Xcloud.id

Tempat Fasum: RTH

  • Insentif PPN DTP, Penjualan Unit Komersial di Sawangan Laris

    Insentif PPN DTP, Penjualan Unit Komersial di Sawangan Laris

    Bisnis.com, JAKARTA—Lotte Land Indonesia bersama Vasanta Group memulai proses serah terima unit komersial Sinsa District di Eco Town Sawangan seiring dengan rampungnya penjualan.

    Sinsa District merupakan kompleks komersial yang terdiri atas 53 unit bangunan 3 lantai dan 1 kavling. Seluruh unit menghadap langsung ke jalan utama, dilengkapi area pedestrian selebar 9 meter.

    Lee Je Hong, President Director Lotte Land Indonesia, menyampaikan prosesi serah terima secara simbolik di Sinsa District menandai capaian penting dalam pengembangan kawasan Eco Town Sawangan.

    Dengan adanya program PPN DTP 100% dari pemerintah, Sinsa District menawarkan peluang investasi yang semakin menarik di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan Sawangan. Dukungan insentif ini berkontribusi signifikan terhadap percepatan penyerapan pasar, sehingga seluruh unit kini telah terjual.

    “Hal ini menegaskan tingginya minat dan keyakinan investor terhadap potensi kawasan tersebut. Seiring proses serah terima yang berjalan, kami menantikan Sinsa District berkembang menjadi pusat komersial yang aktif dan memberi manfaat jangka panjang bagi seluruh pemilik unit,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (28/11/2025).

    Denny Asalim, CEO Vasanta Group, menambahkan Sinsa District merupakan kawasan yang mendorong interaksi antara pertumbuhan bisnis dan pengalaman gaya hidup. Kehadiran Sinsa District memberikan nilai nyata bagi para pemilik unit sekaligus membuka babak baru dalam ekosistem yang terus berkembang di Eco Town.

    Berada di lokasi strategis, Sinsa District terintegrasi langsung dengan kawasan Shila at Sawangan yang mencakup area seluas 130 hektare. Kawasan ini memiliki ruang terbuka hijau sebesar 55% dari total area, serta dilengkapi dengan danau utama dan jaringan anak danau alami seluas total 26 hektare.

    Lokasinya juga memiliki akses langsung melalui Jalan Bojongsari, Jalan Muchtar, serta jaringan tol Pamulang–Desari. Akses tersebut menghubungkan kawasan ini secara efisien dengan Jakarta Selatan dan sekitarnya.

    Kawasan Eco Town terus berkembang sebagai lingkungan terpadu yang menghadirkan hunian, area komersial, serta beragam fasilitas gaya hidup, mulai dari Aspen Medical Hospital, pusat kebugaran dan wellness, hingga destinasi kuliner dan ritel.

    Pengembangan ini juga diperkuat dengan hadirnya Hannam, klaster hunian yang telah memasuki tahap konstruksi sejak September 2025.

    Berdiri pada 2017, Vasanta Group adalah perusahaan pengembang real estat yang juga melebarkan sayap bisnisnya ke sektor lain, seperti destinasi gaya hidup dan pariwisata. Total luas pengembangan lahan mencapai 129 hektare.

    Beberapa proyek yang telah dikembangkan oleh Vasanta Group antara lain Shila at Sawangan, Eco Town at Sawangan, Mawatu Labuan Bajo, dan Vasanta Innopark.

    Adapun, Lotte Land Indonesia didirikan pada tahun 2019 sebagai usaha Lotte E&C mengembangkan bisnisnya di luar negeri. Lotte E&C didirikan pada tahun 1959, sebagai perusahaan konstruksi terintegrasi global yang bergerak di bidang pekerjaan umum, pabrik, arsitektur, perumahan, komersial dan proyek luar negeri.

    Lotte E&C terus memperluas kapabilitasnya dalam proyek perumahan di luar Korea Selatan, dengan memanfaatkan keunggulan dalam konstruksi serta pengalaman panjang dalam proyek perumahan.

  • Dianggap Langgar Kerja Sama, Developer Perumahan PT Sekar Pamenang Digugat

    Dianggap Langgar Kerja Sama, Developer Perumahan PT Sekar Pamenang Digugat

    Kediri (beritajatim.com) – Devolper perumahan PT Matahari Sedjakti Sejahtera mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT Sekar Pamenang dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada Rabu (26/11/2025). Hal ini setelah ada sejumlah dugaan pelanggaran perjanjian kerja sama pengembangan Perumahan Griya Keraton Sambirejo yang ada di Desa Sambirejo, Kecamatan Gampengrejo.

    Kuasa Hukum PT Matahari Sedjakti Sejahtera, Imam Mokhlas, menjelaskan bahwa gugatan tersebut diajukan karena tergugat tidak memenuhi kewajiban pembangunan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) sebagaimana ditetapkan dalam izin persetujuan bangunan gedung. Ia menyebut realisasi pembangunan penangkal petir, saluran drainase, IPAL komunal, gorong-gorong, taman, ruang terbuka hijau hingga paving tidak sesuai ketentuan, bahkan menimbulkan genangan saat hujan.

    “Artinya, di sini ada kepentingan publik yakni, Pemkab Kediri yang dirugikan karena fasum dan fasos tidak dibangun sesuai PBG,” ujarnya.

    Imam juga mengungkap dugaan manipulasi pajak penghasilan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dilakukan tergugat dalam proses pemasaran dan penjualan rumah.

    Berdasarkan perjanjian, seluruh pengelolaan penjualan diserahkan kepada PT Sekar Pamenang dan harga jual rumah telah termasuk BPHTB. Namun, ia menilai acuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan berbeda jauh dengan harga riil yang dibayarkan pembeli, sehingga memunculkan indikasi kerugian negara.

    Dari data yang diajukan, terdapat kekurangan pajak penghasilan sebesar Rp52.393.450 untuk 18 unit rumah. “Jika berbicara pajak itu acuannya NJOP, dan kewajiban wajib pajak menyampaikan apa adanya. Namun realisasinya berbeda jauh,” tegasnya.

    Selain itu, pihak penggugat menarik Kejaksaan Negeri setempat sebagai turut tergugat agar lembaga tersebut dapat melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran hukum publik terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam proyek tersebut. Imam menilai langkah ini diperlukan untuk memastikan penanganan perkara dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh.

    Dalam gugatan yang diajukan, disebutkan bahwa kerja sama kedua belah pihak dimulai pada 2024 dengan jangka waktu tiga tahun untuk pengelolaan 59 kavling tanah seluas 4.711 meter persegi. Penggugat menyediakan tanah bersertifikat, sementara tergugat bertanggung jawab memasarkan, membangun, dan mengelola kavling sesuai site plan. Persoalan muncul setelah tergugat dianggap tidak melaksanakan pembangunan fasum-fasos dan tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana tertuang dalam perjanjian.

    Kuasa hukum tergugat, Emi Puasa Handayani, menyampaikan bahwa pihaknya masih melengkapi berkas administrasi dan memastikan akan hadir pada sidang berikutnya. Masih kata Emi, semua pihak berhak mengajukan gugatan, termasuk PT Matahari Sedjakti Sejahtera dengan materi versi pengugatnya.

    “Haknya PT Matahari mengajukan gugatan terhadap materinya itu versi penggugat. Sedangkan kami, PT Sekar Pamenang tentu juga punya bantahan yang akan kami tuangkan di dalam jawaban nanti,” terangnya melalui sambungan telepon.

    Dalam perkara ini, turut tergugat lainnya meliputi notaris dan PPAT Erny Setiawan, Pemkab Kediri melalui Dinas Perkim dan Dispenda, BPN, Dirjen Pajak cq Pajak Pratama Pare, serta sejumlah penghuni perumahan dan lembaga perbankan pemberi fasilitas kredit.

    Gugatan wanprestasi ini kini menjadi perhatian publik karena melibatkan fasilitas umum yang seharusnya menjadi hak warga serta potensi kerugian negara akibat dugaan penyimpangan pajak yang dilakukan dalam proses pemasaran rumah. Sidang pertama berlangsung tanpa kehadiran pihak tergugat, sehingga majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada 3 Desember 2025. [nm/but]

  • Pemprov DKI tanggapi data Kemenkes soal 1,5 persen warga alami depresi

    Pemprov DKI tanggapi data Kemenkes soal 1,5 persen warga alami depresi

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan tanggapan terkait data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mencatat sebanyak 1,5 persen penduduk Jakarta yang berusia di atas 15 tahun mengalami depresi.

    Tanggapan itu disampaikan oleh Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik ChicoHakim.

    Dia menyebutkan Pemprov DKI mengapresiasi data tersebut. Namun, dia juga menilai angka tersebut menjadi pengingat bagi Pemerintah Jakarta bahwa tekanan kehidupan di ibu kota memang nyata.

    “Dan kami terus bekerja keras untuk menekan angka tersebut,” jelas Chico melalui pesan singkat, Senin.

    Lebih lanjut, dia menekankan data tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil survei internasional Time Out 2025 yang menempatkan Jakarta sebagai kota paling bahagia ke-18 di dunia.

    Dia menjabarkan penilaian survei itu berdasarkan keberagaman kuliner, keramahan warga, akses hiburan, ruang terbuka hijau, dan semangat gotong royong.

    “Jadi, bukan pengukuran langsung tingkat depresi. Jakarta memang punya banyak alasan untuk dibanggakan dan dicintai warganya, tapi kami tetap aware, ada segmen masyarakat yang sedang berjuang dengan kesehatan jiwa,” ungkap Chico.

    Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemprov DKI sudah menyiapkan sejumlah program nyata, antara lain JakCare yang menyediakan layanan konsultasi psikologis gratis 24 jam via telepon di 0800-150-0119.

    Selain itu, ada pula aplikasi JAKI Skrining kesehatan jiwa gratis melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di puskesmas dan posyandu. Program ini pun sudah menjangkau ratusan ribu warga.

    Kemudian, ada edukasi dan workshop kesehatan mental di sekolah-sekolah dan komunitas.

    “Pemerintah Jakarta juga melakukan penguatan tenaga psikolog klinis di puskesmas kecamatan. Kami terus tingkatkan akses dan kurangi stigma, karena Jakarta yang bahagia itu bukan cuma slogan, tapi juga ketika setiap warganya merasa didengar dan didukung,” tutur Chico.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 4.000 Nakes Ramaikan Parade HKN Banyuwangi 2025, Puteri Indonesia Hadir Ajak Warga Hidup Sehat

    4.000 Nakes Ramaikan Parade HKN Banyuwangi 2025, Puteri Indonesia Hadir Ajak Warga Hidup Sehat

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Ribuan tenaga kesehatan dari berbagai profesi—mulai dokter, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi hingga nakes lainnya—meramaikan parade edukasi kesehatan di RTH Purwoharjo, Minggu (23/11/2025). Kegiatan ini turut dihadiri Puteri Indonesia 2025 Firsta Yufi Amarta Putri bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Parade tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 yang mengampanyekan pentingnya perilaku hidup sehat kepada masyarakat. Para peserta menyosialisasikan pesan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), mulai konsumsi gizi seimbang hingga pencegahan penyakit menular dan tidak menular melalui kebiasaan sederhana sehari-hari.

    “Mari jadikan momentum HKN ini sebagai pengingat untuk terus menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan,” ajak Ipuk.

    Mengangkat tema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”, kegiatan ini diikuti sekitar 4.000 peserta dari beragam instansi kesehatan. Mereka berasal dari puskesmas, rumah sakit, klinik, organisasi profesi, hingga institusi pendidikan kesehatan.

    Peserta dilepas oleh Bupati Ipuk dari Lapangan Purwoharjo dan berkeliling jalan raya serta permukiman penduduk sambil membawa berbagai atribut kampanye kesehatan. Materi edukasi yang disampaikan mencakup gizi, pencegahan HIV, hipertensi, kesehatan ibu dan anak, dan sejumlah isu kesehatan lainnya.

    Berbagai kegiatan kesehatan turut digelar, seperti senam massal dan jalan sehat yang melibatkan masyarakat sekitar untuk menumbuhkan semangat hidup sehat bersama.

    “Hari ini tenaga kesehatan menunjukkan kekompakan luar biasa. Saya harap teman-teman nakes semakin guyub dan nantinya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Banyuwangi,” tambah Ipuk.

    Ketua Panitia HKN, dr. Nira Ista Dewi, menjelaskan rangkaian peringatan HKN di Banyuwangi sudah berlangsung sejak awal November. Kegiatannya meliputi bakti sosial, layanan kesehatan gratis, layanan spesialistik serentak di 25 puskesmas, dan program lainnya.

    Selain itu, turut diselenggarakan Festival Posyandu Kreatif, lomba senam peregangan, lomba foto dan video bertema kesehatan, talkshow kesehatan mental bersama Puteri Indonesia, dan beragam acara lain.

    “Hari ini kita gelar senam bersama, jalan sehat, pelayanan kesehatan, dan panggung hiburan. Puncak perayaan HKN di Banyuwangi akan ditutup besok di halaman pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Semua kegiatan kita rangkai untuk semakin mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat,” terangnya. [alr/beq]

  • Penetrasi Pasar Serang, Ciputra Tawarkan Proyek Hunian 4 Hektare

    Penetrasi Pasar Serang, Ciputra Tawarkan Proyek Hunian 4 Hektare

    Bisnis.com, JAKARTA—Ciputra Group memperkuat penetrasi pasar properti di wilayah Serang, Banten dengan rencana pengembangan proyek seluas 4 hektare.

    Georgius Pranayogi, Project Manager CitraLand Puri Serang, menuturkan pihaknya menawarkan hunian baru di Cluster Cremona, CitraLand Puri Serang. Lokasinya berada di Distrik Kayana dengan luas area 4 hektare.

    Cluster terbaru ini mengusung konsep hunian hijau dan berseni ala Kota Cremona di Italia. Proyek ini juga menjadi perumahan pertama di Serang yang mengantongi sertifikasi bangunan hijau Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE).

    EDGE adalah sistem sertifikasi bangunan hijau internasional yang dikembangkan oleh International Finance Corporation (IFC), anggota Grup Bank Dunia. EDGE adalah perangkat lunak gratis dan standar bangunan hijau yang memungkinkan pengembang dan pemilik proyek untuk merancang bangunan yang lebih hemat energi, air, dan material.

    Dalam peluncuran proyek pada Jumat (21/11/2025), dari sekitar 63 unit rumah yang dipasarkan di Cluster Cremona di tahap 1 ini, sudah terjual 40%.

    “Penjualan tahun ini cukup menggembirakan, terutama karena banyak konsumen memanfaatkan insentif PPN DTP 2025. Kami siapkan banyak unit ready stock untuk mengakomodasi permintaan,” ujar Yogi dalam siaran pers, Minggu (23/11/2025).

    Selain management Ciputra Group, acara tersebut dihadiri pula oleh Andri Hermawan, Direktur PT Mitrarahaya Karyanugraha, sebagai project partner dan beberapa mitra perbankan CitraLand Puri Serang, di antaranya BCA, BNI, BRI, BSI, Bank Panin, dan Maybank.

    Cluster Cremona menawarkan empat tipe rumah. Cadenza LB 30/LT 60 (Rp600 jutaan) cocok untuk pembeli rumah pertama, Sonata LB 65/LT 60 (Rp900 jutaan) cocok bagi keluarga muda dan profesional, Andante LB 80/LT 72 (Rp1,3 miliar) membidik kaum profesional, dokter, dan pengusaha, serta Vivace LB 110/LT 96 buat kalangan eksekutif dan kelas atas (Rp2,2 miliar).

    Dia juga menjelaskan, harga tertinggi di perumahan CitraLand Puri Serang mencapai Rp4,5 miliar, sementara harga sewa rumah berkisar Rp25 – 60 juta per tahun, menunjukkan potensi capital gain dan rental yield yang menjanjikan.

    Yogi menuturkan, lebih dari 50% pembeli rumah di CitraLand Puri Serang memanfaatkan insentif PPN DTP 2025, yang diperpanjang melalui PMK No. 60/2025. Program ini memberikan diskon 11% untuk rumah hingga Rp2 miliar dan terbukti mempercepat transaksi.

    Terletak di Jl. Raya Lingkar Selatan, Ciracas, Serang, proyek ini hanya 45 menit dari Jakarta via Tol Serang Timur. Dengan tiga akses utama dan kedekatan ke pusat kota, stasiun, dan tol, kawasan ini ideal bagi profesional dan investor.

    CitraLand Puri berada di lokasi strategis, antara lain 5 menit pusat kota, 10 menit Tol Serang Timur, 10 menit Tol Serang Barat, dan 10 menit stasiun kereta.

    CitraLand Puri Serang dikembangkan sebagai kota mandiri seluas 65 hektare, terdiri dari dua distrik dan tiga akses gerbang. Kawasan ini mengintegrasikan hunian, area komersial, fasilitas publik, dan ruang terbuka hijau.

  • Arsitek Lanskap Soroti Perencanaan Kota Usai Peristiwa Pohon Tumbang di Jakarta

    Arsitek Lanskap Soroti Perencanaan Kota Usai Peristiwa Pohon Tumbang di Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia (IALI) menilai bahwa persoalan pohon tumbang merupakan isu yang bersifat multidimensional, melibatkan aspek tata kelola, perawatan, perencanaan, hingga implementasi teknis di lapangan.

    Ketua Umum IALI Rahman Andra Wijaya menjelaskan kejadian pohon tumbang yang terjadi belakangan ini tidak hanya menimbulkan gangguan aktivitas publik, tetapi juga membahayakan keselamatan warga serta merusak infrastruktur kota.

    Menurut IALI berbagai temuan awal menunjukkan adanya indikasi lemahnya koordinasi lintas sektor, kurangnya standar pengelolaan pohon perkotaan yang baku, serta praktik perencanaan dan konstruksi lanskap yang belum sepenuhnya sejalan dengan kaidah profesional Arsitektur Lanskap.

    Rahman menegaskan bahwa pengelolaan pohon perkotaan merupakan komponen vital dari lanskap kota yang sehat, aman, dan berkelanjutan. 

    “Oleh karena itu, IALI mengajak seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah, BUMD, konsultan perencana, kontraktor, akademisi, serta komunitas masyarakat untuk memandang pohon sebagai aset infrastruktur hijau yang membutuhkan tata kelola berbasis ilmu pengetahuan, data, dan standar profesi,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).

    Untuk mengurangi risiko pohon tumbang dan meningkatkan kualitas ruang hijau kota, IALI mengusulkan sejumlah langkah.

    Sejumlah langkah tersebut meliputi Penyusunan Standar Nasional / Standar Daerah Tata Kelola Pohon Perkotaan. Hal ini mencakup inventarisasi pohon, penilaian kondisi (tree risk assessment), pemeliharaan, pemangkasan, hingga prosedur penanaman yang tepat spesies, tepat lokasi, dan tepat teknik.

    Kedua, lanjutnya, yakni pembentukan Unit Khusus Manajemen Pohon (Urban Tree Management Unit)

    Beranggotakan ahli arborikultur, arsitek lanskap, agronom, dan teknisi lapangan yang bekerja secara terintegrasi di bawah pemerintah daerah.

    Ketiga, Audit Pohon Prioritas dilakukan secara berkala, khususnya pada jalur protokol, kawasan padat aktivitas publik, area rawan angin kencang, serta lokasi yang memiliki infrastruktur bawah tanah.

    Keempat, Perbaikan Sistem Perencanaan dan Konstruksi Lanskap. Hal ini untuk memastikan setiap proyek ruang terbuka hijau (RTH), jalan, drainase, dan utilitas mengikuti standar perakaran, media tanam, jarak tanam, serta perlindungan ruang tumbuh pohon.

    Terakhir, yakni Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Termasuk harmonisasi data dan SOP antara Dinas Pertamanan, Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, hingga pihak swasta penyedia utilitas. 

  • Rano sebut ruang hijau Jakarta jadi destinasi favorit warga

    Rano sebut ruang hijau Jakarta jadi destinasi favorit warga

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan sejumlah ruang terbuka hijau (RTH), di antaranya Tebet Eco Park dan Taman Lapangan Banteng di Jakarta kini menjadi destinasi favorit warga.

    Dalam kegiatan menanam 40 pohon menteng di area Taman Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, dia menyebutkan tingginya antusiasme itu menunjukkan kebutuhan masyarakat akan ruang hijau semakin besar.

    Jakarta, kata dia, seharusnya memiliki 30 persen RTH. Sementara merujuk data Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, hingga 2023, luas RTH di Jakarta mencapai 33,34 juta meter persegi atau 5,2 persen dari total luas wilayah Jakarta.

    Maka dari itu, sambung dia, Pemprov DKI berupaya menambah RTH dengan memanfaatkan aset daerah yang dapat diubah menjadi taman dan ruang publik, termasuk area kolong tol.

    Saat ini, Pemprov DKI juga berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim, serta konservasi alam. Upaya tersebut sejalan dengan arah pengembangan ekonomi hijau (green economy) yang sedang dibangun di Jakarta.

    Dalam kegiatan penanaman pohon itu, Rano juga mengingatkan pentingnya aksi nyata dalam menjaga lingkungan di tengah meningkatnya dampak perubahan iklim dan degradasi ekologis.

    “Kita butuh kontribusi nyata dalam pelestarian alam. Saat ini, kita merasakan langsung dampak perubahan iklim. Karena itu, kegiatan tanam pohon seperti ini sangat penting sebagai bagian dari upaya bersama merawat masa depan,” ujar Rano.

    Lebih lanjut, dia menyoroti manfaat ekologis pohon buah, termasuk pohon menteng, yang memiliki peran penting dalam menghidupkan kembali ekosistem perkotaan.

    Menurut dia, keberadaan tanaman buah dapat menarik berbagai jenis burung, sehingga taman bukan hanya hijau, tetapi juga hidup dan dinamis.

    “Dengan menanam pohon menteng, kita juga menghidupkan ekosistem, menghadirkan kembali burung-burung dan kehidupan lain di taman,” tutur Rano.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ponpes Wali Barokah Mewakili Kota Kediri Ikuti Verifikasi ECO Pesantren Jatim

    Ponpes Wali Barokah Mewakili Kota Kediri Ikuti Verifikasi ECO Pesantren Jatim

    Kediri (beritajatim.com) – Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri menjadi salah satu dari delapan pesantren yang terpilih sebagai nominator peraih penghargaan Eco Pesantren dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Dalam rangkaian penilaian, Ponpes Wali Barokah mengikuti sesi verifikasi daring pada Senin pagi (17/11) di Wisma Tentram.

    Acara tersebut dihadiri Ketua Ponpes Wali Barokah KH. Sunarto, Wakil Ketua Agung Riyanto, Agus DS, Humas Pondok Asyhari Eko Prayitno, serta pengurus lainnya. Turut mendampingi pula Ridwan Salimin, Pengawas Lingkungan Hidup dari DLHKP Kota Kediri, serta 3 Pilar Kelurahan Burengan.

    Wakil Ketua Ponpes Wali Barokah, Agung Riyanto yang juga Ketua LDII Kota Kediri, menjelaskan bahwa program Eco Pesantren sebenarnya sudah sejalan dengan kebiasaan yang telah lama diterapkan di pondok.

    “Sejak awal didirikan, pendiri pondok sudah menekankan kerapihan, kebersihan, dan kedisiplinan. Kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan dan kebersihan sudah menjadi kebiasaan harian para santri, sehingga penerapan Eco Pesantren bukan hal baru bagi kami. Seandainya pun tidak ada penilaian, kami sudah terbiasa seperti ini,” terangnya.

    Menurutnya, tujuan utama dari program ini adalah mengintegrasikan seluruh aktivitas pondok dengan prinsip kelestarian lingkungan, mencakup pengelolaan sampah menuju zero waste, menjaga sanitasi sehat, hingga pemanfaatan lahan secara efektif dan berkelanjutan.

    “Pendampingan dari Dinas LHKP Kota Kediri, Kelurahan Burengan, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait sangat kami butuhkan untuk terus melaksanakan kesehatan lingkungan seperti yang biasa kami lakukan,” ujarnya.

    “Saya berharap Ponpes Wali Barokah dapat memenuhi semua persyaratan dan meraih hasil terbaik, serta dapat menjadi percontohan bagi pesantren lainnya dalam menerapkan konsep Eco Pesantren. Ini juga selaras dengan program LDII di Bidang Lingkungan Hidup,” tambahnya.

    Sekretaris Ponpes Wali Barokah, Daud Soleh, dalam pemaparannya di hadapan verifikator dari DLH Jatim, mengatakan bahwa dalam verifikasi Eco Pesantren ini ada 10 bidang pengelolaan lingkungan di Ponpes Wali Barokah diperiksa secara mendalam oleh DLH Provinsi Jawa Timur.

    “Bidang-bidang tersebut meliputi kebersihan kamar santri dan toilet, tempat pengolahan sampah sementara (TPS), area pembibitan tanaman dan biopori, fasilitas resapan air, kondisi perpustakaan dan kantin, pemanfaatan energi listrik dengan PLTS, pengelolaan limbah air dan sanitasi, dan ruang terbuka hijau,” jelasnya.

    Ia menambahkan, selain aspek lingkungan, kemandirian ekonomi juga menjadi poin penilaian tambahan dari DLH Provinsi Jawa Timur.

    “Sejak 2019, Ponpes Wali Barokah telah memiliki unit usaha roti Alqomar Bakery yang dikelola bersama santri, sebagai bagian dari pendidikan karakter dan penguatan kemandirian pesantren serta mendukung program Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa, yaitu One Pesantren One Product (OPOP),” imbuhnya.

    Sementara itu, Indun Munawaroh, Kepala DLHKP Kota Kediri memberikan apresiasi positif. Ia menilai pengelolaan lingkungan di Ponpes Wali Barokah sudah berjalan sangat baik, didukung oleh kesadaran aktif dari para santri dan kurikulum yang mengintegrasikan antara Pendidikan agama dengan pendidikan lingkungan.

    “Pengolahan lingkungan benar-benar bersinergi, antara pengurus, guru dan santri saling melakukan dan mendukung kebersihan lingkungan. Kebiasaan warga pondok pesantren yang bersih dan rapi, bisa menciptakan lingkungan pondok yang sehat,” kata Indun.

    Menurutnya, salah satu contoh kesadaran perilaku rapi adalah sandal yang berjajar tertata rapi. “Saat mau masuk masjid, santri dan warga secara mandiri menata sandalnya, tanpa ada pengawas, saya pun akhirnya terbawa dengan habbit tersebut,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Indun berharap kebiasaan ini bisa terus terjaga sehingga dapat menginspirasi serta menjadi motivasi lembaga pendidikan yang lain di Kota Kediri untuk senantiasa sadar akan kebersihan, kerapihan dan kedisiplinan lingkungan. [nm/but]

  • Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, Mbak Wali Paparkan Tantangan dan Strategi dalam Nota Keuangan RAPBD TA 2026

    Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, Mbak Wali Paparkan Tantangan dan Strategi dalam Nota Keuangan RAPBD TA 2026

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memberikan penjelasan atas Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Kediri tahun anggaran 2026, Senin (17/11/2025). Penjelasan tersebut dilakukan saat Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, yang diselenggarakan di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM Kota Kediri. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus.

    Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali menjelaskan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan secara berjenjang dan partisipatif. Tahapan tersebut meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

    Lebih lanjut, Mbak Wali menyampaikan bahwa berdasarkan RKPD Kota Kediri Tahun 2026, pemerintah daerah mengusung tema pembangunan “Penguatan Daya Saing Ekonomi melalui Pemerataan Pembangunan, Infrastruktur, dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kota yang MAPAN.”

    Untuk mewujudkan tema tersebut, Pemerintah Kota Kediri menetapkan delapan prioritas pembangunan yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, yaitu pemerataan pembangunan kewilayahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan kualitas infrastruktur dan pariwisata, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan inovasi dan kinerja aparatur serta birokrasi untuk pelayanan publik, peningkatan kualitas tata ruang dan lingkungan yang aman dan nyaman, peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja, serta pengembangan karakter kebangsaan dan kerukunan masyarakat.

    Pada Tahun Anggaran 2026, Wali Kota termuda ini menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah diperkirakan akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Karena terjadi penurunan alokasi transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp178.872.202.000 dari proyeksi yang telah ditetapkan dalam KUA dan PPAS.

    Pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tersebut, Mbak Wali menuturkan bahwa akan berdampak pada penyusutan ruang fiskal daerah yang berimplikasi terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai urusan wajib maupun urusan pilihan. Selain itu, beberapa kegiatan prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan harus mengalami penyesuaian baik dari sisi skala maupun waktu pelaksanaannya. Kondisi ini juga meningkatkan tekanan bagi perangkat daerah untuk melakukan efisiensi dan penajaman prioritas anggaran melalui revisi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

    Sebagai tindak lanjut dari kondisi fiskal dan kebijakan penyesuaian, Pemerintah Kota Kediri melakukan langkah strategis dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 baik pada sisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

    Pada sisi pendapatan daerah, dilakukan peningkatan pendapatan asli daerah, mengoptimalkan pendapatan dari dana transfer untuk mendanai program, dan meningkatkan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait penerimaan dana transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif. Pada sisi pembiayaan daerah bertujuan untuk menutup defisit anggaran dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

    “Lalu pada sisi belanja daerah, Pemkot Kediri mengarahkan kebijakan untuk pencapaian prioritas pembangunan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas layanan rumah sakit, pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan program bina sosial, bina lingkungan dan padat karya. Selain itu, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah, penyediaan sarana-prasarana dan operasional persampahan serta ruang terbuka hijau untuk publik, peningkatan ekonomi melalui pelatihan kerja dan penciptaan wirausaha baru. Kemudian peningkatan jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial, serta pengalokasikan/penganggaran dana transfer sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,” terang Mbak Wali.

    Wali Kota Kediri mengungkapkan nota keuangan ini memuat gambaran awal mengenai kondisi keuangan daerah serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan, yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Pada sisi pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer sebesar Rp1.255.176.269.827,15. Untuk sisi belanja daerah, direncanakan sebesar Rp1.577.591.720.459,81 yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga.

    Dari gambaran perangkaan tersebut di atas, sisi Pendapatan Daerah direncanakan apabila dibandingkan dengan sisi Belanja Daerah yang direncanakan, maka Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami defisit anggaran sebesar Rp322. 415.450.632,66.

    “Demikian gambaran umum RAPBD Tahun Anggaran 2026. Terima kasih dan apresiasi atas kerja sama yang terjalin. Semoga proses pembahasan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Kediri,” pungkasnya.

    Hadir pula, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, para Wakil Ketua, dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri, para asisten serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. [nm/kun]

  • Lewat Lomba Mewarnai Bertema Menanam Pohon, Wali Kota Kediri Bangun Karakter Cinta Lingkungan Sejak Dini

    Lewat Lomba Mewarnai Bertema Menanam Pohon, Wali Kota Kediri Bangun Karakter Cinta Lingkungan Sejak Dini

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati membuka Lomba Mewarnai PAUD dan TK se-Kota Kediri, Sabtu (15/11/2025). Lomba ini dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Sedunia 2025. Para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan yang diawali dengan senam bersama ini.

    Anak-anak duduk rapi di meja-meja kecil. Masing-masing memegang crayon dan pensil warna. Di depan mereka terdapat lembar gambar berisi ilustrasi sederhana mengenai cinta lingkungan dengan menanam pohon.

    “Lomba ini merupakan langkah strategis untuk membentuk karakter generasi masa depan. Dimana anak-anak kita diajari untuk mencintai lingkungan. Karena saat ini kita sedang menghadapi tantangan dimana adanya perubahan iklim dan terbatasnya ruang terbuka hijau,” ujar wali kota termuda ini.

    Perempuan yang akrab disapa Mbak Wali ini menekankan bahwa rasa cinta terhadap lingkungan ini harus ditanamkan sejak dini. Mengingat luas Kota Kediri terbatas.

    Pohon merupakan bagian penting dari kehidupan. Selain menyediakan oksigen, pohon juga menjadi habitat bagi makhluk hidup lain.

    “Apabila jumlah pohon berkurang maka akan mengancam keberadaan ruang terbuka hijau dan menyebabkan banyak hewan kehilangan tempat tinggal. Maka adik-adik di sini harus mencintai lingkungan dan menjadikan pohon sebagai sahabat yang harus dijaga,” ungkapnya.

    Pada kesempatan ini, Mbak Wali juga berterima kasih kepada guru dan juga orang tua yang telah mengajarkan anak-anak untuk mencintai lingkungan. Jika nilai ini tidak dibiasakan sejak kecil, mereka akan tumbuh tanpa kepedulian terhadap lingkungan. “Kami harap melalui kegiatan ini anak-anak semakin mencintai lingkungan sehingga dapat menjaga dan melestarikannya sejak dini,” pungkasnya.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Heri Purnomo, Kepala DLHKP Indun Munawaroh, Camat Pesantren Judi Kuntjoro, perwakilan Dinas Pendidikan, perwakilan Kecamatan Kota, perwakilan PLN dan tamu undangan lainnya. [nm/ted]