Tempat Fasum: RTH

  • Khofifah terima hadiah bibit klengkeng merah di hari pertama bertugas

    Khofifah terima hadiah bibit klengkeng merah di hari pertama bertugas

    “Inilah alasan saya memberikan ucapan selamat dengan tanaman hidup,”

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima hadiah berupa bibit tanaman klengkeng merah pada hari pertama kembali bertugas di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu.

    Bibit tanaman yang masih lengkap dengan akarnya itu terlihat di antara ratusan karangan bunga ucapan selamat yang memenuhi halaman parkir Grahadi.

    Hadiah tersebut dikirim oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur Mohammad Yasin.

    “Saya mengikuti jejak Ibu Gubernur Jatim yang memiliki kegemaran menanam sejak muda hingga sekarang,” kata Yasin saat dikonfirmasi.

    Menurut Yasin, dirinya terinspirasi dari kebiasaan anak-anak Khofifah yang kerap memberikan hadiah berupa tanaman hidup setiap kali sang gubernur berulang tahun.

    “Inilah alasan saya memberikan ucapan selamat dengan tanaman hidup,” ujarnya.

    Klengkeng merah atau Ruby Longan merupakan varietas klengkeng hasil mutasi genetik yang memiliki keunikan pada warna buah dan batangnya yang merah.

    Pohon ini dikenal tahan terhadap berbagai kondisi cuaca serta dapat ditanam di berbagai tempat.

    Tanaman hidup, lanjut Yasin, memiliki manfaat berkelanjutan karena selain menghijaukan lingkungan, juga dapat memberikan hasil berupa buah yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Pohon ini bisa ditanam di ruang-ruang publik sehingga manfaatnya dapat dirasakan bersama,” tuturnya.

    Selain itu, pemberian bibit tanaman dinilai sejalan dengan program Pemprov Jatim dalam menjadikan provinsi ini sebagai pusat pengembangan tanaman buah Nusantara sekaligus sebagai bentuk implementasi sedekah bumi.

    “Penanaman pohon di ruang terbuka hijau akan menambah keindahan kota serta meningkatkan produksi oksigen yang bermanfaat bagi kesehatan,” kata Yasin.

    Khofifah dijadwalkan menghadiri serah terima jabatan serta pembacaan visi dan misi pembangunan di Gedung DPRD Jawa Timur sebelum kembali memasuki Grahadi, usai dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Jatim 2024.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Margasih hingga Lembang Berpotensi Bergabung

    Margasih hingga Lembang Berpotensi Bergabung

    JABAR EKSPRES – Kota Cimahi tengah menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan luas wilayah yang berdampak pada tata ruang, infrastruktur, dan masalah lingkungan.

    Dalam catatan sejarah, pada 1976, batas administratif Cimahi masih mencakup wilayah Margasih. Selain itu, ada kemungkinan bahwa sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB), seperti Padalarang dan Ngamprah, bisa bergabung dengan Cimahi.

    Pj Ketua Popdar Kota Cimahi, Glen Bakrie, menegaskan bahwa perubahan batas wilayah bukan hanya masalah administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab politik dan moral dari pemerintah daerah serta DPRD.

    Menurutnya, jika mengembalikan batas wilayah Cimahi seperti pada 1976 tidak memungkinkan, maka pemerintah harus mencari alternatif lain.

    “Jika pengembalian batas wilayah Cimahi ke kondisi 1976 tidak tercapai, DPRD dan Pemkot Cimahi harus berani mempertimbangkan opsi lain,” ujarnya saat ditemui pada Kamis (27/2/25).

    Salah satu alternatif yang diusulkan adalah pembentukan daerah otonomi baru yang mencakup Kecamatan Parongpong, Cisarua, dan Lembang.

    BACA JUGA: Jaga Inklusivitas, Pemkot Cimahi Pertimbangkan Operasional Warung Makan di Ramadan

    Opsi ini muncul karena Cimahi kekurangan daerah resapan air dan ruang terbuka hijau, sementara masalah banjir semakin parah setiap tahunnya.

    “Permasalahan banjir di Cimahi bukannya berkurang, tetapi justru semakin meningkat. Air dari dataran tinggi KBU (Kawasan Bandung Utara) mengalir ke Cimahi, sementara kota ini tidak memiliki sistem pencegahan banjir yang memadai,” jelas Glen.

    Selain banjir, keterbatasan lahan di Cimahi juga semakin membebani infrastruktur kota. Tanpa adanya perluasan wilayah, beban pemerintah dalam mengelola kota ini akan semakin berat.

    Jika perluasan wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru sulit diwujudkan, Glen mengusulkan alternatif lain, yaitu mengintegrasikan Cimahi ke dalam Kota Bandung.

    Menurutnya, hal ini akan memberi ruang lebih besar untuk pembangunan dan memperkuat posisi Cimahi dalam perencanaan tata kota di wilayah Bandung Raya.

    Namun, jika semua opsi tersebut gagal, Glen menyarankan agar Cimahi dijadikan kawasan khusus yang berada di bawah pengawasan langsung pemerintah pusat.

    “Jika pemerintah dan DPRD tidak segera mengambil langkah konkret, maka opsi terakhir adalah menjadikan Cimahi sebagai kawasan otorita di bawah kendali pemerintah pusat,” tegasnya.

  • Usai Tinjau MRT Jakarta, Bang Doel Minta Fasilitas Parkir Diperbanyak

    Usai Tinjau MRT Jakarta, Bang Doel Minta Fasilitas Parkir Diperbanyak

    Jakarta

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno hari ini melakukan peninjauan untuk pertama kalinya pada layanan dan pembangunan MRT Jakarta. Pria yang akrab disapa Si Doel ini melihat dan merasakan langsung layanan di Stasiun Lebak Bulus, Blok M BCA, dan Bundaran HI Bank DKI.

    Dia juga berkesempatan melihat langsung area interkoneksi antara Blok M Plaza dan Stasiun Blok M BCA serta Taman Literasi Martha Christina Tiahahu. Rano Karno menyoroti pembangunan kawasan orientasi transit (tansit oriented development/TOD), menurutnya konsep TOD dapat meningkatkan peringkat Jakarta untuk masuk ke dalam 50 kota besar global.

    “Saya berkunjung untuk mendengar dan melihat langsung perencanaan pengembangan MRT Jakarta. PT MRT Jakarta (Perseroda) sudah memiliki masterplan yang baik dalam pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) sehingga kami berharap selama periode 2025-2030, Jakarta bisa meningkatkan peringkat dari 74 menjadi 50 sebagai Kota Global,” beber Si Doel dalam keterangan MRT Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    “Saya pun optimistis Jakarta akan semakin berkembang dan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota Global berdasarkan Undang Undang Nomor 2 tahun 2024,” ungkapnya.

    Rano Karno mengatakan fasilitas yang perlu ditambahkan di MRT Jakarta adalah kehadiran park and ride untuk menampung kendaraan pribadi di sekitar stasiun MRT Jakarta.

    Dia juga menyampaikan bahwa salah satu dampak dari pembangunan kawasan di sekitar stasiun ialah meningkatkan okupansi pengunjung mal seperti yang terjadi di Blok M. Oleh karena itu pemerintah provinsi DKI Jakarta mendorong dan mendukung percepatan perkembangan kawasan di sekitar stasiun MRT Jakarta guna peningkatan layanan bagi masyarakat.

    Rano Karno juga mengusulkan agar stasiun MRT Jakarta dapat menjadi wadah penyaluran ekspresi seni dan budaya bagi seniman muda Jakarta. Si Doel juga mengusulkan agar stasiun MRT Jakarta dapat menjadi wadah penyaluran ekspresi seni dan budaya bagi seniman muda Jakarta.

    Berdasarkan indeks kepuasan pelanggan 2024, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat mengatakan pelanggan MRT Jakarta memberikan apresiasi lebih terhadap aspek on board yaitu pengalaman selama menggunakan layanan.

    Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi layanan MRT Jakarta yang berstandar internasional yaitu aman, nyaman dan andal telah hadir sejak MRT Jakarta pertama beroperasi pada 2019.

    “Sebagai operator utama pengelola kawasan berorientasi transit, MRT Jakarta terus mendorong pembangunan dan pengembangan kawasan di sekitar stasiun dengan prinsip-prinsip TOD seperti mix used dan ruang terbuka hijau. Ke depannya, selain 5 kawasan TOD yang sudah kita kembangkan, akan lebih banyak lagi area di sekitar stasiun MRT Jakarta termasuk Fase 2 yang akan kita kembangkan dengan konsep transit dan interkoneksi,” pungkas Tuhiyat.

    (hal/kil)

  • Legislator sebut DKI perlu libatkan masyarakat dalam merancang TOD

    Legislator sebut DKI perlu libatkan masyarakat dalam merancang TOD

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu melibatkan masyarakat dalam merancang pembangunan berorientasi transit (transit oriented development/TOD) agar sesuai dengan identitas dan kebutuhan warga.

    “Kawasan TOD harus melestarikan nilai sejarah dan budaya lokal. Menggabungkan bangunan bersejarah dengan fasilitas modern,” kata Rio di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, hal itu untuk mewujudkan salah satu program prioritas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berupa pengembangan kawasan TOD Blok M dan Bundaran HI menjadi kawasan perekonomian berbasis komunitas dan warisan budaya (heritage).

    Untuk itu kata Rio, masyarakat perlu dilibatkan agar sesuai dengan identitas dan kebutuhan warganya. Apalagi, menjadikan TOD sebagai kawasan perekonomian berbasis komunitas dan warisan budaya.

    Ia mencontohkan di Ibu Kota Rusia, Moskwa, telah berhasil menjadikan kawasan TOD dengan mengusung tema sejarah dan budaya di beberapa fasilitas transportasi publik.

    “Pelibatan masyarakat dalam membangun kawasan TOD bisa disesuaikan dengan identitas dan kebutuhan warga,” ujarnya.

    Rio mendorong agar Pemprov DKI mengintegrasikan kawasan TOD Blok M dan Bundaran HI dengan moda transportasi publik seperti MRT, LRT, TransJakarta dan komuter menggunakan sistem tiket terpadu.

    Tujuannya lanjut Rio, agar sistem tersebut memudahkan masyarakat saat berpindah dari satu moda transportasi ke moda transportasi lainnya, dengan demikian, lebih efektif dan efisien.

    Selain itu, kawasan TOD, lanjut Rio, dapat dijadikan wadah untuk mendukung interaksi sosial, gaya hidup sehat, ruang terbuka hijau dan fasilitas ramah pejalan kaki.

    Untuk itu, tegasnya, diperlukan kesiapan yang matang agar perencanaannya dapat diwujudkan.

    “Desain ramah lingkungan, seperti pengelolaan air hujan dan energi terbarukan, juga penting untuk keberlanjutan,” kata dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Peringatan HSPN 2025, Banyuwangi Ajak Warga Gelar Aksi Bersih dan Pilah Sampah

    Peringatan HSPN 2025, Banyuwangi Ajak Warga Gelar Aksi Bersih dan Pilah Sampah

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Aflahul Abidin

    TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi menggelar aksi bersih sampah dan pilah sampah di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Blambangan, Minggu (23/12/2025). 

    Aksi tersebut dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang jatuh pada 21 Februari 2025.

    Kegiatan dimulai dengan melaksanakan senam pagi bersama, dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih sampah di sekitar lapangan Taman Blambangan.

    Sembari menenteng kantong sampah, ratusan masyarakat dari berbagai kalangan usia tampak bersama-sama memungut sampah yang mereka temui di sekitar lokasi.

    Sampah-sampah yang telah mereka pungut tersebut, selanjutnya disetorkan dan dipilah di areal khusus yang telah tersedia.

    “Ini sebagai upaya mendorong masyarakat agar terbiasa memilah sampah dari sumbernya. Kita ajak masyarakat untuk memulai perubahan dari diri sendiri, dari rumah kita, dan dari setiap sumber sampah yang ada,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi, Dwi Yanto, saat hadir dalam acara tersebut.

    Dwi menegaskan, kebiasaan memilah dan mengolah sampah dari sumbernya harus diwujudkan bersama.

    Dengan memilah sampah organik dan anorganik, kita dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah organik, imbuhnya, dapat diolah jadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kertas dapat didaur ulang.

    Dwi pun mengajak masyarakat untuk terus menjaga lingkungan. Dengan cara membiasakan memilah sampah dari rumah, kurangi sampah plastik, serta mendukung penggunaan produk daur ulang.

    “Tindakan sederhana ini memiliki dampak besar dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” kata dia.

    Peringatan HPSN 2025 tersebut melibatkan berbagai pihak, di antaranya Project STOP melalui program Banyuwangi Hijau dan stakeholder lainnya.

    Selain aksi bersih dan pilah sampah di RTH Taman Blambangan, juga digelar edukasi pengelolaan sampah bagi masyarakat, penanganan residu sampah, dan penguatan sistem daur ulang melalui ruang sirkular.

    “Kita berharap nantinya ada peningkatan kesadaran dan partisipasi dari masyarakat terkait pengelolaan persampahan di Banyuwangi,” ujar Senior Project Manager Banyuwangi Hijau, Lintong Elmanik.

    Di Banyuwangi sendiri telah menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas program pembangunan sehingga penanganannya cukup komprehensif, dari hulu ke hilir. Pengelolaan persampahan dilakukan secara berkelanjutan melalui 26 Tempat Pengelolaan Sampah dengan konsep Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di sejumlah kecamatan.

    Di antaranya TPS3R Balak, memiliki kapasitas pengolahan mencapai 84 ton perhari dengan sasaran 55.491 rumah tangga.

    Sementara TPS3R Muncar setiap bulannya, rerata sampah yang dikelola 12-25 ton/hari dengan menyisakan residu ke TPA hanya 2 ton/hari.

    Banyuwangi juga bekerjasama dengan NGO Sungai Watch yang berfokus pada penanganan sampah di sungai dan laut dengan memasang jaring penghalang.

    Terbaru, program pengelolaan dan penanganan sampah di Banyuwangi juga mendapat dukungan dari Uni Emirat Arab.

  • Hari Peduli Sampah Nasional, Banyuwangi Gelar Aksi Bersih dan Pilah Sampah

    Hari Peduli Sampah Nasional, Banyuwangi Gelar Aksi Bersih dan Pilah Sampah

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemkab Banyuwangi menggelar aksi bersih dan pilah sampah di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Blambangan, Minggu (23/12/2025).

    Aksi tersebut dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang jatuh pada 21 Februari 2025.

    Kegiatan dimulai dengan melaksanakan senam pagi bersama, dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih sampah di sekitar lapangan Taman Blambangan. Sembari menenteng kantong sampah, ratusan masyarakat dari berbagai kalangan usia tampak bersama-sama memungut sampah yang mereka temui di sekitar lokasi. Sampah-sampah yang telah mereka pungut tersebut, selanjutnya disetorkan dan dipilah di areal khusus yang telah tersedia.

    “Ini sebagai upaya mendorong masyarakat agar terbiasa memilah sampah dari sumbernya. Kita ajak masyarakat untuk memulai perubahan dari diri sendiri, dari rumah kita, dan dari setiap sumber sampah yang ada,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi, Dwi Yanto, saat hadir dalam acara tersebut.

    Dwi menegaskan, kebiasaan memilah dan mengolah sampah dari sumbernya harus diwujudkan bersama. Dengan memilah sampah organik dan anorganik, kita dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah organik, imbuhnya, dapat diolah jadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kertas dapat didaur ulang.

    Dwi pun mengajak masyarakat untuk terus menjaga lingkungan. Dengan cara membiasakan memilah sampah dari rumah, kurangi sampah plastik, serta mendukung penggunaan produk daur ulang.

    “Tindakan sederhana ini memiliki dampak besar dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” kata dia.

    Peringatan HPSN 2025 tersebut melibatkan berbagai pihak, di antaranya Project STOP melalui program Banyuwangi Hijau dan stakeholder lainnya.

    Selain aksi bersih dan pilah sampah di RTH Taman Blambangan, juga digelar edukasi pengelolaan sampah bagi masyarakat, penanganan residu sampah, dan penguatan sistem daur ulang melalui ruang sirkular.

    “Kita berharap nantinya ada peningkatan kesadaran dan partisipasi dari masyarakat terkait pengelolaan persampahan di Banyuwangi,” ujar Senior Project Manager Banyuwangi Hijau, Lintong Elmanik.

    Di Banyuwangi sendiri telah menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas program pembangunan sehingga penanganannya cukup komprehensif, dari hulu ke hilir. Pengelolaan persampahan dilakukan secara berkelanjutan melalui 26 Tempat Pengelolaan Sampah dengan konsep Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di sejumlah kecamatan.

    Di antaranya TPS3R Balak, memiliki kapasitas pengolahan mencapai 84 ton perhari dengan sasaran 55.491 rumah tangga. Sementara TPS3R Muncar setiap bulannya, rerata sampah yang dikelola 12-25 ton/hari dengan menyisakan residu ke TPA hanya 2 ton/hari.

    Banyuwangi juga bekerjasama dengan NGO Sungai Watch yang berfokus pada penanganan sampah di sungai dan laut dengan memasang jaring penghalang. Terbaru, program pengelolaan dan penanganan sampah di Banyuwangi juga mendapat dukungan dari Uni Emirat Arab.

  • Tren Baru, Ucapan Pelantikan Bupati Lamongan Gunakan Beragam Jenis Pohon

    Tren Baru, Ucapan Pelantikan Bupati Lamongan Gunakan Beragam Jenis Pohon

    Lamongan (beritajatim.com) – Tren baru mewarnai momen pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, di mana ucapan selamat yang biasanya berbentuk karangan bunga, kini menggunakan pohon yang dihias.

    Deretan ucapan selamat menggunakan pohon tersebut membentang sepanjang jalan di depan Pendopo Lokatantra dan rumah dinas Wakil Bupati Lamongan.

    Jenis pohon yang dikirimkan sebagai ucapan selamat tersebut cukup beragam. Mulai dari ketapang kencana, tabubuya, palem hingga pohon yang bisa berbuah seperti mangga, kelengkeng hingga alpukat.

    Salah satu pemilik toko penyedia karangan bunga di Lamongan, Diah Novita Sari, mengaku baru pertama kali mendapatkan pesanan papan ucapan menggunakan tanaman atau pohon.

    “Untuk tahun ini ucapan banyak menggunakan pohon. Kalau sebelum-sebelumnya biasanya ucapan itu berbentuk karangan bunga,” kata Diah, Kamis (20/2/2025).

    Diah pun mengapresiasi banyaknya pihak yang memberikan ucapan selamat menggunakan pohon, agar ke depannya Kabupaten Lamongan menjadi wilayah yang sehat dan semakin hijau.

    “Semoga Lamongan makin asri karena banyak pohon pohon baru, makin berjaya infrastrukturnya juga dibenahi seperti itu,” tuturnya.

    Dikonfirmasi terpisah, Asisten Pemerintah dan Kesra Kabupaten Lamongan, Joko Nursiyanto, mengatakan banyaknya ucapan dalam bentuk pohon merupakan arahan dari Bupati Yuhronur, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas udara di Lamongan.

    “Ini sesuai dengan petunjuk beliau (Bupati), mengingat bumi kita kan sudah panas, untuk mengembalikan oksigen yang ada di alam kita ini butuh tumbuhan karena satu tumbuhan menghasilkan oksigen banyak,” kata Joko.

    Pemilihan pohon sebagai media ucapan tidak lain merupakan alternatif pemerintah setempat dalam mendorong lingkungan yang sehat dan lebih nyata pemanfaatannya dari pada hanya ucapan berbentuk papan yang akan menjadi sampah.

    Rencananya pohon-pohon tersebut akan ditanam di seluruh wilayah Lamongan, terutama di Kawasan Gajah Mada, yang akan menjadi ruang terbuka hijau.

    “Untuk penanamannya nanti sesuai dengan petunjuk beliau juga. Di area publik juga di kantor-kantor masih kurang tanamannya,” ucapnya. (fak/ian)

  • Wahyu Hidayat Resmi Dilantik sebagai Wali Kota Malang, Karangan Bunga Penuhi Bundaran Tugu

    Wahyu Hidayat Resmi Dilantik sebagai Wali Kota Malang, Karangan Bunga Penuhi Bundaran Tugu

    Malang (beritajatim.com) – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin resmi dilantik oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pasangan kepala daerah Kota Malang.

    Pelantikan berlangsung di Istana Negara pada Kamis (20/2/2025), menandai awal kepemimpinan baru di kota yang dikenal sebagai pusat pendidikan dan wisata di Jawa Timur. Di Kota Malang, euforia pelantikan terlihat dari puluhan karangan bunga yang memenuhi kawasan Balai Kota Malang.

    Bundaran Tugu menjadi pusat utama pemasangan karangan bunga, sementara beberapa lainnya tersebar di taman Jalan Kertanegara, Balai Kota Malang, hingga Gedung DPRD Kota Malang. Pemandangan ini mencerminkan dukungan dan apresiasi masyarakat serta berbagai pihak atas kepemimpinan baru di Kota Malang.

    “Momen tertentu tidak apa-apa biasanya kan ditaruh di situ. Kalau kita sarankan di Alun-alun Tugu. Dipusatkan di bundaran Tugu supaya bisa dibaca,” ujar Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Laode KB Al Fitra.

    Laode menjelaskan bahwa sebelumnya DLH telah memasang pagar di Bundaran Alun-alun Tugu Kota Malang untuk menjaga taman dari potensi kerusakan, terutama saat ada aksi demonstrasi. Kini, pagar tersebut juga difungsikan sebagai penyangga papan karangan bunga agar tetap tertata rapi dan tidak berserakan akibat tiupan angin.

    “Memperbolehkan untuk pemasangan jadi memang betul pemasangan pagar kemarin itu untuk menghalangi kalau ada angin supaya karangan bunga tidak mengotori taman. Sekalian ada demo kan kemarin,” tambah Laode.

    Meskipun pemasangan karangan bunga diperbolehkan, DLH Kota Malang membatasi waktu pemasangan maksimal selama satu minggu. Pembatasan ini dilakukan mengingat daya tahan karangan bunga yang relatif singkat akibat paparan hujan dan panas.

    “Biasanya saat pelantikan kan banyak karangan bunga jadi sudah kita antisipasi. Satu minggu maksimal karena kalau lama-lama nanti rusak,” ujar Laode.

    Pelantikan Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang membawa harapan baru bagi masyarakat. Dengan semangat perubahan dan pembangunan, kepemimpinan mereka diharapkan mampu membawa Kota Malang semakin maju dan berkembang dalam berbagai sektor. [luc/suf]

  • Bobby Nasution Resmikan Revitalisasi Lapangan Merdeka

    Bobby Nasution Resmikan Revitalisasi Lapangan Merdeka

    MEDAN – Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution meresmikan revitalisasi Lapangan Merdeka seluas 4,88 hektare yang menghabiskan anggaran sebesar Rp497 miliar.

    “Kita tahu Lapangan Merdeka ini kawasan bersejarah. Bukan hanya bagi Medan dan Provinsi Sumatera Utara, tetapi juga kemerdekaan Indonesia,” ujar Bobby saat meresmikan Lapangan Merdeka Medan, Rabu, 19 Februari dilansir ANTARA.

    Bobby menegaskan revitalisasi ini mempertegas nilai sejarah Lapangan Merdeka berlokasi di kawasan titik nol Kota Medan ini.

    Karena itu, Lapangan Merdeka tetap Tugu Proklamasi sebagai penanda sejarah yang merupakan tempat Teks Proklamasi, sehingga kabar kemerdekaan Indonesia tersebar luas di Sumatera Utara.

    “Kini setelah direvitalisasi, Lapangan Merdeka ini kembali kepada fungsi awal sebagai ruang terbuka hijau, dan tempat masyarakat berinteraksi,” tutur dia.

    Wali kota mengatakan di kawasan ini masyarakat bisa menghirup udara segar, selain pekerjaan revitalisasi sama sekali tidak membongkar satu pohon pun di Lapangan Merdeka ini.

    “Revitalisasi Lapangan Merdeka ini memakan waktu cukup lama dan biaya dari APBD Medan, termasuk bantuan Provinsi Sumut. Kami mengucapkan terima kasih seluruh stakeholders yang sudah membantu kelancaran revitalisasi ini,” ungkapnya.

    Bobby menyebutkan Pemkot Medan menginginkan kawasan Lapangan Merdeka ini juga dapat membantu pergerakan ekonomi, khususnya di inti Kota Medan.

    Revitalisasi ini membangun dua lantai basemen yang memiliki fasilitas, seperti galeri seni, gedung pertemuan, tenan, dan bioskop menjadi pekerjaan rumah bagi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang dilantik di Jakarta, Kamis (20/2).

    “Kita berharap pengaturan itu memberikan kesempatan pelaku UMKM. Harus dibagi untuk UMKM dan pengusaha besar. Mungkin dengan perbandingan 60:40, 70:30, atau 50:50,” pesan Bobby yang dilantik menjadi Gubernur Sumut di Jakarta, Kamis (20/2).

    Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan Alexander Sinulingga mengatakan, revitalisasi Lapangan Merdeka ini proyek tahun jamak senilai Rp497 miliar dan mendapat pengawasan pihak Kejaksaan.

    Selain basemen dua lantai, sebutnya, sisi atas Lapangan Merdeka tetap ruang publik yang dapat digunakan masyarakat untuk tempat olahraga, dan penambahan panggung rakyat.

    “Besar harapan kami masyarakat dapat memanfaatkan dan merawat Lapangan Merdeka ini sebagai milik bersama,” ucapnya.

     

  • Jaksel siapkan pasar murah jelang Ramadhan

    Jaksel siapkan pasar murah jelang Ramadhan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kota Administrasi Jakarta Selatan menyiapkan pasar murah menjelang Ramadhan 1446 Hijriah untuk memastikan stok bahan pangan tersedia bagi masyarakat.

    “Kami mengadakan bazar atau pasar murah menjelang bulan Ramadhan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” kata Kepala Seksi Koperasi dan UKM Suku Dinas (Sudin) PPKUKM Jakarta Selatan, Edi Margono saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Edi mengatakan nantinya harga di pasar murah diupayakan tak jauh dari harga yang ada di pasaran agar bisa mudah dijangkau masyarakat.

    Dia berharap program ini berkelanjutan demi bisa memberdayakan pedagang UMKM dan koperasi terutama pada penjualan sembako.

    Program ini juga menjadi peluang bagi UMKM dan koperasi untuk meningkatkan penjualan produk mereka, baik sembako, makanan khas Ramadhan maupun produk lainnya.

    Pada 2025 ini, pihaknya juga akan memperluas jaringan kemitraan dengan berbagai perusahaan swasta, BUMN maupun perusahaan rintisan (startup) dalam berbagai bidang.

    “Berbagai bidang itu seperti program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), pelatihan UMKM, penyediaan modal usaha hingga distribusi produk UMKM ke ritel moderen atau platform digital,” ujarnya.

    Ke depannya, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan juga merapikan dan mempercantik area Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan konsep beautifikasi.

    Diharapkan dengan adanya beautifikasi mampu menciptakan lingkungan yang lebih tertata, bersih dan nyaman bagi pedagang serta pembeli.

    “Upaya ini dapat mencakup penggunaan tenda atau gerobak seragam, zona PKL tematik, serta integrasi dengan ruang terbuka hijau dan fasilitas umum lainnya,” ujarnya.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memprediksi saat Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah daging sapi merupakan komoditas yang mengalami peningkatan permintaan paling tinggi di masyarakat, yakni mencapai 17,38 persen dari kebutuhan normal.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan permintaan komoditas ini naik sebanyak 1.028 ton dari kebutuhan normal 5.901 ton per bulan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025