Xcloud.id

Tempat Fasum: RTH

  • Nahas! Diduga Terjatuh saat Ambil Rumput, Pria di Cirebon Tenggelam ke Sungai Ciberes

    Nahas! Diduga Terjatuh saat Ambil Rumput, Pria di Cirebon Tenggelam ke Sungai Ciberes

    JABAR EKSPRES – Seorang pria bernama Jaenudin (49), diduga terjatuh dan tenggelam di Sungai Ciberes yang berada di wilayah Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

    Ketika dikonfirmasi, Humas Kantor SAR Bandung, Seni Wulandari membenarkan, adanya peristiwa yang membutuhkan pertolongan penyelamatan jiwa di Cirebon.

    “Tim SAR Gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap korban atas nama Jaenudin (49) yang diduga terjatuh dan tenggelam di Sungai Ciberes Kabupaten Cirebon,” katanya kepada Jabar Ekspres, Selasa (21/1).

    Seni mengungkapkan, sebelumnya Kantor SAR Bandung menerima informasi orang hilang di Sungai Ciberes itu pada Senin, 20 Januari 2025 lalu.

    BACA JUGA: RTH di Kawasan Industri Jadi Sorotan, Kunjungan Dinas atau DPRD Sumedang ke Perusahaan harus Jelas Tujuannya

    “Terdapat laporan orang hilang dari keluarga korban, menurut keterangan keluarga, korban pamit pada Minggu (19 Januari 2025) sekitar pukul 8.30 WIB,” ungkapnya.

    Seni memaparkan, tujuan korban pamit keluar rumah yakni untuk mencari rumput, namun hingga pukul 17.00 WIB di hari yang sama korban tak kunjung pulang.

    Mengetahui Jaenudin tak ada kabar, pihak keluarga bersama warga sekitar langsung melakukan pencarian di area korban beraktivitas mencari rumput.

    Namun sayangnya, ketika dilakukan pencarian di lokasi, yang ditemukan hanya peralatan korban untuk mencari rumput dan sandal milik Jaenudin.

    “Setelah dilaksanakan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) oleh Polsek Babakan, disimpulkan bahwa korban diduga terpeleset pada saat buang air di Sungai Ciberes dan tenggelam,” tutup Seni.

    Sementara itu, Koordinator Pos SAR Cirebon, Syarif menyebutkan, hari ini Tim SAR Gabungan akan melanjutkan pencarian terhadap korban.

    “Kita lakukan kembali pencarian dengan penyisiran air menggunakan LCR atau perahu karet sejauh 3 kilometer,” bebernya.

    Syarif menyampaikan, penyisiran yang dilakukan Tim SAR Gabungan itu, tepatnya dari LKP (Last Known Position) sampai ke daerah Gembongan Raya.

    “Adapun skema teknis dalam operasi pencarian orang hilang, Tim SAR Gabungan sudah mengkonsep rencana jika korban ditemukan akan langsung dibawa ke RS Waled,” pungkasnya. (Bas)

  • Komisi 5 DPRD Jabar Sorot Isu Tingginya Pengangguran

    Komisi 5 DPRD Jabar Sorot Isu Tingginya Pengangguran

    JABAR EKSPRES – Tingginya angka pengangguran dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Provinsi Jawa Barat menyita perhatian.

    Menyikapi isu tersebut, Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf Erwinsyah bersama anggota Komisi 5 lainnya, melakukan kunjungan kerja ke SMKN 1 Depok pada Senin 20 Januari 2025.

    “Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas isu tingginya angka pengangguran dari lulusan SMK di Jawa Barat,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Selasa (21/1).

    BACA JUGA: RTH di Kawasan Industri Jadi Sorotan, Kunjungan Dinas atau DPRD Sumedang ke Perusahaan harus Jelas Tujuannya

    Maulana menerangkan, dalam kunjungan tersebut pihaknya menyoroti belum adanya data terintegrasi yang dimiliki sekolah terkait lulusan mereka.

    Dia mempertanyakan, sejauh mana informasi terkait keberlanjutan lulusan SMK, termasuk jumlah yang bekerja atau menganggur, serta di mana mereka bekerja.

    “Belum ada data terintegrasi dari sekolah, khususnya terkait kelulusan mereka. Kemana mereka bekerja? Kalau ada data seperti itu, harusnya bisa menjawab persoalan ini,” terang Maulana.

    Dia menambahkan, apabila survei atau analisa lembaga tertentu menyatakan pengangguran itu banyak dari SMK, maka langkah apa yang dilakukan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar.

    Selain itu, Maulana memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk melakukan pemetaan (mapping) terhadap siswa kelas 12 menjelang kelulusan.

    “Harus ada mapping lulusan sejak kelas 12, diarahkan kerja di mana atau kuliah ke mana,” bebernya.

    Disdik Harus Segera Ambil Langkah

    Dalam kesempatan tersebut, Maulana mengaku bahwa dirinya juga meminta agar Disdik Jawa Barat, dapat segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan ini.

    “Saya menegaskan pentingnya evaluasi terhadap kurikulum dan pola pendidikan di SMK, agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Ya, pemerintah harus segera melakukan evaluasi kurikulum,” ujarnya.

    Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa lulusan SMK masih mendominasi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat.

    Sebagai informasi, kunjungan ini merupakan salah satu bentuk pengawasan Komisi 5 DPRD Jabar terhadap sistem pendidikan di wilayahnya.

  • Pegawai Setwan DPRD Banjar Diduga Gelapkan Mobil Rental, Ini Kata Polisi

    Pegawai Setwan DPRD Banjar Diduga Gelapkan Mobil Rental, Ini Kata Polisi

    JABAR EKSPRES – Seorang pria yang diduga sebagai sopir Setwan DPRD dan sopir cadangan Ketua DPRD Kota Banjar, telah diciduk oleh Satreskrim Polres Ciamis sejak awal tahun 2025. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, S terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan kendaraan roda empat.

    S diketahui merupakan pegawai non ASN yang tengah mengurus persyaratan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 di lingkungan Pemkot Banjar. Namun, sejak awal tahun 2025, S tidak masuk kerja tanpa memberikan keterangan yang jelas.

    Kasat Reskrim Polres Ciamis, AKP Joko Prihatin, membenarkan bahwa pihaknya sedang menangani kasus penipuan dan penggelapan kendaraan jenis R4.

    “Kalau masalah pekerjaan saya ngak tahu, yang jelas swasta dan ada yang kita amankan inisial S, kasusnya menangani masalah tipu gelap kendaraan roda empat rental,” ungkap Joko melalui pesan WhatsApp, Senin (20/1).

    Sementara itu, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Banjar, Aspihani, belum memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi mengenai kasus yang menimpa mantan sopir Sekwan berinisial S.

    BACA JUGA: Tak Hanya Pantau RTH dan Tenaga Kerja, Komisi IV DPRD Sumedang Fokus Awasi Privatisasi Air oleh Industri

    Saat ini, lingkungan Sekretariat DPRD Kota Banjar tengah diterpa serangkaian masalah. Mulai dari kasus tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota DPRD yang saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan, serta insiden bocornya atap gedung saat rapat paripurna penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih untuk pemilihan tahun 2024.

    Ruang Paripurna Bocor

    Sebelumnya, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Banjar pada Jumat, 10 Januari 2025, membuat panik para pejabat yang berada di ruang paripurna DPRD Banjar.

    Insiden ini terjadi saat mereka akan menggelar rapat pengumuman penetapan pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil Pilkada Banjar tahun 2024. Atap gedung mengalami kebocoran, sehingga air hujan masuk ke sekitar area rapat.

    Ketua DPRD Banjar, Dadang Ramdhan Kalyubi, mengungkapkan keprihatinannya mengenai kondisi gedung tersebut. “Hujan yang terjadi saat ini cukup besar, sehingga atap di gedung ruang rapat paripurna ini mengalami kebocoran,” ujarnya.

  • Tak Hanya Pantau RTH dan Tenaga Kerja, Komisi IV DPRD Sumedang Fokus Awasi Privatisasi Air oleh Industri

    Tak Hanya Pantau RTH dan Tenaga Kerja, Komisi IV DPRD Sumedang Fokus Awasi Privatisasi Air oleh Industri

    JABAR EKSPRES – Privatisasi air yang dilakukan oleh perusahaan untuk kepentingan industri, perlu menjadi perhatian pemerintah guna tidak diambil secara berlebihan.

    Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumedang, Sonia Sugian menyebutkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan secara fokus kepada industri-industri untuk evaluasi dan pemberian sanksi jika terdapat pelanggaran, termasuk soroti privatisasi air.

    Sebelumnya, Komisi IV DPRD Kabupaten Sumedang sempat melakukan pengawasan secara langsung dengan mendatangi beberapa industri.

    Adapun pabrik yang sudah dikunjungi tersebut, tepatnya berada di Kawasan Industri wilayah Jatinangor-Cimanggung, yakni PT Karya Putra Sangkuriang (KPS), PT Kahatex dan PT Kaldu Sari Nabati (Karina).

    “Kami memang akan konsentrasi mengenai masalah-masalah di industri yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang, bukan hanya tiga pabrik saja seperti yang telah kami lakukan kemarin,” katanya saat dihubungi melalui seluler, Senin (20/1).

    BACA JUGA: Pantau Kondusifitas Nataru, DPRD Kabupaten Sumedang Kunjungi Pos Pam Wilayah Barat

    Sonia menegaskan, pihaknya telah mengantongi sejumlah keluhan masyarakat baik temuan pelanggaran aturan maupun keberadaan industri yang dinilai menyulitkan kewilayahan sekitar.

    Oleh sebab itu, menurutnya pengawasan terhadap industri yang telah berdiri perlu dilakukan tanpa terkecuali alias tidak sebatas yang ada di Sumedang wilayah Barat saja.

    “Akan tetapi, kami juga akan melakukan pengawasan atau inspeksi ke seluruh industri-industri yang ada di Kabupaten Sumedang,” tegasnya.

    Melalui hasil pengawasan yang dilakukannya pada Senin, 13 Januari 2025 lalu, Sonia menilai, kondisi di lapangan cukup beragam permasalahan yang perlu jadi perhatian.

    BACA JUGA: ABSM Kabupaten Sumedang Gelar Aksi Unjuk Rasa, Tolak Program Pensiun dan Tuntut Keadilan Upah

    “Dengan berbagai macam permasalahan dan sudah dibuatkan notulensi, tentunya menjadi bahan laporan kami dan akan kami tembuskan ke dinas-dinas terkait,” bebernya.

    Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang mempunyai kekuatan dengan jalankan undang-undang otonomi daerahnya untuk jaga kawasan.

    Peraturan tersebut merujuk pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan tertuang juga pada Undang-Undang nomor 23 tahun 20014, tentang Otonomi Daerah.

    Melansir peraturan yang dimaksudkan, dinarasikan bahwa otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat memberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk memajukan daerah masing-masing.

  • Badan Bank Tanah Siapkan Lahan untuk Pembangunan Hunian MBR di IKN

    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan untuk Pembangunan Hunian MBR di IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Bank Tanah (BBT) mengungkap telah menyiapkan alokasi lahan di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk dibangun kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menjelaskan bahwa rencana pemanfaatan lahan kelolaan Bank Tanah yang diubah menjadi area pemukiman itu untuk mendukung terbentuknya ekosistem di IKN.

    “Tahun 2022, saya berkunjung sana, penduduk yang tinggal di sana tidak ada. Jadi kurang menarik ya. Begitu bandara dibangun, bangun bandara langsung kliennya banyak [sehingga dibangunlah perumahan nantinya],” jelasnya dalam agenda Kinerja 2024 dan Outlook 2025 di Bandung, Jumat (17/1/2025).

    Dalam rencananya, total lahan yang siap dialokasikan untuk pembangunan pemukiman hingga area komersial di wilayah Penajam Paser Utara itu mencapai 307 hektare (Ha) yang berlokasi di wilayah pengembangan Penajam Eco City. Namun, pada tahap awal Parman menyebut bakal menjatahkan lahan seluas 100 hektare terlebih dahulu.

    “Nah, ini cukup besar. Kita bisa sediakan, tergantung developernya mau mengembangkan berapa hektare. 100 hektare pun kita bisa siapkan,” tambahnya.

    Asal tahu saja, wilayah pengembangan Penajam Eco City memiliki luas lahan mencapai 4.162 hektare (Ha). 

    Tak hanya akan digunakan untuk mendukung pembangunan perumahan, pada area tersebut juga bakal digunakan untuk pembangunan kawasan resort dan pusat kebugaran, pelabuhan, hingga pusat kota.

    Adapun, Penajam Eco City itu bakal dibangun berkonsep eco city yang sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Konsep ini mengajarkan untuk kembali ke alam dan menghemat energi, mendorong kota menghadirkan ruang terbuka hijau sebanyak mungkin, dan manajemen kota yang seimbang pada aspek lingkungan, ekonomi, sumber daya alam, dan manusianya sendiri. 

  • Progres Pembangunan Bali International Hospital Hampir Rampung, Sudah 97 Persen – Halaman all

    Progres Pembangunan Bali International Hospital Hampir Rampung, Sudah 97 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Progres pembangunan rumah sakit berstandar interasional, Bali International Hospital (BIH) hingga 16 Januari 2025 sudah mencapai 97,63 persen.

    Rumah sakit yang digarap PT PP Tbk (PTPP) merupakan salah satu proyek strategis nasional yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur, Bali.

    Proyek BIH mencakup bangunan seluas 667.465 meter persegi di atas lahan seluas 50.000 meter persegi, dengan kapasitas 255 ruangan rawat inap. 

    Rumah sakit ini dirancang untuk layanandi lima spesialisasi utama, yakni Cardiology, Oncology, Neurology, Gastroenterohepatology, dan Orthopaedics (CONGO).

    Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir dalam kunjungannya ke BIH beberapa waktu lalu menyampaikan, kesehatan adalah salah satu hal terpenting dalam membangun manusia Indonesia

    “Saya mengucapkan terima kasih pada PP dan IHC telah berkomitmen menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem kesehatan di Indonesia,” jelasnya. 

    Selain itu, proyek ini mengedepankan konsep ramah lingkungan dengan memperoleh sertifikasi Gold dari Green Building Council Indonesia (GBCI), berkat inisiatif seperti pemanfaatan energi terbarukan, pengolahan air limbah greywater, serta ruang terbuka hijau yang mencakup lebih dari 80 persen total luas lahan. 

    Dalam kesempatan lainnya, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri berharap pembangunan BIH dapat menjadi leading international hospital untuk IHC Group dan semakin mendorong pertumbuhan dan kesuksesan transformasi kesehatan.

    Kehadiran Bali International Hospital di tengah momentum pemulihan pariwisata Bali memberikan peluang strategis bagi pengembangan medical tourism di Indonesia. 

    Wisata medis tidak hanya berpotensi mendiversifikasi sumber pendapatan pariwisata Bali, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi perekonomian daerah.

  • Melihat Rumah Subsidi Program 3 Juta Rumah di Kendal, Cicilan Mulai Rp 1 Juta

    Melihat Rumah Subsidi Program 3 Juta Rumah di Kendal, Cicilan Mulai Rp 1 Juta

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 386 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dibangun di atas lahan seluas 4,2 hektare kelolaan Badan Bank Tanah di Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

    Perumahan bernama Bumi Svarga Asri yang dibangun sebagai bagian dari program 3 juta rumah ini dipatok dengan harga Rp 166 juta dengan cicilan dan uang muka atau DP mulai Rp 1 juta per bulan.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com langsung di lokasi, setiap unit rumah di Griya Bumi Svarga Asri memiliki luas 36 m2 dengan lahan 60 m2. Masing-masing rumah terdiri atas dua kamar, satu kamar mandi, ruang tamu, dapur dan ruang terbuka hijau.

    Perumahan subsidi berkonsep green building ini dibangun oleh PT Asatu Realty Asri (Asatu). Lingkungan di perumahan ini masih asri. Lokasi perumahan ramah lingkungan ini berada tidak jauh dari jalan utama, serta berada dekat dengan pemukiman warga desa dan perkebunan jagung.

    Salah seorang warga penghuni rumah subsidi ini, Afif mengatakan telah tinggal di Bumi Svarga Asri selama satu bulan. Ia tinggal bersama kedua anaknya yang juga bekerja di Semarang. Rumah tersebut ia beli melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan cicilan Rp 1,2 juta per bulan dan tenor 15 tahun.

    Dia mengaku diuntungkan setelah membeli rumah di kawasan ini karena suasananya yang nyaman dan tenang dan cuacanya yang sejuk seperti di pedesaan.

    “Nyaman, enak, tempatnya asri. Enggak terlalu ramai. Saya kan kerja di Semarang. Saya rasa (suasananya) sangat berbeda. Kami sangat diuntungkan,” ungkapnya.

    Manager PT Asatu Realty Asri (Asatu) Sangkan Wisesa menyampaikan, perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini merupakan proyek kerja sama antara Bank Tanah sebagai pelelang tanah dan pihaknya sebagai developer perumahan subsidi percontohan nasional berkonsep Green Building.

    “Kita beker jasama untuk bangun rumah ini. Namun, kita bangun agar orang punya rumah subsidi tetapi benar-benar bisa sustainable. Jadi hidup di sini enggak hanya sekali sekedar beli dan direnovasi, tetapi kita bikin benar-benar dan sudah siap huni sampai 20 tahun ke depan,” ungkap Sangkan.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Asatu Realty Asri (Asatu) Yudi Irawan mengungkapkan, pembangunan rumah ini melibatkan tujuh lembaga termasuk Asatu, Badan Bank Tanah, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Kabupaten Kendal, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Tanah, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

    “Mereka akan mengawal agar bangunan ini menjadi bangunan yang green building, yang ramah lingkungan. Tentu saja dengan scoring dan sebagainya. Alhamdulillah kita sudah memenuhi,” ujar Yudi.

    Hingga kini, ada 90 unit rumah telah dibangun, 50 unit diantaranya sudah siap huni dan 20 unit sudah terjual. Yudi menargetkan, pembangunan keseluruhan unit untuk dapat dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah ini akan rampung pada 2027.

    Syarat pembelian rumah subsidi ini akan diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berdomisili di Semarang dan Kendal. Harapannya, rumah subsidi yang disediakan ini dapat mengatasi backlog perumahan yang ada di Jawa Tengah.

    “Ini adalah rumah FLPP yang harga jualnya sudah diatur pemerintah. Kita juga kasih benefit, all in rumah itu cuma Rp 1 juta. Kalau dia lolos bank sesuai dengan cara dan ketentuan berlaku, maka beliau tinggal ngangsur. Tahun kemarin ada bantuan administrasi. Ada asuransi gratis, misalnya yang bersangkutan meninggal langsung otomatis lunas,” jelasnya.

    Sebagai informasi, pembangunan dan groundbreaking perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) ini telah dimulai sejak satu tahun lalu, tepatnya pada Selasa (23/1/2024). Perumahan ini diklaim sebagai rumah subsidi dengan konsep hunian hijau bagi masyarakat berpenghasilan rendah pertama di Indonesia.

  • Melihat Rumah Subsidi Program 3 Juta Rumah di Kendal, Cicilan Mulai Rp 1 Juta

    MBR Bisa Beli Rumah Subsidi di Kendal Seharga Rp 166 Juta Berkat Fasilitas Bank Tanah

    Kendal, Beritsatu.com – Badan Bank Tanah memfasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan 386 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga Rp 166 juta per unit. Rumah subsidi ini dibangun oleh PT Asatu Realty Asri (Asatu) di Bumi Svarga Asri, di Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com langsung di lokasi, setiap unit rumah di Griya Bumi Svarga Asri memiliki luas 36 m2 dengan lahan 60 m2. Masing-masing rumah terdiri atas dua kamar, satu kamar mandi, ruang tamu, dapur dan ruang terbuka hijau.

    Dibangun di atas lahan seluas 4,2 hektare, lokasi perumahan ramah lingkungan ini berada tidak jauh dari jalan utama. Lingkungan di perumahan ini masih asri dan berada dekat dengan pemukiman warga desa dan perkebunan jagung.

    Salah seorang warga penghuni rumah subsidi ini, Afif mengatakan telah tinggal di Bumi Svarga Asri selama satu bulan. Ia tinggal bersama kedua anaknya yang juga bekerja di Semarang. Rumah tersebut ia beli melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan cicilan Rp 1,2 juta per bulan dan tenor 15 tahun.

    Dia mengaku diuntungkan setelah membeli rumah di kawasan ini karena suasananya yang nyaman dan tenang dan cuacanya yang sejuk seperti di pedesaan.

    “Nyaman, enak, tempatnya asri. Enggak terlalu rame. Saya kan kerja di Semarang. Saya rasa (suasananya) sangat berbeda. Kami sangat diuntungkan,” ungkapnya kepada Beritasatu.com, Jumat (17/1/2025).

    Sementara, Manager PT Asatu Realty Asri (ASATU) Sangkan Wisesa menyampaikan, perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini merupakan proyek kerja sama antara Bank Tanah sebagai pelelang tanah dan pihaknya sebagai developer perumahan subsidi percontohan nasional berkonsep green building.

    “Kita bekerja sama, untuk rumah ini kita bikin bagaimana orang punya rumah subsidi tetapi benar-benar bisa sustainable. Hidup di sini enggak hanya sekali sekedar beli, habis itu direnovasi. Kita bikin dengan benar-benar dan rumah ini sudah siap huni sampai 20 tahun ke depan,” ungkap Sangkan.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Asatu Realty Asri (Asatu) Yudi Irawan mengungkapkan, pembangunan rumah ini melibatkan tujuh lembaga termasuk ASATU, Badan Bank Tanah, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Kabupaten Kendal, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Tanah, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

    “Mereka akan mengawal agar bangunan ini menjadi bangunan yang green building, yang ramah lingkungan. Tentu saja dengan scoring dan sebagainya, alhamdulillah kita sudah memenuhi,” ujar Yudi.

    Hingga kini, ada 90 unit rumah telah dibangun, 50 unit diantaranya sudah siap huni dan 20 unit sudah terjual. Yudi menargetkan, pembangunan keseluruhan unit untuk dapat dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah ini akan rampung pada 2027.

    Syarat pembelian rumah subsidi ini akan diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berdomisili di Semarang dan Kendal. Harapannya, rumah subsidi yang disediakan ini dapat mengatasi backlog perumahan yang ada di Jawa Tengah.

    “Ini adalah rumah FLPP yang harga jualnya sudah diatur pemerintah. Kita juga kasih benefit, all in rumah itu cuma Rp 1 juta. Kalau dia lolos bank sesuai dengan cara dan ketentuan berlaku, maka beliau tinggal ngangsur. Tahun kemarin ada bantuan administrasi. Ada asuransi gratis, misalnya yang bersangkutan meninggal langsung otomatis lunas,” jelasnya.

    Sebagai informasi, pembangunan dan groundbreaking perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) ini telah dimulai sejak satu tahun lalu, tepatnya pada Selasa (23/1/2024). Perumahan ini diklaim sebagai hunian hijau masyarakat berpenghasilan rendah pertama di Indonesia yang menjadi rumah subsidi yang lahannya disediakan oleh Bank Tanah.
     

  • Kota Baru Parahyangan Fokus Kembangkan Property Tourism

    Kota Baru Parahyangan Fokus Kembangkan Property Tourism

    Bisnis.com, BANDUNG – Kota Baru Parahyangan mengembangkan property tourism untuk menunjang dan memperkuat eksistensi sebagai salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia di usia yang ke-25 tahun.

    Marketing Manager Kota Baru Parahyangan Joseph Ijong Dachlan mengatakan, dalam seperempat abad ini pihaknya sudah melakukan pengembangan kota mandiri baik dari segi fisik, fasilitas dan juga atraksi yang membuat ekosistem di Kota Baru Parahyangan semakin menarik.

    Hal tersebut terbukti dengan lalu lintas kunjungan yang terjadi di tahun lalu yang mencapai 1,8 juta kunjungan.

    “Sehingga itu otomatis menjadi modal untuk daya Tarik. Kalau kita kaitkan dengan property tourism, yaitu daya tarik wisatawan untuk mendapatkan pengalaman di Kota Baru Parahyangan,” kata Joseph Kamis (16/1/2025).

    Dia merinci, dalam pengembangan kota mandiri, Kota Baru Parahyangan terus menghadirkan berbagai properti dengan fasilitas yang memadai. Properti serbalengkap yang hadir tidak hanya berupa hunian yang eksklusif, tetapi juga properti lainnya seperti bisnis dan pariwisata.

    “Kedua kita juga sudah punya society atau masyarakat yang juga tumbuh selama 25 tahun ini populasinya sudah mencapai sekitar 20.000 orang atau kalau dibagi empat, ya 5.000-an kepala keluarga,” jelasnya.

    Ijong mengatakan, pihaknya merancang hunian eksklusif untuk mendukung gaya hidup sehat dan praktik kehidupan berkelanjutan (sustainable living) sehingga meminimalkan dampak buruk bagi lingkungan dan menjaga kelestarian bumi.

    Hal tersebut didukung oleh interaksi sosial yang baik serta partisipasi dan peran aktif komunitas yang rukun di setiap kawasan hunian (tatar).

    Dia menambahkan, dari sisi perspektif bisnis dan dunia usaha, pengembang meyakini Kota Baru Parahyangan bisa menjadi kawasan yang ideal untuk berinvestasi dan mengembangkan berbagai bisnis yang menguntungkan.

    Terlebih, industri pariwisata yang terus berkembang di kota mandiri terbesar di Bandung Raya menciptakan peluang usaha dan prospektif yang cerah.

    Saat ini, berbagai jenis fasilitas pariwisata di Kota Baru Parahyangan sudah tersedia dan telah menjadi pilihan wisatawan, seperti akomodasi, transportasi yang terintegrasi, restoran atau penyedia jasa makanan dan minuman, penyedia jasa keuangan, dan atraksi wisata seperti fasilitas hiburan.

    “Salah satunya Wahoo Waterworld, waterpark terbaik yang sejak dibuka tahun 2023 hingga sekarang telah menjadi objek wisata rekreasi favorit masyarakat,” ungkapnya.

    Begitu pun dengan Mason Pine Hotel dari aspek akomodasi sejak dulu selalu menjadi pilihan terbaik wisatawan untuk menginap dan menikmati pengalaman liburan yang mengesankan.

    Tak hanya itu, kata Ijong, lokasi Kota Baru Parahyangan cukup strategis sehingga memudahkan warga di kawasan dan wisatawan yang hendak berlibur.

    Diketahui, Kota Baru Parahyangan yang terletak di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, tersebut berada tak jauh dari pintu tol Padalarang Timur yang merupakan bagian dari ruas Tol Purbaleunyi. Keberadaan exit tol tersebut memudahkan akses bagi wisatawan dari Bandung, Jakarta, dan kota lainnya.

    Selain itu, bagi wisatawan dari Jakarta, menggunakan kereta cepat Whoosh bisa menjadi pilihan terbaik dengan waktu tempuh sekira 30 menit hingga tiba di Stasiun KCIC Padalarang.

    “Dari stasiun ini, perjalanan bisa dilanjutkan dengan naik shuttle car ke Bumi Hejo, Kota Baru Parahyangan, dengan waktu tempuh sekira 10 menit,” ujarnya.

    Di dalam kawasan kota mandiri juga terdapat layanan transportasi internal KBPayuk EV shuttle. Kendaraan ramah lingkungan KBPayuk EV shuttle beroperasi setiap hari sesuai jadwal dan rute yang sudah ditentukan.

    Manajemen Kota Baru Parahyangan menyediakan 10 halte guna mendukung operasionalisasi kendaraan listrik hemat energi tersebut.

    Menurut Ijong, Tourism Property di Kota Baru Parahyangan juga semakin menarik lantaran ditunjang topografi alami yang beragam, termasuk kawasan hunian perbukitan BumiLuhur dan panorama danau.

    Selain itu, ruang terbuka hijau yang terhampar dan tersebar di berbagai tempat memberi kesegaran alami bagi pengembangan properti pariwisata Kota Baru Parahyangan yang berkelanjutan.

  • PU terapkan standar tahan bencana terhadap infrastruktur yang dibangun

    PU terapkan standar tahan bencana terhadap infrastruktur yang dibangun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerapkan standar bangunan tahan bencana terhadap infrastruktur yang dibangun.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, terkait isu ketahanan terhadap bencana, Kementerian PU juga telah menerapkan standar bangunan tahan bencana terhadap infrastruktur yang tengah dibangun.

    “Untuk infrastruktur tahan bencana, sebenarnya kami telah melakukan sosialisasi SNI 1726 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non gedung. Untuk infrastruktur bukan dibangun oleh Kementerian PU yang belum menerapkan standar tersebut, kami akan terus mensosialisasikan dan perbaiki. Kami juga terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terkait mana yang bisa kami dukung dan kami prioritaskan,” ujar Dody di Jakarta, Selasa.

    Di samping itu, Kementerian PU juga terus melakukan sosialisasi terkait standar struktur bangunan yang tahan bencana kepada masyarakat.

    Hingga saat ini Kementerian PU telah melaksanakan pembangunan infrastruktur yang fokus pada penyediaan air minum dan sanitasi, hingga infrastruktur tahan bencana.

    “Isu-isu utama tersebut telah disampaikan dalam audiensi dan sebagian besar sudah kita kerjakan dan sudah masuk dalam TA 2025. Kami mohon dukungan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar,” kata Dody.

    Terkait isu sanitasi, Kementerian PU telah mengajukan Inpres Air Minum dan Sanitasi yang saat ini sedang dalam proses.

    “Kami juga memiliki program sarana prasarana sanitasi berbasis masyarakat atau Sanimas. Untuk usulan titik-titik lokasinya sudah ada, namun saat ini masih dalam proses review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP,” ujar Dody.

    Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo didampingi Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah dan Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan Maulidya Indah Junica menghadiri Audiensi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan, Ketahanan Bencana, dan Kota/ Desa Ramah Anak – Disabilitas – Manula bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.

    Menko AHY mengatakan, audiensi yang dihadiri sejumlah Kementerian/ Lembaga (K/L) di bawah koordinator Kemenko IPK dan Kemenko PMK ini membahas mengenai peran penting infrastruktur dalam mendukung program-program Kemenko PMK, utamanya terkait dengan mitigasi bencana, dan penyediaan infrastruktur yang ramah perempuan, anak, lansia hingga disabilitas.

    “Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam, sehingga semua butuh langkah cepat, dan bagaimana melakukan langkah preventif. Infrastruktur harus menjawab kebutuhan tersebut, baik melalui rehabilitasi dan rekonstruksi, serta infrastruktur yang semakin resilience terhadap dampak yang disebabkan oleh bencana,” kata AHY.

    “Kedua, isunya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup, dengan membantu Kementerian Kesehatan dalam mencegah stunting, atau penyakit menular akibat lingkungan yang tidak sehat. Infrastruktur punya peran penting dalam mendukung masyarakat hidup sehat yaitu antara lain dari aspek sanitasi dan air bersih. Ke depan akan disediakan ruang terbuka hijau yang ramah bagi perempuan, anak, lansia dan disabilitas, sehingga kualitas kehidupan dapat menjadi lebih baik,” tambahnya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025