Xcloud.id

Tempat Fasum: Shangri-La

  • Pramono ke ASN Lawan Aturan Pakai Transportasi Umum: Jangan Harap Naik Jabatan!

    Pramono ke ASN Lawan Aturan Pakai Transportasi Umum: Jangan Harap Naik Jabatan!

    Jakarta –

    Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta wajib berangkat kerja menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Kebijakan ini merupakan perintah langsung dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Pramono juga memastikan ada sanksi bagi ASN yang tidak patuh aturan tersebut.

    “Bagi siapapun yang melakukan pelanggaran ini selama era kepemimpinan saya minimal 5 tahun ke depan, jangan berharap naik jabatan. Jangan berharap naik jabatan,” ujarnya dalam Mata Lokal Fest 2025 di Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Pramono menegaskan telah memerintahkan petugas keamanan menegur ASN Pemprov DKI Jakarta yang tetap membawa kendaraan pribadi ke tempat kerja. Ia juga memerintahkan security untuk mengusir ASN yang membandel.

    “Bahkan semua yang masih melanggar, ada di beberapa tempat bawa mobilnya, langsung ditegur oleh satpamnya. Dulunya mereka gak berani, sekarang mereka berani karena apa? Saya perintahkan kepada semua wali kota, bilangin sekuritinya, mengusirnya atas nama gubernur DKI Jakarta,” jelas Pramono.

    Pramono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga memberi pengecualian untuk beberapa kondisi, misalnya ASN perempuan yang sedang hamil. Ia menyebut kebijakan itu lahir demi memberi perubahan di Jakarta dari hal yang sifatnya mendasar.

    Pada minggu pertama penerapan ASN wajib naik transportasi umum, tingkat kepatuhannya mencapai 96%. Adapun aturannya ditetapkan dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025.

    Tonton juga “Ragam Pendapat ASN soal Kebijakan Naik Transum Tiap Rabu” di sini:

    Saksikan Live DetikPagi :

    (ily/hns)

  • Pramono Bukan-bukaan Masalah Utama Jakarta, Singgung Kaya & Miskin

    Pramono Bukan-bukaan Masalah Utama Jakarta, Singgung Kaya & Miskin

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berbicara ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin di Jakarta. Menurut Pramono kondisi itu menjadi salah satu persoalan utama Jakarta.

    Populasi Jakarta saat ini tercatat sebesar 10,8 juta jiwa. Namun jumlahnya bertambah menjadi 14 juta jiwa di pagi dan siang hari karena ada tambahan warga luar kota yang bekerja ke Jakarta.

    “Karena persoalan di Jakarta paling utama Persoalan utama di Jakarta adalah yang merah, gini ratio. Karena apa? Perbedaan kaya dan miskin di Jakarta adalah yang nomor satu. Sehingga dengan demikian populasi Jakarta kalau malam hari begini, yang menjadi penduduk Jakarta itu kurang lebih 10,8 juta. Pagi hari, siang hari tambah 3,5 juta. Jadi kurang lebih hampir 14 juta,” ujar Pramono dalam Mata Lokal Fest 2025 di Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Untuk mengatasi persoalan itu, Pramono menjalankan beberapa program prioritas. Salah satunya memberi bantuan di sektor pendidikan, khususnya untuk masyarakat kategori tidak mampu.

    Saat ini 707.622 siswa sudah menerima Kartu Jakarta Pintar dan mendapatkan Rp 300 ribu per bulan. Ada juga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul untuk 15 mahasiswa untuk jenjang S1 sampai S3.

    “Maka inilah yang menjadi program saya yang utama dan terutama di awal-awal pemerintahan saya. Sehingga dengan demikian secara sungguh-sungguh saya sekarang mencoba untuk menekan gini ratio,” jelas Pramono.

    Lalu sekitar 6.600 ijazah yang sebelumnya tertahan di sekolah kini berhasil diputihkan. Dengan begitu siswa pemilik ijazah tersebut bisa mendapatkan kembali haknya.

    Meski ada kekurangan, kata dia, untuk aspek-aspek lainnya Jakarta masih unggul atas wilayah lain. Apalagi APBD untuk tahun ini menyentuh Rp 91 triliun sehingga kemampuan Pemda untuk membangun masih cukup kuat.

    “Tetapi dibandingkan dengan daerah lain, yang lainnya hampir semuanya Jakarta itu nomor satu. APBD di Jakarta sekarang ini di tahun 2025 adalah Rp 91 triliun. Sehingga dengan demikian kemampuan Jakarta untuk membangun itu masih cukup kuat,” tutur Pramono.

    (ily/hns)

  • Menperin Happy Revisi Permendag 8 soal Kebijakan Impor Mau Rampung

    Menperin Happy Revisi Permendag 8 soal Kebijakan Impor Mau Rampung

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberi respons soal kabar hampir rampungnya revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Agus mengatakan, revisi Permendag 8 diharapkan menjadi angin segar bagi sektor industri. Apalagi, kata dia, sektor manufaktur menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

    “Ya kan mukanya senyum kan. Ya mudah-mudahan lah (jadi angin segar untuk sektor industri). Itu yang saya sampaikan bahwa sebetulnya, pemerintah lintas kementerian itu, saya kira bukan hanya kementerian, tapi perintah itu sadar dan paham bahwa manufaktur itu tulang punggung perekonomian,” ujarnya saat ditemui di Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Oleh karena itu, Agus menyebut sektor manufaktur perlu dijaga dan dilindungi. Revisi peraturan juga diharapkan bisa memberi dampak positif bagi tenaga kerja.

    “Jadi manufaktur itu harus dijaga. Harus dijaga, harus dilindungi. Jadi ini bukan untuk proteksionisme, bukan. Ini melindungi tenaga kerja dari penurunan produktivitas. Ini saya kira kesadaran umum yang ada di pemerintah,” jelas Agus.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah telah menyelesaikan Permendag 8 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Ia memastikan revisi tersebut akan segera diteken pekan ini.

    “Jadi sekarang masih dilakukan pembahasan. Mudah-mudahan selesai minggu ini ya, mudah-mudahan selesai,” kata Budi usai acara Gerakan Kamis Pakai Lokal (Gaspol) di Kemendag, Kamis (8/5/2025).

    (acd/acd)

  • Produksi Beras Indonesia Tahun Ini Diprediksi 34,6 Juta Ton – Halaman all

    Produksi Beras Indonesia Tahun Ini Diprediksi 34,6 Juta Ton – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA) memprediksi produksi beras Indonesia pada tahun ini mencapai 34,6 juta ton.

    Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian mengungkap bahwa angka tersebut berarti sudah di atas kebutuhan nasional selama setahun yang sebesar 31 juta ton.

    Sam menyebut realisasi produksi beras tahun 2025 ini bisa jauh lebih tinggi dari 34,6 juta ton karena prediksi yang dibuat USDA berdasarkan kondisi RI pada 2024.

    Ia optimis realisasi produksi tahun ini bisa lebih tinggi dari itu karena sekarang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah membangun dan merenovasi infrastruktur irigasi yang ada.

    Kemudian, ada juga berbagai metode seperti peningkatan pompanisasi yang diklaim bisa meningkatkan produksi beras RI menjadi lebih dari 34,6 juta ton pada tahun ini.

    “Jadi harusnya bisa lebih dari ini. Kami optimis ya,” katanya saat memberi sambutan dalam acara Mata Lokal Fest 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Ia mengatakan saat ini gudang tempat penyimpanan beras yang dikelola Perum Bulog sudah cukup penuh. Saat ini, jumlah stok beras yang dikelola BUMN Pangan satu itu sekitar 3,5 juta ton.

    Sam mengatakan jumlah stoknya akan mencapai 4 juta ton dalam dua pekan ke depan. Ini menjadi yang tertinggi selama Indonesia berdiri.

    Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras nasional selama Januari hingga Juni 2025 akan meningkat dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengatakan bahwa produksi beras pada Januari-Juni 2025 akan meningkat 1,89 juta ton atau 11,17 persen dibandingkan Januari-Juni 2024 yang sebanyak 16,88 juta ton.

    “Produksi beras sepanjang Januari hingga Juni 2025 ini diperkirakan akan mencapai 18,76 juta ton,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (2/5/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Proyeksi ini didapatkan dari potensi produksi beras Maret 2025 yang diperkirakan meningkat 49,90 persen secara tahunan menjadi 5,14 juta ton.

    Kemudian, juga memperhitungkan potensi produksi beras sepanjang April-Juni 2025 yang sebanyak 10,15 juta ton.

    Namun, angkanya menurun 9,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 11,19 juta ton.

    Pudji mengungkapkan bahwa perhitungan proyeksi produksi beras Januari-Juni 2025 juga sejalan dengan luas panen padi yang diperkirakan akan mencapai 6,22 juta hektar atau meningkat seluas 0,66 juta hektar atau sekitar 11,90 persen dibandingkan dengan 2024.

    “Angka realisasi ini tentunya bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan angka potensinya, bergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang April dan Juni tahun ini,” ucapnya.

    Seiring dengan gambaran luas panen padi, produksi padi sepanjang Januari-Juni 2025 diperkirakan akan mencapai 32,57 juta ton gabah kering giling.

    Perkiraan ini mengalami peningkatan sebesar 3,27 juta ton gabah kering giling atau 11,17 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. 

  • Menperin Optimistis GISCO Bisa Danai Transformasi Industri Hijau dan Buka Peluang Ekspor Baru  – Halaman all

    Menperin Optimistis GISCO Bisa Danai Transformasi Industri Hijau dan Buka Peluang Ekspor Baru  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan sedang merancang aturan mengenai pembiayaan untuk transformasi industri ramah lingkungan.

    Untuk perubahan industri konvensional ke industri hijau, sebuah lembaga yang nantinya akan didirikan bernama Green Industry Service Company atau GISCO akan dibuat.

    “Kami sebagai fasilitator dan pendanaan dari financial institution. Mereka akan mengelontorkan dana untuk transformasi pada industri,” ungkap Agus dalam acara Tribun Network Mata Lokal Fest 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Dengan rencana tersebut, Menperin optimis Permenperin yang sedang disiapkan akan segera dirilis dan dapat membantu transformasi industri di Indonesia.

    Selain itu, dengan beralihnya industri konvensional ke industri hijau dipastikan bisa membuka pasar-pasar ekspor baru ke negara yang secara ketat menerapkan aturan ketat terhadap lingkungan.

    “Industri ini jadinya akan memiliki market yang terbuka, khususnya bagi market-market dari negara-negara ekspor yang memang memiliki rezim pengaturan importasi yang sangat ketat yang dikaitkan dengan lingkungan,” terang Menperin.

    Kementerian Perindustrian sendiri telah menyiapkan sembilan sektor industri yang menjadi target dekarbonisasi.

    Ke sembilan industri tersebut adalah semen, amonia, logam, pulp dan kertas, tekstil, kimia, keramik, makanan dan minuman, serta otomotif.

  • Menperin Bahas Pembiayaan Industri Hijau di Mata Lokal Fest 2025 – Halaman all

    Menperin Bahas Pembiayaan Industri Hijau di Mata Lokal Fest 2025 – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita hadir menjadi pembicara di acara Mata Lokal Fest 2025 yang diselenggarakan Tribun Network di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Di acara ini Menperin mengungkap strategi untuk mendorong industri bertransformasi ke sektor yang lebih ramah lingkungan.

    Pada sesi diskusi Mata Local Fest 2025 dengan tema Cutting Edge for Local Sustainability, dia menjabarkan langkah pemerintah dan Kemenperin untuk mewujudkan industri hijau.

    “Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari global community untuk menciptakan dunia yang lebih ramah lingkungan, tapi di satu sisi juga tidak mengorbankan ekonomi mendorong industri menggunakan teknologi yang lebih advance di fasilitas pabrik,” ungkap Menperin di Tribun Network Mata Lokal Fest 2025, Kamis (8/5/2025).

    Agus menyebutkan pihaknya tengah menyiapkan peraturan mengenai pembiayaan bagi perusahaan yang berkomitmen bertransformasi ke industri hijau.

    INDUSTRI HIJAU – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di acara Tribun Network Mata Lokal Fest 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025). Agus membeber keseriusan Pemerintah menyiapkan peraturan untuk pembiayaan transformasi industri hijau.

    Dalam Permenperin yang sedang digodok, nantinya akan akan Green Industry Service Company atau GISCO. Dimana Kementerian Perindustrian sebagai fasilitatornya.

    “Kami sekarang sudah dalam proses persiapan penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian tentang fasilitasi pembiayaan industri hijau. Nanti akan diatur keberadaan atau pendirian Green Industry Service Company atau GISCO. Kami fasilitatornya,” ucapnya.

    Ke depan dalam pembentukan GISCO akan ada investor yang berasal dari financial institution, untuk kemudian mendanai proyek industri hijau yang diajukan perusahaan.

    “Mereka yang akan mendanai program-program transformasi dari industri yang ada di Indonesia menuju industri hijau,” kata Agus.

    Langkah ini diambil sebagai solusi bagi perusahaan. Menurut Agus, saat ini banyak perusahaan yang menganggap transformasi ke industri hijau menjadi sebuah cost atau biaya pengeluaran.

    “Transformasi ini pasti mahal dan sebagian besar perusahaan masih menganggap bahwa ini cost bukan investasi. Oleh sebab itu pemerintah juga harus hadir dan membantu dengan bagaimana kita bisa menyiapkan dana-dana yang bisa dipergunakan oleh perusahaan untuk transformasi,” ujar Menperin.

     

     

  • Dahlan Dahi: Mata Lokal Fest 2025 Jadi Wadah Mengembangkan Inovasi Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    Dahlan Dahi: Mata Lokal Fest 2025 Jadi Wadah Mengembangkan Inovasi Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Chief Executive Officer (CEO) Tribun Network, Dahlan Dahi mengungkapkan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) memiliki keprihatinan mengenai masalah yang klasik, diantaranya soal kemiskinan, akses kepada pendidikan, soal kesehatan. 

    Sehingga, pada tahun 2015, PBB bersama organisasi lainnya merumuskan satu gerakan yang disebut Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan.

    Dahlan pun menyebut, Tribun Network sebagai jaringan media terbesar di Indonesia, ingin mengambil peran dalam upaya menyelesaikan sejumlah persoalan tersebut.

    Memiliki jaringan kantor media di 41 kota serta wartawan yang tersebar lebih dari 300 kota, Dahlan menyakini Tribun Network akan bisa mengambil peran tersebut.

    Hal itu disampaikan Dahlan Dahi saat sambutan dalam acara Mata Lokal Fest 2025 ‘Cutting Edge For Local Sustainability, di Hotel Shangri-La Jakarta, pada Kamis (8/5/2025).

    “Kita berharap bahwa dengan jaringan ini kita bisa membuka akses informasi mengenai kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan di seluruh Indonesia dan semoga kita bisa terlibat terang-benderang,” kata Dahlan Dahi.

    Dalam pembukaan acara Mata Lokal Fest 2025 ini, turut dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad; Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian; Direktur UNIC Jakarta, Miklos Gaspar; perwakilan sponsor serta mahasiswa.

    Dahlan menambahkan, konektifitas antara seluruh pemangku kepentingan kini terus terjalin dengan baik, dalam menjawab tantangan global sehingga sangat memungkinkan jika sejumlah permasalahan bisa teratasi satu persatu.

    Dahlan pun menceritakan salah satu permasalahan yang justru mendapat jalan keluar dan menjadi inovasi baru, yakni sampah pada makanan pada program pemerintah Makan Bergizi Gratis atau MBG bagi anak-anak.

    Dimana, sisa-sisa makanan yang beraneka ragam itu justru bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos oleh para petani. Apalagi, kata Dahlan, PT Sampoerna kini membina lebih dari 21 ribu petani di berbagai daerah.

    “Bagaimana kalau PBB bisa menemukan resources atau best practice dari negara lain yang bisa mengelola sampah organik ini dengan lebih baik.

    Jadi connecting stakeholders saya rasa itu adalah salah satu usaha kecil kita, usaha kecil kita di Tribun dalam rangka bersama-sama membantu tugas yang mulia,” ungkap Dahlan.

    Di sisi lain, Dahlan juga menyinggung tantangan lain yang bakal dihadapi manusia di dunia saat ini yakni, menghadapi unprecedented perubahan yang akan dideliver oleh artificial intelligence atau AI.

    Dimana, dampaknya akan lebih banyak lagi orang yang kehilangan pekerjaan. 

    “Jadi semoga usaha kita bareng-bareng ini betapapun kecilnya bisa bersama-sama membangun sinergi untuk mengatasi masalah-masalah publik yang sudah terjadi dan akan terjadi. Ini tugas yang mulia sekali,” tandas Dahlan Dahi.

     

  • Kementan Siapkan Ratusan Ribu Hektare Lahan di Kalimantan Barat untuk Ekspor Beras ke Malaysia – Halaman all

    Kementan Siapkan Ratusan Ribu Hektare Lahan di Kalimantan Barat untuk Ekspor Beras ke Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan Indonesia akan segera mengekspor beras. Malaysia diperkirakan menjadi negara tujuan pertama.

    Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian mengungkapkan bahwa Menteri Pertanian Malaysia telah mengajukan permintaan resmi kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman untuk mengimpor beras dari Indonesia.

    Menanggapi hal itu, Amran menyatakan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah mencukupi kebutuhan dalam negeri.

    Namun, dengan prediksi stok beras nasional yang akan mencapai 4 juta ton dalam waktu dekat, pemerintah mempertimbangkan untuk mengekspor sebagian sebelum kualitasnya menurun.

    Malaysia kemungkinan menjadi tujuan pertama ekspor beras Indonesia karena RI sudah menyiapkan lahan pertanian di Kalimantan Barat untuk mengekspor ke Negeri Jiran.

    “Kita akan ekspor itu sudah pasti karena kita akan kerja sama di Kalimantan Barat. Kami siapkan (lahan) luasnya ratusan ribu hektare,” kata Sam ketika ditemui di sela-sela acara Mata Lokal Fest 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Kalimantan Barat dipilih sebagai titik ekspor karena lokasinya strategis dan dekat dengan Kuching, Malaysia. Proses pengiriman pun dinilai lebih efisien karena bisa dilakukan melalui jalur darat.

    Meski sudah menyiapkan lahan pertaniannya, Sam belum dapat menyampaikan secara rinci berapa besar potensi produksi dari wilayah tersebut.

    Satu hal pasti, ia menegaskan langkah ekspor ini merupakan bentuk dukungan Indonesia terhadap negara tetangga yang membutuhkan.

    Terkait waktu pelaksanaan ekspor, Sam menyebut keputusan akhir akan menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “(Keputusan waktu ekspornya) tergantung Pak Presiden,” ujar Sam.

    Sebelumnya, pada akhir November 2024, Mentan Amran menargetkan Indonesia dapat mengekspor beras ke negara tetangga, yaitu Malaysia. Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat (Kalbar) akan diandalkan Indonesia untuk mengekspor beras ke Malaysia.

    Amran percaya Indonesia bisa mengekspor beras ke Malaysia melalui Kabupaten Sambas karena daerah ini memiliki potensi produksi beras yang sangat besar.

    Terdapat potensi lahan seluas 240 ribu hektare yang bisa diterapkan program optimasi lahan (oplah). Dari situ, ia menargetkan petani di Kabupaten Sambas bisa menanam hingga tiga kali.

    Amran menjelaskan bahwa dari kalkulasi pengelolaan 240 ribu hektare dengan indeks pertanaman tiga kali, maka dapat dihasilkan produksi beras sebanyak 2 juta ton.

    Jumlah tersebut tidak hanya mencukupi kebutuhan masyarakat Kalbar, tetapi dapat menjadi peluang bagi Indonesia mengekspor dan memenuhi kebutuhan beras negara lain.

    Ia menjelaskan, bila ada potensi lahan seluas 240 ribu hektare dengan tiga kali tanam, berarti ada sekitar 700 ribu hektare yang diolah.

    Dari 700 ribu hektare lahan yang bisa diolah, jumlah minimal padi yang didapat bisa mencapai 5 ton per hektare, yang berarti produksi bisa sebanyak 3,5 juta ton padi atau sekitar 2 juta ton beras.

    “Kebutuhan beras Kalbar 400 ribu, sisanya bisa untuk dalam negeri atau ekspor ke negara tetangga,” kata Amran di Kabupaten Sambas, Kalbar, dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat (22/11/2024).

    “Ini berbatasan langsung dengan Malaysia dan ini memiliki potensi besar untuk ekspor. Karena itu kita harus mengoptimalkan sawah sawah yang ada disini,” lanjutnya.

    Amran mengatakan enam hingga tujuh tahun lalu lahan-lahan di Sambas belum teroptimalkan secara baik, sehingga posisi beras saat itu terjadi kekurangan (shortage).

    Namun, kata dia, setelah dilakukan cetak sawah, kondisinya berubah 100 persen. Produksi beras menjadi surplus, sehingga ia berencana mengekspornya ke Malaysia.

    Amran memastikan bahwa pemerintah akan membantu lewat penyediaan pupuk, benih, dan alat mesin pertanian (alsintan) bagi petani.

    Para petani juga diminta tak khawatir lagi akan ketersediaan pupuk. Regulasi yang selama ini dinilai menghambat jalannya produksi juga telah dipangkas menjadi lebih mudah dan cepat.

    “Mau ambil pupuk sekarang cukup dengan KTP saja, tidak boleh ada yang mempersulit. Ini yang tanda tangan menteri pertanian dan akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat,” ujar Amran.

    Tidak hanya itu, Amran juga mendorong peran generasi muda dalam program brigade pangan untuk membangun pertanian Indonesia.

  • Besok Pendaftaran Ketua Golkar Jatim Dibuka: Tak Terlibat G30S/PKI, Minimal Kantongi Dukungan 30 Persen

    Besok Pendaftaran Ketua Golkar Jatim Dibuka: Tak Terlibat G30S/PKI, Minimal Kantongi Dukungan 30 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Jatim, Heri Soegihono mengatakan, pembukaan pendaftaran calon ketua Golkar Jatim dilaksanakan pada Jumat (9/5/2025) pukul 10.00 hingga pukul 17.00 sore.

    Pendaftaran dilakukan di kantor DPD Partai Golkar Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya.

    Heri menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon ketua Golkar.

    Yakni, calon ketua harus aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut, berpendidikan minimal S1 atau sederajat, memiliki prestasi-dedikasi-disiplin-lotalitas dan tidak tercela.

    Kemudian, calon ketua harus memiliki kapabilitas dan akseptabilitas, tidak pernah terlibat G30S/PKI, lulus diklat kader Partai Golkar, telah aktif menjadi pengurus sekurang-kurangnya 1 periode pada tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya dan atau satu tingkat di bawahnya dan atau pernah menjadi pengurus organisasi pendiri dan didirikan di tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya.

    “Calon ketua juga harus didukung sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara dalam bentuk surat dukungan. Jumlah hak suara sebanyak 44. Terdiri dari 38 suara DPD II, 1 suara dari DPP pusat, 1 suara DPD provinsi, 1 suara organisasi sayap (AMPG dan KPPG), 1 organisasi didirikan (Satkar Ulama, Al Hidayah, AMPI, MDI, HWK), 1 suara organisasi pendiri (MKGR, Soksi, Kosgoro 1957) dan 1 suara dewan penasihat,” jelasnya.

    Heri menambahkan, calon ketua juga harus bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif di partai. “Apabila terdapat bakal calon yang akan maju sebagai calon ketua tidak memenuhi kriteria di atas, calon tersebut harus mendapatkan persetujuan Ketua Umum Partai Golkar. Ini sifatnya diskresi,” tuturnya.

    Ketua Panitia Pelaksana atau OC Musda XI, Pranaya Yudha mengundang kepada media agar memantau pendaftaran calon ketua pada besok pagi.

    “Untuk pembukaan Musda XI Golkar Jatim akan dibuka pada Sabtu, 10 Mei jam 1 siang di Hotel Shangri-La Surabaya. Ini even normatif dan gawe rutin. Insya Allah Ketum Golkar Pak Bahlil akan hadir pada pembukaan musda. Ketua-ketua partai parlemen juga akan diundang. Ada 1500 undangan. Gubernur Jatim Bu Khofifah dan Wagub Jatim Mas Emil akan diundang. Mari menyambut kepemimpinan baru di Partai Golkar dengan hati gembira,” pungkasnya.

    Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada tiga nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik latar belakang nama-nama calon yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih). [tok/aje]

  • Jaksa KPK Hadirkan Riezky Aprilia dan Saeful Bahri di Sidang Hasto Kristiyanto Hari Ini – Halaman all

    Jaksa KPK Hadirkan Riezky Aprilia dan Saeful Bahri di Sidang Hasto Kristiyanto Hari Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Persidangan perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kembali bergulir hari ini, Rabu (7/5/2025)

    Dalam sidang beragendakan pemeriksaan saksi kali ini, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan dua pihak.

    “Saksi untuk sidang terdakwa Hasto Kristiyanto, Rabu, eks anggota DPR dari Fraksi PDIP Riezky Aprilia dan kader PDIP Saeful Bahri,” kata Jaksa Budi Sarumpaet dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

    Terungkap sebelumnya bahwa Hasto berjanji akan merekomendasikan Riezky Aprilia untuk posisi Komisioner Komnas HAM atau komisaris BUMN, bila bersedia menyerahkan kursi DPR kepada Harun Masiku. 

    Riezky dan Harun merupakan kader PDIP yang bersaing untuk memperebutkan kursi di Dapil I Sumatera Selatan pada pemilihan legislatif 2019.

    Riezky berhasil meraih suara terbanyak kedua, berhak menggantikan posisi Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia, sementara Harun meraih suara terbanyak keenam tetapi mendapat dukungan dari Hasto untuk menggantikan Nazaruddin.

    Pernyataan ini disampaikan oleh Tim Biro Hukum KPK saat membacakan tanggapan atas dalil dan permohonan Hasto dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (6/2/2025).

    “Pada tanggal 31 Agustus 2019, KPU menetapkan bahwa untuk Dapil DPR Sumsel I, DPP PDI Perjuangan memperoleh 1 kursi dengan calon terpilih atas nama Riezky Aprilia,” kata Tim Biro Hukum KPK.

    Pada 23 September 2019, pengacara PDIP Donny Tri Istiqomah menghubungi Riezky untuk bertemu di kantor DPP PDIP. Namun, Riezky sedang berada di Singapura.

    Hasto kemudian mengutus kader PDIP, Saeful Bahri, untuk menemui Riezky di Shangri-La Orchard Hotel Singapore pada 25 September 2019.

    Saeful menyampaikan pesan dari Hasto kepada Riezky.

    “Diutus dan diperintah oleh pemohon [Hasto] dan meminta kepadanya untuk mengundurkan diri dari caleg terpilih dan akan diberikan rekomendasi menjadi Komisioner Komnas HAM atau Komisaris BUMN,” ujat Tim Biro Hukum KPK.

    Dr. Riezky Aprilia, S.H., M.H. (Kolase Tribunnews/Wikipedia)

    Pengunduran diri Riezky dimaksudkan agar Harun dapat menjadi caleg terpilih dari Dapil I Sumsel, namun Riezky menolak dan menyatakan akan melawan.

    “Mengetahui hal tersebut, pemohon selaku Sekjen PDI Perjuangan tetap mengupayakan agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI dari Dapil I Sumatera Selatan,” kata Tim Biro Hukum KPK.

    Hasto Kristiyanto didakwa menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai caleg pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019–2024. 

    Jaksa KPK Wawan Yunarwanto menyebut, Hasto secara bersama-sama dengan Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku, menyuap Wahyu Setiawan.

    Dalam pembacaan dakwaan, jaksa membeberkan nominal suap ini berjumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta. 

    Selain pasal penyuapan, jaksa juga mendakwa Hasto menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi Harun Masiku sebagai tersangka.

    Perintangan penyidikan ini dengan cara memerintahkan Harun Masiku, melalui penjaga Rumah Aspirasi bernama Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah Wahyu Setiawan ditangkap KPK. 

    “Hasto juga memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK,” kata Jaksa Wawan dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Hasto Kristiyanto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.