Xcloud.id

Tempat Fasum: RTH

  • Dispusip DKI adakan Gerakan Literasi 2025 di 10 rusun 

    Dispusip DKI adakan Gerakan Literasi 2025 di 10 rusun 

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Pusip) DKI Jakarta mengadakan Gerakan Literasi 2025 di 10 rumah susun (rusun) dan 50 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai upaya meningkatkan literasi dan minat warga membaca.

    “Kami ajak warga untuk mulai sering membaca dengan berbagai macam fasilitas. Kami akan menjalankan di 10 rusun, kemudian di 50 RPTRA serta 10 RTH (ruang terbuka hijau) dan ruang publik dengan target sekitar 10 ribu orang terlibat,” ujar Kepala Dinas Pusip DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat dalam rapat kerja dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta di Jakarta Pusat, Senin.

    Hingga Maret ini, tercatat sudah beberapa lokasi diadakan kegiatan tersebut pada Februari lalu, termasuk rusun sederhana sewa (rusunawa) penggilingan, Cakung, Jakarta Timur dan Rusun Marunda, dan RPTRA Gabus Pucung, Marunda, Cilicing, Jakarta Utara.

    Syaefuloh mengatakan ada beragam acara dihadirkan dalam kegiatan itu mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, mendongeng untuk anak-anak, lomba menulis cerita pendek, hingga diskusi literasi keuangan.

    “Kami ajak mereka untuk misalnya di Gabus Pucung itu untuk berjualan daring seperti apa, berkolaborasi dengan dinas terkait,” kata dia.

    Menurut dia, Pemprov DKI sengaja menjangkau rusun agar bukan hanya pelajar tetapi juga warga di sana bisa berpartisipasi langsung dalam Gerakan Literasi Jakarta.

    Dia berharap melalui kegiatan ini, masyarakat bisa memiliki budaya baca, memahami, mengetahui dan bisa melakukan sesuatu sesuai yang dibacanya dan menjadi masyarakat yang produktif.

    “Ini ikhtiar kita mengajak warga untuk berliterasi dan mulai merasakan manfaat membaca, menulis, dan berekspresi, sehingga pada akhirnya meningkatkan daya saing warga Jakarta,” ujar Syaefuloh.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Surat Edaran Minta THR Viral,Pengurus RW di Jakbar Ngaku Sudah Jadi Agenda Tahunan ‘Palak’ Pengusaha

    Surat Edaran Minta THR Viral,Pengurus RW di Jakbar Ngaku Sudah Jadi Agenda Tahunan ‘Palak’ Pengusaha

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, TAMBORA – Setelah surat edaran yang dibuatnya kepada para pengusaha untuk meminta tunjangan hari raya (THR) viral di media sosial, pengurus RW di Tambora, Jakarta Barat harus berurusan dengan polisi dan kelurahan setempat.

    Kapolsek Tambora, Kompol Kukuh Islami mengatakan, pihaknya telah memeriksa pengurus RW 02 Jembatan Lima untuk menjelaskan maksud mereka membuat surat minta THR kepada sejumlah pengusaha yang ada di wilayahnya.

    “Kita sudah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap RW tersebut dan kita sudah koordinasi dengan Pak Camat dan Pak Lurah,” kata Kukuh kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).

    Kukuh mengatakan, saat dimintai keterangan di Polsek, pengurus RW 02 Jembatan Lima mengaku memang tiap tahun melakukan hal tersebut atau sudah menjadi agenda rutin mereka ‘memalak’ para pengusaha.

    “Kalau berdasarkan keterangan dari RW tersebut sudah berlaku dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Kukuh.

    Namun, pengurus RW membantah mematok THR sebesar Rp 1 juta kepada tiap pengusaha kendati nominal tersebut tertulis dalam surat yang beredar.

    “Dari hasil pemeriksaan RW tersebut bahwa RW tersebut tidak mematok untuk biaya terkait surat edaran tersebut,” kata Kukuh.

    Satpol PP Jakarta Barat mengangkut 14 PSK di dua lokasi berbeda yakni kawasan RTH Tubagus Angke dan Gang Royal. Prostitusi liar terjadi di warung kopi yang disulap menjadi sarang yang kini dibangun lagi. Sebelumnya di Gang Royal sudah dibongkar pada 2023.

    Setelah kasus ini viral dan berbuntut panjang, Kukuh mengatakan bahwa surat edaran tersebut sudah ditarik kembali oleh pihak RW.

    Tak hanya itu, para pengurus RW 02 Jembatan Lima juga sudah mendapat sanksi dari pihak Kelurahan Jembatan Lima.

    Di sisi lain, Kukuh mengimbau kepada masyarakat untuk berani melapor jika mendapati adanya permintaan THR yang meresahkan.

    “Imbauan kepada masyarakat terkait masalah surat edaran jika mengetahui ada surat edaran tersebut dapat melaporkan ke pihak kepolisian untuk dapat ditindaklanjuti,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, media sosial viral surat edaran dari pengurus RW di Tambora, Jakarta Barat yang meminta uang THR.

    Dalam surat edaran yang bercap Pengurus RW 02 Jembatan Lima, Tambora tertulis surat permintaan THR itu ditujukan kepada pengguna jasa parkir Laksa Street.

    Dimana isi surat edaran itu meminta THR kepada para perusahaan yang ada di Laksa Street sebesar Rp 1 juta dan harus diberikan paling lambat sepekan sebelum Idul Fitri.

    Masih dalam surat tersebut dituliskan bahwa THR itu nantinya akan diberikan kepada petugas linmas dan juga keperluan di RW tersebut.

    Tak ayal surat edaran itu mendapat banyak cibiran dari netizen yang menganggap hal itu sebagai bentuk pemalakan karena mematok tarif Rp 1 juta. 

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Prabowo Rancang Pulau untuk Koruptor, Pramono Akan Bangun Pulau Kucing – Halaman all

    Prabowo Rancang Pulau untuk Koruptor, Pramono Akan Bangun Pulau Kucing – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Prabowo rancang pulau untuk koruptor, Pramono akan bangun Pulau Kucing.

    Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menggagas ide soal pemanfaatan pulau.

    Prabowo akan membangun penjara terpencil bagi koruptor agar tidak bisa melarikan diri.

    Pramono akan membangun Pulau Kucing di Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata.

    Berikut ini ide Prabowo dan Pramono soal pemanfaatan pulau:

    Prabowo Rancang Pulau untuk Koruptor 

    Presiden RI Prabowo Subianto berencana membangun penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil. Menurut Prabowo, lokasi tersebut akan dipilih agar narapidana kasus korupsi tidak dapat melarikan diri. 

    Wacana ini disampaikan dalam acara peresmian mekanisme baru penyaluran tunjangan ASN di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Kamis (13/3/2025). 

    “Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka tidak bisa keluar malam hari,” ujar Prabowo di akhir pidatonya. 

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa korupsi hanya akan membawa kehancuran bagi suatu negara. 

    Ia menilai bahwa tidak ada negara yang bisa mencapai kemakmuran jika korupsi masih merajalela. 

    Presiden juga menegaskan komitmennya dalam memerangi korupsi tanpa rasa takut. 

    “Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harusnya mengerti saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia mana pun, saya tidak takut,” tegasnya.

    Pramono Akan Bangun Pulau Kucing

    Pramono Anung menjanjikan bakal membangun puskesmas hewan di setiap wilayah di ibu kota.

    Pasalnya, saat ini Jakarta baru memiliki satu puskesmas hewan yang berlokasi di Ragunan, Jakarta Selatan.

    “Mudah-mudahan nanti di akhir jabatan saya, setiap kota dan kabupaten itu punya puskesmas hewan,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    “Puskesmas hewan di Ragunan juga akan kami upgrade, kami perbaiki,” tambahnya menjelaskan.

    Politikus senior PDIP ini mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah terhadap hewan sesuai dengan konsep kota berkelanjutan.

    Selain berencana membangun puskesmas hewan di setiap kota dan kabupaten, Pramono juga terus menjalankan program sterilisasi kucing jantan.

    Tak main-main, tahun ini Pemprov DKI Jakarta menargetkan melakukan sterilisasi terhadap 21 ribu kucing.

    Pramono juga menyinggung soal pemberian makan kucing liar di tempat-tempat umum, sehingga kucing-kucing tersebut dapat hidup dengan baik di Jakarta tanpa mengganggu masyarakat.

    Sebab diakui Pramono, tak semua orang bisa menerima kehadiran kucing-kucing liar.

    “Yang jelang kami akan mengatur bahwa kucing di Jakarta itu bisa dengan mudah hidup dengan baik, karena tidak semua orang bisa menerima itu. Bahkan di beberapa tempat orang sangat alergi dengan kucing liar dan itu enggak boleh terjadi, maka kemudian populasinya harus dibatasi,” kata dia.

    “Untuk itu sterilisasi kucing jantan juga harus dilakukan dan mudah-mudahan tahun ini bisa 21 ribu itu kami lakukan,” sambungnya.

    Aturan Pemanfaatan Pulau

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan langkah tegas dalam mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia. 

    Salah satu kebijakan utama adalah pelarangan penguasaan pulau secara utuh oleh investor. 

    Dalam rangka pengelolaan yang berkelanjutan, KKP menegaskan bahwa penguasaan pulau-pulau kecil harus mengedepankan prinsip kelestarian dan kesejahteraan masyarakat.

    Sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Presiden No.34 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.8 Tahun 2019, setidaknya 30 persen dari luas pulau kecil harus dikuasai langsung oleh negara.

    Sementara itu, pelaku usaha diperbolehkan menguasai maksimal 70 persen dari luas pulau, dengan kewajiban untuk menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30 persen dari luas yang dimanfaatkan.

    Pengelolaan pulau kecil juga memerlukan izin resmi, terutama bagi pulau yang memiliki luas kurang dari 100 kilometer persegi. Pelaku usaha yang ingin memanfaatkan wilayah laut sekitar pulau tersebut juga wajib mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

    Dalam upaya memperkuat pengawasan, KKP mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

    Pemerintah juga terus meningkatkan pelayanan publik, termasuk perizinan usaha pada subsektor pengelolaan ruang laut, sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung ekonomi biru.

    Indonesia memiliki sekitar 17.024 pulau yang terdaftar di PBB, dengan lebih dari 98 persen di antaranya adalah pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 kilometer persegi.

    Pulau-pulau kecil ini sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan berkelanjutan.

    Selain itu, pemerintah juga telah membentuk Tim Gabungan Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil di Indonesia (TGP5KI) melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Polhukam No.30 Tahun 2023.

    Tim ini bertugas untuk mengatasi permasalahan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, dengan KKP sebagai salah satu anggotanya.

  • Remaja 15 Tahun di Jakbar jadi PSK di Bedeng: Orangtua Sudah Nikah, Saya Harus Hidupi Dua Adik – Halaman all

    Remaja 15 Tahun di Jakbar jadi PSK di Bedeng: Orangtua Sudah Nikah, Saya Harus Hidupi Dua Adik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang remaja berinisial N (15) merupakan satu dari 14 pekerja seks komersial (PSK) yang terjaring razia Satpol PP Jakarta Barat, di kawasan RTH Tubagus Angke, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (12/3/2025) malam. 

    N mengaku putus sekolah saat menginjak bangku sekolah menengah kejuruan (SMK). 

    Namun masalah keluarga menghantamnya hingga membuat N terjerat prostitusi.

    “Enggak ada yang (nyuruh ke Jakarta). Cuma kan orangtua udah pada nikah, udah punya keluarga sendiri,” kata N di Panti Sosial Jakarta Barat, Selasa (11/3/2025) malam.

    “Jadi saya ngerasa (sendiri), orangtua saya bilang, ‘Mau saya hidup, saya mati bodo amat’,” imbuhnya.

    N bercerita, kedua orangtuanya itu berpisah pada 2 tahun lalu.

    Namun, ayah N menghilang entah ke mana, sementara ibunya sudah memiliki keluarga baru di Bogor, Jawa Barat.

    “Saya harus hidupin dua adik saya. Adik saya yang satu SD, yang satu lagi SMP udah mau masuk SMK dia. Saya bingung di situ cari duit ke mana,” tutur N.

    “Kalau bapak saya enggak tau di mana. Makanya saya bingung. Saya harus cari duit ke mana buat adik saya,” imbuhnya.

    Jangankan untuk adik, N mengaku masih bingung memenuhi kebutuhannya sendiri.

    Kini, N bahkan sudah tidak memiliki niat bersekolah lagi.

    Di pikirannya, ia hanya ingin mencari uang dan mengirimkannya ke kampung halaman.

    “Saya begini udah dari 3 bulan lalu. Pelanggannya kebanyakan yang muda-muda. Tapi yang tua juga ada. Karena kan kami enggak boleh sampai pilih-pilih gitu, mau yang tua, mau yang muda kami layanin,” ungkap N.

    Setiap satu pelanggan, N diberi upah Rp200.000. Namun, apabila pelanggan tersebut memberi tips, ia akan mendapat keseluruhannya. 

    N sebenarnya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Namun ia masih memiliki utang kepada penyalurnya di sini.

    “Sebenernya pengen, cuman kan, karena saya kan udah kerja di sini lumayan 3 bulan, dan saya juga ada kasbonan, karena buat di kampung, adik-adik saya,” tutur N.

    “Jadi harus ngasih kasbonan dulu kalau mau pulang, kalau saya masih punya kasbonan gitu, saya enggak enak pulang,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kasatpol PP Jakarta Barat Agus Irwanto menyampaikan bahwa pihaknya sudah berupaya untuk melakukan penertiban di sekitar lokasi PSK tersebut berada.

    Sejumlah penerangan juga sudah dipasang. Namun, hal itu justru dirusak oleh sejumlah orang yang tidak menginginkan hal positif. 

    “Karena memang matinya itu bukan tidak ada (yang mengurus) lampunya, tapi sengaja dipecahkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menggunakan tempat itu dengan hal yang negatif,” kata Agus kepada wartawan, Selasa malam.

    Ke depan, Agus menyampaikan jika pihaknya akan terus melakukan evaluasi terkait masalah penerangan tersebut.

    “Kemudian juga kmia akan kembali mengajak semua pihak untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi,” katanya.

    “Tentunya tidak bisa Satpol PP dalam hal ini. Jadi semua kami harapkan untuk dalam menjaga Kamtibmas, semua pihak harus terlibat,” katanya.

    Razia di dua lokasi

    Satpol PP Jakarta Barat mengangkut 14 pekerja komersial (PSK) pada Selasa (11/3/2025) di kawasan ruang terbuka hijau (RTH) Tubagus Angke dan Gang Royal, Pekojan, Tambora.

    Kasatpol PP Jakarta Barat Agus Irwanto meminta andil dari PT KAI dalam menertibkan prostitusi liar Gang Royal, Tambora mengingat lokasi tersebut berada di bantaran rel.

    “Kita mengharapkan dari pemilik aset untuk bisa melakukan pemagaran yang masif atau betonisasi yang lebih kelihatan, lebih tidak bisa digunakan untuk masyarakat untuk melintas atau menggunakan hal yang negatif,” kata Agus usai penertiban PSK pada Selasa (11/3/2025) malam.

    Agus meyakini penutupan lokasi tersebut secara permanen dapat menghentikan praktik prostitusi liar di tempat itu secara permanen pula.

    Pasalnya, menurut dia, berdirinya bangunan prostitusi liar berkedok warung kopi di Gang Royal usai pembongkaran total pada 2023 lalu, utamanya diakibatkan oleh akses yang mudah menuju lokasi tersebut.

    “Kita sudah koordinasi dengan PT KAI, tapi belum ada tindak lanjut. Harapan kami pemilik aset tentunya bisa melakukan bangunan fisik yang lebih pasif,” ujar Agus.

    Jawaban PT KAI

    Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya telah melakukan berbagai upaya mencegah hal tersebut.

    Antara lain memberikan imbauan serta teguran secara persuasif kepada masyarakat, serta melakukan pemagaran di area-area tertentu.

    Namun, ia menyebut ada oknum warga di wilayah itu yang memang merusak fasilitas KAI.

    “Namun, sayangnya, pagar yang telah dipasang kerap dirusak atau dibobol oleh oknum warga,” ujar Ixfan, Rabu (12/3/2025).

    Karenanya, kata dia, pihaknya juga mengimbau kepada warga sekitar agar turut memberikan pengertian dan teguran kepada siapapun yang melakukan kegiatan di jalur kereta api, terutama jika berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban.

    Menurutnya, permasalahan ini perlu ditangani secara bersama-sama, mengingat aktivitas tersebut bertentangan dengan norma hukum maupun norma agama.

    “Kami siap berkolaborasi dengan instansi terkait, termasuk aparat pemerintah daerah dan kepolisian, dalam menindaklanjuti isu ini,” kata Ixfan.

    Ia menjelaskan bahwa keberadaan masyarakat di sekitar jalur kereta api tanpa izin merupakan pelanggaran hukum.

    “Selain berdampak hukum, aktivitas yang tidak semestinya di area jalur kereta api juga membahayakan keselamatan masyarakat serta mengganggu kelancaran perjalanan kereta api,” kata dia.

    Penulis: Elga Hikari Putra

    dan

    Curhat ABG Terjun ke Prostitusi Demi Hidupi Adik dan Nenek, Hilang Arah Gara-gara Ucapan Orangtua

  • Satpol PP minta kerja sama warga berantas prostitusi di Gang Royal

    Satpol PP minta kerja sama warga berantas prostitusi di Gang Royal

    mesti aktif melapor dan menciptakan larangan atau pertahanan sosial terhadap praktik prostitusi

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat meminta kerja sama warga terutama yang bertempat tinggal di sekitar Jalan Bandengan Utara III, Pekojan, Tambora untuk memberantas praktik prostitusi liar di Gang Royal yang kembali merebak.

    Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat Agus Irwanto di Jakarta, Rabu, menyebut penertiban yang dilakukan tidak cukup untuk memberantas praktik prostitusi liar di lokasi tersebut.

    Warga, kata dia, mesti aktif melapor dan menciptakan larangan atau pertahanan sosial terhadap praktik prostitusi di tempat itu.

    “Pada dasarnya kami siap untuk melakukan pengawasan dengan didukung oleh semua pihak, terutama juga wilayah RT/RW dan masyarakat setempat,” ujar Agus.

    Menurutnya, butuh kerja sama lintas instansi seperti TNI-Polri serta semua pihak yang terkait prostitusi liar di kawasan itu.

    “Kita harapkan ke depan ada evaluasi dan juga kolaborasi dan sinkronisasi semua pihak, agar hal ini tidak terulang,” ujar Agus.

    Diketahui, Sebanyak 14 pekerja seks komersial (PSK) terjaring di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalan Tubagus Angke, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan dan Gang Royal, Jalan Bandengan Utara III, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat diangkut ke Dinas Sosial (Dinsos) setempat pada Selasa (11/3) malam.

    PSK-PSK berusia 15 hingga 22 tahun tersebut beroperasi secara ilegal di dua lokasi yang telah berkali-kali ditertibkan oleh petugas.

    “Ada 14 PSK yang kita jangkau. Kami menemukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam hal ini PSK di Tubagus Angke dan di Pekojan. Sudah langsung kita serahkan ke Dinas Sosial untuk mendapatkan pembinaan,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (KasatPol PP) Jakarta Barat Agus Irwanto kepada wartawan di Jakarta Barat pada Selasa malam.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Serang menjajaki kerja sama dengan Agung Sedayu Group

    Serang menjajaki kerja sama dengan Agung Sedayu Group

    Serang (ANTARA) – Pemerintah Kota Serang, Provinsi Banten menjajaki kerja sama dengan Agung Sedayu Group atau PIK 2 melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau pertanggungjawaban sosial perusahaan.

    Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DiskopUKMperindag) Kota Serang Wahyu Nurjamil di Serang, Rabu menjelaskan bahwa pertemuan ini baru tahap penjajakan dan akan ada pertemuan lanjutan.

    Pihaknya menyambut baik kedatangan dari PIK 2 untuk melakukan kolaborasi untuk mendukung perekonomian masyarakat di Kota Serang.

    “Sudah banyak hal yang disampaikan dan ini baru tataran awal nanti akan ada pertemuan lagi,” katanya.

    Ia menjelaskan Kota Serang akan berkolaborasi dengan PIK 2 kaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), dan pariwisata.

    Ia menambahkan bahwa kerja sama itu menjadi bagian dari program percepatan pembangunan di Kota Serang.

    “Kiranya ini menjadi percepatan bagi program yang bisa mendukung kegiatan pariwisata dan UMKM di Kota Serang,” katanya.

    Wahyu menegaskan kolaborasi awal ini hanya terkait program CSR, belum membicarakan investasi secara langsung.

    “Belum ada pembahasan investasi baru pada tahapan CSR untuk UMKM, penataan kawasan dan juga pariwisata,” katanya.

    Kolaborasi itu diharapkan bisa mencakup berbagai bentuk bantuan. Mulai dari fasilitas publik, ruang terbuka hijau, hingga sentra kuliner UMKM.

    “Untuk pariwisata tergantung Kota Serang punya konsepnya dimana, jadi tidak terbatas pada objek tertentu yang penting pariwisata. Jadi kita yang menyiapkan tempatnya, nanti mereka yang membangun dan menyediakan kebutuhan,” katanya.

    Menurutnya bahwa alasan PIK 2 ingin berkolaborasi dengan Pemkot Serang karena Kota Serang memiliki daya dukung terkait dengan kawasan wisata religi Banten Lama, serta potensi UMKM.

    “Dan sejauh ini yang memberikan CSR tidak hanya PIK 2, tetapi ada dari PT Serang Sosor, BI Banten, Bank BJB, intinya Kota Serang butuh CSR seperti ini untuk menggerakkan perekonomian,” katanya.

    Pewarta: Desi Purnama Sari
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • RTH Tubagus Angke Jakarta Barat kembali dijadikan praktik prostitusi

    RTH Tubagus Angke Jakarta Barat kembali dijadikan praktik prostitusi

    Petugas Satpol PP Jakarta Barat mengamankan seorang pekerja seks komersial (PSK) di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalan Tubagus Angke, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (11/3/2025) malam. ANTARA/Risky Syukur

    RTH Tubagus Angke Jakarta Barat kembali dijadikan praktik prostitusi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 12 Maret 2025 – 09:43 WIB

    Elshinta.com – Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada Jalan Tubagus Angke, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, kembali dijadikan lokasi praktik prostitusi liar. 

    Pada Selasa (11/3) malam, Satpol PP Jakarta Barat melakukan razia di lokasi tersebut dan menemukan sejumlah pekerja seks komersial (PSK) yang tengah menunggu pelanggan.

    Lokasi itu sempat viral pada pertengahan 2024 lalu lantaran ditemukannya kondom atau alat kontrasepsi yang berserakan di sepanjang RTH tersebut.

    Sejumlah PSK diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil Satpol PP untuk dibawa ke Dinas Sosial setempat. Bahkan, beberapa dari PSK yang terjaring sempat menangis histeris dan berusaha kabur dari penertiban petugas, namun tetap berhasil diamankan.

    “Saya udah punya dua anak Pak, udah punya anak,” teriak seorang PSK yang kabur dan terjatuh di tengah lalu lintas Jalan Tubagus Angke.

    Tiga tenda yang terbuat dari terpal dan sanggaan tongkat kayu itu digunakan oleh para PSK untuk melayani para pelanggan. Namun, tenda yang berjejer di sepanjang RTH Tubagus Angke hampir tidak terlihat pada malam hari karena lampu jalan yang redup serta rimbunnya pepohonan di sekitar RTH menyamarkan keberadaan tenda-tenda liar tersebut.

    Tenda-tenda itu nampaknya cukup kuat meskipun diterpa angin malam lantaran diikatkan pada pepohonan RTH.

    Usai mengamankan sejumlah PSK di kawasan itu, puluhan petugas Satpol PP membongkar tenda-tenda yang dijadikan prostitusi liar tersebut . Kemudian, petugas Satpol PP melanjutkan sidak ke lokasi prostitusi liar yang lain.

    Sumber : Antara

  • Mengapa Wali Kota Budi Rustandi Minta KRL Sampai Stasiun Serang? Regional 12 Maret 2025

    Mengapa Wali Kota Budi Rustandi Minta KRL Sampai Stasiun Serang? Regional 12 Maret 2025

    Mengapa Wali Kota Budi Rustandi Minta KRL Sampai Stasiun Serang?
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Wali Kota Serang, Budi Rustandi, mengajukan permintaan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 1 Jakarta untuk memperpanjang rute Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line hingga Stasiun Serang.
    Permintaan ini didasarkan pada peningkatan okupansi kereta api lokal Merak-Rangkasbitung, terutama saat akhir pekan.
    Budi Rustandi menjelaskan bahwa dengan adanya elektrifikasi KRL, mobilitas masyarakat akan menjadi lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan.
     
    Ia menambahkan bahwa peningkatan infrastruktur dan pelayanan transportasi di Kota Serang, khususnya kereta api, akan mempermudah dan mempercepat akses masyarakat.
    “Dengan adanya elektrifikasi (KRL), mobilitas masyarakat akan lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan,” kata Budi melalui keterangan tertulisnya yang diterima
    Kompas.com
    , Rabu (12/3/2025).
     
    Hal ini, kata Budi, diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum seperti
    KRL Commuter Line
    .
    Selain itu, elektrifikasi kereta api juga dianggap dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kereta api berbahan bakar diesel.
    Budi Rustandi menyebut bahwa elektrifikasi akan meningkatkan efisiensi perjalanan, mengurangi emisi karbon, serta memberikan kenyamanan lebih bagi pengguna jasa transportasi kereta.
    “Meningkatkan efisiensi perjalanan, mengurangi emisi karbon, serta memberikan kenyamanan lebih bagi pengguna jasa transportasi kereta,” ujar Budi.
    Sebagai tambahan, Budi Rustandi mengusulkan kerja sama dengan PT KAI untuk membangun ruang terbuka hijau (RTH) di sekitar kawasan Stasiun Serang.
    RTH ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Serang dan pengguna transportasi kereta, sehingga tidak hanya memperindah kota tetapi juga memberikan tempat yang asri dan nyaman bagi warga yang menggunakan transportasi publik.
    Saat ini,
    rute KRL
    Commuter Line mencakup beberapa jalur utama, antara lain:
    1. Bogor Line: Menghubungkan Jakarta Kota dengan Bogor.
    2. Cikarang Loop Line: Menghubungkan Cikarang dengan Pasar Senen/Manggarai–Kampung Bandan.
    3. Rangkasbitung Line: Menghubungkan Tanah Abang dengan Rangkasbitung.
    4. Tangerang Line: Menghubungkan Duri dengan Tangerang.
    5. Tanjung Priok Line: Menghubungkan Jakarta Kota dengan Tanjung Priok.
    Perpanjangan rute KRL hingga Stasiun Serang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas bagi masyarakat, serta mendukung upaya pemerintah dalam menyediakan transportasi umum yang efisien dan ramah lingkungan.
    (Penulis: Rosyid Ridho)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakbar evaluasi merebaknya prostitusi liar di RTH Tubagus Angke

    Jakbar evaluasi merebaknya prostitusi liar di RTH Tubagus Angke

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat akan mengevaluasi merebaknya prostitusi liar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalan Tubagus Angke, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

    “Matinya lampu penerangan (di RTH Tubagus Angke) itu sengaja dipecahkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menggunakan tempat itu dengan hal yang negatif (prostitusi liar),” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Jakarta Barat Agus Irwanto saat dikonfirmasi di Jakarta pada Rabu.

    Oleh karena itu, pihaknya akan mengusulkan kepada Suku Dinas Bina Marga agar penerangan di sepanjang RTH tersebut dibuat diperbaiki dan ditambahkan pelindung.

    “Nah itu tentunya kita evaluasi dengan bentuk lampu yang mungkin ada pengamannya. Kemudian, bisa juga dengan lampu tembak, sehingga cahayanya tidak terhalang pohon-pohon di dalam RTH,” kata dia,

    Dia pun meminta Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Sudin Tamhut) Jakbar untuk tidak membiarkan RTH Tubagus Angke tanpa penopingan (pemangkasan).

    Hal itu dilakukan agar lokasi tersebut tidak begitu gelap, sehingga mengurangi kemungkinan tenda-tenda “kaget” yang dibuat oleh pekerja seks komersial (PSK) yang beroperasi di tempat itu dibangun pada malam hari.

    “Ya tentunya itu juga dari Sudin Tamhut bisa memilih pohon yang tidak menutup pencahayaan. Penanaman dilakukan dengan pohon yang tidak menutup agar tidak gelap. Perlu juga ada penopingan (pemangkasan),” kata Agus.

    Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada Jalan Tubagus Angke, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, kembali dijadikan lokasi praktik prostitusi liar.

    Pada Selasa (11/3) malam, Satpol PP Jakarta Barat melakukan razia di lokasi tersebut dan menemukan sejumlah pekerja seks komersial (PSK) yang tengah menunggu pelanggan.

    Lokasi itu sempat viral pada pertengahan 2024 lalu lantaran ditemukannya kondom atau alat kontrasepsi yang berserakan di sepanjang RTH tersebut.

    Sejumlah PSK diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil Satpol PP untuk dibawa ke Dinas Sosial setempat. Bahkan, beberapa dari PSK yang terjaring sempat menangis histeris dan berusaha kabur dari penertiban petugas, namun tetap berhasil diamankan.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Satpol PP jaring belasan PSK di Jakarta Barat

    Satpol PP jaring belasan PSK di Jakarta Barat

    Sebanyak 14 pekerja seks komersial (PSK) yang dijaring di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalan Tubagus Angke, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan dan Gang Royal, Jalan Bandengan Utara III, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat diangkut ke Dinas Sosial (Dinsos) setempat pada Selasa (11/3/2025) malam. ANTARA/Risky Syukur

    Satpol PP jaring belasan PSK di Jakarta Barat
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 12 Maret 2025 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjaring 14 pekerja seks komersial (PSK) yang beroperasi di sejumlah wilayah di Jakarta Barat, pada Selasa (11/3) malam.

    Belasan PSK yang terjaring di di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalan Tubagus Angke, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan dan Gang Royal, Jalan Bandengan Utara III, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat diangkut ke Dinas Sosial (Dinsos) setempat untuk dibina. Mereka rata-rata berusia 15 hingga 22 tahun.

    “Ada 14 PSK yang kita jangkau. Kami menemukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam hal ini PSK di Tubagus Angke dan di Pekojan. Sudah langsung kita serahkan ke Dinas Sosial untuk mendapatkan pembinaan,” kata Kasatpol PP Jakarta Barat Agus Irwanto kepada wartawan, Selasa malam.

    Menurut dia, penertiban belasan PSK itu dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban wilayah serta pengawasan fasilitas-fasilitas umum di Jakbar.

    “Menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta Barat. Dan juga untuk melakukan pengecekan-pengecekan fasilitas umum seperti JPO (jembatan penyeberangan orang) dan taman-taman,” ujarnya.

    Agus mengatakan bahwa penertiban PSK dilakukan berdasarkan keluhan masyarakat akan merebaknya praktik prostitusi liar di dua lokasi tersebut.

    “Ya, penjangkauannya ini memang kita sudah mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat. Sehingga kita melakukan koordinasi dengan TNI-Polri dan seluruh jajaran Dinas Sosial. Kita bergerak ke wilayah, melingkar dan langsung ke lokasi untuk melakukan penjangkauan PSK tersebut,” ucap Agus.

    Dilansir dari ANTARA, puluhan PSK berlari tak karuan untuk melarikan diri saat petugas Satpol PP Jakarta Barat melakukan penertiban.

    Sebagian dari mereka berlarian tak tentu arah melewati rel kereta api, sebagian lagi berdesakan memasuki salah satu ruangan bagian tengah bangunan panjang di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut.

    Ruangan itu nampaknya memiliki lantai bawah yang terhubung dengan pintu menuju Gang Royal, akses keluar para PSK untuk kabur dari petugas.

    Dari wajah para PSK yang berdesakan memasuki ruangan tersebut, nampak mereka berusia remaja hingga lansia. Mereka juga nampak kesal dengan sorotan kamera para awak media.

    “Aduh, kenapa divideoin, kenapa divideoin,” kata para PSK sambil menutup wajah mereka.

    Beberapa PSK yang berhasil mencapai jalanan pun beramai-ramai melompati pagar untuk segera menjauh dari kejaran petugas.

    Tak hanya itu, sejumlah pria berpakaian sipil pun nampak berusaha melindungi para PSK dan mengarahkan mereka menuju akses keluar dari lokasi prostitusi di pinggir rel kereta tersebut.

    Sumber : Antara