Tempat Fasum: RPTRA

  • Dua Pemuda Dikeroyok di RPTRA Jakut Usai Lerai Keributan, Dipukul Pakai Pedang Katana – Halaman all

    Dua Pemuda Dikeroyok di RPTRA Jakut Usai Lerai Keributan, Dipukul Pakai Pedang Katana – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua orang pemuda berinisial GT (29) dan AF (25) menjadi korban pengeroyokan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga babak belur.

    Insiden pengeroyokan yang terjadi pada Rabu (23/4/2025) malam itu bermula saat kedua korban melihat adanya keributan dan mencoba melerainya.

    “Selanjutnya para korban keluar dari warung makan dan berusaha melerai namun pelaku tidak terima dan mengeluarkan senjata busur sambil menghubungi teman-teman pelaku,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (25/4/2025). 

    Kemudian setelah dihubungi, pelaku lainnya pun datang ke lokasi. Saat itu, kedua korban dibawa ke taman Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

    Di tempat itu lah, kedua korban dikeroyok hingga mendapatkan sejumlah luka.

    “Kemudian para korban dibawa ke taman RPTRA. Sampai di lokasi korban 1 dipukul menggunakan ujung samurai (katana, red) dan helm, sedangkan korban 2 diikat menggunakan tali plastik serta ditendang oleh pelaku,” jelasnya. 

    Ade Ary menambahkan, kedua korban berhasil diselamatkan oleh anggota Polsubsektor Teluk Intan. Kedua korban pun sudah melaporkan kasus tersebut ke Polsek Penjaringan. 

    “Atas kejadian tersebut korban 1 mengalami luka terbuka di bibir, luka memar dan lecet di dahi atas sebelah kanan. Sedangkan korban 2 mengalami luka terbuka dengan 2 jahitan di telinga kanan, serta luka memar di seluruh muka serta pandangan mata berkunang-kunang,” jelasnya.

    Saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman. Para pelaku pengeroyokan masih diburu polisi.

  • Menengok Sederet Hasil Kreativitas PPSU, Pekerjaan yang Tengah Diminati Pelamar

    Menengok Sederet Hasil Kreativitas PPSU, Pekerjaan yang Tengah Diminati Pelamar

    TRIBUNJAKARTA.COM – Lowongan kerja petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Jakarta membawa angin segar dan tengah diminati.

    Pasalnya di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang beberapa waktu lalu terjadi di sejumlah tempat, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumka pembukaan loker untuk 1.100 petugas PPSU.

    Bahkan Kantor Balai Kota DKI Jakarta sempat dipenuhi oleh para pelamar akibat termakan berita bohog atau hoaks.

    Sebab, rekrutmen PPSU bakal dilakukan secara online guna mengantisipasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta pungutan liar (pungli).

    Kendati demikian, perlu kamu tahu kalau pekerjaan PPSU bukan saja menangani prasarana dan sarana jalan.

    Masih banyak tugas lainnya dan beberapa hal yang dilakukan merupakan hasil kreativitas petugas PPSU.

    Apa saja? berikut yang sudah dirangkum Tribun Jakarta:

    Membuat Mural

    Kemampuan yang dimiliki para petugas PPSU, membawa mereka dipercaya untuk membuat mural.

    Di berbagai wilayah Jakarta misalnya, beberapa mural yang terlihat di tembok jalan raya merupakan hasil karya para petugas PPSU.

    Salah satu contohnya ykani mural flora dan fauna yang dilakukan oleh petugas PPSU Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    Bekolaborasi dengan warga di RW 17, para petugas melukis di tembok sepanjang 50 meter.

    Mural dilukis pada tembok sepanjang 50 meter di lingkungan RW 17 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. (Dok. Kelurahan Sunter Agung)

    Membuat Taman

    Selain mural, petugas PPSU juga jago membuat taman.

    Kreativitas mereka tertuang dalam tiap ide pembuatan taman. Salah satunya seperti PPSU di Kelurahan Ciracas.

    Di tahun 2019 lalu, taman kupu-kupu menjadi fasilitas baru yang dihadirkan di kantor Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur.

    Dengan ukuran 3×3 meter, taman kupu-kupu terletak berdampingan dengan dengan taman lansia yang sudah dihadirkan lebih dulu dengan konsep Instagramable.

    Bahkan pengerjaannya pun hanya membutuhkan waktu tiga hari saja loh.

    Taman kupu-kupu, inovasi tempat swafoto sekaligus tpat refreshing di Kantor Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (30/8/2019) (TribunJakarta/Nur Indah Farrah Audina)

    Membuat Taman Interaktif

    Petugas PPSU Kelurahan Krendang juga pernah membuat taman interaktif.

    Taman ini dibuat sebagai salah satu cara pencegahan agar warga tak membuang sampah di lahan kosong yang ada di sebrang RPTRA Krendang.

    Taman Interaktif Krendang ini berisikan tanaman hias hingga pohon-pohon besar. Kemudian di dalamnya ada jalan setapak mirip trotoar.

    Taman Interaktif Krendang Kamis (22/2/2018). (TribunJakarta.com/Novian Ardiansyah)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Jadwal Vaksinasi Rabies untuk Hewan Gratis di Jakarta Selatan Selama April 2025

    Jadwal Vaksinasi Rabies untuk Hewan Gratis di Jakarta Selatan Selama April 2025

    TRIBUNJAKARTA.COM – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Selatan kembali menghadirkan vaksinasi rabies untuk hewan gratis.

    Untuk bulan April, ada beberapa lokasi yang sudah terjadwal untuk menggelar vaksinasi rabies ini.

    Tebet

    21 April di Balai Warga, Jalan Buntu, RT 004 RW 012 Kelurahan Kebon Baru

    22 April di Kantor Kelurahan Kebon Baru, Jalan Asem Baris Raya 101

    23 April di SKKT Kelurahan Kebon Baru, Jalan Kampung Melayu Besar I Nomor 103, RT 005 RW 001

    Pesanggrahan

    21 April di Kantor Sekretariat RW 002, Gang Turi II RT 005 RW 002, Kelurahan Pesanggrahan

    22 April di Kantor Sekretariat RW 005, Jalan Thomson, Komplek Perumahan Kodam Bintaro, Kelurahan Pesanggrahan

    lihat foto
    21 April selalu diperingati sebagai Hari Kartini. Selain promo pada moda transportasi, berbagai tempat makan juga memberikan dikson khusus perempuan.

    23 April di RPTRA Puspita, Jalan H Gari, RT 001 RW 003

    Jagakarsa

    28 April di RPTRA Cinta Aselih, Jalan Aselih RT 002 RW 001, Kelurahan Cipedak

    29 April di Sanggar D’Batavia, Jalan Nurul Iman RT 004 RW 005, Kelurahan Cipedak

    30 April di Pos RW 006, Jalan Purwa Raya, RT 007 RW 006, Kelurahan Cipedak

    Pasar Minggu

    28 April di RPTRA Asoka, Jalan Jati Padang RT 003 RW 004, Kelurahan Jati Padang

    29 April di Kantor Kelurahan Jati Padang, Jalan Raya Ragunan RT 01 RW 02 Nomor 2, Kelurahan Jati Padang

    30 April di Kantor Sekretariat RW 002, Jalan Ketapang RT 007 RW 002, Kelurahan Jati Padang

    Setiabudi

    29 April di Kantor Kelurahan Guntur, Jalan Prahu Nomor 2 RT 2 RW 2, Kelurahan Guntur

    Persyaratan:

    – Khusus untuk kucing, anjing, kera, dan musang

    – Hewan dalam keadaan sehat, dan nafsu makan baik

    – Hewan tidak sedang keadaan hamil

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Jaktim perkuat peran posyandu lansia dengan mendirikan sekolah pintar

    Jaktim perkuat peran posyandu lansia dengan mendirikan sekolah pintar

    kegiatan ini bisa mewujudkan harapan hidup yang lebih baik dan lansia semakin tangguh mandiri, sehat, dan berdaya

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) memperkuat peran pos pelayanan terpadu (posyandu) bagi lanjut usia (lansia) dengan mendirikan Senior School Pintar (SSP) di seluruh kelurahan.

    “Melalui kegiatan sekolah pintar ini diharapkan dapat mengoptimalkan penguatan posyandu lansia,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah di Jakarta, Jumat.

    Sekolah pintar untuk lansia ini diselenggarakan serentak di 65 kelurahan seluruh Jakarta Timur. Setiap lokasinya diikuti sebanyak 30 lansia.

    Iin menyebut, sebanyak 30 warga lanjut usia sudah mengikuti kegiatan SSP yang diselenggarakan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Susukan Ceria, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (17/4).

    “SSP ini mulanya hanya diadakan di delapan kelurahan yang ada di Kecamatan Cipayung namun saat ini sudah meluas di 65 kelurahan,” ujar Iin.

    Selain itu, Iin menjelaskan, kelebihan SSP ini yakni menggunakan konsep digital, sehingga pembelajaran bisa dilakukan secara efektif karena materi bisa diakses secara online.

    Pembelajaran sekolah pintar dilakukan dua pekan sekali dengan lokasi di kantor kelurahan, RPTRA, dan tempat lainnya.

    Menurut Iin, materi yang diberikan bersifat edukatif dan promotif karena melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), dan berkolaborasi dengan Universitas Respati Indonesia.

    “SSP ini sudah didaftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum RI,” ucap Iin.

    Iin berharap, kegiatan ini bisa mewujudkan harapan hidup yang lebih baik dan lansia semakin tangguh mandiri, sehat, dan berdaya.

    “Semoga bisa menambah pengetahuan juga bisa saling silaturahmi dan berinteraksi dengan sesama lansia,” kata Iin.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Jakbar tingkatkan jumlah-kualitas perpustakaan untuk penuhi KLA

    Pemkot Jakbar tingkatkan jumlah-kualitas perpustakaan untuk penuhi KLA

    kita sudah buat 215 perpustakaan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) terus meningkatkan jumlah dan kualitas perpustakaan di daerah setempat untuk memenuhi indikator dalam penilaian Kota Layak Anak (KLA).

    “Sejauh ini, kita sudah buat 215 perpustakaan dari hasil Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), reses DPRD DKI Jakarta dan usulan langsung,” kata Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Pusip) Kota Jakbar, Ahmad Jazuri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Jumlah perpustakaan itu bertambah sebanyak 83 unit pada 2025 dari yang sebelumnya pada 2023 berjumlah 132 unit.

    “Jadi, ada peningkatan jumlah perpustakaan dari tahun lalu,” kata Ahmad.

    Menurutnya, layanan perpustakaan menjadi salah satu pemenuhan hak anak atas informasi.

    “Di situ ada informasi, seperti buku, majalah dan media digital yang dapat membantu anak-anak dalam belajar, mengembangkan pengetahuan dan mengeksplorasi dunia,” ujarnya.

    Selain perpustakaan atau pojok baca, pihaknya juga memiliki layanan koleksi untuk anak di Sudin Pusip Jakarta Barat yang menurutnya representatif dengan ukuran 10 x15 meter.

    Perpustakaan itu mengoleksi sebanyak 17 ribu buku, permainan edukatif dan permainan tradisional.

    “Kami juga memiliki 12 armada perpustakaan keliling yang melayani delapan kecamatan dan 56 kelurahan. Pada 2024, kami telah melayani sebanyak 1.304 titik layanan,” ungkap Ahmad.

    Lebih lanjut, katanya, pengembangan layanan perpustakaan juga dilakukan di 58 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersebar di wilayah Jakarta Barat.

    “Setiap RPTRA itu ada perpustakaan dengan koleksi 100-500 buku. Pengelola RPTRA yang menjaga perpustakaan juga dapat pembinaan khusus. Mereka kami bina dan latih terkait perpustakaan setiap tahun,” kata Ahmad.

    Hingga kini, layanan fasilitas informasi layak anak yang disediakan pada di perpustakaan RPTRA, pojok baca dan perpustakaan keliling Sudin Pusip Jakbar telah dinikmati oleh sebanyak 641.147 orang.

    “Ke depan, kami berkoordinasi dengan Sudin Kesehatan dan Tim Penggerak PKK Jakbar untuk mengadakan pelatihan membacakan buku cerita untuk anak yang masih dalam kandungan. Rencananya pelatihan itu dimulai April 2025, hingga akhir tahun,” katanya.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, KLA adalah sebuah konsep pembangunan kota atau kabupaten yang berfokus pada pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh.

    Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), KLA merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

    Tujuan utamanya, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, dengan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak-haknya, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat.​

    KemenPPPA memberikan penghargaan kepada kota atau kabupaten yang berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip KLA dalam pembangunan daerahnya.

    Penghargaan ini terbagi dalam beberapa kategori, yaitu: Pratama, Madya, Nindya, Utama dan kategori tertinggi adalah Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA). ​

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukcapil Jakbar gandeng faskes untuk layanan akta kelahiran

    Dukcapil Jakbar gandeng faskes untuk layanan akta kelahiran

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat (Dukcapil Jakbar) menggandeng 24 fasilitas kesehatan (faskes) setempat untuk mengadakan layanan pendaftaran dan pencatatan akta kelahiran.

    “Jadi, setiap kelahiran di Jakbar, kita koordinasi sistem bersama 24 fasilitas kesehatan (faskes). Bilamana ada anak lahir di faskes, langsung kami buatkan NIK (Nomor Induk Keluarga) dan KIA (Kartu Identitas Anak),” ujar Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Barat, Gentina Arifin saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Akta kelahiran, kata Gentina, menjadi pembahasan dalam verifikasi lapangan Kota Layak Anak (KLA) Jakarta Barat pada Senin (14/4) karena masuk indikator penilaian KLA, khususnya dalam klaster hak sipil dan kebebasan.

    Lebih lanjut, Gentina menerangkan bahwa selain layanan akta kelahiran pada 24 faskes, pihaknya juga menggelar layanan jemput bola pada masing-masing kelurahan, hingga RT dan RW.

    “Kalau ada warga yang belum punya akta lahir anak, kami langsung buatkan. Termasuk penduduk non permanen yang biasanya belum melaporkan, kami tetap menyisir ke bawah untuk pendataan dan pencatatan,” ujar Gentina.

    Sementara, untuk pendaftaran pencatatan akta kelahiran kaum disabilitas, pihaknya bekerja sama dengan Sudin Sosial Jakarta Barat untuk melakukan layanan tersebut pada sejumlah panti sosial.

    “Kami datangi panti-panti. Kami sisir tempat itu untuk mencatatkan dan data terkait akta kelahiran. Kini, kepemilikan akta kelahiran di Jakarta Barat, sudah mencapai 100 persen,” ujar dia.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat terus meningkatkan komitmen penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) melalui berbagai upaya.

    Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut bahwa jumlah aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang semula berjumlah delapan kelompok kini menjadi 56 kelompok.

    “Hal lainnya untuk pemenuhan hak anak itu peningkatan cakupan akte anak oleh Sudin Dukcapil Jakbar dengan layanan jemput bola “Dukcapil mobile” ke permukiman warga dan sekolah,” kata Uus.

    Kemudian, kata Uus, juga membuka layanan pada malam hari untuk menjembatani warga yang tidak dapat mengakses saat siang hari.

    Hingga kini, Pemkot Jakbar juga telah memiliki 58 ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), satu Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan 58 Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) untuk aduan laporan kekerasan pada setiap RPTRA.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puspaga Cempaka Palmerah komit ciptakan keluarga harmonis

    Puspaga Cempaka Palmerah komit ciptakan keluarga harmonis

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Cempaka Palmerah Jakarta Barat berkomitmen memberikan edukasi untuk menciptakan keluarga harmonis di daerah itu.

    Ketua Puspaga Jakarta Barat, Hilda di Jakarta, Selasa, mengatakan badan yang dipimpinnya itu membuka layanan konsultasi secara daring selama 24 jam, sementara pelayanan luring beroperasi mulai 11.00 hingga 15.00 WIB.

    “Untuk layanan luring, kami mulai operasional setelah kegiatan PAUD pagi harinya. Tapi, untuk layanan daring, kami melayani 24 jam melalui nomor WhatsApp 085694221922,” ujarnya.

    Hilda menyebut, pelayanan fokus untuk menciptakan keharmonisan keluarga dan keluarga yang berkualitas.

    “Fungsinya bersifat preventif dan promotif, sehingga kegiatan kami lebih banyak berupa edukasi dan konseling, bimbingan terutama terkait pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua dan perlindungan anak, juga konsultasi warga masyarakat dan klien untuk menghadirkan keluarga yang harmonis dan berkualitas,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Hilda menjelaskan pihaknya menerima pelayanan konsultasi masyarakat yang beragam mulai dari persoalan pola asuh anak, curhat isteri terhadap suami atau sebaliknya, pengasuhan anak (parenting), curhat anak terhadap orang tua dan lain sebagainya.

    “Kami sering berkolaborasi untuk sosialisasi pada kegiatan warga seperti ke organisasi, komunitas, kegiatan senam, Posyandu, RT RW, dan sekolah, pos pengaduan yang ada di ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) dan lain sebagainya,” katanya.

    Sementara itu, Lurah Palmerah, Zaenal Ngaripin menyebut pentingnya fungsi Puspaga Cempaka sebagai tempat penyelesaian masalah keluarga.

    Menurutnya, fungsinya bersifat sentral menyusul masyarakat banyak yang belum memanfaatkan lembaga itu secara optimal karena beranggapan persoalan pribadi tidak perlu diceritakan ke orang lain.

    “Kami berharap kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan fungsinya ini agar persoalan ketidakharmonisan keluarga dan kasus kekerasan terhadap anak menurun drastis berkat bimbingan dan konseling di sini” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov DKI dinilai perlu perbaikan data untuk ketepatan bantuan

    Pemprov DKI dinilai perlu perbaikan data untuk ketepatan bantuan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi E DPRD menilai bahwa program bantuan sosial, pendidikan dan kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi tantangan dalam hal ketepatan sasaran, keterbukaan data dan koordinasi antarpihak untuk itu perlu adanya perbaikan data yang lebih tepat.

    “Apakah benar mereka yang menerima adalah yang membutuhkan,” kata Wakil Ketua Komisi E Agustina Hermanto di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, hasil pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 dalam rapat paripurna telah selesai dilakukan.

    Ia mengatakan bahwa Komisi E memberikan sejumlah catatan kepada sembilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, hingga kebudayaan.

    “Kami menekankan pentingnya reformasi pendataan seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), efektivitas program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan perbaikan layanan,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa Komisi E juga menyoroti program bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang masih menghadapi tantangan dalam hal ketepatan sasaran, keterbukaan data dan koordinasi antarpihak.

    Agustina juga mendorong Dinas Sosial memperbaiki sistem DTKS agar penerima bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan dapat diganti secara cepat melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

    Sementara pada sektor pendidikan, Komisi E mendesak Dinas Pendidikan meningkatkan kualitas data penerima KJP dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

    “Kami juga meminta evaluasi dampak program, bukan sekadar menghitung jumlah bantuan yang disalurkan. Penting sekali mengukur sejauh mana KJP berdampak pada prestasi siswa,” ujarnya.

    Untuk bidang kesehatan, perhatian Komisi E tertuju pada infrastruktur puskesmas, rumah sakit umum daerah (RSUD) dan pemerataan akses layanan, terutama di wilayah padat dan Kepulauan Seribu.

    Sementara itu, Sekretaris Komisi E Justin Adrian menyoroti program Dinas Kebudayaan dan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP).

    “Pemberdayaan budaya harus melibatkan komunitas secara aktif, tidak sekadar seremoni atau pertunjukan tahunan,” kata Justin.

    Untuk Dinas PPAPP, Komisi E meminta penambahan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di luar Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), serta mendorong kolaborasi dengan operator transportasi publik dalam menangani kekerasan di ruang publik.

    “Bukan hanya membangun fisik, tapi juga membangun karakter. Program seperti Pos SAPA dan rumah ibadah sebagai pusat edukasi harus digalakkan,” katanya.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, pada tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) melalui dua program utama yakni program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

    Untuk PKD terdiri tiga jenis bantuan yakni Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)

    Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Pada tahap pertama 2025, bantuan disalurkan sekaligus untuk tiga bulan (Januari–Maret), sehingga masing-masing penerima menerima Rp900.000. Mulai April 2025, pencairan dilakukan setiap bulan.

    Jumlah penerima bansos PKD tahun 2025 meningkat menjadi 219.252 orang, dengan rincian:​ KLJ: 171.010 penerima, KAJ: 27.352 penerima dan KPDJ: 20.890 penerima​.

    Sedangkan untuk KJP Plus, untuk mendukung pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu. Pada tahun ini, jumlah penerimanya meningkat menjadi 707.622 siswa, naik dari 523.000 siswa pada tahun sebelumnya. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp3,2 triliun

    Total anggaran bansos DKI Jakarta 2025 mencakup untuk PKD dengan penerima meningkat menjadi 219.252 orang, tetapi belum jelas total anggarannnya, sedangkan untuk KJP Plus sebesar sebesar Rp3,2 triliun untuk 707.622 siswa. Dengan demikian, totalnya bisa lebih dari Rp3,2 triliun.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pencegahan tawuran di Jakarta perlu dilakukan intensif

    Pencegahan tawuran di Jakarta perlu dilakukan intensif

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Farah Savira menyatakan bahwa pencegahan tawuran di Jakarta perlu dilakukan secara intensif oleh berbagai lintas sektor agar kejadian itu bisa diminimalisir.

    “Kita tidak bisa pungkiri, pengawasannya (terhadap remaja) memang kurang,” kata Farah di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan DKI Jakarta harus terjun langsung mengatasi persoalan tawuran di Jakarta.

    Apalagi, lanjut dia, mayoritas pelaku tawuran kebanyakan dari kalangan remaja yang notabene masih duduk di bangku sekolah.

    Farah juga menyoroti bahwa harus ada sinergi antara Pemprov DKI dan pihak sekolah untuk tindakan riil dan konkret kepada pelaku tawuran, khususnya bagi mereka yang masih sekolah.

    Farah tak memungkiri mereka yang terlibat tawuran karena minimnya pengawasan dan perhatian dari orang tua, hal ini dikarenakan mereka tidak langsung dalam pengawasan orang tua, melainkan melalui kerabat atau keluarga.

    “Bisa juga mereka kekurangan perhatian dari orang tua, mereka ditelantarkan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, kata Farah, harus ada intervensi yang masif dari dinas-dinas terkait untuk mensosialisasikan pencegahan tawuran di lingkungan warga.

    Selain itu, fungsi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTA) harus digalakkan supaya mereka bisa menyalurkan bakat dan hobinya.

    “Alasan mungkin kuat adalah mereka juga tidak punya atau kekurangan tempat untuk menyalurkan hobi,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dinas Lingkungan Hidup DKI perkuat keberlanjutan Proklim 2025

    Dinas Lingkungan Hidup DKI perkuat keberlanjutan Proklim 2025

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta terus memperkuat pembahasan keberlanjutan Program Kampung Iklim (Proklim) 2025 demi memitigasi perubahan iklim di Jakarta.

    “Jadi, hari ini diadakan oleh RW 01 Pondok Bambu, Jakarta Timur yang disponsori oleh Pertamina Retail. Ini Focus Group Discussion (FGD) untuk melihat bagaimana potensi-potensi semua pihak yang bisa membantu pemberdayaan masyarakat di tingkat RW, khususnya di RW 01 yang saat ini sedang dalam pengusulan menjadi calon lokasi proklim lestari,” kata Ketua Sub Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Dinas LH DKI Jakarta, Susi Andriani.

    Susi mengatakan hal itu usai melakukan diskusi grup terfokus (Focus Group Discussion/FGD) di Aula Dinas Lingkungan Hidup, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin.

    Nantinya, lanjut dia, pembahasan ini akan dilanjutkan usulan ke Wali Kota Jakarta Timur dan akan diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang setiap tahunnya biasa dilakukan pada Mei.

    Untuk mewujudkan program kampung iklim di RW 01 Pondok Bambu, terdapat beberapa bantuan yang diberikan Pertamina Retail seperti pembangunan Kampung Eco Enzyme di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan bank sampah di RT 13 dan 14.

    Lalu, bantuan lampu energi surya sebanyak 12 unit, mesin press sampah plastik di bank sampah, dan pelatihan pembuatan eco enzyme dan turunannya.

    “Ada juga pelatihan pilah sampah dan membangun ekonomi sirkular. Mereka juga akan bantu membuatkan Gapura, jadi Gapura kurang lebih nanti bunyinya adalah Kampung Proklim Lestari, RW 01 Pondok Bambu,” ucap Susi.

    Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Retail Ardi Widodo memastikan pihaknya akan terus mendukung terwujudnya program kampung iklim bersama rekan grup Pertamina lainnya.

    Dalam FGD tersebut, Ardi menyebut pihaknya akan menjembatani kegiatan proklim di setiap RW di Jakarta Timur kepada anak perusahaan lainnya, sehingga kontribusi Pertamina akan terus meluas demi menjaga lingkungan sekitar.

    “Kami akan coba komunikasikan kepada anak perusahaan yang lain untuk melakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan Pertamina Retail untuk mengalokasikan anggaran CSR-nya untuk mendukung proklim,” kata Ardi.

    Lebih lanjut, Ardi menjelaskan, untuk RW 01 Pondok Bambu ini pihaknya mengalokasikan Rp130 juta untuk seluruh kegiatan perwujudan program kampung iklim.

    Mulai dari mesin press sampah plastik, lampu penerangan jalan berbasis solar, pengembangan taman dengan tanaman obat-obatan, pelatihan eco enzyme, dan pembekalan lainnya terkait lingkungan.

    “Nah, tinggal nanti masing-masing RW ini proposalnya yang diajukan seperti apa, dan juga ketersediaan anggaran dari masing-masing anak perusahaan untuk mendukung program tersebut,” ucap Ardi.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur, Wakil Camat Duren Sawit Sri Sundari, Ketua RW 01 Pondok Bambu Edi Suwito, dan warga RW 01 Pondok Bambu.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025