Xcloud.id

Tempat Fasum: Shangri-La

  • Jelang Musda XI Golkar Jatim, Sekjen Sarmuji: DPP Ikut Arus Besar Suara

    Jelang Musda XI Golkar Jatim, Sekjen Sarmuji: DPP Ikut Arus Besar Suara

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan, pihaknya akan mendengar arus besar dan aspirasi forum dalam menyalurkan pilihan calon ketua pada forum Musda XI Golkar Jatim, Sabtu (10/5/2025) hari ini.

    DPP juga memiliki 1 hak suara dalam menentukan pilihan ketua provinsi.

    “DPP akan mengikuti arus besar yang ada di Musda. Kita akan menyesuaikan,” kata Sarmuji.

    Sejauh ini, isu aklamasi di tubuh Partai Golkar Jatim memang berembus kencang. Apalagi, anggota DPR RI Ali Mufthi resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua. Ali Mufthi bahkan mengantongi dukungan resmi dari 94 persen atau 41 suara dari total 44 pemilik suara pada forum Musda.

    Ali Mufthi didukung oleh 38 DPD Partai Golkar Kabupaten/kota, ormas pendiri dan yang didirikan oleh Golkar hingga organisasi sayap. Jika mempertimbangkan syarat pencalonan yakni minimal 30 persen, maka nyaris tertutup peluang kemunculan calon lain.

    Meski isu aklamasi berkembang, namun Sarmuji menjamin bahwa Musda Partai Golkar Jatim tetap akan berjalan demokratis. Seluruh aspirasi didengar. Ia tak ingin sebagai parpol, Golkar langsung menunjuk figur untuk menjadi pemimpin tanpa mekanisme.

    “Kalau memang pemilik suara terus mengarahkan dukungan ke satu nama, itu tentu saja bukan proses sekali jadi. Ada proses permusyawaratan dari banyak orang yang mungkin tidak diketahui orang banyak,” tutur Sarmuji yang juga Ketua DPD Golkar Jatim ini.

    Sarmuji membantah jika penentuan calon ketua ini berdasar aturan bahwa harus orang pusat. Anggapan ini muncul lantaran selama beberapa periode terakhir, ketua terpilih merupakan pengurus DPP. “Sebenarnya, ini kebetulan yang berulang saja bukan desain yang pakem,” pungkas Sarmuji.

    Anggota DPR RI, Ali Mufthi mendaftar sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Jatim dengan mengantongi restu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan 41 suara dukungan. Pemilihan ketua dilakukan di Musda XI Golkar Jatim yang akan dibuka di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (10/5/2025) siang.

    Jumlah suara yang diperebutkan sebanyak 44 suara. Yakni, terdiri dari 38 suara DPD II, 1 suara dari DPP pusat, 1 suara DPD provinsi, 1 suara organisasi sayap (AMPG dan KPPG), 1 organisasi didirikan (Satkar Ulama, Al Hidayah, AMPI, MDI, HWK), 1 suara organisasi pendiri (MKGR, Soksi, Kosgoro 1957) dan 1 suara dewan penasihat (wanhat).

    “Alhamdulillah, saya telah mengantongi 41 suara dukungan. Hanya kurang 3 suara saja. Yakni, suara DPP, DPD Provinsi Jatim dan Dewan Penasihat DPD Provinsi Jatim. Saya berjanji akan membawa Golkar menang di Jatim dalam Pemilu 2029,” kata Ali Mufthi usai mendaftar. [tok/beq]

  • Musda XI Golkar Jatim, Kota Malang Condong Aklamasi ke Ali Mufthi

    Musda XI Golkar Jatim, Kota Malang Condong Aklamasi ke Ali Mufthi

    Malang (beritajatim.com) – Jelang Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Jawa Timur, DPD Partai Golkar Kota Malang menyatakan dukungannya terhadap Ali Mufthi sebagai calon Ketua DPD Golkar Jatim. DPD Kota Malang mengindikasikan adanya potensi aklamasi jika tidak ada calon lain yang memenuhi syarat dukungan yang ditentukan.

    Musda XI Golkar Jatim, yang akan dibuka pada Sabtu, 10 Mei 2025, di Hotel Shangri-La Surabaya, diperkirakan akan memperebutkan 44 suara. Suryadi, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kota Malang, mengatakan bahwa Ali Mufthi, yang sudah mendapatkan restu dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia serta dukungan 41 suara, merupakan kandidat yang paling mungkin lolos.

    “Jika hanya ada satu calon yang memenuhi syarat dukungan lebih dari 30 persen, kita akan mendukungnya dan menganggapnya sebagai musyawarah mufakat, yang kemungkinan besar akan berakhir dengan aklamasi,” ujar Suryadi.

    Menurutnya, meskipun Partai Golkar membuka pendaftaran calon Ketua DPD Golkar Jatim, saat ini belum ada calon lain yang siap maju dari Kota Malang. “Kami sedang mengamati dengan cermat. Yang pasti, hingga kini belum ada kader yang diusung untuk maju,” tambah Suryadi.

    Ali Mufthi telah memperoleh dukungan signifikan, dan DPD Golkar Kota Malang cenderung mendukung aklamasi apabila tidak ada pesaing yang memenuhi kriteria dukungan. “Jika ada lebih dari satu calon, mereka harus memenuhi 30 persen dukungan untuk bisa lanjut. Jika tidak, maka hanya satu calon yang akan otomatis diakui,” jelas Suryadi.

    Dengan syarat dukungan minimal 30 persen dan proses pemilihan yang terstruktur, Musda XI Golkar Jatim diprediksi akan mengarah pada proses yang mulus, dengan potensi besar terjadinya aklamasi untuk Ali Mufthi sebagai Ketua DPD Golkar Jatim. [luc/beq]

  • Kantongi Restu Bahlil dan 41 Dukungan, Ali Mufthi Daftar Ketua Golkar Jatim

    Kantongi Restu Bahlil dan 41 Dukungan, Ali Mufthi Daftar Ketua Golkar Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPR RI, Ali Mufthi mendaftar sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Jatim dengan mengantongi restu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan 41 suara dukungan. Pemilihan ketua dilakukan di Musda XI Golkar Jatim yang akan dibuka di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (10/5/2025) siang.

    Jumlah suara yang diperebutkan sebanyak 44 suara. Yakni, terdiri dari 38 suara DPD II, 1 suara dari DPP pusat, 1 suara DPD provinsi, 1 suara organisasi sayap (AMPG dan KPPG), 1 organisasi didirikan (Satkar Ulama, Al Hidayah, AMPI, MDI, HWK), 1 suara organisasi pendiri (MKGR, Soksi, Kosgoro 1957) dan 1 suara dewan penasihat (wanhat).

    “Alhamdulillah, saya telah mengantongi 41 suara dukungan. Hanya kurang 3 suara saja. Yakni, suara DPP, DPD Provinsi Jatim dan Dewan Penasihat DPD Provinsi Jatim. Saya berjanji akan membawa Golkar menang di Jatim dalam Pemilu 2029,” kata Ali Mufthi, Jumat (9/5/2025).

    Ali menegaskan, dirinya akan meneruskan perjuangan Ketua Golkar Jatim M Sarmuji yang sudah baik di Jatim. “Di era Pak Sarmuji, kursi DPR RI asal Jatim, DPRD Jatim dan DPRD kabupaten/kota bertambah. Itu harus saya pertahankan,” tuturnya.

    Menurut catatan beritajatim.com, Ali Mufthi adalah anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Jatim, Heri Soegihono mengatakan, pembukaan pendaftaran calon ketua Golkar Jatim dilaksanakan pada Jumat (9/5/2025) pukul 10.00 hingga pukul 17.00 sore.

    Pendaftaran dilakukan di kantor DPD Partai Golkar Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya.

    Heri menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon ketua Golkar.

    Yakni, calon ketua harus aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut, berpendidikan minimal S1 atau sederajat, memiliki prestasi-dedikasi-disiplin-lotalitas dan tidak tercela.

    Kemudian, calon ketua harus memiliki kapabilitas dan akseptabilitas, tidak pernah terlibat G30S/PKI, lulus diklat kader Partai Golkar, telah aktif menjadi pengurus sekurang-kurangnya 1 periode pada tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya dan atau satu tingkat di bawahnya dan atau pernah menjadi pengurus organisasi pendiri dan didirikan di tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya.

    “Calon ketua juga harus didukung sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara dalam bentuk surat dukungan,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Menteri Maman Abdurrahman Ungkap Sulitnya Hapus Utang 1 Juta UMKM di Perbankan – Halaman all

    Menteri Maman Abdurrahman Ungkap Sulitnya Hapus Utang 1 Juta UMKM di Perbankan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkap sulitnya upaya penghapusan utang sekitar 1 juta UMKM di perbankan.

    Secara detail, ada 1.097.155 debitur dengan total piutang mencapai Rp 14,8 triliun yang akan dihapus utangnya.

    Per 11 April 2025, baru ada 19.375 debitur UMKM yang telah menerima penghapusan utang dengan total nilai mencapai Rp 486,10 miliar.

    Menurut Maman, capaian yang masih jauh dari target tersebut karena penghapusan utang ini memiliki kompleksitas yang luar biasa.

    “Saya pikir tidak ada yang perlu disalahkan atau dijadikan kambing hitam terkait kenapa target ini belum bisa tercapai. Satu hal yang saya mau bilang bahwa kompleksitas melakukan upaya penghapus tagihan ini luar biasa kompleks,” kata Maman ketika ditemui di sela-sela acara Mata Lokal Fest 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Maman menejelaskan ada tiga tantangan yang dihadapi. Dua dari tiga tantangan tersebut telah tertangani contohnya dari sisi regulasi.

    Sementara itu, tantangan dari sisi anggaran juga sudah tertangani setelah Himpunan Bank Negara (Himbara) selesai melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

    RUPS telah rampung membahas soal pengalokasian anggaran kebutuhan penghapus tagihan yang kurang lebih mencapai Rp 14,8 triliun itu.

    Tantangan berikutnya datang dari eksekusinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), ada dua mekanisme untuk melakukan hapus tagih.

    Mekanisme pertama adalah penagihan optimal dan yang kedua adalah mekanisme restrukturisasi.

    Soal mekanisme restrukturisasi ini lah yang menurut Maman perlu dipahami.

    Di dalam usaha mikro, pinjamannya rata-rata sebesar Rp 10 juta, Rp 20 juta, bahkan ada yang Rp 30 juta.

    Menurut Maman, jika yang dilakukan adalah restrukturisasi, biaya untuk melakukan restrukturisasinya lebih besar dari pinjaman utangnya.

    “Artinya menjadi tidak worth it untuk dilakukan restrukturisasi. Makanya di dalam usaha mikro tidak mengenal restrukturisasi,” ujarnya.

    Ini lah yang sedang dicari solusinya oleh semua pemangku kepentingan.

    Dalam revisi undang-undang BUMN yang terbaru, Maman mengatakan telah memasukkan payung hukum yang menyebutkan bahwa penghapus tagihan bagi usaha mikro tidak perlu dilakukan restrukturisasi.

    Upaya hapus tagih cukup melalui Peraturan Menteri BUMN yang disetujui oleh Danantara.

    Maman pun berharap penghapusan utang bagi UMKM ini bisa secepatnya tuntas karena ada kurang lebih 1 juta pengusaha UMKM yang ingin bisa kembali berusaha.

    “Ada kurang lebih satu jutaan orang yang  berharap dapat kesempatan kembali untuk berusaha. Dengan dia masuk dalam kategori kredit bermasalah, dia enggak bisa melakukan aktivitas usaha. Jadi ini yang kami usahakan secepat mungkin,” ucap Maman.

     

  • Pemerintah Bakal Tulis Ulang Sejarah RI, Istilah Dijajah 350 Tahun Munculkan Kesan Inferior – Halaman all

    Pemerintah Bakal Tulis Ulang Sejarah RI, Istilah Dijajah 350 Tahun Munculkan Kesan Inferior – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan rencananya mengubah sejarah RI yang dijajah selama 350 tahun untuk menghapus mental inferior bangsa.

    “Iya, generasi kita kan generasi yang semakin kritis gitu,” ujar Fadli seusai acara Mata Lokal Fest 2025 yang diadakan Tribun Network di Hotel Shangrilla, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Fadli lantas mengajak publik untuk mempertanyakan kembali mengapa negara yang sangat kuat, bisa dijajah selama itu oleh Belanda yang notabenenya bukan negara besar di Eropa pada saat itu.

    Fadli menyatakan ke depannya, sejarah resmi RI soal itu akan mengedepankan sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme.

    “Dalam rangka itu membangkitkan semangat juang kita melawan imperialisme, kolonialisme,” ucapnya.

    Menurut dia  tak seluruhnya wilayah di Indonesia tunduk begitu saja terhadap imperialisme Belanda, melainkan di mana-mana juga terjadi perlawanan.

    Fadli pun menjelaskan bahwa pada fakta sejarahnya, tak seluruh wilayah RI itu dijajah selama 350 tahun lamanya.

    “Karena di mana-mana kan terjadi perlawanan terhadap penjajah sehingga saya kira tidak semuanya (Indonesia dijajah) 350 tahun. Bahkan ada yang mengatakan Indonesia sebenernya tidak pernah dijajah karena Indonesia sendiri kan diproklamasikan 17 Agustus 1945,” kata dia.

    Dia menyebut saat Indonesia merdeka pun, perang yang terjadi yakni perang mempertahankan kemerdekaan karena saat itu Belanda dan sekutu datang lagi dan warga Indonesia melawan untuk mempertahankannya.

    “Menurut saya, kita harus lihat lebih objektif. Bahwa dalam fakta-fakta sejarahnya banyak daerah yang tidak tunduk, yang bahkan melawan hingga akhir dan bahkan hanya beberapa tahun, bahkan ada yang tidak pernah dijajah sama sekali,” tandasnya.

    Ajang Mata Lokal Fest 2025

    Puncak Mata Lokal Fest 2025 Tribun Network digelar pada 8 Mei 2025 di Shangri-La, Jakarta. 

    Mata Lokal Fest 2025 hadir dengan tajuk “Cutting Edge for Local Sustainability” sebagai upaya translasi nilai-nilai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke akar rumput, khususnya komunitas dan UMKM lokal.

    Agenda besar Mata Lokal Fest 2025 terdiri dari SUMMIT, AWARD, dan FESTIVAL. 

    Sesi SUMMIT kemarin menghadirkan deretan pembicara dan keynote speakers yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita – Menteri Perindustrian RI, Fadli Zon – Menteri Kebudayaan RI, Maman Abdurrahman – Menteri UMKM RI,  Pramono Anung – Gubernur Daerah Khusus Jakarta, dan Miklos Gaspar – Direktur UNIC Jakarta.

    Masing-masing tokoh membahas materi yang relevan dengan topik keberlanjutan secara komprehensif.

    Selain SUMMIT, ajang penghargaan Mata Lokal Award 2025 juga menganugerahkan karya, lembaga, brand, maupun individu terbaik berdampak yang mendedikasikan diri pada keberlanjutan dan ekonomi sekitar. 

    Selain itu, tahun ini juga menjadi debut LOCAL ACE.

    Para sosok individu inspiratif yang telah menominasikan gerakan dan aksi perubahan mempresentasikan karya dan berbagi cerita penuh makna kepada khalayak luas. 

    Mata Lokal Fest 2025 menjadi momen bertemu dan berkolaborasi antar stakeholders untuk bersama mewujudkan cita-cita tujuan pembangunan berkelanjutan. 

    Saatnya menjadi saksi karya-karya terbaik berkelanjutan di Mata Lokal Fest 2025.

    Kunjungi matalokalfest.com untuk pelajari info selengkapnya.
     

     

  • Menteri UMKM Maman Abdurrahman Bakal Hadiri Persidangan Toko Mama Khas Banjar – Halaman all

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman Bakal Hadiri Persidangan Toko Mama Khas Banjar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman bakal menghadiri persidangan kasus yang menimpa Toko Mama Khas Banjar di Pengadilan Negeri Banjarbaru.

    Mama Khas Banjar merupakan UMKM asal Kalimantan Selatan yang tengah bermasalah dengan hukum. Sang pemilik, Firly Norachim, sempat ditahan Polda Kalsel.

    Kasus yang menjerat Firly berawal dari produk yang dijual di Toko Mama Khas Banjar, yang diduga tidak mencantumkan label kedaluwarsa. Perkara ini pun menjadi perhatian publik, bahkan sempat ada aksi unjuk rasa di Kejari Banjarbaru.

    Terdakwa Firly Norachim pun didakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    Maman mengatakan bahwa ia telah mengirimkan tim hukum dari Kementerian UMKM untuk mendukung kasus ini. Pada 14 Mei nanti, Ia menyatakan akan hadir langsung di persidangan dan menjadi amicus curiae.

    Amicus Curiae adalah sebuah istilah latin yang berarti “Friends of The Court atau Sahabat Pengadilan.

    Amicus curiae ini bisa disebut sebagai pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dan bisa memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan.

    “Saya sendiri menjadi amicus curiae akan diterima oleh hakim pengadilan. Insyaallah nanti tanggal 14 Mei saya hadir di Banjarbaru,” kata Maman ketika ditemui di sela-sela acara Mata Lokal Fest 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Dalam sidang pengadilan Toko Mama Khas Banjar, Maman ingin mencoba meyakinkan dan mendorong para hakim agar melihat kasus ini tidak hanya sekadar dari perspektif penegakan hukum, tetapi dari aspek pembinaan.

    Ia menyampaikan, Kementerian UMKM dan Polri sebenarnanya telah menjalin kerja sama, di mana salah satu poinnya menegaskan bahwa jika terdapat permasalahan yang melibatkan pengusaha mikro di daerah, pendekatan pembinaan akan menjadi prioritas utama.

    Jadi, bukan aspek penegakan hukumnya yang dikedepankan, tapi aspek pembinaan.

    Contoh pembinaan itu seperti jika ada UMKM yang belum mengurus sertifikat kadaluwarsa, mereka akan dibina cara bagaimana mendapatkannya.

    “Misalnya aparatur penegak hukum, yang tadinya sebagai penegak hukum, berubah mengambil posisi sebagai pembinaan untuk mengajarkan atau memberikan mitigasi edukasi kepada usaha-usaha mikro,” ujar Maman.

    Di saat yang bersamaan, ia mengimbau kepada seluruh pengusaha UMKM jangan juga berlindung di balik kata pembinaan itu.

    Para pengusaha UMKM diminta sudah mulai mempersiapkan diri untuk lebih taat hukum dengan mempersiapkan perizinan yang ada.

    “Sulit? Ya. Maka dari itu hadirnya kami Kementerian UMKM, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten, untuk mencoba menjadikan ini sebagai momentum pembelajaran kita semua,” ucap Maman.

    Sebagai informasi, saat ini Toko Mama Khas Banjar, yang dikenal sebagai tempat perbelanjaan oleh-oleh khas Kalimantan Selatan, telah resmi tutup pada 1 Mei 2025 setelah Firli Norachim terjerat kasus hukum.

    Penutupan toko disampaikan oleh istrinya, Ani, yang kini mengurus anak mereka yang masih balita sambil menghadapi proses hukum sang suami.

    Ani mengaku keputusan menutup usaha yang dibangun bersama suaminya bukanlah hal mudah.

    “Mental kami hancur, kami trauma, apalagi suami saya yang merupakan tulang punggung usaha ini ditahan. Jujur saja saya ketakutan, karena tidak mudah bagi saya untuk mengelola usaha ini seorang diri,” kata Ani dalam keterangannya yang diterima pada Rabu (7/5/2025).

     

  • Produksi Beras Berlimpah, RI Berencana Ekspor ke Malaysia

    Produksi Beras Berlimpah, RI Berencana Ekspor ke Malaysia

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) meyakini produksi beras akan melampaui 34 juta ton tahun ini. Dengan begitu, Indonesia dapat melakukan ekspor ke negara lain.

    Berdasarkan ramalan dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture), produksi beras Indonesia tahun ini akan mencapai 34,6 juta ton. Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian mengatakan, angka itu lebih dari kebutuhan dalam negeri 31 juta ton/tahun.

    “Kalau kita lihat ramalan atau perhitungan dari teman-teman dari USDA itu bahwa Indonesia tahun 2025 ini akan memproduksi sekitar 34,6 juta ton beras. Artinya sudah lebih dari kebutuhan nasional kita yang hanya 31 juta ton. Nah kemarin (tahun lalu) pas-pasan, enggak ada untuk stok. Tapi kami berkeyakinan ini lebih dari yang ini (jumlah produksi beras),” kata dia dalam acara Cutting Edge For Local Sustainability di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

    Sam mengatakan ramalan yang dirilis oleh USDA berpatokan dengan kondisi pertanian Indonesia tahun lalu. Sementara saat ini berbagai upaya menggenjot produksi terus dilakukan pemerintah.

    “Sekarang kita sudah ada irigasi yang bersatu dengan PU dan seterusnya, meningkatkan pompanisasi. Jadi harusnya bisa lebih dari ini. Kami optimis ya. Gudang Bulog pun cukup penuh,” lanjutnya.

    Ia menyebut, saat ini stok cadangan beras Indonesia telah mencapai 3,5 juta ton. Seiring dengan kenaikan produksi, stok cadangan beras dalam dua minggu ke depan akan mencapai 4 juta ton.

    “Kemarin sudah ada pengumuman 3,5 juta ton (stok cadangan beras). Dalam dua minggu ke depan stok di Bulog, beras di Bulog akan mencapai 4 juta ton Pak. Ini tertinggi selama Indonesia berdiri,” ungkapnya.

    RI Mau Ekspor Beras ke Malaysia

    Dengan stok yang melimpah, Indonesia diprediksi dapat melakukan ekspor. Salah satu negara yang telah meminta beras dari Indonesia adalah Malaysia.

    “Malaysia sekarang sudah datang Menterinya ke kami untuk minta impor beras dari kita. Tetapi waktu itu Pak Menteri (Mentan Andi Amran Sulaiman) menyampaikan bahwa pada saat ini kami masih memiliki kebutuhan dalam negeri, stok kami cukup, nanti pada akhir tahun kemungkinan akan bisa kirim. Kalau kita sudah aman semuanya,” kata Sam.

    Sam mengatakan saat ini lahan sawah yang akan menjadi stok ekspor ke Malaysia, di Kalimantan Barat. Luasan lahannya mencapai ribuan hektare.

    “Karena kita akan kerja sama di Kalimantan Barat. Ada kerjasama di Kalimantan Barat (dengan) Malaysia. Jadi khusus untuk ngirim ke Malaysia, jumlahnya belum, masih kita bicarakan.Tapi luasnya ratusan ribu hektare kita siapkan,” pungkasnya.

    (ada/rrd)

  • Pemerintah Belum Kepikiran Kasih Insentif Mobil Hidrogen

    Pemerintah Belum Kepikiran Kasih Insentif Mobil Hidrogen

    Jakarta –

    Pemerintah belum berencana memberikan insentif untuk mobil bertenaga hidrogen. Alasannya, mobil ramah lingkungan ini belum banyak digunakan di Indonesia.

    “Oh belum ada. Insentif mobil hidrogen belum ada. Teknologinya saja kan masih belum,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita usai acara Mata Lokal Fest 2025 di Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Namun Agus menilai pengembangan mobil hidrogen bisa menjadi salah satu alternatif kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Karena itu bisa saja ke depan pemerintah akan mengeluarkan insentif untuk mobil hidrogen ini jika memang diperlukan.

    “Sejak enam tahun yang lalu saya ditunjuk sebagai Menperin, bagi kami semua teknologi otomotif itu kami persilakan untuk berkembang di Indonesia dengan catatan dia bisa menunjukkan semakin lama semakin ramah lingkungan,” terang Agus.

    Menurut Agus masing-masing teknologi bahan bakar kendaraan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai contoh Agus mengatakan mobil dengan teknologi Internal Combustion Engine (ICE) alias berbahan bakar minyak (BBM) bisa lebih ramah lingkungan dari yang ada sebelumnya.

    Kemudian dibanding kendaraan hidrogen, mobil hybrid yang ramah lingkungan sudah lebih dulu berkembang di Indonesia, bahkan penjualannya mencapai ribuan unit per bulan.

    “Jadi intinya semua teknologi otomotif di mata Kemenperin itu terbuka selama dia menunjukkan progres menuju ramah lingkungan,” ucap Agus.

    Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan insentif untuk kendaraan hidrogen diberikan jika sudah ada investor yang masuk. Saat ini, hidrogen sebagai pengganti bensin sedang dikembangkan.

    “Kita lagi tanya siapa yang masuk, siapa yang melakukan investasi. Kita minta proposal mereka. Kalau itu oke, kita akan jalankan,” kata Bahlil dalam acara Global Hydrogen Ecosystem 2025 Summit & Exhibition yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Centers (JCC), Selasa (15/4/2025).

    Menurut Bahlil pemberian insentif nanti akan seperti investor untuk kendaraan listrik. Contohnya ketika Hyundai membangun pabrik mobil listrik di Karawang, Jawa Barat.

    “Sama dengan dulu ketika Hyundai ingin membangun pabrik mobil listrik di Karawang, Jawa Barat. Itu pertama kali. Waktu itu saya masih Menteri Investasi dan saya pikir modusnya akan seperti juga dengan mobil hidrogen. Tinggal kita lihat, variabel mana yang pemerintah hadir untuk memberikan insentif agar visibel ketika dia melakukan investasi,” kata Bahlil.

    Tonton juga “Pemerintah Beri Rp 265,6 T untuk Insentif PPN Bahan Pokok-Pendidikan” di sini:

    (igo/hns)

  • Pramono ke ASN Lawan Aturan Pakai Transportasi Umum: Jangan Harap Naik Jabatan!

    Pramono ke ASN Lawan Aturan Pakai Transportasi Umum: Jangan Harap Naik Jabatan!

    Jakarta –

    Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta wajib berangkat kerja menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Kebijakan ini merupakan perintah langsung dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Pramono juga memastikan ada sanksi bagi ASN yang tidak patuh aturan tersebut.

    “Bagi siapapun yang melakukan pelanggaran ini selama era kepemimpinan saya minimal 5 tahun ke depan, jangan berharap naik jabatan. Jangan berharap naik jabatan,” ujarnya dalam Mata Lokal Fest 2025 di Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Pramono menegaskan telah memerintahkan petugas keamanan menegur ASN Pemprov DKI Jakarta yang tetap membawa kendaraan pribadi ke tempat kerja. Ia juga memerintahkan security untuk mengusir ASN yang membandel.

    “Bahkan semua yang masih melanggar, ada di beberapa tempat bawa mobilnya, langsung ditegur oleh satpamnya. Dulunya mereka gak berani, sekarang mereka berani karena apa? Saya perintahkan kepada semua wali kota, bilangin sekuritinya, mengusirnya atas nama gubernur DKI Jakarta,” jelas Pramono.

    Pramono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga memberi pengecualian untuk beberapa kondisi, misalnya ASN perempuan yang sedang hamil. Ia menyebut kebijakan itu lahir demi memberi perubahan di Jakarta dari hal yang sifatnya mendasar.

    Pada minggu pertama penerapan ASN wajib naik transportasi umum, tingkat kepatuhannya mencapai 96%. Adapun aturannya ditetapkan dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025.

    Tonton juga “Ragam Pendapat ASN soal Kebijakan Naik Transum Tiap Rabu” di sini:

    Saksikan Live DetikPagi :

    (ily/hns)

  • Pramono Bukan-bukaan Masalah Utama Jakarta, Singgung Kaya & Miskin

    Pramono Bukan-bukaan Masalah Utama Jakarta, Singgung Kaya & Miskin

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berbicara ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin di Jakarta. Menurut Pramono kondisi itu menjadi salah satu persoalan utama Jakarta.

    Populasi Jakarta saat ini tercatat sebesar 10,8 juta jiwa. Namun jumlahnya bertambah menjadi 14 juta jiwa di pagi dan siang hari karena ada tambahan warga luar kota yang bekerja ke Jakarta.

    “Karena persoalan di Jakarta paling utama Persoalan utama di Jakarta adalah yang merah, gini ratio. Karena apa? Perbedaan kaya dan miskin di Jakarta adalah yang nomor satu. Sehingga dengan demikian populasi Jakarta kalau malam hari begini, yang menjadi penduduk Jakarta itu kurang lebih 10,8 juta. Pagi hari, siang hari tambah 3,5 juta. Jadi kurang lebih hampir 14 juta,” ujar Pramono dalam Mata Lokal Fest 2025 di Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Untuk mengatasi persoalan itu, Pramono menjalankan beberapa program prioritas. Salah satunya memberi bantuan di sektor pendidikan, khususnya untuk masyarakat kategori tidak mampu.

    Saat ini 707.622 siswa sudah menerima Kartu Jakarta Pintar dan mendapatkan Rp 300 ribu per bulan. Ada juga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul untuk 15 mahasiswa untuk jenjang S1 sampai S3.

    “Maka inilah yang menjadi program saya yang utama dan terutama di awal-awal pemerintahan saya. Sehingga dengan demikian secara sungguh-sungguh saya sekarang mencoba untuk menekan gini ratio,” jelas Pramono.

    Lalu sekitar 6.600 ijazah yang sebelumnya tertahan di sekolah kini berhasil diputihkan. Dengan begitu siswa pemilik ijazah tersebut bisa mendapatkan kembali haknya.

    Meski ada kekurangan, kata dia, untuk aspek-aspek lainnya Jakarta masih unggul atas wilayah lain. Apalagi APBD untuk tahun ini menyentuh Rp 91 triliun sehingga kemampuan Pemda untuk membangun masih cukup kuat.

    “Tetapi dibandingkan dengan daerah lain, yang lainnya hampir semuanya Jakarta itu nomor satu. APBD di Jakarta sekarang ini di tahun 2025 adalah Rp 91 triliun. Sehingga dengan demikian kemampuan Jakarta untuk membangun itu masih cukup kuat,” tutur Pramono.

    (ily/hns)