Xcloud.id

Tempat Fasum: RTH

  • Rano ingatkan penanggulangan krisis iklim bukan hanya soal emisi

    Rano ingatkan penanggulangan krisis iklim bukan hanya soal emisi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno mengingatkan upaya penanggulangan krisis iklim bukan hanya soal pengurangan emisi, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan.

    “Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan iklim juga menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, memperkuat layanan dasar, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat rentan,” kata Rano di Jakarta, Kamis.

    Wagub Rano juga menyampaikan urgensi dalam melakukan aksi karena isu iklim semakin mendesak di kawasan perkotaan akibat aktivitas penduduk kota yang menjadi penyumbang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca.

    Kendati demikian, dia mengakui, pada saat yang sama aktivitas penduduk kota juga memiliki peran strategis sebagai penggerak transformasi menuju masa depan berkelanjutan.

    Rano mengatakan, negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah melakukan upaya yang memimpin dalam aksi iklim. Ini termasuk Jakarta yang telah memperluas ruang terbuka hijau, menerapkan regulasi bangunan hijau, serta mengembangkan transportasi publik rendah emisi seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan bus Transjakarta.

    Dia menyebut Kuala Lumpur bahkan telah mengesahkan cetak biru masyarakat rendah karbon 2030 yang diharapkan berkontribusi terhadap 70 persen potensi mitigasi karbon secara keseluruhan di kota tersebut pada tahun 2030.

    Sementara itu, Quezon City (Filipina) juga secara aktif mengembangkan kerangka kerja strategis guna membangun ketahanan iklim agar mencapai netralitas karbon, serta menciptakan komunitas hijau.

    Rano mengatakan pertemuan para delegasi Urban Climate Action Programme (UCAP)-Climate Action Implementation (CAI) Regional Convening tahun 2025 pada Rabu (23/7) menjadi momentum berharga untuk merefleksikan sekaligus memperkuat peran kolektif antarkota besar di ASEAN.

    Peran ASEAN ini, yakni membentuk masa depan kawasan perkotaan yang lebih tangguh, merawat lingkungan, dan berpihak pada keberlanjutan.

    “Kita dipersatukan untuk meningkatkan kesadaran terkait krisis iklim, kenaikan permukaan air laut, gelombang panas ekstrem, dan ancaman terhadap kesehatan warga lokal atau warga kota. Ini bukanlah sekadar isu semata, melainkan kenyataan yang dihadapi saat ini,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rano nilai relokasi Pasar Barito untuk penataan kawasan taman

    Rano nilai relokasi Pasar Barito untuk penataan kawasan taman

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno menilai rencana relokasi pedagang Pasar Hewan Barito sebagai bagian dari rencana penataan kawasan dan penggabungan tiga taman menjadi ruang terbuka hijau terpadu.

    “Pasar Barito itu harus direlokasi karena kita mau bikin taman di sana. Enggak ada gunanya kita bikin taman kalau pandangannya tertutup,” kata Rano di kawasan Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu.

    Rano mengatakan Pemerintah Kota Jakarta Selatan sudah melakukan sosialisasi kepada warga sekitar hingga 118 pedagang yang terdampak relokasi.

    Menurut dia, para pedagang akan dipindahkan agar pihaknya bisa melangsungkan proses pembangunan taman.

    “Kalau mau bangun, berarti harus pindah dulu. Kalau enggak, gimana? Turunin logistik juga enggak mudah,” tambahnya.

    Rano menjelaskan, revitalisasi taman ini mencakup penggabungan tiga taman besar yakni Taman Leuser, Taman Ayodia, dan Taman Langsat, dengan total luas mencapai enam hektare (ha).

    “Kita menjadikan tiga taman jadi satu itu enam hektare. Jadi, ya sementara mungkin satu tahun kita berkorban dulu untuk hasil yang lebih bagus,” ucapnya.

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) menyatakan relokasi Pasar Hewan Barito, Kebayoran Baru, ke Lenteng Agung, imbas pembangunan taman ASEAN dimulai awal Agustus 2025.

    Nantinya lokasi baru akan menampung sebanyak 66 dari 118 pedagang yang didominasi pedagang hewan atau pakan hewan.

    Sisanya para pedagang yang didominasi kuliner dan buah akan masuk ke dalam naungan PD. Pasar Jaya.

    Pemprov DKI Jakarta akan menggabungkan tiga taman yakni Taman Leuser, Taman Ayodhya dan Taman Langsat di Jakarta Selatan menjadi taman utama ASEAN yang ditargetkan bisa diresmikan pada Desember 2025.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tambah RTH, Jakbar kembali tanam pohon di Taman Kencana Kalideres

    Tambah RTH, Jakbar kembali tanam pohon di Taman Kencana Kalideres

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Jakarta Barat kembali menanam 14 pohon tabebuya di Taman Kencana RW 12 Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat, sebagai upaya menambah ruang terbuka hijau.

    Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Barat, Dirja Kusuma, penanaman menyasar lahan milik Pemprov DKI Jakarta, seperti taman, area publik dan sebagainya.

    “Penanaman menyasar lahan kosong milik Pemprov untuk penghijauan sekaligus menjaga aset-aset Pemda,” kata dia di Jakarta, Jumat.

    Ia melanjutkan, pohon-pohon yang ditanam rata-rata setinggi 3-4 meter dengan jarak tanam 1-2 meter.

    “Penanaman di areal seluas kurang lebih 500 meter persegi,” kata Dirja.

    Adapun perawatan pohon bakal dilakukan oleh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Sudin Tamhut.

    “Untuk perawatannya diserahkan kepada PJLP Sudin Tamhut Jakbar agar tumbuh dan berkembang,” imbuhnya.

    Selain dengan penanaman pohon besar, guna menambah luas ruang terbuka hijau (RTH), Jakarta dinilai perlu membangun kebun kecil di ruang-ruang tak terpakai atau pocket garden.

    Sebelumnya, Direktur A.T. Kearney, Shirley Santoso mengatakan Jakarta juga membangun taman-taman secara vertikal (vertical garden) untuk memenuhi rasio ideal ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.

    Hal itu perlu dilakukan lantaran kebutuhan menambah RTH terus meningkat. Pada 2023, luasan RTH hanya sekitar 34,451 juta meter persegi atau 5,356 persen dari luas Jakarta.

    Padahal, target ideal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yakni 30 persen.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerindra Harap Kunker Pramono ke New York Hasilkan Kerja Sama Kelola Limbah

    Gerindra Harap Kunker Pramono ke New York Hasilkan Kerja Sama Kelola Limbah

    Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua DPRD Jakarta dari fraksi Gerindra Rani Mauliani mendukung kunjungan tersebut dan berharap Pramono menghasilkan kerja sama yang bermanfaat bagi Jakarta.

    “Sepanjang saya tahu memang agenda beliau salah satunya adalah MoU perihal sister city dengan NY dan tentunya menurut saya pribadi itu hal yang baik karena memang Jakarta sebagai kota barometer, tentunya banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan bila study bandingnya ke kota negara adikuasa seperti NY,” kata Rani saat dihubungi, Rabu (16/7/2025).

    Rani mengatakan ada sejumlah isu yang diharapkan menjadi prioritas dalam kerja sama Jakarta dan New York. Antara lain ialah penanganan masalah lingkungan dan perubahan iklim.

    Rani mengatakan kerja sama dalam dua isu tersebut harus menjadi prioritas. Dia mengatakan Jakarta dan New York bisa berbagi teknologi dan kebijakan terkait pengelolaan limbah.

    “Pengelolaan sampah dan air limbah; berbagi teknologi dan kebijakan terkait pengelolaan limbah padat dan air limbah kota. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (lewat) kerja sama dalam proyek mitigasi banjir, green building, dan ruang terbuka hijau,” ujar Rani.

    Sebelumnya, Pramono berada di New York untuk menghadiri High Level Political Forum (HLPF) di markas besar PBB. Forum itu membahas upaya mendorong solusi pembangunan berkelanjutan berbasis sains dan bukti ilmiah demi mewujudkan agenda SDGs 2030.

    Pramono juga dijadwalkan bertemu dengan diaspora Indonesia serta mahasiswa di KJRI New York. Dia juga disebut akan berdiskusi dengan Konsul Jenderal RI di New York Winanto Adi membahas potensi kerja sama sister city Jakarta-New York.

    Berikutnya, Pramono dijadwalkan bertemu dengan Wali Kota New York sekaligus menandatangani letter of intent (LoI) sebagai bentuk komitmen kerja sama antarkota. Pramono dijadwalkan berdiskusi dengan otoritas transportasi New York, Metropolitan Transportation Authority (MTA), membahas pengelolaan jaringan transportasi publik dan konsep Transit Oriented Development (TOD). Pramono dijadwalkan kembali ke Jakarta pada 19-20 Juli mendatang.

    “Dalam perjalanannya keluar pun, beliau tetap menjalankan pekerjaannya sebagai gubernur,” kata Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, Senin (14/7).

    (ygs/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jakarta Bisa Contoh Tokyo buat Geber Infrastruktur-Kurangi Banjir

    Jakarta Bisa Contoh Tokyo buat Geber Infrastruktur-Kurangi Banjir

    Jakarta –

    Sejumlah wilayah di Jakarta masih memiliki peluang dikembangkan sebagai sumber ekonomi baru. Hal ini mengingat saat ini masih bergantung pada Jakarta Pusat dan Selatan.

    “Jakarta lebih banyak kontribusi lebih banyak dari pusat dan selatan. Ke depannya Pemprov ingin mendirikan ekonomi baru yang tidak hanya tergantung pada pusat dan selatan. Tapi utara harus bergerak, timur harus bergerak, barat harus bergerak supaya bisa menjadi penggerak ekonomi,” kata Presiden Direktur Kearney Indonesia Shirley Santoso di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Shirley mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur di pesisir, Pemprov Jakarta bisa mencontoh Tokyo, Jepang yang bisa mengoptimalkan kawasan pesisir menjadi wilayah baru yang mendongkrak perekonomian.

    Selain itu, Tokyo juga berhasil mengurangi risiko banjir dan tanah longsor akibat urbanisasi yang pesat dan curah hujan tinggi melalui infrastruktur yang inovatif. Ia mengatakan, banjir masih menjadi persoalan yang terus dilakukan pembenahan oleh pemerintah.

    “Yang kita lihat banyak sekali kota global adalah coastal development, jadi pembangunan pesisir, daerah pesisir. Nah, ini contohnya kalau di Jakarta itu adalah daerah pesisir utara. Nah, kita lihat di global city lainnya seperti di Tokyo, pembangunan pesisirnya itu sangat baik,” katanya.

    Shirley mengatakan, wilayah pesisir utara Jakarta seperti Ancol, Sunda Kelapa, Pelabuhan Tanjung Priok hingga Kepulauan Seribu menyimpan potensi besar. Namun, pembangunan masih belum terintegrasi secara optimal. Shirley menyebut bahwa pengembangan pesisir Jakarta perlu dirancang secara menyeluruh.

    “Potensi dan peran kawasan pesisir itu penting sekali. Memang pengembangan kawasan pesisir di Jakarta tidak mudah, karena ini menyangkut dengan banyaknya pihak yang ada di dalamnya,” katanya.

    “Sekarang itu memang harus ada integrasi rencana pembangunan kawasan pesisir utara. Karena ini nyambungkan. Misalnya Ancol mau diapain, Pelabuhan Sunda Kelapa mau dijadikan pelabuhan tourism itu rencana nya gimana dan sebagainya. Pembangunan Giant Sea Wall juga harus diintergrasikan,” tambahnya.

    Kemudian, Shirley juga mendorong agar Pemprov Jakarta lebih banyak membangun ruang terbuka hijau. Dalam hal ini ia menyarankan Pemprov Jakarta mencontoh Bangkok, Thailand.

    “Dari sisi sustainable, bagaimana Jakarta bisa mempunyai lebih banyak ruang terbuka hijau. Saat ini hanya 5%. Jadi belajar dari Bangkok, di mana banyak kaya company garden atau aset atau BUMN, dan BUMD bisa dijadikan ruang terbuka hijau,” katanya.

    Tonton juga Video Terpopuler Sepekan: Banjir Jabodetabek hingga Tewasnya Diplomat Muda

    (acd/acd)

  • Legislator minta DKI perbanyak acara di Monas tingkatkan pariwisata

    Legislator minta DKI perbanyak acara di Monas tingkatkan pariwisata

    Arsip foto – Suasana kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat yang dipenuhi para wisatawan dari berbagai usia dan kalangan, Kamis (26/12/2024). ANTARA/Yamsyina Hawnan/am.

    Legislator minta DKI perbanyak acara di Monas tingkatkan pariwisata
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 12 Juli 2025 – 16:15 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperbanyak jumlah acara atau kegiatan yang berkualitas di Jakarta, khususnya Monumen Nasional (Monas) dalam mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi.

    “Ini karena acara-acara yang berkualitas dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, serta meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja. Ini juga sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global,” kata Nova dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Monas, lanjut dia, merupakan salah satu ikon Kota Jakarta dan sebagai ruang terbuka hijau yang luas sekaligus sebagai tempat rekreasi.

    Monas dapat dioptimalkan sebagai botanical garden atau kebun botani yang memberikan ruang edukasi dan konservasi flora nusantara serta pusat riset tanaman langka khas Indonesia.

    Nova mengatakan, keberadaan Monas dapat memberikan pengalaman wisata sejarah serta edukasi yang menarik bagi berbagai kalangan, termasuk anak-anak.

    “(Monas) menjadi paru-paru kota sekaligus destinasi wisata edukatif ramah keluarga,” kata Nova.

    Komisi B DPRD DKI meminta Pemprov Jakarta untuk mengkaji ulang terkait wacana malam bebas kendaraan bermotor atau Car Free Night (CFN) agar pelaksanaan CFN tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat, khususnya aktivitas ekonomi.

    “Kebijakan Car Free Night perlu dikaji ulang secara menyeluruh untuk mengevaluasi efektivitas dan dampaknya,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Renovasi Pasar Baru tak akan gunakan APBD

    Renovasi Pasar Baru tak akan gunakan APBD

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan rencana renovasi Pasar Baru, Jakarta Pusat, tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Pramono mengatakan, dana renovasi Pasar Baru sudah tersedia berkat pola kerja sama pemerintah dengan pihak swasta.

    “Sebagai Gubernur saya sudah cari dana untuk segera dibangun di Pasar Baru. Tidak kita bangun melalui APBD. Dananya sudah ada,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat.

    Pramono menegaskan, renovasi Pasar Baru akan menjadi salah satu contoh konkret bahwa pembangunan di Jakarta tidak hanya bergantung pada APBD.

    Pramono menyebutkan pola kerja sama dengan pihak ketiga melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) ataupun mekanisme pendanaan kreatif lainnya akan semakin diperluas.

    Selain Pasar Baru, Pramono juga memastikan revitalisasi berbagai ruang publik lain akan terus berjalan.

    Pramono mencontohkan proyek penggabungan tiga taman di Jakarta Selatan, yaitu Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leuser, yang akan dijadikan ruang terbuka hijau baru seluas 6,5 hektare.

    Sebelumnya, Pramono menegaskan komitmennya untuk melakukan revitalisasi besar-besaran di kawasan Pasar Baru, seperti kawasan Blok M.

    “Setelah Blok M berhasil kita benahi dan kini ramai kembali, giliran Pasar Baru yang akan kita revitalisasi. Tempat ini akan kita jadikan simbol baru bagi masyarakat Jakarta,” kata Pramono.

    Kondisi Pasar Baru saat ini masih menunjukkan kesan zaman dulu (jadul) dan belum tertata dengan baik dari hiasan visual hingga infrastruktur pendukung.

    Pramono pun menyoroti pentingnya penataan secara menyeluruh, termasuk aspek transportasi, parkir, hingga kebersihan sungai yang mengalir di kawasan tersebut.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wali Kota Solo dan Fraksi PDIP sinergi bahas RPJMD dan isu prioritas kota 

    Wali Kota Solo dan Fraksi PDIP sinergi bahas RPJMD dan isu prioritas kota 

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Wali Kota Solo dan Fraksi PDIP sinergi bahas RPJMD dan isu prioritas kota 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Solo Respati Ardi menerima kunjungan Fraksi PDI Perjuangan Kota Solo di Loji Gandrung, dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh dialog konstruktif. Pertemuan ini menjadi momen penting pasca-Pilkada lalu, di mana kedua pihak membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat Kota Solo.

    “Loji Gandrung selalu terbuka bagi siapa pun, termasuk untuk kritik yang membangun,” kata Respati, Rabu (09/07/2025) usai Rapat Paripurna di DPRD Kota Solo. Ia menjelaskan bahwa pertemuan beberapa waktu lalu, tersebut merupakan tindak lanjut dari surat permohonan silaturahmi dari Fraksi PDI P.

    Dalam pertemuan tersebut, Fraksi PDI P menyampaikan masukan terkait berbagai tantangan kota yang perlu diselesaikan. “Intinya kalau masih memperjuangkan masyarakat, pasti bisa bersama. Tapi kalau mementingkan diri sendiri, pasti akan meninggalkan sendiri,” ujar Respati.

    Menanggapi soal relasi dengan PDI P, Respati menegaskan bahwa komunikasi dengan seluruh fraksi dan elemen politik tetap dibuka secara setara. “Jika sama-sama mengedepankan rakyat, maka tak ada perbedaan kepentingan. Tapi kalau untuk kepentingan diri sendiri, pasti meninggalkan dengan sendirinya,” tandasnya.

    Secara terpisah, Ketua Fraksi PDI P Kota Solo, YF Sukasno, menjelaskan bahwa pertemuan itu penting untuk menyelaraskan pandangan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

    “RPJMD ini semacam pengejawantahan RPJMD Propinsi, tapi juga berisi visi-misi Walikota yang harus diterjemahkan secara konkret,” ujarnya.

    Dengan begitu, seluruh anggota fraksi PDI P hadir dalam pertemuan itu.
    Menurutnya, masukan Fraksi PDI P dalam pembahasan RPJMD berangkat dari semangat menjaga kepentingan rakyat. Ia menilai bahwa arah kebijakan Walikota sejalan dengan mandat partai yang mengutamakan kepentingan publik.

    “Kita komitmen mengawal secara konstruktif dan korektif. Jika pelaksanaan nanti meleset, kita koreksi,” jelasnya.

    Tak hanya RPJMD, pembahasan juga menyentuh Raperda KUPA–PPAS 2025, terutama dalam hal prioritas anggaran. Sukasno menyebut pihaknya berkonsultasi dengan walikota tentang anggaran untuk memastikan arah kebijakan tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat.

    “Kita harus hormati kepala daerah. Maka akhirnya kita sepakat, dan banyak hal disampaikan untuk dijalankan bersama,” tambahnya.

    Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah ketidaksesuaian data angka kemiskinan antara BPS dan pemerintah kota. Fraksi PDI P meminta agar penanganan kemiskinan berbasis by name by address disertai dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan seimbang. Selain itu, ruang terbuka hijau dan penguatan identitas Solo sebagai kota budaya juga menjadi catatan penting yang diberikan kepada Walikota.

    Saat ditanya soal pertemuan ini, dinamika komunikasi antara DPP PDI P dan Gerindra di tingkat pusat, Sukasno mengatakan tidak sampai disitu.

    “Peran DPRD itu menyetujui dan mengawasi, sementara pemerintah merancang dan melaksanakan,” terangnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Kamis (10/7). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pembangunan Tahap Dua IKN Dikebut, Kawasan Inti Ramai Pengunjung

    Pembangunan Tahap Dua IKN Dikebut, Kawasan Inti Ramai Pengunjung

    Foto Bisnis

    Chelsea Olivia Daffa – detikFinance

    Minggu, 06 Jul 2025 11:01 WIB

    Kalimantan Timur – Warga mulai berdatangan ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Pembangunan tahap dua meliputi proyek jalan hingga ruang terbuka hijau.

  • Antisipasi tumbang, Jaksel pangkas 9.418 pohon

    Antisipasi tumbang, Jaksel pangkas 9.418 pohon

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan memangkas 9.418 pohon hingga Juni 2025 sebagai antisipasi agar pohon tidak tumbang pada saat hujan.

    “Pemangkasan dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana pohon tumbang dan perawatan rutin ruang terbuka hijau,” kata Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Selatan, Djauhar Arifien saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Djauhar mengatakan berdasarkan data yang dikumpulkan, pemangkasan terbanyak terjadi pada bulan Februari 2025 dengan total 1.871 pohon. Disusul Januari sebanyak 1.782 pohon dan Maret 1.725 pohon.

    Adapun pemangkasan pohon dibagi menjadi tiga kategori, yakni pangkas ringan (merapikan), sedang (banyak cabang yang dipotong) dan berat (memotong ketinggian dan cabang yang dikhawatirkan tumbang).

    Rinciannya, yakni kategori ringan 1.225 pohon, sedang sebanyak 4.978 pohon, berat sebanyak 2.565 pohon, tebang 383 pohon dan tumbang 267 pohon.

    Dengan demikian, pemangkasan kategori sedang paling mendominasi dengan total hampir 5.000 kasus.

    “Pemangkasan dilakukan rutin dan juga sebagai bentuk respon terhadap laporan masyarakat, khususnya menghadapi cuaca ekstrem,” ujarnya.

    Pohon-pohon yang dipangkas juga dinilai rawan tumbang saat kondisi cuaca ekstrem atau curah hujan tinggi, berada di akses infrastruktur misalnya di saluran air, sisi jalan serta pohon yang keropos, kering dan mati.

    Kegiatan pemangkasan dilakukan oleh petugas lapangan dan tim reaksi cepat di seluruh wilayah kecamatan di Jakarta Selatan (Jaksel). “Upaya ini juga untuk memastikan keselamatan warga dan menjaga estetika kota,” katanya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.