Xcloud.id

Tempat Fasum: Shangri-La

  • Jelang Konfercab, PDIP Surabaya Matangkan Persiapan, Agenda Pilih Ketua Baru Digelar Minggu Besok

    Jelang Konfercab, PDIP Surabaya Matangkan Persiapan, Agenda Pilih Ketua Baru Digelar Minggu Besok

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya memfinalisasi persiapan teknis pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan Tahun 2025. Forum tertinggi di tingkat cabang ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu (21/12/2025) di Hotel Shangri-La, Surabaya, dengan agenda utama pemilihan kepengurusan baru.

    Guna memastikan kelancaran acara, DPC menggelar rapat koordinasi bersama seluruh jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) se-Kota Surabaya, Jumat (19/12/2025). Konsolidasi ini difokuskan pada pemahaman teknis dan substantif para utusan partai agar mekanisme konferensi berjalan tertib.

    “Rapat ini untuk memastikan seluruh utusan memahami jadwal, tempat, dan agenda Konfercab, termasuk jam kehadiran serta kelengkapan yang perlu dibawa,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Yordan M. Bataragoa.

    Yordan menegaskan pentingnya kesamaan persepsi antara DPC dan PAC sebelum hari pelaksanaan. Hal ini dinilai krusial agar agenda lima tahunan partai banteng moncong putih tersebut dapat menghasilkan keputusan strategis yang efektif.

    “Kami ingin semua unsur siap, sehingga pelaksanaan konferensi berjalan lancar dan efektif,” imbuhnya.

    Konfercab kali ini membawa sejumlah agenda strategis. Selain membahas sikap politik dan program kerja ke depan, forum akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) DPC masa bakti 2019–2024 yang diperpanjang hingga 2025. Puncaknya adalah penetapan struktur kepemimpinan baru.

    “Forum ini juga menjadi ruang penetapan kepengurusan baru DPC PDI Perjuangan Surabaya,” jelas Yordan.

    Mekanisme pemilihan akan menempatkan Ketua DPC terpilih sebagai Ketua Formatur. Bersama tim formatur, ketua terpilih nantinya bertugas menyusun komposisi lengkap kepengurusan DPC yang baru. Hasil dari Konfercab ini diharapkan menjadi momentum penguatan soliditas mesin partai.

    “Setelah Konfercab, konsolidasi akan dilanjutkan sampai PAC, ranting, dan anak ranting agar partai semakin siap bekerja di tengah masyarakat,” tegas Yordan.

    Secara teknis, Konfercab PDI Perjuangan 2025 dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Jawa Timur. Pembukaan acara akan dilakukan secara bersamaan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, sementara pelantikan pengurus DPC terpilih akan dilakukan langsung oleh DPP partai.

    “Agenda Konfercab bersifat internal dan tertutup, kecuali pada sesi pembukaan, dengan peserta merupakan utusan resmi partai dari PAC se-Kota Surabaya,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Menteri Imipas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Peredaran Narkoba di Nusakambangan

    Menteri Imipas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Peredaran Narkoba di Nusakambangan

    Menteri Imipas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Peredaran Narkoba di Nusakambangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI Agus Andrianto memperingatkan jajarannya terkait pengawasan agar tidak terjadi peredaran narkoba di Lapas Nusakambangan.
    Agus meengaskan, pemindahan 1.690 narapidana ke Nusakambangan dalam satu tahun terakhir tak boleh diikuti dengan berpindahnya peredaran
    narkoba
    ke tempat tersebut.
    “Saya ingatkan teman-teman yang di Nusakambangan, jangan sampai nanti peredaran narkoba, penipuan, pengendaliannya pindah ke Nusakambangan,” ucap Agus dalam Rapat Koordinasi, Evaluasi, Pengendalian Kinerja Tahun 2025, di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).
    Agus mengingatkan, jangan sampai upaya pemerintah untuk memberantas dan mencegah penyebaran narkotika justru terjadi kembali di Nusakambangan.
    “Saya ulangi, jangan sampai upaya kita untuk mengurangi peredaran narkotika dan penipuan dari Lapas yang sudah kita indikasikan sebagai tempat mereka melakukan kegiatannya, kita upayakan untuk cegah, justru terjadi di
    Lapas Nusakambangan
    ,” tuturnya.
    Eks Wakapolri ini menuturkan bahwa kementeriannya sudah melakukan banyak kegiatan positif di Nusakambangan yang dapat dinikmati para pegawai.
    Sebagai langkah pencegahan, Agus meminta agar pegawai-pegawai Kementerian Imipas yang ditempatkan di Nusakambangan untuk dimutasi jika sudah lewat dua tahun.
    “Saya minta Kakanwil, para Kakanwil yang sudah diberikan kewenangan untuk mutasikan eselon 5 ke bawah, yang sudah lewat dari 2 tahun tolong diputar itu di lingkungan. Jangan sampai para petugas lebih lama, lebih ditakuti daripada Ka UPT yang ada di sana,” kata Agus.
    “Jangan lebih dari dua tahun lah yang di Nusakambangan. Tolong dievaluasi Pak Sesditjen Pas, nanti dinventarisir pegawai-pegawai yang ada di sana, jangan terlalu lama di satu tempat,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tata Kelola yang Kian Transparan, Bank Raya Raih Predikat “Most Trusted” Company di CGPI Award 2024

    Tata Kelola yang Kian Transparan, Bank Raya Raih Predikat “Most Trusted” Company di CGPI Award 2024

    Liputan6.com, Jakarta Bank Raya Indonesia menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2024. Bank Raya berhasil meraih predikat “Sangat Terpercaya” atau “Most Trusted” Company Based on Corporate Governance Perception Index dengan score 85,07, naik dari tahun sebelumnya yang berada di kategori “Trusted”.

    Penghargaan bergengsi ini diberikan oleh Indonesia Independen Cipta Governansi (IICG) bersama Majalah SWA dalam acara penganugerahan yang digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa, (25/11/2025)

    Bank Raya menjadi satu-satunya bank digital yang berada dalam peringkat “Most Trusted” Company, bersanding bersama 25 perusahaan penerima penghargaan lainnya di kategori yang sama. Penghargaan ini menjadi wujud konsistensi Bank Raya dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG) selama tahun 2024 dan semester I tahun 2025, secara berkelanjutan di seluruh lini organisasi, sekaligus menjadi bukti bahwa penerapan tata kelola yang ada di Bank Raya telah membawa perjalanan transformasi Bank Raya terus tumbuh dan menjadi bank digital utama yang memberikan akses terluas bagi masyarakat di Indonesia.

    Mengusung tema “Membangun Kapabilitas Dinamis Perusahaan Dalam Kerangka Good Corporate Governance”, CGPI penekanan mengenai pentingnya tata kelola perusahaan sebagai pondasi kekuatan bisnis di tengah dinamika ekonomi dan transformasi digital dapat semakin tumbuh berkelanjutan. CGPI menetapkan tiga kategori penghargaan di tahun 2025 yaitu: The Most Trusted, Trusted, dan Fairly Trusted Company.

    Penilaian dilakukan melalui metode riset yang melibatkan tahapan analisis dan observasi. Adapun tahapan analisis dilakukan melalui metode pengisian kuesioner self assessment, dan penilaian sistem dokumentasi. Sedangkan tahapan observasi dilakukan klarifikasi atas hasil yang diperoleh dari tahapan analisis melalui metode diskusi tanya jawab oleh Tim Observer CGPI bersama organ perusahaan.

    Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan SDM Bank Raya, Danar Widyantoro mengatakan penghargaan CGPI Award 2024 ini merupakan pencapaian sekaligus pengingat bagi kami untuk terus menjaga tata kelola perusahaan  dalam setiap proses bisnis.

    “Kami percaya tata kelola yang kuat adalah pilar utama pertumbuhan berkelanjutan Bank Raya. Semoga melalui penghargaan ini, Bank Raya dapat semakin meningkatkan kepercayaan stakeholders dengan mengedepankan tata kelola yang baik. Tentunya kesuksesan adalah berkat partisipasi aktif seluruh pekerja di Bank Raya yang telah berkomitmen dalam mengimplementasikan praktik-praktik GCG dalam perusahaan,” ujarnya.

  • Natalius Pigai Siap Fasilitasi Masyarakat yang Tak Puas dengan KUHAP Baru

    Natalius Pigai Siap Fasilitasi Masyarakat yang Tak Puas dengan KUHAP Baru

    Natalius Pigai Siap Fasilitasi Masyarakat yang Tak Puas dengan KUHAP Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan, Kementerian HAM siap menfasilitasi masyarakat yang tidak puas dengan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang baru disahkan DPR.
    “Kita tetap berada dan berpijak kepada orang yang merasa aspek-aspek HAM-nya masih belum maksimal. Silakan menyampaikan pendapatnya, pikirannya, perasaannya, berdiskusi, dan berdialog dengan
    Kementerian HAM
    . Kementerian HAM akan memfasilitasi,” kata Pigai di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat (21/11/2025).
    Pigai mengatakan, Kementerian HAM akan terbuka untuk menyampaikan kepada pemerintah dan
    DPR
    mengenai aspek HAM yang belum ditampung dalam RKUHAP.
    “Kementerian HAM terbuka pintu untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkewajiban untuk melakukan koreksi kalau di dalam KUHAP tersebut tidak mewadahi aspek-aspek yang beririsan dengan hak asasi manusia,” ujarnya.
    Meski demikian, Natalius menilai proses penegakan hukum dalam KUHAP yang baru memiliki unsur HAM sebanyak 80 persen.
    Dia mengatakan, selain menyampaikan kepada Kementerian HAM, masyarakat juga dapat melakukan uji materi atau
    judicial review
     ke Mahkamah Konstitusi (MK) bila tetap tidak puas dengan
    KUHAP baru
    .
    “Oleh karena itu, kalau akan memperumit ruang hidup dan kebebasan serta hak asasi anak cucu kita dan cicit kita, maka silakan ajukan judicial review. Kementerian HAM tidak tanggung-tanggung memberi dukungan kalau hanya soal HAM,” ucap dia.
    Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi undang-undang.
    Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, pada Selasa (18/11/2025).
    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam laporannya menyampaikan bahwa KUHAP memerlukan pembaruan untuk memperkuat posisi warga negara dalam hukum.
    KUHAP baru yang telah disahkan DPR disebutnya telah mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan; memperjelas syarat penahanan; perlindungan dari penyiksaan; penguatan dan perlindungan hak korban; kompensasi; restitusi; rehabilitasi; hingga keadilan restoratif.
    “Di KUHAP yang lama, negara itu terlalu powerful, aparat penegak hukum terlalu powerful. Kalau di KUHAP yang baru, warga negara diperkuat, diberdayakan haknya, diperkuat melalui juga penguatan profesi advokat sebagai orang yang mendampingi warga negara,” ujar Habiburokhman membacakan laporan Komisi III dalam rapat paripurna.
    KUHAP yang baru disahkan menjadi undang-undang dibutuhkan seiring bakal berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2026.
    “Komisi III bersama rekan-rekan pemerintah mengucapkan syukur alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang KUHAP yang sangat dibutuhkan seluruh penegak hukum di negeri ini yang akan mendampingi penggunaan KUHP,” ujar Habiburokhman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bagikan 71.860 Paket Makanan Bergizi Serentak di 36 Provinsi, IWAPI Cetak Rekor MURI

    Bagikan 71.860 Paket Makanan Bergizi Serentak di 36 Provinsi, IWAPI Cetak Rekor MURI

    Fajar.co.id, Jakarta — Rakernas IWAPI IV mencatatkan rekor MURI, melalui kegiatan pembagian makanan bergizi serentak sebanyak 71.860 paket di 356 titik di 36 provinsi Indonesia dan Malaysia.

    “Rekor ini bukan sekadar angka, tetapi simbol kepedulian sosial IWAPI terhadap kesehatan masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak. Kami ingin menunjukkan bahwa IWAPI tidak hanya fokus pada bisnis, tapi juga memiliki tanggung jawab sosial,” jelas Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi, melalui keterangan tertulisnya kepada fajar.co.id, Kamis (23/10/2025).

    Inisiatif sosial ini dikatakan Nita lagi, menjadi bentuk dukungan nyata IWAPI terhadap Asta Cita
    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya dalam misi meningkatkan kualitas
    sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Melalui program pembagian makanan
    bergizi, IWAPI berupaya memperkuat ketahanan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan
    seperti perempuan dan anak-anak, sebagai fondasi penting bagi pembangunan ekonomi dan
    kesejahteraan bangsa.

    Lebih jauh, kegiatan ini mencerminkan semangat kolaboratif yang sejalan dengan visi Asta Cita
    untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan langkah
    konkret seperti pemberian makanan bergizi dan pemberdayaan ekonomi perempuan, IWAPI
    menegaskan komitmennya untuk turut mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, dan
    berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.

    Sebagai informasi, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) menggelar Rapat Kerja
    Nasional (Rakernas) IV Tahun 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta, yang bertepatan dengan
    perayaan 50 tahun IWAPI, pada 22-23 Oktober 2025.

  • AHY: Kredit Program Perumahan Jadi Motor Penggerak Ekonomi Rakyat di Jatim

    AHY: Kredit Program Perumahan Jadi Motor Penggerak Ekonomi Rakyat di Jatim

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah pusat berkomitmen menjadikan sektor perumahan rakyat sebagai penggerak utama ekonomi nasional.

    Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat membuka acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Hotel Shangri-La, Surabaya, Kamis (16/10/2025).

    ​Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di Jawa Timur, mulai dari kontraktor, pengembang, pedagang bahan bangunan, hingga pelaku UMKM, yang mencerminkan peran luas sektor perumahan dalam menggerakkan ekonomi lokal.

    ​”Urusan rumah ini sangat mendasar, dan itulah mengapa Bapak Presiden Prabowo Subianto benar-benar memprioritaskannya,” ujar AHY.

    ​AHY menegaskan, program KPP tidak hanya bertujuan menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi yang berdampak luas.

    ​”Setiap pembangunan rumah berarti menggerakkan banyak sektor—dari bahan bangunan, tenaga kerja, hingga jasa transportasi. Ini rantai ekonomi yang sangat panjang dan produktif,” tegasnya.
    ​
    Ia juga menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah untuk mengentaskan backlog perumahan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menumbuhkan ekonomi daerah.

    ​Lebih lanjut, AHY memastikan setiap proyek perumahan harus terintegrasi dengan fasilitas publik, akses transportasi, dan ruang terbuka hijau.

    “Masyarakat tidak hanya punya rumah, tetapi juga hidup dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung aktivitas sehari-hari,” jelasnya.

    ​Dengan kolaborasi lintas sektor, AHY optimistis KPP dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di Jawa Timur, sekaligus mempercepat terwujudnya hunian layak bagi seluruh warga Indonesia. (tok/ian)

  • BRI Raih 2 Penghargaan Bergengsi Pada Indonesia Economic Summit 2025

    BRI Raih 2 Penghargaan Bergengsi Pada Indonesia Economic Summit 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali memperoleh pengakuan atas konsistensi kinerja unggulnya. Dalam rangkaian Indonesia Economic Summit 2025 yang diselenggarakan oleh Infobank Media Group melalui The Asian Post di Shangri-La Hotel, Jakarta (2/10), BRI berhasil meraih dua penghargaan bergengsi, yakni “Titanium Champion” dan “The Asianpost Best State-Owned Enterprise 2025”. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Commercial Banking BRI Alexander Dippo Paris.

    Predikat Titanium Champion diberikan atas konsistensi kinerja BRI selama periode 2010 hingga 2024 yang menunjukkan ketangguhan dan keberlanjutan pertumbuhan dalam jangka panjang. Sementara penghargaan The Asianpost Best State-Owned Enterprise 2025 mencerminkan keberhasilan BRI menjaga momentum kinerja unggul sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Kedua penghargaan tersebut menunjukan kemampuan BRI dalam menjaga kualitas pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi yang menantang.

    BRI mampu menunjukkan ketangguhan kinerja dan resiliensi bisnis di tengah tantangan ekonomi global. Hingga akhir tahun 2024, BRI membukukan laba bersih sebesar Rp60,64 triliun, yang mencerminkan kemampuan perseroan dalam menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham dan masyarakat. Total aset mencapai Rp1.992,98 triliun, seiring dengan strategi penyaluran kredit yang selektif dan berkualitas dengan fokus pada sektor UMKM sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Total kredit yang disalurkan tercatat sebesar Rp1.354,64 triliun, dengan porsi UMKM yang dominan mencapai 81,97% dari total portofolio. Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga tercatat sebesar Rp1.365,45 triliun, di mana CASA mendominasi dengan porsi 67,30%, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan BRI yang luas, inklusif, dan andal.

  • Fakta-Fakta Penunggak Pajak RI: Jumlahnya Ribuan WP, Ada yang Sudah Pailit

    Fakta-Fakta Penunggak Pajak RI: Jumlahnya Ribuan WP, Ada yang Sudah Pailit

    Bisnis.com, BOGOR — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap ada jumlah penunggak pajak yang terdata oleh otoritas ada ribuan wajib pajak (WP), tidak hanya sebanyak 200 wajib pajak atau WP. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ada 200 penunggak pajak besar dengan piutang sebesar Rp60 triliun. Namun, itu hanya penunggak pajak dengan piutang besar

    Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu, Yon Arsal menjelaskan bahwa penagihan piutang pajak sejatinya adalah tugas utama dari seksi penagihan di setiap kantor pusat pratama (KPP). Apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan baru, penagihan piutang mulai dilakukan setelah habis masa jatuh tempo pembayaran kewajiban dan WP menyetujui surat ketetapan pajak (SKP) yang diterbitkan

    Penagihan oleh otoritas juga mulai dilakukan apabila perkaranya memeroleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah), baik pada saat pengadilan tingkat pertama maupun terakhir (Mahkamah Agung

    Meski demikian, dia meluruskan informasi bahwa 200 WP yang kini tengah disoroti oleh otoritas hanya sebagian dari penunggak pajak yang ada. Aslinya, ada ribuan WP yang dikategorikan sebagai penunggak pajak

    “Yang penunggak pajak itu jumlahnya banyak, ribuan, tetapi itu sebagian dikerjakan di KPP, sebagian menjadi atensinya di kantor [pusat]. Karena ini tugas akhirnya itu yang menagih itu teman-teman di KPP, juru sita pajak,” terang Yon pada acara Media Gathering APBN 2026, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025

    Adapun penunggak pajak besar, terang Yon, biasanya adalah WP yang memiliki kewajiban pembayaran pajak besar pula. Penagihannya sulit dilakukan sehingga mendapatkan atensi otoritas pusat

    Di sisi lain, terdapat beberapa alasan mengapa masih ada WP yang belum melunasi kewajibannya. Apalagi ketika perkaranya sudah berstatus inkrah. Biasanya, kata Yon, WP dimaksud sudah mengalami pailit

    Khusus untuk 200 penunggak pajak besar, Yon menyebut Menkeu Purbaya ingin piutangnya diselesaikan hingga akhir tahun. “Ini akan kita kelola sampai dengan akhir tahun. Kita selesaikan di mana yang bisa kita selesaikan dalam waktu cepat,” pungkasnya

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa penunggak pajak besar yang telah diputus inkrah telah membayar kewajiban secara bertahap. Total baru Rp7 triliun yang dibayar ke kas negara

    “Saya harus bicara dulu dengan Dirjen Pajak saya seperti apa, tapi saya harapkan sih sebagian besar sudah masuk menjelang akhir tahun,” terangnya kepada wartawan saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

  • Industri Perhiasan Masih Kuat, SIJF 2025 Surabaya Optimis Omset Pameran Naik di Tengah Rekor Kenaikan Harga Emas

    Industri Perhiasan Masih Kuat, SIJF 2025 Surabaya Optimis Omset Pameran Naik di Tengah Rekor Kenaikan Harga Emas

    Surabaya (Beritajatim.com) – Surabaya International Jewellery Fair (SIJF) 2025 kembali hadir di Surabaya. Ditengah tantangan melemahnya daya beli masyarakat, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian RI, Reni Yanita M,Si, yakin industri perhiasan akan tetap optimis meskipun terjadi lonjakan harga emas global.

    “Ini memang kegiatan rutin, jadi di tengah suasana ataupun peningkatan harga emas, APEPI tetap memberanikan diri untuk melanggarkan pameran ini,” ujar Reni Yanita.

    Menurutnya, menjaga momentum pertumbuhan industri perhiasan sangat penting. Ia mencatat bahwa kinerja ekspor untuk industri perhiasan menunjukkan angka yang sangat signifikan.

    “Kinerja ekspor untuk industri perhiasan menunjukkan angka yang signifikan tumbuhnya 37% dibandingkan periode yang sama tahun depan. Jadi ini harus di jaga agar tetap tumbuh.” ucapnya seusai berkeliling ke tenant yang ada di Surabaya International Jewellery Fair (SIJF) 2025. di Grand Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya.

    Kegiatan yang dihelat selama empat hari, yakni 9-12 Oktober 2025 ini menjadi satu-satunya pameran perhiasan skala besar di wilayah Jawa Timur, SIJF tetap menjadi magnet bagi berbagai kalangan.

    Pameran ini diikuti oleh berbagai bidang usaha perhiasan dari dalam dan luar negeri, mencakup pabrik, distributor, toko perhiasan, mekanika permesinan dan kemasan perhiasan, serta desainer dan pengrajin.

    Pemerintah juga menargetkan peningkatan peringkat Indonesia sebagai negara pengekspor emas, di mana tahun lalu berada di peringkat 12. Reni Yanita juga menekankan pentingnya hilirisasi komoditas emas, yang tidak terbatas hanya pada emas, namun juga perak, batu-batu alam, dan mutiara.

    “Kalau hilir kan kaitannya dengan desain, dengan keunikan, dengan karakteristik, nah ini juga yang tantangan kita sebenarnya,” tambahnya.

    Strategi Industri dan Prediksi Kenaikan Emas Global

    Iskandar Husin, Sekertaris Jenderal APEPI sekaligus Ketua Penyelenggara SIJF, menjelaskan bahwa kenaikan harga emas global disebabkan oleh perubahan perilaku negara-negara dunia yang kembali menjadikan emas sebagai safe haven, menggantikan Dolar AS, sehingga terjadi permintaan emas yang tinggi. Ia memprediksi bahwa harga emas akan terus melonjak.

    “Dulu diprediksi sampai akhir tahun emas diperkirakan akan menjadi USD4.000 per troyan, tapi ternyata dua hari kemarin sudah meledak. Malah diprediksi sampai di akhir tahun, emas bisa di USD4.900 per troyan.” Paparnya.

    Untuk mensiasati kenaikan harga dan tetap menjaga daya beli masyarakat, industri perhiasan menerapkan strategi penyesuaian kadar emas.

    Penyesuaian kadar emas tidak lagi kaku di 18 atau 17 karat, tetapi mulai merambah ke 14 atau 12 karat, tanpa mengurangi kualitas dan desain perhiasan. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia sebagai pecinta emas dan menjadikannya sebagai instrumen investasi, masih cenderung mencari emas dengan kadar tinggi, namun dengan mengurangi berat pembelian, misalnya dari 10 gram menjadi 5 atau 3 gram.

    Iskandar Husin juga menegaskan bahwa harga perhiasan di Indonesia relatif kompetitif dan tidak jauh berbeda dari harga internasional.

    Jenis perhiasan yang paling banyak dicari tetap pada perhiasan-perhiasan utama, yaitu cincin dan giwang, diikuti oleh liontin dan gelang. Tren saat ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai beralih dari perhiasan berukuran besar ke yang lebih kecil (di bawah 5 gram atau 3 gram), namun dengan bentuk yang lebih unik dan kreatif.

    Dengan adanya pameran ini dan upaya-upaya strategis dari APEPI, industri perhiasan Indonesia optimistis untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan penjualannya.[rea]

  • Purbaya Mau Tempatkan Dana ke BPD, OJK Respons Begini

    Purbaya Mau Tempatkan Dana ke BPD, OJK Respons Begini

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menempatkan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Langkah ini dinilai sebagai tindakan positif yang dalam jangka menengah dapat dioptimalkan untuk mendorong perekonomian daerah.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan menempatkan dana di BPD dapat meningkatkan likuiditas perbankan. Namin demikian, data Agustus 2025 mencatatkan kondisi likuiditas BPD secara agregat sangat memadai.

    Menurutnya, seluruh indikator likuiditas berada di atas ambang batas. Selain itu, rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) secara agregat juga tercatat sebesar di 78,70%, berada di bawah rata-rata industri.

    “Hal ini mencerminkan ruang ekspansi kredit BPD posisi Agustus lebih tinggi dibandingkan industri perbankan secara umum,” kata Dian dalam Konferensi Pers RDK Bulanan (RDKB) September 2025, Kamis (9/10/2025).

    Untuk menjaga agar wacana kebijakan pemerintah tersebut dapat berjalan efektif, menurut Dian, BPD harus menguatkan infrastruktur baik dari sisi SDM, kebijakan, dan juga manajemen resiko. Dengan demikian, penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) itu dapat efektif dan optimal.

    Sementara dari sisi pemerintah, Dian menilai, perlu mempertimbangkan aspek pricing. Misalnya dari sisi tingkat suku bunga, yang diharapkan bisa ikut menurunkan biaya dana, sehingga pada akhirnya bisa menekan biaya kredit.

    “Kemudian jangka waktu, kalau dilihat jangka waktu mungkin tentu saja ini sebaiknya tidak pendek karena proyek itu bervariasi. Ada yang mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin juga 10 tahun. Sehingga, memang ini yang kalau kita ingin menjamin bisa lebih bisa menjangkau berbagai proyek, ini mesti lebih panjang,” ujarnya.

    Di samping itu, Dian menambahkan, juga perlu ada upaya secara berkelanjutan untuk mendorong kemampuan BPD untuk bisa ekspansi kredit tanpa menimbulkan banyak persoalan. Hal ini khususnya seperti kredit macet.

    Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan dana pemerintah yang ‘nganggur’ di Bank Indonesia (BI) masih mencapai Rp 275 triliun. Dana itu rencananya ditempatkan dengan jumlah tertentu ke Bank Jakarta dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur.

    “Saya sekarang punya Rp 275 triliun cash nganggur. Jadi, kita lagi diskusi dengan mereka, mereka bisa terima berapa sih,” kata Purbaya usai menghadiri Prasasti Luncheon Talk di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

    Purbaya mengaku tidak akan memaksa bank daerah tersebut untuk menerima penempatan dana dari pemerintah. Oleh karena itu, saat ini sedang didiskusikan berapa jumlah yang tepat agar bank tersebut bisa menyalurkan lagi dalam bentuk kredit.

    Setidaknya hingga saat ini, ada tiga nama BPD yang disebut-sebut tertarik untuk mendapatkan suntikan dana nganggur ini. Bank tersebut antara lain BPD Jawa Timur, Bank Jakarta, dan Bank Jabar Banten.

    “Bank Jatim kemarin sudah ngomong ke Pak Menteri (Purbaya), Bank Jakarta juga. Bahkan kalau nggak salah, saya dengar ini Bank BJB juga tertarik. Nanti kita lihat,” kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu. di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).

    (kil/kil)