Xcloud.id

Tempat Fasum: Shangri-La

  • Permudah Mobilisasi Masyarakat, Pemprov DKI Bakal Bangun JPO dari Shangri-La ke Stasiun BNI City

    Permudah Mobilisasi Masyarakat, Pemprov DKI Bakal Bangun JPO dari Shangri-La ke Stasiun BNI City

    JAKARTA – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan membangun jembatan penyeberangan orang (JPO) untuk menghubungkan Hotel Shangri-La dengan Stasiun BNI City, Jakarta Pusat.

    Rencana pembangunan JPO tersebut menjadi bagian dari penguatan integrasi transportasi publik di kawasan Dukuh Atas, khususnya akses menuju Stasiun BNI City yang melayani kereta bandara dan KRL.

    “Pembangunan JPO itu nanti pemerintah provinsi. Kemarin Pak Gubernur menyampaikan akan menyiapkan JPO dari BNI ke Shangri-La,” kata Dudy di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 1 Oktober.

    Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana untuk mengembangkan kawasan integrasi transportasi publik di Dukuh Atas. Nantinya, di kawasan tersebut akan terintegrasi empat moda  transportasi publik dan targetnya rampung pada 2027 mendatang.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan di kawasan Dukuh Atas akan terintegrasi empat moda transportasi publik yakni Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL) dan kereta bandara.

    “TOD Dukuh Atas nantinya akan mengintegrasikan empat moda transportasi berbasis kereta, sehingga memberi kenyamanan lebih bagi masyarakat,” tuturnya dalam media briefing, di Jakarta, Selasa, 30 September.

    Dudy mengatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap pengembangan kawasan integrasi transportasi publik di kawasan Dukuh Atas bisa rampung pada 2027.

    “Kami sebagai regulator mendukung apa yang menjadi rencana dari Pemerintah Provinsi DKI agar ini bisa segera terwujud,” katanya.

    Di sisi lain, Dudy juga memastikan Stasiun Karet tidak akan ditutup. Rencananya, kata Dudy, stasiun tersebut nantinya akan disambungkan dengan Stasiun BNI City.

    “Ini kami sampaikan setelah kami melakukan beberapa kali perbicaraan dengan KAI, dan juga waktu itu saya ingat dengan Pak Erick pada saat masih menjabat Menteri BUMN, Karet itu tidak akan ditutup, tapi akan disambungkan dengan stasiun BNI City,” katanya.

    Saat ini, kata Dudy, memang sudah tersedia koridor untuk menghubungkan Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City. Namun, masih diperlukan pembangunan kanopi agar pengguna lebih nyaman. Karena itu, dia meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk membangun.

    “Kanopi itu sudah dibangun di sisi selatan, sisi selatan itu sudah dibangun kanopi, itu menghubungkan dari Karet ke BNI City. Nah kemarin saya minta supaya yang utara juga dibangun, sehingga pengguna tidak perlu crossing (menyeberang) lintasan sebidang,” jelasnya.

    Dudy juga bilang sudah tersedia fasilitas mesin tiket untuk tap in dan tap out di bagian sisi selatan. Ke depan, sambung dia, kereta akan berhenti di Stasiun Sudirman, dan pengguna yang masuk melalui Karet tetap dapat naik kereta melalui Stasiun BNI City atau Sudirman.

    “Kalau yang sisi selatan itu sudah tersedia ticketing dan segala macam ya, jadi nantinya kereta itu akan berhenti di Sudirman, tapi teman-teman yang biasa naik, masuk dari Karet itu bisa dengan mudah mengaksesnya, jadi kita tidak tutup, bisa masuk dari Karet,” ujarnya.

    Selain itu, Dudy bilang, untuk memudahkan mobilisasi pengguna, akan ada fasilitas penyeberangan di depan Hotel Shangri-La agar pengguna tidak perlu berputar terlalu jauh untuk menyeberang.

    “(Nanti akan ada) penyeberangan ya, itu di depan Shangri-La, dari sisi selatan menyebrang sungai itu ke depan Shangri-La. Biar juga kalau ada yang bekerja di sekitar situ tidak perlu menyebrang, berputar terlalu jauh,” ujarnya.

  • Sidoarjo Terima Bantuan 7.223 Sambungan Rumah Jaringan Gas Bumi dari Kementerian ESDM

    Sidoarjo Terima Bantuan 7.223 Sambungan Rumah Jaringan Gas Bumi dari Kementerian ESDM

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kabupaten Sidoarjo mendapatkan bantuan distribusi jaringan gas bumi sebanyak 7.223 sambungan rumah (SR) dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Bantuan tersebut diserahkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ditjen Migas dan 15 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, yang berlangsung pada Kamis (18/9/2025) di Hotel Shangri-La, Jakarta.

    Bupati Sidoarjo, H. Subandi, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan tersebut, yang akan memudahkan masyarakat dalam mengakses energi yang lebih murah dan efisien. “Alhamdulillah Kabupaten Sidoarjo mendapat bantuan sebanyak 7.223 SR untuk dua kecamatan, yakni Waru dan Candi. Ini langkah besar untuk masyarakat agar bisa merasakan energi yang lebih murah,” ucap Bupati Subandi.

    Bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan distribusi gas bumi secara merata di Indonesia. Dari Provinsi Jawa Timur, selain Kabupaten Sidoarjo, hanya Kabupaten Gresik yang juga menerima bantuan jaringan gas bumi. Secara keseluruhan, Ditjen Migas menyalurkan bantuan untuk 115.264 sambungan rumah di seluruh Indonesia.

    Jaringan gas bumi yang diterima Sidoarjo akan dibangun di dua kecamatan, yaitu Waru dan Candi. Bupati Subandi menyampaikan bahwa penggunaan gas bumi jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan LPG 3 kg. Sebagai contoh, dalam satu bulan, warga yang menggunakan jaringan gas hanya membutuhkan biaya sekitar Rp 34.000. Sementara jika menggunakan LPG, bisa menghabiskan hingga enam tabung LPG 3 kg.

    “Bagi masyarakat yang mendapat bantuan ini, ayo bersama-sama mengelola dengan baik agar berjalan lancar, dan semoga ke depan mampu menopang perekonomian Sidoarjo,” jelas Bupati Subandi.

    Laode Sulaeman, Dirjen Migas, menjelaskan bahwa pengerjaan proyek jaringan gas bumi ini akan dimulai pada November 2025 melalui skema kontrak. Ia berharap pemerintah daerah segera menyiapkan berbagai aspek teknis dan administratif agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

    “Keberadaan jaringan gas bumi ini bukan hanya untuk menekan biaya energi rumah tangga, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi energi nasional menuju sumber energi yang lebih bersih, murah, dan berkelanjutan,” kata Laode Sulaeman.

    Pemerintah pusat pun terus mendorong pemanfaatan energi bersih dan efisien melalui distribusi jaringan gas bumi ke rumah tangga di seluruh Indonesia. [isa/suf]

  • China Kumpulkan Sekutunya, Bentuk Tatanan Global Saingi AS

    China Kumpulkan Sekutunya, Bentuk Tatanan Global Saingi AS

    Beijing –

    Forum Xiangshan adalah pertemuan keamanan internasional tahunan pertama di Beijing, yang digelar sejak dimulainya masa jabatan kedua Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Acara ini menjadi bagian dari rencana China untuk memperkuat proyeksi kekuatan barunya dalam “menegakkan tatanan internasional.”

    Forum yang digelar pada 17–19 September 2025 tersebut, secara luas dianggap sebagai respons China atas Dialog Shangri-La, sebuah forum keamanan tahunan bergengsi di Asia yang digelar di Singapura. Dialog Shangri-La biasanya dihadiri pejabat setingkat menteri dari negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya.

    “AS lebih suka Dialog Shangri-La. China lebih suka Forum Xiangshan,” kata Raymond Kuo, seorang pakar politik senior yang fokus dalam topik Asia Timur di lembaga penelitian RAND, AS. “Preferensi itu terlihat dari siapa yang mereka kirim.”

    Pada Forum Xiangshan tahun 2025 ini, Amerika Serikat hanya mengirim atase pertahanan dari kedutaannya di Beijing. Perwakilan ini merupakan tingkat delegasi yang lebih rendah dibanding tahun 2024, ketika pemerintahan Trump mengirim wakil asisten menteri pertahanan.

    Pada Juni 2025, Menteri Pertahanan China Dong Jun absen dari Dialog Shangri-La. Ini merupakan kali pertama sejak tahun 2019, pejabat pertahanan tertinggi Beijing tidak hadir di forum tersebut.

    Kepada DW, Raymond Kuo mengatakan bahwa China melakukan semacam “forum shopping”, berupaya menciptakan sistem terpisah dan mengajak negara lain untuk bergabung.

    Level pejabat yang dikirim AS dan China ke forum-forum tersebut, kata Raymond Kuo, menunjukkan seberapa penting negara-negara lain menilai forum itu, di tengah meningkatnya rivalitas dua ekonomi terbesar dunia ini.

    Niat China bentuk tatanan global alternatif

    Menurut kantor berita Xinhua, sekitar 1.800 perwakilan dari 100 negara, termasuk pejabat, militer, dan akademisi hadir dalam Forum Xiangshan 2025.

    Topik utama dalam agenda resmi mencakup soal “tata kelola keamanan global, kerja sama keamanan Asia-Pasifik, menjaga tatanan internasional pascaperang, dan pembangunan perdamaian regional.”

    Narasi tersebut sejalan dengan upaya Beijing untuk memperluas pengaruhnya lewat sejumlah ajang internasional belakangan ini, yang digelar di wilayah China, termasuk Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (KTT SCO) dan parade militer besar pada awal September 2025 ini.

    Di KTT SCO awal September 2025, Presiden Xi Jinping bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi, sebelum kemudian menjamu Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam parade militer. Tampilnya kerja sama keamanan antara China dan sekutu utamanya diperkirakan juga akan terlihat di Forum Xiangshan.

    “Xi Jinping akan menekankan persatuan dengan Rusia, Korea Utara, dan mungkin Iran untuk menyampaikan pesan bahwa ada kelompok yang mampu melawan pengaruh global AS,” kata Elizabeth Freund Larus, seorang peneliti senior di Pacific Council.

    Cari dukungan “Global South” dan contohkan India

    Narasi Beijing soal tatanan dunia baru utamanya ditujukan ke negara-negara Selatan, seperti Vietnam, Malaysia, Brasil, dan Nigeria. Negara-negara tersebut mengirim perwakilan pertahanan dengan jabatan lebih tinggi ke Forum Xiangshan.

    Raymond Kuo mengatakan Xi Jinping berusaha menampilkan citra China sebagai “mediator yang dapat dipercaya” untuk negara-negara Selatan dan menjadikan hubungannya dengan India sebagai contoh.

    Terlepas dari hubungan China dan India yang memburuk sejak bentrokan perbatasan mematikan pada 2020, pertemuan Modi dengan Xi Jinping di KTT SCO awal September 2025 ini bisa menguntungkan Beijing.

    “Pada titik tertentu, China sudah mengatakan: ‘Ya, kita mungkin punya perbedaan, bahkan konflik wilayah, tetapi kita tetap bisa menangani dan menyelesaikan isu keamanan regional lebih baik daripada Amerika Serikat’,” papar Raymon Kuo.

    Namun, meski menekankan multilateralisme, para pengamat menilai China masih lebih menyukai perjanjian bilateral dengan negara-negara Selatan. China, kata Raymond Kuo, mungkin akan meluncurkan inisiatif atau memberi rincian proposal dari KTT SCO, tetapi kesepakatan nyata tampaknya terbilang kecil.

    Rivalitas AS-China di Asia

    Forum Xiangshan juga memberi gambaran tentang cara AS dan China dalam menjalankan diplomasi militer di masa depan.

    Menurut Freund Larus, pilihan delegasi AS “menunjukkan bahwa diskusi sebenarnya terjadi lewat jalur belakang, bukan di depan kamera.”

    Menjelang Forum Xiangshan, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth berbicara lewat telepon dengan Menteri Pertahanan China Dong Jun. Mereka menekankan pentingnya menjaga saluran komunikasi militer terbuka dan menegaskan kepentingan nasional masing-masing.

    Dalam percakapan itu, Dong Jun memperingatkan bahwa “upaya penahanan atau pencegahan terhadap China tidak akan berhasil”, serta menentang campur tangan AS di Laut China Selatan dan Taiwan, sebuah negara demokrasi yang punya pemerintahan sendiri tapi diklaim Beijing sebagai wilayahnya.

    Pete Hegseth menegaskan kalau AS “tidak mencari konflik dengan China”, tetapi menekankan bahwa negaranya memiliki “kepentingan strategis di Asia-Pasifik.”

    “Jika ada dialog bilateral dengan Beijing, Washington tidak merasa perlu masuk ke China untuk melakukannya,” kata Ying-Yu Lin, seorang profesor di Universitas Tamkang, Taiwan.

    Pada September 2025, kapal induk terbaru China, Fujian, terlihat melintas di Selat Taiwan menuju Laut China Selatan. Mobilisasi ini kemudian disebut Beijing sebagai “bagian dari latihan penelitian dan pelatihan.”

    Sementara itu, AS dan Jepang menggelar latihan militer bersama, termasuk pengerahan sistem rudal jarak menengah, Typhon, di Jepang. Kemudian, latihan militer ini dikritik China dan Rusia karena dianggap meningkatkan ketegangan militer di kawasan tersebut.

    Para pengamat memperkirakan Beijing akan terus menggunakan forum seperti ini untuk mempromosikan narasi perdamaian, mulai dari perang Ukraina hingga Laut China Selatan dan Taiwan.

    “Ini garis narasi yang sama yang terus digunakan pejabat China,” kata Larus. “Jangan berharap ada terobosan di sini.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Tezar Aditya

    (nvc/nvc)

  • Buka Bimtek Nasional, OSO Janji Kembalikan Kejayaan Hanura ke Senayan

    Buka Bimtek Nasional, OSO Janji Kembalikan Kejayaan Hanura ke Senayan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum DPP Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) membuka Bimtek Nasional Hanura di Hotel Shangri-La Surabaya, Jumat (12/9/2025) malam. OSO menyampaikan gagasannya untuk mengembalikan kejayaan Hanura kembali ke Senayan.

    OSO meminta semua Anggota DPRD Hanura di seluruh Indonesia untuk memperkuat akar rumput dengan membantu DPC kabupaten/kota membentuk ranting di desa-desa/kelurahan. Dengan adanya pengurus ranting, maka suara Hanura bisa kembali meningkat.

    “Sangat penting membentuk ranting, kekuatan itu ada di bawah, bukan di atas. Jadi, kekuatan-kekuatan sebuah partai itu di bawah bukan di atas. Di atas itu hanya memerintahkan, tapi suara itu kan di bawah,” tegas OSO.

    OSO menargetkan tahun 2026 pengurus Ranting Hanura di seluruh desa/kelurahan Indonesia sudah terbentuk. Hal itu akan jadi modal kuat Hanura menyongsong Pemilu 2029.

    “Jadi, itu sebabnya saya yakin persiapan-persiapan seperti ini perlu dilakukan berkelanjutan dalam konteks antara DPD provinsi, DPC kabupaten/kota, PAC, ranting harus satu kesatuan,” tambahnya.

    OSO juga berharap Anggota DPRD Hanura bisa menyatukan pandangan-pandangan tentang filosofi politik Indonesia. Apalagi, banyak Anggota DPRD Hanura yang masih baru.

    “Harapannya begini, semakin hari mereka semakin menghayati apa yang diatur dalam Bimtek. Ini Bimtek programnya Kemendagri untuk menyatukan pandangan-pandangan tentang bagaimana filosofi politik bangsa Indonesia. Ini sangat penting, terutama bagi kader kita yang baru masuk DPRD itu membutuhkan masukan dari profesional menyangkut kepentingan negara,” jelasnya.

    “Jadi, Bimtek ini sangat perlu untuk mereka di daerah yang tergabung dalam kelompok ini. Bagaimana menyatukan pikiran-pikiran pemerintah di dalam melaksanakan UU tentang mekanisme kerja DPR, supaya tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya. DPR kita nggak boleh menyimpang, tagline kita berpihak ke daerah. Maka dari itu juga kita turun ke daerah agar tahu kondisi daerah,” tandasnya.

    Bimtek Nasional Hanura di Surabaya diikuti 189 anggota DPRD tingkat provinsi, kabupaten/kota dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. (tok/ian)

  • Lantik Pengurus Hanura Jatim, OSO: Gagal Bentuk PAC dan Ranting, Saya Copot!

    Lantik Pengurus Hanura Jatim, OSO: Gagal Bentuk PAC dan Ranting, Saya Copot!

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum DPP Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) melantik sebanyak 65 orang pengurus DPD Partai Hanura Jawa Timur periode 2025-2030 di Hotel Shangri-La Surabaya, Jumat (12/9/2025) malam.

    “Saya akan mulai memperhatikan DPC-DPC. Saya minta pengurus ranting dan PAC harus sudah diselesaikan 2026 nanti. Kalau tidak mampu, otomatis akan saya ganti. Menjadi pengurus itu harus memperhatikan kepentingan rakyat yang kita janjikan. Jangan ada dusta di antara kita,” tegas OSO.

    Menurut OSO, Jatim adalah daerah yang panas. “Panas bukan karena matahari, tapi daerah yang mampu membangkitkan semangat juang. Ada Bung Tomo dan Bung Karno di sini,” katanya.

    OSO berpesan ke kader agar mengawal program pemerintahan Prabowo Subinto-Gibran Rakabuming Raka hingga Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di Jatim.

    “Insya Allah (mengawal program Khofifah-Emil). Kita serahkan ke yang memimpin Jatim,” ujarnya.

    OSO juga meminta kader Hanura Jatim bekerja keras mempersiapkan mesin partai untuk Pemilu 2029 terlebih untuk memperkuat kader di akar rumput.

    “Harapannya, pengurus termasuk Masteng (Ketua Hanura Jatim 2020-2025, sekarang Ketua Dewan Penasihat DPD) harus bisa bertanggung jawab, berkomunikasi dan bisa membawa organisasi ini menjadi wakil rakyat bukan cuma janji-janji rakyat. Karena daerah yang makmur, baru Indonesia bisa makmur,” jelasnya.

    “Target DPD tentu akan meningkat, dan mesin partai harus siap sampai akar rumput,” tambahnya.

    Sementara itu, Ketua DPD Partai Hanura Jatim Sumarzen memastikan pihaknya akan bekerja keras mengembalikan kejayaan Hanura di Bumi Majapahit.

    “Target kami minimal 62 kursi DPRD kabupaten/kota se-Jatim dan minimal lima kursi DPRD Jatim. Problem utama kita kemarin, kita tidak sampai ke lapisan bawah akar rumput termasuk PAC dan rating. Maka tadi DPP pesan PAC dan rating harus selesai dan digerakkan mulai 2026 nanti,” jelasnya.

    Sumarzen menegaskan, komitmen Hanura mengawal program pemerintahan Prabowo-Gibran dan Khofifah-Emil di Jatim.

    “Siapapun gubernurnya, partai kami mendukung dari partai mana saja. Hubungan baik kami lakukan terus, termasuk komunikasi-komunikasi intens,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Lantik 65 Pengurus Hanura Jatim, OSO Pakai Private Jet Terbang ke Surabaya

    Lantik 65 Pengurus Hanura Jatim, OSO Pakai Private Jet Terbang ke Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) dijadwalkan akan melantik 65 orang pengurus DPD Partai Hanura Jawa Timur periode 2025-2030 di bawah komando Sumarzen Marzuki sebagai ketua pada Jumat (12/9/2025) sore.

    Jajaran pengurus baru ini akan dilantik langsung oleh OSO di Hotel Shangri-La Surabaya. Ada 500 undangan yang akan hadir dalam acara tersebut. Di antaranya dihadiri 65 pengurus DPD Jatim, 114 orang pengurus (KSB) dari 38 DPC Hanura se-Jatim, 27 anggota DPRD kabupaten/kota dari Hanura dan kader simpatisan Hanura.

    “Bapak ketua umum lengkap dengan seluruh pengurus DPP akan hadir. Beliau akan menggunakan private jet menuju Surabaya dan diperkirakan tiba pukul 16.00 sore di Bandara Juanda,” kata Ketua DPD Partai Hanura Jatim, Sumarzen Marzuki kepada wartawan di kantornya Jalan Khairil Anwar Surabaya, Kamis (11/9/2025) malam.

    Dia juga mengundang Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan seluruh ketua parpol tingkat Jatim.

    “Nanti Mas Emil Dardak diundang sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, bukan sebagai Wakil Gubernur,” ujarnya.

    Sumarzen merupakan ketua baru yang terpilih pada forum Musyawarah Daerah atau Musda DPD Partai Hanura Jatim pada awal Juli 2025 lalu.

    Sumarzen merupakan salah satu tokoh di Partai Hanura. Sebelumnya, ia pernah maju sebagai Calon Legislatif DPR RI dari Dapil Jatim 1 yang meliputi Surabaya-Sidoarjo.

    Sumarzen mengungkapkan, sejak rampung Musda, pihaknya langsung menyusun kepengurusan.Sekitar dua bulan, kepengurusan baru akhirnya rampung. Dalam komposisi kepengurusan ia menggandeng berbagai pihak. Termasuk tanpa meninggalkan pengurus periode sebelumnya.

    Sumarzen meyakini, dengan komposisi baru ini, ia optimistis Partai Hanura akan kembali jaya seperti pada beberapa periode lalu.

    Sebab, dari hasil Pemilu 2024 lalu, Partai Hanura tak memperoleh kursi di tingkat DPRD Jatim. Target yang baru, Hanura mengincar kursi DPRD Jatim agar kembali mengantarkan kader ke Gedung Indrapura.

    Target peningkatan kursi juga dicanangkan untuk DPRD kabupaten/kota. Pada 2029, Hanura optimistis meraih 65 kursi DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur.

    “Target ini hampir meningkat 100 persen, karena saat ini Partai Hanura memiliki 27 kursi DPRD kabupaten/kota di Jatim,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Hubungan Bilateral RI-China Masuk Umur 75 Tahun, Kerja Sama Saling Menguntungkan

    Hubungan Bilateral RI-China Masuk Umur 75 Tahun, Kerja Sama Saling Menguntungkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyebut kerja sama investasi dengan China merupakan hubungan yang saling menghargai dan saling menguntungkan dalam 75 tahun terakhir.

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada acara Peringatan 75 Tahun Hubungan Indonesia – China pada Senin (25/8/2025) malam. 

    Ara, sapaannya, menyebut indikasi dari baiknya hubungan investasi kedua negara jelas. Investasi dari kedua belah pihak semakin meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, kunjungan para pemimpin China ke Indonesia dan sebaliknya juga semakin intensif. 

    “Kerja sama-kerja sama, acara bersama juga semakin banyak. Saya pikir ini adalah tanda-tanda hubungan yang saling menghargai, yang saling menguntungkan, dilandaskan saling percaya,” ujarnya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (25/8/2025). 

    Ara menyebut tentunya dari investasi tersebut, Indonesia akan mengedepankan kepentingan nasional. Yaitu bagaimana investasi yang diterima dari Negeri Panda itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi pada periode lalu yakni kuartal II/2025 sebesar 5,12% dibandingkan kuartal II/2024 ditopang oleh melesatnya pertumbuhan investasi. Capaian pertumbuhannya yakni 6,99% dari periode yang sama dari tahun lalu, atau tertinggi sejak kuartal II/2021. 

    Politisi Partai Gerindra itu lalu bercerita bahwa arus penanaman modal China yang masuk ke Indonesia semakin deras setidaknya ditandai dari sektor penghiliran SDA, khususnya nikel. 

    Dia mencontohkan kerja sama investasi hilirisasi nikel untuk ekosistem baterai mobil listrik terintegrasi dari hulu ke hilir, antara CATL dan BUMN PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam. 

    Presiden Prabowo Subianto pada akhir Juni 2025 lalu meresmikan groundbreaking pada proyek tersebut, yang berada di Karawang, Jawa Barat untuk pabrik baterainya, sedangkan pertambangan hingga smelter berlokasi di Maluku Utara. Ara yang ikut menghadiri groundbreaking itu menilai investasi China yang masuk ke Tanah Air semakin masif.

    “Dan di situ saya menyaksikan sendiri, investasi yang cukup besar sudah mulai hadir,” tuturnya. 

    Dalam catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi pada semester I/2026 sebesar Rp942,9 triliun dari target full year Rp1.905 triliun. 

    Kemudian, penciptaan lapangan pekerjaan dari realisasi penanaman modal itu yakni sekitar Rp1,25 juta orang. Dari realisasi Januari-Juni 2025 itu, porsi penanaman modal asing (PMA) yakni sebesar Rp432,6 triliun. 

    China tercatat selalu berada di urutan lima negara dengan PMA terbesar di Indonesia. Terakhir, nilai PMA China pada semester I/2025 yakni sebesar US$3,6 miliar, atau mengalahkan Malaysia US$1,7 miliar dan Jepang US$1,6 miliar.

  • Peringati 75 Tahun Hubungan RI–China, KIKT Inisiasi Tur Darat 5.000 Km Chongqing–Jakarta

    Peringati 75 Tahun Hubungan RI–China, KIKT Inisiasi Tur Darat 5.000 Km Chongqing–Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Komite Tiongkok turut menginisiasi perjalanan darat dari China menuju Indonesia dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-China.

    Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) Garibaldi ’Boy’ Thohir mengatakan perjalanan darat ini bertajuk “AITO Intelligent Drive to Asean” yang dimulai dari Chongqing, China, menuju Jakarta yang ditempuh selama lebih dari dua pekan.

    Boy mengatakan perjalanan darat ini menempuh 5.000 kilometer dari China menuju Indonesia dengan melewati rute Thailand, Malaysia, dan Singapura.

    “Ini merupakan simbol keterhubungan, mobilitas masa depan, dan kolaborasi yang lebih luas di kawasan Asean,” ujar Boy di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Selain menggelar perjalanan darat, Boy mengatakan KIKT juga telah menyelenggarakan rangkaian acara untuk memperingati perayaan 75 tahun hubungan diplomatik RI-China, antara lain penyelenggaraan Indonesia-China Business Reception 2025 yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang.

    Selain itu, KIKT juga menggelar Food Festival Hijriah 2025 dan Kerja Sama Penerbitan Prangko dengan Tema 75 tahun Persahabatan Indonesia–China.

    Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lu Tong menegaskan ulang tahun ke-75 hubungan RI–China menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang, mulai dari mineral penting, infrastruktur, teknologi tinggi, kecerdasan buatan (AI), pendidikan, kesehatan, hingga budaya.

    “Kami sangat bangga dengan peringatan ke-75 hubungan kita. Saya menegaskan kembali komitmen kuat China untuk membawa hubungan ini ke tingkat yang lebih tinggi,” tuturnya.

    Dubes Wang juga mengatakan perjalanan darat ini dilakukan dengan mobil listrik AITO, yang juga menjadi bukti kemajuan industri mobil listrik China.

    “AITO adalah mobil listrik terlaris. Desainnya indah dan klasik, dengan sistem canggih, pengemudian pintar, serta interior mewah. Fakta bahwa mobil ini dikendarai dari Chongqing ke Jakarta menunjukkan kecanggihan teknologi tersebut,” kata Wang.

    Ia menambahkan, mobil listrik asal China kini mampu bersaing di pasar global, dan pemerintah Indonesia juga tengah membangun ekosistem kendaraan listrik dalam negeri.

    “China siap berkolaborasi dalam riset dan pengembangan untuk mendukung tujuan Indonesia di sektor ini,” pungkasnya.

  • Kementerian Imipas Bakal Ajukan Pemberian Amnesti Lagi ke Presiden

    Kementerian Imipas Bakal Ajukan Pemberian Amnesti Lagi ke Presiden

    Kementerian Imipas Bakal Ajukan Pemberian Amnesti Lagi ke Presiden
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi)
    Agus Andrianto
    mengatakan akan ada pemberian
    amnesti
    dari Presiden di tahap berikutnya.
    Agus menyatakan kementeriannya masih memungkinkan untuk mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden.
    “Ya nanti ada tahap berikutnya. Kemungkinan untuk pengajuan kembali amnesti kepada Bapak Presiden,” kata Agus di Shangri-La Hotel, Jakarta, Senin (4/8/2025).
    Agus menjelaskan bahwa pemberian amnesti merupakan langkah hukum yang luar biasa.
    Dia juga menyampaikan bahwa sebanyak 1.178 terpidana yang mendapatkan amnesti sudah bebas pada Sabtu, (2/8/2025).
    “Sudah kemarin hari Sabtu (1.178 terpidana bebas). Kita langsung distribusikan ke wilayah dan sudah jalan,” ujarnya.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo sudah meneken Keputusan Presiden (Keppres) soal amnesti dan abolisi yang juga berkaitan dengan Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong.
    Keppres tersebut berlaku pada 1 Agustus 2025.
    “Nama-nama nanti akan kita buka malam ini juga, karena Keppres-nya berlaku sejak 1 Agustus,” kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di kantornya, Jumat (1/8/2025) malam.
    Dia memperbarui informasi bahwa jumlah penerima amnesti ada 1.178 orang.
    Sebelumnya, pada Kamis (31/7/2025), dia mengatakan jumlah penerima
    amnesti adalah
    1.116 orang.
    “Data terkait dengan amnesti sebagian besar itu berasal dari hampir 99 persen berasal dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” kata dia.
    Banyak nama di dalamnya, termasuk Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP yang menjadi terdakwa kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Fraksi PDIP terkait Harun Masiku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Imipas Wacanakan Lapas Dijaga TNI dan Polisi Cegah Peredaran Narkoba Nasional 4 Agustus 2025

    Menteri Imipas Wacanakan Lapas Dijaga TNI dan Polisi Cegah Peredaran Narkoba Nasional 4 Agustus 2025

    Menteri Imipas Wacanakan Lapas Dijaga TNI dan Polisi Cegah Peredaran Narkoba
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Imigrasi
    dan Pemasyarakatan (Imipas)
    Agus Andrianto
    mewacanakan agar tentara dan polisi menjaga lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) agar peredaran narkoba tidak terjadi di tempat itu.
    “Bila perlu, lapas maupun rutan, terutama yang memiliki potensi kerawanan tinggi terhadap peredaran narkoba, akan kita tempatkan personel TNI atau Polri di dalam melakukan pengamanan,” kata Agus dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Imipas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (4/8/2025).
    Lapas dan rutan
    menjadi tempat rawan peredaran narkoba, maka penjagaannya perlu lebih baik.
    “Termasuk pemeriksaan kepada petugas jaga masyarakat yang melakukan besuk tahanan, sehingga upaya mencegah peredaran narkoba dari dalam lapas ini dapat berjalan dengan baik,” sambungnya.
    Agus juga berharap kerja sama antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Kepolisian tidak berhenti pada nota kesepahaman, tetapi terus mengembangkan kolaborasi.
    Dia mengatakan, tanpa adanya kolaborasi yang baik dengan Polri, tantangan yang akan dihadapi ke depan tidak akan optimal, mengingat Polri merupakan lembaga negara terbesar yang memiliki jaringan yang luas dan kapabilitas yang sudah teruji.
    “Kerja sama ini merupakan tonggak awal yang sangat penting bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai kementerian yang baru di dalam Kabinet Merah Putih dalam membangun sinergi kelembagaan dengan Kepolisian Negara Indonesia,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan mendukung kedua institusi dalam menghadapi permasalahan seperti lonjakan warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia.
    Dia mengatakan, dalam kondisi global saat ini, pemerintah perlu mewaspadai WNA yang masuk ke dalam negeri agar tidak mengganggu stabilitas negara.
    “Kita harus selalu waspada bahwa mereka tidak hanya masuk karena mengungsi atau masuk sebagai wisatawan, namun di satu sisi, mereka juga adalah spionase-spionase yang mungkin didorong oleh suatu negara untuk masuk ke Indonesia untuk mengetahui dan mempelajari bahkan melakukan hal-hal yang tentunya berdampak kepada instabilisasi keamanan dalam negeri,” kata Listyo.
    Terakhir, Listyo mengatakan, kolaborasi dan sinergisitas merupakan kunci kekuatan Polri dan Kementerian Imipas untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi masing-masing.
    “Dan tentunya kita bisa menghadapi berbagai macam permasalahan, termasuk bagaimana kita memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan bangsa kita,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.