Xcloud.id

Tempat Fasum: Pelabuhan Tanjung Priok

  • KN Ganesha Basarnas Tiba di Sibolga Setelah Lima Hari Berlayar, Bantu Operasi SAR Sumatera

    KN Ganesha Basarnas Tiba di Sibolga Setelah Lima Hari Berlayar, Bantu Operasi SAR Sumatera

     

    KN Ganesha (SAR-105) diawaki 16 kru dari Kantor SAR Jakarta, serta mengangkut 43 potensi SAR, termasuk empat pewarta nasional dan 21 penyelamat dari Kantor SAR Jakarta, Bandung, dan Banten.

    Kapal tersebut bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada Selasa (2/12), lalu menuju Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, setelah melintasi Selat Sunda, Selat Semangka, Bengkulu, hingga Padang, dengan jarak tempuh sekitar 540 mil laut atau lebih dari 1.000 kilometer.

    Di Teluk Bayur, kapal menurunkan bantuan logistik dan personel SAR tambahan untuk memperkuat operasi pencarian korban banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat sebelum kembali berlayar ke Sibolga pada Jumat (5/12) pukul 08.58 WIB.

    Kedatangan KN Ganesha di Sibolga menjadi tahap lanjutan dalam distribusi dukungan Basarnas untuk memperkuat operasi tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara. Setibanya di pelabuhan, personel dan logistik langsung diarahkan ke posko dan sektor pencarian di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, wilayah yang masih membutuhkan dukungan tambahan.

  • Kapal SAR Ganesha Tiba di Sibolga Seusai 5 Hari Terjang Laut Barat

    Kapal SAR Ganesha Tiba di Sibolga Seusai 5 Hari Terjang Laut Barat

    Sibolga, Beritasatu.com – Kapal Negara (KN) Ganesha milik Basarnas akhirnya tiba dan bersandar di Pelabuhan Sibolga, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (6/12/2025) dini hari sekitar pukul 03.20 WIB. Kapal tersebut menempuh perjalanan panjang selama lima hari empat malam dari Jakarta melalui jalur perairan pesisir barat Pulau Sumatera.

    Mualim I KN Ganesha, Teuku Sufriadi Ramadhani, mengatakan perjalanan berlangsung relatif kondusif. Meskipun sempat diguyur hujan ringan, kondisi tersebut tidak sampai menghambat laju kapal. “Cuaca cukup mendukung pelayaran ini,” ujarnya.

    Namun, kapal tidak selalu dapat melaju dengan kecepatan maksimum. Menurut Teuku Sufriadi, kru sempat mengarahkan kapal lebih ke tengah laut untuk menghindari banyaknya gelondongan kayu berukuran besar yang hanyut di perairan perbatasan Sumatera Barat-Sumatera Utara.

    “Kami harus memastikan baling-baling tetap aman. Saat ke tengah pun masih banyak kayu hanyut, jadi kami tidak bisa memaksimalkan kecepatan,” katanya.

    KN Ganesha (SAR-105) membawa 16 kru dari Kantor SAR Jakarta dan 43 potensi SAR, termasuk empat pewarta nasional dan 21 personel penyelamat dari Kantor SAR Jakarta, Bandung, dan Banten. Kapal sebelumnya berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok pada Selasa (2/12) menuju Teluk Bayur, Padang, sebelum melanjutkan perjalanan ke Sibolga.

    Rute pelayaran melintasi Selat Sunda, Selat Semangka, menyusuri pesisir barat Sumatera hingga Bengkulu dan Padang. Total jarak tempuh mencapai 540 mil laut atau lebih dari 1.000 kilometer.

    Setibanya di Teluk Bayur, KN Ganesha menurunkan bantuan logistik dan personel SAR tambahan untuk memperkuat operasi pencarian dan pertolongan di wilayah terdampak banjir bandang dan longsor. Setelah proses bongkar muat dan pengisian BBM selesai, kapal kembali berlayar menuju Sibolga pada Jumat (5/12/2025) pukul 08.58 WIB.

    Kedatangan kapal di Sibolga ini menandai tahap lanjutan distribusi dukungan Basarnas untuk operasi SAR tanggap darurat di Sumatera Utara. Setelah sandar, seluruh personel dan logistik langsung diarahkan ke sejumlah posko serta sektor pencarian di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang masih memerlukan dukungan tambahan.

  • Polisi gagalkan penyelundupan sabu di Bandara Soetta

    Polisi gagalkan penyelundupan sabu di Bandara Soetta

    Jakarta (ANTARA) –

    Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 896,7 gram yang disimpan kedua pelaku di celana dalam saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Rabu (12/11).

    “Kedua pelaku adalah pria berinisial YH dan SBP yang berasal dari Pontianak. Keduanya berperan sebagai kurir narkoba,” kata Kasat Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Trendy Habibi Ariyanto di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan pengungkapan ini berawal dari laporan dari Masyarakat di Call Center 110 Informasi yang mengarah adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu dari Kalimantan melalui Bandara Soekarno-Hatta.

    Menurut dia, penangkapan dilakukan pada Rabu dini hari pukul 01.00 WIB, ketika Tim Opsnal Timsus Satresnarkoba menerima informasi lanjutan dari pengembangan kasus peredaran sabu di Pelabuhan Angkasa Pura II Pelni Tanjung Priok.

    Informasi itu menyebutkan adanya pengiriman sabu dari Pontianak menuju Jakarta melalui jalur udara. Pesawat yang membawa kedua tersangka tiba di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 07.35 WIB.

    Setelah berkoordinasi dengan otoritas bandara, petugas membututi dan akhirnya menangkap kedua kurir tersebut. “Dalam penggeledahan, petugas menemukan 10 paket sabu. Total hampir 1 kilogram yang disembunyikan di dalam pakaian dalam kedua pelaku,” kata dia.

    Ia mengatakan hasil interogasi mengungkap bahwa barang haram tersebut berasal dari seorang pemasok bernama W (DPO).

    “Kedua tersangka mengaku menerima upah Rp13.500.000 dan menyatakan telah dua kali melakukan aksi serupa sebelumnya,” kata dia.

    Petugas mengamankan barang bukti berupa 10 paket plastik klip besar berisi sabu dengan total berat 896,706 gram bruto, serta dua unit telepon seluler. Barang bukti sabu seberat 447,58 gram disimpan di celana dalam pelaku SBP dan sabu seberat 449,12 gram disimpan di celana dalam YH.

    “Seluruh paket sabu tersebut ditemukan disembunyikan di dalam celana dalam para tersangka saat penggeledahan,” kata dia.

    Kedua pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dijerat dengan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Narkotika Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Amran Kirim Rp75 Miliar Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Sumatra, Prioritaskan Makanan

    Mentan Amran Kirim Rp75 Miliar Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Sumatra, Prioritaskan Makanan

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman merealisasikan komitmen bantuan kemanusiaan senilai total Rp75 miliar untuk penanganan darurat korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Realisasi bantuan logistik tersebut ditandai dengan pelepasan 207 truk pengangkut yang diberangkatkan menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh 593 dari Dermaga Kolinlamil, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    Mentan Amran memimpin langsung proses pemuatan bantuan sejak pukul 05.35 WIB. Kapal perang ini dijadwalkan menempuh rute strategis mulai dari Padang, kemudian bergerak ke Sumatera Utara, dan berakhir di Aceh untuk mendistribusikan logistik ke titik-titik terisolir sesuai koordinasi dengan BNPB.

    Dalam keterangannya, Mentan merinci bahwa bantuan yang dikirimkan fokus pada kebutuhan mendesak yang sulit didapatkan di lokasi bencana, seperti makanan siap saji (mi instan, sosis, susu), air mineral, hingga genset untuk pasokan listrik darurat.

    “Kami mengecek langsung di lapangan apa kebutuhan masyarakat. Ternyata yang dibutuhkan adalah makanan siap saji, karena beras sudah cukup,” kata Mentan Amran, Jumat (5/12/2025).

    Bantuan masif ini merupakan hasil gotong royong dalam program “Kementan Peduli Bencana” yang menghimpun partisipasi dari mitra strategis, pengusaha, serta pegawai Kementerian Pertanian. Mentan menegaskan pengawasan ketat dilakukan agar bantuan dengan nilai fantastis ini tepat sasaran.

    “Ini adalah bantuan yang diberikan oleh seluruh mitra strategis, pengusaha, dan pegawai Kementerian Pertanian. Kami bertanggung jawab sampai di tujuan. Jangan sampai ada yang disalahgunakan. Ini amanah,” tegasnya.

    Secara akumulatif, total valuasi bantuan yang telah terhimpun mencapai angka Rp75 miliar. Pengiriman hari ini membawa logistik senilai Rp34,8 miliar, melengkapi pengiriman udara via Hercules sehari sebelumnya, dan akan terus bertambah sesuai kebutuhan lapangan.

    “Total yang kita berangkatkan sekarang dengan kemarin 34,8 miliar. Tidak menutup kemungkinan ada lagi. Tadi pagi ada tambahan bantuan, kita kirim lagi terus menerus,” jelas Mentan Amran.

    Selain bantuan logistik senilai Rp75 miliar tersebut, pemerintah melalui Kementan juga menggelontorkan cadangan pangan strategis berupa 44 ribu ton beras dan 6 ribu ton minyak goreng.

    “Bantuan dari pemerintah langsung yaitu 44 ribu ton beras sudah kita kirim. Minyak goreng 6 ribu ton juga sudah kita kirim,” ujarnya.

    Demi kecepatan penanganan, Mentan Amran menerapkan kebijakan pangkas birokrasi. Permintaan bantuan dari kepala daerah langsung dieksekusi hari itu juga tanpa menunggu proses administrasi yang berbelit.

    “Kemarin Wagup Aceh telepon minta minyak goreng dan beras. Hari itu juga kami langsung telepon Bulog dan Bapanas. Dua ribu kilo minyak goreng langsung dikeluarkan, suratnya menyusul. Di Lhokseumawe minta seratus ton, keluarkan dulu. Ini darurat,” tegasnya.

    Mentan Amran juga memastikan seluruh bantuan ini dikawal hingga proses serah terima berita acara dengan BNPB, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan material.

    “Supaya bantuan saudara-saudara kita ini sampai sesuai jumlah yang disampaikan. Ini tabungan akhirat, amanah. Kami kawal sampai naik kapal, sampai masuk ke BNPB, sampai berita acara diterima,” ucapnya.

    Menutup keterangannya, Mentan kembali menekankan kesesuaian jumlah bantuan yang sampai ke tangan korban dengan komitmen awal.

    “Ini tabungan akhiratnya saudara-saudara kita. Bantuan kami yakinkan tiba dengan jumlah seperti yang disampaikan semula, yaitu 75 miliar,” pungkasnya. [beq]

  • Harga Pangan di Aceh Naik, Mentan Ungkap Kondisi Stok Terkini

    Harga Pangan di Aceh Naik, Mentan Ungkap Kondisi Stok Terkini

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman buka suara soal kenaikan harga pangan di Aceh. Dia mengakui terjadi kenaikan, namun diyakini harga akan berangsur turun karena stok pangan di daerah tersebut mencukupi.

    Amran mengatakan stok beras di Aceh saat ini mencapai 81.000 ton. Produksi beras di daerah tersebut juga surplus sebesar 871.000 ton.

    “Jadi berasnya banyak. Tinggal distribusinya. Kalau (harga) naik dikit, wajar. Tapi nanti turun banyak. Kenapa? Berasnya ada. Jadi berasnya ada, sudah di Aceh,” kata dia di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    Untuk daerah lainnya yang tengah mengalami bencana banjir juga diyakini memiliki stok beras mencukupi. Seperti Sumatera Utara, stok berasnya 29.000 ton dan di Sumatera Barat sebanyak 7.000 ton.

    “Jadi nggak ada masalah. Ya itulah karena Indonesia sudah swasembada, stoknya banyak. Ini stok sekarang tertinggi selama merdeka. Hari ini (stok cadangan beras pemerintah) 3,7 juta ton. Dulu sejak merdeka maksimal 2 juta ton, itu pun impor. Ini 3,7 ton tetapi produksi anak bangsa,” tegasnya.

    Kepala Badan Pangan Nasional itu mengatakan untuk saat ini kesiapsiagaan pangan terus dilakukan pemerintah, terutama untuk korban bencana banjir. Pihaknya menyiapkan stok tiga kali lipat, utamanya untuk pasokan beras.

    “Tapi alhamdulillah pangan kita aku siapkan, aku siapkan tiga kali dari kebutuhan. Kalau butuhnya 10.000, kami siapkan 30.000. Supaya tidak ada keraguan, maaf, tidak rebutan,” jelasnya.

    Dalam membantu korban bencana banjir Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, Kementerian Pertanian telah mengumpulkan bantuan dari pegawai, pengusaha hingga publik senilai Rp 75 miliar. Sebagai tahap pertama, Kementan telah mengirimkan bantuan sebanyak 207 truk atau senilai Rp 34,8 miliar.

    Bantuan tersebut dikirim menggunakan kapal perang TNI AL KRI Banda Aceh 593. Kapal tersebut mulai berlayar pagi ini, dari Dermaga Kolinlamil, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Keberangkatan kapal tersebut dilepas secara langsung oleh Amran.

    Bantuan secara rinci berisi beras 25 ton, minyak goreng 35 ton, gula 38 ton, susu 1.780 dus, mi instan 3.115 dus, air mineral 2.480 dus, dan kebutuhan lainnya, seperti sarden, teh, kopi, pakaian, pampers, pembalut, perlengkapan salat, perlengkapan mandi, selimut, telur, obat-obatan, hingga genset.

    Terkait kenaikan harga pangan di wilayah bencana seperti Aceh, dalam catatan detikcom memang terjadi kenaikan pada sejumlah komoditas di daerah tersebut. Pantauan detikSumut di Banda Aceh dan Aceh Besar, Jumat (28/11/2025), penjual telur sebagian memilih tidak berjualan karena tidak ada persediaan telur. Kalau pun buka, hanya barang lain yang tersedia.

    Beberapa warga mengaku membeli telur pada Kamis (27/11) malam dengan harga berkisar Rp 65.000 hingga Rp 70.000 per papan. Namun hari ini, telur susah ditemukan.

    Selain telur, harga sejumlah sembako juga mengalami kenaikan. Seorang pembeli di Pasar Almahirah, Banda Aceh, Nurus mengaku kaget dengan harga cabai dan bawang.

    “Cabai merah Rp 250 ribu/kilogram, bawang bombay Rp 40 ribu/kilogram dan bawang merah Rp 50 ribu/kilogram,” kata Nurus kepada wartawan.

    Harga cabai merah melonjak drastis karena pedagang tidak mendapatkan pasokan dari Sumatera Utara maupun Aceh Tengah. Stok cabai di sejumlah pasar di Banda Aceh dan Aceh Besar juga mulai menipis.

    Tonton juga video “Warga Aceh soal Banjir: Ini Lebih Dahsyat daripada Tsunami”

    (acd/acd)

  • Sederet Strategi LNSW Kemenkeu Tangkal Praktik Underinvoicing

    Sederet Strategi LNSW Kemenkeu Tangkal Praktik Underinvoicing

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan menekankan bahwa pendekatan sistemik menjadi kunci dalam mendeteksi dan mencegah praktik manipulasi nilai transaksi barang alias underinvoicing dalam kegiatan ekspor-impor.

    Kepala LNSW Oza Olavia menjelaskan bahwa strategi utama lembaganya bukan sekadar mengejar target penerimaan negara semata, melainkan membangun ekosistem yang memaksa tingkat kepatuhan pengguna jasa meningkat secara otomatis.

    Salah satu instrumen yang digunakan adalah penerapan superset data dalam Indonesia National Single Window (INSW). Melalui mekanisme ini, sambung Oza, integrasi data antar-kementerian/lembaga (K/L) diperkuat sehingga dokumen yang disampaikan pelaku usaha menjadi lebih komprehensif dan sulit dimanipulasi.

    “Jadi secara LNSW, bagaimana kita untuk yang underinvoicing-nya? Kita lihat dengan upaya antar K/L. Kita gunakan superset data yang kita mintakan kepada pengguna jasa, agar mereka mengisi dokumen dengan baik,” ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Oza menekankan bahwa peran LNSW berada pada penyediaan infrastruktur data dan dokumen. Seluruh informasi yang diinput oleh pelaku usaha akan menjadi basis data bagi unit teknis terkait untuk melakukan analisis mendalam.

    Dalam konteks penindakan underinvoicing, Oza menegaskan adanya pembagian peran yang jelas di lingkungan Kementerian Keuangan. LNSW bertugas memastikan ketersediaan dan validitas data dalam sistem, sementara kewenangan analisis nilai pabean dan penindakan tetap berada di tangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

    “Dokumen dan data mereka infokan semua [ke LNSW]. Selanjutnya yang melakukan analisa adalah unit-unit yang berkepentingan dan memang diberikan mandat. Sepanjang mereka diberikan mandat, ya itu dilakukan,” jelasnya.

    Pemanfaatan AI

    Terkait penggunaan teknologi, Oza tidak menampik bahwa Kementerian Keuangan tengah mengoptimalkan pemanfaatan artificial intelligence (AI) atau akal imitasi.

    Kendati demikian, implementasi AI di LNSW saat ini belum difokuskan secara langsung untuk mendeteksi underinvoicing secara spesifik, mengingat hal tersebut merupakan ranah pengawasan teknis Bea Cukai. Di samping itu, dia tidak menutup peluang integrasi sistem di masa depan.

    “Ke depannya, kita akan lihat konektivitasnya seperti apa,” jelas Oza.

    Maraknya Praktik Underinvoicing

    Adapun, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkap jumlah wajib pajak (WP) yang diduga terlibat dalam praktik underinvoicing terus bertambah.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pihaknya akan memeriksa 282 WP Badan yang diduga terlibat praktik underinvoicing dimaksud. Teranyar, ada dugaan bahwa jumlah perusahaan yang terindikasi melakukan praktik serupa ini mencapai 463 WP.

    Bimo menegaskan bahwa pihaknya menerapkan azas praduga tak bersalah kepada para WP dimaksud. Namun, sejauh ini otoritas pajak mengendus adanya modus penghindaran pungutan ekspor serta dividen yang terselubung.

    “Jadi targetnya dari kemarin 282 [WP], setelah kami coba telusuri, ini ada sekitar dugaan ya, ini masih dugaan, prejudice of innocent itu sekitar 493 wajib pajak. Tentu tadi modusnya untuk menghindari pungutan ekspor, kewajiban domestic market obligation, kemudian pajak dalam negeri dan dugaan dividen yang terselubung,” terangnya pada media gathering di Kanwil DJP Bali, Denpasar, Selasa (25/11/2025).

    Temuan indikasi praktik tersebut bermula saat pengungkapan dugaan underinvoicing oleh sejumlah perusahaan dengan total nilai pemberitahuan ekspor barang (PEB) senilai Rp47,98 triliun dari 282 perusahaan.

    Bimo mengaku sudah melaporkan dugaan praktik underinvoicing itu ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, agar mereka bisa segera melakukan pemeriksaan.

    Dia menjelaskan ada dua modus yang digunakan oleh 282 perusahaan tersebut. Pertama, modus penyamaran komoditas ekspor sebagai fatty matter, kategori yang tidak dikenai bea keluar maupun larangan terbatas ekspor.

    Operasi gabungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kepolisian RI (Polri) sendiri sudah mengamankan 87 kontainer berisi produk turunan minyak sawit mentah (CPO), namun dilaporkan sebagai fatty matter. Puluhan kontainer itu sendiri diekspor ke China oleh PT MMS.

    Adapun dari data ekspor 2025 menunjukkan terdapat 25 wajib pajak, termasuk PT MMS, yang melaporkan komoditas serupa dengan nilai PEB Rp2,08 triliun.

    “Potensi kerugian negara, kami estimasi dari Rp2,08 triliun, dari sisi pajak itu sekitar Rp140 miliar,” ungkap Bimo usai konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    Kedua, modus pelaporkan ekspor sebagai POME Oil (HS Code 230690) untuk menghindari kewajiban bea keluar dan pungutan ekspor. Padahal, POME (palm oil mill effluent) sejatinya merupakan limbah cair hasil pengolahan CPO dengan kadar minyak hanya sekitar 0,7% dan tidak layak secara ekonomis untuk diekspor dalam jumlah besar.

    Data menunjukkan bahwa volume ekspor POME justru melampaui volume ekspor CPO nasional, serta ditemukan perbedaan signifikan antara data ekspor Indonesia dan data impor negara tujuan (mirror gap).

    Bimo mengungkapkan sepanjang 2021-2024, diidentifikasi 257 perusahaan yang diduga melakukaN praktik underinvoicing lewat modus POME, dengan nilai PEB sekitar Rp45,9 triliun.

    “Ini masih dugaan apakah itu sebenarnya POME atau bukan. Saat ini masih dalam proses investigasi tim di Direktorat Jenderal Pajak [DJP], khususnya di Direkturat Penegakan Hukum di DJP,” jelasnya.

  • KKP memperkuat fasilitas uji dukung sertifikasi ekspor udang ke AS

    KKP memperkuat fasilitas uji dukung sertifikasi ekspor udang ke AS

    Pengawasan mutu harus kuat agar ekspor tidak terganggu.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat fasilitas pengujian dan sistem pengawasan mutu udang untuk mendukung sertifikasi bebas Cesium-137 pada ekspor ke Amerika Serikat (AS).

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan penguatan laboratorium nasional menjadi bagian dari strategi menjaga kelancaran ekspor dan daya saing udang Indonesia.

    “Pengawasan mutu harus kuat agar ekspor tidak terganggu,” kata Trenggono dalam pelepasan ekspor udang bersertifikat bebas Cesium-137 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu.

    Ia berharap pembangunan dan penguatan fasilitas laboratorium dapat mempercepat proses pengujian di dalam negeri sesuai ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA).

    “Kalau para pengolah sudah punya peralatan sesuai standar dan hasil uji menunjukkan tidak ada kontaminasi, kami bisa segera menerbitkan sertifikat. Ini cara kita bekerja bersama secara transparan untuk menjaga ekspor sektor seafood,” ujarnya.

    Trenggono menjelaskan pihaknya juga mulai membangun laboratorium tambahan untuk memastikan kesiapsiagaan terhadap risiko kontaminasi di masa mendatang.

    “Dan kami sendiri sudah mulai membangun laboratorium. Tidak hanya untuk Cesium, tetapi agar kita bisa mengantisipasi persaingan dalam perdagangan,” katanya pula.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini menyatakan sistem sertifikasi nasional berjalan efektif sejak FDA menetapkan KKP sebagai lembaga sertifikasi pada 31 Oktober 2025.

    “Badan Mutu sebagai certifying entity yang ditetapkan FDA telah menyusun tata laksana sertifikasi udang bebas Cesium-137 sehingga akses pasar ke Amerika Serikat tetap berjalan,” ujar Ishartini.

    Ia mencatat, sejak 31 Oktober hingga 2 Desember 2025 telah dikapalkan 303 kontainer udang ke AS dari Tanjung Priok dan Tanjung Perak dengan total volume 5.218 ton senilai Rp949 miliar. Hingga akhir Desember, ekspor diperkirakan mencapai 605 kontainer atau 10.000 ton dengan nilai sekitar Rp1,8 triliun.

    Dari sisi usaha, Presiden Direktur PT Sekar Bumi Tbk Hari Lukmito menilai kepastian prosedur sertifikasi di Indonesia mempercepat arus logistik ekspor.

    “Pengujian bebas Cesium-137 kini bisa dilakukan di Indonesia, tidak perlu lagi menunggu pemeriksaan fisik di AS,” ujar Hari yang menyebut pihaknya menaungi empat perusahaan eksportir udang ke AS.

    Sekar Bumi menargetkan ekspor sekitar 230 kontainer hingga akhir 2025 setelah pemulihan akses pasar dilakukan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

    Menurut KKP, kerja sama lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci menjaga kepercayaan pasar global terhadap udang Indonesia di tengah persaingan dengan produsen lain seperti Ekuador, China, India, dan Vietnam.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KLH telusuri 8 perusahaan diduga melanggar aturan lingkungan di Sumut

    KLH telusuri 8 perusahaan diduga melanggar aturan lingkungan di Sumut

    Kita akan menganalisis dari semua sisi, apakah mencemarkan atau tidak

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menyatakan pemerintah menelusuri dugaan pelanggaran lingkungan oleh delapan perusahaan di Sumatera Utara (Sumut) menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda kawasan tersebut.

    “Kita sedang telusurin,” kata Diaz usai menghadiri pelepasan ekspor udang bersertifikat bebas Cesium-137 di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan terdapat 8 perusahaan yang beroperasi di kawasan Batang Toru dan yang akan dikaji menyeluruh oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), namun ia belum merinci nama-nama perusahaan tersebut.

    “Di Sumatera Utara itu, khususnya di Batang Toru, itu ada 8 perusahaan (yang ditelusuri),” ujar Diaz.

    Menurut dia, pemerintah akan menganalisis perusahaan-perusahaan itu dari berbagai aspek, mulai dari kondisi alam, ketentuan lahan, vegetasi, hingga kepatuhan terhadap perizinan dan ketentuan lingkungan hidup.

    “Kita akan menganalisis dari semua sisi, apakah mencemarkan atau tidak,” ujarnya menambahkan.

    Diaz menegaskan aparat penegakan hukum (Gakkum) akan menindaklanjuti bila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan lingkungan hidup.

    “Akan ada tindak lanjut dari Gakkum kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran,” ujarnya menegaskan.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan dimaksud akan dipanggil untuk pemeriksaan perizinan dan kepatuhan lingkungan dalam waktu dekat.

    Diaz menambahkan penelusuran serupa juga dilakukan di wilayah terdampak lain, termasuk di Sumatera Barat.

    “Kita akan undang untuk lihat apakah perizinan sudah lengkap atau belum, minggu depan,” ungkapnya.

    Sementara itu, pemerintah melaporkan sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat masih mengalami dampak lanjutan bencana banjir dan longsor, dengan banyak warga kehilangan rumah dan membutuhkan bantuan kebutuhan dasar.

    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disampaikan dalam acara tersebut, bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah mengakibatkan 712 orang meninggal dunia dan 500 orang masih dinyatakan hilang, disertai kebutuhan mendesak berupa pakaian layak pakai, air bersih, serta dukungan logistik lainnya bagi masyarakat terdampak.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP Ragu Udang RI Terpapar Cs-137, Trenggono: Kita Tak Punya Bangunan Nuklir

    KKP Ragu Udang RI Terpapar Cs-137, Trenggono: Kita Tak Punya Bangunan Nuklir

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meragukan laporan terkait udang Indonesia terpapar Cesium-137 (Cs-137), mengingat Indonesia tidak memiliki fasilitas nuklir maupun senjata nuklir.

    Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pelepasan Ekspor Udang Indonesia Bersertifikat Bebas Cesium-137 ke AS di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (3/12/2025). 

    Menurut Trenggono, temuan Cs-137 terhadap produk udang dalam negeri mencerminkan persaingan ketat dalam perdagangan internasional, sehingga pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menjaga kualitas dan keamanan produk perikanan.

    “Kita [Indonesia] tidak punya pembangun nuklir. Kita tidak punya senjata nuklir. Tapi kok bisa ada cesium [di udang]? Nah ini juga salah satu. Itulah persaingan di dalam perdagangan. Jadi saya kira kita tetap harus berhati-hati,” kata Trenggono.

    Namun ke depan, KKP berharap sudah tidak ada lagi keluhan dari pembudidaya terkait Cs-137.

    Di samping itu, KKP juga memastikan kelancaran distribusi produk udang ke depan. Trenggono menuturkan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di bawah KKP telah berkomitmen untuk segera membeli seluruh produk udang yang dihasilkan pembudidaya. Dengan begitu, distribusi dan penyerapan hasil budidaya dapat berjalan lancar.

    Selain udang, KKP memastikan kualitas seluruh komoditas perikanan tetap terjaga. “Kami meyakini tidak hanya komoditi kita di sektor seafood, tapi juga banyak komoditi yang lain yang tentu juga harus kita jaga dengan baik,” tuturnya.

    Untuk diketahui, udang Indonesia kembali diterima masuk ke Amerika Serikat (AS) usai U.S. Food and Drug Administration (FDA) secara resmi menetapkan Badan Mutu KKP sebagai Certifying Entity (CE) untuk sertifikasi bebas Cs-137 pada produk udang. 

    Sementara itu, Ketua Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Saut Hutagalung mengatakan sertifikasi bebas Cs-137 merupakan persyaratan yang ditetapkan AS bagi produk udang yang diekspor ke negaranya.

    “Karena kita berdagang dengan Amerika atau negara manapun, tentu kita harus memenuhi persyaratannya. Dalam hal ini Amerika Serikat mensyaratkan sertifikat bebas cesium, dan kita penuhi,” ujar Saut.

    Saut menjelaskan, langkah awal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional tambak dan distribusi produk udang.

    Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terkait sertifikasi tersebut, mengingat Indonesia tidak memiliki reaktor nuklir maupun bahan nuklir sehingga kewajiban sertifikasi dianggap membebani dari sisi biaya, waktu, dan tenaga.

  • Menteri KKP lepas ekspor udang bersertifikat bebas Cesium 137 ke AS

    Menteri KKP lepas ekspor udang bersertifikat bebas Cesium 137 ke AS

    Ekspor udang Ini menjaga jutaan pekerja tambak dan pelaku industri, karena pasar Amerika sangat besar bagi ekspor udang kita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan melepas secara simbolis 182 ton ekspor udang Indonesia bersertifikat bebas Cesium-137 ke pasar Amerika Serikat (AS) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Rabu.

    Penunjukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai lembaga sertifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (US Food and Drug Administration/FDA) memastikan pengujian dan penerbitan sertifikat bebas Cesium-137 dapat dilakukan di dalam negeri.

    “(Ekspor udang) Ini menjaga jutaan pekerja tambak dan pelaku industri, karena pasar Amerika sangat besar bagi ekspor udang kita,” kata Sakti dalam sambutannya.

    Ia menegaskan kerja cepat lintas kementerian menjadi kunci pemulihan ekspor usai isu kontaminasi radiasi.

    Trenggono menyebutkan bahwa kelancaran ekspor udang sangat penting bagi perekonomian nasional, mengingat banyaknya pelaku industri udang di Indonesia.

    Ia menambahkan ekspor udang Indonesia menyumbang devisa sekitar 1,6 miliar-2 miliar dolar AS per tahun dan menopang mata pencaharian lebih dari 15 juta orang di sektor budidaya, pengolahan, logistik dan ekspor.

    “Luas tambak udang kita itu 247.803 hektare. Itu tidak kurang dari 15 juta orang yang menggantungkan hidupnya di situ,” ujarnya.

    Berdasarkan data KKP, sejak ketentuan sertifikasi bebas Cesium-137 mulai berlaku pada 31 Oktober 2025 hingga akhir Desember 2025, ekspor udang ke AS diproyeksikan mencapai 605 kontainer atau sekitar 10.000 ton dengan nilai sekitar Rp1,8 triliun.

    Pada periode 31 Oktober hingga 2 Desember 2025, telah dikapalkan 303 kontainer setara 5.218 ton senilai sekitar Rp949 miliar dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya.

    Dalam pelepasan simbolis pada Rabu, pemerintah memberangkatkan 10 kontainer berisi 182 ton udang yang secara rinci terdiri atas 4 kontainer 79 ton, bernilai sekitar Rp13,94 miliar dari Jakarta, dan 6 kontainer 103 ton, bernilai sekitar Rp12,69 miliar dari Surabaya.

    Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi penyelesaian cepat isu yang sempat menghambat akses pasar udang Indonesia.

    “Indonesia mampu menyelesaikan masalah dan menjaga mutu terbaik. Ini pesan kepada dunia bahwa kita mampu memenuhi standar global,” ujar Zulhas.

    Ia menekankan pentingnya penguatan diplomasi dagang dan komunikasi yang jelas kepada mitra internasional untuk menjaga kepercayaan serta stabilitas akses pasar produk perikanan Indonesia.

    Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini memastikan sistem sertifikasi nasional telah berjalan efektif usai penetapan KKP sebagai certifying entity oleh FDA.

    “Indonesia sudah siap sejak aturan FDA berlaku. Kami memastikan produk yang diekspor aman, teruji, dan terverifikasi,” katanya.

    Ishartini menjelaskan hingga akhir tahun, KKP telah menyiapkan tambahan 292 kontainer ekspor udang seberat sekitar 5.000 ton dengan nilai sekitar Rp900 miliar, sehingga total ekspor sejak 31 Oktober hingga akhir Desember diperkirakan mencapai 605 kontainer atau 10.000 ton senilai Rp1,8 triliun.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.