Tempat Fasum: RPTRA

  • Momen Pramono Minta Bola Sepak ke Wali Kota Jaksel untuk Anak-anak di RPTRA Rasamala
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Desember 2025

    Momen Pramono Minta Bola Sepak ke Wali Kota Jaksel untuk Anak-anak di RPTRA Rasamala Megapolitan 9 Desember 2025

    Momen Pramono Minta Bola Sepak ke Wali Kota Jaksel untuk Anak-anak di RPTRA Rasamala
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyempatkan diri berinteraksi dengan siswa-siswa sekolah dasar (SD) saat meresmikan kembali ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Rasamala di Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).
    Momen tersebut menjadi ajang bermain sekaligus motivasi bagi para siswa untuk menekuni olahraga futsal.
    Saat peresmian, para siswa tengah bermain futsal di lapangan yang terletak di bagian tengah RPTRA. Pramono pun menyapa mereka dan menanyakan seberapa sering mereka bermain bola.
    “Sering ya main bola di sini? Ada yang cita-citanya jadi pemain bola?” tanya Pramono.
    Anak-anak menjawab kompak, “Sering Pak.”
    Beberapa di antaranya juga menyatakan ingin menjadi pemain bola profesional.
    “Kayak siapa? Messi? Ronaldo? Idolanya siapa pemain bola? Marselino?” tanya Pramono lagi.
    “(Idola saya) Messi,” jawab seorang siswa.
    Pramono lantas bertanya lebih detail pada siswa tersebut.
    “Kamu sudah masukin bola belum hari ini? Mana bolanya? Pakai bola beneran atau bola biasa?” tanya Pramono.
    Siswa tersebut menyebutnya memakai bola plastik. Pramono kemudian bertanya kepada siswa lain.
    “Kalian pakai bola dibawa sendiri atau dikasih Pak Wali Kota?” ujar Pramono.
    Para siswa menunjukkan bola plastik yang mereka gunakan. Menanggapi itu, Pramono langsung meminta Wali Kota Jakarta Selatan, Muhammad Anwar, untuk memberikan bola sepak sungguhan.
    “Pak Wali, minta tolong diberikan bola untuk anak-anak ini. Supaya sungguhan latihannya,” tutur Pramono. Wali Kota Anwar pun langsung menyanggupi.
    Pramono lantas berpesan agar para siswa rajin belajar dan berlatih.
    “Harus belajar yang baik dan latihan yang baik ya. Kalau nanti sudah diberi bola sungguhan pakai dipakai latihan yang baik,” ujarnya yang disambut senyum para siswa.
    Pada hari yang sama, Pramono meresmikan kembali
    RPTRA Rasamala
    di Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. RPTRA ini sebelumnya pernah diresmikan oleh Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pada 2016.
    Menurut Pramono, sebelum peresmian kembali dilakukan renovasi untuk meningkatkan fasilitas RPTRA Rasamala. Renovasi ini merupakan kerja sama antara pengelola RPTRA Rasamala dengan dukungan Yayasan Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir.
    “Tentunya kami membuka diri—seperti yang saya katakan berulang kali—untuk RPTRA-RPTRA dan juga ruang-ruang terbuka hijau,” kata Pramono.
    “Kalau ada yayasan, masyarakat, siapapun yang ingin bekerjasama melakukan perbaikan, kami dengan senang hati melakukan itu,” lanjut dia.
    Pramono berharap RPTRA Rasamala dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sekitar. Selain lapangan futsal, fasilitas RPTRA kini dilengkapi dengan bank sampah, penyemaian jamur, pojok baca,
    green house
    , hingga posyandu balita.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wajah Gelap Praktik Bank Keliling: Terjerat Pinjaman, Terbentur Risiko
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Desember 2025

    Wajah Gelap Praktik Bank Keliling: Terjerat Pinjaman, Terbentur Risiko Megapolitan 9 Desember 2025

    Wajah Gelap Praktik Bank Keliling: Terjerat Pinjaman, Terbentur Risiko
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Profesi
    bank keliling
    kerap dipandang negatif karena erat dengan kegiatan penagihan utang. Namun, bagi sebagian orang, pekerjaan ini dijalani karena keterbatasan pilihan.
    Carlos (38), warga asal Medan yang kini tinggal di Cilincing, Jakarta Utara, merupakan salah satu orang yang menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut.
    Menjalani pekerjaan sebagai bank keliling mungkin bukan impian banyak orang. Pekerjaan ini acap kali mendapat stigma buruk karena berkaitan dengan penagihan utang yang kerap memicu konflik.
    Namun bagi sebagian warga, pekerjaan ini tetap dijalani karena keterbatasan peluang kerja. Carlos mengaku sudah terjun ke bisnis bank keliling sejak 2011.  Ia menjelaskan, usaha ini bisa dijalankan oleh individu maupun kantor tertentu, meski tidak beroperasi sebagai lembaga resmi.
    Awalnya, Carlos bekerja sebagai petugas bank keliling di sebuah kantor. Tugasnya mendatangi permukiman padat untuk menawarkan pinjaman dari rumah ke rumah. Semakin banyak nasabah yang didapat, semakin besar pula penghasilan bulanannya.
    “Dulu zaman saya itu delapan persen, tergantung lihat drop atau nagihnya. Kalau saya bisa nerima minimal Rp 4 juta dan ada targetnya,” ucap Carlos ketika diwawancarai
    Kompas.com
    di kawasan Cilincing, Senin (8/12/2025).
    Setelah bertahun-tahun bekerja pada orang lain, Carlos akhirnya memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan modal sendiri.
    Dengan modal awal sekitar Rp 10 juta, ia mulai menawarkan pinjaman kepada nasabah setianya. Saat ini, Carlos memiliki sekitar 90 nasabah yang tersebar di sejumlah wilayah, seperti Utan Kayu, Kenari, Kramat, Djuanda, dan Pasar Baru.
    Kebanyakan nasabahnya adalah ibu rumah tangga dan pedagang kaki lima yang membutuhkan tambahan modal usaha. Carlos menyebutkan, ia tidak menentukan batasan pinjaman bagi nasabah.
    “Itu mah enggak dibatasi, tergantung nasabahnya bagus atau tidak kita nilai. Nilainya pertama kami  kenal dia kasih secukupnya dulu kayak awal Rp 500.000,” ucap dia.
    Jika pembayaran lancar, ia tidak ragu meningkatkan nominal pinjaman. Besaran pinjaman terbesar yang pernah ia berikan mencapai Rp 50 juta.
    “Kalau benar bayarnya nambah, enggak ada maksimalnya, paling gede bisa mencapai Rp 50 juta. Kalau kayak begitu bayarnya mingguan sekitar Rp 2,5 juta,” tuturnya.
    Meski nominal besar, bunga yang dikenakan tetap sama, yaitu sekitar 20 persen.
    Dengan banyaknya nasabah, Carlos bisa meraup keuntungan besar setiap bulan.
    “Kalau untung sebenarnya susah dihitungnya. Tapi, kalau sebulan Rp 25 juta–30 juta,” ungkapnya.
    Sebagian besar keuntungan berasal dari nasabah pedagang di sekitar Stasiun Gambir yang meminjam dalam jumlah besar. Namun, jumlah nasabah di kawasan itu menurun seiring persaingan ketat dengan bisnis
    online
    .
    Akibatnya, banyak pedagang takut mengambil pinjaman karena khawatir tidak mampu mencicil saat usaha sedang sepi.
    Meski sempat berjaya, Carlos mengakui bahwa profesi ini berisiko tinggi. Konflik dengan nasabah kerap terjadi, mulai dari adu mulut hingga bentrok fisik. 
    “Ya, ribut berantam mulut maki-makian dan baku hantam pernah karena dia ditagihnya enggak benar dan dia lebih galak,” ungkapnya.
    Carlos bisa mendapatkan keuntungan puluhan juta rupiah setiap bulannya saat itu. Namun, keuntungan besar yang ia peroleh juga sempat membuatnya terlena dan habis sia-sia.
    “Itu untungnya bisa menggelapkan mata karena kan penyakitnya di situ juga, main judi, mabuk, perempuan, duit yang kita pegang jadi bawaannya panas habis lah tuh modalnya,” kata Carlos.
    Kini, tanpa modal, Carlos tak bisa lagi menjalankan bisnis bank keliling dan beralih menjadi tukang tambal ban. Meski demikian, ia tidak menyesal pernah menjalani profesi itu selama belasan tahun.
    Selain Carlos, ada pula Roni (bukan nama sebenarnya), pemuda asal Medan berusia 24 tahun yang memilih menjadi bank keliling setelah lulus SMA. Ia merantau ke Jakarta mengikuti saudaranya yang lebih dulu menjalani bisnis tersebut.
    “Ya, saya karena ikut saudara ini bisnis saudara dan saya belum pernah coba kerjaan lain,” tuturnya.
    Meski bukan impiannya, Roni tetap menjalani pekerjaan itu. Ia berharap bisa berhenti setelah menikah dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak tanpa
    stigma negatif
    .
    Menurut Roni, menjalani profesi ini lebih banyak dukanya ketimbang suka.
    “Enggak ada sukanya. Kalau dukanya banyak dimarahin nasabah adu mulut tapi enggak terlalu parah,” jelasnya.
    Roni kini memiliki sekitar 80 nasabah yang tersebar di Warakas, Koja, dan Cilincing. Gajinya dihitung berdasarkan total pinjaman nasabah dikali lima persen. Semakin sedikit nasabah, semakin kecil gaji yang diterima.
    Selain itu, gajinya bisa dipotong jika ada nasabah menunggak. Ia bahkan memiliki nasabah yang menunggak hingga tiga tahun.
    “Kalau nunggak berbulan-bulan ada, ya, kami kan tahu usahanya dia apa, kalau udah surut usahanya kami juga enggak tega nagihnya, kalau udah normal lagi usahanya baru ditagih lagi,” ujarnya.
    Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat, menjelaskan metode jemput bola menjadi daya tarik utama bank keliling. Mereka hadir langsung di depan rumah warga yang sedang terdesak kebutuhan.
    Teknik ini membuat masyarakat mudah terjerat pinjaman dengan bunga tinggi, apalagi petugas bank keliling bekerja keras membujuk pelanggan karena pendapatan mereka bergantung pada jumlah nasabah.
    Tak heran jika banyak sekali orang yang mudah terbujuk rayuan para bank keliling karena desakan ekonomi. Bagi Rakhmat, masyarakat yang terjerat bank keliling merupakan korban sehingga tidak bisa disalahkan.
    “Ya, masyarakat merupakan individu yang tak berdaya, karena mereka korban dari kebijakan ekonomi yang menyebabkan mereka itu mengalami kemiskinan, mengalami kondisi secara terpuruk di sosial ekonominya, jadi mereka pada posisi yang lemah, enggak berdaya untuk mengatasi iming-iming tersebut,” jelasnya.
    Kondisi ini membuat warga mudah terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.
    Rakhmat menegaskan, pemerintah perlu turun tangan mengatur praktik bank keliling agar tidak merugikan warga.
    “Pemerintah enggak boleh tinggal diam, karena ini menyangkut faktor ekonomi masyarakat sebagai bagian negara harus hadir tidak boleh dibiarkan,” katanya.
    Ia menyarankan pemerintah memperkuat
    literasi keuangan
    masyarakat dengan menggandeng Bank Indonesia dalam program edukasi di tingkat RT/RW dan RPTRA.
    “Mereka bikin forum acara di kampung di RT dan RW, RPTRA di Jakarta untuk melakukan literasi, finansial, apa itu bank keliling, risikonya apa,” ujar Rakhmat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakbar lakukan evaluasi kinerja gugus tugas Kota Layak Anak

    Jakbar lakukan evaluasi kinerja gugus tugas Kota Layak Anak

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) melalui Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) mengevaluasi kinerja gugus tugas Kota Layak Anak (KLA) 2026.

    Kepala Suku Dinas PPAPP Jakarta Barat, Dyan Airlangga di Jakarta, Senin, mengatakan evaluasi tersebut, utamanya menyasar alur koordinasi tim tugas KLA Kota Jakarta Barat.

    “Tujuannya memperkuat komitmen daerah, gugus tugas, dan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak,” kata Dyan dalam rapat koordinasi gugus tugas KLA.

    Kegiatan itu, kata dia, diharapkan dapat menyamakan persepsi tim gugus tugas, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan Jakarta Barat sebagai KLA yang berkualitas.

    “Inovasi dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak juga menjadi salah satu fokus yang ditekankan,” tutur dia.

    Menurutnya, KLA merupakan sistem pembangunan berbasis pemenuhan hak anak. “Jadi itu butuh komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha,” kata dia.

    Adapun indikator penilaian KLA berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 25 Tahun 2021, yang memuat 24 indikator mencakup berbagai klaster mulai dari kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, hingga perlindungan khusus.

    “Sedang untuk dua klaster tambahan Kecamatan Layak Anak (Kelana) dan Desa/Kelurahan Layak Anak juga menjadi perhatian penting dalam evaluasi dua tahun terakhir,” pungkas dia.

    Pemkot Jakbar terus mengembangkan dan membuka banyak tempat untuk pemenuhan hak anak, di antaranya 58 RPTRA, satu Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan 58 Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) untuk aduan laporan kekerasan pada setiap RPTRA hingga tahun 2025.

    Lebih lanjut, Pemkot Jakbar juga menyediakan Pos Perlindungan Perempuan dan Anak yang terus berkembang di setiap kecamatan serta jumlah aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang semula berjumlah 8 kelompok, kini menjadi 56 kelompok.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dharma Wanita Persatuan Jakbar akan gelar cek kesehatan gratis

    Dharma Wanita Persatuan Jakbar akan gelar cek kesehatan gratis

    Jakarta (ANTARA) – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Jakarta Barat berencana gelar cek kesehatan gratis (CKG) untuk masyarakat pada Kamis (11/12) di daerah setempat sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-26 organisasi itu.

    “Layanan ini juga bagian dari rangkaian peringatan Hari Ibu, sekaligus upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala,” kata Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Jakarta Barat, Ety Syartika Yuli di Jakarta, Senin.

    Ety menjelaskan, pemeriksaan kesehatan itu akan diadakan terpusat akan di Kantor Wali Kota Jakarta Barat.

    “Jadi, nanti seremonial di kantor Wali Kota Jakarta Barat, sementara DPW tingkat kecamatan lainnya mengikuti kegiatan secara serentak melalui zoom,” kata dia.

    Sementara itu, DPW kecamatan lainnya akan menggelar kegiatan serupa di wilayah masing-masing, termasuk di sejumlah ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).

    “Nanti akan ada juga pemeriksaan TBC (Tuberkulosis) dan pemeriksaan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat),” ucapnya.

    Ety berharap pemeriksaan kesehatan yang menargetkan 1.000 peserta itu dapat memberikan manfaat dan kesadaran bagi masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan.

    “Dengan adanya pemeriksaan CKG rutin, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan secara berkala dan segera melakukan perbaikan bila ditemukan kekurangan,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakut sediakan 35 layanan HIV

    Jakut sediakan 35 layanan HIV

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Utara telah menyediakan 35 layanan “Human Immunodeficiency Virus” (HIV) sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mendapatkan layanan pengobatan dan pencegahan penularan penyakit tersebut.

    “Masyarakat diharapkan lebih terbuka untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin di Puskesmas,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Fredy Setiawan saat Peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 di RPTRA Rasela, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, deteksi dini dianggap penting serta memberikan penghargaan kepada para pendamping dan tenaga kesehatan yang telah bekerja keras.

    Ia meminta masyarakat jangan sungkan datang ke Puskesmas atau layanan kesehatan yang telah disediakan.

    Pihaknya juga memberikan penghargaan kepada pendamping dan pelayanan terbaik dari Puskesmas.

    “Semoga kerja keras semua pihak dapat menekan penyebaran dan meningkatkan penanggulangan HIV/AIDS di Jakarta Utara,” kata dia.

    Menurut dia, Peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 di Jakarta Utara sebagai wujud komitmen bersama dalam meningkatkan kesadaran, mendorong pencegahan serta memperkuat layanan bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).

    Menurut dia, kolaborasi lintas sektor menjadi kekuatan utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

    “Dukungan seluruh elemen menjadi bukti bahwa semangat pencegahan HIV/AIDS ditopang oleh semua pihak,” kata dia.

    Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Utara, dr Murniasih Hutapea menyebutkan, terdapat 35 layanan HIV di Jakarta Utara yang terdiri dari Puskesmas, RSUD, rumah sakit swasta dan klinik.

    Peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 ini dirangkai dengan beragam kegiatan seperti tes HIV, diskusi dan pemberian nutrisi untuk anak pengidap HIV dan pemberian sembako untuk orang dengan HIV.

    “Kami berharap acara ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan HIV AIDS dan menghilangkan stigma diskriminasi odhiv dalam masyarakat,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jaksel ajak masyarakat berani laporkan tindak kekerasan

    Pemkot Jaksel ajak masyarakat berani laporkan tindak kekerasan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murthadho mengajak masyarakat, khususnya peserta Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (HAKTPA) untuk berani melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan tindak kekerasan pada anak dan perempuan.

    “Saya mengajak kepada seluruh peserta yang hadir, termasuk para kader PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) yang menjadi garda terdepan pemerintah untuk berani bersuara. Jangan takut untuk lapor (jika temukan tindak kekerasan pada anak dan perempuan), karena hak Anda dilindungi dan dijamin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Ali di Ruang Dirgantara, Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Rabu.

    Menurut dia, masalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dipandang sebelah mata. Terlebih, jumlah kasus yang masuk ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Jakarta Selatan mencapai 410 kasus.

    “Saya yakin, ini merupakan sebuah gunung es yang sebenarnya masih banyak yang belum berani melapor,” ujar Ali.

    Dia pun menuturkan kegiatan kampanye tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan ruang aman bagi perempuan dan anak.

    “Mari mendukung dan peduli terhadap upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ucap Ali.

    Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta menggelar kampanye HAKTPA yang dimulai pada 22 November 2025, dengan salah satu cara, yakni menempelkan stiker pada moda transportasi umum dan fasilitas umum.

    Untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan berbagai upaya dan kebijakan serta program strategis, di antaranya membentuk Pos Sapa (Pos Sahabat Perempuan dan Anak), Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) percontohan, dan relawan KRPPA.

    Kemudian, Pemprov DKI juga membentuk Satgas Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah yang bekerja sama dengan Suku Dinas Pendidikan, dan ruang bermain yang aman bagi anak di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), serta menggelar sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

    Kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAP) Jakarta Selatan itu diikuti 155 peserta yang terdiri dari kader PKK, Dasa Wisma, pengelola RPTRA, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), pengurus RT/RW dan pendamping penyandang disabilitas.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pedagang Bongkar Sendiri Kios di Lahan Bekas Kantor Lurah Rawa Buaya
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        27 November 2025

    Pedagang Bongkar Sendiri Kios di Lahan Bekas Kantor Lurah Rawa Buaya Megapolitan 27 November 2025

    Pedagang Bongkar Sendiri Kios di Lahan Bekas Kantor Lurah Rawa Buaya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Pedagang membongkar kios sendiri di lahan bekas Kantor Lurah Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (27/11/2025).
    Pantauan Kompas.com di lokasi, kios-kios yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu telah sudah dibongkar.
    Terlihat puing-puing bangunan mulai dari bekas semen hingga kayu masih menumpuk di area bekas kios berdiri.
    Sejumlah
    pedagang
    bersama dengan petugas kebersihan dari Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) terlihat membersihkan sisa puing bangunan.
    Sebuah kendaraan alat berat turut dikerahkan untuk mengangkut puing dan bebatuan berukuran besar.
    Kios-kios yang sebelumnya diisi oleh bengkel hingga servis elektronik kini terlihat rata dengan tanah.
    Hanya menyisakan sejumlah kios di deretan belakang yang tak terkena penggusuran karena sudah merupakan lahan milik pribadi.
    Namun, di deretan lahan pribadi tersebut, terlihat beberapa unit kios tengah dalam proses pembangunan.
    Petak-petak kios berukuran 2×3 meter itu dibangun menggunakan bahan bata ringan alias hebel.
    Kios-kios itu merupakan tempat yang dibangun oleh pedagang lainnya yang sudah memiliki lahan untuk disewakan kepada pedagang yang terdampak penggusuran.
    Rahmat (39), salah satu pemilik bengkel menyebut pembongkaran dilakukan sendiri oleh para pedagang setelah diberikan tenggat waktu selama 10 hari oleh lurah dan camat.
    Pembongkaran sudah dimulai sejak Sabtu (22/11/2025) lalu secara mandiri dan bergotong-royong.
    “Pedagang bongkar sendiri, karena kita sudah ada kesepakatan sama lurah dan camat kemarin di dalam, buat ngebongkar dalam waktu 10 hari memang. Jadi kita memang kesepakatan dikasih tempo selang 10 hari,” ujar Rahmat saat ditemui Kompas.com di lokasi, Kamis.
    Menurut Rahmat, kios-kios yang terdampak terdiri dari bengkel, toko elektronik, hingga warung makan.
    “Total ada tujuh kios. Ada yang elektronik, bengkel, warung makan juga. Semua jajaran, tim oren, segala macam ikut bantu-bantu buat bersihin ini, bekas bangunannya, bongkaran,” kata Rahmat.
    Rahmat mengungkapkan adanya kebingungan terkait rencana pembangunan di lahan tersebut usai pembongkaran.
    Awalnya, lahan itu disebut akan dibangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Pos RW.
    Namun, informasi terbaru menyebutkan bahwa anggaran pembangunan belum tersedia.
    “Itu niatnya mau dibangun RPTRA sama Pos RW kalau katanya mah. Tapi ternyata setelah dibongkar baru dikasih tahu, ternyata anggaran ngebangunnya belum ada,” ungkap Rahmat.
    Akibat ketiadaan anggaran, lahan tersebut kemungkinan akan dibiarkan kosong untuk sementara waktu atau dialihfungsikan menjadi tempat pembuangan sampah sementara (TPS).
    “Jadi sementara bakal dibiarin saja dulu kayak gitu, mau dijadiin tempat sampah, soalnya tempat sampah yang di seberangnya lagi dirapiin, direnovasi. Bakal dibangunnya kapan enggak tahu dah, katanya anggarannya belum cair,” jelas dia.
    Para pedagang mengaku tidak mendapatkan
    ganti rugi
    sepeser dari pemerintah daerah atas pembongkaran ini.
    “Pembongkaran itu enggak ada ganti rugi sama sekali. Sudah diajuin. Sampai minta ngajuin ganti bahan bangunan buat kios yang baru juga enggak diterima,” kata Rahmat.
    Ia menceritakan bahwa pihak pemerintah sempat menawarkan relokasi ke lokasi binaan (Lokbin) di Rusun
    Rawa Buaya
    .
    Namun, tawaran itu ditolak oleh para pedagang karena dinilai lokasinya tidak strategis.
    “Kan tawaran awalnya kita diminta pindah ke atas, masuk ke dalem tuh, ke lokbin. Nah kita enggak mau, soalnya enggak bakal hidup di sana usahanya. Kejauhan, di dalam, enggak mungkin berjalan usahanya,” ucapnya.
    Akhirnya, para pedagang berinisiatif pindah ke lahan milik pribadi yang kini tengah dalam proses pembangunan kios baru.
    “Iya ini bakal pada pindah ke sini semua, bangunan baru. Nah itu lagi dibangun buat kios lagi, dia lahannya lahan pribadi. Kalau lahan Pemda kan cuma sampai yang tujuh kios itu doang, nah yang ini kepemilikannya pribadi,” jelasnya.
    Mariyun (56) pedagang lainnya menambahkan, bahwa penataan ulang tempat berdagang ini murni swadaya pedagang dan bantuan dari pemilik lahan pribadi, bukan pemerintah.
    “Menata ulang atas inisiatif pedagang sendiri, antara ahli waris dengan Pak Toni (pemilik). Dana pribadi juga, kita ngebantu-bantu aja. Bukan direlokasi pemerintah, bukan,” kata Mariyun.
    Selama proses pembongkaran dan pemindahan barang yang memakan waktu hampir dua minggu, para pedagang mengaku kehilangan pendapatan.
    Terlebih, karena kios lama diminta untuk dibongkar dalam waktu dekat, padahal bangunan kios baru belum siap dihuni.
    Mariyun, yang menjual barang-barang bekas dan jasa servis, merasa kesulitan karena barang dagangannya kini tercampur.
    “Enggak ada pemasukan. Enggak bisa dagang lagi. Ya begini saja, di sini nongkrong-nongkrong saja, nunggu kios baru selesai,” keluh Mariyun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anak-anak Paling Rentan, Kekerasan Seksual Dominasi Kasus di Jakarta Sepanjang 2025

    Anak-anak Paling Rentan, Kekerasan Seksual Dominasi Kasus di Jakarta Sepanjang 2025

    JAKARTA – Tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Temuan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Iin Mutmainnah.

    Berdasarkan pencatatan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh Dinas PPAPP periode Januari hingga November 2025 sebanyak 1.917 kasus. Angka ini hampir setara dengan kasus sepanjang tahun 2024 dengan total 2.041 kasus.

    “Kalau trennya naik memang setiap tahun, trennya naik dari jumlah data tahun lalu dengan tahun ini terlihat bulan ini saja sudah hampir menyamai di akhir tahun lalu di 2024. Jadi, memang trennya naik,” kata Iin kepada wartawan, Senin, 24 November.

    Berdasarkan identitas kependudukan, korban kekerasan periode Januari-November 2025 paling banyak berasal dari Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan total 513 korban atau mencakup 25,5% dari keseluruhan data.

    Posisi kedua ditempati oleh Jakarta Selatan dengan 337 korban (16,8 persen), disusul oleh Jakarta Barat dengan 316 korban (15,7 persen), dan Jakarta Utara dengan 303 korban (15,1 persen). Sementara itu, Jakarta Pusat mencatat 223 korban (11,1 persen). Wilayah Kepulauan Seribu mencatat angka terendah dengan 16 korban.

    Ditinjau dari jenis kasusnya, anak-anak dan perempuan menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan. Kekerasan Seksual pada anak menjadi kasus tertinggi dengan jumlah 588 kasus (21,9 persen). Kasus kedua terbanyak adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan sebanyak 412 kasus (15,4 persen).

    “Dari komposisi perempuan dan anak itu, trennya naiknya itu lebih tinggi memang anak. Komposisinya 53 persen dari total jumlah kasus ini anak perempuan dan laki-laki di bawah umur 18 tahun,” ujar Iin.

    Lebih lanjut, Iin mengungkap Pemprov DKI saat ini memiliki kanal pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Korban bisa mendatangi UPT PPA serta 44 titik pos pengaduan di setiap kecamatan atau RPTRA yang memiliki konselor dan paralegal untuk melayani pengaduan.

    “jadi kami menindaklanjuti ini dasarnya adalah pengaduan. Kalau si korban tidak mengadu, tidak ada orang yang mengadu terhadap hal ini itu tidak bisa kami tangani, karena dasarnya adalah pengaduan yang kami jadikan catatan atau data,” jelas dia.

  • Ribuan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Jakarta

    Ribuan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta mencatat 1.917 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di daerah itu sejak Januari hingga pertengahan November 2025.

    “Artinya, kesadaran masyarakat semakin tinggi dan berani mengungkapkan kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Kami miliki 44 pos pengaduan dengan dua tenaga ahli yakni konselor dan para legal. Mereka kita tempatkan di 44 kecamatan atau RPTRA,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Iin Mutmainnah di Jakarta, Senin.

    Berdasarkan data itu, kasus yang terbanyak adalah kasus kekerasan seksual pada anak dengan 588 kasus atau 21,9 persen, perempuan jadi korban KDRT dengan 412 kasus atau 15,4 persen. Kemudian perempuan jadi korban kekerasan psikis 318 kasus atau 11,9 persen dan perempuan jadi korban kekerasan fisik sebanyak 276 kasus atau 10,3 persen.

    Lokasi kekerasan kepada perempuan dan anak itu paling banyak terjadi di dalam rumah dengan 1.132 kasus atau 56,3 persen, di jalan dengan 135 kasus atau 6,7 persen. Lalu di kos-kosan 126 kasus atau 6,3 persen, terjadi di sekolah sebanyak 119 kasus atau 5,9 persen lalu di kontrakan 88 kasus atau 4,4 persen, dan di hotel 86 kasus atau 4,3 persen.

    Kemudian untuk terlapor pelaku kekerasan perempuan dan anak paling banyak adalah suami dengan 503 kasus atau sekitar 22,3 persen, kemudian dilakukan oleh teman sebanyak 351 orang atau 15, 7 persen, dan orang tidak dikenal sebanyak 281 kasus atau 12,6 persen.

    Lalu, kekerasan yang dilakukan oleh tetangga sebanyak 203 kasus atau 9,1 persen, kekerasan dilakukan ayah kandung ada 197 kasus dengan 8,8 persen, dan pacar dengan 147 kasus atau sekitar 6,6 persen.

    Sementara untuk korban kekerasan anak dan perempuan terbanyak berdasarkan kota atau KTP korban yang terbanyak ada di Jakarta Timur dengan 513 korban, diikuti Jakarta Selatan 337 korban, dan Jakarta Barat 316 korban.

    Untuk menyikapi persoalan itu, kata dia, pihaknya berupaya melakukan potensi mitigasi risiko dengan menyusun revisi Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

    Menurut Iin, perda ini akan direvisi menjadi dua peraturan daerah pada tahun 2026, yakni Perda Perlindungan Perempuan dan Perda Penyelenggaraan Kota dan Kabupaten Layak Anak

    “Itu nantinya masuk dalam substansi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011 itu belum ada tentang TPKS. Maka, pada 2026 kami akan membahas untuk memasukkan substansi di UU TPKS ini,” ujarnya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono sebut lestarikan cerita rakyat bukti kecintaan pada tanah air

    Pramono sebut lestarikan cerita rakyat bukti kecintaan pada tanah air

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan dengan melestarikan cerita rakyat menjadi bukti kecintaan pada Tanah Air Indonesia.

    “Di tengah derasnya arus digital, cerita rakyat menjadi pegangan penting untuk menanamkan nilai keberanian, kejujuran, persahabatan, serta kecintaan pada Tanah Air,” katanya saat menghadiri Festival Storytelling Cerita Rakyat 2025: Suara Nusantara di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Jakarta, Minggu.

    Ia mendukung penuh karena festival ini dapat menghidupkan kembali budaya literasi anak serta memperkuat apresiasi generasi muda terhadap cerita rakyat.

    “Saya mengapresiasi para penyelenggara, pendidik, pendongeng, komunitas literasi, dan anak-anak hebat yang hadir dengan antusias. Inisiatif ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga memperkuat budaya literasi sebagai bagian dari kehidupan warga Jakarta,” katanya.

    Pram juga menyebutkan legenda-legenda dari Sabang sampai Merauke merupakan warisan budaya tutur yang harus dijaga dan diteruskan kepada generasi penerus agar mereka tidak kehilangan jati diri.

    “Saya ingin cerita-cerita itu tidak hanya menjadi legenda masa lalu. Nilai seperti kejujuran, kerja keras, gotong royong, etika dan sopan santun harus kembali menguatkan kisah-kisah rakyat seperti Timun Mas, Sangkuriang atau Kancil. Jika tidak berhati-hati, kita bisa kehilangan identitas,” jelasnya.

    Ia juga mendorong agar cerita rakyat dari berbagai daerah digali dan dibukukan untuk memperkaya koleksi perpustakaan di taman bacaan, sekolah, maupun ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) sekaligus meningkatkan minat baca anak-anak Jakarta.

    “Festival ini sukses menghadirkan ruang menyenangkan bagi anak-anak untuk menumbuhkan imajinasi, gemar membaca, serta belajar menjelajahi dunia melalui cerita. Mereka diharapkan tumbuh menjadi generasi yang kritis, kreatif, percaya diri dan bangga pada budayanya,” katanya.

    Ia juga menyebutkan semoga festival ini menjadi ikhtiar untuk menghidupkan kembali cerita-cerita yang membentuk budaya bangsa, sekaligus menginspirasi generasi penerus untuk mencintai literasi Nusantara.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.