Xcloud.id

Tempat Fasum: Pelabuhan Tanjung Priok

  • Daftar 50 PSN Jalan Tol Era Prabowo, Ada Proyek Warisan Jokowi

    Daftar 50 PSN Jalan Tol Era Prabowo, Ada Proyek Warisan Jokowi

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 50 Proyek Strategis Nasional (PSN) terbaru. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Daftar PSN.

    Dikutip dari salinan Permenko tersebut, Rabu (15/10/2025), secara keseluruhan tercatat ada sebanyak 228 PSN yang ditetapkan melalui aturan tersebut, di mana PSN tersebut dikelompokan ke dalam 14 kelompok.

    Khusus di sektor jalan dan jembatan, tercatat ada sebanyak 50 PSN, mulai dari pembangunan jalan bebas hambatan di Jaringan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) hingga Jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ). Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) menjadi salah satu proyek yang termasuk di dalamnya.

    Dalam catatan detikcom, Tol Getaci sendiri merupakan salah satu PSN warisan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang rencana pembangunannya telah terdengar sejak 2020 silam. Setelah sebelumnya sempat beberapa kali gagal lelang, proyek ini tengah dalam tahap riviu untuk kemudian dilelang kembali.

    “KPBU kita belum ada yang mau lelang kan ya. Kita lagi siapin semuanya kayak Getaci, Gilimanuk-Mengwi, sedang kita siapkan semuanya,” ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Pemerintah juga berencana kembali memangkas prioritas pembangunan tersebut. Untuk tahap awalnya, pembangunan akan diprioritaskan sampai ke Tasikmalaya. Sebelumnya pemerintah juga pernah memangkas prioritas pembangunannya hanya sampai Ciamis, yang mana seharusnya sampai Cilacap.

    Sebelum pembangunannya dipangkas, Tol Getaci sepanjang 206,65 km ini menelan anggaran Rp 56,2 triliun. Kemudian setelah dipangkas menjadi hanya sampai Ciamis atau sepanjang 108 km menjadi Rp 37,64 triliun. Belum diketahui berapa biaya pembangunan hingga Tasikmalaya.

    Penyesuaian tersebut dilakukan dalam rangka menggaet minat investor untuk masuk dan mengeksekusi proyek tersebut. Pembangunan Tol Getaci 206,65 km dengan anggaran Rp 56,2 triliun dinilai menjadi salah satu faktor sulitnya mencari investor mengingat nilainya yang cukup besar.

    Selain Tol Getaci, Tol Gilimanuk – Mengwi di Bali menjadi salah satu warisan PSN Jokowi lainnya yang kini masuk ke proyek strategis Prabowo. Mirip seperti Tol Getaci, Tol ini juga telah beberapa kali gagal lelang.

    Berdasarkan riviu sebelumnya, tol sepanjang 96,84 kilometer itu membutuhkan investasi senilai Rp 25,4 triliun. Saat ini Tol Gilimanuk-Mengwi masih dalam tahap riviu ulang, sebelum akhirnya dilelangkan.

    Berikut 50 Proyek Jalan Tol yang Masuk Daftar PSN Prabowo:

    1. Jalan Tol Serang – Panimbang Provinsi Banten

    2. Jalan Tol Pandaan – Malang Provinsi Jawa Timur

    3. Jalan Tol Manado – Bitung Provinsi Sulawesi Utara

    4. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

    5. Jalan Tol Medan – Binjai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    6. Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    7. Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    8. Jalan Tol Sigli – Banda Aceh – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh

    9. Jalan Tol Binjai – Langsa – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

    10. Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat

    11. Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau

    12. Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    13. Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan

    14. Jalan Tol Jambi – Rengat – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Riau

    15. Jalan Tol Rengat – Pekanbaru – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    16. Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan

    17. Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu

    18. Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Provinsi Sumatera Selatan

    19. Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Provinsi Jawa Barat

    20. Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang Provinsi Jawa Barat

    21. Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten

    22. Jalan Tol Serpong – Cinere Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat

    23. Jalan Tol Cinere – Jagorawi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    24. Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Provinsi Jawa Barat

    25. Jalan Tol Cibitung – Cilincing Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    26. Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    27. Jalan Tol Serpong – Balaraja Provinsi Banten

    28. Jalan Tol Semanan – Sunter – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    29. Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    30. Jalan Tol Duri Pulo – Kampung Melayu – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    31. Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu -bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    32. Jalan Tol Ulujami – Tanah Abang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    33. Jalan Tol Pasar Minggu – Casablanca – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    34. Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Provinsi Jawa Timur

    35. Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

    36. Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar Provinsi Jawa Timur

    37. Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    38. Jalan Tol Semarang – Demak Provinsi Jawa Tengah

    39. Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

    40. Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur

    41. Jalan Tol Ngawi – Kertosono – Kediri Provinsi Jawa Timur

    42. Jalan Tol Depok – Antasari (termasuk Bojonggede – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    43. Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

    44. Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    45. Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah

    46. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat

    47. Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka – Mengwi Provinsi Bali

    48. Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    49. Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated))Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    50. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. North – South Link Bandung; dan b. Bandung Inter Urban Toll Road Provinsi Jawa Barat

    (kil/kil)

  • BNN Jakarta: 10 kg sabu yang masuk lewat Tanjung Priok dari Malaysia

    BNN Jakarta: 10 kg sabu yang masuk lewat Tanjung Priok dari Malaysia

    Tiga kantong itu ditemukan di korset yang menempel di badannya. Kantong itu dilapisi lakban

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta Brigjen Pol. Awang Joko Rumitro mengatakan sabu seberat 10 kilogram yang masuk lewat Pelabuhan Tanjung Priok diduga berasal dari Malaysia.

    Hal tersebut dikatakan Awang karena pola pengiriman sabu berasal dari wilayah yang berdekatan dengan Malaysia yakni Pontianak, Kalimantan Barat.

    “Berdasarkan pengalaman biasanya memang kalau dari Kalimantan Barat itu dari Malaysia, karena perbatasan langsung dengan Malaysia,” kata dia saat jumpa pers di markas Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) III, Jakarta Utara, Rabu.

    Dia menjelaskan, pola penyebaran sabu umumnya masuk ke wilayah Pulau Jawa melalui beberapa titik seperti Jakarta ataupun Semarang.

    Melalui pintu itulah, para pengedar mengedarkan barang haram tersebut ke wilayah Pulau Jawa.

    Untuk kasus tangkapan Kodaeral III ini, Awang menduga sabu tersebut masuk lewat Pelabuhan Tanjung Priok untuk diedarkan di Jakarta.

    “Kemungkinan besar di Jakarta, karena memang permintaan berdasarkan data yang kami miliki, memang permintaan sabu, khususnya di wilayah Jakarta, ini cukup besar juga,” jelas Awang.

    Namun demikian, Awang dan pihak kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut untuk memastikan siapa bandar sabu tersebut dan ke wilayah mana akan diedarkan.

    Sementara itu, Komandan Kodaeral III Laksamana Muda TNI Uki Prasetia dalam jumpa pers itu menjelaskan pihaknya menggagalkan penyelundupan sabu seberat 10 kilogram di Pelabuhan Penumpang Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin (13/10) lalu.

    Dia menjelaskan penangkapan itu bermula dari masuknya informasi intelijen yang mengatakan akan ada aksi penyelundupan sabu dari Pontianak ke Jakarta.

    Uki melanjutkan, info tersebut mengatakan sabu akan dibawa oleh beberapa orang yang menumpang KM Kelimutu dari Pelabuhan Pontianak menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

    Berdasarkan informasi tersebut, kata Uki, petugas langsung bergegas menjaga pintu masuk penumpang khusus penumpang dari kapal pada Senin.

    Sekitar pukul 03.00 WIB, penumpang pun mulai berdatangan, namun di tengah ramainya penumpang, petugas mencurigai satu orang penumpang.

    Penumpang yang dicurigai itu lalu diperiksa menggunakan mesin x-ray dan pemeriksaan manual secara mendalam. Benar saja, petugas TNI AL menemukan tiga kantong berisi sabu yang ditempelkan ke badan pelaku.

    “Tiga kantong itu ditemukan di korset yang menempel di badannya. Kantong itu dilapisi lakban,” kata Uki.

    Setelah pelaku pertama diinterogasi oleh PAM Pelni dari TNI AL, petugas mendapat info bahwa tiga pelaku lain yang datang bersama pelaku pertama berhasil lolos dari pemeriksaan di pelabuhan.

    Petugas pun langsung mencari tiga pelaku tersebut hingga ke wilayah parkiran pelabuhan. Petugas pun akhirnya menemukan tiga pelaku yang nyaris kabur itu.

    “Ketiganya sudah berada di dalam mobil yang akan berjalan, namun berhasil dihentikan,” ujar Uki.

    Keempat pelaku pun dibawa ke pihak Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, petugas menyita total 16 kantong bersisi sabu dengan berat keseluruhan mencapai 10,344 kilogram.

    Kini, keempat pelaku sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Metro Jaya.

    Uki menjelaskan pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen dari TNI AL dalam memberantas peredaran narkoba.

    Dia berharap jajarannya dapat terus meningkatkan pengawasan di laut agar barang-barang haram tersebut tidak masuk ke Jakarta.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Nggak Mau Bayar Utang Kereta Cepat: Kalau Pakai APBN Lucu

    Purbaya Nggak Mau Bayar Utang Kereta Cepat: Kalau Pakai APBN Lucu

    Jakarta –

    Pemerintah tengah mempertimbangkan opsi untuk penanganan utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Salah satu bahan pertimbangannya ialah agar utang tersebut tidak diselesaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai, penyelesaian utang kereta cepat dapat dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebab, Danantara sendiri sudah mengambil sekitar Rp 80 triliun penerimaan dividen BUMN.

    Selain itu, kini peran pengelolaan BUMN juga telah berada di bawah Danantara. Terkait hal ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menjadi pemegang saham mayoritas di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang merupakan pemegang saham terbesar (60%) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola Whoosh.

    “Whoosh dikelola oleh Danantara kan, Danantara sudah ambil 80% lebih dividen dari BUMN, harusnya mereka tarik dari situ aja,” kata Purbaya di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

    Atas hal tersebut, menurutnya, akan lebih baik bila pengelolaan utang berada di bawah Danantara. Ia juga menilai bahwa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang Whoosh merupakan langkah yang tidak tepat.

    Justru menurutnya agak janggal apabila utang kereta cepat tetap ditanggung Kementerian Keuangan dan dibayar dari APBN. Padahal, Danantara yang akan mengambil dividennya.

    “Harusnya mereka tarik (pembayaran) dari situ (dividen) aja, malah bisa bagus kalau bisa tarik dari situ,” ujar dia.

    “Jadi kalau pakai APBN dulu agak lucu, karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua,” sambungnya.

    Sebagai informasi, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa skema untuk membenahi utang Whoosh. Salah satu opsinya yakni menyerahkan infrastruktur PT KCIC kepada pemerintah.

    Artinya, KCIC akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur (asset-light). Dengan demikian, utang infrastruktur itu akan beralih ke pemerintah dan menjadi beban APBN.

    Opsi yang pertama adalah berupa penyertaan modal baru kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Ini dimaksudkan agar perusahaan lebih mandiri secara keuangan sehingga beban bunga dan kewajiban pembayaran utang diharapkan bisa lebih proporsional.

    “Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama, atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah,” tutur Dony kepada wartawan di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10).

    (shc/kil)

  • Aturan Devisa Hasil Ekspor Mau Direvisi, Airlangga: Kendalanya Bukan Pengusaha

    Aturan Devisa Hasil Ekspor Mau Direvisi, Airlangga: Kendalanya Bukan Pengusaha

    Jakarta –

    Pemerintah berencana meninjau kembali aturan Devisa Hasil Ekspor tentang Sumber Daya Alam (SDA). Padahal, aturan DHE ini baru berlaku efektif pada 1 Maret lalu.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkap salah satu kendala penerapan DHE bukan pengusaha.

    “DHE kendalanya bukan dari pengusaha. Kendalanya dari kita melihat transfer dananya kemarin terdisrupsi,” ungkap Airlangga kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Meski begitu, ia tak menyebut penyebab disrupsi dari implementasi aturan DHE. Airlangga mengaku akan melakukan rapat evaluasi terlebih dahulu untuk mengumumkan kendala tersebut.

    “Kita evaluasi dulu ini kan baru jalan beberapa bulan,” tutupnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga membenarkan rencana evaluasi aturan DHE. Namun juga ia tak dapat membocorkan apakah akan dilakukan revisi atas aturan tersebut.

    “DHE akan ditinjau lagi. Saya nggak tau apa akan direvisi, saya nggak begitu detail,” kata Purbaya ditemui di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

    Menurutnya, salah satu alasan dilakukan evaluasi atas kebijakan DHE ialah lantaran dampaknya belum terlihat pada peningkatan cadangan devisa. Meski dirinya hadir dalam rapat bersama Prabowo semalam, Purbaya sendiri enggan terlalu banyak membocorkan tentang rencana evaluasi kebijakan DHE ini.

    “Mereka akan diskusikan lagi, biar saja nanti Pak Presiden yang umumkan, saya nggak ngerti itu,” sambungnya.

    Sebelumnya, rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kebijakan DHE dibahas dalam Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet di kediaman pribadi Prabowo, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Sejauh ini, pengusaha juga telah memarkir hasil ekspornya. Namun, implementasinya dinilai kurang begitu memuaskan.

    Prabowo meminta evaluasi dan kajian ulang untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan devisa hasil ekspor. “Ya masih ada beberapa yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya itu yang diminta untuk segera untuk dipelajari kembali,” ungkap Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Minggu malam (13/10/2025).

    (acd/acd)

  • Aturan Devisa Hasil Ekspor SDA Bakal Direvisi? Menkeu Purbaya Kasih Bocoran – Page 3

    Aturan Devisa Hasil Ekspor SDA Bakal Direvisi? Menkeu Purbaya Kasih Bocoran – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Posko Bea Cukai di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin (13/10/2025).

    Sidak ini dilakukan untuk memastikan jalur hijau impor berjalan sesuai prosedur dan tidak disalahgunakan untuk penyelundupan barang.

    Menkeu Purbaya menegaskan, sidak tersebut bukan bagian dari operasi khusus, melainkan pengecekan rutin untuk memastikan sistem pengawasan tetap berjalan efektif.

    “Nggak, nggak ada (pengetatan). Saya cuman cek aja pengen tahu hijau itu hijau bener atau nggak. Jangan-jangan hijaunya di dalamnya merah,” kata Purbaya.

    Ia menekankan bahwa meskipun jalur hijau diperuntukkan bagi importir berisiko rendah, pengawasan acak tetap harus dilakukan. Bendahara negara ini meminta agar petugas Bea Cukai melakukan pengecekan secara random agar jalur hijau tidak dimanfaatkan untuk penyelundupan.

    “Tapi akan minta mereka check se-random, se-regular. Tapi nggak semuanya dicek. Tapi jangan sampai jalur hijau jadi tempat orang nyelundupin barang yang nggak harusnya lewat jalur hijau,” ujarnya.

     

  • Purbaya Buka Pengaduan Langsung Layanan Pajak hingga Bea Cukai via WA Menkeu

    Purbaya Buka Pengaduan Langsung Layanan Pajak hingga Bea Cukai via WA Menkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan membuka saluran pengaduan langsung via WhatsApp bagi masyarakat terkait dengan layanan pajak dan bea cukai.

    Purbaya mengaku ada berbagai kendala bagi pihaknya untuk menangani pengaduan layanan pajak dan bea cukai. Menurutnya, terkadang ada laporan tidak benar yang diterima.

    Untuk itu, dia menyebut akan segera meluncurkan saluran pengaduan langsung ke Menkeu via nomor WhatsApp. “Saya akan bukan channel langsung ke Menteri. Jadi mereka bisa ngadu ke situ, untuk bea cukai dan pajak,” ungkapnya kepada wartawan saat kunjungan ke kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/202).

    Menurut Purbaya, dia akan membuat dua nomor WA pengaduan terpisah. Masing-masing untuk pengaduan pelayanan pajak dan bea cukai.

    “Nomor WA terpisah. Mungkin besok akan saya launch itu,” kata pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Untuk diketahui, Menkeu yang baru sebulan lebih menjabat itu menaruh perhatian cukup besar kepada otoritas pajak hingga bea cukai. Sebelum menyinggung soal saluran pengaduan itu, dia telah beberapa kali menyinggung soal penindakan terhadap pegawai pajak dan bea cukai.

    Akan tetapi, dia turut menjanjikan insentif bagi mereka apabila bisa meningkatkan realisasi penerimaan negara. Purbaya menyampaikan bahwa ingin memperlakukan aparat pajak, sekaligus bea cukai, dengan adil sesuai dengan kinerjanya.

    Sebagai contoh, belum lama ini Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkap telah memecat 26 pegawainya yang melanggar etik dalam penanganan penunggak pajak besar senilai Rp60 triliun.

    Ke depan, Purbaya akan memberhentikan pegawai pajak maupun bea cukai yang melakukan kecurangan maupun menyalahi amanat profesinya. “Kalau ada yang macam-macam, enggak ada ampun,” ujarnya kepada wartawan melalui video conference dari Jakarta pada Media Gathering APBN 2026, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Purbaya tidak menutup kemungkinan untuk menindak kasus-kasus atau pelanggaran pada masa lalu, apabila sudah ada temuannya. Di sisi lain, dia ingin memberikan perlakuan yang adil dengan memberikan penghargaan bagi mereka yang melaksanakan pekerjaannya dengan hasil optimal.

    “Nanti kalau bagus sekali misalnya tax ratio-nya sekarang kan sekitar 10% ya, kalau bisa 12%, kita akan kasih insetif ke mereka. Supaya fair treatment, ada hukuman, ada juga reward kalau mereka bekerja dengan baik,” terang pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

  • Purbaya Tak Tahu Soal Family Office dan Rencana Jadikan Bali Pusat Keuangan

    Purbaya Tak Tahu Soal Family Office dan Rencana Jadikan Bali Pusat Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak tahu menahu soal rencana pemerintah menjadikan Bali sebagai pusat keuangan dengan konsep family office. 

    Sekadar informasi, family office merujuk kepada perusahaan surga pajak bagi konglomerat. Konsep tersebut diterapkan di berbagai negara surga pajak seperti Singapura hingga Hong Kong. 

    Kabar rencana pembuatan family office di Pulau Dewata itu santer diisukan tengah digodok oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    “Enggak tahu saya. Saya enggak tahu,” terang Purbaya ketika dimintai konfirmasi oleh wartawan saat kunjungan ke kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025). 

    Sementara itu, Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengungkapkan program transformasi tersebut sama dengan wacana pembentukan family office di Bali yang sudah disampaikan Luhut pada sejumlah kesempatan.

    Pemerintah ingin menarik bank internasional, manajer aset, serta firma ekuitas swasta dengan menawarkan berbagai insentif pajak hingga regulasi ramah bisnis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional. Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia,” ujar Jodi kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

    Dia tidak menampik bahwa ada sejumlah kekhawatiran atas rencana tersebut. Kendati demikian, Jodi hanya menekankan bahwa transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia.

    “Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati — memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia,” jelasnya.

    Ketika dimintai keterangan sudah sejauh mana pembahasan rencana program tersebut, Jodi tidak memberi keterangan lebih lanjut.

  • Purbaya Sidak Tempat Pemeriksaan Kontainer Impor di Pelabuhan Tanjung Priok

    Purbaya Sidak Tempat Pemeriksaan Kontainer Impor di Pelabuhan Tanjung Priok

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyidak Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025). Aktivitas ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungannya ke sejumlah kantor dan fasilitas dalam beberapa waktu terakhir

    Purbaya berangkat ke Tanjung Priok usai menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) Bea dan Cukai di Kantor Ditjen Bea Cukai Pusat, Rawamangun, Jakarta Timur.

    Terpantau di lokasi, Purbaya sampai di TPFT Graha Segara sekitar pukul 10.30 WIB. Ia didampingi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Awan Nurmawan Nuh dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Sodikin.

    Setibanya di lokasi, berkeliling ke area pemeriksaan dan mengecek salah satu kontainer berisi pakan ternak impor sebanyak 560 pack seberat 25 kg. Produk tersebut merupakan produk impor asal China.

    TPFT Graha Segara merupakan fasilitas yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang, khususnya peti kemas impor, yang melalui jalur merah (behandle) maupun jalur hijau, serta melibatkan karantina hewan dan tumbuhan.

    Fasilitas ini menjadi bagian integral dari sistem pengawasan lalu lintas barang yang dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. TPFT Graha Segara dan Bea Cukai Priok bekerja sama erat dalam proses pemeriksaan fisik barang.

    Sebelumnya, Purbaya juga telah melakukan penyidakan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya untuk meninjau kinerja Ditjen Bea dan Cukai.

    Tonton juga Video Purbaya Ancam Pegawai Pajak-Bea Cukai Nakal: Enggak Ada Ampun!

    (kil/kil)

  • Kapolres Tanjung Priok Beri 420 Paket Bansos untuk Ojol, Buruh hingga Satpam

    Kapolres Tanjung Priok Beri 420 Paket Bansos untuk Ojol, Buruh hingga Satpam

    Jakarta –

    Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) di Lapangan Presisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Kegiatan ini sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat.

    Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polres, antara lain Kasat Binmas AKP Sudirman Agus, Kasatreskrim, Kasatintelkam dan pejabat utama lainnya, beserta jajaran. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 420 paket bantuan sosial (bansos) diserahkan langsung kepada para buruh TKBM, ojol, hingga satpam sebagai bentuk perhatian dan empati dari jajaran Polres terhadap kesejahteraan para pekerja pelabuhan.

    “Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada para buruh TKBM, Ojeg Online, Satpam yang telah menjadi bagian penting dalam aktivitas kepelabuhanan dan mengajak para pekerja untuk turut serta berperan aktif Jaga Jakarta dalam menjaga Kamtibmas di Pelabuhan Tanjung Priok. Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban mereka,” kata AKBP Martuasah dalam keterangannya, Jumat (10/10/2025).

    Selain sebagai wujud empati, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat pelabuhan dalam menjaga stabilitas kamtibmas Jaga Jakarta di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

    Kegiatan pun berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh kehangatan. Keakraban antara polisi dan para pekerja Pelabuhan Tanjung Priok juga tercipta.

    Sementara itu, salah satu perwakilan buruh TKBM bernama Asep mengucapkan terima kasih kepada Kapolres dan jajaran atas bantuan Sembako berupa beras, serta terjaminnya Kamtibmas di Pelabuhan Tanjung Priok.

    (maa/maa)

  • Tol Kataraja Resmi Dibuka, Magnet Baru Investasi di PIK 2

    Tol Kataraja Resmi Dibuka, Magnet Baru Investasi di PIK 2

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembukaan ruas Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg (Kataraja) menjadi babak baru dalam konektivitas kawasan barat Jakarta. 

    Jalan tol yang terhubung langsung dengan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 itu resmi beroperasi fungsional mulai Kamis, 9 Oktober 2025, dengan akses gratis hingga 20 Oktober mendatang setiap pukul 06.00–22.00 WIB.

    Kehadiran tol sepanjang 39 kilometer ini bukan hanya memperpendek waktu tempuh dari Jakarta ke kawasan pesisir Tangerang, tetapi juga menjadi katalis ekonomi baru.

    Akses yang semakin terbuka diyakini mempercepat pengembangan kawasan PIK 2 sebagai destinasi investasi, hunian, dan pariwisata terpadu.

    Menariknya, momen pembukaan Tol Kataraja bertepatan dengan penyelenggaraan Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) 2025 di Nusantara International Convention & Exhibition (NICE) PIK 2.

    Ajang internasional ini mempertemukan para pelaku industri pariwisata, investor, dan wisatawan, sekaligus menegaskan posisi PIK 2 sebagai episentrum ekonomi baru di utara Jakarta.

    CEO & Founder Yes Invest, Christofer menyatakan bahwa kehadiran infrastruktur jalan tol Kataraja ini akan berdampak paling signifikan dan membawa efek multiplier.

    “Dengan tersambungnya kawasan PIK 2 ke jaringan tol utama, biaya logistik menuju Bandara Soekarno–Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok akan turun, arus distribusi barang lebih efisien, dan waktu tempuh berkurang drastis. Ini akan memperkuat daya saing sektor manufaktur dan perdagangan,” ujarnya dalam siaran pers, dikutip Jumat (10/10/2025).

    Dia juga menyatakan, aksesibilitas adalah faktor kunci dalam percepatan nilai properti.

    “Ketika tol tersambung penuh, kawasan seperti PIK 2 akan menjadi magnet investasi baru, karena investor melihat kepastian konektivitas sebagai jaminan pertumbuhan nilai aset,” ujarnya.

    Ditambahkan, dari sisi properti, kawasan PIK 2 berpotensi mengalami kenaikan nilai lahan yang signifikan. Investor menilai pembukaan tol sebagai sinyal kuat bahwa kawasan ini akan menjadi growth center baru di Jabodetabek.

    “Selain itu, aktivitas ekonomi yang meningkat di sektor hospitality, perdagangan, dan pariwisata akan menciptakan lapangan kerja baru. Efek berantai ini diperkirakan mendorong konsumsi rumah tangga, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas basis pajak daerah,” tambahnya.