Xcloud.id

Tempat Fasum: RTH

  • Jalan Kaki Pagi Vs Sore, Mana yang Paling Efektif Bakar Kalori-Sehatkan Jantung?

    Jalan Kaki Pagi Vs Sore, Mana yang Paling Efektif Bakar Kalori-Sehatkan Jantung?

    Jakarta –

    Jalan kaki menjadi aktivitas sederhana yang bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Meski terkesan sepele, kebiasaan ini terbukti membawa banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Berjalan kaki secara rutin dapat menurunkan risiko penyakit kronis, mulai dari penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, hingga gangguan fungsi kognitif. Bahkan, diyakini sebagai resep panjang umur.

    Dikutip dari Very Well Mind Health, manfaat jalan kaki tidak selalu sama di setiap waktu. Jalan kaki di pagi, siang, sore, masing-masing memiliki kelebihan tersendiri sesuai dengan tujuan kesehatan yang ingin dicapai.

    Mana waktu terbaik untuk bakar lemak dan menyehatkan jantung? Berikut catatannya.

    Manfaat Jalan Kaki Pagi Hari

    Membakar lemak

    Olahraga sebelum sarapan mendorong tubuh menggunakan cadangan lemak sebagai energi, sehingga pembakaran lemak berlangsung lebih optimal. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sedang berjuang menurunkan berat badan atau pasien yang tengah berjuang dengan obesitas.

    Melancarkan aliran darah ke otak

    Bagi lansia dengan berat badan berlebih, berjalan kaki di pagi hari membantu mengurangi dampak buruk kebiasaan duduk terlalu lama, terutama pada fungsi aliran darah ke otak.

    Meningkatkan energi

    Jalan kaki di pagi hari bisa memicu peningkatan hormon kortisol yang berperan dalam kewaspadaan, membuat tubuh terasa lebih segar dan siap memulai aktivitas.

    Tidur lebih nyenyak di malam hari

    Paparan cahaya matahari pagi membantu mengatur pelepasan hormon melatonin yang berpengaruh pada siklus tidur. Hasilnya, kualitas tidur di malam hari bisa lebih baik.

    Jalan Kaki Siang atau Sore

    Jika pagi hari terasa sulit, berjalan kaki setelah makan siang atau menjelang sore juga tidak kalah bermanfaat.

    Mengurangi waktu duduk

    Jalan kaki di sela aktivitas membantu memecah waktu duduk yang panjang. Hal ini berpengaruh positif bagi kesehatan jantung dan metabolisme tubuh.

    Menyeimbangkan gula darah

    Beberapa penelitian menunjukkan, berjalan kaki segera setelah makan dapat membantu menstabilkan kadar gula darah dan mengurangi risiko peradangan ringan.

    Meningkatkan suasana hati

    Jalan kaki di ruang terbuka hijau, seperti taman atau area dengan pepohonan, terbukti mampu menurunkan rasa cemas, lelah, hingga depresi. Sebaliknya, berjalan di area perkotaan pada siang hari tidak memberikan efek mental yang sama besar.

    Jalan Kaki Sore

    Setelah seharian beraktivitas, sore hari bisa menjadi momen tepat untuk berjalan santai.

    Mengurangi stres

    Jalan kaki sore hari efektif meredakan ketegangan dan membantu tubuh lebih rileks setelah beraktivitas.

    Meningkatkan suasana hati, terutama di perkotaan

    Studi menunjukkan, penduduk kota yang meluangkan waktu untuk jalan kaki di sore hari cenderung memiliki suasana hati yang lebih baik.

    Simak Video “Mitos atau Fakta: Lari Lebih Efektif Bakar Lemak Dibanding Jalan Kaki”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Otorita IKN Siapkan Lahan 62,9 Ha buat Bangun Kawasan Kedutaan Besar

    Otorita IKN Siapkan Lahan 62,9 Ha buat Bangun Kawasan Kedutaan Besar

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia, Md Tarikul Islam, di Kantor Otorita IKN pada Rabu (01/10/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kemajuan pembangunan IKN.

    Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kemajuan pembangunan IKN sekaligus melihat kesiapan pemindahan ibu kota pemerintahan, termasuk kantor perwakilan diplomatik, pada tahun 2028.

    Dalam kesempatan tersebut, Mia memaparkan rencana pembangunan kawasan diplomatik di IKN. Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare (ha) yang akan dikembangkan menjadi diplomatic compound atau kompleks diplomatik.

    “Kami telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare yang akan dikembangkan menjadi diplomatic compound. Kawasan ini diperuntukan bagi kedutaan besar berbagai negara sahabat,” kata Mia, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).

    Kawasan akan dilengkapi dengan hunian, fasilitas untuk perdagangan dan jasa, sekolah, dan ruang terbuka hijau. Otoritas IKN telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dan menyampaikan kesiapan prasarana untuk mendukung diplomatic compound tersebut.

    Kedutaan Bangladesh Siap Pindah ke IKN

    Sementara itu, Duta Besar Bangladesh menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan IKN, termasuk rencana pemindahan kantor kedutaan besar dari berbagai negara ke Nusantara.

    “Kami siap untuk pindah ke Nusantara, apalagi kami mendengar fasilitas yang disiapkan sangat baik,” ujar Tarikul.

    Selain itu, ia juga menekankan potensi besar Bangladesh di sektor pertanian, khususnya produk agro-processing. “Bangladesh memiliki kekuatan di industri pertanian. Kami berharap dapat menjalin kolaborasi dengan Indonesia, khususnya dalam pembangunan IKN,” tambahnya.

    Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kerja sama bilateral, khususnya di bidang pertanian, dalam mendukung visi besar IKN sebagai forest city sekaligus kota yang mampu mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

    Kunjungan kehormatan ini sekaligus menegaskan posisi IKN sebagai pusat diplomasi baru Indonesia di masa depan, yang tidak hanya menjadi simbol transformasi pemerintahan, tetapi juga jembatan kerja sama internasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

    (shc/kil)

  • Otorita IKN Siapkan Lahan 62,9 Ha buat Bangun Kawasan Kedutaan Besar

    Otorita IKN Siapkan Lahan 62,9 Ha buat Bangun Kawasan Kedutaan Besar

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia, Md Tarikul Islam, di Kantor Otorita IKN pada Rabu (01/10/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kemajuan pembangunan IKN.

    Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kemajuan pembangunan IKN sekaligus melihat kesiapan pemindahan ibu kota pemerintahan, termasuk kantor perwakilan diplomatik, pada tahun 2028.

    Dalam kesempatan tersebut, Mia memaparkan rencana pembangunan kawasan diplomatik di IKN. Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare (ha) yang akan dikembangkan menjadi diplomatic compound atau kompleks diplomatik.

    “Kami telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare yang akan dikembangkan menjadi diplomatic compound. Kawasan ini diperuntukan bagi kedutaan besar berbagai negara sahabat,” kata Mia, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).

    Kawasan akan dilengkapi dengan hunian, fasilitas untuk perdagangan dan jasa, sekolah, dan ruang terbuka hijau. Otoritas IKN telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dan menyampaikan kesiapan prasarana untuk mendukung diplomatic compound tersebut.

    Kedutaan Bangladesh Siap Pindah ke IKN

    Sementara itu, Duta Besar Bangladesh menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan IKN, termasuk rencana pemindahan kantor kedutaan besar dari berbagai negara ke Nusantara.

    “Kami siap untuk pindah ke Nusantara, apalagi kami mendengar fasilitas yang disiapkan sangat baik,” ujar Tarikul.

    Selain itu, ia juga menekankan potensi besar Bangladesh di sektor pertanian, khususnya produk agro-processing. “Bangladesh memiliki kekuatan di industri pertanian. Kami berharap dapat menjalin kolaborasi dengan Indonesia, khususnya dalam pembangunan IKN,” tambahnya.

    Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kerja sama bilateral, khususnya di bidang pertanian, dalam mendukung visi besar IKN sebagai forest city sekaligus kota yang mampu mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

    Kunjungan kehormatan ini sekaligus menegaskan posisi IKN sebagai pusat diplomasi baru Indonesia di masa depan, yang tidak hanya menjadi simbol transformasi pemerintahan, tetapi juga jembatan kerja sama internasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

    (shc/kil)

  • Patroli Tibumtranmas, Satpol PP Kabupaten Mojokerto Amankan Sejumlah Titik Rawan

    Patroli Tibumtranmas, Satpol PP Kabupaten Mojokerto Amankan Sejumlah Titik Rawan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mojokerto melalui Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Tibumtranmas) melaksanakan patroli wilayah. Hasilnya hampir dinyatakan aman tanpa aktivitas yang menimbulkan gangguan di masyarakat.

    Patroli wilayah digelar pada Minggu (28/9/2025) mulai pukul 15.00 hingga Senin (29/9/2025) pukul 00.30 WIB. Patroli wilayah menyasar sejumlah titik rawan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Seperti di wilayah Kecamatan Pungging, Mojosari, Sooko, Kemlagi, Jetis, Dawarblandong dan Mojoanyar.

    Kabid Tibumtranmas, Satpol PP Kabupaten Mojokerto, Mahendra Widho Wicaksono W.W mengatakan, dalam patroli tersebut, petugas mendapati beberapa temuan, antara lain di Simpang Empat Awang-awang Kecamatan Mojosari. “Di Simpang Empat Awang-awang ditemukan satu orang pengemis disabilitas dan satu orang manusia silver,” ungkapnya, Senin (29/9/2025).

    Keduanya langsung dibina di tempat dengan cara humanis dan diberikan sosialisasi agar tidak mengulangi aktivitas tersebut. Sementara di Simpang Empat RA Basoeni Sooko, petugas menemukan enam orang pengamen angklung yang kemudian diberikan imbauan serupa.

    “Langkah yang kami ambil lebih ke pembinaan dan sosialisasi secara humanis agar mereka tidak mengulangi aktivitas di jalan. Untuk di wilayah Simpang Empat Pekukuhan Mojosari Pungging, Kemlagi, Jetis, Dawarblandong nihil aktivitas. Situasi aman dan kondusif, tidak ada aktivitas pengamen maupun pengemis,” katanya.

    Selain itu, patroli wilayah juga dilakukan di sejumlah simpang jalan lain, Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sooko dan Mojokumpul, serta Taman Brantas Indah yang tengah dipersiapkan untuk Lomba Dayung Majapahit Piala Panglima TNI 2025. Hasilnya, situasi di lokasi-lokasi tersebut dilaporkan aman dan kondusif.

    “Patroli juga menyasar warung, kafe, serta tempat karaoke di beberapa titik, termasuk Nada Cafe dan Karaoke Eksotis Jabon serta Cloudnine Caffe Lounge di kawasan By Pass Mojokerto. Dari hasil pemantauan, aktivitas di lokasi tersebut nihil, aman terkendali,” jelasnya.

    Tak hanya itu, petugas juga mengantisipasi adanya praktik prostitusi di sepanjang Jalan Mlirip Jetis hingga kawasan Taman Brantas Indah. Namun, hasilnya nihil. Sementara di Taman Lalu-lintas Kecamatan Mojosari, aduan masyarakat terkait dugaan perbuatan mesum ditindaklanjuti, dan situasi terpantau aman.

    “Patroli wilayah ini merupakan patroli rutin yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, menciptakan kondisi kondusif, serta menindaklanjuti aduan masyarakat. Kami terus berkomitmen menjaga Mojokerto tetap aman dan nyaman, sekaligus memberikan edukasi secara humanis bagi masyarakat yang melanggar aturan,” tegasnya. [tin/aje]

  • Otorita Kebut Proyek Infrastruktur IKN Jelang Jadi Ibu Kota di 2028

    Otorita Kebut Proyek Infrastruktur IKN Jelang Jadi Ibu Kota di 2028

    Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan pemerintah tengah mengebut konstruksi proyek kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC) tahap I rampung pada akhir tahun.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan sejumlah proyek yang terkontrak MYC tahap I di antaranya Istana Wakil Presiden, Masjid Negara di IKN, hingga Tol Akses Balikpapan – IKN.

    “Beberapa proyek multiyears dari Tahap I tetap berjalan hingga 2025, termasuk Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan tol Balikpapan–IKN, yang ditargetkan selesai akhir 2025,” kata Basuki dalam keterangan resmi, Minggu (28/9/2025).

    Saat ini, OIKN juga tengah fokus melaksanakan pembangunan tahap II yang akan berlangsung tahun ini hingga 2028. Di mana, fokus diarahkan pada persiapan infrastruktur jelang pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, hingga memantapkan infrastruktur konektivitas.

    Selain itu, OIKN juga akan melakukan pembangunan sarana prasarana ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta investasi pendidikan.

    Sejalan dengan hal itu, Basuki menyebut pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan guyuran APBN saja. Melainkan, turut ditopang oleh investasi yang ditanamkan oleh Badan Usaha.

    Adapun, total investasi yang dilaporkan susah parkir di IKN mencapai Rp65,3 triliun hingga periode September 2025. Basuki menyebut, investasi yang tertanam tersebut diguyurkan oleh 49 badan usaha baik dari dalam maupun luar negeri. 

    “Hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN telah mencapai Rp65,3 triliun dari 49 pelaku usaha (52 perjanjian kerja sama),” jelasnya.

    Sebelumnya, Basuki memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Terlebih, pembangunan IKN sendiri telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional, yang resmi diundangkan sejak 30 Juli 2025. 

    “Perpres 79 2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan,” katanya.

  • Realisasi Investasi di IKN hingga September Tembus Rp 65 Triliun

    Realisasi Investasi di IKN hingga September Tembus Rp 65 Triliun

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat realisasi investasi swasta non-APBN sebanyak Rp 65,3 triliun hingga September 2025. Angka tersebut bersumber dari 52 perjanjian kerja sama dengan 49 investor.

    Megaproyek IKN masih terus dikebut pembangunannya, menyusul target pengoperasian sebagai Ibu Kota Politik 2028. Komitmen ini juga dipertegas dengan ditekennya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional.

    “Perpres 79/2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan,” kata Basuki, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).

    Melalui Perpres ini, pembangunan Nusantara ditegaskan bukan sekadar pemindahan ibu kota, melainkan juga transformasi menuju tata kelola pemerintahan modern, kolaboratif, dan berdaya saing global. Realisasi pembangunannya juga tidak hanya mengandalkan anggaran negara, tetapi juga dukungan investasi dari swasta.

    “Selain pendanaan APBN, investasi swasta memainkan peran besar. Hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN telah mencapai Rp 65,3 triliun dari 49 pelaku usaha dengan 52 perjanjian kerja sama,” ujarnya.

    Tahap I pembangunan IKN (2022-2024) telah menghadirkan infrastruktur utama seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP, ditopang investasi swasta.

    Tahap ini juga memperkenalkan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC), ditunjang dengan Command Center berbasis CCTV, drone, dan IoT untuk memantau progres pembangunan secara real-time.

    Beberapa proyek multiyears dari Tahap I tetap berjalan hingga 2025, termasuk Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan tol Balikpapan-IKN, yang ditargetkan selesai akhir 2025.

    Tahap kedua (2025-2028), fokus diarahkan pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, infrastruktur konektivitas, ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta investasi pendidikan.

    (shc/hns)

  • Progres Pembangunan IKN di Era Prabowo, Sudah sampai Mana?

    Progres Pembangunan IKN di Era Prabowo, Sudah sampai Mana?

    Jakarta –

    Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus berjalan, seiring dengan target operasionalnya sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Hingga saat ini, sejumlah infrastruktur dasar telah rampung dan bisa difungsikan.

    Lantas, bagaimana progres pembangunan IKN di era Presiden Prabowo Subianto?

    Komitmen IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028 ditegaskan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan IKN.

    Dikutip dari keterangan Otorita IKN, Sabtu (27/9/2025), sampai dengan September 2025, telah tersedia 44 tower Hunian ASN yang siap huni, sementara 3 tower dalam tahap penyelesaian dan 4 tower baru lainnya masih dalam pembangunan. Hal ini untuk mendukung pemindahan pegawai ASN ke IKN.

    Lebih lanjut, Tahap I pembangunan IKN (2022-2024) telah menghadirkan infrastruktur utama seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP, ditopang investasi swasta.

    Beberapa proyek multiyears dari Tahap I tetap berjalan hingga 2025, termasuk Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan tol Balikpapan-IKN. Proyek-proyek ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025.

    Sedangkan Tahap II (2025-2028), fokus diarahkan pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, infrastruktur konektivitas, ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta investasi pendidikan.

    Berdasarkan Perpres 79/2025, secara bertahap ditargetkan sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN akan mulai bertugas di Nusantara. Kemudian, hingga tahun 2029 jumlahnya diproyeksikan mencapai 9.500 ASN yang ditempatkan di IKN.

    (shc/hns)

  • 9.500 ASN Bakal Berkantor di IKN 2029!

    9.500 ASN Bakal Berkantor di IKN 2029!

    Jakarta –

    Megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut pembangunannya untuk mengejar target operasi menjadi Ibu Kota Politik 2028. Diproyeksikan nantinya hingga tahun 2029, total ada sebanyak 9.500 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berkantor di sana.

    Hal ini selaras dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan IKN.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa regulasi ini memberi sinyal kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan. Ini juga penegasan dari target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

    “Perpres 79/2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan,” ujar Basuki, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).

    Berdasarkan Perpres tersebut, secara bertahap ditargetkan sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN akan mulai bertugas di Nusantara. Kemudian, hingga tahun 2029 jumlahnya diproyeksikan mencapai 9.500 ASN yang ditempatkan di IKN.

    Sementara itu, sampai dengan September 2025, untuk mendukung proses pemindahan, telah tersedia 44 tower Hunian ASN yang siap huni, sementara 3 tower dalam tahap penyelesaian dan 4 tower baru lainnya masih dalam pembangunan.

    Tahap pertama pembangunan IKN (2022-2024) telah menghadirkan infrastruktur utama seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP, ditopang investasi swasta.

    Tahap ini juga memperkenalkan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC), ditunjang dengan Command Center berbasis CCTV, drone, dan IoT untuk memantau progres pembangunan secara real-time.

    Beberapa proyek multiyears dari Tahap I tetap berjalan hingga 2025, termasuk Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan tol Balikpapan-IKN, yang ditargetkan selesai akhir 2025.

    Sedangkan Tahap kedua (2025-2028), fokus diarahkan pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, infrastruktur konektivitas, ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta investasi pendidikan.

    (shc/hns)

  • Hadapi Tantangan Penyempitan Lahan, Jakarta Perlu Tata Ruang yang Lebih Berkelanjutan – Page 3

    Hadapi Tantangan Penyempitan Lahan, Jakarta Perlu Tata Ruang yang Lebih Berkelanjutan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Jakarta menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan tata ruang kota. Dengan luas wilayah 661,5 km² dan populasi lebih dari 10 juta jiwa pada April 2024 (BPS), kebutuhan ruang semakin mendesak.

    Penyempitan lahan di Jakarta terjadi akibat berbagai faktor. Selain pertumbuhan penduduk, kondisi alam seperti banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah turut memperburuk situasi. Alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan permukiman maupun komersial, ditambah praktik spekulasi tanah, semakin menekan ketersediaan ruang yang layak.

    Kondisi tersebut membawa dampak luas, mulai dari permukiman yang semakin padat, berkurangnya ruang terbuka hijau, hingga meningkatnya harga tanah dan properti yang membuat akses terhadap hunian layak semakin sulit. Dari sisi lingkungan, penyempitan lahan juga berkontribusi pada meningkatnya polusi, berkurangnya daerah resapan air, serta tingginya risiko banjir.

    Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pengaturan pemanfaatan lahan secara bijak. Salah satu instrumen yang memiliki peran penting adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Melalui kebijakan yang adil dan proporsional, PBB dapat mendorong pemanfaatan tanah agar tidak hanya menjadi objek spekulasi, melainkan benar-benar dimanfaatkan secara produktif.

    Di Jakarta, penerapan PBB dibedakan antara objek hunian dan non-hunian. Dasar perhitungan PBB untuk hunian hanya sebesar 40% dari NJOP, sementara untuk non-hunian sebesar 60% dari NJOP. Skema ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemilik tanah, kebutuhan pembangunan, dan keberlanjutan tata ruang kota.

    Selain itu, manfaat PBB juga kembali kepada masyarakat melalui pembangunan ruang publik dan fasilitas umum, seperti taman kota yang asri serta layanan transportasi umum yang lebih baik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan insentif bagi warga, di antaranya pembebasan PBB 100% untuk rumah tapak dengan NJOP hingga Rp2 miliar, khusus bagi wajib pajak orang pribadi, yang berlaku untuk satu objek pajak.

    Tak hanya itu, warga juga mendapat potongan 5% apabila melunasi PBB sebelum 30 September 2025, yang sekaligus menjadi batas akhir pembayaran PBB-P2 tahun ini. Partisipasi masyarakat dalam membayar PBB tepat waktu bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk kontribusi nyata dalam membangun Jakarta yang lebih tertata, adil, dan berkelanjutan.

     

    (*)

  • Perpres 79/2025 Resmi Terbit, Tegaskan Kelanjutan dan Penyelesaian Pembangunan IKN Nasional 26 September 2025

    Perpres 79/2025 Resmi Terbit, Tegaskan Kelanjutan dan Penyelesaian Pembangunan IKN Nasional 26 September 2025

    Perpres 79/2025 Resmi Terbit, Tegaskan Kelanjutan dan Penyelesaian Pembangunan IKN
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah ditegaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang diterbitkan pemerintah pada Senin (30/7/2025) di Jakarta.
    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa Perpres tersebut memberi sinyal kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.
    “Perpres Nomor 79 Tahun 2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/9/2025).
    Regulasi ini menargetkan penetapan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, didukung dengan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) serta penyediaan infrastruktur yang memadai.
    Berdasarkan Perpres tersebut, sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN secara bertahap akan mulai bertugas di IKN. Pada 2029, jumlah ASN yang ditempatkan di IKN ditargetkan mencapai 9.500 pegawai.
    Untuk mendukung proses pemindahan, hingga September 2025, telah tersedia 44
    tower
    hunian siap huni. Sementara 3
    tower
    berada dalam tahap penyelesaian dan 4
    tower
    baru lainnya masih dalam pembangunan.
    Untuk diketahui, tahap pertama pembangunan IKN (2022–2024) telah menghadirkan sejumlah infrastruktur utama, antara lain Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, serta bandara VVIP, yang ditopang oleh investasi swasta.
    Pembangunan tahap pertama juga telah menerapkan standar bangunan gedung hijau (BGH) dan bangunan gedung cerdas (BGC), ditunjang dengan
    command center
    berbasis CCTV,
    drone
    , dan
    internet of things
    (IoT) untuk memantau progres pembangunan secara
    real-time
    .
    Beberapa proyek
    multiyears
    dari tahap pertama tetap berjalan hingga 2025, termasuk Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan tol Balikpapan–IKN, yang ditargetkan selesai akhir 2025.
    Sementara itu, tahap kedua (2025–2028) fokus pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, infrastruktur konektivitas, ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta investasi pendidikan.
    Percepatan pembangunan kawasan IKN tidak hanya didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga investasi swasta yang memainkan peran besar.
    Hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN telah mencapai Rp 65,3 triliun dari 49 pelaku usaha melalui 52 perjanjian kerja sama.
    Dengan demikian, penerbitan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan ibu kota, melainkan juga transformasi menuju tata kelola pemerintahan modern, kolaboratif, dan berdaya saing global.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.