    Namun, ia menekankan bahwa pertanyaan terbesar masyarakat adalah dialihkan  ke mana anggaran hasil efisiensi ini.

    Jika digunakan untuk kegiatan produktif yang mendukung masyarakat dan dunia usaha, Lili beranggapan bahwa keputusan ini tentu akan memberikan dampak positif.

    Namun jika tidak jelas arahnya, ada risiko stagnasi dalam pembangunan. “Efisiensi anggaran berarti mengurangi pengeluaran yang ada. Padahal, komponen anggaran pemerintah merupakan bagian penting dalam PDB Indonesia,” lanjutnya.

    Sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah memainkan peran signifikan dalam sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

    Oleh karena itu, Lili menilai bahwa kejelasan alokasi anggaran efisiensi menjadi kunci agar kebijakan ini benar-benar berdampak positif bagi perekonomian nasional.“Jadi harus ditegaskan juga, agar masyarakat tahu bahwa manfaat dari efisiensi anggaran ini memang akan kembali kepada mereka,” pungkasnya.

  • Bahlil Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat Tembaga, tapi Pajaknya Naik

    Bahlil Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat Tembaga, tapi Pajaknya Naik

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bakal mengizinkan PT Freeport Indonesia (PTFI) mengekspor kembali konsentrat tembaga secara bertahap. Relaksasi izin ekspor bagi Freeport sebelumnya telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    Sebagai informasi, smelter Freeport di Gresik mengalami kebakaran pada Oktober 2024. Kondisi itu membuat perusahaan tak bisa mengolah hasil tambangnya dan menyebabkan adanya penumpukan tembaga di gudang Freeport.

    Meski begitu Bahlil menyebut Freeport akan terkena sanksi kendati mendapat restu ekspor. Sanksi yang dimaksud adalah biaya ekspor yang lebih besar dari sebelumnya.

    “Sanksinya kita memberikan, sanksinya adalah pajak ekspornya kita naikkan. Jadi dia membayar ke negara lebih besar daripada sebelumnya,” tegas Bahlil di Shangri-La, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Bahlil menambahkan, pemerintah sudah melakukan rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas nasib Freeport, khususnya menyangkut insiden kebakaran. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta persoalan tersebut segera diatasi.

    “Namun ketika smelter mereka sudah jadi semua, dan kemudian terjadi kebakaran di smelternya, khususnya di bagian pabrik asam sulfatnya, Menko perekonomian Pak Airlangga pernah memimpin rapat langsung untuk rapat berkoordinasi dengan menteri-menteri teknis untuk menyelesaikan masalah ini,” tutur Bahlil.

    Isu ini juga sudah dirapatkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebut solusi yang diutamakan adalah memastikan produksi Freeport tetap berjalan demi mencegah PHK, serta menekan potensi kerugian bagi pemerintah. Apalagi 51% saham Freeport dikuasai pemerintah Indonesia.

    “Kemarin kita sudah lakukan ratas dipimpin oleh Bapak Presiden Dan kemudian kita mencari alternatif win-win. Win-win-nya adalah bagaimana agar produksi daripada Freeport tetap berjalan. Karena kalau enggak nanti karyawan puluhan ribu itu akan dirumahkan. Dan yang kedua adalah potensi untuk kemudian pendapatan Freeport dan negara juga akan menjadi loss,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Ungkap Kecurangan dalam Penjualan Gas Melon, Bahlil Geram: Saya Tak Rela Ini Terjadi – Halaman all

    Ungkap Kecurangan dalam Penjualan Gas Melon, Bahlil Geram: Saya Tak Rela Ini Terjadi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap kecurangan dalam penjualan gas melon atau elpiji 3 kg.

    Awalnya, ia menjelaskan bagaimana penjualan elpiji 3 kg selalu disubsidi oleh pemerintah.

    Jumlah subsidinya tidak pernah kurang dari Rp 80 triliun per tahun. Pada 2023, angkanya mencapai Rp 87 triliun.

    Dengan adanya subsidi, masyarakat hanya perlu membayar kurang lebih Rp 14.500 sampai Rp 16 ribu untuk elpiji 3 kg.

    Namun, sayangnya, ia menemukan rakyat ada yang membeli elpiji 3 kg dengan harga sekitar Rp 20 ribu, bahkan hingga Rp 30 ribu.

    “Jadi kita ini mengambil hak rakyat, suruh rakyat bayar lebih. Saya sebagai mantan orang miskin yang dibesarkan dalam keluarga yang susah, tidak rela ini terjadi,” kata Bahlil dalam acara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Ia kemudian mengungkapkan kecurangan dalam penjualan gas melon. Pertama, ada yang satu tabungnya dijual tidak mencapai 3 kg, hanya 2,7 kg.

    “Sumpah potong kucing bapak ibu semua, itu per tabung itu tidak sampai 3 kilogram,” ujar Bahlil.

    Jika yang dijual per tabung hanya 2,7 kg, itu berarti kurang 10 persen dari total yang seharusnya didapat. Artinya, dari Rp 87 triliun subsidi, ada Rp 8,7 triliun yang tidak tepat sasaran.

    Kecurangan berikutnya adalah elpiji 3 kilogram yang dioplos.

    “Elpiji 3 kilogram dioplos, baru dimasukkan ke tabung 12 kilo baru. Itu yang dibeli oleh industri. Kadang-kadang dibeli rumah makan dan hotel itu LPG dari hasil oplosan,” ucap Bahlil.

    Dengan asumsi 5 persen dari elpiji 3 kg itu merupakan oplosan, Bahlil menyebut ada Rp 4,3 triliun subsidi yang tidak tepat sasaran.

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan akan membenahi ini, memastikan setiap anggaran negara yang dikeluarkan lewat APBN harus sampai dan tepat sasaran di tangan rakyat.

  • Eks Dirut Bulog Blak-blakan Tantangan Serap 3 Juta Ton Beras

    Eks Dirut Bulog Blak-blakan Tantangan Serap 3 Juta Ton Beras

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menilai, jumlah dan kualitas gabah/beras yang diserap dari petani lokal menjadi tantangan Perum Bulog dalam melakukan penugasan penyerapan 3 juta ton setara beras tahun ini.

    Hal tersebut disampaikan Bayu usai menghadiri agenda Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    “Ini sangat ditentukan oleh bagaimana jumlah maupun kualitas gabah yang akan diperoleh dari panen,” kata Bayu kepada Bisnis, Rabu (19/2/2025).

    Bayu menuturkan, beras merupakan komoditas utama yang dikonsumsi masyarakat. Dalam hal ini, Perum Bulog perlu memastikan stok beras yang ada tidak dimanfaatkan untuk masyarakat di sekitarnya. 

    Pasalnya, jika stok yang ada diserap oleh masyarakat, maka Perum Bulog tidak dapat melakukan penyerapan. Hal ini kemudian dapat memengaruhi jumlah beras yang harus diserap oleh Perum Bulog.

    “Jumlahnya ada di mana? Apakah bisa, tidak dimanfaatkan untuk masyarakat sekitarnya? Karena kan beras itu adalah produk yang dikonsumsi secara menyeluruh di seluruh Indonesia, jadi ya bisa saja berasnya sudah diserap oleh masyarakat, sehingga tidak bisa diserap oleh Bulog,” tuturnya.

    Selain itu, kualitas gabah/beras juga perlu menjadi perhatian. Bayu menuturkan, selain membeli beras dari petani, Perum Bulog juga menyimpan beras sebagai cadangan pemerintah.

    Mengingat stok tersebut disimpan dalam periode waktu tertentu, Bayu menyebut bahwa perlu spesifikasi kualitas yang sesuai, minimal gabahnya harus kering agar dapat disimpan.

    “Karena kalau gabahnya terlalu basah, nanti dia akan cepat rusak di dalam penyimpanannya,” ujarnya. 

    Sebagaimana diketahui, Perum Bulog mendapat penugasan untuk menyerap 3 juta ton setara beras tahun ini. 

    Sejumlah upaya dikerahkan untuk mendukung penugasan tersebut, mulai dari mencabut rafaksi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, menyesuaikan derajat sosoh dari semula minimal 100% menjadi 95%, hingga memberikan tambahan anggaran sebesar Rp16,6 triliun. 

    Merespons penugasan ini, Bayu menyebut bahwa target tersebut bukanlah hal yang luar biasa. Mengingat, Perum Bulog pernah menyerap lebih dari 3 juta ton dalam setahun.

    Kendati begitu, diakuinya, Perum Bulog juga pernah gagal mencapai target serapan yang diberikan, akibat sejumlah faktor. 

    “Bulog pernah punya pengalaman lebih banyak dari itu, tapi juga pernah mengalami masa-masa sulit sehingga targetnya tidak tercapai,” pungkasnya.

  • Bahlil Kaget Gas 3 Kg Dijual Rp 30.000!

    Bahlil Kaget Gas 3 Kg Dijual Rp 30.000!

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap ketidaksesuaian harga LPG 3 kg yang diterima masyarakat. Ia tampak terkejut karena harga gas melon bisa menyentuh Rp 30.000 per tabung.

    Padahal harga ideal LPG 3 kg hanya Rp 16.000-an per tabung. ketidaksesuaian harga membuat rakyat harus membayar lebih besar dari harga ideal.

    “Tapi apa yang terjadi? Rakyat kita beli dengan harga mohon maaf Rp 25.000 Rp 23.000 ada yang Rp 30.000. Jadi kita ini mengambil hak rakyat, suruh rakyat bayar lebih gitu loh. Ya saya sebagai mantan orang miskin dan dibesarkan dalam keluarga yang susah nggak rela ini terjadi,” kata Bahlil dalam Indonesia Economic Summit di Shangri-La Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Bahlil menjelaskan, setelah diberi subsidi oleh pemerintah harga LPG per kilogramnya adalah Rp 4.250. Padahal harga asli yang diimpor dari Saudi Aramco mencapai Rp 16.000-17.000 per kilogram.

    “Artinya kita subsidi, negara subsidi Rp12.000 minimal sampai Rp 12.500 per kilogram. Jadi satu tabung LPG 3 kilo itu kita subsidi kurang lebih sekitar Rp 36.000. Idealnya harga ini sampai di rakyat tidak lebih Rp16.000,”

    Bahlil juga menyinggung harga LPG 3 kg yang tidak naik sejak tahun 2007. Sejak tahun itu hingga sekarang gas melon tetap dibanderol pemerintah Rp 4.250 per kg.

    “(Subsidi) Rp 80 triliun, Rp 84 triliun, Rp 87 triliun. Tahun 2023 itu Rp 87 triliun. Dan untuk LPG ini sejak 2007 diterapkan sampai sekarang harganya nggak naik-naik. Jadi harga yang kita kasih ke masyarakat itu hanya Rp 4.250 per kilogram,” ungkapnya.

    Pada kesempatan itu, Bahlil menyebut kebutuhan LPG per tahun mencapai 8,3 juta ton, sementara produksinya hanya 1,4 sampai 1,6 juta ton. Selisih itu lalu dipenuhi pemerintah dari impor.

    “Nah terkait dengan ini tidak ada cara lain. Kita harus membangun industri dalam negeri, siapa yang punya wilayah kerja yang C3, C4 daripada gas itu yang bisa kita konversi untuk menjadi LPG. Kalau tidak kita bangun jargas,” tutup Bahlil.

    (ily/rrd)

  • Ketum Kadin Bicara Dampak Efisiensi Anggaran ke Dunia Usaha

    Ketum Kadin Bicara Dampak Efisiensi Anggaran ke Dunia Usaha

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

    Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie menyampaikan, selama efisiensi anggaran dimanfaatkan untuk investasi sumber daya manusia (SDM) ke depannya, dalam jangka menengah-panjang, kebijakan tersebut dapat berdampak positif terhadap negara.

    “Selama efisiensi ini digunakan untuk investasi di SDM, saya rasa dalam menengah dan panjang itu akan terbayar berkali-kali lipat,” kata Anin usai menghadiri agenda Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    Dia menuturkan, efisiensi anggaran sekitar Rp300 triliun dialokasikan untuk mendukung program-program yang berdampak langsung ke masyarakat seperti makan bergizi gratis.

    Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah anggaran makan bergizi gratis dari sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2025.

    Menurut Anin, program ini tidak hanya memberikan investasi di SDM saja, tetapi juga meningkatkan industrialisasi di bidang ketahanan pangan.

    Kendati begitu, Anin tidak menampik bahwa dalam jangka pendek, kebijakan itu cukup berdampak terhadap dunia usaha. Hanya saja, dia tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai dampak jangka pendek imbas efisiensi anggaran pemerintah. 

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 meminta menteri/pimpinan lembaga untuk mengidentifikasi rencana efisiensi yang di antaranya meliputi perjalanan dinas.

    Sementara, kepada Gubernur dan bupati/walikota, diinstruksikan untuk mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%.

    “… mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%,” demikian bunyi poin 2 diktum keempat beleid itu.

    Seiring adanya Inpres tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Surat Menteri Keuangan No.S-37/MK.02/2025 mengenai efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025.

  • Bahlil Ajukan Proposal ke Prabowo agar Danantara Investasi di Proyek Hilirisasi RI – Halaman all

    Bahlil Ajukan Proposal ke Prabowo agar Danantara Investasi di Proyek Hilirisasi RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajukan proposal ke Presiden Prabowo Subianto agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) bisa berinvestasi di proyek hilirisasi dalam negeri.

    Danantara merupakan badan pengelola investasi terbaru yang akan diresmikan Prabowo pada 24 Februari 2025.

    Danantara akan mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14 ribu triliun (kurs Rp 16.278 per dolar AS).

    Untuk pendanaan awal, Danantara bakal menampung sekitar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 325 triliun.

    Danantara akan berperan strategis dalam melakukan proses investasi untuk membantu pembangunan sektor strategis yang diprioritaskan pemerintah, misalnya untuk ketahanan energi dan pangan.

    “Insyaallah mudah-mudahan saja proposal kami, bapak presiden menyetujui, bahwa sebagian Danantara dananya dipakai untuk membiayai investasi hilirisasi di Republik Indonesia,” kata Bahlil dalam acara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Menurut Bahlil, Danantara perlu membiayai proyek hilirisasi dalam negeri agar tidak dikuasai oleh pihak asing.

    Pihak asing sebenarnya boleh-boleh saja berinvestasi di proyek hilirisasi dalam negeri, tetapi kata Bahlil, mereka tidak boleh menjadi yang mayoritas.

    “Boleh asing, tapi mereka jangan mayoritas. Berbagi. Mereka punya teknologi, mereka punya pasar, kita udah mulai berpikir kita punya bahan baku dan kita punya duit,” ujar Bahlil.

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu kemudian bercerita ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.

    Ia mengatakan, kala itu ketika dirinya bertugas menarik Foreign Direct Investment (FDI), Indonesia dipandang seperti sangat membutuhkannya.

    Dengan adanya Danantara yang mengelola dana jumbo, mereka bisa dilibatkan dalam hal pembiayaan, sehingga keterlibatan asing bisa diminimalisir.

    “Seolah-olah dianggap kita negara yang butuh mereka. Memang kita butuh, tapi kalau kita mempunyai kapital yang cukup, kita mempunyai bargaining posisi yang kuat, nah di sini lah kita bisa sama-sama untuk mengelola sumber daya alam kita,” ucap Bahlil.

  • Hashim Sebut Toyota Ingin Jadikan Indonesia Sebagai Pusat Manufaktur di Kawasan Selatan Dunia – Halaman all

    Hashim Sebut Toyota Ingin Jadikan Indonesia Sebagai Pusat Manufaktur di Kawasan Selatan Dunia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengusaha yang juga adik dari Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan bahwa Toyota ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur di kawasan selatan dunia.

    Hal itu diungkap Hashim dalam acara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    “Saya sudah bertemu dengan Toyota. Mereka bilang ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur untuk kawasan selatan dunia,” katanya.

    Ia mengatakan, Toyota Indonesia telah melakukan ekspor kepada 80 negara di dunia.

    Pada 2024, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), jumlah ekspor mobil dari Indonesia ke berbagai negara sebanyak 472.194 unit.

    Selama 12 bulan itu, Toyota menjadi produsen dengan jumlah ekspor terbanyak, yaitu 166.531 unit. Angka ini naik 21 persen secara tahunan (Year-on-Year/YoY) dari 2023 sebanyak 137.661 unit.

    Hashim mengatakan Toyota Indonesia juga mengekspor mobil ke Meksiko. Mereka berniat meningkatkan jumlahnya.

    Namun, agar bisa merealisasikan hal tersebut, Toyota Indonesia disebut membutuhkan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) antara RI dan Meksiko.

    Hashim menyatakan siap membantu terciptanya perjanjian perdagangan tersebut.

    “Mereka butuh free trade agreement dengan Meksiko. Di situlah saya berperan. Saya bisa membantu perusahaan yang membutuhkan perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain,” ujar Hashim. 

  • Hashim: Prabowo Ingin Tambah Penerimaan Negara Rp1.464 Triliun per Tahun

    Hashim: Prabowo Ingin Tambah Penerimaan Negara Rp1.464 Triliun per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan tambahan penerimaan negara US$90 miliar atau sekitar Rp1.464,75 triliun (asumsi kurs JISDOR Rp16.275 per dolar AS) per tahunnya.

    Target tersebut diungkapkan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, ketika menjadi panelis dalam acara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat pada Rabu (19/2/2025).

    Hashim menjelaskan bahwa persentase penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia merupakan salah satu yang terendah di antara negara-negara besar yaitu sekitar 12,2%.

    Dia pun membandingkan Indonesia dengan Kamboja dan Vietnam. Menurutnya, persentase penerimaan negara terhadap PDB Kamboja mencapai 18% sementara Vietnam mencapai 23%.

    “Jadi, pemerintah akan segera memulai program untuk meningkatkan penerimaan negara dan target kami adalah [seperti] Kamboja dan akhirnya Vietnam,” jelas Hashim.

    Elite Partai Gerindra itu mengungkapkan caranya yaitu dengan memajaki ekonomi bayang alias shadow economy. Dia mengungkap bahwa PDB Indonesia saat mencapai sekitar US$1,5 triliun.

    Hashim pun mengutip temuan Bank Dunia yang memperkirakan ekonomi bayangan di Indonesia mencapai 25% sampai dengan 30% dari PDB. Oleh sebab itu, dia meyakini jika pemerintah berhasil memajaki aktivitas ekonomi bayangan maka penerimaan negara bertambah drastis.

    Dia mengungkapkan pemerintah akan memajaki aktivitas ekonomi bayangan dengan bantuan teknologi terbaru berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) hingga pemantauan elektronik yang terus ditingkatkan.

    “Jadi untuk memberi Anda contoh, 6% dari US$1,5 triliun adalah US$90 miliar tambahan setiap tahun. Itu adalah target Presiden Prabowo, untuk meningkatkan pendapatan kita sebesar US$90 miliar setahun selama beberapa tahun ke depan dan kami optimis,” tutup Hashim.

  • Cerita Luhut Coba Chat GPT dan Deepseek Pertama Kali, Begini Hasilnya – Page 3

    Cerita Luhut Coba Chat GPT dan Deepseek Pertama Kali, Begini Hasilnya – Page 3

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, bakal melaporkan pejabat pemerintah yang mempersulit bisnis pengusaha kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    Luhut lantas meminta pengusaha agar tak segan melapor kepadanya jika ada pejabat yang berbuat seperti itu. Tak tanggung-tanggung, ia meminta Prabowo untuk memecat pejabat yang tidak kooperatif tersebut. 

    “Jika Anda ada keluhan lagi, jangan sungkan, datang kepada kami. Saya bakal laporkan kepada Presiden. Pak, jika Anda tidak bisa menangani ini, pecat saja,” seru Luhut dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    “Kenapa harus mempertahankan orang yang berbuat onar di dalam pemerintahan?” dia menegaskan.  

    Luhut menceritakan, dirinya juga pernah menjadi seorang pengusaha. Menurut dia, iklim bisnis di Indonesia wajib ditingkatkan. Sehingga, ia meminta pengusaha lain tak sungkan untuk melaporkan oknum pemerintah yang mempersulit bisnis. 

    “Saya berjanji, kepentingan saya dan presiden adalah bagaimana membuat negara ini lebih baik. Sekali lagi, jangan ragu jika Anda menciduk ada pejabat pemerintah meminta ini-itu, ceritakan saja,” kata Luhut. 

    Luhut turut berbicara soal efisiensi anggaran yang menurut dia baik untuk mendongkrak kualitas belanja hingga mendorong multiplier effect kepada ekonomi lokal.   

    “Saya pikir efisiensi anggaran ini sangat penting, tapi kita tetap harus hati-hati. Bagaimana kita mengalokasikan Rp 300 triliun,” ungkap dia. 

    Ia lantas mencontohkan Prancis, yang mampu melibatkan sektor swasta untuk menggerakkan 85 persen pada perekonomian nasionalnya. 

    “Jadi di Prancis, usaha besar dan menengahnya, 85 persen dari ekonominya digerakkan oleh perusahaan swasta. Sehingga hanya 50 persen dari anggaran pemerintah,” pungkas Luhut.