Xcloud.id

Tempat Fasum: RPTRA

  • Warga Jaktim Senang Bisa Tebus Sembako Bersubsidi, Tekan Pengeluaran Bulanan Megapolitan 19 Juni 2025

    Warga Jaktim Senang Bisa Tebus Sembako Bersubsidi, Tekan Pengeluaran Bulanan Megapolitan 19 Juni 2025

    Warga Jaktim Senang Bisa Tebus Sembako Bersubsidi, Tekan Pengeluaran Bulanan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Sejumlah warga Jakarta Timur menyambut baik bantuan tebus
    sembako bersubsidi
    dari Perumda Pasar Jaya. 
    Susi (48), warga Cipayung, Jakarta Timur menyebut, bantuan ini meringankan pengeluaran bulanannya. 
    “Alhamdulillah membantu, gaji enggak seberapa, kalau ada ini (subsidi sembako) lumayan untuk mengurangi belanja bulanan, makanya banyak warga antusias ingin dapat,” ucap Susi saat ditemui di lokasi pengambilan sembako di RPTRA Garuda, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (19/6/2025).
    Susi juga merasa senang karena paket sembako yang dia tebus terbilang lengkap, mulai dari beras, telur, ayam, ikan, daging, dan susu.
    “Kalau saya dapatnya dari Kartu Jakarta Pintar (KJP), jadi ada susunya, lumayan buat anak. Kalau di luar KJP seperti lansia, enggak ada susu, tetapi semuanya sama,” katanya.
    Senada dengan Susi, Nanik (39) menilai bantuan subsidi sembako sangat membantunya, apalagi harga bahan pokok terus naik.
    “Lumayan banget, membantu banget ini, apalagi harga lagi pada naik. Belanja di sini Rp 126.000 sudah dapat enam macam seperti susu, beras, ikan, daging, ayam, telur,” ungkap Nanik.
    Nanik berharap program serupa terus berlanjut sehingga meringankan masyarakat dalam membeli bahan pokok.
    “Mudah-mudahan terus berlanjut untuk mengurangi biaya belanja. Tapi saran sih, antreannya dipermudah saja,” jelasnya.
    Sebelumnya diberitakan, warga berbondong-bondong mendatangi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Garuda di Cilangkap, Jakarta Timur, untuk menebus bantuan sembako bersubsidi dari Perumda Pasar Jaya.
    Sebagian merupakan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, sebagian merupakan penerima Kartu Pangan Bersubsidi lainnya.
    Pantauan
    Kompas.com,
    warga yang didominasi para ibu datang dengan membawa kantong belanja sejak sekitar pukul 07.00 WIB.
    Sebelumnya, warga telah melakukan registrasi secara daring maupun di lokasi dan mendapat nomor antrean. Saat melakukan registrasi itu, warga juga menunjukkan identitas berupa KTP, Kartu Keluarga, KJP dan/atau Kartu Pangan Subsidi.
    Berikutnya, warga melakukan pembayaran sembako bersubsidi menggunakan saldo di KJP atau Kartu Pangan Bersubsidi.
    Satu paket sembako lengkap untuk penerima manfaat KJP dibanderol harga Rp 126.000. Isinya berupa 5 kilogram beras, 24 susu UHT kemasan 200 mililiter, satu ekor ayam, 15 butir telur, satu kilogram daging, dan satu kilogram ikan.
    Sementara, paket sembako penerima manfaat Kartu Pangan Subsidi lain dibanderol harga Rp 96.000 yang berisikan 5 kilogram beras, satu ekor ayam, 15 butir telur, satu kilogram daging, dan satu kilogram ikan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Jaktim Senang Bisa Tebus Sembako Bersubsidi, Tekan Pengeluaran Bulanan Megapolitan 19 Juni 2025

    Warga Keluhkan Sulitnya Dapat Nomor Antrean Bantuan Sembako Bersubsidi Megapolitan 19 Juni 2025

    Warga Keluhkan Sulitnya Dapat Nomor Antrean Bantuan Sembako Bersubsidi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Sejumlah warga mengeluhkan kesulitan untuk mendapatkan nomor antrean bantuan
    sembako bersubsidi
     dari Perumda Pasar Jaya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Garuda, Cilangkap, Jakarta Timur.
    Susi (49), warga Cipayung, Jakarta Timur, mengaku harus bangun dini hari untuk mendapatkan nomor antrean tersebut.
    “Susah (mendapatkan nomor antrean), saya mengambil nomor antrean manual langsung ke RPTRA Garuda. Itu saja, habis subuh sudah ada 150 orang,” ungkap Susi saat ditemui di RPTRA Garuda, Kamis (19/6/2025).
    Susi menjelaskan, setelah mendapatkan nomor antrean, dirinya harus membayar menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Pangan Bersubsidi yang terdaftar.
    “Saya ngambil nomor kemarin, Rabu. Terus itu langsung bayar atau gesek kartu, baru ngambil sembako sekarang di hari Kamis,” kata Susi.
    Meski begitu, Susi mengungkapkan, proses distribusi sembako di beberapa lokasi dilakukan dalam tiga tahap selama tiga hari.
    Pada hari pertama, warga diminta untuk mengambil nomor antrean. Kemudian, pada hari kedua, mereka diminta untuk membayar.
    “Hari ketiga baru dapat sembako,” jelas Susi.
    Susi menjelaskan, pengambilan nomor antrean di RPTRA Garuda dilakukan secara
    offline
    , sehingga ia lebih memilih antre sejak dini hari.
    “Enggak bisa kalau
    online
    . Kalau secara
    online
    , setahu saya itu untuk yang pengambilan di pasar,” ungkapnya.
    Senada dengan Susi, Nanik (39), warga Bambu Apus, Jakarta Timur, mengaku kesulitan untuk mengambil nomor antrean secara
    online
    .
    “Iya, pakai
    online
    awalnya, tapi susah juga mendapatkan nomor antreannya. Akhirnya milih langsung saja ke RPTRA Garuda,” jelasnya.
    Meski begitu, Nanik juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan nomor antrean secara
    offline
    sehingga ia harus berkeliling ke sejumlah RPTRA.
    “Saya sempat enggak kebagian nomor antrean. Jadi saya sempat ke RPTRA lain, tapi enggak dapat, jadi lari ke RPTRA Garuda. Kalau tidak salah 400 per hari, jadi susah,” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, warga berbondong-bondong mendatangi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Garuda di Cilangkap, Jakarta Timur, untuk menebus bantuan sembako bersubsidi dari Perumda Pasar Jaya.
    Sebagian merupakan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, sebagian merupakan penerima Kartu Pangan Bersubsidi lainnya.
    Pantauan
    Kompas.com
    , warga yang didominasi para ibu datang dengan membawa kantong belanja sejak sekitar pukul 07.00 WIB.
    Sebelumnya warga telah melakukan registrasi secara daring maupun di lokasi dan mendapat nomor antrean. Saat melakukan registrasi itu, warga juga menunjukkan identitas berupa KTP, Kartu Keluarga, KJP dan/atau Kartu Pangan Subsidi.
    Berikutnya, warga melakukan pembayaran sembako bersubsidi menggunakan saldo di KJP atau Kartu Pangan Bersubsidi.
    Satu paket sembako lengkap untuk penerima manfaat KJP dibanderol harga Rp 126.000. Isinya berupa 5 kilogram beras, 24 susu UHT kemasan 200 mililiter, satu ekor ayam, 15 butir telur, satu kilogram daging, dan satu kilogram ikan.
    Sementara, paket sembako penerima manfaat Kartu Pangan Subsidi lain dibanderol harga Rp 96.000 yang berisikan 5 kilogram beras, satu ekor ayam, 15 butir telur, satu kilogram daging, dan satu kilogram ikan.
    Setelah menyelesaikan proses pembayaran, warga langsung mengambil beras susu, dan telur. Pembagian berlangsung lancar tanpa antrean panjang meski warga terus berdatangan.
    Terlihat dua petugas membagikan tiga item bahan pokok itu, satu petugas mencatat data penerima, dan satunya mengambilkan barang. Sementara, antrean terlihat di stand pembagian daging, ikan, dan ayam. Hanya ada satu petugas yang melayani warga.
    Meski begitu, antrean tetap tertib dan cepat terurai. Warga pun tampak antusias menerima sembako bersubsidi tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Catat, Jelang HUT ke-498 Jakarta Dipenuhi Acara Seru – Page 3

    Catat, Jelang HUT ke-498 Jakarta Dipenuhi Acara Seru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kota Jakarta akan memasuki usianya ke-498. Pemerintah Provinsi Jakarta memastikan bakal menggelar sejumlah kemeriahan yang berlangsung secara berkala menuju hari puncak HUT Jakarta, 22 Juni nanti.

    Melalui akun sosial media resminya, Pemprov Jakarta mencatat ada kegiatan bazar, band, dan festival budaya yang akan dilaksanakan pada 16-20 Juni 2025. Lokasinya tersebar di sejumlah titik se-Jakarta.

    Pertama, khitanan massal yang akan dilaksanakan pada 16-22 Juni 2025. Lokasinya beragam di berbagai RPTRA, seperti di Mustika Kramat Jati, Anggrek Bintaro, Tipar Asri, Cengkareng Timur, Tidung Ceria dan Borobudur.

    Pada 17 Juni 2025, Pemprov Jakarta dipandu Wakil Gubernur Rano Karno juga melangsungkan upacara ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata.

    Kemudian pada 19 Juni 2025, Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta akan dibuka hingga 13 Juli 2025. Lokasinya, di JiExpo Kemayoran.

    Berikutnya, di tanggal yang sama juga ada Pameran Jakarta Provoke 2025 yang berlangsung hingga 3 Juli 2025 di Pos Bloc Jakarta.

    Selanjutnya, pada 20 Juni hingga 22 Juni 2025 akan dilangsungkan Gymnastic Jakarta Open 2025 di GOR Senam Raden Inten Duren Sawit.

  • Belasan spanduk larangan asusila dipasang di Taman Langsat Jaksel

    Belasan spanduk larangan asusila dipasang di Taman Langsat Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan (Satpol PP Jaksel) memasang belasan spanduk larangan berbuat asusila di Taman Langsat, Kebayoran Baru sebagai upaya penegakan ketertiban umum.

    “Pemasangan spanduk ini sebagai himbauan agar pengunjung taman tidak melakukan kegiatan yang melanggar norma dan mengganggu ketertiban umum,” kata Kepala Satpol PP Jakarta Selatan Nanto Dwi Subekti di Jakarta, Minggu.

    Nanto mengatakan pemasangan spanduk ini juga bagian dari sosialisasi penggunaan taman yang telah dibuka 24 jam untuk masyarakat.

    Pemasangan spanduk tersebut diharapkan mampu mengedukasi warga masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya menjaga norma dan tata tertib di ruang publik khususnya di taman.

    “Sebanyak 15 spanduk himbauan larangan berbuat asusila, seluruhnya ditempatkan di dalam area taman,” ucapnya.

    Selain pemasangan spanduk, personel Satpol PP tetap diinstruksikan melakukan pengawasan rutin di taman dari siang hingga malam hari.

    Nanto menyampaikan bahwa dirinya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Huta Kota DKI Jakarta untuk mendirikan posko Satpol PP di Taman Langsat.

    Dia berharap, keberadaan posko tersebut dapat mencegah penyalahgunaan fasilitas taman dari kegiatan yang tidak pantas oleh pengunjung

    “Mari kita jaga taman ini dari kegiatan yang tidak pantas untuk menciptakan kenyamanan masyarakat yang berkunjung,” ujarnya.

    Langgar perda

    Penelusuran ANTARA menyebutkan, perbuatan asusila di tempat umum seperti taman, melanggar Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

    Pasal 18 Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 berbunyi : Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan asusila di tempat umum.

    Pelanggaran terhadap Pasal 18 dapat dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp50 juta

    Penegakan hukumnya dilakukan oleh Satpol PP dan bisa disertai proses hukum pidana ringan jika diperlukan.

    Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, per Mei 2024 menyebut, terdapat 2.151 taman kota yang tersebar di seluruh DKI Jakarta.

    Taman kota itu terdiri dari berbagai jenis, seperti Taman Kota, RPTRA dan Hutan Kota. Jumlah ini hanya mencakup taman publik, bukan wilayah hijau privat.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakarta harus jadi kota yang aman bagi perempuan dan anak

    Jakarta harus jadi kota yang aman bagi perempuan dan anak

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) Bernadia Irawati Tjandradewi dalam talkshow di sela kegiatan Jakarta Future Festival (JFF) 2025, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

    Jakarta harus jadi kota yang aman bagi perempuan dan anak
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 14 Juni 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) Bernadia Irawati Tjandradewi mengemukakan, Jakarta harus mampu meningkatkan infrastruktur untuk menjadi kota yang aman bagi perempuan dan anak.

    “Jakarta harus bisa menjadi kota yang memiliki infrastruktur yang nyaman, kota yang aman untuk perempuan dan anak sehingga tidak perlu khawatir sebagai perempuan dan anak yang berada di Jakarta,” kata Bernadia dalam diskusi di “Jakarta Future Festival (JFF) 2025” di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu.

    Selain itu, Bernadia menyebutkan, Jakarta harus meningkatkan semua sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik serta kenyamanan masyarakat. Seperti layanan transportasi dan kualitas udara.

    “Saya mau ada target, biasanya jalan kaki 5.000 langkah tapi di Jakarta susah, karena takut keserempet dan lain-lain. Jadi Jakarta harus memiliki transportasi yang lancar, kota harus aman untuk perempuan dan anak, kota bersih tidak ada polusi,” ujar Bernadia.

    Menurut Bernadia, mewujudkan Jakarta kota yang aman bagi perempuan dan anak tidak hanya menjadi tugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Semua pihak di kalangan masyarakat termasuk komunitas harus bersama-sama mencari solusi. Untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global perlu adanya “branding” yang kuat bagi Jakarta. “Ini bukan hanya kerja pemerintah daerah (pemda) saja, semua harus terlibat, harus ikut sebagai bentuk bangga sebagai warga Jakarta,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) memperkuat peran pamong di tingkat kelurahan untuk mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim, para pamong khususnya lurah memegang peran strategis sebagai pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat.

    Berdasarkan laman (web) Dinas PPAPP DKI Jakarta, layanan kasus kekerasan perempuan dan anak bisa diakses secara gratis bagi warga Jakarta ataupun bukan warga DKI Jakarta yang mengalami kekerasan di wilayah Jakarta. Layanan pengaduan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Layanan tersebut mencakup pendampingan, kesehatan, psikologis, hukum dan rujukan.

    Terdapat dua petugas layanan di setiap pos pengaduan yang terdiri dari konselor dan paralegal yang bertugas menerima pengaduan kekerasan,m dan melakukan asesmen awal kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Adapun pos pengaduan kekerasan perempuan dan anak di Jakarta hadir di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersebar di lima wilayah kota administrasi dan Kepulauan Seribu.

    Total terdapat 44 pos pengaduan yang kini tersebar di setiap kecamatan di wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPPA Provinsi DKI Jakarta, terdapat 2.041 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2024. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.682 kasus.

    Sedangkan kasus kekerasan perempuan dan anak sepanjang Januari sampai Juni 2025 sebanyak 965 kasus.

    Sumber : Antara

  • Debu Batubara Masih Hantui Warga Marunda: Kami Sudah Lelah Mengeluh – Page 3

    Debu Batubara Masih Hantui Warga Marunda: Kami Sudah Lelah Mengeluh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Udara di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara kembali terasa berat untuk dihirup. Bau tajam dan debu halus yang menempel di jendela dan ubin rumah kembali menyapa warga, pertanda polusi udara yang dulu sempat mereda, kini kembali hadir.

    Aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Marunda disebut-sebut sebagai penyebab utamanya.

    Cecep Supriadi, penghuni Rusunawa Marunda sejak 2017, tak pernah lupa bagaimana debu hitam mulai menyusup ke rumah-rumah warga. Sejak awal 2022, ia dan keluarga hidup berdampingan dengan polusi.

    “Kita ngerasainnya dari awal tahun 2022. Debunya nempel di selasar rumah, warnanya hitam,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (13/6/2025).

    Namun bukan hanya debu yang menjadi persoalan. Asap, kata Cecep, membuat banyak warga jatuh sakit. Penyakit kulit hingga gangguan pernapasan seperti ISPA menjadi keluhan umum.

    “Banyak yang gatal-gatal, banyak juga yang sesak napas. Anak-anak gak bisa main di RPTRA, udara sudah gak sehat,” katanya.

    Cecep menggambarkan suasana permukiman yang berubah drastis. Jendela dan pintu rumah harus selalu ditutup rapat. Aktivitas luar ruang dibatasi. Kebiasaan warga berkumpul di luar pun menghilang, berganti dengan kesendirian di dalam rumah.

    “Kalau disapu, dipel, nanti ada lagi. Udara buruk bukan cuma berdampak ke kesehatan, tapi juga ke sosial. Kita jadi terkurung,” katanya lirih.

    Awalnya, warga tak tahu pasti asal muasal polusi. Tapi kemudian, sebuah surat dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengungkap bahwa pencemaran berasal dari kegiatan bongkar muat batu bara oleh perusahaan yang melanggar aturan.

    Sedikitnya 32 item pelanggaran dicatat, mulai dari standar operasional hingga pengelolaan limbah udara.

    “Dari surat itu, kami tahu ada pelanggaran. Ada 32 poin yang gak ditaati,” ungkapnya.

     

    Penghuni rumah susun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, mengeluhkan adanya polusi batu bara di hunian yang mereka tempati. Hal ini mengakibatkan para penghuni mengalami penyakit gatal-gatal, ISPA, hingga iritasi mata. Debu batu bara tertiup angin dar…

  • PPAPP DKI perkuat peran tim terpadu cegah kekerasan perempuan dan anak

    PPAPP DKI perkuat peran tim terpadu cegah kekerasan perempuan dan anak

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) memperkuat peran tim terpadu untuk mencegah kasus kekerasan perempuan dan anak.

    “Kami membentuk tim terpadu yang tentunya bekerja sama dengan pihak pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya untuk bersama-sama berupaya mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Iin Mutmainnah di Jakarta, Jumat.

    Tim terpadu tersebut bekerja sama dengan 10 perangkat daerah, seperti Asisten Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DKI Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), jajaran Dinas PPAPP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kependudukan, Dinas Pendidikan, dan Biro Kesejahteraan Sosial (Kesos).

    Iin menjelaskan, tim terpadu cegah kekerasan perempuan dan anak atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jakarta bertugas memberikan pelayanan secara terpadu, gratis, dan berkelanjutan bagi korban kekerasan perempuan dan anak di DKI Jakarta.

    Pelayanan ini mencakup pengaduan, konsultasi hukum, pendampingan, layanan medis dan psikologis, serta rehabilitasi. Selain itu, tim tersebut juga memberikan sosialisasi tentang kekerasan perempuan dan anak kepada berbagai kalangan, mulai dari sekolah, masyarakat, dan pamong di kelurahan setempat.

    “Pencegahan juga dapat dilakukan dengan membangun komunikasi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait. Karena ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja,” ujar Iin.

    Selain itu, upaya lain yang dilakukan Dinas PPAPP DKI Jakarta antara lain mengembangkan kebijakan dan regulasi, melaksanakan sosialisasi dan kampanye publik, penyediaan layanan pusat konsultasi keluarga (Puspa), penyusunan naskah akademik Ranperda perlindungan perempuan dan penyelenggaraan kota/kabupaten layak anak.

    Kemudian, pelatihan dan edukasi ke masyarakat, penyebarluasan media informasi tentang pencegahan dan pengamanan, melakukan Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah (SPHAD) dan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah (SPHPD) bersama BPS Jakarta.

    Lalu, menggencarkan penyuluhan di sekolah dan komunitas, hingga penyediaan rumah aman melalui Dinas Sosial DKI Jakarta.

    “Kami juga berkomitmen melakukan penanganan laporan kekerasan secara kolaboratif. Tim terpadu akan menindaklanjuti mulai dari pengaduan awal, pelayanan kesehatan, pendamping korban, hingga perlindungan kepada korban,” kata mantan Wakil Wali Kota Jakarta Timur itu.

    Adapun pos pengaduan kekerasan perempuan dan anak di Jakarta hadir di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersebar di lima wilayah kota administrasi dan Kepulauan Seribu.

    Total terdapat 44 pos pengaduan yang kini tersebar di setiap kecamatan di wilayah DKI Jakarta.

    Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPPA Provinsi DKI Jakarta, terdapat 2.041 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2024. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.682 kasus.

    Sedangkan kasus kekerasan perempuan dan anak sepanjang Januari sampai Juni 2025 sebanyak 965 kasus.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga dapat pelatihan servis AC di Jaksel untuk keterampilan kerja

    Warga dapat pelatihan servis AC di Jaksel untuk keterampilan kerja

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah warga mendapat pelatihan servis pendingin ruangan (AC) di RPTRA Taman Sawo, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk memiliki keterampilan pekerjaan.

    “Pelatihan bidang service AC ini diikuti 50 peserta dari 10 Kecamatan se-Jakarta Selatan,” kata Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan, Fidiyah Rokhim di Jakarta, Kamis.

    Fidiyah mengatakan sebanyak 50 peserta itu menjalankan pelatihan yang berlangsung selama lima hari.

    Adapun para peserta diberikan materi berupa teori hingga praktik bongkar pasang AC dan perbaikan beberapa komponen (sparepart) AC yang rusak.

    Ia berharap, dengan pelatihan ini akan meningkatkan kemampuan para peserta dalam hal servis AC, sehingga akan menjadi peluang untuk membuka lapangan pekerjaan ataupun bekerja di suatu instansi pada bidang servis AC.

    “Peserta yang sudah selesai ini juga kami berikan alat servis AC seperti, steamer AC, tang, selang, multitester, obeng set dan konektor selang untuk menunjang pekerjaan mereka,” ucapnya.

    Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi (Disnakertransgi) DKI Jakarta mengimbau bagi warga yang belum bekerja, untuk bisa mengikuti pelatihan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD).

    Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, pada Februari 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di DKI Jakarta tercatat sekitar 7,8 persen.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Guru berperan penting deteksi kekerasan perempuan dan anak

    Guru berperan penting deteksi kekerasan perempuan dan anak

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta guru untuk bisa berperan penting dalam mendeteksi adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan sekolah.

    “Kejadian kekerasan perempuan dan anak di lingkungan sekolah juga perlu diperhatikan. Guru-guru harus tahu dan bisa mendeteksi kegiatan dan perilaku siswanya selama di sekolah,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Askesra Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim di Jakarta, Jumat.

    Ali mengatakan guru dapat menjadi pembina utama dalam memberikan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekolah. Sehingga siswa dapat lebih mengenali, mencegah, dan merespons tanda-tanda kekerasan.

    Edukasi yang dapat diberikan berupa bentuk-bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, verbal, seksual, psikologis, dan siber (online).

    Selain itu, Ali meminta guru lebih peka terhadap perubahan sikap anak selama beraktivitas di sekolah. Hal tersebut menyangkut pikiran, emosional, ataupun peristiwa yang sedang dirasakan siswa.

    “Kejadian di sekolah juga guru-guru harus memperhatikan, harus tahu perkembangan siswanya. Kalau ada yang tiba-tiba bengong, stres, guru harus cari tahu,” ujarnya.

    Menurut Ali, anak-anak biasanya akan ragu dan takut untuk menceritakan kekerasan yang mereka alami. Oleh karena itu, guru harus menjadi wadah pertama untuk mendeteksi, menampung cerita, dan membantu sistem pelaporan.

    “Harus segera dilaporkan. Jadi, setiap perkembangan terhadap anak-anak, terhadap perempuan, harus mudah untuk melakukan pelaporannya. Tetapi, jangan salah, seringkali hal ini menjadi hal yang memalukan, hal yang ditutup-tutupi, aib bagi keluarga, jadi harus tetap menjaga privasi anak dan keluarga,” jelas Ali.

    Berdasarkan laman Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, layanan kasus kekerasan perempuan dan anak bisa diakses secara gratis bagi warga Jakarta ataupun bukan warga DKI Jakarta yang mengalami kekerasan di wilayah Jakarta.

    Layanan pengaduan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Layanan tersebut mencakup pendampingan, kesehatan, psikologis, hukum, dan rujukan.

    Terdapat dua petugas layanan di setiap pos pengaduan yang terdiri dari petugas yang memberikan bimbingan konseling (konselor) dan edukasi hukum (paralegal) yang bertugas menerima pengaduan kekerasan, dan melakukan asesmen awal kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

    Adapun pos pengaduan kekerasan perempuan dan anak di Jakarta hadir di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersebar di lima wilayah kota administrasi dan Kepulauan Seribu.

    Total terdapat 44 pos pengaduan yang kini tersebar di setiap kecamatan di wilayah DKI Jakarta.

    Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPPA Provinsi DKI Jakarta, terdapat 2.041 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2024. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.682 kasus.

    Sedangkan kasus kekerasan perempuan dan anak sepanjang Januari sampai Juni 2025 sebanyak 965 kasus.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gulkarmat edukasi pencegahan kebakaran di Kepulauan Seribu

    Gulkarmat edukasi pencegahan kebakaran di Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) –

    Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengedukasi warga di Pulau Pramuka, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, terkait tata cara pencegahan, penanganan dan pengendalian kebakaran.

    “Ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat,” kata Kepala Sektor VII Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Yuli Sahroni di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan bahwa kegiatan ini melibatkan 23 peserta yang merupakan warga Pulau Pramuka. Para peserta mendapatkan pelatihan langsung dari petugas pemadam dengan dukungan dari unsur Polri, Satpol PP dan Suku Dinas Perhubungan.

    Menurut dia, kegiatan ini bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran serta menyelamatkan nyawa dan harta benda apabila insiden tersebut terjadi.

    “Tujuan utamanya adalah mengurangi risiko kerusakan dan melindungi keselamatan masyarakat,” kata dia.

    Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berlangsung di Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Tanjung Elang, Pulau Pramuka.

    Seorang peserta pelatihan, Lina (34) berharap yang dipelajari dalam pelatihan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kalau terjadi kebakaran.

    Ia menilai latihan ini juga menjadi sarana edukasi dan pelatihan praktis bagi warga dalam menghadapi kemungkinan bencana kebakaran, khususnya di kawasan permukiman padat yang rawan risiko.

    Sebelumnya, anggota DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta Fahira Idris meminta agar upaya pencegahan kebakaran di Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara lebih sistematis dan komprehensif sehingga tidak terjadi lagi kebakaran yang merugikan warga seperti yang terjadi di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (6/6).

    “Saya menyampaikan duka dan simpati kepada warga yang terdampak kebakaran di Kapuk Muara, Jakarta Utara,” kata dia di Jakarta, Selasa (10/6).

    Fahira mengharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun rangkaian kebijakan yang lebih komprehensif karena kebakaran tidak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga menyangkut keselamatan dan masa depan warga.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025